Strategi dan Rencana Aksi Gender (November 2009)

Strategi dan Rencana Aksi Gender (November 2009)

STRATEGI & RENCANA AKSI GENDER INDII: PANDUAN REFERENSI CEPAT Klik kanan pada angka di tiap kotak berwarna abu-abu untuk mengaktifkan hyperlink Untuk kembali ke matriks ini setelah membaca bagian yang relevan, tekan CTRL-G dan masukkan nomor halaman ini (“ i ”) PERAN  Konsultan/kontraktor yang akan mulai bekerja pada aktivitas IndII yang memiliki isu-isu gender (kecacatan) yang signifikan

Menuju Selanjutnya: ke:



1

2

 Staff Pemerintah Indonesia yang Lampiran bekerjasama dengan IndII dalam 3 aktivitas yang terkait dengan isuisu gender pada tingkat nasional

Ringkasan



























3

4.1

4.2

4.3

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7

8

Lampiran

3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

Lampiran

6.4

6.5

6.6

Lampiran

7

Lampiran Lampiran

7

Lampiran

2

 Direktur Teknis atau konsultan IndII yang mengelola aktivitas IndII dengan isu-isu gender yang signifikan

Ringkasan Lampiran 3

8

7

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

 Staff Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan IndII dalam melaksanakan aktivitas yang berpotensi memiliki isu-isu gender pada tingkat propinsi atau kabupaten/kota

Ringkasan Lampiran 2

3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7

 Konsultan eksternal yang ditugasi melakukan kajian atas aktivitas IndII (pada tahap Ringkasan penyelesaian aktivitas), yang memiliki/berpotensi memiliki isuisu gender yang signifikan  Konsultan/kontraktor yang akan mulai bekerja pada suatu aktivitas IndII yang memiliki sejumlah isu gender  Wakil dari lembaga donor lain yang berkolaborasi dengan IndII dalam melaksanakan suatu aktivitas yang berpotensi memiliki isu-isu gender yang signifikan  Konsultan eksternal yang melaksanakan kajian menyeluruh atas aktivitasaktivitas IndII (kajian tengah semester)  Anggota Tim Teknis IndII

3

Lampiran

Lampiran 3 Ringkasan

6.1

66.2 6.3

6.4

6.5

6.6

8

4.1

4.2

4.3

Ringkasan

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

7

Annexe

4.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7

1

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

3

 Staff IndII atau perwakilan SMEC Ringkasan yang bertanggung jawab atas sejumlah peran IndII  Perwakilan AusaID yang sedang mencari informasi mengenai pendekatan yang digunakan IndII dalam menangani isu-isu gender

8

Ringkasan

 Konsultan/kontraktor yang akan mulai bekerja pada aktivitas IndII Ringkasan yang tidak berpotensi memiliki isu gender  Perwakilan dari lembaga donor lain yang membawa usulan Ringkasan proyek, untuk mengikuti aktivitas IndII yang berpotensi memiliki

i

2

1

1

2

2

2

Strategi & Rencana Aksi Gender dari Indonesia Infrastructure Initiative isu-isu gender yang signifikan  Pengamat yang berminat mencari informasi mengenai kebijakan-kebijakan gender IndII

Ringkasan

6.1

6.2

6.3

6.4

Pedoman ini mengindikasikan bagian-bagian dari Rencana Aksi Gender IndII yang merupakan petunjuk penting bagi para personil IndII, konsultan & lembaga mitra. Bagian-bagian lain dari pedoman ini mungkin perlu dipelajari tergantung pada karakteristik keterlibatan individu/kelompok dalam sebuah aktivitas IndII.

ii

Indonesia Infrastructure Initiative Strategi dan Rencana Aksi Gender (November 2009)

© IndII 2010 Semua kekayaan intelektual yang terkandung dalam dokumen ini merupakan hak milik dari Indonesia Infrastructure Initiative (IndII). Dokumen ini dapat digunakan dengan bebas tanpa syarat oleh para konsultan dan mitra IndII dalam mempersiapkan dokumen-dokumen aktivitas IndII, desain dan rencana laporan; dan dapat digunakan dengan bebas oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lainnya yang telah diberi kewenangan. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan kesesuaian dari dokumen-dokumen acuan yang digunakan dalam Strategi dan Rencana Aksi Gender ini. Namun IndII [email protected] akan sangat menghargai koreksi-koreksi yang diperlukan atau saran menyangkut dokumen-dokumen sumber dan/atau data terbaru.

iii

Strategi & Rencana Aksi Gender dari Indonesia Infrastructure Initiative

RINGKASAN Sering diasumsikan bahwa kaum laki-laki dan perempuan akan sama-sama memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur dan penyediaan jasa. Namun penelitian membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan mungkin mempunyai kebutuhan dan prioritas yang berbeda dalam hubungannya dengan infrastruktur dan bahwa hubungan gender yang tidak setara di dalam masyarakat dapat membatasi kaum perempuan dalam mengakses dan memperoleh manfaat dari fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Upaya-upaya tertentu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama. Hal ini sangat penting demi memajukan hak asasi kaum perempuan serta menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Baik kebijakankebijakan dari Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia menekankan pada pentingnya pertimbangan terhadap kesetaraan gender dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. Dalam masyarakat Indonesia, kaum laki-laki biasanya dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan kaum perempuan memegang peranan kedua dengan tanggung jawab mengurusi rumah tangga dan pekerjaan rumah lainnya. Dalam hubungannya dengan peranan dan pengalaman mereka, perempuan dan laki-laki mungkin memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Namun perempuan biasanya sering tidak diikutsertakan dalam berbagai konsultasi dan pertemuan publik yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan menyangkut penyediaan infrastruktur. Kaum laki-laki sebagai wakil dari rumah tangga, berbicara dan mengambil keputusan atas nama anggota keluarganya yang lain, termasuk kaum perempuan. Dominasi kaum laki-laki dalam pengambilan keputusan terbawa sampai pada lingkungan pemerintah dimana mayoritas pegawai negeri, khususnya mereka yang berada pada posisi pengambil keputusan, adalah kaum laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah melakukan upaya-upaya untuk mengarusutamakan gender dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Namun demikian, data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin belum dikumpulkan secara rutin oleh semua lembaga pemerintah untuk dianalisa dan digunakan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan program. The Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) mendukung penyediaan infrastruktur dan jasa dengan membantu Pemerintah Indonesia dalam melakukan perbaikan sistem dan proses pembangunan. IndII menjawab proposal-proposal yang diajukan oleh lembaga-lembaga pemerintah melalui pendampingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan investasi infrastruktur yang mencakup tiga sektor yaitu: air dan sanitasi; jalan dan transportasi; kebijakan-kebijakan infrastruktur dan tema-tema lintas bidang lainnya (cross cutting themes). IndII bekerja pada dua level: level program-yang terkait dengan pengelolaan program secara keseluruhan, dan level aktivitas-yang terkait dengan implementasi kegiatan. IndII menangani spektrum aktivitas yang luas dimana masing-masing aktivitas memiliki tingkat kedalaman isu gender yang berbeda. Mengingat keterbatasan input dari spesialis gender, maka kemampuan IndII dalam mengidentifikasi dan merespon isu gender terletak pada kapasitas para individunya yang terlibat dalam setiap tahap program mulai dari desain, pengelolaan dan implementasi. Strategi gender ini dibuat dengan tujuan membantu para individu tersebut untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam pekerjaan mereka. Namun demikian, ada sejumlah batasan dalam mengimplementasikan strategi gender IndII. IndII sering hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil dari keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, implementasi strategi gender IndII dibatasi oleh tingkat kendali yang dipegang IndII atas aktivitas dimaksud. Selain itu, lembaga-lembaga dan donor-donor lain yang terlibat dalam program-program dan proyek-proyek yang didukung oleh IndII mungkin telah memiliki strategi dan rencana aksi gender tersendiri. iv


Sasaran keseluruhan dari strategi gender ini adalah untuk meningkatkan responsivitas terhadap isu-isu gender dari inisiatif-inisiatif yang didukung oleh IndII, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesetaraan gender . Di bawah sasaran utama tersebut terdapat empat sasaran strategis pada level program dan enam sasaran strategis pada level aktivitas. Sasaran-sasaran dan tindakan-tindakan pencapaian strategi gender IndII diuraikan pada bagian 6.5 & 6.6: Program dan Sasaran-sasaran Strategis. Strategi dan Rencana Aksi Gender ini memuat indikator-indikator kinerja kunci yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini juga mencakup kapan atau pada tahap mana dukungan tambahan dari para spesialis gender diperlukan. Lampiran 1 dan 2 merupakan alat untuk membantu para personil IndII dan kontraktor untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam pekerjaan mereka guna mencapai tujuan-tujuan strategis dengan lebih baik. Lampiran 3 memuat definisi mengenai terminologi-terminologi gender pilihan.

v


DAFTAR ISI

RINGKASAN ......................................................................................................................................................................................... IV DAFTAR AKRONIM ............................................................................................................................................................................ VII 1.

GENDER DAN INFRASTRUKTUR ...............................................................................................................................................8

2.

MENGAPA KESETARAAN GENDER PENTING DALAM PEMBANGUNAN? ...........................................................................8

3.

KONTEKS KEBIJAKAN ...............................................................................................................................................................9

4.

ISU-ISU GENDER UTAMA BAGI THE INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE (INDII) ...................................................9 4.1 Peranan, tanggung jawab, kebutuhan dan prioritas 9 4.2 Pengambilan keputusan 10 4.3 Pemerintahan 11

5.

THE INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE (INDII) ........................................................................................................11

6.

