STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM
Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Rakornas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Jakarta, 31 Januari 2008
1
LANDASAN PEMIKIRAN PNPM Masyarakat Madani (Menerapkan Prinsip Good Governance)
Penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif apabila dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah & kelompok peduli (LSM, Swasta, dll). Perlu harmonisasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat utk perubahan “skema proyek“ menjadi “skema program“, melalui: • Lokus kegiatan di tingkat kecamatan • Prioritas desa/kel & masyarakat miskin • Prinsip, strategi, indikator, & berbagai mekanisme dan prosedur
Pemerintah Daerah Pro Poor Policy & Budgeting
KEMITRAAN SINERGI Masyarakat Sipil Pro Poor Commitment & Self Reliance
Klpk. Peduli (Swasta, dll)
Kemandirian & pembangunan berkelanjutan terwujud dg bertumpu pada 3 pondasi: • Masyarakat yg peduli dan mandiri, Social Responsibility • pemda yg pro-poor budgeting & policy, & sustainable Dev’t • kelompok peduli yg berorientasi pada tanggungjawab sosial & pembangunan berkelanjutan.
2
Tujuan PNPM Mandiri
Tujuan Umum Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan Khusus Meningkatnya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terpencil, & rentan, dlm proses pengambilan keputusan & pengelolaan pembangunan.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yg mengakar, representatif, & akuntabel. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program & penganggaran yang pro-poor. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemda, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, ormas, & kelompok peduli lainnya, dlm mengefektifkan upaya PK. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemda dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. 3
Pengertian dan Cakupan PNPM Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan ciri-ciri sbb: menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Program2 PNPM Mandiri dilaksanakan oleh: Kementrian/lembaga atau lintas kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pihak lain yang ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM.
4
Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:
Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya; Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Pemanfaat diprioritaskan bagi perempuan; Peningkatan kualitas SDM, terutama kegiatan yang mempercepat pencapaian target MDGs. Peningkatan kapasitas melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik. 5
Pendekatan PNPM Mandiri Pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:
Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dg karakteristik sosial, budaya, & geografis, melalui proses pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan 6
TRANSFORMASI SOSIAL OLEH PNPMM Membuka akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan & memperoleh manfaat dari pembangunan melalui penguatan lembaga masyarakat lokal & perencanaan partisipatif
Meningkatkan kapasitas stakeholders lokal untuk menjalin kemitraan sinergis antara masyarakat, pemda dan kelompok peduli dalam rangka efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan (Partnership)
(Participatory Development) Phase Pembelajaran Masyarakat (+ 2 thn)
Phase Kemandirian (+ 2-3 thn)
2007-2009
2010-2013
Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku lokal untuk mandiri mengelola pembangunan yang propoor di wilayahnya secara berkelanjutan (Sustainability Development)
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) & LOCAL GOOD GOVERNANCE
Phase Keberlanjutan (+ 2-3 thn)
2014-2015 7
PHASE PNPM Mandiri
TAHAP PEMBELAJARAN (Tahun Ke-1 s/d Ke-2) TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
• Pembelajaran Pembangunan partisipatif • Kemitraan Masyarakat, pemda • BLM sbg Stimulan dan Kelompok Peduli • Integrasi Perencanaan • BLM sbg salah satu akses partisipatif dg Sistem Pechannelling program, rencanaan pemb. regular. • Masyarakat mampu mengakses • Pembelajaran Inisatif dan berbagai sumber dana yang ada prakarsa oleh masyarakat, (pemda, lembaga, swasta, dll) difasilitasi PNPM. • Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah • PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya
REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA
TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun Ke-7 s/d Ke-8) • Masyarakat mampu membangun kemitraan dg berbagai pihak. • Kebijakan dan Penganggaran Pemda Pro poor • Keberadaan fasilitator/konsultn atas permintaan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. • Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli secara sinergis merupakan faktor utama penggerak pembangunan di wilayahnya
TAHAPAN EXIT STRATEGY
• Manajemen Pemb. partisipatif secara mandiri oleh Warga • Fasilitasi & pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah kota/kab • Replikasi & pengembangan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya
8
Tahapan Harmonisasi PNPM Mandiri Transisi 2007 •• Harmonisasi Harmonisasi pembelajaran pembelajaran terbaik terbaik P2KP P2KP && PPK PPK (basis (basis PNPM perkotaan & perdesaan) PNPM perkotaan & perdesaan) •• Harmonisasi Harmonisasi lokasi lokasi P2KP P2KP dan dan PPK PPK •• Penyiapan Penyiapan sistem sistem pendukung: pendukung: modul pelatihan, MIS, modul pelatihan, MIS, PPM, PPM, monev, baseline & indikator. monev, baseline & indikator. •• Identifikasi Identifikasi program-program program-program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat sektor sektor •• Pengembangan Pengembangan kelembagaan kelembagaan PNPM PNPM Mandiri Mandiri •• Pengembangan Pengembangan PNPM PNPM Support Support Facility Facility •• Penyusunan Penyusunan payung payung hukum hukum PNPM PNPM
