Definisi Unit Layanan Pengadaan
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. (Perpres 54 tahun 2012)
Tujuan Pembentukan ULP
1. Menjamin pelaksanaan PBJ lebih terintegrasi/terpadu, efektif, dan efisien 2. Menjamin adanya standarisasi harga untuk barang/jasa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri 3. Menjamin adanya standarisasi Dokumen Pengadaan 4. Menjamin pelaksanaan PBJ dilakukan oleh organisasi dan aparatur profesional 5. Menjamin persamaan pelayanan bagi penyedia barang/jasa; dan 6. Memudahkan pembinaan SDM Pengadaan melalui pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pemerintah
Dasar Hukum Pembentukan ULP • Perpres No 54/2010 & Perpres No.70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah •Peraturan Kepala LKPP No 5/2012 tentang Pembentukan ULP •Surat Edaran MenPAN & RB Nomor 2 tahun 2012 Kebijakan Penanganan Tugas dan Fungsi Kelembagaan ULP dan LPSE • Peraturan Menhut nomor: P.40/Menhut-II/2010 jo nomor: P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhut • Peraturan Menhut Nomor: P.13/Menhut-II/2014 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkup Kementerian Kehutanan
ULP DI LINGKUP KEMENHUT
8 ULP UNIT PUSAT
33 ULP UNIT DAERAH
ULP yang melekat pada salah satu satuan kerja setingkat eselon II di masing-masing eselon I
ULP yang melekat pada salah satu satuan kerja Balai/Balai Besar di masing-masing propinsi
ULP Unit Pusat adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan di tingkat eselon I
ULP Unit Pusat adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang ada di UPT Kemenhut di wilayah propinsi
1. Menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkup Kementerian Kehutanan 2. Menetapkan Satuan Kerja yang ada sebagai ULP Unit Pusat atau ULP Unit Daerah melalui Keputusan Pejabat Eselon I
Tahapan Pembentukan ULP Kementerian Kehutanan
3. Melengkapi keanggotaan organisasi ULP dan jenis POKJA 4. Merekrut PNS yang bersertifikat ahli pengadaan (untuk anggota POKJA) 5. Menyediakan anggaran dan sarana prasarana untuk pengelolaan ULP Unit Pusat dan ULP Unit Daerah
6. Membentuk tim pembina kepegawaian untuk mengurus jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
7. Melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui ULP Unit Pusat atau ULP Unit Daerah, sesuai ketentuan paling lambat tahun 2014
Organisasi ULP– Hubungan dgn PA/KPA Kementerian/Lembaga/Institusi Kepala K/L/D/I
PA / KPA
Membentuk
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kepala
Fungsi TU/Sekretar iat Staf Pendukung
Pokja
Menetapkan
•Tim Teknis •Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Pejabat Pengadaan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
< 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK > 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK
Penyedia Barang/Jasa
Kontrak
Organisasi ULP – Hubungan dgn LPSE MOU
PA / KPA Kepala Pejabat Pengadaan
Pokja
Pokja
ULP
< 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK
Pokja
> 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK
Pokja
Fungsi TU/Sekretar iat Staf
Staf
Staf
Staf
Pendukung
Pendukung
Pendukung
Pendukung
Tata Hubungan Kerja ULP
Satker Pusat wajib berkoordinasi dengan ULP Unit Pusat pada eselon I masing-masing; Satker Daerah wajib berkoordinasi dengan ULP Unit Daerah di propinsi masing-masing; ULP Unit Pusat dan ULP Unit Daerah wajib berkoordinasi dengan LPSE Kemenhut dan LKPP ULP Unit Daerah dapat berkoordinasi dengan ULP Unit Pusat dalam hal pelaksanaan PBJ ULP Unit Pusat dan ULP Unit Daerah dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan SDM, anggaran, dan sarpras di lingkup Kemenhut
Ruang Lingkup & Tugas ULP : Ruang Lingkup : Tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
Tugas ULP :
1
Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
2
Melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan
3
mengumumkan pelaksanaan5PBJ di website Kementerian Kehutanan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kementerian Kehutanan untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional
4
menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
5
melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk
61
menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa
Lanjutan :
Tugas ULP :
menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
6 7
mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
7 Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Sekretaris 8
Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
9 10
Melakukan konsultasi kepada PA/KPA/PPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan Mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK
11
melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE Kementerian Kehutanan (e-procurement)
12
melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah
13
melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan
13
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 M (seratus miliar rupiah); atau 1. 2. 3.
4.
5.
Menetapkan Dokumen Pengadaan; Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; Menetapkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 000.000.000,(seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri Kehutanan untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan / pemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Kepala ULP/anggota POKJA ULP untuk lembaga/institusi yang memiliki keterbatasan PNS boleh berasal dari pegawai tetap dari lembaga/institusi tersebut (Perpres 70 pasal 17 ayat 5)
Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi ULP Kepala ULP Text 1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; 3. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP 7. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP; 8. Mengusulkan penempatkan/pemindahkan /pemberhentian anggota pokja ULP kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; atau PA/KPA dan 9. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi ULP
Sekretaris ULP
1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; 2. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 3. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; 4. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; 5. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
6. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 7. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; 8. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;dan 9. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa
Tugas dan Kewenangan POKJA ULP POKJA
1. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS)Kerangka acuan Kerja/ Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK 3. menyusun rencana pemilihan penyediabarang/jasa dan dan menetapkan Dokumen Pengadaan; 4. melakukan pemilihan Penyedia Barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan/seleksi sampai dengan menjawab sanggah;
5. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya atau Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; 6. menetapkan Pemenang
Tugas dan Kewenangan POKJA ULP Lanjutan POKJA
7. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; 8. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; 9. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan 10. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 12. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. 13. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP. 14. Kepala ULP dan Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota ULP
Hubungan kerja ULP pada Kementerian/Lembaga
penyampaian laporan periodik tentang proses dan hasil PBJ
memberikan pedoman dan petunjuk kepada Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan perencanaan PBJ
pelaksanakan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan PA
Hubungan kerja ULP pada Kementerian/Lembaga
Sekian TERIMA KASIH
