RANGKUMAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN

2016

RANGKUMAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

i

ii

Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

RANGKUMAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN

2016

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


1

DAFTAR ISI

2

Kata Pengantar..............................................................

3

Rapat Koordinasi ULP Region Jakarta...........................

5

Rapat Koordinasi ULP Region Yogyakarta......................

13

Rapat Koordinasi ULP Region Batam.............................

19

Rapat Koordinasi ULP Region Denpasar.........................

27

Rapat Koordinasi ULP Region Makassar.........................

35


KATA PENGANTAR

A

lhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (Rakor ULP) di 5 region tahun 2016 ini dapat selesai dilaksanakan. Rakor ULP merupakan wadah bagi ULP untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar ULP dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Institusi sehingga pengembangan ULP dan penyelesaian masalah dalam ULP dapat optimal. Selain itu, rapat koordinasi juga dapat menjadi media bagi pengelola pengadaan barang/jasa untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa. Rangkuman pelaksanaan rakor ULP di 5 region selama tahun 2016 ini merupakan informasi yang sangat penting untuk dibagi dan diketahui bagi pelaku pengadaan karena berisi kesimpulan dan kesepakatan dari hasil diskusi dengan tema yang beragam. Akhir kata semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi penjaga semangat kita untuk mencapai tujuan demi pengembangan dan tata kelola ULP lebih baik. Salam Pengadaan!

Reifeldi, M. Eng Direktur Pengembangan Profesi


3

4


RAPAT KOORDINASI ULP REGION JAKARTA

Selasa, 24 Mei 2016 Balai Kartini Jakarta Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta Selatan 12950. Waktu : 09.00 - 17.00 WIB Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

5

TEMA “Pencegahan Kasus Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Bentuk Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang Ideal di Pemerintah Daerah”

POIN-POIN KESIMPULAN RAKOR REGION JAKARTA 1. Perlunya pemahaman bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa tentang Inpres 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana tujuannya adalah untuk percepatan proyek-proyek strategis nasional dan rincian proyek strategis-nya tertuang di dalam Perpres No.3 Tahun 2016. 2. Pada butir ke-6 Inpres No 1 Tahun 2016 berisi tentang bahwa Jaksa Agung dan Kepolisian agar mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai dengan UU No. 30 th 2014 sebelum melakukan penyidikan dan penyelidikan. 3. Di dalam revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa yang saat ini sedang disusun akan diatur tentang mekanisme “reverse auction” dan aturan mengenai e-katalog lokal. 4. Arah dan kebijakan pengembangan SDM berdasarkan Renstra adalah peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam PBJP yang ditempuh salah satunya melalui pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional. 5. Jika terdapat kegiatan pengadaan yang strategis, pelaku PBJ bisa meminta kejaksaan untuk mendampingi prosesnya, dan mengenai biaya pendampingan seharusnya tidak menjadi masalah karena hal ini adalah perintah presiden, sehingga dipastikan tidak akan ada penolakan dalam pendampingan PBJ walaupun tidak ada anggaran yang dialokasikan disana. 6. Penjelasan aspek Hukum di dalam Barang/Jasa Pemerintah, yaitu ada 3 tahapan: Persiapan, Penetapan Pemenang, Pelaksanaan Kontrak. Aspek hukum administrasi adalah meliputi 2 hal yaitu persiapan dan penetapan pemenang. 7. Hukum administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah. 8. Identiifkasi tindak pidana korupsi meliputi: Suap, Mark Up Harga, Fiktif, Gratifikasi Pengaturan Pelelangan. 9. ULP bukanlah pemain tunggal dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah karena proses pengadaan dimulai dari Kepala K/L/D/I, DPR/D (adanya kemungkinan intervensi), PPK, PP, PPHP, Bendahara dan Penyedia Barang/Jasa. 6


10. Pada konsep revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, blacklist penyedia tidak hanya ditujukan pada perusahannya (PT, CV, dsb) tapi juga ke pemiliknya. 11. Dengan adanya revisi UU No. 23 Tahun 2014 maka Organisasi daerah akan dibagi tidak lagi berdasarkan besaran daerah tapi berdasarkan pengukuran intensitas urusan. 12. Konsep pembentukkan ULP sesuai dengan revisi PP No. 41 Tahun 2007 adalah berbentuk Badan, dimana ULP sebagai fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah untuk pembentukkan kelembagaan pengadaan yang permanen, SDM yang penuh waktu dan proses pengadaan yang berjalan secara kredibel.

