Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

i


ii


i

SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan. Selain itu pada tahun 2010 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal merintis program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yakni program pendidikan non formal yang didalamnya terdapat pendidikan kewirausahaan (pendidikan karakter berwirausaha bagi peserta didik) dan pendidikan keterampilan yang selanjutnya lulusannya ditindaklanjuti dengan berbagai Kementerian, Instansi, Lembaga dan Organisasi terkait untuk dapat merintis usaha kecil sebagai wirausaha. Misi dan tujuan dari pendidikan ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan pendidikan nonformal dapat masuk di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PNFI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.

Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 1983 11 1 001 Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

iii

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal PNFI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun sebanyak 17 (tujuh belas) pedoman yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan atau unit pelaksana teknis serta organisasi mitra di jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga pedoman-pedoman ini siap untuk disosialisasikan. Pedoman-pedoman tersebut secara garis besar mencakup: 1) Pendidikan kewirausahaan masyarakat; 2) Pemberian blockgrant pendidikan kecakapan hidup (PKH) untuk peserta didik kursus dan pelatihan baik melalui lembaga kursus dan pelatihan (LKP) maupun lembaga lain; 3) Penyusunan berbagai standar program dan sistem informasi; 4) Penguatan dan peningkatan kualitas program sertifikasi kompetensi; 5) Peningkatan kapasitas LKP dan organisasi mitra; 6) Pemberian beasiswa; 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan kursus dan kelembagaan dan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Dengan terbitnya pedoman-pedoman dimaksud kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia yaitu, 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2010. Untuk itu kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan pedoman-pedoman tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan pedoman-pedoman tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Januari 2010 Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto NIP. 19631009 198901 1 001 Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

iv

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ......................................................................................... iii KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv DAFTAR ISI .................................................................................................... v BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................. B. Pengertian ..................................................................................... C. Dasar Hukum ................................................................................ D. Tujuan ........................................................................................... BAB II : RUANG LINGKUP PROGRAM A. Sasaran dana BOP-LKP ................................................................. B. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan ............................. C. Besar Dana Bantuan...................................................................... BAB III : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL A. Penyusunan Proposal ................................................................... B. Mekanisme Pengajuan Proposal .................................................. C. Waktu Pengajuan Proposal .......................................................... BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BOP - LKP A. Tim Penilai..................................................................................... B. Mekanisme Penilaian Proposal .................................................... C. Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP ...................................... D. Penyaluran Dana .......................................................................... E. Pelaporan Kegiatan ...................................................................... BAB V : INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan .................................................................. B. Pengendalian Mutu ...................................................................... C. Sanksi ............................................................................................

1 2 2 3 4 4 5 6 6 6

7 7 8 9 9 11 11 11

BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 12 LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................. 13


v

Bab

1 A.

Pendahuluan Latar Belakang Penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis pendidikan kecakapan hidup merupakan salah satu upaya strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Berdasarkan data BPS Agustus 2009 jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7,87%) dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang. Untuk memberikan layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan bagi masyarakat terutama para pengangguran tentu saja dibutuhkan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sampai dengan bulan Januari 2010 Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terdata pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan sebanyak 11.953 lembaga (sumber: www.infokursus.net). Dari data-data tersebut di atas tentunya kita bisa melihat bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ada belum cukup memadai untuk memberikan layanan pendidikan baik dari segi kuantitas apalagi kualitasnya. Rendahnya perkembangan jumlah lembaga kursus dan pelatihan salah satunya disebabkan oleh tidak seimbangnya antara biaya operasional yang dikeluarkan oleh lembaga dengan jumlah peserta yang mengikuti kursus. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai Instansi Pemerintah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membina/meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan memandang perlu untuk memberikan dukungan berupa Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) Pemberian BOP-LKP sebagai salah satu upaya untuk memberikan penjaminan mutu. Melalui pemberian bantuan ini diharapkan kualitas peralatan kursus dan kapasitas manajemen lembaga kursus dapat meningkat, sehingga dapat terus bertahan dan mampu memberikan pelayanan prima secara professional sehingga melahirkan lulusanlulusan yang memiliki kompetensi sebagai bekal untuk bekerja ataupun berusaha mandiri.