STRATEGI GENDER ..................................................................................................................................................................13 6.1 Pendekatan 13 6.2 Perumusan strategi 13 6.3 Batasan-batasan 14 6.4 Tujuan dan sasaran strategi gender IndII 14 6.5 Sasaran-sasaran strategis pada LEVEL PROGRAM 14 6.5.1 Sasaran strategis 1 14 6.5.2 Sasaran strategis 2 15 6.5.3 Sasaran strategis 3 15 6.5.4 Sasaran Strategis 4 16 6.6 Sasaran-sasaran strategis pada LEVEL AKTIVITAS 16 6.6.1 Sasaran strategis 1 16 6.6.2 Sasaran strategis 2 16 6.6.3 Sasaran strategis 3 17 6.6.4 Sasaran startegis 4 17 6.6.5 Sasaran Strategis 5 17 6.6.6 Sasaran strategis 6 18

7.

MEKANISME PENGKLASIFIKASIAN AKTIVITAS INDII DAN USULAN TINDAKAN RESPONSIF GENDER ........................18

8.

INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA UTAMA .............................................................................................................................19

9.

USULAN INPUT LANJUTAN YANG DIPERLUKAN DARI SPESIALIS GENDER ....................................................................21 9.1 Lokakarya strategi gender 21 9.2 Evaluasi terhadap kesesuaian strategi gender 22 9.3 Evaluasi terhadap upaya-upaya IndII dalam mempromosikan kesetaraan gender 22 9.4 Referensi 23

LAMPIRAN 1:

PENGKLASIFIKASIAN AKTIVITAS BAGI TINDAKAN RESPONSIF GENDER .................................................24

LAMPIRAN 2:

DAFTAR PERIKSA RESPONSIF GENDER .........................................................................................................30

LAMPIRAN 3:

ISTILAH-ISTILAH DAN DEFINISI-DEFINISI GENDER ........................................................................................33

GAMBAR 1:

TUJUAN DAN LEVEL OPERASI INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE ......................................................1

TABEL 1:

INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................................................................................................19

TABEL 2:

PENGKLASIFIKASIAN AKTIVITAS BAGI TINDAKAN RESPONSIF GENDER ......................................................24

TABEL 3:

ISTILAH-ISTILAH DAN DEFINISI-DEFINISI GENDER .............................................................................................33

vi


DAFTAR AKRONIM AD

Activity Design

AP

Activity Proposal

AST

Activity Screening Tool

AusAID

Australian Agency for International Development

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)

CEDAW

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (UN)

DGH

Directorate General for Highways (Dirjen Bina Marga)

EIA

Environmental Impact Assessment

EOI

Expression of Interest

GOA

Government of Australia

GOI

Government of Indonesia

IAR

Initial Activity Request

IndII

The Indonesia Infrastructure Initiative

INPRES

Instruksi Presiden (Presidential Instruction)

MDB

Multilateral Development Bank

MEF

Monitoring and Evaluation Framework

ODE

AusAID’s Office of Development Effectiveness

PAMSIMAS

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Drinking Water and Sanitation Provision program)

QAI

Quality at Information report

RFP

Request for Proposal

TOR

Terms of Reference

WB

World Bank

WSI

Water and Sanitation Initiative

vii


1.

GENDER DAN INFRASTRUKTUR

Sering diasumsikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki akan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan infrastruktur dan penyediaan jasa. Namun, riset menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan perempuan dan laki-laki dalam menggunakan dan memperoleh manfaat dari infrastruktur. Para perencana infrastruktur sering mengabaikan adanya perbedaan pengalaman, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki, serta kondisi ketidaksetaraan gender dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat, yang membatasi partisipasi dan kemampuan kaum perempuan untuk memperoleh manfaat yang sama. Meskipun kaum perempuan dan laki-laki miskin dalam masyarakat tidak diuntungkan secara ekonomi dalam mengakses dan menggunakan infrastruktur dan jasa, namun sesungguhnya kaum perempuan miskin lebih tidak diuntungkan lagi oleh adanya batasan sosial yang diterapkan kepada mereka (karena posisi mereka sebagai perempuan), yang diperparah lagi dengan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan produktif dan aktivitas kemasyarakatan yang berat dan memakan waktu. Ketika penyediaan infrastruktur dan jasa dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas, kebutuhan dan prioritas dari kaum perempuan maupun laki-laki, maka prosedur pengadaan kontrak jasa akan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap isu gender dan sosial. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang responsif gender akan berdampak pada kesetaraan dalam pemberian kesempatan pelatihan dan kerja bagi perempuan, baik untuk pekerjaan teknis dan manajerial maupun pekerjaan-pekerjaan di level yang lebih rendah. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dapat menjadi sebuah alat yang bermanfaat dalam mengupayakan kesetaraan gender. 2. MENGAPA KESETARAAN GENDER PENTING DALAM PEMBANGUNAN? Kesetaraan gender merupakan hal yang diterima secara luas sebagai komponen penting bagi praktek pembangunan yang berkelanjutan. Bank Dunia telah menunjukkan bahwa proyekproyek yang mempertimbangkan kesetaraan gender cenderung lebih sering mencapai sasaransasaran mereka dibandingkan dengan proyek-proyek yang mengabaikan isu ini. Berdasarkan laporan Office of Development Evaluation’s (ODE) AusAID tentang Evaluasi terhadap Pembangunan Air dan Sanitasi di Indonesia dan Timor Timur ditemukan bahwa perhatian yang diberikan atas isu-isu gender dan perbedaan kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki, menghasilkan perbedaan yang sangat mendasar bagi efektivitas dan keberlanjutan program. Pemberian kesempatan yang sama bagi perempuan, sebagaimana laki-laki, untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan berkontribusi bagi ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat, merupakan sebuah elemen penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan yang memerhatikan ketidaksetaraan gender dan berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan sesungguhnya membantu kaum perempuan dalam memajukan hak-hak asasi mereka dan mendukung terciptanya sebuah masyarakat yang lebih adil dan kooperatif.

8


3.

KONTEKS KEBIJAKAN

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia merupakan penanda tangan konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)1. Pemerintah kedua negara ini memiliki kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang mewajibkan penanganan terhadap masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Pemerintah Australia mensyaratkan agar kesetaraan gender dipertimbangkan dalam semua kegiatan pembangunan. Tujuan dari kebijakan Pemerintah Australia, seperti yang dijelaskan dalam dokumen Kesetaraan Gender dalam Program Bantuan Australia-mengapa dan bagaimana,2 adalah untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan memastikan bahwa pendapat, kebutuhan, dan hak perempuan telah diintegrasikan dalam pembangunan, diharapkan kaum perempuan akan memiliki status ekonomi yang lebih baik dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengintegrasian prinsip-prinsip gender juga diharapkan dapat membawa perbaikan dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan laki-laki dalam sektor pendidikan dan kesehatan; dan berdampak pada peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) RI No.9/2000 yang mensyaratkan perlunya pengarusutamaan gender dalam upaya-upaya pembangunan. Pada tahun 2002, sebuah pedoman mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan arahan bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam pelaksanaan INPRES 9/2000, dan menyusul dengan digunakannya sebuah pendekatan GAP (Gender Analysis Pathway). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia tahun 2005-2009 menargetkan pengarusutamaan gender dalam area-area utama yang terkait dengan upaya mewujudkan negara Indonesia yang adil dan demokratis. Dokumen ini mempertegas pentingnya: menjamin partisipasi semua anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun daerah; memperkenalkan tindakan afirmatif bagi partisipasi kaum perempuan dalam pemerintahan; menyediakan upaya-upaya peningkatan kapasitas bagi kaum perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik; menjamin partisipasi kaum perempuan dalam berbagai pelatihan dan peningkatan keterampilan bisnis; serta memastikan bahwa sektor formal memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya. ISU-ISU GENDER UTAMA BAGI THE INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE (INDII) 4.

4.1

Peranan, tanggung jawab, kebutuhan dan prioritas Di Indonesia, sebagaimana halnya di negara lain, sistem patriarki masih berlaku. Kaum laki-laki biasanya dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Sebuah peribahasa Sasak yang berbunyi: ”laki-laki merupakan jarum sedangkan perempuan adalah benangnya”, menggambarkan peran perempuan sebagai pengikut laki-laki dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Padahal, baik perempuan maupun laki-laki, seringkali berperan besar dalam pencarian nafkah dan peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama di kalangan masyarakat miskin. Di samping melakukan kegiatan produktif dan mencari nafkah, kaum perempuan juga melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan mengurus keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak mudah dan

1 2

Acuan: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ Acuan: http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/gender_policy.pdf

9


memakan waktu, seperti mengambil dan mengangkut air dari sumur atau sungai ke rumah, mengumpulkan kayu bakar, merawat anak-anak dan anggota keluarga yang renta, cacat atau sakit. Mengingat adanya perbedaan peran dan tanggung jawab, maka perempuan dan laki-laki sering memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, ketersediaan layanan transportasi berbiaya murah untuk mengangkut hasil-hasil pertanian ke pasar, mungkin merupakan prioritas yang paling utama bagi para pedagang perempuan di desa jika dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin telah memiliki alat transportasi sendiri, atau yang tidak membawa banyak beban berat. Kaum perempuan mungkin lebih peduli terhadap masalah pasokan air bagi keluarganya dibandingkan laki-laki yang mungkin lebih peduli pada ketersediaan air untuk kegiatan pertanian. Kepedulian pribadi juga dapat memengaruhi prioritas dan kebutuhan. Misalnya, kaum perempuan dan anak perempuan memiliki perhatian yang lebih besar terhadap masalahmasalah pribadi menyangkut toilet, lokasinya dari rumah, dan ketersediaannya di tempattempat umum, dibandingkan dengan kaum laki-laki dan anak laki-laki. Di bidang penyediaan layanan transportasi, kaum perempuan dan anak perempuan juga mungkin lebih peduli terhadap keselamatan dan keamanan pribadi dibandingkan dengan kaum lakilaki dan anak laki-laki. 4.2