NARASUMBER 1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Nama Jabatan Judul Materi

: Arif, SH., MM : Koordinator pada Jampidsus : Pencegahan Kasus Hukum pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2. Kepolisian Republik Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Endar Priantoro, SH. SIK. CFE. MH : Kasubdit IV, Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri : Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Terkait Tindak Pidana Korupsi

3. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nama Jabatan Judul Materi

: Setya Budi Arijanta, SH, KN : Direktur Penanganan Permasalahan Hukum : Layanan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Nama Jabatan

: Dr. Nurdin : Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah


7

Judul Materi

: Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah serta Bentuk Kelembagaan ULP berdasarkan Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintah Kota Sukabumi


: Dr. H.M.N. Hanafie Zein, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Sukabumi : Modernisasi Pengadaan ULP Kota Sukabumi

PEMBUKAAN RAKOR Rakor ULP Region Jakarta dibuka oleh Kepala LKPP Bapak Dr. Agus Prabowo didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Bapak Dharma Nursani Ph.D dan Direktur Pengembangan Profesi Bapak Reifeldi, M. Eng.

DAFTAR UNDANGAN 135 ULP pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY Yogyakarta.

PESERTA YANG HADIR 112 ULP dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DIY Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

Asal Provinsi Lampung

8

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Mesuji Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tanggamus Kabupaten Way Kanan


Asal Provinsi DKI Jakarta

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Pangandaran Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya

Provinsi Banten

Provinsi Banten Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

9

Asal Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi Jawa Tengah

10

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Batang Kabupaten Blora Kabupaten Boyolali Kabupaten Brebes Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan Kabupaten Jepara Kabupaten Karanganyar Kabupaten Kebumen Kabupaten Kendal Kabupaten Klaten Kabupaten Kudus Kabupaten Magelang Kabupaten Pati Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purworejo Kabupaten Rembang Kabupaten Sragen Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Temanggung Kabupaten Wonogiri Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang


Asal Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Surakarta Kota Tegal Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Magelang Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

11

Asal Provinsi Jawa Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota Kota Probolinggo Kota Surabaya

PANITIA RAKOR REGION JAKARTA PANITIA LKPP Nama Verawaty Simorangkir Tonny Hidayat Ockta Riana Meisiska Arry Pistawati

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

PT. WAWAI KARYA (EVENT ORGANIZER) Nama Jabatan Agus Effendi Muhammad Amin Asep Kurniawan

FOTO KEGIATAN

12


Ketua Anggota Anggota

RAPAT KOORDINASI ULP REGION YOGYAKARTA

Selasa, 31 Mei 2016 Ballroom Hyatt Regency Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar, Yogyakarta Waktu : 09.00 - 17.00 WIB Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

13

TEMA “Bentuk dan Jumlah ULP yang Ideal di Kementerian/Lembaga/Institusi”

POIN-POIN KESIMPULAN RAKOR REGION YOGYAKARTA 1. Bentuk dan jumlah ULP di K/L/I harus sesuai dengan rentang kendali dan volume beban kerja agar pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan tata nilai pengadaan. 2. LKPP mendorong KemenPAN-RB dalam memperjelas dan mempermudah pembentukan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah (ULP) di K/L/I serta agar KemenPAN-RB mengeluarkan peraturan baku mengenai pembentukan ULP yang permanen. 3. LKPP telah mengusulkan revisi SE KemenPAN-RB No. 2 tahun 2012 terkait jumlah ULP dan tipe eselonisasinya bagi K/L/I yang memiliki kantor vertikal di daerah. 4. Konsep kewenangan ULP pada revisi Perpres No. 54 tahun 2010 mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah diatur oleh regulasi lain didiskusikan dan dikoordinasikan lebih lanjut bentuk kewenangannya. 5. Tindak lanjut hasil assessement tingkat kematangan ULP dilaporkan secara berkala kepada Presiden RI melalui pelaporan RAN/D PPK kerjasama LKPP dengan BAPPENAS dan kantor Staf Presiden (KSP). 6. LKPP berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena regulasi tersebut adalah sebuah peraturan Presiden, bahkan dalam menyusun peraturan Kepala LKPP juga berkoordinasi dan melibatkan ekosistem pengadaan.