1

B.

Pengertian 1. Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah pemberian dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah kepada lembaga kursus dan pelatihan dengan prioritas bagi LKP yang telah dilakukan penilaian kinerja dengan hasil klasifikasi C atau D dan memiliki potensi untuk berkembang. 2. Lembaga kursus dan pelatihan yang diberikan dana BOP-LKP adalah lembaga yang perlu ditingkatkan mutu manajemen operasionalnya dengan kondisi sebagai berikut: a. Pengelolaan/manajemen lembaga belum tertata dengan baik. b. Fasilitas/sarana yang dimiliki terbatas/kurang memadai. c. Animo masyarakat untuk belajar di lembaga kursus tersebut cukup tinggi.

C.

Dasar Hukum 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran 2009. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagan tahun 2010.


2

D.

Tujuan 1. Tujuan Pedoman Memberikan acuan kepada pembina, penanggung jawab program, penilai, pengendali, penyelenggara kursus dan pelatihan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan pelaksanaan program BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan. 2. Tujuan Program BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan Memberikan dukungan bagi lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan agar mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas manajemen operasional lembaganya dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.


3

Bab

2

Ruang Lingkup Program

A. Sasaran Dana BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan Lembaga yang layak memperoleh dana BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) Memiliki akte notaris. Memiliki ijin operasional minimal 2 tahun berjalan Lembaga kursus dan pelatihan yang diprioritaskan kepada hasil penilaian kinerja LKP berklasifikasi kinerja C atau D yang memiliki sarana/fasilitas terbatas atau kurang memadai. 5. Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri, atau sewa/kontrak minimal 3 tahun, bagi yang masa kontraknya sedang berlangsung minimal sisa kontrak yang tersisa 2 tahun. 6. Memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga (nama yang tercantum dalam ijin operasional, rekening dan NPWP harus sama). 7. Telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan atau P2PNFI/BP-PNFI.

B. Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Bantuan 1. Pemanfaatan Dana Dana bantuan BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan dimanfaatkan hanya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas tenaga pendidik, diantaranya untuk: a. Pembelian alat praktek bagi penyelenggaraan kursus, misalnya; Komputer, media pembelajaran, mesin jahit, pakaian dan peralatan tata rias pengantin, peralatan praktek las, peralatan elektronika, peralatan SPA dll (minimal 70 %)


4

b. Peningkatan mutu pendidik kursus atau pengelola kursus yang terkait dengan fasilitas/alat yang dibeli atau sudah dimiliki. misalnya : Contoh 1: untuk pembelian mesih jahit high speed, maka perlu didukung dengan kursus calon pelatihnya hingga memperoleh sertifikat pendidik kursus mesin highspeed . Contoh 2: LKP sudah memiliki Komputer namun perlu meng up grade kemampuan mengoperasikan soft ware tertentu. (maksimal 30 %). 2. Penggunaan Dana Bantuan a. Dana BOP-LKP yang diterima lembaga penggunaannya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diusulkan pada proposal. b. LKP penerima dana wajib menyetor pajak sesuai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

C. Besar Dana Bantuan Besar dana bantuan operasional penyelenggaraan kursus (BOPLembaga Kursus dan Pelatihan) adalah sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).


5

Bab

3

Prosedur Penyusunan dan Pengajuan Proposal

A. Penyusunan Proposal Proposal disusun/dibuat oleh Lembaga yang berminat mengusulkan program BOP-LKP dengan menggunakan format yang sudah ditentukan (lampiran 1) Formulir Pengajuan Dana Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP).

B. Mekanisme Pengajuan Proposal Proposal yang diajukan harus sudah ditandatangani pimpinan LKP dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Propinsi atau P2PNFI/BPPNFI. selanjutnya dikirim kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional: Gedung E, Lantai 6, Jl. Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta.