Pengambilan Keputusan Dalam masyarakat, kaum laki-laki dipandang sebagai pembuat keputusan dan wakil keluarga. Oleh karena itu, konsultasi-konsultasi publik yang dilaksanakan dengan tujuan menjelaskan program pembangunan kepada masyarakat, meminta masukan dan memperoleh persetujuan masyarakat, akan mengundang kaum laki-laki sebagai kepala keluarga untuk dimintai pendapatnya. Di seluruh Indonesia terdapat 13 persen rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Walaupun para kepala rumah tangga perempuan ini kadang-kadang diundang ke pertemuan-pertemuan publik, namun seringkali mereka meminta sanak kerabat laki-laki untuk mewakili mereka. Sementara itu, para perempuan yang menjadi kepala keluarga untuk sementara waktu (misalnya ketika suami pergi merantau), umumnya jarang diundang ke pertemuan publik. Ketika perempuan menghadiri pertemuan, biasanya mereka akan memilih untuk duduk di bagian pinggir dan seringkali ragu-ragu untuk mengekspresikan ide-ide mereka, meskipun mereka dimintai pendapat secara langsung. Sangat sering mereka khawatir dianggap salah. Ketika pendapat kaum perempuan bertentangan dengan pendapat yang disampaikan oleh kaum laki-laki, kaum perempuan mungkin diminta untuk diam. Di tingkat desa, seringkali keanggotaan komite dan komite eksekutif didominasi oleh kaum laki-laki, khususnya oleh para wakil pemerintah desa. Keputusan-keputusan dalam rapat yang dibuat tanpa melibatkan perempuan atau tanpa mendengarkan suara perempuan, dapat berdampak signifikan bagi perempuan dan bagi cara perempuan menjalankan peran mereka. Sebagai contoh, dalam banyak kebudayaan di Indonesia, kaum perempuan bertanggung jawab mengelola keuangan keluarga, khususnya dalam mengatur pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keputusan yang dibuat oleh laki-laki sebagai kepala keluarga atas besaran kontribusi rumah tangga untuk suatu jenis pelayanan infrastruktur dapat sangat mempengaruhi kemampuan kaum perempuan dalam memenuhi kebutuhan harian keluarga.

10


4.3

Pemerintahan Kaum laki-laki mendominasi jumlah total pegawai negeri, khususnya pada posisi-posisi pengambil keputusan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perspektif dan nilai-nilai yang memengaruhi kebijakan dan keputusan-keputusan utama hingga prosedur-prosedur dan pilihan-pilihan terkecil dalam birokrasi, termasuk memilih siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building), biasanya merefleksikan prioritas dan pandangan kaum laki-laki. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, gender masih sering dipandang sebagai isu yang hanya menyangkut perempuan dan merupakan urusan kaum perempuan. Rapat-rapat pemerintah tentang isu gender sering didominasi oleh kaum perempuan yang sengaja diutus oleh para pimpinan. Lebih jauh lagi, indikator-indikator yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sering tidak sensitif gender, dan data berdasarkan jenis kelamin-yang diperlukan bagi analisis dan perencanaan-tidak dikumpulkan atau dianalisis secara rutin untuk bahan perumusan kebijakan dan program-program pembangunan. Strategi gender Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) akan mendukung upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan jalan mewujudkan kesetaraan bagi kaum perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari seluruh aktivitas IndII.

5.

THE INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE (INDII)

The Indonesia Infrastructure Initiative mendorong terciptanya peningkatan fasilitas infrastruktur dan penyediaan jasa melalui penguatan sistem dan proses pemerintahan di Indonesia. IndII menjawab proposal-proposal yang datang dari lembaga-lembaga pemerintah melalui pemberian bantuan teknis dalam level perencanaan, implementasi dan pengelolaan investasi infrastruktur di tiga sektor utama, yaitu: air dan sanitasi, jalan dan transportasi, dan tema-tema lintas bidang (cross-cutting themes). Aktivitas yang diusulkan untuk didukung oleh IndII, paling tidak harus memenuhi satu dari beberapa kriteria berikut:

 Memungkinkan terciptanya investasi infrastruktur yang lebih efisien dan efektif melalui pelaksanaan identifikasi, koordinasi, perencanaan dan implementasi proyek yang lebih baik; serta berpotensi memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia;

 Menghasilkan investasi infrastruktur yang efisien dan efektif dengan jalan mengurangi ketidakpastian dalam kebijakan, regulasi dan keuangan;

 Meningkatkan pengaruh ekonomi dan sosial yang positif melalui hibah yang disediakan bagi proyek-proyek prioritas. Contoh beberapa jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh IndII adalah: studi cakupan aktivitas (scoping), uji kelayakan dan desain proyek, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, serta reformasi kebijakan, regulasi dan prosedur. IndII beroperasi pada dua level yaitu: level program dan level aktivitas. Pada level program, manajemen IndII akan memroses, menyetujui dan mendanai proposal-proposal; membuat tender dan kontrak, melakukan komunikasi mengenai IndII, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai seluruh program dan pembangunan kemitraan. Sedangkan pada level aktivitas, proposal-proposal yang telah disetujui akan diimplementasikan, diawasi dan dilaporkan.

11

Strategi & Rencana Aksi Gender dari Indonesia Infrastructure Initiative Gambar 1: Tujuan dan Level Operasi Indonesia Infrastructure Initiative Tujuan Pembangunan (Development Goal) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantum dari investasi infrastruktur Tujuan Fasiltas IndII Untuk mengurangi hambatan-hambatan kebijakan, peraturan, peningkatan kapasitas dan pembiayaan dalam investasi infrastruktur di tingkat nasional dan daerah, melalui:  Penerapan manajemen proyek yang efisien dan efektif bagi proyek-proyek Pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan daerah, termasuk proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman dari MDBs  Penciptaan iklim tata pemerintahan, regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi investasi infrastruktur  Peningkatan dampak positif ekonomi dan sosial dari proyek-proyek infrastruktur yang bersifat prioritas

Level Program: melakukan tugas-tugas manajemen proyek seperti: memroses, menyetujui dan mendanai proposalproposal; membuat tender dan kontrak; melakukan komunikasi dan publikasi tentang IndII; melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan mengenai kemajuan program secara keseluruhan

Level Aktivitas: Implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas proposal-proposal yang disetujui

12


6.

STRATEGI GENDER

6.1

Pendekatan

IndII merupakan sebuah fasilitas yang bersifat fleksibel, yang menerima dan merespon berbagai macam proposal aktivitas yang diharapkan dapat mengurangi hambatan terhadap investasi infrastruktur di tingkat nasional dan daerah. Mengingat beragamnya jenis aktivitas yang didukung oleh IndII, maka perumusan strategi gender tidak dapat mengikuti suatu pendekatan proyek tertentu. IndII meliputi sejumlah spektrum aktivitas yang luas, seperti dukungan bagi program air dan sanitasi di tingkat lembaga dan masyarakat; sosialisasi dan kampanye penyadaran publik; peningkatan kapasitas bagi pemerintah dalam bidang perencanaan infrastruktur; reformasi kebijakan dan peraturan; dan perbaikan proses dan prosedur birokrasi seperti peningkatan fungsi-fungsi audit internal serta memperkuat dan mengefektifkan prosedur-prosedur tender/pengadaan. Oleh karena itu, isu gender hanya relevan pada tingkatan-tingkatan tertentu dari suatu aktivitas. Namun demikian, beberapa aktivitas yang kelihatannya kurang memiliki relevansi dengan isu gender, bisa jadi mencakup beberapa kegiatan seperti pelatihan dan lokakarya dimana kesetaraan gender dalam hal partisipasi penting untuk diperhatikan. Selain itu, reformasi yang nampaknya hanya bersifat birokrasi, mungkin saja menimbulkan dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, sehingga perlu diambil suatu tindakan yang bersifat responsif gender (lihat Lampiran tentang Pengklasifikasian Aktivitas bagi Tindakan Responsif Gender). Untuk menangani isu-isu gender yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas IndII, IndII telah merekrut seorang spesialis gender. Namun demikian, input dari spesialis gender ini bersifat terbatas sehingga kemampuan IndII dalam merespon berbagai isu gender yang muncul akan sangat bergantung pada kapasitas para individu yang terlibat dalam manajemen, desain, dan implementasi aktivitas-aktivitas IndII. Para individu ini diharapkan mampu mengidentifikasi isu gender dan menanganinya. Strategi yang dikembangkan dalam dokumen ini mengacu pada berbagai jenis kegiatan yang berbeda yang dilakukan dalam mengimplementasikan aktivitas IndII. Strategi ini akan memberikan arahan bagi para manajer, perencana, dan pelaksana tentang bagaimana memastikan bahwa program dan aktivitas mereka telah responsif gender dan berkontribusi bagi upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender. 6.2