NARASUMBER 1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

14


: Murdi Santoso, S.Sos., MM : Kepala Bagian Perlengkapan : Perkembangan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Perdagangan


2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Hadi Prasetyo, A.Pi,MM : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa : Perkembangan Unit Layanan Pengadaan di Kementerian Pertanian

3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Wiwik Widarti, SKM, MM : Kepala Biro Keuangan dan BMN : Pembentukan dan Implementasi ULP di Kementerian Kesehatan

4. Direktorat Pengembangan Profesi LKPP


: Muhammad Firdaus, SE., MM : Kepala Sub Direktorat Sistem dan Sarana Sertifikasi : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa

5. Direktorat Pengembangan Profesi LKPP Nama Jabatan Judul Materi

: Januar Indra, ST., MM : Kepala Sub Direktorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan : Sosialisasi Cara Pengisian Self Asessment dan Pengisian Road Map Kematangan ULP melalui Aplikasi SIULP

PEMBUKAAN RAKOR Rakor ULP Region Yogyakarta dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Bapak Dharma Nursani Ph.D didampingi oleh Direktur Pengembangan Profesi Bapak Reifaldi, M.Eng.

DAFTAR UNDANGAN 85 ULP dari kementerian, lembaga dan institusi.

PESERTA YANG HADIR 56 ULP kementerian, lembaga dan institusi yang hadir yaitu sebagai berikut:


15

ULP K/L/I Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Majelis Permusyawaratan Rakyat Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia Sekretariat Kabinet Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perdagangan Kementerian Agama Kementerian Pariwisata Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Pekerjaan Umum

16

ULP K/L/I Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Standarisasi Nasional Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Intelijen Negara (BIN) Lembaga Ketahanan Nasional

Badan Kepegawaian Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan SAR Nasional (Basarnas) Badan Informasi Geospasial (BIG) Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemilihan Umum Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)


ULP K/L/I

ULP K/L/I

Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Sekretariat Negara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Setjend Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Radio Republik Indonesia Komnas HAM Perpustakaan Nasional Komisi Pengawas Persaingan Usaha Badan Koordinasi Keamanan Laut Kementerian Pertahanan

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

PANITIA RAKOR REGION YOGYAKARTA PANITIA LKPP Nama Januar Indra Harry SKKW Tonny Hidayat Arry Pistawati Rosi Aninditha Oktaviani

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota




17

FOTO KEGIATAN

18


RAPAT KOORDINASI ULP REGION BATAM

Kamis, 28 Juli 2016 Goodway Hotel Batam Jl. Imam Bonjol No. 1 Nagoya, Batam Kepulauan Riau Waktu : 09.00 - 17.00 WIB Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

19

TEMA “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Profesi Pengadaan dalam Meningkatkan Kinerja Pengadaan yang Kredibel.”

POIN-POIN KESIMPULAN RAKOR REGION BATAM 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Profesi Pengadaan (LPP) berperan untuk menciptakan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga tercapai kinerja pengadaan yang kredibel. 2. Demi mencapai tujuan di atas, ULP dapat bekerja sama dengan LSM untuk mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat (complaint handling system) yang mengedepankan keterbukaan dan keleluasan informasi kepada masyarakat. 3. ULP juga dapat meminta bantuan LSM yang berperan sebagai pihak eksternal untuk menjembatani komunikasi dengan Pimpinan Daerah dan Legislatif serta Masyarakat. 4. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dan menyeluruh, dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Selanjutnya, sistem tersebut perlu disosialisasikan kepada K/L/ Pemda/I. 5. RUU Pengadaan Barang/Jasa yang sedang disusun mengatur tentang peranan masyarakat dan mekanisme pengaduan. Setiap pengaduan yang masuk akan diterima dan diolah terlebih dahulu oleh APIP (mekanisme satu pintu). Pengaduan terkait administrasi tidak boleh diintervensi oleh pihak luar. Oleh karena itu, perlu adanya kategorisasi tentang penyimpangan yang dilakukan. 6. Telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan ini, Kementerian Dalam Negeri bersama LKPP akan melakukan Revisi Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan ULP di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah selesai pada tanggal 19 Agustus 2016. 7. Semakin banyak lembaga yang ada maka akan semakin banyak dana/ anggaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Pemerintah diharuskan membentuk Lembaga yang tepat ukuran (right sizing).

