FASILITASI UDARA Rapat Koordinasi Ditjen Perhubungan Udara 28-29 Agustus 2017
Suatu rangkaian kegiatan di bidang penerbangan sipil Internasional yang menyangkut urusan kelancaran penyelesaian bagi perjalanan pesawat, crew, penumpang beserta barang bawaannya, bagasi, kargo dan pos serta dokumen di bandar udara internasional
Pedoman dalam mengatur pergerakan orang dan barang di wilayah perbatasan melalui prosedur pengawasan tertentu yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang (CIQ)
1. Undang Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 tentang Fasilitas Kegiatan Facilitation (FAL) Di Bandar Udara Internasional 4. ICAO Annex 9 – Facilitation 5. ICAO Document No. 9957 tentang FAL Manual 4
Pasal 226 (1) Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi: a. pembinaan kegiatan penerbangan; b. kepabeanan; c. keimigrasian; dan d. kekarantinaan. (2) Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh otoritas bandar udara. (3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Harmonisasi peraturan perundangan CIQ dengan kewajiban dan rekomendasi dalam Annex 9 ICAO
Kepabeanan (Customs) Keimigrasian (Immigration)
Kekarantinaan (Quarantine)
Kesehatan
Ikan Hewan & Tumbuhan
KOMNASFAL UDARA Tim Teknis Komnasfal
Nasional
Sekretariat Komnasfal
Komfalbandara 28 Bandara Internasional
Bandara Internasional
Keanggotaan Komnasfal Udara (3 tahun) Ketua Direktur Jenderal Perhubungan Udara Anggota CIQ, konsuler, keamanan dan pengawasan narkotika; Pariwisata Pengelola bandar udara; Airlines rute internasional
TUGAS KOMNASFAL UDARA
Mengkoordinasikan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara memecahkan persoalan Fasilitasi (FAL) di bandar udara internasional yang timbul pada Komite Fasilitasi Bandar Udara Udara Mengajukan usulan mengenai kebijakan (policy) di bidang Fasilitasi (FAL) Udara dalam Program Fasilitasi (FAL) Nasional sesuai Annex 9 dan amandemennya Mengusulkan perubahan dan/atau pencabutan peraturan atau ketentuan nasional untuk disesuaikan Annex 9 dan amandemennya guna kelancaran arus penumpang dan kargo di bandara internasional Menyampaikan pendapat, tanggapan dan usulan dalam Sidang FAL ICAO dan menyampaikan notifikasi atas perbedaan aturan ICAO dengan aturan nasional Mengumpulkan dan mempelajari bahan – bahan yang diperlukan dalam usaha mengembangkan peraturan perundang – undangan nasional yang terkait Fasilitasi (FAL) Udara Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan.
Keanggotaan Komfalbandara (3 tahun) Ketua Komfalbandara adalah Kepala Kantor Otoritas Bandara pada bandara yang di wilayahnya terdapat Kantor Otoritas Bandara atau Kepala Bandar Udara pada bandar udara yang dikelola pemerintah yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandara atau Kepala Dinas Perhubungan Propinsi pada bandar udara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara yang di wilayahnya tidak terdapat Kantor Otoritas Bandara
Keanggotaan Komfalbandara (3 tahun) Anggota ialah wakil dari instansi-instansi sebagai berikut : › Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota; › Bea dan Cukai Bandara; › Imigrasi Bandara; › Karantina Kesehatan/Kantor Kesehatan Pelabuhan bandara; › Karantina Hewan dan Tumbuhan Bandara; › Karantina Ikan bandara; › Pengawasan Narkotika daerah; › Pengelola Bandar Udara; › Perusahaan penerbangan yang melayani penerbangan internasional; › Perusahaan penunjang bandar udara / groundhandling pada bandar udara yang bersangkutan.
Terkait Dinas Perhubungan Provinsi sebagai Ketua Komfalbandara, berdasarkan kajian hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kadishub Provinsi dapat tetap menjadi Ketua Komfalbandara
TUGAS KOMFALBANDARA Komfalbandara, mempunyai tugas :
Mengkoordinasikan serta mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batasbatas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Nasional Melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan hambatan yang dialami di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara. Mengumpulkan Keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.
Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Keimigrasian di Bandar Udara 1.
Menerbitkan dokumen perjalanan serta memastikan bahwa mesin dokumen perjalanan terbaca sesuai dengan ketentuan doc 9303.
2.
Menemukenali dan tidak menerbitkan dokumen perjalanan kepada orang yang identitas atau dokumennya tidak sesuai.
3.
Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan bandara, untuk memstikan bahwa penggunaan teknologi dalam dokumen perjalanan akan meningkatkan Fasilitasi (FAL) dan keamanan penumpang.
4.
Mengecek validitas dan masa berlaku dokumen perjalanan pada titik kontrol perbatasan.
5.
Melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang datang dan berangkat.
6.
Memastikan bahwa kartu embarkasi dan debarkasi sesuai dengan standar format Annex 9 ICAO.
7.
menemukenali dan mencegah perjalanan orang yang dokumen perjalanannya tidak sesuai karena dapat menimbulkan ancaman bagi penerbangan.
8.
saling berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan untuk melindungan perbatasan negara dari akibat negatif imigrasi ilegal.
9.
Membantu Penyelenggara Angkutan Udara dalam pemeriksaan dokumen perjalanan.
8.
Menginformasikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara terkait persyaratan kedatangan, transit dan keberangkatan penumpang.
9.
Pada kasus kecelakaan penerbangan, segera menerima secara sementara, para ahli yang diperlukan untuk melakukan pencarian, penyelamatan, investigasi kecelakaan dan perbaikan atau penyelamatan pesawat udara sesuai Annex 12 dan 13 ICAO, tanpa hares melampirkan dokumen lainnya selain paspor.
12. Jika visa dipersyaratkan bagi ahli yang akan menginvestigasi kecelakaan pesawat udara, memberikan Visa on Arrival atau memfasilitasi ahli tersebut saat kedatangan. 13. Memastikan bahwa ketentuan yang ada dalam dokumen Annex 9 diterapkan terkait dengan orang yang tidak diijinkan masuk dan orang yang dikembalikan. 14. Menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada Penyelenggara Angkutan Udara. 15. Berpartisipasi dalam Komnasfal dan pertemuan FAL terkait. 16. Melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional.
Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Kepabeanan di Bandar Udara 1. Mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean (ekspor dan impor) serta pemungutan bea masuk, bea keluar dan Penerimaan Negara lainnya. 2.Memastikan optimalisasi pencegahan dan penindakan penyelundupan. 3.Mengawasi kedatangan dan keberangkatan penumpang, barang, kargo dan pos berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. 4.Menyediakan informasi secara elektronik untuk kedatangan dan keberangkatan kargo berdasarkan dokumen Annex 9. 5.Menerapkan prosedur sederhana untuk pengeluaran barang yang masuk atau keluar Negara. 6.Menyita semua barang yang dilarang dan penahanan barang-barang yang dibatasi (hingga pemberian sertifikat yang berlaku). 7.Menyediakan layanan selama jam kerja tanpa dikenakan biaya kepada perusahaan Angkutan Udara Asing. 8.Berpartisipasi dalam Komite Nasional Fasilitasi (Komnasfal) dan pertemuan FAL terkait. 9.Melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional sesuai dengan bidangnya.
Instansi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Bidang Karantina Kesehatan, Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Karantina Ikan di Bandar Udara Karantina Kesehatan : Bekerjasama aktif dengan WHO dan negara lain untuk menjamin bahwa Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) telah dilaksanakan secara efektif. b.Mendeteksi peristiwa yang melibatkan tingkat penyebaran penyakit atau tingkat kematian yang tinggi pada waktu tertentu di seluruh wilayah negara. c.Menetapkan dan mencabut penetapan suatu bandar udara terjangkit suatu penyakit wabah. d.Segera melaksanakan langkah-langkah pengendalian awal (guna mencegah penyebaran penyakit). e.Melaporkan semua informasi yang tersedia dan penting secara cepat kepada tingkat yang tepat untuk menangani respon kesehatan. f.Menanggapi dengan segera dan efektif resiko kesehatan masyarakat dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. g.Menjamin bahwa hapus serangga, disinfeksi dan dekontaminasi dalam pesawat telah dilaksanakan mengikuti rekomendasi WHO dan sesuai dengan IHR. h.Menyediakan fasilitas yang cukup untuk vaksinasi dan tindakan karantina (apabila diperlukan) dan menerbitkan setifikat yang diperlukan. a.
i.
Dalam bekerjasama dengan bandar udara dan Penyelenggara Angkutan Udara, wajib menjamin kehigienisan pada persiapan makanan, penyimpanan, pelayanan makanan, dan persediaan air dan hal lain yang dimaksudkan untuk dikonsumsi di bandara atau pada saat di atas pesawat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dan Organisasi Pangan internasional (FAO).
j.