Perumusan Strategi

Strategi gender ini dikembangkan melalui kajian atas dokumen-dokumen gender AusAID dan beberapa dokumen strategi dan panduan gender lainnya yang terkait dengan infrastruktur. Penulis selaku ahli gender IndII telah mempelajari dokumen-dokumen IndII dan berdiskusi dengan personil IndII untuk mengidentifikasi berbagai proses, prosedur, tugas dan aktivitas yang dilakukan oleh IndII. Penulis juga melakukan kajian atas naskah Ringkasan Desain WSI dan Studi Cakupan Pendirian Unit Keselamatan Jalan di Dirjen Bina Marga, guna melihat bagaimana prinsip-prinsip gender dapat diintegrasikan di dalam proses desain dan implementasi. Perubahan-perubahan kemudian diusulkan untuk membuat kedua naskah tersebut menjadi lebih responsif gender. Dalam merumuskan strategi gender, kajian juga dilakukan atas berbagai proses dan prosedur yang ada di IndII, termasuk kajian atas kelayakan formulir proposal, pernyataan minat (Expression of Interest) dan kerangka acuan kegiatan (TOR) serta proses penyaringan proposal. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi entry point dan kerangka bagi strategi gender IndII. Penulis telah mengusulkan perubahan-perubahan yang diperlukan bagi dokumen-dokumen tersebut agar lebih responsif gender. Sejumlah diskusi juga dilakukan dengan AusAID dan Bappenas sebagai mitra kerja IndII guna mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka. 13


6.3

Batasan-batasan

IndII membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah penyediaan infrastruktur dan jasa serta merespon proposal-proposal permohonan bantuan. Karena karakteristik IndII, maka sebuah aktivitas mungkin hanya merupakan suatu bagian kecil dari keseluruhan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan strategi gender IndII dibatasi oleh tingkat kendali yang dimiliki IndII atas setiap aktivitas yang didukungnya. Di samping itu, lembaga-lembaga dan donor-donor lain mungkin telah menetapkan strategi dan panduan gender mereka sendiri, termasuk misalnya pada program dimana IndII hanya terlibat dalam pemberian dukungan tambahan (misalnya PAMSIMAS). Untuk itu, strategi gender IndII hanya dapat diarahkan pada aktivitas-aktivitas yang dikendalikan dan didukung sepenuhnya oleh IndII, dan pada aktivitas dimana strategi dan rencana gender donor dan lembaga multilateral lainnya dinilai tidak berjalan efektif. Dokumen ini menyediakan suatu strategi gender yang menyeluruh bagi program IndII. Namun demikian, IndII mungkin melaksanakan jenis aktivitas tertentu yang berskala besar dan kompleks yang berfokus pada penyediaan infrastruktur langsung di tingkat masyarakat. Jenis aktivitas ini akan membutuhkan strategi dan rencana aksi gender tersendiri yang dirumuskan berdasarkan analisis gender atas situasi sosial tertentu dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan (lihat Lampiran 1). 6.4

Tujuan dan sasaran strategi gender IndII

Sasaran utama dari strategi gender ini adalah meningkatkan responsivitas aktivitas-aktivitas IndII terhadap isu-isu gender sehingga kesetaraan gender dapat terwujud dalam lingkup aktivitas-aktivitas tersebut. Sasaran-sasaran strategis pada level program dan level aktivitas (lihat Gambar 1) disajikan sebagai berikut, dilengkapi dengan sejumlah tindakan yang diperlukan untuk membantu pencapaiannya. 6.5

Sasaran-sasaran strategis pada LEVEL PROGRAM

6.5.1 Sasaran strategis 1 Mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk kepentingan perencanaan, analisis dan pelaporan mengenai dampak gender

 Kerangka acuan kerja (TOR) mensyaratkan para konsultan dan mitra untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, untuk selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam laporan-laporan mereka beserta dengan upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

 Kerangka Monitoring dan Evaluasi IndII harus menetapkan indikator-indikator kinerja yang sensitif gender.

 Analisis studi kasus, yang merupakan bagian dari Kerangka Monitoring dan Evaluasi, harus meliputi analisis tentang bagaimana sebuah aktivitas telah mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu gender.

 IndII perlu mengidentifikasi pembelajaran penting yang dapat dipetik (lessons learned) dan kisah keberhasilan (success stories) dari aktivitas-aktivitas IndII dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip gender.

 IndII perlu melaporkan dampak positif dan negatif dari isu kesetaraan gender dan membuat keputusan mengenai rencana tanggap gender berdasarkan data per jenis kelamin yang telah dikumpulkan. 14


6.5.2 Sasaran strategis 2 Memastikan bahwa para konsultan dan kontraktor IndII memahami dan memiliki kapasitas untuk menangani isu kesetaraan gender sebelum mereka dipilih untuk melaksanakan aktivitas IndII

 Para kontraktor yang menyampaikan pernyataan minat keikutsertaan (expressions of interest) dalam aktivitas-aktivitas IndII yang berpotensi memiliki isu gender yang signifikan (lihat Lampiran 1) diharuskan untuk menyertakan pengalaman mereka dalam menangani isu-isu gender.

 Requests for proposals (RFP) harus mensyaratkan bahwa semua proposal teknis menunjukkan pemahaman atas kebijakan gender IndII dan bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan dalam pekerjaan mereka.

 Kerangka acuan kegiatan (TOR) mensyaratkan bahwa para konsultan akan menggunakan data per jenis kelamin dan mengidentifikasi serta mengatasi setiap masalah ketidaksetaraan gender yang ada atau berpotensi untuk muncul dalam aktivitas-aktivitas yang akan mereka lakukan. Hal ini berlaku pula bagi aktivitasaktivitas yang dilakukan bekerja sama dengan para lembaga mitra. Apabila aktivitas-aktivitas bersangkutan berpotensi memiliki isu gender yang signifikan (lihat Lampiran 1), maka IndII harus mensyaratkan konsultan untuk mengikutsertakan seorang ahli gender di dalam aktivitas yang bersangkutan.

 IndII mengharuskan para konsultan dan kontraktor untuk menggunakan alat pengklasifikasian aktivitas (Lampiran 1) yang berisi panduan mengenai tindakan-tindakan responsif gender. 6.5.3 Sasaran strategis 3 Memperkuat dukungan dari para mitra IndII, donor dan lembaga multilateral lainnya terhadap upaya-upaya IndII dalam meningkatkan kesetaraan gender

 IndII menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, donor dan lembaga multilateral lainnya untuk mengintegrasikan analisis, desain dan praktek-praktek gender yang lebih baik dalam perumusan dan implementasi suatu aktivitas.

 Formulir-formulir Initial Activity Request (IAR), Activity Proposal (AP), dan Activity Design (AD) mengharuskan para pemohon untuk mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam usulan aktivitas mereka.

 Apabila lembaga mitra memiliki pemahaman yang kurang atas kebijakan gender IndII, maka IndII harus: 

Mendorong kesadaran tentang pentingnya penerapan meningkatkan efektifitas dari suatu aktivitas; dan



Menyediakan pelatihan gender, mengembangkan suatu alat analisis gender (gender tool), dan mengupayakan inisiatif-inisiatif lainnya agar lembaga mitra mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip gender ke dalam pekerjaan mereka.

gender

dalam

 Para personil IndII perlu mengangkat isu-isu kesetaraan gender dan pentingnya mempertimbangkan isu-isu tersebut dalam aktivitas-aktivitas IndII, khususnya dalam setiap pertemuan dan diskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah, para mitra, donor, lembaga-lembaga multilateral, dan kontraktor pemenang tender.

 IndII perlu mengidentifikasi apakah para donor/lembaga multilateral lain telah memiliki suatu strategi/rencana gender untuk diimplementasikan dalam aktivitas 15


yang didukung oleh IndII. IndII harus memantau pelaksanaan aktivitas dimaksud melalui mekanisme pelaporan dan peninjauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan kelemahan dalam penerapan strategi gender tersebut, IndII harus mendukung dan mengupayakan metode implementasi yang lebih efektif guna meningkatkan kesetaraan gender. 6.5.4 Sasaran Strategis 4 Untuk mempromosikan pentingnya pengintegrasian gender dalam aktivitas-aktivitas IndII melalui komunikasi kepada khayalak yang lebih luas

 Dokumen strategi gender IndII, atau ringkasannya, disiapkan dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia melalui unit komunikasi IndII.

 Contoh-contoh mengenai bagaimana isu kesetaraan gender ditanggapi dan diperbaiki dalam aktivitas-aktivitas IndII berikut pembelajaran yang dapat dipetik (lessons learned), disebarluaskan dalam dwibahasa melalui unit komunikasi IndII.

 Segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh IndII harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan memperkuat gender stereotip. 6.6

tersebut

tidak

mendorong

atau

Sasaran-sasaran strategis pada LEVEL AKTIVITAS

6.6.1 Sasaran strategis 1 Mengumpulkan dan menganalisa data guna merumuskan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesetaraan gender

 Para konsultan dan mitra IndII mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.

 Data dikumpulkan dari kaum perempuan dan laki-laki.  Para konsultan dan mitra IndII menampilkan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin di dalam laporan-laporan kegiatan mereka.

 Data tersebut dianalisa oleh para konsultan bekerjasama dengan lembagalembaga mitra untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kesetaraan gender dan mengembangkan cara-cara yang diperlukan untuk menangani permasalahan gender yang muncul dalam suatu aktivitas.

 Indikator-indikator kinerja di level aktivitas harus bersifat sensitif gender agar perbedaan-perbedaan dalam distribusi sumber daya, hasil dan dampak suatu kegiatan bagi kaum perempuan dan laki-laki dapat diidentifikasi. 6.6.2 Sasaran strategis 2 Memastikan bahwa tahapan penentuan cakupan aktivitas (scoping), desain dan berbagai persiapan implementasi aktivitas IndII telah mempertimbangkan inisiatif-inisiatif yang diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan gender

 Para konsultan yang ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan seperti penentuan cakupan aktivitas (scoping) dan uji kelayakan dan desain proyek, harus mengumpulkan dan menggunakan data per jenis kelamin (yang relevan) untuk mengidentifikasi masalah-masalah gender yang potensial muncul dalam tahap implementasi aktivitas.

 Para konsultan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan seperti tersebut di atas, menggunakan Alat Pengklasifikasian Aktivitas (lihat Lampiran 1) dan 16


mengintegrasikan tindakan-tindakan responsif gender yang relevan ke dalam dokumen yang sedang disiapkan.