20


8. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa harus terpisah dan mandiri agar tugas Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan lebih fokus mengingat beban kerja yang tinggi, sehingga tidak dapat dirangkap dengan tugas di bidang lain. 9. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah untuk pembentukkan kelembagaan pengadaan yang permanen, SDM yang penuh waktu dan proses pengadaan yang berjalan secara kredibel.

NARASUMBER 1. Transparansi Internasional Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Jonni : Peneliti Pengadaan Barang/Jasa : Peran organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengadaan yang kredibel.

2. Bandung Trust Advisory Nama Jabatan Judul Materi

: Yuyu Komariyah : Deputi Direktur : Pengalaman B-Trust dalam mendorong reformasi pengadaan barang/jasa

3. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Nama Jabatan Judul Materi

: Willem Siahaya : Anggota Dewan Pengawas : Peran lembaga profesi pengadaan dalam meningkatkan kinerja pengadaan yang kredibel

4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Zainal Ahmad : Kepala Seksi IVA, Subdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah : Penataan organisasi ULP di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016

5. ULP Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

Nama Jabatan

: Saifudin Juhri : Kepala ULP


21

Judul Materi

: Berbagi pengalaman membentuk ULP yang permanen dan berbasis Teknologi Informasi



PEMBUKAAN RAKOR Rakor ULP Region Batam dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Bapak Dharma Nursani Ph.D didampingi oleh Direktur Pengembangan Profesi Bapak Reifaldi, M.Eng.

DAFTAR UNDANGAN 105 ULP dari ULP dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat.

PESERTA YANG HADIR 85 ULP dari Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut:

Asal Provinsi Bali

22

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Bali Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Kabupaten Karangasem


Asal

Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi Bali

Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan Kota Denpasar

Provinsi NTB

Provinsi NTB Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima Kota Mataram

Provinsi NTT

Provinsi NTT Kabupaten Alor Kabupaten Belu Kabupaten Ende Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kupang Kabupaten Lembata Kabupaten Manggarai

Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Sikka Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara


23

Asal Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Landak Kabupaten Mempawah Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau

Kabupaten Sintang Kota Pontianak

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Kapuas Kabupaten Katingan Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Lamandau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Sukamara Kabupaten Seruyan Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Timur

24

Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda


Asal Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan Kabupaten Banjar Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tapin Kota Banjar Baru

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Tana Tidung Kota Tarakan

PANITIA RAKOR REGION BATAM PANITIA LKPP Nama Reifeldi Januar Indra Anita Carollin Verawaty Simorangkir Tonny Hidayat Ockta Riana Haerunnisah Meisiska

Jabatan Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota




25

FOTO KEGIATAN

26


RAPAT KOORDINASI ULP REGION DENPASAR

Kamis, 1 September 2016 Hotel Harris Sunset Road, Bali Jl. Pura Mertasari Sunset Road, Kuta Kabupaten Badung, Bali Waktu : 09.00 - 17.00 WITA Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

27

TEMA “Pencegahan kasus hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan bentuk kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ideal di lingkungan pemerintah daerah”

POIN-POIN KESIMPULAN RAKOR REGION DENPASAR 1. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPK, + 50% Tindak Pidana Korupsi (TPK) di bidang Pengadaan Barang/Jasa (sumber: Paparan KPK di Universitas Bangka Belitung, 21 Juli 2016). 2. Dalam rangka mengurangi persentase tersebut, dapat dilakukan dengan membentuk kelembagaan ULP permanen, independen dan mandiri, meningkatkan kompetensi dan integritas SDM, pengembangan kode etik dan pengawasan rutin. 3. Dalam rangka mencegah permasalahan hukum dan menuju kelembagaan PBJ yang permanen, Pimpinan LKPP perlu melakukan koordinasi dengan Instansi/pihak terkait, antara lain dengan Kemendagri dan KemenPAN-RB, APH dan Auditor (penyamaan persepsi) dan asosiasi penyedia, pers, LSM dan masyarakat luas. 4. Kejaksaan telah membentuk TP4D (Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah) di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dengan fungsi, antara lain untuk melindungi dan mendampingi ULP dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 5. Unsur tindak pidana meliputi actus reus (esensi perbuatan) dan mens rea (sikap batin) saat melakukan. Tindak pidana dapat terjadi bila kedua unsur terpenuhi. 6. Pemeriksaan APH dilakukan secara kontekstual tergantung strategi yang digunakan oleh APH. Jika ada ketidakwajaran dalam proses pemeriksaan, SDM Pengadaan dapat melapor kepada atasan APH tersebut. 7. SDM Pengadaan wajib mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, menjaga integritas dan mencegah intervensi. 8. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP 18/2016, Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun Revisi Permendagri 99/2014. Adapun konsep revisi yang diusulkan, antara lain:

