Strategi dan Rencana Gender

INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE

Strategi dan Rencana Gender Mei 2016

LAPORAN GENDER

Strategi dan Rencana Gender dari IndII telah disetujui oleh DFAT pada November 2008 dan dikaji serta direvisi pada Oktober 2010, September 2011, Juli 2012, dan Agustus 2014 – dalam setiap kasus untuk menanggapi penyempurnaan atau perubahan kebijakan DFAT terhadap prioritas IndII. Versi ini telah dikembangkan setelah kesetaraan gender dan strategi pemberdayaan perempuan dipublikasikan oleh DFAT pada Februari 2016. i

Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Strategi dan Rencana Gender

© IndII 2016 Semua kekayaan intelektual asli dalam dokumen ini adalah milik Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII). Dokumen ini dapat digunakan secara bebas tanpa atribusi bagi konsultan dan mitra IndII dalam mempersiapkan dokumenlaporan desain dan rencana kegiatan untuk IndII ; juga dapat digunakan secara bebas oleh lembaga atau organisasi lain , selama referensi dan kutipan dicantumkan. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang direferensikan dalam Strategi & Rencana Gender ini telah dikaitkan dengan benar.Silahkan menghubungi IndII di [email protected] untuk mengirim saran untuk perbaikan yang diperlukan, atau tentang sumber dokumen dan /atau data terkini . ii

Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Strategi dan Rencana Gender STRATEGI DAN RENCANA GENDER PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA (IndII): PANDUAN REFERENSI CEPAT

PERAN

8

4.2

4.3

5

6.1

6.2

6.3

6.4

3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

8

7

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

8

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

66.4

6.5

6.6

7

3

8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7

6.1

66.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

4.1

4.2

4.3

iii

Lampiran 5

4.1

Lampiran 2

7

3

Lampiran 2

6.6

2

Lampiran 1

6.5

1

Lampiran 6



Lampiran 1



Lampiran 6



Rangkuman



Lampiran 2



Lampiran 3



Lampiran 2



Lampiran 3



Rangkuman





Lampiran 3





Rangkuman





Rangkuman





Rangkuman



kemudi  an: 

Lampiran3



Konsultan / kontraktor akan memulai pekerjaan terkait kegiatan yang didukung oleh IndII di mana pertimbangan gender (atau issu disabilitas) merupaskan prioritas Pejabat Pemerintah Indonesia yang lembaganya bermitra dengan IndII dalam suatu kegiatan di mana pertimbangan gender (atau issu disabilitas) merupaskan prioritas Direktur Teknis atau konsultan IndII yang mengawasi suatu kegiatan IndII dengan isu gender yang signifikan Pejabat Pemerintah Indonesia yang lembaganya bermitra dengan IndII dalam suatu kegiatan yang dapat memiliki isu gender signifikan di tingkat provinsi atau lokal Konsultan eksternal yang diberi tugas untuk mengkaji suatu kegiatan IndII yang spesifik (misalnya, penyelesaian kegiatan), yang mempunyai/mungkin memiliki isu gender yang signifikan Konsultan / kontraktor yang akan memulai pekerjaan terkait kegiatan yang didukung IndII yang akan memiliki beberapa isu gender Perwakilan lembaga donor lain yang berkolaborasi dengan IndII terkait suatu kegiatan yang berpotensi memiliki isu gender yang signifikan

Menuju:

Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Strategi dan Rencana Gender 









8

7

9

4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

7

Lampir an 5



Lampir an 2



4.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7

1

4.1

4.2

4.3

9

10

4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8

Rangkuman



Rangkuman



Rangkuman

 Pengamat yang Berminat, yang mencari informasi tentang kebijakan gender IndII



Rangkuman

 Anggota staf IndII atau perwakilan managing contractor dengan tanggung jawab luas atas berbagai peran IndII  Perwakilan DFAT yang meminta informasi tentang pendekatan luas IndII untuk mengelola isu gender  Konsultan / kontraktor yang akan mulai bekerja terkait kegiatan yang didukung IndII yang kemungkinan tidak memiliki isu gender yang berkaitan  Perwakilan lembaga donor lain dengan usulan proyek untuk mengikuti kegiatan IndII yang berpotensi memiliki isu gender yang signifikan



Rangkuman

 Anggota Tim Teknis IndII

Menuju: Rangkuman

 Konsultan eksternal yang melakukan keseluruhan kajian tentang kegiatan IndII (misalnya kajian jangka menengah)

Lampiran 2

PERAN

kemudi  an: 

6.1

6.2

6.3

6.4

Panduan ini menunjukkan bagian dari strategi dan Rencana Gender IndII yang harus dibaca oleh personel, konsultan dan mitra IndII. Membaca bagian lain mungkin diperlukan, bergantung pada sifat keterlibatan individu/kelompok dalam suatu kegiatan.

iv




RANGKUMAN Seringkali berkembang asumsi bahwa perempuan dan laki-laki akan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan infrastruktur dan pemberian layanan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda terkait dengan infrastruktur dan bahwa hubungan gender yang tidak setara dalam masyarakat seringkali menghambat perempuan untuk memperoleh akses dan manfaat dari fasilitas dan layanan yang disediakan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara setara. Hal ini penting untuk memajukan hak asasi perempuan serta melaksanakan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia menekankan perlunya mempertimbangkan kesetaraan gender dalam prakarsa pembangunan. Dalam masyarakat Indonesia, laki-laki biasanya dianggap sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah sedang perempuan memiliki peran sekunder dengan tanggung jawab mengelola rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Terkait dengan peran dan pengalaman mereka, perempuan dan laki-laki mempunyai kebutuhan dan prioritas yang berbeda, tetapi perempuan sangat sering tersisih dari konsultasi dan pertemuan di mana keputusan tentang infrastruktur dan penyediaan layanan yang akan digunakan oleh perempuan akan diambil. Laki-laki, sebagai perwakilan rumah tangga, berbicara dan mengambil keputusan atas nama para anggota keluarga lainnya, termasuk perempuan. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan berlanjut ke jenjang pemerintahan di mana mayoritas pegawai negeri sipil, termasuk mereka yang menduduki jabatan pengambil keputusan adalah laki-laki. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya untuk mengarusutamakan gender dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun demikian, hasilnya masih terbatas. Selain itu, perempuan dan laki-laki dalam kelompok masyarakat yang rentan dan tertinggal, seperti penduduk miskin, usia lanjut dan penyandang disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan. Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) atau Prakarsa Infrastruktur Indonesia mendukung penyediaan infrastruktur dan layanan dengan membantu memperbaiki sistem dan proses Pemerintahan Indonesia dan dengan menanggapi berbagai proposal dari lembaga pemerintah untuk membantu mereka merencanakan, melaksanakan dan mengelola investasi infrastruktur. IndII terutama berfokus pada isu-isu air dan sanitasi serta transportasi (dengan perhatian utama pada jalan, pelabuhan, mobilitas perkotaan dan konektivitas multimoda) serta sejumlah isu kebijakan lintas sektoral. Semua kegiatan IndII dirancang untuk mengembangkan kapasitas baik di tingkat nasional maupun daerah. IndII mengkoordinasikan upayanya dengan para donor lainnya yang berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar dan mendorong kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. IndII bekerja di dua tingkat: tingkat program yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola program yang luas; dan tingkat kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tunggal. IndII mendukung spektrum kegiatan yang luas dan beragam di mana berkembang isu gender. Strategi gender (dan lampiran-lampirannya) ini memberikan seperangkat aksi yang tanggap gender yang perlu dilaksanakan, sesuai dengan jenis kegiatan dan arti penting kesetaraan gender dalam kegiatan spesifik. Secara keseluruhan tujuan Strategi dan Rencana Gender adalah meningkatkan kesetaraan gender dalam partisipasi, akses, pengambilan keputusan, kepemimpinan, pengendalian sumber daya dan manfaat di tingkat pemerintah dan masyarakat. Di bawah tujuan utama ini terdapat lima tujuan strategis di tingkat program dan enam tujuan strategis di tingkat kegiatan tunggal. Tujuan-tujuan tersebut dan aksi-aksi untuk mencapainya diuraikan dalam Bagian 7.5 & 7.6: Tujuan strategis program dan kegiatan. Strategi dan Rencana Gender dilengkapi dengan indikator kinerja utama untuk memantau pencapaian tujuan tersebut. Strategi tersebut juga mencakup unsur-unsur utama rencana kerja para spesialis gender. Lampiran 1 dan 2 merupakan alat untuk membantu personel dan kontraktor IndII untuk mengintegrasikan gender ke dalam kegiatan mereka, untuk mencapai tujuan strategis dengan lebih baik. Lampiran 3 memberikan model logika untuk program gender guna mencapai keseluruhan tujuan dan Lampiran 4 menjelaskan istilah-istilah gender (terpilih).

v

Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Strategi dan Rencana Gender DAFTAR ISI

RANGKUMAN ........................................................................................................................................................................................ V DAFTAR AKRONIM ............................................................................................................................................................................ VIII 1.

INFRASTRUKTUR DAN GENDER ........................................................................................................................................... 9

2.

MENGAPA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN ITU PENTING? ................................................................. 9

3.

ISU - ISU TERKAIT YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN: KEMISKINAN, USIA, DISABILITAS ....................................... 10

4.