C. Waktu Pengajuan Proposal Waktu pengajuan proposal diatur sebagai berikut: 1. Periode I, Februari – Maret 2010 2. Periode II, Mei – Juni 2010 3. Periode III, Agustus – September 2010 Periode II dan seterusnya akan dilanjutkan apabila masih tersedia kuota.


6

Bab

4

Penilaian Proposal dan Penetapan Lembaga Penerima BOP-LKP

A. Tim Penilai 1. Tim penilai proposal terdiri atas: a. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kemendiknas. b. Tim penilai minimal terdiri dari unsur organisasi mitra, praktisi, akademisi dan instansi yang relevan. c. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. d. Tim penilai proposal bekerja berdasarkan Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Binsuskel Ditjen PNFI Kemendiknas. 2. Tim Penilai bertugas : a) melakukan penilaian kelayakan dokumen proposal lembaga pengusul (meneliti kelengkapan dokumen, dan menelaah kegunaan dan pemanfaatan dana). c) melakukan verifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang riil.

B. Mekanisme Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu : 1. Tahap Pertama, seleksi administrasi proposal meliputi: a. Kejelasan isi proposal sesuai dengan sistematika disyaratkan.

yang


7

b. Akta notaris/badan hukum lembaga. c. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. d. Foto Copy Rekening bank yang masih aktif dan NPWP atas nama lembaga e. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan. f. Struktur organisasi, instruktur dan fasilitas yang dimiliki. g. Dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya; rekomendasi dari organisasi lembaga pengusul, foto-foto kegiatan atau piagam-piagam penghargaan yang telah diperoleh. 2. Tahap Kedua, seleksi kelayakan proposal lembaga pengusul yang meliputi: a) Reputasi (track record) lembaga, b) jenis barang yang akan dibeli, c) harga pasar dari barang, d) kursus yang akan diikuti calon pendidik kursus dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pendidik dibidang keahlian tertentu. 3. Tahap ketiga: visitasi ke lembaga pengusul. Tim penilai melakukan kunjungan lapangan atau visitasi untuk memverifikasi : a) lokasi lembaga, b) kelayakan fasilitas; c) kebenaran dan keaslian dokumen, d) kompetensi dan kesungguhan calon penyelenggara. e) validasi/pengecekan NILEK. Apabila ternyata kondisi lapangan tidak sesuai dengan dokumen dalam proposal (pemalsuan, pembohongan dll) maka tim penilai dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk membatalkan proposal dan dinyatakan gugur. Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian kelayakan proposal, kelengkapan administrasi/dokumen, hasil verifikasi dan visitasi lapangan dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.

C. Penetapan Lembaga Penerima BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan 1. Penetapan lembaga penerima BOP-lembaga kursus dan pelatihan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 2. Lembaga kursus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOP LKP wajib melakukan penandatanganan akad kerjasama


8

3. Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan BOP-Lembaga Kursus Dan Pelatihan , diatur sebagai berikut: • Periode I Bulan April 2010 • Periode II Bulan Juli 2010 • Periode III Bulan Oktober 2010 Periode II dan seterusnya akan dilanjutkan apabila masih tersedia kouta.

D. Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana Bantuan BOP-LKP dilakukan sebagai berikut : 1. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima BOP LKP akan menandatangani akad kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pimpinan lembaga Kursus. 2. Dana BOP-LKP disalurkan ke rekening lembaga melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. Setelah dana diterima lembaga, yang bersangkutan wajib merealisasikan usulan sesuai yang diajukan dalam proposal: a) pengadaan barang sesuai usulan dan ketentuan yang berlaku, b) meningkatkan mutu pendidik untuk memperoleh sertifikat pendidik dan c) menyetor pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku.