28


a. Bentuk kelembagaan ULP yang permanen, independen dan mandiri. b. Kelembagaan tersebut mengakomodir 3 (tiga) fungsi, fungsi pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan barang/jasa, pengelolaan teknologi informasi. Bantuan Hukum ada di fungsi Sekretariat. c. Bentuk kelembagaan menjadi Badan (Tipe A, Tipe B, dan Tipe C) masih didiskusikan antara Kemendagri, KemenPAN-RB dan LKPP. d. Menghindari kata “layanan” dalam penamaan lembaga. Oleh karena itu, diusulkan penggunaan nama “Badan Pengadaan Barang/Jasa”. e. Badan Pengadaan Barang/Jasa diisi oleh personil yang penuh waktu. 9. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah untuk pembentukan kelembagaan PBJ yang permanen, independen dan mandiri serta SDM yang penuh waktu sehingga proses pengadaan menjadi kredibel. 10. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Pengadaan Barang/Jasa di antara APH (POLRI dan Kejaksaan), APIP dan Auditor (BPK dan BPKP) melalui Bimtek, Sosialisasi, dan MOU yang dilakukan di masing-masing Provinsi.

NARASUMBER 1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Arminsyah : Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus : Kasus hukum dalam proses pengadaan barang/jasa dan peranan TP4P/D

2. Kepolisian Republik Indonesia Nama Jabatan Judul Materi

: Indarto : Kasubdit V, Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri : Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Terkait Tindak Pidana Korupsi

3. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP


: Mudjisantosa : Kasubdit Penanganan Permasalahan Kontrak : Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan


29


: Nurdin : Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah : Merekonstruksi Permendagri Nomor 99 Tahun 2014

5. Pemerintah Kota Jayapura Nama Jabatan Judul Materi

: R.D Siahaya : Sekretaris Daerah Kota Jayapura : Berbagi pengalaman dalam membentuk ULP yang permanen dan berdiri sendiri



PEMBUKAAN RAKOR Rakor ULP Region Denpasar dibuka oleh Direktur Pengembangan Profesi Bapak Reifeldi, M.Eng didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan Bapak Januar Indra, ST., MM.

DAFTAR UNDANGAN 154 ULP dari ULP dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

PESERTA YANG HADIR 96 ULP dari Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu sebagai berikut:

30


Asal Provinsi Gorontalo

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare

Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe


31

Asal Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Muna Kabupaten Wakatobi Kota Bau-Bau Kota Kendari

Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Buol Kabupaten Donggala Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Poso Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Toli-Toli Kota Palu

Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Tomohon

Provinsi Sulawesi Barat

32

Kabupaten Majene Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Polewali Mandar


Asal Provinsi Maluku

Provinsi Maluku Utara

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Halmahera Selatan Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan

Provinsi Papua

Provinsi Papua Kabupaten Asmat Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Merauke Kabupaten Pegunungan Bintang Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Yalimo Kota Jayapura

Provinsi Papua Barat

Kabupaten Fakfak Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong Kabupaten Teluk Wondama Kota Sorong


33

PANITIA RAKOR REGION DENPASAR PANITIA LKPP Nama Reifeldi Januar Indra Anatasia Joko Heratmo Tonny Hidayat Ockta Riana Riyan Kurniawan Meisiska



FOTO KEGIATAN

34



RAPAT KOORDINASI ULP REGION MAKASAR

Kamis, 29 September 2016 Hotel Swiss Bel Inn Panakkukang Jl. Boulevard Raya No.55, Makassar Waktu : 09.00 - 17.00 WITA Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016

35

TEMA “Membangun Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Kredibel, Profesional, Efektif dan Efisien”