KONTEKS KEBIJAKAN.......................................................................................................................................................... 10

5.

ISU GENDER UTAMA UNTUK PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA (INDII).......................................................... 12 5.1 Peran, tanggung jawab, kebutuhan dan prioritas 12 5.2 Pengambilan keputusan 13 5.3 Pemerintah 13

6.

PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA (INDII) ............................................................................................................ 14

7.

STRATEGI GENDER............................................................................................................................................................... 16 7.1 Pembangunan 16 7.2 Pendekatan 16 7.3 Sumber Daya Manusia, Rekrutmen dan Peningkatan Kapasitas Internal 17 7.4 Batasan 17 7.5 Tujuan keseluruhan dari Strategi dan Rencana Gender IndII 17 7.6 Tujuan strategis tingkat program 18 7.6.1 Tujuan strategis 1 18 7.6.2 Tujuan strategis 2 18 7.6.3 Tujuan strategis 3 19 7.6.4 Tujuan strategis 4 19 7.6.5 Tujuan strategis 5 19 7.7 Tujuan strategis tingkat kegiatan 20 7.7.1 Tujuan strategis 1 20 7.7.2 Tujuan strategis 2 20 7.7.3 Tujuan strategis 3 21 7.7.4 Tujuan strategis 4 21 7.7.5 Tujuan strategis 5 21 7.7.6 Tujuan strategis 6 22

8.

ALAT UNTUK MENYARING KEGIATAN DAN IDENTIFIKASI UPAYA KESETARAAN GENDER ...................................... 22

9.

INDIKATOR KINERJA UTAMA .............................................................................................................................................. 22

10.

MODEL LOGIKA PROGRAM GENDER ................................................................................................................................. 24

11.

UNSUR-UNSUR UTAMA DARI RENCANA KERJA SPESIALIS GENDER .......................................................................... 24 11.1 Perencanaan 24 11.2 Revisi atas Strategi dan Rencana Gender Tahap II 24 11.3 Advokasi 25 11.4 Pelatihan 25 11.5 Perencanaan dan perancangan kegiatan 26 11.6 Pengarahan mobilisasi konsultan pelaksana 26 11.7 Pemantauan dan evaluasi 27 11.8 Komunikasi 27 11.9 Kegiatan khusus gender dari IndII sejak 2011 27 11.10 Rencana Kegiatan di Tahun 2016 28

12

REFERENSI............................................................................................................................................................................. 29

LAMPIRAN 1:

PENILAIAN ATAU PENYARINGAN KEGIATAN UNTUK AKSI YANG TANGGAP GENDER .......................... 31

LAMPIRAN 2:

DAFTAR PERIKSA TANGGAP GENDER ........................................................................................................... 35

LAMPIRAN 3:

MODEL LOGIKA UNTUK PROGRAM GENDER ................................................................................................ 37

LAMPIRAN 4:

ISTILAH DAN DEFINISI TERKAIT GENDER ...................................................................................................... 39

LAMPIRAN 5:

BANTUAN AUSTRALIA UNTUK KESETARAAN GENDER............................................................................... 41

LAMPIRAN 6:

DATA STATISTIK PILIHAN TERKAIT GENDER – INDONESIA ........................................................................ 43 vi

Prakarsa Infrastruktur Indonesia: Strategi dan Rencana Gender GAMBAR 1: SASARAN, TUJUAN DAN HASIL AKHIR DARI PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA .................................................. 15 GAMBAR 2: INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................................................................................................................................. 22 GAMBAR 3: PENILAIAN ATAU PENYARINGAN KEGIATAN UNTUK AKSI YANG TANGGAP GENDER ..................................................... 31 GAMBAR 4: MODEL LOGIKA UNTUK PROGRAM GENDER SITUASI: .................................................................................................... 37 GAMBAR 5: ISTILAH DAN DEFINISI TERKAIT GENDER.......................................................................................................................... 39

CATATAN: Sementara Strategi dan Rencana Gender telah diperbaharui secara terus menerus sejak pertama kali disusun pada tahun 2009, perubahan-perubahan penting atas Strategi dan Rencana Gender versi sebelumnya dibuat oleh IndII pada Bulan Mei 2016 untuk kemudian disetujui oleh DFAT.        

Bab 2, “Kenapa Kesetaraan Gender dalam pembangunan itu Penting? Telah diperbaharui sesuai dengan Strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan DFAT yang diluncurkan pada awal tahun 2016. Bab 4, Konteks Kebijakan telah diperbaharui. Bagian 7.3, “Sumber Daya Manusia, rekruitmen dan peningkatan kapasitas internal” telah ditambahkan pada Bab 7. Bab 11, “Unsur-unsur Utama dari Rencana Kerja Gender” telah diperbaharui dengan penambahan sub bagian. Bagian 11.10, “Rencana kegiatan di tahun 2016” telah ditambahkan dalam dokumen. Lampiran 1, “Penilaian atau Penyaringan Kegiatan untuk Aksi yang Tanggap Gender” telah diperbaharui terkait dengan tindakan yang dilakukan untuk Kegiatan Type C dan D dan uraian tanggungjawabnya. Lampiran 2, “Daftar Periksa Tanggap Gender” telah diperbaharui dan memasukkan indicator 30% kuota bagi perempuan. Lampiran 3 meliputi pembaharuan Model Logika Program.

vii


DAFTAR AKRONIM AD

Activity Design

AP

Activity Proposal

AST

Activity Screening Tool

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)

CBO

Community Based Organisaton(s)

CEDAW

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (UN)

DFAT

Department of Foreign Affairs and Trade

DGH

Directorate General for Highways

EIA

Environmental Impact Assessment

EOI

Expression of Interest

GoA

Government of Australia

GoI

Government of Indonesia

IAR

Initial Activity Request

IndII

The Indonesia Infrastructure Initiative

INPRES

Instruksi Presiden (Presidential Instruction)

M&E

Monitoring and Evaluation

MDB

Multilateral Development Bank

MEF

Monitoring and Evaluation Framework

MIS

Management Information System

ODE

DFAT’s Office of Development Effectiveness

PAF

PO

Performance Assessment Framework Program Penyediaan Air Minum dan Sanitatisi Berbasis Masyarakat (Community-based Drinking Water and Sanitation Provision program) Program Officer

Pemda

Pemerintah Daerah

PRIM

Provincial Road Improvement and Maintenance

QAI

Quality at Information report

RFP

Request for Proposal

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Medium Term Development Plan)

SAIIG

Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation

TOR

Terms of Reference

TD

Technical Director (Direktur Teknis)

TT

Technical Team

UNDPF

United Nations Development Program Framework

WB

World Bank

WSI

Water and Sanitation Initiative

PAMSIMAS

viii


1.

INFRASTRUKTUR DAN GENDER

Pembangunan infrastruktur sering kali dilaksanakan secara „buta gender‟. Berkembang asumsi bahwa baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki akan memperoleh manfaat yang setara dari pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan, di mana dalam kenyataan tidak demikian. Di dalam masyarakat, hubungan gender yang tidak setara mempengaruhi akses perempuan terhadap dan penggunaan atas - infrastruktur; keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan, penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur; dan selanjutnya, bagaimana mereka memperoleh manfaat dari penyediaan infrastruktur tersebut. Perencanaan infrastruktur sering kali mengabaikan fakta bahwa perempuan memiliki hambatan, pengalaman, kebutuhan dan prioritas yang berbeda dengan laki-laki – yang pada gilirannya membatasi penggunaan dan manfaat yang dapat diperoleh perempuan. Meskipun demikian, apabila penyediaan dan layanan fasilitas infrastruktur ditentukan dengan cara yang mempertimbangkan kegiatan, kebutuhan, prioritas dan hambatan yang dimiliki baik oleh perempuan maupun laki-laki; apabila prosedur pemberian kontrak layanan mempertimbangkan dampak gender dan sosial; dan apabila kesempatan pelatihan serta kesempatan kerja bagi perempuan dalam berbagai jabatan teknis dan manajemen serta dalam pekerjaan tingkat rendah diperluas, infrastruktur dapat menjadi alat yang berharga dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

2.

MENGAPA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN ITU PENTING?