E. Pelaporan Kegiatan 1. Lembaga penerima dana bantuan BOP diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan program Dana BOP-LKP dengan menggunakan format terlampir. 2. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan dilaksankan Kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

9

Kelembagaan,Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional dengan alamat Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional: Gedung E, Lantai 6, Jl. Jend.Sudirman, Senayan, Jakarta.Dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi setempat. 3. Pelaporan Kegiatan a. Lembaga penyelenggara Program kursus dan pelatihan keterampilan kreatif wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan tembusan kepada Instansi pemberi rekomendasi. b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa program pembelajaran. c. Khusus untuk success story dapat dilaporkan secara bertahap sesuai rencana penempatan kerja atau pemandirian lulusan.


10

Bab

5 A.

Indikator Keberhasilan dan Pengendalian Mutu

Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan BOP-lembaga kursus dan pelatihan dilihat dari:

dapat

1. Meningkatnya kualitas layanan kursus penerima dana BOPlembaga kursus dan pelatihan 2. Meningkatnya Kualitas manajemen dan kompetensi tenaga pendidik 3. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan kursus dengan mutu yang lebih baik

B.

Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap penerima BOP-LKP dilakukan oleh: 1. Unsur Internal: Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaanan, Inspektorat Jenderal Kemendiknas, P2PNFI, BPPNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten/Kota; 2. Unsur Eksternal: a. BPKP/BPK/KPK b. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PNFI

F.

Sanksi Setiap lembaga penerima dana BOP-LKP yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan hukum yang berlaku dan LKP tersebut tidak diperbolehkan (di black list) untuk mengajukan proposal PKH lainnya


11

Bab

6

Penutup Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan , rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan program pemberian dana bantuan operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan. Untuk informasi dan klarifikasi lebih lanjut yang terkait dengan pemberian dana BOPLembaga Kursus dan Pelatihan, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan melalui telepon/fax nomor: (021) 57904363 atau Web Dit Binsuskel: www.infokursus.net. Media ini untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan. Hal- hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.


12

| Lampiran 1 KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI Atau P2PNFI/BPPNFI REKOMENDASI Nomor: ....................... Berdasarkan hasil verifikasi keberadaan dan kredibilitas organisasi dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama Lembaga

: ..............................................................

Nilek

: ……………………………………….

Pimpinan Lembaga

: ..............................................................

Alamat Lembaga

: .............................................................. .............................................................. Telp. ................. Fax. ...........................

Untuk ikut berkompetisi mendapatkan bantuan sosial BOP-LKP tahun 2010 Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKP penerima dana bantuan Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ........................., ..........................2010 Dinas Pendidikan Provinsi Kabid PNFI atau Kepala P2PNFI/BPPNFI,

Nama lengkap NIP. Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

13

| Lampiran 2 Contoh: COVER PROPOSAL

PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP - LKP)

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:

……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….


14

| Lampiran 3 FORMULIR PENGAJUAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)

BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP)


............................................................... ............................................................... ...............................................................


15

A. IDENTITAS LEMBAGA

1.

Nama Lembaga

:

2.

NILEK

:

3.

:

4.

Apakah sudah dinilai Kinerjanya? Apa Hasilnya Nama Pimpinan Lembaga

:

5.

Alamat Lengkap

:

6.

Tahun didirikan

:

7.

(lampirkan izin pertama kali diperoleh) Kabupaten/Kota *)

:

8.

Provinsi

:

9.

Kode Pos

:

10.

No. Telepon/Email

:

11.

Faksimile

:

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) NO.

PERSYARATAN

KELENGKAPAN

1. Izin Operasional dari Dinas Ada Tidak ada Pendidikan atau Dinas Terkait (pertama dan terakhir) 2. Akte Notaris pendirian lembaga Ada Tidak ada 3. NPWP atas nama lembaga Ada Tidak ada 4. Rekening bank atas nama lembaga Ada Tidak ada 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Ada Tidak ada Provinsi 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Ada Tidak ada Menyelenggarakan Kegiatan (Pakta integritas) Catatan: Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5 & 6 harus aslinya. Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan - 2010

16

C. KONDISI LEMBAGA PENGUSUL NO.

DATA SUBSTANSI

JAWABAN

a.

Jenis keterampilan yang diselenggarakan

b.