 Apabila suatu aktivitas dikategorikan sebagai Tipe D atau dinilai sangat berpotensi menimbulkan masalah gender (lihat Lampiran 1), maka seorang spesialis gender harus ditugaskan dalam tahapan penentuan cakupan aktivitas (scoping) dan uji kelayakan atau desain proyek, guna melakukan analisis gender dan memberikan rekomendasi bagi upaya-upaya perbaikan kesetaraan gender. 6.6.3 Sasaran strategis 3 Memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas kaum perempuan dan laki-laki diidentifikasi dan diakomodasi dalam aktivitas IndII

 Apabila tahapan persiapan atau implementasi aktivitas juga meliputi konsultasi publik, maka kaum perempuan dan laki-laki dari semua strata ekonomi dan kelompok rentan diundang untuk mengemukakan kebutuhan dan prioritas mereka terkait dengan aktivitas dimaksud.

 Apabila kaum perempuan enggan berbicara dalam pertemuan-pertemuan publik, maka perlu dikembangkan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan posisi dan rasa percaya diri mereka.

 Setiap bentuk survei harus didesain sedemikian rupa agar dapat mengidentifikasi peran, kebutuhan dan opini dari kaum perempuan maupun laki-laki.

 Apabila suatu aktivitas dinilai berpotensi menimbulkan implikasi gender yang signifikan (aktivitas Tipe D–lihat Lampiran 1), maka seorang spesialis gender harus ditugaskan untuk mengembangkan suatu rencana aksi gender yang spesifik bagi aktivitas dimaksud. 6.6.4 Sasaran startegis 4 Memastikan bahwa semua kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas IndII dapat diakses secara merata oleh kaum perempuan dan lakilaki

 Kaum perempuan dan laki-laki, termasuk perempuan dan laki-laki yang berasal dari rumah tangga yang sama, dan dari semua level sosial ekonomi dan kelompok rentan, diundang ke pertemuan-pertemuan publik.

 Pertemuan-pertemuan publik perlu diadakan pada waktu dan tempat yang disetujui bersama oleh kaum perempuan dan laki-laki.

 Jenis media dan saluran yang akan digunakan untuk diseminasi pesan dan informasi harus dinilai dan dipilih sesuai dengan ketepatan, frekuensi, dan kemudahan aksesnya bagi kaum perempuan dan laki-laki.

 Pemahaman kaum perempuan dan laki-laki terhadap pesan-pesan dan informasi yang disampaikan harus diuji secara terpisah.

 Materi-materi komunikasi harus diawasi untuk menghindari gender stereotip. 6.6.5 Sasaran Strategis 5 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas kaum perempuan dan laki-laki, termasuk dalam bidang-bidang non-tradisional, dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building)

17


 Kesempatan dan dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas harus diberikan oleh IndII secara merata kepada kaum perempuan dan laki-laki, baik yang berada di level institusi maupun masyarakat. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di tingkat masyarakat, perempuan dan laki-laki dari kelompok rentan dan miskin harus diikutsertakan.

 Kaum perempuan dan laki-laki perlu didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas di bidang-bidang non-tradisional (misalnya, pelatihan pemeliharaan jalan diberikan kepada perempuan dan laki-laki, tidak hanya kepada laki-laki).

 Apabila pemilihan peserta pelatihan berada di luar kendali IndII, maka kontraktor bersangkutan atau IndII harus memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan seleksi telah mengetahui prinsip-prinsip kesetaraan gender IndII, dan mendorong pihak-pihak tersebut untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud.

 Manfaat-manfaat

yang dapat diperoleh oleh individu/keluarga/masyarakat/organisasi/daerah/negara melalui pelibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan peningkatan kapasitas, harus dijelaskan kepada mereka yang bertanggung jawab memilih peserta pelatihan, dan kepada peserta perempuan dan laki-laki yang potensial.

6.6.6 Sasaran strategis 6 Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam komite, kelompok dan unit-unit pemerintahan yang dibentuk sebagai bagian dari aktivitas IndII, khususnya sebagai pengambil keputusan

 Inisiatif-inisiatif dibangun untuk mendorong baik perempuan maupun laki-laki dari semua strata sosial ekonomi dan kelompok rentan, untuk terlibat dalam komite dan organisasi-organisasi sejenis lainnya yang dibentuk dalam kegiatankegiatan yang didukung oleh IndII, dan menempati posisi-posisi komite eksekutif dan pimpinan.

 Perempuan maupun laki-laki ditunjuk untuk menempati posisi-posisi yang berhak menerima pembayaran (honor). Kaum perempuan tidak boleh diharapkan untuk menyumbangkan waktu kerja mereka dengan cuma-cuma sedangkan kaum laki-laki dibayar untuk itu.

 Jika ada aktivitas dimana di dalamnya terdapat pembentukan unit-unit pemerintahan, misalnya unit keselamatan jalan di Dirjen Bina Marga, maka IndII harus menjelaskan kepada mereka yang terlibat dalam seleksi staf tentang pentingnya mempertimbangkan dan memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk menempati posisi senior dan menjadi staf pada unit yang baru terbentuk tersebut. 7. MEKANISME PENGKLASIFIKASIAN AKTIVITAS INDII DAN USULAN TINDAKAN RESPONSIF GENDER Dokumen ini memuat sebuah mekanisme yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan IndII dan memilih tindakan-tindakan responsif gender yang sesuai dengan kategori dari masing-masing kegiatan. Lihat Lampiran 1.

18


Sebuah daftar periksa (checklist) yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi personil IndII untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan mereka telah responsif gender dapat dilihat pada Lampiran 2. 8.

INDIKATOR-INDIKATOR KINERJA UTAMA

Data yang dikumpulkan bagi indikator-indikator kinerja di bawah ini mencerminkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran Strategi Gender IndII dan menggambarkan kemajuan dari upayaupaya IndII dalam mewujudkan komitmen kesetaraan gender pada level program dan level aktivitas. Tabel 1:

Indikator-indikator kinerja utama

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Alat Verifikasi

Meningkatkan responsivitas gender dari aktivitas-aktivitas IndII, yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender di dalam ruang lingkup wewenang IndII

 Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh IndII telah mengindentifikasi inisiatifinisiatif yang sesuai untuk meningkatkan kesetaraan gender dan merekam keberhasilankeberhasilan yang dicapai dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender.

 Laporan program, aktivitas dan studi kasus

Sasaran Strategis 1: Mengumpulkan data yang dapat dianalisis demi kepentingan perencanaan, analisis dan pelaporan mengenai dampak dari upaya-upaya memperbaiki kesetaraan gender

 Indikator-indikator kinerja bersifat sensitif gender.

 Laporan-laporan aktivitas

 Laporan-laporan memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.

 Laporan-laporan program termasuk Kerangka Monitoring dan Evaluasi

Sasaran Strategis 2: Memastikan bahwa para konsultan dan kontraktor IndII yang akan dipilih untuk melaksanakan aktivitas IndII telah memahami dan memiliki kapasitas untuk menangani isuisu kesetaraan gender

 Para konsultan dan kontraktor merespon persyaratan di dalam EOI, RFP, dan TOR dengan menunjukkan bahwa mereka mampu mengidentifikasi dan menangani isu-isu gender di dalam pekerjaan mereka.

 Respon terhadap EOI, RFP, TOR

Sasaran Strategis 3: Memperkuat apresiasi para mitra IndII, para donor dan lembaga multilateral lainnya

 Bentuk-bentuk Initial Activity Request (IAR), Activity Proposal (AP), Activity Design (AD) menunjukkan bahwa para

 Penilaian terhadap dokumen-dokumen IAR, AP, AD

Level Program

 Laporan-laporan menyertakan pembelajaran (lessons learned) dan kisah keberhasilan (success stories) mengenai upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender.

19

 Notulen rapat


terhadap upaya-upaya IndII untuk meningkatkan kesetaraan gender

pembuat proposal telah mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan tindakan responsif gender ke dalam aktivitas-aktivitas yang mereka usulkan.  Isu-isu kesetaraan gender diangkat oleh IndII dalam setiap pertemuan dan diskusi dengan para mitra dan kontraktor.

Sasaran Strategis 4: Mempromosikan tentang pentingnya upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas IndII melalui komunikasi kepada khayalak yang lebih luas

 Contoh upaya-upaya IndII dalam  Tinjauan terhadap meningkatkan kesetaraan gender materi-materi strategi disampaikan dalam kegiatankomunikasi dan kegiatan komunikasi. kegiatan-kegiatan komunikasi

Level Aktivitas  Data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dikumpulkan dan dilaporkan.

 Pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan baseline survey dan database

 Indikator-indikator kinerja dari suatu aktivitas bersifat sensitif gender.

 Kerangka Monitoring dan Evaluasi serta database

Sasaran Strategis 2:  Inisiatif-inisiatif responsif Memastikan bahwa tahapan gender diintegrasikan ke dalam penentuan cakupan aktivitas semua tahapan scoping, uji (scoping), desain dan persiapan kelayakan dan desain serta implementasi aktivitas IndII persiapan implementasi lainnya menyertakan inisiatif-inisiatif yang dinilai berpotensi yang diperlukan untuk menimbulkan dampak gender. meningkatkan kesetaraan gender

 Tinjauan atas dokumen scoping, uji kelayakan dan desain

Sasaran Strategis 1: Mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk merumuskan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan kesetaraan gender

Sasaran Strategis 3:  Berbagai dokumen aktivitas  Tinjauan atas Memastikan bahwa kebutuhan telah mengidentifikasi perbedaan dokumen-dokumen dan prioritas kaum perempuan kebutuhan kaum perempuan dan aktivitas dan laki-laki telah diidentifikasi laki-laki, dan merumuskan dan diakomodasi dalam aktivitas bagaimana kebutuhan yang IndII berbeda tersebut-akan atau sedang-ditangani. Sasaran Strategis 4: Memastikan bahwa semua kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas IndII dapat diakses secara merata oleh kaum perempuan dan laki-laki

 Rencana-rencana yang dibuat dengan jelas menunjukkan bagaimana kegiatan sosialisasi dan komunikasi akan dapat diakses secara merata, baik oleh kaum perempuan maupun lakilaki.