Kesetaraan gender diterima secara luas sebagai hal yang sangat penting dalam praktik pembangunan yang baik dan sebagai kunci dalam pembangunan ekonomi dan manusia. Ketimpangan gender menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, pembangunan yang mengatasi ketimpangan gender dan berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan akan membantu memajukan hak asasi manusia kaum perempuan dan mendukung masyarakat yang lebih adil dan kooperatif. Bukti tentang hal tersebut jelas: berinvestasi pada perempuan bukan saja tepat untuk dilakukan; berinvestasi pada perempuan merupakan tindakan cerdik1. Upaya agar kaum perempuan serta kaum laki-laki dapat Strategi kesetaraan gender dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan mempunyai pemberdayaan perempuan dari DFAT kesempatan yang setara untuk berkontribusi terhadap menetapkan tiga prioritas sebagai panduan kesejahteraan rumah tangganya dan pembangunan dalam kegiatan Departemen tersebut masyarakatnya merupakan unsur yang sangat penting dalam terkait dengan kesetaraan gender: pengentasan kemiskinan dan keberhasilan kegiatan  Memperkuat suara kaum perempuan pembangunan. Pada tahun 2014, Hon Julie Bishop, Menteri dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan upaya membangun Luar Negeri, mengatakan bahwa: “pemberdayaan perempuan perdamaian; merupakan salah satu cara terbaik untuk mendorong  Mendorong pemberdayaan ekonomi pertumbuhan ekonomi dan mencapai perdamaian serta kaum perempuan; keamanan”2. Pendekatan baru yang dilakukan Pemerintah  Mengakhiri kekerasan terhadap Australia terhadap bantuan, sebagaimana yang diuraikan dalam perempuan dan anak perempuan. dokumen tahun 2014: Bantuan Australia: meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan memperkuat stabilitas (Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty, enhancing stability), mencantumkan enam “Prioritas Investasi”3 yang penting dalam pemberian bantuan dari Australia secara efektif. Strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari DFAT pada Februari 2016 disusun berdasarkan dokumen kebijakan tahun 2014 tersebut dan menyebutkan bahwa sebagian dari tantangan terbesar terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan terdapat di wilayah Indo-Pasifik. Dalam meningkatkan kesetaraan gender dan kesempatan bagi perempuan, Australia dapat berbagi tentang berbagai pencapaian yang telah diraih dan pelaksanaan Strategi dan Rencana 1 2 3

Empowering Women: Australia’s support for gender equality and the empowerment of women, Februari 2016, p. 2 Hon Julie Bishop MP, Menteri Luar Negeri, Hari Perempuan Internasional 2014 Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty, enhancing stability, DFAT, 2014, hal. 13-24 9


Gender tersebut akan memungkinkan Australia untuk tetap memberikan advokasi dan belajar dari para mitra. Pengalaman yang lebih luas selama beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan saling memperkuat dan memiliki korelasi yang signifikan satu sama lain. Bank Dunia (WB) telah menunjukkan bahwa proyek-proyek yang mempertimbangkan kesetaraan gender cenderung lebih sering mencapai tujuannya dibandingkan dengan proyek-proyek yang mengabaikan hal tersebut. Berbagai evaluasi yang dilakukan oleh Office of Development Evaluation (ODE) dari DFAT menemukan bahwa perhatian terhadap permasalahan gender dan kebutuhan serta prioritas yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, menimbulkan perbedaan penting dalam efektivitas dan keberlanjutan layanan yang disediakan.

3.

ISU - ISU TERKAIT YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN: KEMISKINAN, USIA, DISABILITAS

Isu gender bersimpangan dengan berbagai kelompok yang tertinggal dan rentan di dalam masyarakat, termasuk kaum miskin, anak-anak, lanjut usia dan para penyandang disabilitas. Kebutuhan khusus mereka dan hambatan dalam akses dan penggunaan infrastruktur serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, contohnya terkait dengan rancangan, lokasi dan jumlah yang mereka perlukan untuk menggunakan dan membayar infrastruktur tersebut harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, meskipun kaum laki-laki dan perempuan miskin sering kali tertinggal dalam hal akses dan penggunaan terhadap infrastruktur, perempuan miskin lebih jauh tertinggal. Mereka menghadapi ekspektasi dan pembatasan yang dikenakan oleh masyarakat terhadap mereka karena mereka perempuan – akan tetapi hal tersebut diperparah karena hambatan kemiskinan. Perempuan miskin sering kali tidak dapat lepas dari pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu, seperti mengumpulkan air atau bahan “Kaum perempuan lebih rentan terhadap bakar dan kebutuhan untuk menghabiskan energi dan waktu kemiskinan karena ketimpangan gender mereka demi mempertahankan sumber daya yang langka dalam distribusi pendapatan, akses terhadap kredit, penguasaan atas serta memperoleh penghasilan agar mereka dan keluarganya kekayaan dan sumber daya alam, serta dapat bertahan hidup. Para penyandang disabilitas baik akses terhadap mata pencaharian.” perempuan maupun laki-laki mungkin mengalami kesulitan (Rencana strategi negara Indonesia dalam menggunakan layanan publik yang tidak dirancang (2016–2020), September 2015, hal.5) sesuai dengan kebutuhan mereka. Akan tetapi, perempuan dari WFP) penyandang disabilitas memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki untuk pergi ke luar dan menggunakan infrastruktur serta layanan publik di mana mereka dapat menghadapi bahaya dan situasi yang menakutkan yang tidak dapat mereka hindari4. “Akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan kerja dan layanan masih tetap lebih rendah. Masyarakat yang tinggal di wilayah timur Indonesia memiliki akses terhadap layanan sosial, energi dan kesempatan kerja yang jauh lebih rendah.” (Badan Pusat Statistik (BPS) 2014)

4.

KONTEKS KEBIJAKAN

Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi PBB tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW)5. Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam dokumen ini, kedua pemerintah tersebut memiliki kebijakan dan strategi yang mengharuskan penanganan terhadap diskriminasi dan ketimpangan gender. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan hal pokok dalam program bantuan Pemerintah Australia. Target Kinerja Strategis keempat untuk Program Bantuan Australia 4 5

Lihat pula Lampiran 6 Lihat http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 10


(Memberdayakan perempuan dan anak perempuan) berupaya untuk memastikan bahwa lebih dari 80 persen investasi, terlepas dari tujuannya, akan menangani isu gender secara efektif dalam pelaksanaannya6. Dengan memastikan bahwa pandangan, kebutuhan, dan hak perempuan ditanggapi, kaum perempuan diharapkan akan memiliki status ekonomi yang lebih baik dan partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan; bahwa hasil kesehatan dan pendidikan akan lebih baik dan adil bagi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki; dan bahwa akan terdapat kesetaraan gender yang lebih baik dalam pembangunan daerah. Strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Gender equality and women’s empowerment strategy) dari DFAT menekankan bahwa bahkan apabila ketiga prioritas yang menjadi panduan dalam kegiatan bantuan dan pembangunan Australia terkait dengan kesetaraan gender tidak menjadi fokus dari sebuah program atau kegiatan, Australia akan tetap memberikan kontribusi bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan DFAT sekurang-kurangnya akan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat dari intervensinya, sehingga menghindari ketimpangan gender yang semakin parah. Yang penting bagi IndII, hal tersebut artinya merancang program-program infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas perempuan serta laki-laki dan bahwa bantuan untuk program-program perdagangan secara khusus melibatkan para pengusaha perempuan dan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam semua tahap penyelesaian konflik, upaya membangun perdamaian dan rekonstruksi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kemitraan Pemerintah (Indonesia) – PBB untuk Kerangka Kerja Pembangunan (UNPDF) Tahun 2016–2020, Indonesia telah mencapai kemajuan berarti dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua bidang kemasyarakatan. Hal tersebut termasuk pelaksanaan langkah-langkah yang dimaksudkan dalam Rencana Aksi Konferensi Beijing tentang Perempuan (1995) dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang disahkan menjadi Undang-Undang Nasional pada tahun 1984. Bidang-bidang yang mengalami kemajuan di antaranya adalah akses anak perempuan terhadap pendidikan, terbukanya kesempatan kerja dan perluasan layanan kesehatan7. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kebutuhan yang substansial, termasuk dalam reformasi peraturan daerah yang diskriminatif yang mempengaruhi otonomi daerah dan desentralisasi. Indonesia memiliki Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) sebesar 0,49 dan menempati peringkat 106 sebagai negara yang paling rendah di antara negaranegara dengan pembangunan manusia tingkat menengah. Oleh karena itu, bidang-bidang prioritas lainnya mencakup perlunya penanganan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta norma sosial yang melanggengkan kekerasan seperti pernikahan usia anak dan mutilasi/pemotongan kelamin perempuan. Reformasi undang-undang juga diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar di antaranya kepada pekerja migran perempuan, perempuan pencari suaka dan pengungsi yang terancam mengalami penahanan. Diperlukan adanya upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam Parlemen. Yohana Susana Yembise, penerima Australia Awards, diangkat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Oktober 2014, Profesor Yembise telah mengidentifikasi secara jelas kebutuhan untuk meningkatkan profil dari portofolionya di seluruh Indonesia dan untuk menentukan prioritas permasalahan perempuan dan anak yang harus segera mulai ditangani oleh Kementerian beliau. Sejumlah kebijakan, keputusan (seperti no. 9/2000) (yang masih berlaku) dan peraturan (seperti Peraturan no. 15/2008; Peraturan no. 67/2011 – Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019) berupaya untuk memastikan bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan yang setara. Dokumen dan pedoman kebijakan tersebut memberikan kerangka kerja bagi kebijakan gender dan pelaksanaan, serta mengharuskan pengarusutamaan gender dalam upaya-upaya pembangunan nasional8.