Sarana dan prasarana yang dimiliki, status kepemilikan, jumlah, dan kondisi (kelayakannya) 2) Sarana; luas gedung tanah, luas gedung, kondisi bangunan, status kepemilikan (lampirkan), jumlah ruangan yang tersedia, dsb. 3) Prasarana; jumlah, kapasitas, dan kondisi prasarana yang dimiliki saat ini.

c.

Perkembangan jumlah peserta didik dan lulusan 2 tahun terakhir.

d.

Daftar pendidik/instruktur yang ada (lampirkan biodata dan kompetensi yang dimiliki)

e.

Struktur organisasi dan uraian tugasnya.


17

f.

Prestasi yang pernah diraih

g.

Kegiatan sosial terkait dengan program pembelajaran yang pernah dilakukan

h.

Rencana penggunaan anggaran (lampirkan rinciannya)

Lampiran: 1. Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait (pertama dan terakhir) 2. Akte Notaris pendirian lembaga 3. NPWP atas nama lembaga 4. Rekening bank atas nama lembaga 5. Foto-foto kondisi lembaga (peralatan, ruangan, gedung, dan sebagainya) 6. Lain-lain yang relevan


18

| Lampiran 4 SISTEMATIKA LAPORAN

LAPORAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (BOP-LKP) TAHUN 2010


……………………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………….


19

A. IDENTITAS LEMBAGA 1. Nama Lembaga 2. NILEK 3. Alamat

4. Pemilik Lembaga 5. Pengelola Program: Lampirkan nama, struktur organisasi dan uraian tugasnya.

Daftar nama pengelola: a. ………………………….. b. ………………………….. c. …………………………..

6. Jenis Keterampilan Yang diselenggarakan B. INPUT 1. Penggunaan Anggaran a. Jumlah dana yang diterima

Rp ………………………………………………….

b. Kapan dana diterima

Tanggal … bulan … tahun 2010

c. Jumlah dana yang Rp …………………………………………………. digunakan (lampirkan perinciannya dan bukti- Terdiri dari: bukti pengeluaran) • Peningkatan kapasitas lembaga Rp ………………(… %) • Peningkatan kompetensi tenaga pendidik Rp ………………(… %)


20

C. HASIL/OUTPUT 1. Daftar Fisik hasil bantuan operasional LKP (jenis, jumlah, kapasitas, dan sebagainya) disertai bukti-bukti/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Bentuk Non fisik bantuan operasional LKP (kompetensi pendidik, jumlah pendidik yang ditingkatkan kompetensi, dan sebagainya) disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Permasalahan: 1. … 2. … 3. … Upaya pemecahan masalah: 1. ….. 2. ….. 3. ….. …………………….., ……………………………. Pimpinan Lembaga,

…………………………………….


21

Lampiran-lampiran: 1. 2. 3. 4.

Bukti-bukti pengeluaran dan kwitansi (pembukuan) Bukti-bukti setoran pajak Daftar sarana/peralatan yang diadakan/dibeli Foto-foto dokumentasi peralatan yang dibeli/diadakan bantuan operasional 5. Lain-lain yang relevan


22

| Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan/Pakta Integritas SURAT PERYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Jabatan dalam Lembaga : Nama Lembaga : NILEK : Alamat Organisasi : No. Telp/Hp :

Berdasarkan proposal yang kami ajukan, apabila lembaga yang saya pimpin ditetapkan sebagai penerima Dana BOP LKP melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 2. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal. 4. Apabila berdasarkan hasil laporan masyarakat atau instansi yang berwenang kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan dana atau penyimpangan program, kami bersedia mengembalikan dana bantuan sebesar 100% untuk disetorkan ke Kas Negara. 5. Sanggup membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan beserta pemanfataan dana paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, penuh tanggungjawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila kami tidak mentaati pernyataan dimaksud, kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. .................... , ............... 2010 Pimpinan Lembaga ................... Materai Rp. 6.000,-

...............................................


23


24

Pedoman BOP Lembaga Kursus dan Pelatihan

Recommend Documents