20

 Tinjauan atas rencanarencana sosialisasi/komunikasi


Sasaran Strategis 5: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas kaum perempuan dan laki-laki, termasuk dalam bidang-bidang non-tradisional, dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bepartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas

 Laporan aktivitas menunjukkan bahwa kaum perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk untuk bidang-bidang yang bersifat non-tradisional

 Tinjauan atas laporanlaporan aktivitas

Sasaran Strategis 6: Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam komite, kelompok dan unit-unit pemerintah yang dibentuk sebagai bagian dari aktivitas IndII, khususnya sebagai pengambil keputusan

 Laporan aktivitas menunjukkan bahwa kaum perempuan ikut berpartisipasi sebagai anggota/staf dan menempati posisi pengambil keputusan dalam komite, kelompok, dan unit-unit lainnya yang dibentuk di bawah aktivitas IndII

 Tinjauan atas laporanlaporan aktivitas

Indikator-indikator kinerja terpilih pada daftar di atas dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas IndII, khususnya pada saat studi kasus (bagian dari Kerangka Monitoring dan Evaluasi IndII) dilakukan. Informasi yang diperoleh tentang hasil, dampak dan aktivitas-aktivitas yang telah berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesetaraan gender dapat digunakan untuk melengkapi Kriteria 7 dari Laporan Quality at Implementation (QAI) AusAID, yaitu di bagian: Kesetaraan Gender dan Isu-isu Lintas Bidang (Cross Cutting Issues). 9. USULAN INPUT LANJUTAN YANG DIPERLUKAN DARI SPESIALIS GENDER 9.1

Lokakarya strategi gender

Dasar Pemikiran: Lokakarya ini penting untuk dilakukan mengingat walaupun konsep gender strategi telah diserahkan kepada IndII, personil IndII belum memahami bagaimana menerapkan strategi ini ke dalam pekerjaan mereka. Tugas spesialis gender: 1.

menyusun rencana lokakarya dan materi yang akan digunakan;

2.

melaksanakan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan personil IndII dalam mengaplikasikan strategi gender di pekerjaan mereka;

3.

menyediakan sesi konsultasi setelah lokakarya bagi setiap personil IndII yang ingin mengetahui lebih dalam tentang cara menerapkan strategi gender di dalam aktivitasaktivitas mereka;

4.

membuat ringkasan tentang strategi gender untuk dimasukkan dalam kegiatan komunikasi IndII.

Waktu pelaksanaan: Setelah diperoleh persetujuan AusAID atas usulan strategi gender IndII Jumlah hari yang dibutuhkan oleh spesialis gender internasional: 5 hari 21


9.2

Evaluasi terhadap kesesuaian strategi gender

(dapat dikombinasikan dengan aktivitas di bawah ini jika waktu memungkinkan) Dasar Pemikiran: strategi gender yang telah disusun perlu diuji kesesuaiannya dengan melihat perkembangan IndII dan program-programnya. Strategi gender saat ini mungkin tidak cukup relevan dengan berbagai perubahan yang akan terjadi di masa depan. Tugas spesialis gender: 1.

mengkaji kesesuaian dan penerapan strategi gender pada level program dan aktivitas melalui diskusi-diskusi dengan para personil dan kontraktor IndII;

2.

merevisi strategi gender berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merumuskan strategi lain yang lebih sesuai;

3.

melaksanakan pertemuan dengan personil IndII atau lokakarya apabila revisi besar perlu dilakukan, untuk memastikan bahwa mereka memahami perubahan-perubahan yang ada.

Waktu pelaksanaan: Enam bulan setelah lokakarya strategi gender dilaksanakan Jumlah hari yang dibutuhkan oleh spesialis gender internasional: 7 hari 9.3

Evaluasi terhadap upaya-upaya IndII dalam mempromosikan kesetaraan gender

Dasar Pemikiran: Evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender oleh IndII dan identifikasi kisah-kisah keberhasilan (success stories) diperlukan untuk mempromosikan pekerjaan IndII kepada masyarakat, serta untuk memenuhi ketentuan pelaporan AusAID. Tugas spesialis gender: 1.

menganalisis data-data yang terkait dengan upaya IndII dalam menangani isu kesetaraan gender, yang dikumpulkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta sumber-sumber relevan lainnya;

2.

membantu analisis studi kasus tentang responsivitas gender dan upaya peningkatan kesetaraan gender dari aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan;

3.

melakukan kunjungan lapangan dan berdiskusi dengan para mitra pelaksana dan penerima manfaat untuk menilai responsivitas IndII terhadap isu gender dan mengumpulkan bahanbahan pembelajaran (lessons learned);

4.

menyediakan contoh-contoh kisah keberhasilan (success stories) dan pembelajaran (lessons learned) tentang upaya peningkatan kesetaraan gender bagi unit komunikasi IndII;

5.

membuat laporan sesuai dengan format laporan yang ditetapkan oleh AusAID.

Waktu pelaksanaan: Pada tiga bulan terakhir setiap tahun sesuai dengan periode pelaporan AusAID di bulan Februari. Akan sangat berguna apabila evaluasi strategi gender dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi yang dilakukan oleh spesialis Monitoring dan Evaluasi. Jumlah hari yang dibutuhkan oleh spesialis gender internasional: 16 hari/tahun Jumlah hari yang dibutuhkan oleh spesialis gender nasional: 14 hari/tahun (tidak termasuk perjalanan).

22


9.4

Referensi

ADB, Indonesia Country Gender Assessment, Southeast Asia Regional Department, Regional and Sustainable Development Department. July 2006 African Development Bank Group, Checklist for Gender Mainstreaming in the Infrastructure Sector. January 2009 AusAID, Draft Evaluation on Water Supply and Sanitation in Indonesia and East Timor, Office of Development Effectiveness. 2009 AusAID, Gender equality in Australia’s aid program – why and how. March 2007 March, Candida, Ines Smyth, Maitrayee Mukhopadhyay, A Guide to Gender-Analysis Framework, Oxfam. 1999 Pemerintah Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 Masika, Rachel and Sally Baden, Infrastructure and Poverty: A Gender Analysis Report, Prepared for the Gender Equality Unit, SIDA, Bridge Report No.51. June 1997.

23


LAMPIRAN 1:

PENGKLASIFIKASIAN AKTIVITAS BAGI TINDAKAN RESPONSIF GENDER Tabel 2:

Aktivitas Tipe A  (1) Tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat lembaga, tidak ada kegiatan perekrutan atau penempatan pegawai, tidak ada dampak potensial di masyarakat  (2) Aktivitas IndII, atau sebagian daripadanya, akan dilaksanakan di bawah strategi gender donor/lembaga lain

Pengklasifikasian aktivitas bagi tindakan resposif gender

Aktivitas Tipe B

Aktivitas Tipe C

 Dampak hanya berada pada level institusi/lembaga

 Berdampak di tingkat kelembagaan dan di masyarakat dalam skala yang terbatas

Contoh:

Contoh: - Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga dalam hal perbaikan prosedur-prosedur internal mungkin berdampak bagi masyarakat

- Kegiatan peningkatan kapasitas - Perekrutan pelatih - Pembentukan unit baru di dalam organisasi dan penempatan pegawai

- Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam berinteraksi dengan masyarakat - Reformasi kebijakan dan peraturan yang memiliki dampak potensial bagi masyarakat

Aktivitas Tipe D  Berdampak di tingkat lembaga dan masyarakat dalam skala yang besar/kompleks, atau terdapat keterlibatan masyarakat yang ekstensif Contoh: -

Penyediaan jasa dan fasilitas publik kepada masyarakat secara langsung

-

Survei dan konsultasi masyarakat yang ekstensif, misalnya untuk kajian AMDAL

-

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat

-

Semua bentuk kegiatan lain yang melibatkan partisipasi masyarakat secara ekstensif

TINDAKAN  (1) Tidak memerlukan tindakan apapun  (2) Dokumentasi aktivitas harus menyatakan bahwa aktivitas tersebut (atau

 Mengidentifikasi bagaimana  Mengidentifikasi bagaimana  Tahap Penyiapan Desain lembaga mitra dapat menjadi lebih lembaga mitra dapat menjadi lebih Aktivitas (Activity Design peka terhadap kebijakan gender peka terhadap kebijakan gender Preparation): Jika diperlukan IndII dan menerima saran-saran IndII dan menerima saran-saran suatu studi penentuan cakupan tentang tindakan responsif gender. tentang tindakan responsif gender. aktivitas atau sejenisnya (misal 24


Aktivitas Tipe A sebagian daripadanya) akan dilaksanakan di bawah strategi gender atau rencana aksi gender dari lembaga mitra IndII, dan bahwa pelaksanaan strategi dan rencana aksi gender tersebut akan dipantau oleh IndII dan diintervensi apabila dianggap buruk. Bila dimungkinkan, strategi dan rencana aksi gender dari lembaga mitra disertakan dalam bentuk lampiran. Apabila aktivitas tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan di bawah rencana aksi gender dari lembaga mitra, maka ikuti langkah-langkah di atas dan kelompokkan bagian-bagian yang tersisa ke dalam tipe B, C atau D untuk penentuan respon gender yang sesuai.