6 7 8

Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty, enhancing stability, DFAT, Canberra, Juni 2014, hal. 23 UNPDF 2016-2020, hal. 34 Sebelumnya, pada tahun 2002, sebuah buku panduan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diterbitkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan arah bagi instansi-instansi pemerintah dalam melaksanakan INPRES 9/2000 dengan menggunakan pendekatan jalur analisis gender. Keputusan Menteri Keuangan 11


Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 dari Pemerintah Indonesia mengharuskan pengarusutamaan gender untuk pembangunan yang lebih efektif dan adil. Dokumen tersebut menyebutkan tiga masalah utama dalam mencapai tujuan tersebut, yang dipertimbangkan oleh IndII dalam strategi gendernya. Masalah-masalah tersebut adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya pengarusutamaan gender; meningkatkan koordinasi untuk melaksanakan dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi; dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan. RPJMN (2015-2019) yang merupakan kelanjutannya (dan masih berlaku), yang difokuskan pada (a) pembangunan manusia; (b) pembangunan sektor primer; dan (c) pengentasan kemiskinan dan pembangunan di daerah terpencil, telah diidentifikasi sebagai salah satu dari tujuh misinya (untuk mencapai) “masyarakat yang maju, seimbang dan demokratis yang berlandaskan negara hukum”. Dalam Pernyataan Misi tersebut, Program Aksi #10 “Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan” memiliki keterkaitan dengan tujuh (7) “Prioritas Utama” yang harus dicapai dalam jangka waktu perencanaan dan pelaksanaan RPJM 2015-19.

5.

ISU GENDER UTAMA UNTUK PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA (INDII) 5.1 Peran, tanggung jawab, kebutuhan dan prioritas Di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain, sistem patriarki berlaku dan laki-laki biasanya dianggap sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Sebuah peribahasa Sasak berbunyi “Laki-laki adalah jarum dan perempuan adalah benang”, yang menunjukkan peran sekunder dan pengikut dari perempuan terhadap suaminya di dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, baik laki-laki maupun perempuan sering kali memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan mata pencaharian dan mencari nafkah keluarga, khususnya di kalangan masyarakat miskin. Selain pekerjaan produktif dan mencari nafkah yang mereka lakukan, perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan rumah dan mengasuh anak dalam rumah tangga. Kegiatan tersebut melibatkan pekerjaan yang berat dan memakan waktu, seperti mengambil dan membawa air ke rumah mereka dari sumur atau sungai, atau mengumpulkan kayu bakar dan mengasuh anak serta orang-orang yang lemah, cacat atau sakit. Karena peran dan tanggung jawab mereka masing-masing, perempuan dan laki-laki sering kali memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda terkait dengan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, layanan transportasi murah yang lebih baik dari desa mereka untuk membawa produk secara langsung ke pasar mungkin merupakan prioritas yang lebih besar bagi para pedagang perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang mungkin memiliki alat transportasinya sendiri atau yang tidak membawa muatan yang menyulitkan. Kaum perempuan mungkin harus mengatasi berbagai permasalahan yang kerap kali menantang terkait dengan pasokan air rumah tangga dibandingkan dengan laki-laki, yang kepentingan utamanya dalam hal air mungkin terkait dengan keperluan pertanian. Perempuan mungkin memiliki perhatian yang lebih besar untuk memastikan sanitasi yang baik dan lingkungan yang lebih bersih demi menjaga kesehatan anak-anak mereka yang masih kecil. Kepentingan pribadi juga mempengaruhi prioritas dan kebutuhan. Sebagai contoh, perempuan dan anak perempuan mungkin memiliki kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki tentang isu privasi terkait dengan kakus, letaknya di rumah dan ketersediaannya di tempat umum. Dalam penyediaan layanan transportasi, keselamatan dan keamanan pribadi mungkin menjadi perhatian yang lebih besar bagi perempuan dan anak perempuan apabila dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki.

No.119/PMK.02/ 2009 memberikan panduan dalam merumuskan dan meninjau rencana dan anggaran untuk menyoroti aspek-aspek gendernya. 12


5.2 Pengambilan keputusan Di Indonesia, laki-laki biasanya dianggap sebagai pihak pengambil keputusan dan perwakilan setiap rumah tangga di dalam masyarakat9. Pada saat konsultasi dan pertemuan warga diadakan untuk menjelaskan tentang berbagai kegiatan, untuk memberikan masukan bagi kegiatan dan untuk memperoleh kesepakatan warga, biasanya laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang diundang dan yang dimintai pendapat, perhatian dan prioritasnya. Di seluruh Indonesia, lebih dari 13 persen rumah tangga dikepalai oleh perempuan. Meskipun perempuan kepala rumah tangga terkadang diundang untuk mengikuti pertemuan publik, mereka mungkin mengandalkan kerabat laki-laki untuk mewakili mereka. Perempuan yang suaminya tidak dapat hadir secara sementara jarang diundang. Apabila perempuan memang hadir, sering kali mereka duduk di bagian pinggir dan mungkin merasa ragu untuk menyatakan ide mereka bahkan pada saat ditanya secara langsung. Sangat sering sekali, mereka merasa takut dianggap salah. Apabila pendapat perempuan tidak sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh lakilaki, mereka mungkin diminta diam. Berbagai komite dan komite eksekutif, sering kali didominasi oleh laki-laki, khususnya perwakilan otoritas desa. Keputusan yang dibuat dalam pertemuan yang tidak menyertakan kaum perempuan atau yang diambil tanpa mendengarkan suara mereka, dapat berdampak signifikan bagi mereka dan bagi cara mereka menjalankan perannya. Sebagai contoh, dalam berbagai kebudayaan di Indonesia, perempuan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan rumah tangganya untuk kebutuhan sehari-hari. Keputusan yang diambil oleh laki-laki tentang kontribusi keuangan rumah tangganya untuk layanan dapat berdampak besar terhadap kemampuan perempuan menyediakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut. Dalam penyediaan layanan seperti air, sanitasi atau transportasi, kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya sering kali memiliki kebutuhan khusus dan pendapat yang berbeda tentang apa yang terbaik bagi mereka, namun apabila mereka tidak dimintai pendapat dan ide mereka tidak disertakan di dalam perencanaan, hasil layanan yang disediakan tidak akan seefektif sebagaimana yang seharusnya apabila kebutuhan dan pendapat perempuan dan pihak-pihak lainnya diikutsertakan. 5.3 Pemerintah Laki-laki mendominasi jumlah keseluruhan pegawai pemerintah dan berbagai jabatan senior pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Berbagai perspektif dan nilai yang merupakan informasi yang menjadi dasar kebijakan yang lebih luas dan keputusan besar, sampai dengan prosedur dan pilihan terkecil di dalam birokrasi, termasuk pemilihan peserta untuk kegiatan peningkatan kemampuan, secara umum mencerminkan prioritas dan pandangan kaum lakilaki. Sebagai contoh, perempuan mungkin diabaikan dalam hal kunjungan belajar atau kegiatan di mana mereka akan berada jauh dari rumah karena pria pembuat keputusan merasa bahwa perempuan tidak akan bersedia berada jauh dari keluarganya atau bahwa para suami tidak akan memperbolehkan mereka pergi.10 Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan berada di bawah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akan tetapi, meskipun berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dan yang dilakukan biro dan kantornya di tingkat provinsi dan kabupaten, arti penting dari pengintegrasian gender ke dalam pembangunan masih kurang dipahami. Gender masih sering dipandang sebagai suatu hal tentang perempuan dan sebagai urusan perempuan. Rapat pemerintah tentang permasalahan gender sering kali didominasi oleh perempuan yang diutus oleh atasan laki-laki mereka. Indikator pemantauan dan evaluasi mungkin tidak peka gender, dan data yang mengalami pemilahan berdasarkan jenis kelamin yang diperlukan untuk analisis dan perencanaan yang lebih baik belum dikumpulkan atau dianalisis secara rutin untuk memberikan informasi yang menjadi dasar keputusan kebijakan dan pemrograman. Strategi gender dari Prakarsa Infrastruktur Indonesia (Indonesia Infrastructure Initiative/IndII) mendukung upaya kesetaraan gender dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan11 dengan berusaha untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan 9

10 11

Meskipun demikian, terdapat sebuah pengecualian yang menarik terkait dengan empat juta orang suku Minangkabau, salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, yang tinggal di dataran tinggi Sumatera Barat. Masyarakat mereka dibentuk berlandaskan kebiasaan matrilineal yang berdampingan dengan filosofi berdasarkan alam yang disebut dengan adat. Kemudian, Islam dimasukkan ke dalam fondasi masyarakat tersebut. Lihat pula Tabel dalam Lampiran 6 Lihat http://www.kemenpppa.go.id/ 13


laki-laki secara setara di berbagai kegiatan IndII, meningkatkan kesadaran tentang manfaat pengarusutamaan gender untuk pembangunan dan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakannya.

6.

