PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LAM- PTKES
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan April 2012 1
KESEPAKATAN PENDIRIAN LAM-PTKES
KONSEP LAM-PTKES
HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Sistem Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Kualitas Institusi Sistem Sertifikasi
Pengembangan Profesi Berkelanjutan
Sistem Akreditasi Kualitas Lulusan Kualitas Pelayanan Derajat Kesehatan Masyarakat Terbaik
GRAND DESIGN KONSEP LAM-PTKES
Visi : Terjaminnya mutu pendidikan
LAM PT-KES
tinggi
kesehatan yang berstandar global SDM
URGENSI • Dari sekitar 2253 program studi dari 7 profesi kesehatan, baru sekitar 50 % program studi yang telah terakreditasi • Proses akreditasi saat ini hanya menilai program akademik dan belum mencakup program profesi (termasuk spesialis) • Instrumen yang digunakan masih bersifat generik atau “one size fits all” untuk seluruh program studi (tidak sesuai dengan keunikan dari program profesi) • Kapasitas manajemen implementasi akreditasi yang kurang professional, sehingga masih belum mencerminkan kemandirian dalam menjalankan penjaminan mutu ekternal • Penggunaan teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas dan manajemen data belum diimplementasikan secara optimal
Legalitas
Tenaga Fungsional Tenaga Struktural Tenaga ahli (expert)
amanah
Payung Hukum : Permendikbu d terkait LAMPT Badan Hukum dengan akta notaris
Sarana & Prasarana Implementasi Operasional : Kantor dan fasilitasnya IT system
Interprofessional collaboration Resource sharing Cost effectiveness ICT based
Fungsi Organogram
mandiri
Fungsi Lembaga
Prinsip Dasar Sistem Akreditasi • • • •
Continuous Quality Improvement (CQI) Quality Cascade (QC) Conceptualization-Production-Usability (CPU) Trustworthy
MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan
Matriks Positioning LAM-PTKes Pengembangan Manajemen Pembinaan sistem penjaminan mutu Prinsip CQI
Komitmen stakeholders
Akreditasi institusi/pro di
Prinsip kemandirian & CPU
Online System Akuntabilitas Publikasi hasil akreditasi sistem secara real time akreditasi Penanganan komplain hasil akreditasi
Instrumen spesifik untuk tiap jenis program
• Belum adanya payung hukum pengakuan LAM-PTKes • Kesulitan mendapatkan SDM untuk menjadi full-timer manajemen LAM-PTKes
WEAKNESS THREAT
• Pendanaan dari pemerintah untuk akreditasi prodi oleh LAM-PTKes • Penjaminan mutu untuk LAM-PTKes • Preferensi program studi untuk diakreditasi oleh BAN PT atau LAMPTKes
OPPORTUNITY • Kesadaran maksyarakat bahwa akreditasi berperan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan • Kebijakan pemerintah terkait kewajiban akreditasi • Aliansi strategis dengan BAN PT dalam berkolaborasi melaksanakan akreditasi prodi bidang kesehatan • Networking untuk rekognisi akreditasi internasional
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
1.
Peraturan Perundang-undangan
BAN-PT 1. UU No 20 tahun 2003 2. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Permendiknas No. 28 tahun 2005 tentang BAN PT 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
LAM-PTKes Indonesia 1. UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 60 2. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 – 88 3. Permendiknas No. 28 tahun 2005 tentang BAN PT
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
2.
Dasar Hukum Pembentukan Lembaga
3.
Izin
BAN-PT 1. Undang-Undang Perguruan Tinggi No. 20 tahun 2003 2. PP No. 19 tahun 2005
-
LAM-PTKes Indonesia 1. Akta notaris 2. Penetapan dari Kemenkumham sebagai badan hukum SK Menteri untuk pengakuan sebagai LAM-PTKes Indonesia
4.
Landasan operasional
Penugasan Menteri
AD ART disusun oleh stakeholders dan disahkan oleh notaris
5.