POIN-POIN KESIMPULAN RAKOR REGION MAKASSAR 1. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Pimpinan Daerah untuk mendukung pembentukan kelembagaan PBJ yang permanen, independen dan mandiri untuk mencapai pengadaan yang kredibel. 2. LKPP sedang mengusulkan untuk menyatukan seluruh fungsi pengadaan barang/jasa sehingga pembinaan untuk seluruh fungsi tersebut akan menjadi kewenangan ULP (ULP sebagai centre of excellence). Selanjutnya, istilah Unit Layanan Pengadaan juga diusulkan untuk diganti menjadi Badan/Biro Pengadaan Barang/Jasa. 3. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan. Pembentukan dan susunan organisasi diatur dalam Peraturan Daerah, sedangkan kedudukan dan tupoksi akan diatur masing-masing dalam Peraturan Kepala Daerah. 4. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 46 PP 18/2016, ULP dapat dikategorikan sebagai lembaga yang dapat dibentuk tersendiri karena telah memenuhi 2 (dua) syarat, yakni: a. Diperintahkan pembentukannya dalam peraturan perundang-undangan (Perpres 54/2010) b. Dibentuk untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemerintah (proses pengadaan barang/jasa) 5. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PP 18/2016, Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun Revisi Permendagri 99/2014. Adapun konsep revisi yang diusulkan, antara lain: a. Bentuk kelembagaan ULP yang permanen, independen dan mandiri. b. Kelembagaan tersebut mengakomodir 3 (tiga) fungsi, fungsi pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan barang/jasa, pengelolaan teknologi informasi. c. Bentuk kelembagaan menjadi Badan/Biro (Tipe A, Tipe B, dan Tipe C) masih didiskusikan antara Kemendagri, KemenPAN-RB dan LKPP.

36


6.

7. 8. 9.

d. Menghindari kata “layanan” dalam penamaan lembaga. Oleh karena itu, diusulkan penggunaan nama “Badan/Biro Pengadaan Barang/Jasa”. e. Badan/Biro Pengadaan Barang/Jasa diisi oleh personil yang penuh waktu. Surat Rekomendasi LKPP digunakan sebagai rekomendasi dalam proses restrukturisasi kelembagaan ULP di daerah tetapi pengaturan perangkat daerah tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. KPK mendukung pembentukan ULP yang permanen dan mandiri. Salah satu cara untuk mewujudkan clean government dan good governance ialah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah. Kunci keberhasilan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ialah komitmen, profesionalitas, integritas SDM Pengadaan, keterlibatan aktif pimpinan, dan inovasi.

NARASUMBER 1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia


: Wawan Wardiana : Koordinator Koordinasi dan Supervisi : Pencegahan TPK pada Pengadaan Barang dan Jasa


: Zainal Ahmad : Kepala Seksi IVA, Subdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah : Konsep Penataan organisasi ULP di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

3. Badan Logistik ITB Nama Jabatan Judul Materi

: Larasati Dewi : Direktur Badan Logistik ITB : Bentuk dan Tata Kelola Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kredibel, Profesional, Efektif dan Efisien

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nama Jabatan

: Blessmiyanda : Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DKI Jakarta


37

Judul Materi

: Menuju Procurement Center of Excellence



PEMBUKAAN RAKOR Rakor ULP Region Makassar dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Bapak Dharma Nursani Ph.D didampingi oleh Direktur Pengembangan Profesi Bapak Reifaldi, M.Eng.

DAFTAR UNDANGAN 148 ULP dari ULP dari Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PESERTA YANG HADIR 93 ULP dari Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota lingkup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebagai berikut:

Asal Provinsi Aceh

38

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Timur


Asal

Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Simeulue Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Sabang

Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai


39

Asal Provinsi Sumatera Barat

Provinsi/Kabupaten/Kota Kabupaten Agam Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Tanah Datar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok

Provinsi Riau

Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kampar Kabupaten Pelalawan Kota Dumai

Provinsi Jambi

Kabupaten Bungo Kabupaten Merangin Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh

40


Asal Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Bengkulu

Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kota Lubuklinggau Kota Pagar Alam Kota Prabumulih Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Kaur Kabupaten Kepahiang Kabupaten Muko-muko Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Seluma

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Belitung Kota Pangkal Pinang

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna


41

PANITIA RAKOR REGION MAKASSAR PANITIA LKPP Nama Reifeldi Januar Indra Anatasia Tonny Hidayat Haerunnisah Arry Pistawati Riyan Kurniawan Rosi Aninditha Oktaviani



FOTO KEGIATAN

42



FOTO KEGIATAN


43

FOTO KEGIATAN

44



45

Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Profesi Gedung LKPP Lantai 4 Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940 46 Rangkuman Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan - 2016 www.lkpp.go.id

RANGKUMAN RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN

Recommend Documents