PRAKARSA INFRASTRUKTUR INDONESIA (INDII)

Prakarsa Infrastruktur Indonesia mendorong peningkatan fasilitas infrastruktur dan penyediaan layanan dengan memperkuat sistem dan proses Pemerintah Indonesia. IndII menanggapi usulan dari berbagai instansi pemerintah untuk membantu mereka merencanakan, melaksanakan dan mengelola investasi infrastruktur dalam tiga bidang: air dan sanitasi; jalan dan transportasi; serta kebijakan dan investasi infrastruktur. Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria berikut ini:  Memungkinkan dilakukannya investasi infrastruktur yang lebih efisien dan efektif melalui identifikasi, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan proyek secara lebih baik dan berpotensi untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia;  Menghasilkan investasi infrastruktur yang lebih efisien dan efektif dengan mengurangi ketidakpastian terkait kebijakan, peraturan dan keuangan;  Meningkatkan dampak ekonomi dan sosial yang positif melalui hibah yang diberikan kepada proyek prioritas. Contoh beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh IndII adalah pelingkupan, kelayakan dan perancangan, saran teknis dan peningkatan kemampuan, hibah untuk peningkatan pasokan air dan sanitasi lingkungan, serta reformasi kebijakan, peraturan dan prosedur. IndII bergerak di dua tingkat: tingkat program dan tingkat kegiatan. Di tingkat program, kegiatannya termasuk menyusun, memproses, memperoleh persetujuan dan mendanai proposal; menyelenggarakan tender dan memberikan kontrak; komunikasi tentang IndII, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang didanai melalui IndII, dan melaporkan keseluruhan program. Di tingkat kegiatan, proposal yang telah disetujui dilaksanakan, dipantau dan dilaporkan. Kedua tingkat tersebut berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan hasil IndII, yang diidentifikasi dalam gambar di bawah ini dan selanjutnya:

14


Gambar 1:

Sasaran, tujuan dan hasil akhir dari Prakarsa Infrastruktur Indonesia SASARAN IndII:

Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui akses infrastruktur dan penyediaan layanan yang lebih

Tujuan IndII: Mengurangi hambatan kebijakan, peraturan, kemampuan dan pembiayaan terhadap belanja infrastruktur di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur. Sub-tujuan (proyek dan pelaksanaan program): Melaksanakan pengelolaan yang efisien dan efektif di tingkat nasional, termasuk yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah dari MDB. Sub-tujuan (kebijakan dan peraturan): Membangun lingkungan peraturan dan kebijakan yang lebih kondusif untuk investasi infrastruktur.. Sub-tujuan (akses): Mempercepat akses terhadap pasokan air yang berkelanjutan dan lebih baik, sanitasi, dan layanan infrastruktur dasar lainnya yang lebih baik, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bidang Tematik untuk Penilaian: Kebijakan, Tata Kelola, Akses dan Kemitraan

Hasil Akhir Transportasi Keterhubungan Multimoda: Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan dan strategi yang direkomendasikan oleh IndII untuk membuat keputusan perencanaan berdasarkan informasi. Mobilitas perkotaan dan penyelesaian masalah kemacetan: Kinerja operasional dan finansial yang lebih baik oleh sistem TransJakarta BRT; kerangka kerja perencanaan kebijakan dan strategis yang lebih baik yang ditetapkan oleh DKI Jakarta. Pelaksanaan di sepanjang siklus hidup: Berkurangnya biaya siklus hidup dari pelaksanaan program jalan raya. Keselamatan: Turunnya angka kematian dan cedera karena intervensi IndII.

Hasil Akhir Policy&Investment (P&I):

Hasil Akhir Air dan Sanitasi: Akses yang lebih luas terhadap layanan air dan sanitasi, khususnya untuk masyarakat miskin dan kelompok yang rentan.

Meningkatnya investasi dalam pelaksanaan layanan infrastruktur melalui peningkatan sistem dan proses Pemerintah Indonesia. Membuat layanan air dan sanitasi lebih berkelanjutan dengan cara mendukung reformasi sektor tersebut melalui pendanaan dari Pemerintah Indonesia bagi Pemda. Percepatan investasi dalam sektor tersebut melalui peningkatan arus dana melalui mekanisme hibah.

Model Logika Sektor dan Model Logika Kegiatan

15


7. 7.1

STRATEGI GENDER Pembangunan

Strategi dan Rencana Gender awal dari IndII disusun pada tahun 2009 setelah pelaksanaan tinjauan atas dokumen gender DFAT dan strategi serta pedoman gender dari lembaga donor lainnya yang terkait dengan infrastruktur. Dokumen kegiatan IndII dipelajari dan pembahasan dilaksanakan dengan personel IndII. Proses, prosedur dan pekerjaan yang dilaksanakan dalam IndII, termasuk formulir proposal, EoI dan ToR serta proses penyaringan untuk proposal, juga dianalisis untuk mengidentifikasi titik-titik masuk dan kerangka bagi strategi gender. Pembahasan juga dilaksanakan dengan DFAT untuk mengidentifikasi persyaratannya dan dengan BAPPENAS, sebagai rekan kerja IndII. Pada Oktober 2010, penerapan strategi gender tahun 2009 ditinjau secara internal dan dibuat rekomendasi untuk perbaikannya. Setelah perpanjangan IndII dan dimulainya Tahap II pada 2011, strategi gender tersebut diperbaiki beberapa kali untuk mengakomodasi perubahan dan penyempurnaan atas kebijakan DFAT tentang gender dan inklusi, di mana versi tersebut diselesaikan pada April 2016, untuk menyelaraskan dengan Strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Februari 2016 dari DFAT. Semua perubahan telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari berbagai tinjauan dan dari pengamatan dan temuan internal serta eksternal berikutnya. 7.2

Pendekatan

IndII merupakan fasilitas yang fleksibel yang menerima, memprakarsai, dan menanggapi berbagai jenis proposal untuk kegiatan yang diharapkan akan mengurangi hambatan terhadap investasi infrastruktur di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, strategi gender tidak mengikuti suatu pendekatan proyek tertentu. IndII meliputi berbagai jenis kegiatan, termasuk misalnya:  dukungan terhadap prakarsa air dan sanitasi di tingkat lembaga dan masyarakat;  peningkatan dan pemeliharaan jalan raya yang melibatkan pemerintah, kontraktor dan masyarakat setempat;  layanan transportasi yang lebih baik;  peningkatan kemampuan instansi pemerintah dalam perencanaan, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; reformasi kebijakan dan peraturan; dan  proses dan prosedur birokrasi yang lebih baik, contohnya peningkatan fungsi audit internal dan penguatan serta penyederhanaan prosedur pengadaan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya memiliki berbagai tingkat relevansi dengan isu gender. Akan tetapi, meskipun di permukaan beberapa kegiatan mungkin terlihat tidak begitu relevan dengan upaya kesetaraan gender, kegiatan-kegiatan tersebut dapat terkait dengan aspek-aspek seperti pelatihan atau lokakarya di mana kesetaraan gender dalam partisipasi harus dipertimbangkan dan reformasi yang kelihatannya hanya bersifat birokratis, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat (lihat Lampiran 1 untuk alat untuk menyaring kegiatan untuk tingkat potensi implikasi gendernya). Sejak awal pelaksanaan IndII Tahap II, seorang tenaga ahli nasional purna waktu dan seorang tenaga ahli internasional jangka pendek memberikan input ahli dalam kebijakan dan pendekatan gender dan inklusi IndII. Meskipun demikian, karena sifat IndII yang kompleks dan semakin luas, Direktur Teknis, Program Officer, konsultan dan personel lainnya yang terlibat dalam pengelolaan, perancangan dan pelaksanaan berbagai kegiatan diharuskan pula turut bertanggung jawab dalam mengidentifikasi permasalahan gender, mengumpulkan data yang mengalami pemilahan berdasarkan jenis kelamin dan mengatasi setiap ketimpangan gender dalam kegiatan yang mereka tangani. Peningkatan kemampuan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menyadari tentang nilai pengintegrasian gender dan meningkatkan kesetaraan gender serta memiliki keterampilan untuk melakukan hal tersebut. Strategi dan Rencana Gender yang telah dikembangkan tersebut terfokus pada serangkaian pekerjaan dan tugas terkait dengan pelaksanaan IndII. Strategi tersebut memberikan arahan bagi para 16


pengelola, perencana dan pelaksana dalam fasilitas inti IndII dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatannya terkait dengan cara yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut bersifat peka gender dan meningkatkan kesetaraan gender. 7.3

Sumber Daya Manusia, Rekrutmen dan Peningkatan Kapasitas Internal

IndII dikelola oleh SMEC dan rekrutmen internal dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan SMEC tentang sumber daya manusia dan panduan terkait kesetaraan gender, keragaman, dan dukungan perlindungan. Kebijakan-kebijakan tersebut secara detail dapat ditemukan di:  

http://www.smec.com/Uploads/Documents/SMEC%20Diversity%20Policy_20151111060810.p df http://www.smec.com/about-smec/corporate-social-responsibility/people/gender-diversity

Hingga Mei 2016, tim inti IndII terdiri dari 43 anggota staff di antaranya 24 (56%) adalah perempuan dan 19 (44%) adalah laki-laki. Dengan klasifikasi terdiri dari:   

Senior/ Pimpinan: Profesional/ Pelaksana Program Keuangan/ Administrasi

10 staff, 3 (30%) perempuan, 7 (70%) laki-laki 23 staff, 14 (61%) perempuan, 9 (39%) laki-laki 10 staff, 7 (70%) perempuan, 3 (30%) laki-laki

IndII menyelenggarakan lokakarya berkala tentang gender secara internal termasuk juga untuk staff di kantor satelit. Pengarahan dan diskusi informal dilakukan secara regular dengan pelaksana program dan para konsultan terutama pada masa perancangan kegiatan, pelaksanaan dan pelaporan. Pada Maret 2014, evaluasi gender dilakukan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan integrasi gender dan pelaksanaanya dalam program-program IndII. Hasilnya telah disampaikan ke tim desain IndII III dari DFAT. Lokakarya pembelajaran dan kajian ahir tentang pelaksanaan gender dalam program dan lembaga akan diselenggarakan pada bulan September – Oktober dan hasilnya akan digunakan untuk memperkuat desain program penerus IndII. 7.4