Transisi 2008 •• Integrasi Integrasi PNPM-inti PNPM-inti && penguatan penguatan •• Penyusunan Penyusunan PTO PTO masing2 masing2 program program yg yg mengacu mengacu pedum pedum PNPM PNPM •• Harmonisasi Harmonisasi lokasi lokasi (K/L (K/L diarahkan diarahkan mengikuti mengikuti lokasi lokasi PNPM PNPM Mandiri Mandiri koordinasi koordinasi DIPA, DIPA, RKAKL, RKAKL, && daerah daerah •• Harmonisasi Harmonisasi penyaluran/pencairan penyaluran/pencairan BLM BLM (klarifikasi (klarifikasi dana dana daerah, daerah, prinsip prinsip carryover, carryover, && procurement procurement di di masyarakat masyarakat •• Standarisasi Standarisasi fasilitator fasilitator && pelatihannya pelatihannya •• Pengembangan Pengembangan MIS, MIS, monev, monev, PPM PPM
2009 - 2015 •• Integrasi Integrasi program program pemberdayaan pemberdayaan sektor sektor && daerah daerah •• Sinkronisasi Sinkronisasi perencanaan perencanaan partisipatif partisipatif && reguler reguler (nasional (nasional dan dan daerah) daerah) •• Mengupayakan Mengupayakan pelaksanaan pelaksanaan PNPM PNPM sesuai sesuai tupoksi tupoksi K/L K/L •• Pengembangan Pengembangan Pelatihan Pelatihan ToT ToT dg dg standar standar PNPM PNPM •• Sinkronisasi Sinkronisasi MIS MIS dan dan monev monev yang yang terintegrasi terintegrasi dan dan terbuka terbuka •• Sinergi Sinergi pendanaan pendanaan PNPM PNPM dari dari berbagai berbagai sumber sumber
•• Strategi Strategi komunikasi komunikasi dan dan sosialisasi sosialisasi 9
Harmonisasi PNPM Mandiri Tahap Transisi (2007-2008)
Harmonisasi dan integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur, berbagai pedoman, aturan pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Harmonisasi lokasi melalui: melalui: Penetapan desa/kelurahan tertinggal dan dg penduduk Penetapan Tim Pengendali dg prioritas desa/kelurahan miskin besar & pelayanan dasar rendah; Mengarahk tsb.. lokasi-lokasi tsb engarahkan program pemberdayaan masyarakat K/L dan pemda ke lokasian satu Tim Koordinasi PNPM Mandiri di masingPembentuk masing-masing provinsi & kabupaten/ Pembentukan kota utk koordinasi PNPM Mandiri di daerah Dana daerah untuk kegiatan bersama PNPM Mandiri: Mandiri: kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah 20%, 20%, berkapasitas sedang ke atas minimal 50%.
Masih terdapat perbedaan ketentuan antar program. perlu diselaraskan.
Untuk persiapan TA 2009
Pengelola PNPM Mandiri di masingadalah lembaga keswadayaan masing-masing desa/kelurahan adalah masyarakat yg bertanggungjawab atas pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dapat dibantu oleh timmusyawarah tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musya desa/kelurahan. forum musyawarah antar desa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat kecamatan 10
Harmonisasi PNPM Mandiri Tahap Kemandirian (2009-dst)
Lokasi PNPM Mandiri adalah seluruh kecamatan yang masing-masing mendapatkan alokasi BLM, yang pemanfaatannya diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan daerah tertinggal. Komponen BLM dan bantuan teknis PNPM Mandiri dianggarkan sbb:
Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan Negara melepaskan segala hak dan kewajiban terhadap dana tersebut.
11
Harmonisasi Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Reguler Tingkat Desa/Kelurahan Perencanaan Partisipatif: Proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat dg Dimulai oleh refleksi kemiskinan & Pemetaan sosial
Tingkat Kecamatan Perencanaan Partisipatif: Mensinergikan Perencanaan desa/ kelurahan dengan rencana pembangunan kab/kota dengan melibatkan anggota legislatif
Tingkat Kabupaten/Kota Forum SKPD: Sinkronisasi Rencana Kerja Masyarakat dengan Renja SKPD
Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Prioritas rencana pembangunan
Musrenbang Desa/Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kabupaten/Kota
Dokumen Musrenbang Desa/Kelurahan
Dokumen Musrenbang Kecamatan
Dokumen Musrenbang Kabupaten/Kota
Jaminan Konsistensi Usulan: Dipilih representasi dari masing-masing desa/ kelurahan sebagai mitra dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai delegasi Dalam Musrenbang Kabupaten/Kota
Jaminan Konsistensi Usulan: Dalam forum SKPD dihadiri oleh delegasi kecamatan dan dilibatkan anggota legislatif 12
Jaminan Konsistensi Usulan: Representasi masyarakat terlibat dalam Musrenbang desa/kelurahan sebagai wakil masyarakat
PENDANAAN PNPM Mandiri
Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari: APBN bagian anggaran kementerian/lembaga yang bersumber dari rupiah murni maupun dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN); APBD; dan Penerimaan lain yang sah. Kementerian/lembaga yang melaksanakan program PNPM Mandiri mengalokasikan anggaran untuk belanja barang bantuan teknis, BLM dalam belanja sosial, atau komponen lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana daerah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sepanjang dibutuhkan untuk mendukung PNPM Mandiri. Dapat dialokasikan untuk pelaksanaan koordinasi di daerah, pendamping BLM, dan bantuan teknis.
13
Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri
Pusat: Tim Pengendali PNPM Mandiri, terdiri atas: Tim Pengarah (tdd menteri dan kepala lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri) Tim Pelaksana (tdd pejabat Eselon I ke bawah dari berbagai K/L terkait). Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengendali perlu dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas pejabat Eselon II ke bawah dari berbagai Kementerian/ Lembaga dengan dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan Sekretariat Tim Pengendali. Penanggungjawab pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah masing-masing adalah Gubernur dan bupati/walikota. Gubernur membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas pejabat instansi terkait dan berfungsi dibawah koordinasi TKPK Daerah. K/L bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran untuk pembentukan dan operasional satker pelaksana PNPM Mandiri di pusat, provinsi, & kabupaten/kota. Penetapan para pejabat satker tsb dikoordinasikan dg gubernur atau bupati/walikota sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Gubernur & bupati/walikota membentuk satuan kerja (satker) yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkup propinsi dan kabupaten serta tugastugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan kabupaten yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten. 14