Segera memberitahukan kepada WHO semua informasi penting yang berkaitan dengan resiko kesehatan yang bersifat internasional sesuai dengan persyaratan IHR.
k. Memastikan akses untuk pelayanan kesehatan yang layak, termasuk fasilitas diagnosa sehingga memungkinkan penilaian atau diagnosa secara cepat bagi wisatawan dan pekerja bandara yang sakit. l. Membuat dan melaksanakan rencana penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk memastikan adanya respon awal terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai perhatian internasional. m. Memastikan penyediaan ruang yang sesuai, terpisah dari penumpang lain, untuk
mewawancara orang yang dicurigai terkena penyakit.
n. Menilai kondisi kesehatan, dan jika perlu, melakukan tindakan karantina terhadap penumpang yang dicurigai terkena penyakit. o.
Berpartisipasi dalam pertemuan Komite FAL Nasional.
p. Melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional sesuai dengan bidangnya
.
•
Karantina Hewan dan Tumbuhan serta Karantina Ikan :
Melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional sesuai dengan bidangnya. Menjamin pelaksanaan pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. c. Menjamin pencegahan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. d. Menjamin pencegahan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Indonesia. e. Menjamin pencegahan keluarnya Kama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya. f. Menjamin pengawasan lalu lintas masuknya hewan, tumbuhan dan ikan dari/ke luar negeri melalui pemeriksaan sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan dan tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, serta melakukan pengawasan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. a. b.
Penyedia Jasa Pelayanan Teknis Penanganan Pesawat Udara di Darat (Ground Handling Agent)
1. Bekerjasama secara erat dengan instansi pemerintah untuk memastikan kelancaran arus penumpang, kargo, bagasi dan pas melalui fasilitas bandar udara. 2. Berpartisipasi dalam Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara.
28 BANDAR UDARA INTERNASIONAL TAHUN 2017
SABANG B.ACEH TARAKAN MEDAN MANADO
TANJUNG PINANG BATAM PONTIANAK
PEKANBARU
BIAK
BALIKPAPAN
PADANG
JAYAPURA
PALEMBANG
AMBON
MAKASSAR SOETTA/CGK
HALIM/JKT SEMARANG SOLO SURABAYA YOGYAKARTA
BANDUNG
LOMBOK
MERAUKE
BALI KUPANG
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Banda Aceh Medan Pekanbaru Batam Tanjung Pinang Padang
7. 8. 9. 10. 11. 12.
Palembang Jakarta Bandung Solo Surabaya Denpasar
13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pontianak Balikpapan Tarakan Makassar Manado Mataram
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Kupang Ambon Biak Jayapura Merauke Sabang
25. 26. 27. 28.
Yogyakarta Halim PK Semarang Tj Pandan
21
SK FAL Bandara Internasional NO 1 2 3 4
BANDARA LOMBOK PRAYA - LOMBOK ADI SUMARMO - SOLO AHMAD YANI - SEMARANG SAM RATULANGI - MANADO
5 6 7 8
EL TARI - KUPANG MOPAH - MERAUKE HASANUDDIN - MAKASSAR JUANDA - SURABAYA
9
NGURAH RAI - DENPASAR
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
FRANS KAISIEPO - BIAK JUWATA - TARAKAN SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN - BALIKPAPAN SENTANI - JAYAPURA SULTAN SYARIF KASIM - PEKANBARU ADI SUTJIPTO - YOGYAKARTA SUPADIO - PONTIANAK HUSEIN SASTRANEGARA - BANDUNG SABANG - ACEH SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II - PALEMBANG HALIM PK - JAKARTA PATTIMURA - AMBON HANG NADIM - BATAM
23
SOETTA - BANTEN
24 25
KUALANAMU - MEDAN RH. FISABILILAH - TANJUNG PINANG
26
SULTAN ISKANDAR MUDA - BANDA ACEH
27 MINANGKABAU - PADANG 28 H. AS HANANDJOEDIN - TANJUNG PANDAN Keterangan : Komite Fasilitas (FAL) Bandara SK Komfal Bandara yg sdh habis masa berlakunya dan bdr baru SK Komfal bandara yg masih berlaku sd th 2017 & 2018 Yang sudah mengajukan pembaharuan dan Dlm Proses DI Bagkum Yang belum mengajukan pembaharuan SK Komfal bandara yg sdh diperbaharui th 2016 Pengajuan Revisi Sk Komfal bandara Revisi SK Tim Teknis dan Sekretariat Komnasfal 2017 Revisi SK Komfalnas