Batasan

IndII bekerja untuk membantu mengatasi masalah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan, dan menanggapi berbagai usulan untuk dukungan. Karena sifat IndII, suatu kegiatan mungkin hanya menjadi bagian kecil dari sebuah program menyeluruh yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia atau instansi lainnya. Pelaksanaan strategi gender IndII oleh karenanya dibatasi oleh tingkat pengendalian yang dimiliki oleh IndII atas setiap kegiatan yang didukungnya. Selain itu, instansi dan lembaga donor lain mungkin sudah memiliki strategi dan pedoman gender yang mencakup program yang memperoleh dukungan tambahan dari IndII (contohnya PAMSIMAS). Dalam kasus-kasus tersebut, strategi gender IndII hanya dapat diarahkan pada kegiatan di mana IndII memiliki “pengaruh” pengendalian dan pelaksanaan dan di mana lembaga donor dan multilateral lain secara jelas menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk melaksanakan strategi gender IndII atau apabila IndII menilai bahwa strategi gender dan rencana aksi mereka tidak berfungsi secara efektif. Dokumen ini berisi strategi gender menyeluruh untuk program IndII. Meskipun demikian, IndII dapat melaksanakan kegiatan yang sangat besar dan kompleks yang difokuskan pada penyediaan layanan infrastruktur secara langsung kepada masyarakat yang akan membutuhkan strategi dan rencana aksi khususnya sendiri berdasarkan informasi dari analisis gender atas masing-masing konteks sosial di mana strategi dan rencana aksi tersebut dilaksanakan (lihat Lampiran 1). 7.5

Tujuan keseluruhan dari Strategi dan Rencana Gender IndII

Tujuan keseluruhan dari Strategi dan Rencana Gender IndII adalah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam partisipasi, akses, kepemimpinan, pengambilan keputusan, penguasaan sumber daya dan manfaat pembangunan di tingkat pemerintah dan masyarakat – melalui pelaksanaan kegiatan yang peka gender.

17


Tujuan strategis di tingkat program dan kegiatan (lihat Gambar 1) untuk memastikan daya peka gender dalam kegiatan IndII disebutkan di bawah ini dan selanjutnya. Tindakan untuk membantu pencapaian masing-masing tujuan sesuai dengan tujuan yang bersangkutan. 7.6

Tujuan strategis tingkat program 7.6.1 Tujuan strategis 1 Menyediakan tenaga ahli gender yang memadai untuk meningkatkan dan memelihara kesadaran di lingkungan IndII tentang nilai dari pengintegrasian gender untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan kemampuan personel dan konsultan pelaksana dalam meningkatkan kesetaraan gender dan memantau serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan  Menunjuk seorang tenaga ahli nasional purna waktu untuk mempertahankan kehadiran tenaga ahli gender secara terus-menerus di dalam Fasilitas.  Para Direktur Teknis dan Program Officer bekerja sama secara erat dengan tenaga ahli nasional untuk memberikan saran satu per satu tentang peningkatan kesetaraan gender dalam kegiatan dan pelaporan.  Tenaga ahli gender nasional disertakan dalam proses perancangan kegiatan dan memberikan input bagi rancangan serta kerangka kerja pemantauan dan evaluasi dan membantu mengidentifikasi apabila diperlukan sumber daya gender tambahan untuk kegiatan.  Tenaga ahli gender nasional mengadakan diskusi dengan para konsultan pelaksana pada awal pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu gender dalam kegiatan mereka dan untuk mengembangkan cara, bersama para konsultan, untuk meningkatkan dampak kesetaraan gender dari kegiatan mereka.  Tenaga ahli gender nasional melaksanakan tinjauan atas kegiatan sebagaimana yang diperlukan dan berpartisipasi dalam evaluasi Studi Kasus serta kegiatan pemantauan dan evaluasi lainnya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan pelajaran yang diperoleh.  Tenaga ahli gender internasional jangka pendek memberikan analisis dan saran tentang isu gender dalam rancangan kegiatan, memberikan peningkatan kemampuan untuk personel IndII sebagaimana yang diperlukan, memantau pelaksanaan strategi gender dan melaksanakan evaluasi gender Studi Kasus atas kegiatan bersama dengan tenaga ahli gender nasional. 7.6.2 Tujuan strategis 2 Mengembangkan rancangan kegiatan yang tanggap gender  Permintaan Kegiatan Awal (Initial Activity Request/IAR), Proposal Kegiatan (Activity Proposal/AP),Rancangan Kegiatan (Activity Design/AD) memerlukan pertimbangan terkait cara penyertaan daya peka gender dan kesetaraan gender ke dalam kegiatan yang diusulkan.  Dalam mengembangkan rancangan untuk sebuah kegiatan, alat kategorisasi gender (lihat Lampiran 1) digunakan terhadap kegiatan yang diusulkan untuk menilai tingkat arti penting gendernya. Jenis tindakan yang tanggap gender yang disarankan oleh alat kategorisasi untuk kategori tersebut ditinjau kegunaannya dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kegiatan yang diusulkan. Tindakan-tindakan yang dianggap paling sesuai untuk kegiatan yang dirancang akan dipilih dan diintegrasikan ke dalam rancangan tersebut.  Apabila terdapat isu gender yang signifikan, tujuan kesetaraan gender dimasukkan ke dalam rancangan.  Indikator yang peka gender dimasukkan ke dalam kerangka kerja pemantauan dan evaluasi.  Kegiatan khusus gender dirancang oleh IndII: contohnya, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengarusutamakan gender, memberdayakan perempuan di dalam masyarakat atau pemerintahan atau untuk membentuk forum diskusi gender dalam infrastruktur, dengan berfokus pada bidang-bidang yang menjadi perhatian khusus oleh IndII.

18


7.6.3 Tujuan strategis 3 Mengumpulkan data sebagai informasi yang mendasari perencanaan, analisis dan pelaporan tentang dampak gender  ToR kegiatan mengharuskan para konsultan pelaksana dan para mitra untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang mengalami pemilahan berdasarkan jenis kelamin, untuk menganalisis dan menyajikan hasilnya dalam laporan mereka serta menyebutkan upaya-upaya apa saja yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender.  Kerangka Pemantauan dan Evaluasi (MEF) IndII mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam dokumen dan memasukkan indikator kinerja peka gender.  Sejalan dengan pendekatan studi kasus yang diidentifikasi dalam MEF IndII, studi kasus yang berfokus pada gender dilaksanakan secara bersamaan dengan studi kasus umum untuk mengetahui seberapa baik penanganan gender dalam masing-masing kegiatan, pelajaran yang diperoleh, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan dan apabila diperlukan, untuk menunjukkan setiap kelemahan yang tampak di dalam kegiatan. Studi kasus kegiatan umum juga harus mengacu kepada cara yang telah digunakan oleh kegiatan tersebut untuk menangani permasalahan gender dan kekuatan serta kelemahannya, keberhasilan dan kegagalannya.  IndII mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh serta kisah keberhasilan dan laporan tentang dampak kesetaraan gender yang positif dan negatif serta dampak terhadap kelompok rentan lainnya.  IndII membuat keputusan perencanaan kegiatan untuk meningkatkan dampak kesetaraan gender dan dampak terhadap kelompok rentan lainnya berdasarkan data yang mengalami pemilahan berdasarkan jenis kelamin dan informasi lain yang dikumpulkan dan dianalisis. 7.6.4 Tujuan strategis 4 Memastikan bahwa para konsultan dan kontraktor untuk IndII memahami tentang isu kesetaraan gender dalam kegiatan yang mereka laksanakan dan memiliki kemampuan untuk menangani isu kesetaraan gender  Para kontraktor yang menyampaikan pernyataan minat (expressions of interest/EoI) untuk kegiatan di mana kemungkinan terdapat isu gender yang signifikan (lihat Alat Penyaringan Kegiatan Lampiran 1, kegiatan jenis C atau D ) diharuskan untuk mencantumkan pengalaman mereka dalam menangani isu kesetaraan gender.  Permintaan Proposal mencantumkan daya peka gender sebagai kriteria yang dapat dinilai, khususnya apabila kemungkinan terdapat implikasi gender yang signifikan (lihat Alat Penyaringan Kegiatan Lampiran 1, kegiatan jenis C atau D).  Kerangka acuan mengharuskan para konsultan untuk menggunakan data yang mengalami pemilahan berdasarkan jenis kelamin dan mengidentifikasi serta menangani setiap bidang ketimpangan gender atau potensi ketimpangan gender, termasuk dengan instansi mitra, untuk meningkatkan hasil kesetaraan gender. Apabila kegiatan kemungkinan memiliki perhatian gender yang signifikan (lihat Lampiran 1, kegiatan jenis C atau D), tim tenaga ahli mencakup spesialis gender.  Spesialis gender nasional IndII memberikan pengarahan kepada para konsultan tentang isu gender dalam kegiatan mereka dan berdiskusi dengan mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan terkait dengan peningkatan hasil kesetaraan gender.  Kontrak IndII mengharuskan para konsultan dan kontraktor untuk mengacu kepada Strategi dan Rencana Gender di situs web IndII dan menggunakan Alat Penyaringan Kegiatan (Lampiran 1) yang memberikan panduan tentang tindakan peka gender. 7.6.5 Tujuan strategis 5 Mendorong kesetaraan gender dan nilai penting dari kesetaraan gender dalam kegiatan IndII melalui komunikasi dengan khalayak yang lebih luas  Strategi gender atau rangkumannya tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di situs web. 19