Bentuk dan status lembaga
BAN-PT merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri (Permendikbud No. 28 tahun 2005)
LAM-PTKes Indonesia merupakan lembaga yang berbadan hukum, mandiri, nirlaba dan dibentuk oleh stakeholders
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
6
Pengambilan Keputusan Akreditasi
Tim panel majelis BAN PT
Badan Pelaksana
7
Pengambilan keputusan kebijakan Umum
Menteri Pendidikan dan kebudayaan
Majelis Pemangku Kepentingan
8
Aliansi strategis internasional
Menjadi anggota dan terwakili di INQAAHE, APQN, AQAN, AQAAIW
Prospek kerja sama: *untuk kedokteran: WFME *untuk kedokteran gigi: CODA *untuk keperawatan: CASN *untuk kebidanan: MEAC/ACME *untuk farmasi: ACPE *untuk gizi: ADA (Amerika), ADA (Australia) *untuk kesehatan masyarakat: WFPHA
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
9
Sumber dana
Bersumber dari pemerintah yang berasal dari anggaran Balitbang Kemdikbud
Bersumber dari : - masyarakat profesi dan institusi pendidikan kesehatan - pemerintah, sumber-sumber lain
10
Sistem pendanaan
Berdasarkan anggaran per line item
Berdasarkan unit cost
11
Bobot Metode Akreditasi
Sumatif
Formatif
12
Cakupan dan ruang lingkup akreditasi
Program studi dan institusi
Program studi dan institusi perguruan tinggi kesehatan
13
Instrumen akreditasi
Generik dengan suplemen dan spesifik untuk beberapa program pendidikan
Spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang ilmu
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No. 13
Perihal Peringkat akreditasi
BAN-PT Peringkat: - A (sangat baik) - B (baik) - C (cukup) - Tidak terakreditasi
LAM-PTKes Indonesia Peringkat: - Terakreditasi - Terakreditasi Bersyarat *terkareditasi bersyarat diberlakukan termasuk untuk persyaratan pendirian prodi baru
- Tidak Terakreditasi 14
Masa berlaku akreditasi
5 tahun
5-7 tahun
15
Proses dan Prosedur Akreditasi
2 bulan
-Persiapan akreditasi: 6 bulan - Pelaksanaan akreditasi: 6 bulan 1. Desk evaluation 2. Visitasi 3. Feedback akreditasi 4. Monev dan fasilitasi
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
16
Jumlah asesor
- 2 orang untuk prodi - 5 orang untuk institusi (tergantung institusi)
2-5 orang (Ketua, sekretaris, dan anggota)
17
Tim Akreditasi
Asesor
Asesor
18
Tim Fasilitator
Tidak ada
Diperlukan fasilitator untuk memfasilitasi prodi agar bisa mematuhi standar
19
Auditor keuangan untuk kelembagaan
• Internal untuk Balitbang Kemdikbud: Irjen dan BPKP • Eksternal untuk Balitbang Kemdikbud: BPK
Internal: Fungsi pengawasan melekat pada Majelis Pemangku Kepentingan melalui tim yang dibentuk Eksternal: Akuntan Publik
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No
Perihal
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
20 Monitoring, evaluasi dan fasilitasi
Surveilen, bila ada keluhan (complaint), laporan, dan banding selama menggunakan metode sumatif
Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas akreditasi dan melayani pengaduan
21 Pengawasan lembaga
Inspektorat Jenderal
Fungsi melekat pada Majelis Pemangku Kepentingan melalui komite yang dibentuk
22 Manajemen kantor
Paper-based dan IT-based serta memanfaatkan PDPT yang mendukung SPMI dan SPME
Knowledge dan IT-based
Board of Trustees (Majelis Pemangku Kepentingan) Terdiri atas wakil dari : institusi pendidikan; organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna (4 pilar utama) Board of Executives (Badan Pelaksana)
Sekretariat Administrasi, IT, humas, keuangan
Divisi Akreditasi: Kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, gizi, farmasi
Divisi Monev, Pengembangan, Etik, dan Banding
Asesor Asesor Asesor Asesor Asesor Asesor Asesor = Tenaga Fungsional dengan remunerasi sesuai kegiatan / tugas = Tenaga Struktural dengan remunerasi tetap setiap bulan
Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator
Road Map & Milestone Pembentukan LAM-PTKes
Key Succes Factor (KSF)
Aliansi strategis dengan BAN PT dan stakeholders profesi
Exercise fungsi LAM- Implementasi PTKes secara intensif Akreditasi oleh
Tersedianya instrumen akreditasi & asesor akreditasi Kebijakan pemerintah Komitmen stakeholders
LAM-PTKes yang Mandiri
Tersusunnya konsep LAM PT-Kes dan aspek legal (badan hukum dan kewenangan akreditasi )
Konsensus stakeholders terkait pendirian LAM-PTKes
Bimbingan teknis dari TA bidang akreditasi Benchmarking sistem akreditasi
Akta Notaris untuk badan hukum LAM-PTKes