Aktivitas Tipe B

Aktivitas Tipe C

 Memastikan bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan lokakarya, pelatihan, studi banding dan kegiatan lain yang menjadi bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas.

 Memastikan bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan lokakarya, pelatihan, studi banding dan kegiatan lain yang menjadi bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas.

 Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan lakilaki yang memenuhi syarat untuk menjadi pelatih.

 Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan lakilaki yang memenuhi syarat untuk menjadi pelatih.

 Pertimbangkan untuk menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender menggunakan pendekatan GAP (Gender Analysis Pathway) dari Pemerintah Indonesia dalam kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, misalnya pada tahap perencanaan, monitoring dan evaluasi, atau kegiatan pengumpulan data.

 Pertimbangkan untuk menyelenggarakan pelatihan pengarusutamaan gender menggunakan pendekatan GAP (Gender Analysis Pathway) dari Pemerintah Indonesia dalam kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, misalnya pada tahap perencanaan, monitoring dan evaluasi, atau kegiatan pengumpulan data.

 Memastikan bahwa kaum perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi bagian dari komite atau kelompok pengambil keputusan lainnya yang dibentuk sebagai bagian dari aktivitas IndII. Memastikan juga bahwa

 Memastikan bahwa kaum perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi bagian dari komite atau kelompok pengambil keputusan lainnya yang dibentuk sebagai bagian dari aktivitas IndII. Memastikan juga bahwa 25

Aktivitas Tipe D AMDAL), maka analisis gender harus dilakukan untuk mengidentifikasi: peran perempuan dan laki-laki dari semua kelompok sosial yang relevan dengan aktivitas terkait; perbedaan kepentingan dan prioritas; kelompok perempuan dan laki-laki yang berpotensi dirugikan oleh aktivitas bersangkutan; hambatanhambatan dalam upaya meningkatkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi dan pengambilan keputusan; serta rekomendasi yang sesuai untuk desain yang sedang disiapkan guna meminimalkan atau mengurangi dampak negatif, mengatasi setiap hambatan dan memaksimalkan manfaat bagi perempuan dan lakilaki serta tingkat partisipasi keduanya.  Tahap Desain Aktivitas (Activity Design): Apabila analisis gender tidak dilakukan dalam penyiapan desain aktivitas, maka gunakan analisis gender untuk mengidentifikasi: peran perempuan dan laki-laki dari semua kelompok sosial yang


Aktivitas Tipe A

Aktivitas Tipe B

Aktivitas Tipe C

perempuan dipertimbangkan untuk memegang posisi-posisi pimpinan seperti menjadi ketua kelompok/organisasi.

perempuan dipertimbangkan untuk memegang posisi-posisi pimpinan seperti menjadi ketua kelompok/organisasi.

 Mendorong lembaga-lembaga mitra untuk memberikan pertimbangan yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk menjadi staf dari struktur/unit baru yang dibentuk di bawah IndII.

 Mendorong lembaga-lembaga mitra untuk memberikan pertimbangan yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk menjadi staf dari struktur/unit baru yang dibentuk di bawah IndII.

 Mengindentifikasi area-area yang dapat digunakan untuk mendorong kaum perempuan berpartisipasi dalam peran-peran yang dianggap non-tradisional dan menjadikan hal tersebut teladan bagi perempuan lainnya.

 Mengindentifikasi area-area yang dapat digunakan untuk mendorong kaum perempuan berpartisipasi dalam peran-peran yang dianggap non-tradisional dan menjadikan hal tersebut teladan bagi perempuan lainnya di dalam lembaga dan masyarakat.

 Memastikan bahwa setiap survei (kuantitatif dan kualitatif) didesain untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, kebutuhan dan pendapat kaum perempuan dan laki-laki.  Mensyaratkan agar semua data yang dikumpulkan, misalnya data tentang peserta pelatihan, dipilah berdasarkan jenis kelamin.  Mensyaratkan agar indikatorindikator kinerja bersifat sensitif

 Apabila kegiatan peningkatan kapasitas lembaga menyertakan pelatihan tentang perencanaan partisipatif, pelayanan konsumen atau bentuk interaksi (interface) lain antara lembaga dengan masyarakat, maka harus dipastikan bahwa perbedaan gender dan sosial lainnya telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pelatihan 26

Aktivitas Tipe D relevan dengan aktivitas terkait; perbedaan kepentingan dan prioritas; kelompok perempuan dan laki-laki yang berpotensi dirugikan oleh aktivitas bersangkutan; hambatanhambatan dalam upaya meningkatkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal partisipasi dan pengambilan keputusan; serta rekomendasi yang sesuai untuk meminimalkan atau mengurangi dampak negatif, mengatasi setiap hambatan dan memaksimalkan manfaat bagi perempuan dan laki-laki serta tingkat partisipasi keduanya.  Tahap Implementasi Aktivitas: Tugaskan seorang spesialis gender untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa isu gender yang muncul dalam tahap implementasi kegiatan telah ditangani.  Mengidentifikasi bagaimana lembaga mitra dapat menjadi lebih peka terhadap kebijakan gender IndII dan menerima saransaran tentang tindakan responsif gender.  Sertakan pengarusutamaan gender


Aktivitas Tipe A

Aktivitas Tipe B

Aktivitas Tipe C

gender.

tersebut.  Mensyaratkan perlunya analisis tentang potensi dampak gender yang akan muncul di masyarakat atas usulan reformasi kebijakan, peraturan atau prosedur. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan bagaimana reformasi dapat dirumuskan sehingga dampak negatif terkait gender dapat dikurangi.

Aktivitas Tipe D dengan menggunakan pendekatan GAP (Gender Analysis Pathway) dari Pemerintah Indonesia bila aktivitas dibuat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan pengumpulan data.

 Memastikan bahwa kaum perempuan dan laki-laki dari semua strata sosial ekonomi dan  Memastikan bahwa perempuan kelompok rentan dilibatkan dalam dan laki-laki, termasuk mereka aktivitas terkait. Contoh yang berasal dari rumah tangga kelompok ini adalah masyarakat yang sama dan semua strata sosial miskin, penyandang cacat, ekonomi serta kelompokkelompok etnis minoritas, dan kelompok rentan, diberikan perempuan kepala keluarga. kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap  Memastikan bahwa kaum kegiatan sosialisasi dan perempuan dan laki-laki, konsultasi. termasuk mereka yang berasal dari rumah tangga yang sama,  Memastikan bahwa setiap survei diberikan kesempatan yang sama (kuantitatif dan kualitatif) untuk berpartisipasi dalam semua didesain untuk mengumpulkan kegiatan sosialisasi dan data tentang pengalaman, konsultasi. kebutuhan dan pendapat kaum perempuan dan laki-laki.  Mensyaratkan agar semua data yang dikumpulkan menyangkut lembaga dan masyarakat, dipilah berdasarkan jenis kelamin 27

 Memastikan bahwa kaum perempuan diberikan kesempatan untuk mengemukakan kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan dan


Aktivitas Tipe A

Aktivitas Tipe B

Aktivitas Tipe C  Mensyaratkan agar indikatorindikator monitoring bersifat sensitif gender

Aktivitas Tipe D prioritas-prioritas mereka dalam setiap pertemuan publik.  Apabila kaum perempuan raguragu untuk mengekspresikan pendapat-pendapat mereka dalam sebuah pertemuan yang dihadiri juga oleh kaum laki-laki, maka bentuklah kelompok-kelompok diskusi dalam pertemuan tersebut dimana kaum perempuan dapat mendiskusikan dan menyampaikan pandangan mereka; atau berilah mereka kesempatan untuk bertemu dan mendiskusikan ide-ide mereka terlebih dahulu, kemudian pilihlah perempuan-perempuan yang dapat berbicara mewakili kelompok mereka dalam pertemuan utama.  Melakukan konsultasi dengan organisasi-organisasi perempuan dan unit-unit Pemberdayaan Perempuan dalam pemerintahan.  Memastikan bahwa kaum perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam komite-komite yang dibentuk sebagai bagian dari aktivitas IndII, termasuk menjadi anggota komite eksekutif.  Memastikan bahwa baik

28


Aktivitas Tipe A

Aktivitas Tipe B

Aktivitas Tipe C

Aktivitas Tipe D perempuan maupun laki-laki diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas, termasuk mendorong mereka untuk berperan dalam bidang-bidang non-tradisional serta menjadi teladan bagi yang lainnya.  Memastikan bahwa kaum perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang mendapatkan bayaran, yang merupakan bagian dari implementasi aktivitas IndII.  Memastikan bahwa setiap survei (kuantitatif dan kualitatif) dirancang untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, kebutuhan dan prioritas dari perempuan dan laki-laki, dan data dikumpulkan dari kaum perempuan dan laki-laki (tidak diwakilkan).  Mensyaratkan agar semua data yang dikumpulkan dipilah berdasarkan jenis kelamin.  Mensyaratkan agar indikatorindikator monitoring bersifat sensitif gender

29


LAMPIRAN 2:

DAFTAR PERIKSA RESPONSIF GENDER

Pengumpulan dan Pelaporan Data

 Apakah data yang dikumpulkan mengenai partisipasi, distribusi sumberdaya, manfaat atau dampak lainnya dari suatu aktivitas IndII akan dipilah berdasarkan jenis kelamin?  Apakah anda bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan pelaporan mengenai isu-isu gender yang diungkap oleh data yang ada? Jika tidak, maka siapa yang bertanggung jawab? Apakah mereka mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas tugas ini? Bagaimana hal ini akan dilaporkan?  Apakah contoh-contoh berupa hasil, dampak atau aktivitas dari upaya peningkatan kesetaraan gender telah diidentifikasi dan dilaporkan? Kegiatan peningkatan kapasitas pada level institusi dan masyarakat