  





7.7

Rencana Gender dan Komunikasi mendukung Tim Komunikasi untuk mendorong kesetaraan gender dan memberikan panduan untuk memastikan bahwa materi komunikasi tidak semakin memperkuat stereotip atau ketimpangan gender. Spesialis gender nasional dibekali dengan materi oleh Tim Komunikasi untuk melakukan tinjauan dan memberikan saran. Personel IndII mengangkat isu kesetaraan gender dan menganjurkan tentang perlunya mempertimbangkan dan menangani isu kesetaraan gender dalam kegiatan IndII dalam rapat dan diskusi dengan instansi pemerintah, mitra, lembaga donor lain, lembaga multilateral dan organisasi pemenang tender. Apabila pemahaman instansi mitra tentang gender terbatas, terkait dengan suatu kegiatan IndII (contohnya peningkatan kemampuan lembaga-lembaga dalam perencanaan), IndII akan:  mendorong kesadaran tentang peningkatan efektivitas yang akan diperoleh dengan meningkatkan daya peka gender dari sebuah kegiatan; dan  mendukung pelatihan tentang gender, seperti analisis gender dan pengarusutamaan gender sejalan dengan pendekatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengembangan alat gender dan prakarsa lainnya agar instansi tersebut dapat mengintegrasikan gender dalam pekerjaannya secara lebih baik. IndII mengidentifikasi apakah lembaga donor/multilateral lain memiliki strategi gender/rencana aksi untuk sebuah kegiatan yang didukung oleh IndII. IndII memantau pelaksanaan laporan dan pelaksanaan di lapangan dan apabila terdapat kelemahan, mendesak dan mendukung pelaksanaan yang lebih baik untuk meningkatkan hasil kesetaraan gender dalam kegiatan tersebut.

Tujuan strategis tingkat kegiatan 7.7.1 Tujuan strategis 1 Mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberikan informasi yang mendasari pendekatan untuk meningkatkan kesetaraan gender  Para konsultan dan mitra IndII mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah berdasarkan jenis kelamin serta data tentang kelompok rentan lainnya.  Selama pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, informasi diperoleh dari perempuan dan laki-laki, bukan hanya dari laki-laki yang berbicara atas nama perempuan.  Para konsultan dan mitra IndII memberikan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dalam laporan kegiatan mereka, laporan tentang upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender atau menyertakan kelompok rentan lainnya dan perubahan yang telah mereka capai (yaitu, apabila memungkinkan, membandingkan keadaan sebelum intervensi dan setelah intervensi).  Apabila data kuantitatif atau kualitatif menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan gender atau ketimpangan lainnya, para konsultan mengangkat isu tersebut kepada instansi mitra dan mendiskusikan tentang cara meningkatkan kesetaraan gender dan sosial.  Indikator kegiatan bersifat peka gender untuk mengidentifikasi perbedaan seperti dalam distribusi sumber daya kegiatan, keluaran dan hasil untuk perempuan dan laki-laki. 7.7.2 Tujuan strategis 2 Memastikan kegiatan persiapan proyek, seperti pelingkupan, kelayakan dan perancangan, yang dibangun dalam prakarsa kesetaraan gender apabila relevan  Para konsultan pelaksana yang terlibat dalam kegiatan persiapan proyek mengidentifikasi isu gender yang mungkin timbul untuk ditangani pada saat proyek tersebut dilaksanakan dan menyoroti isu tersebut serta tindakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam laporan mereka. 20






Para konsultan yang terlibat dalam kegiatan, seperti pelingkupan, kelayakan atau perancangan, menggunakan Alat Penyaringan Kegiatan (lihat Lampiran 1) untuk mengategorikan kegiatan sesuai dengan tingkat kepentingan gendernya dan mengintegrasikan tindakan-tindakan peka gender yang relevan yang disarankan oleh alat tersebut ke dalam dokumen yang mereka susun. Apabila suatu kegiatan dikategorikan sebagai Jenis D dengan implikasi kesetaraan gender yang substansial (lihat Lampiran 1), spesialis gender melaksanakan analisis gender dan memberikan rekomendasi untuk mencapai peningkatan kesetaraan gender.

7.7.3 Tujuan strategis 3 Memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas perempuan serta laki-laki diidentifikasi dan ditangani di dalam kegiatan  Apabila konsultasi dilaksanakan dalam persiapan atau pelaksanaan kegiatan, perempuan serta laki-laki dari semua kelompok strata sosial ekonomi dan kelompok yang rentan diundang untuk menyampaikan kebutuhan, prioritas dan kekhawatiran mereka terkait dengan kegiatan tersebut.  Apabila perempuan merasa enggan untuk berbicara dalam pertemuan publik, dikembangkan prakarsa untuk memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk mengembangkan posisi mereka dan kepercayaan diri untuk hadir.  Survei dirancang untuk mengidentifikasi peran, kebutuhan, pendapat dan hambatan terhadap partisipasi kaum perempuan dan laki-laki serta anggota kelompok rentan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.  Apabila kegiatan tersebut kemungkinan memiliki implikasi gender yang besar (Kegiatan Jenis D – lihat Lampiran 1), analis gender digunakan untuk melaksanakan analisis gender dan menyusun rencana tindakan gender khusus untuk kegiatan tersebut.  Para konsultan melaporkan upaya-upaya yang telah mereka lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas perempuan serta laki-laki telah diidentifikasi dan ditangani di dalam kegiatan. 7.7.4 Tujuan strategis 4 Memastikan bahwa semua sosialisasi dan komunikasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan IndII dapat diakses secara setara oleh perempuan dan laki-laki  Perempuan serta laki-laki, termasuk mereka yang berasal dari rumah tangga yang sama dan dari semua tingkat sosial ekonomi dan kelompok yang rentan diundang ke pertemuan publik. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para konsultan untuk meningkatkan kehadiran perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam pertemuan publik dicantumkan di dalam laporan.  Pertemuan diadakan pada waktu dan tempat yang disepakati oleh perempuan dan laki-laki. Laporan-laporan menunjukkan cara perencanaan dan pencapaian hal tersebut.  Jenis media dan saluran untuk menyebarluaskan pesan dan informasi dinilai dan diseleksi terkait kesesuaian, frekuensi dan kemudahan aksesnya baik oleh perempuan maupun laki-laki.  Pesan dan informasi yang dibuat untuk masyarakat diuji terkait pemahamannya oleh perempuan dan laki-laki secara terpisah.  Materi komunikasi dipantau untuk memastikan bahwa materi tersebut menghindari stereotip gender dan tidak memperkuat ketimpangan gender. 7.7.5 Tujuan strategis 5 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan praktis perempuan dan laki-laki baik dalam peran tradisional maupun non-tradisional, dengan memberikan kesempatan yang setara untuk partisipasi mereka dalam peningkatan kemampuan – termasuk peran kepemimpinan. 21




 



Tawaran dan dorongan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan peningkatan kemampuan yang dilaksanakan oleh IndII disampaikan kepada perempuan dan lakilaki di tingkat lembaga dan masyarakat. Dalam peningkatan kemampuan di masyarakat, perempuan dan laki-laki dalam kelompok yang rentan serta masyarakat miskin akan diikutsertakan. Perempuan dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi dalam peningkatan kemampuan dalam berbagai bidang non-tradisional. Apabila seleksi peserta berada di luar kendali langsung IndII, kontraktor atau pejabat program IndII memastikan bahwa para pihak yang memilih peserta mengetahui tentang tujuan kesetaraan gender IndII dan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki. Manfaat pemberian bantuan kepada perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan kemampuan mereka serta meraih potensi mereka bagi individu/keluarga/masyarakat/organisasi/daerah/bangsa dijelaskan kepada para pihak yang menyeleksi peserta, serta kepada para calon peserta laki-laki dan perempuan.

7.7.6 Tujuan strategis 6 Memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam komite, kelompok dan badan pemerintah yang dibentuk sebagai bagian dari kegiatan IndII, khususnya sebagai pihak pengambil keputusan.  Berbagai prakarsa mendorong perempuan maupun laki-laki dari semua kelompok strata sosial ekonomi dan kelompok yang rentan untuk bergabung dalam berbagai komite dan organisasi serupa lainnya yang dibentuk dalam kegiatan yang didukung oleh IndII, dan untuk menempati jabatan komite eksekutif dan kepemimpinan.  Perempuan serta laki-laki diangkat untuk jabatan-jabatan dengan menerima pembayaran seperti honorarium dan perempuan tidak diharapkan untuk memberikan waktu kerja mereka secara sukarela sementara laki-laki menerima bayaran.  Apabila terdapat kegiatan di mana badan pemerintah dibentuk, contohnya sebuah unit keselamatan jalan raya, IndII menjelaskan manfaat-manfaat kepada para pihak yang terlibat dalam seleksi staf untuk mempertimbangkan dan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan senior dan sebagai staf.

8.