SK TAHUN (BERLAKU 3 TAHUN) 22 Feb 2017 - 22 Feb 2020 19 Juli 2016 - 19 Juli 2019 19 Juli 2016 - 19 Juli 2019 30 Des 2016 - 30 Des 2019 22 Peb 2017 30 Des 2016 - 30 Des 2019 Jan 2017 - Jan 2020 6 Juni 2016 - 6 Juni 2019 11 Apr 2013 - 11 Apr 2019 12 Agst 2016 - 12 Agst 2019 26 Jan 17 Nop 16 Mar 26 Jan 28 Maret 6 Juni 9 Sept Apr 1 Agst 6 Juni 27 Juni 1 Agst 1 Agst
2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2013 2016 2016 2016 2016 2016 -
26 Jan 2020 17 Nop 2019 16 Mar 2020 26 Jan 2019 28 Maret 2019 6 Juni 2019 9 Sept 2019 Apr 2016 1 Agst 2019 6 Juni 2019 27 Juni 2019 1 Agst 2019 1 Agst 2019
KETUA KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA OTBAN KETUA DISHUB KETUA OTBAN KETUA OTBAN KETUA OTBAN KETUA OTBAN KETUA DISHUB KETUA KABANDARA KETUA OTBAN KETUA KABANDARA KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA KASATKER BDR KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA DISHUB KETUA KABANDARA
8 Juni 2016 - 8 Juni 2019
KETUA OTBAN
Okt 2014 - Okt 2017 Juni 2017 - Juni 2020 28 Maret 2016 - 28 Maret 2019
KETUA OTBAN KETUA DISHUB KETUA DISHUB
1 Jan 2015 - 31 Desember 2017 Mei 2017 - Mei 2020
KETUA OTBAN KETUA KABANDARA
28 26 2 1 0 25 2 26 sdh di bagkum 6 Juni 2017 no:669/DAU/ND/VI/2017 sdh dibagkum 20 Januari 2017 no:83/DAU/ND/I/2017
• Rapat Koordinasi FAL Dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2016 di Jogjakarta, dengan hasil: 1. Melakukan Harmonisasi dan Koordinasi berbagai instansi di Bandar Udara; 2. Menyediakan fasilitas, sarana prasarana untuk kegiatan fasilitasi; 3. Penambahan SDM di masing-masing instansi untuk peningkatan pelayanan bidang CIQ; 4. Agar Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara secara rutin melaksanakan pertemuan minimal 2 bulan sekali.
Pengawasan kegiatan Fasilitasi (FAL) di bandar udara Pengawasan dilakukan Inspektur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara melalui kegiatan Evaluasi dan Pengawasan
Tujuan Pengawasan Untuk mengevaluasi keadaan di lapangan secara langsung agar dapat memberikan masukan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti
Kegiatan Pengawasan Telah dilaksanakan pengawasan kegiatan FAL di beberapa Bandara Internasional
1.
Menyusun Amandemen ke-26 Annex 9 Konvensi Chicago;
2.
Adanya wacana pembentukan sistem facilitation audit (FAL Audit) dengan merujuk best practices pelaksanaan audit USOAPCMA dan USAP-CMA;
3.
Pelaksanaan penyediaan Advance Passenger Information (API) khususnya terhadap individu-individu terduga teroris sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 (2014);
4.
Memasukkan kolom keterangan kewarganegaraan pada manifest penumpang
5.
Adanya penyempurnaan definisi, pengaturan, dan perlakuan terkait anak di bawah umur (minors) baik yang terbang dengan pendamping maupun tanpa pendamping guna menjamin keselamatan penumpang anak di bawah umur;
6.
Memuat pengaturan mengenai Enhanced PNR, Automated Border Control, Standardized Electronic Travel Systems, dan pengembangan Passenger Data Information System;
7.
Usulan pembentukan sistem “job-cards” untuk memperjelas tugas pokok kelompok kerja FALP berikut dengan perkembangan dan hasil capaiannya (deliverables);
8.
Usulan pengembangan Global Aviation Facilitation Plan (GAFP) dengan tujuan dan target terukur yang mencerminkan kebutuhan negara anggota dan kawasan.
Dalam rangka mengikuti perkembangan peraturan Internasional FAL, Ditjen Perhubungan Udara aktif dalam:
• Melakukan amendment Annex 9 (meliputi amendment 23, 24, 25 dan 26) • Menghadiri ICAO FAL Panel
• Menghadiri Regional Seminar ICAO Facilitation • Audit ICAO Universal Security Audit Programme (USAP)
KEGIATAN FASILITASI UDARA (FAL) MEMERLUKAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MAUPUN DI PUSAT SEKALIGUS HARMONISASI SEMUA PERATURAN TERKAIT FASILITASI