Nota kesepakatan stakeholders 7 profesi kesehatan
AD/ART LAM PT-Kes
Insrumen akreditasi yang telah disahkan dan asesor terlatih
Naskah akademik LAM-PTKes
2010
Permendikbud LAM PT & SK Mendikbud pengakuan LAM-PTKes
2011
Grand design aktivitas LAM-PTKes
2012
SOP tata kelola dan implementasi fungsi LAMPTKes (termasuk SOP kerjasama dengan BAN PT)
2013
2014
PROYEKSI TANGGUNG JAWAB LAM-PTKES : Target Program Studi Untuk Diakreditasi LAM-PTKes No
Bidang Kesehatan
1 Kedokteran
Masih Berlaku 63
Kadaluarsa 25
Belum Total Terakreditasi 251 339
2 Kedokteran Gigi
15
8
37
60
3 Keperawatan
457
44
252
753
4 Kebidanan
454
15
259
728
5 Kesehatan masyarakat
101
15
60
176
6 Farmasi
79
7
67
153
7 Gizi
12
4
28
44
1181
118
954
2253
Jumlah Total •
Data termasuk prodi Spesialis, Sub Spesialis, dan Profesi (akreditasi belum dilakukan oleh BAN-PT)
•
Data Spesialis, Sub Spesialis, dan Profesi diperoleh dari evaluasi.dikti.go.id dan data primer R & D proyek HPEQ
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LAM-PTKES 2011-2012
Perkembangan Pembentukan LAM-PTKes oleh Taskforce LAM (2011 – 2012) Penyempurnaan grand design aktivitas LAMPTKes
Penyusunan Konsep Dasar dan grand design LAM
Penyusunan payung hukum LAM-PTKes (Permendikbud LAM PT)
Konsensus stakeholders terkait LAM-PTKes yang mandiri
Persiapan LAM-PTKes menjadi badan hukum (penyusunan AD ART)
Q3 – Q4 2011
Q1 2012
Mulai Juli 2011 – April 2012 : 43 pertemuan
Pembentukan taskforce LAM-PTKes (SK Direktur Belmawa, Agustus 2011)
Kesepakatan stakeholders terkait grand design LAM (termasuk pemenuhan struktur organisasi)
Exercise fungsi LAM (aliansi strategis dengan BAN PT dan Balitbang Kemdikbud)
Terbentuknya badan hukum dan pengakuan kewenangan akreditasi
Q2 – Q3 2012
Tim Task Force LAM-PTKes Indonesia Berdasarkan SK: 1896-a/E3-HPEQ/SK/10.11
FORCE LAM-PTKes Indonesia 1.TASK Usman C. Warsa : Ketua 2. Riana Dewi N. : Sekretaris 3. Kamanto Sunarto : Anggota 4. Dwiwahju Sasongko : Anggota 5. Zaura K. Anggraeni : Anggota 6. Muhammad Hadi : Anggota 7. Nurul Falah : Anggota 8. Arum Atmawikarta : Anggota 9. Emi Nurjasmi : Anggota Tenaga Ahli Narasumber ahli hukum
: Soedarmono Soejitno : Ade Saptomo
Proses LAM PT-Kes menjadi Badan Hukum Mandiri No
Komponen
Perkembangan
1
Naskah Akademik LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sudah Ada
2
Orientasi Strategis LAM Pendidikan Tinggi kesehatan (Visi, Nilai Dasar, Nilai Operasional, Misi, Tujuan)
Sudah Ada
3
Organogram LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sudah Ada
4
Analisis Jabatan Badan Pelaksana
Sudah Ada
5
Kesepakatan pendirian LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan dari 7 Profesi Kesehatan
Sudah Ada
6
Draft Permendikbud LAM
Sudah Ada (draf telah ditandatangani oleh Dirjen Dikti dan dalam proses pengesahan Menteri)
Proses LAM PT-Kes menjadi Badan Hukum Mandiri No
Komponen
Ada
7
Peta Strategi
Sudah Ada
8
Draft Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sudah Ada (dalam proses telaah Ahli Hukum)
9
Analisis Hambatan dan Solusi
Sudah Ada
10
Draft Tata Kelola
Sudah Ada (dalam proses pembahasan taskforce LAM)
11
Draft Pedoman Tata kerja Asesor
Sudah Ada (dalam proses pembahasan taskforce LAM)
12
Perencanaan Finansial
Masih dalam proses perumusan oleh taskforce LAM
Proses Penyusunan SOP LAM PT-Kes No
Jenis SOP
Ada
Belum
1
SOP Timeline prosedur Akreditasi
√
2
SOP Rekrutmen Asesor
√
3
SOP Regular Refreshing Course
√
4
SOP Monitoring dan Evaluasi
√
5
SOP Pengamanan Data
√
6
SOP Annual Meeting
√
7
SOP Instrumental Development
√
Proses Penyusunan SOP LAM PT-Kes No
Komponen
Ada
Belum
8
SOP Rapat Pleno
√
9
SOP Monitoring dan Evaluasi - visitasi
√
10
SOP Monitoring dan Evaluasi – Monitoring System
√
11
SOP Pengambilan Keputusan Akreditasi
√
12
SOP Conflict Resolution
√
13
SOP Administrasi
√
14
SOP Prosedur Peminjaman Barang
√
Rencana Aksi LAM-PTKes 2012 : Exercise Fungsi LAM-PTKes
Rencana Tindak Lanjut bagi AIP & OP Capacity building internal Organisasi Profesi (OP) dan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) Sosialisasi pembaharuan akreditasi oleh LAM-PTKes kepada anggota OP dan AIP Persiapan mekanisme kerja sama interprofesional Penyelesaian naskah akademik sistem pendidikan, standar pendidikan dan kompetensi, serta instrumen akreditasi tiap profesi Persiapan pool asesor dan fasilitator Kelengkapan legal aspek OP dan AIP