 Apakah anda telah mensyaratkan persamaan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk dipilih dan dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk dalam bidang yang bersifat non-tradisional bagi keduanya?  Jika seleksi peserta tidak dilakukan oleh IndII, apakah anda telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong para pihak yang melakukan seleksi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk dilibatkan? Apakah mereka memahami manfaat dari tercapainya potensi-potensi kaum perempuan dan laki-laki?  Apakah kaum perempuan akan dipertimbangkan untuk menjadi pelatih seperti halnya kaum laki-laki?  Jika kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan sebuah lembaga, apakah anda telah mempertimbangkan untuk menyertakan pelatihan pengarusutamaan gender (dengan penerapan praktis pada pekerjaan perencanaan rutin lembaga tersebut) dengan menggunakan pendekatan GAP (Gender Analysis Pathway) dari Pemerintah Indonesia? Sosialisasi atau diseminasi informasi kepada lembaga-lembaga atau masyarakat

 Apakah anda mensyaratkan bahwa strategi sosialisasi dan diseminasi informasi yang akan diterapkan harus dapat diakses oleh kaum perempuan maupun laki-laki?  Apakah bahan-bahan komunikasi seperti poster atau selebaran telah diujikan pada kaum perempuan maupun laki-laki?  Apakah anda sudah memastikan bahwa sosialisasi dan diseminasi informasi tidak akan memperkuat stereotip terhadap perempuan dan laki-laki, misalnya anggapan bahwa kaum perempuan itu pendiam, patuh, atau bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga, dan kaum laki-laki itu dominan, agresif, atau merupakan para pengambil keputusan utama? Pertemuan-pertemuan dalam masyarakat

 Apakah anda telah memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dari semua strata sosial ekonomi dan kelompok rentan akan diundang untuk menghadiri pertemuan-pertemuan 30


publik dan bahwa kaum perempuan akan bisa mengekspresikan pendapat-pendapat mereka secara bebas? Bagaimana caranya? Rekrutmen dan posisi-posisi yang digaji

 Apakah akan ada kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk dipertimbangkan dalam rekrutmen?  Jika rekrutmen tidak dilaksanakan oleh IndII, apakah anda telah mendorong mereka yang melaksanakan rekrutmen tersebut untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki?  Apakah anda telah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki akan diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi-posisi yang digaji, termasuk mendapatkan honor? Apakah anda telah memastikan bahwa kaum perempuan tidak diharapkan untuk melakukan pekerjaan sukarela sementara kaum laki-laki menempati posisi-posisi yang digaji? Reformasi kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme dan lain-lain

 Apabila ada kemungkinan dampak terhadap masyarakat, apakah analisis terhadap kemungkinan dampak yang berbeda terhadap kaum perempuan dan laki-laki telah dilaksanakan?  Jika ada ada kemungkinan dampak negatif terhadap kaum perempuan atau laki-laki, upayaupaya apakah yang telah dilakukan dalam reformasi untuk meminimalkan dampak-dampak tersebut? Monitoring dan Evaluasi

 Apakah indikator-indikator monitoring dan evaluasi bersifat sensitif gender – yaitu, apakah indikator-indikator yang dipakai membedakan tingkat partisipasi kaum perempuan dan lakilaki, anak laki-laki dan anak perempuan serta manfaat dan dampak suatu aktivitas bagi mereka?  Dimana anda bisa mengintegrasikan hasil monitoring dan evaluasi atas isu-isu gender ke dalam laporan-laporan anda?  Apakah anda telah menemukan dan melaporkan contoh-contoh best practice dan lessons learned menyangkut upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender dalam aktivitas terkait?  Jika para donor/lembaga multilateral lainnya telah menerapkan strategi gender dan rencana

aksi mereka, apakah IndII mengawasinya? Seberapa baik strategi gender/rencana aksi tersebut diterapkan? Apa kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penerapannya? Apa yang perlu diperbaiki? Bagaimana caranya? Para kontraktor dan konsultan

 Apakah para kontraktor dan konsultan telah disadarkan akan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka menyangkut kesetaraan gender dan dipersiapkan untuk sungguhsungguh menaati kebijakan dan strategi yang ada?  Apakah semua tanggung jawab tersebut dimuat dalam kerangka acuan kegiatan (TOR) dan kontrak?

31


 Seberapa baik para kontraktor dam konsultan anda mengintegrasikan isu gender ke dalam pekerjaan mereka?  Dalam hal apa mereka memerlukan bantuan? Bagaimana hal ini dapat diatur? Lembaga-lembaga mitra

 Bagaimana anda mempromosikan sasaran-sasaran kesetaraan gender IndII kepada para mitra? Apa reaksi mereka? Bagaimana anda dapat mendorong mereka untuk lebih responsif terhadap isu gender?

32


LAMPIRAN 3:

ISTILAH-ISTILAH DAN DEFINISI-DEFINISI GENDER

Tabel 3:

Istilah-istilah dan definisi-definisi gender

Gender

Istilah gender mengacu pada peranan, atribut, nilai-nilai dan kesempatan yang secara sosial dibangun dan diasosiasikan dengan keberadaan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Hal-hal tersebut mungkin bervariasi dari waktu ke waktu antara budaya yang satu dengan yang lain atau di dalam budaya itu sendiri, sebagai akibat dari faktor sosial, ekonomi dan sejarah. Konstruksi sosial terhadap seorang perempuan, seorang laki-laki, seorang anak perempuan atau seorang anak laki-laki menentukan bagaimana mereka dipandang, apa yang diharapkan dari mereka, apa yang diperbolehkan bagi mereka dan bagaimana mereka dinilai dalam sebuah konteks tertentu. Perbedaanperbedaan muncul karena ketidaksamaan harapan-harapan dan nilai-nilai sosial terhadap kaum perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki; membentuk peranan dan tanggung jawab mereka, juga akses dan kendali mereka terhadap sumberdaya yang ada, serta wewenang mereka untuk mengambil keputusan. Berfokus pada gender, dan bukan hanya pada kaum perempuan, menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam konteks relasi kekuasaan di antara mereka.

Relasi gender

Relasi gender menyangkut hubungan ekonomi, sosial dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Relasi gender menciptakan dan menghasilkan perbedaan yang sistematis antara posisi kaum perempuan dan laki-laki dalam suatu kelompok masyarakat.

Kesetaraan gender

Kesetaraan gender berhubungan dengan kesetaraan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Hal ini tidak serta merta berarti bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, namun bahwa hak, tanggung jawab dan kesempatan mereka tidaklah bergantung pada keadaan mereka sebagai laki-laki atau perempuan; dan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas mereka dianggap setara. Kesetaraan gender dalam sebuah proyek atau aktivitas dapat dinilai melalui analisis terhadap tingkat partisipasi yang berbeda antara perempuan dan lakilaki dalam setiap aktivitas, pengambilan keputusan, akses dan kendali atas sumberdaya serta manfaat yang berwujud atau tidak berwujud yang mereka terima.

Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan berarti bahwa kaum perempuan dan anak perempuan mampu untuk memperoleh ketrampilan, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan menyangkut kehidupan mereka sebagai hasil dari relasi gender yang telah mengalami perubahan.

Buta gender

Buta gender adalah suatu keadaan dimana kebijakan, perencanaan, program atau proyek mengasumsikan bahwa perempuan dan laki-laki akan memperoleh manfaat yang sama; dan mengabaikan relasi gender yang tidak setara yang memunculkan perbedaan antara kebutuhan dan prioritas perempuan dan lakilaki, serta tingkat partisipasi dan manfaat yang mereka peroleh.

33


Responsif gender

Kebijakan, perencanaan, program, proyek, dan aktivitas disebut responsif gender apabila mereka mengakui kaum perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari pembangunan; menyoroti fakta bahwa relasi gender membuat keterlibatan kaum perempuan menjadi berbeda dan sering tidak setara; dan mengakui perbedaan kebutuhan, kepentingan dan prioritas antara kaum perempuan dan laki-laki, dan bahwa terkadang semuanya ini dapat saling bertentangan.

Analisis gender

Analisis gender mengeksplorasi hubungan-hubungan dan perbedaan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat dan dampak yang dihasilkan oleh sebuah kebijakan, program, proyek atau aktivitas terhadap kaum perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Analisis ini memunculkan pertanyaan sebagai berikut: Siapa melakukan apa? Mengapa? Siapa mempunyai apa? Mengapa? Siapa yang memutuskan? Mengapa? Siapa yang memperoleh manfaat? Mengapa? Siapa yang dirugikan? Mengapa? Analisis gender menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam sebuah kegiatan.

Data berdasarkan jenis kelamin

Data berdasarkan jenis kelamin adalah data yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Data tersebut bisa dalam bentuk kuantitaif misalnya jumlah perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi dalam sebuah proyek atau menerima manfaat dari sebuah proyek; atau jumlah sumberdaya misalnya jumlah total hibah yang diterima oleh perempuan dan laki-laki. Data tersebut juga bisa berbentuk data kualitatif seperti persepsi dan pendapat kaum perempuan dan laki-laki tentang sebuah usulan kegiatan.

Indikator sensitif gender

Indikator-indikator sensitif gender merupakan ukuran kinerja yang membedakan antara pengalaman-pengalaman kaum perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Indikator-indikator tersebut bergantung pada kumpulan data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan jenis kelamin. Indikatorindikator sensitif gender dapat menunjukkan perubahan-perubahan positif dan negatif dalam relasi gender dan kesetaraan gender bila diterapkan dari waktu ke waktu.

Diadaptasi dari AusAID 2007; March, Smyth and Mulhopadhyay 1999

34

Strategi dan Rencana Aksi Gender (November 2009)

Recommend Documents