ALAT UNTUK MENYARING KEGIATAN DAN IDENTIFIKASI UPAYA KESETARAAN GENDER

Tersedia alat untuk menyaring dan mengategorikan kegiatan, yang memberikan pilihan langkahlangkah kesetaraan gender untuk membantu personel IndII dalam merancang kegiatan, mendiskusikan permasalahan gender dengan para konsultan pelaksana dan yang menyarankan indikator yang akan dipantau. Lihat Lampiran 1. Sebuah daftar periksa untuk mengingatkan personel IndII agar meminta dan melaporkan tanggapan gender untuk berbagai aspek dari kegiatan mereka tercantum dalam Lampiran 2.

9.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja di bawah ini menilai seberapa baik tujuan-tujuan Strategi Gender dicapai di tingkat program dan kegiatan.

Gambar 2:

Indikator kinerja utama

Tujuan Indikator Kinerja Utama Verifikasi Meningkatkan kesetaraan gender  Data menunjukkan peningkatan  Data kuantitatif dan dalam partisipasi, akses, kesetaraan gender dalam partisipasi, kualitatif dalam kepemimpinan, pengambilan akses, kepemimpinan, pengambilan laporan kegiatan 22


keputusan, penguasaan sumber keputusan, penguasaan sumber daya dan manfaat pembangunan di daya, manfaat tingkat pemerintah dan masyarakat – melalui pelaksanaan kegiatan yang tanggap gender. Tingkat program Tujuan strategis 1: Memberikan  Adanya seorang tenaga spesialis dukungan spesialis gender yang nasional. memadai  Seorang spesialis gender internasional paruh waktu memiliki sekurang-kurangnya dua bulan input/tahun dalam program inti. Tujuan strategis 2:  % rancangan yang menunjukkan Mengembangkan rancangan kategori gender dari kegiatan dan kegiatan yang bersifat peka gender mengintegrasikan langkah-langkah peka gender dengan menggunakan alat Penyaringan  # kegiatan berfokus gender yang dirancang Tujuan strategis 3: Mengumpulkan  Indikator bersifat peka gender data dalam bentuk yang dapat sebagaimana relevan. dianalisis untuk memberikan  Laporan memberikan data informasi yang mendasari kuantitatif dan kualitatif yang perencanaan, analisis dan dipilah berdasarkan jenis kelamin. pelaporan tentang dampak gender  Laporan mencantumkan pelajaran yang diperoleh dan kisah keberhasilan tentang kesetaraan gender. Tujuan strategis 4: Memastikan  % kegiatan yang dikategorikan bahwa para konsultan dan sebagai C atau D yang memiliki kontraktor IndII memahami dan spesialis gender dalam tim memiliki kemampuan untuk pelaksana. menangani isu kesetaraan gender  % kegiatan di mana para konsultan pelaksana diberi pengarahan oleh konsultan gender nasional. Tujuan strategis 5: Mendorong  Strategi gender IndII di situs web kesetaraan gender dan arti penting dalam bahasa Inggris dan bahasa kesetaraan gender untuk kegiatan Indonesia. IndII, melalui komunikasi kepada  Materi komunikasi mendorong khalayak yang lebih luas kesetaraan gender dan tidak memperkuat stereotip gender. Tingkat kegiatan Tujuan strategis 1: Mengumpulkan  Data kuantitatif dan kualitatif yang dan menganalisis data di tingkat dipilah berdasarkan jenis kelamin kegiatan untuk memberikan tentang kegiatan dikumpulkan dan informasi yang mendasari dilaporkan. pendekatan untuk meningkatkan  Indikator kegiatan bersifat peka kesetaraan gender gender. Tujuan strategis 2: Memastikan  Prakarsa peka gender diintegrasikan bahwa pelingkupan, perancangan ke dalam semua kegiatan dan kegiatan persiapan lainnya pelingkupan, kelayakan, dibangun dalam prakarsa perancangan dan setiap kegiatan kesetaraan gender apabila relevan persiapan pelaksanaan lainnya yang diidentifikasi memiliki dampak gender yang mungkin timbul dengan menggunakan alat penyaringan gender. 23

dan studi kasus

 Kontrak

 Tinjauan atas rancangan kegiatan

 Laporan kegiatan  Laporan tingkat program termasuk MEF

 Tinjauan atas rancangan kegiatan  Catatan spesialis gender nasional

 Tinjauan atas situs web  Tinjauan atas materi komunikasi

 Pernyataan dan basis data survei dasar  Kerangka kerja dan basis data M&E  Tinjauan atas pelingkupan, kelayakan dan dokumen perancangan


Tujuan strategis 3: Memastikan  Dokumen kegiatan mengidentifikasi bahwa kebutuhan dan prioritas kebutuhan yang berbeda antara perempuan serta laki-laki perempuan dan laki-laki terkait diidentifikasi dan ditangani di dengan kegiatan khusus tersebut dalam kegiatan dan cara yang akan atau yang sedang, digunakan untuk menanganinya. Tujuan strategis 4: Memastikan  Rencana secara jelas menunjukkan bahwa semua sosialisasi dan bagaimana perempuan dan laki-laki komunikasi yang dilaksanakan akan mengakses sosialisasi dan sebagai bagian dari kegiatan IndII komunikasi secara setara dapat diakses secara setara oleh perempuan dan laki-laki Tujuan strategis 5: Meningkatkan  Laporan menunjukkan (secara pengetahuan, pemahaman dan kuantitatif dan kualitatif) bahwa kemampuan praktis perempuan dan perempuan berpartisipasi dalam laki-laki, dalam peran tradisional kegiatan peningkatan kemampuan dan non-tradisional melalui termasuk dalam kegiatan nonkesempatan partisipasi yang setara tradisional. – termasuk dalam peran  Laporan menunjukkan (secara kepemimpinan kuantitatif dan kualitatif) bahwa perempuan mengambil peran kepemimpinan dalam peningkatan kemampuan dan dalam tugas/kegiatan yang mengiringi peningkatan kemampuan. Tujuan strategis 6: Memberikan  Laporan menunjukkan (secara kesempatan yang setara bagi kuantitatif dan kualitatif) bahwa perempuan untuk berpartisipasi kaum perempuan berpartisipasi dalam komite, kelompok dan sebagai anggota/staf dan dalam badan pemerintah yang dibentuk, jabatan pengambilan keputusan khususnya sebagai pihak dalam komite, kelompok dan badan pengambil keputusan lainnya yang dibentuk berdasarkan IndII.

10.

 Tinjauan atas dokumen kegiatan

 Tinjauan atas rencana sosialisasi/komunik asi  Tinjauan atas Laporan Interim dan Penyelesaian kegiatan

 Tinjauan atas Laporan  Interim dan Penyelesaian kegiatan

MODEL LOGIKA PROGRAM GENDER

Model logika IndII untuk pelaksanaan Strategi dan Rencana Gender dicantumkan dalam Lampiran 3. Model logika tersebut menunjukkan logika perencanaan untuk input, output dan hasil dari Strategi dan Rencana Gender tersebut.

11. 11.1

UNSUR-UNSUR UTAMA DARI RENCANA KERJA SPESIALIS GENDER Perencanaan

Spesialis gender nasional dan internasional akan mengembangkan dan menyempurnakan strategi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan komitmen untuk gender untuk diintegrasikan dalam kegiatan IndII dan merencanakan pekerjaan mereka pada awal setiap tahun buku. 11.2

Revisi atas Strategi dan Rencana Gender Tahap II

Strategi dan Rencana Gender akan ditinjau dan diperbaharui apabila diperlukan dalam jangka waktu yang teratur (setiap tahun) atau apabila terdapat perubahan kebijakan signifikan yang berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi atau infrastruktur yang diberitahukan oleh DFAT.

24


11.3

Advokasi

Sasaran pekerjaan advokasi dari program gender adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan komitmen para personel inti IndII (contohnya TD, PO, para konsultan seperti komunikasi, M&E, lingkungan hidup, konsultan manajemen risiko), konsultan pelaksana dan pengawas IndII, pemerintah dan mitra lainnya untuk meningkatkan hasil kesetaraan gender dalam kegiatan IndII. Advokasi difokuskan pada aspek praktis tentang cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam kegiatan IndII dengan sedapat mungkin menggunakan contoh konkret. Hal tersebut akan semakin meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan kesinambungan dari kegiatan IndII agar perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara setara dari kegiatan IndII, serta hak asasi perempuan untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara setara dengan lakilaki. Advokasi akan dilaksanakan dalam pertemuan, lokakarya, interaksi satu per satu dan mentoring, serta melalui materi komunikasi yang dibuat oleh IndII.

Sebuah film dokumenter buatan IndII yang menjadi bagian dari program mobilitas perkotaan dan keselamatan yaitu „Nothing About Us Without Us‟ (2014), dan laporan penilaian „Meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk semua‟ (2015) mengungkapkan bahwa perempuan seringkali menjadi target dan korban kriminalitas dan pelecehan seksual di angkutan umum. Sehingga perempuan lebih kuatir dengan masalah keselamatan dan keamanan transportasi dan hal ini merupakan persoalan mendasar bagi pengambilan keputusan mereka. Filem dan laporan tersebut telah disebarkan ke berbagai pemangku kepentingan baik LSM maupun pemerintah seperti Gubernur DKI dan Ibu Masruchah, Komisioner di Komnas Perempuan. Beliau mengatakan bahwa “video kampanye ini menyampaikan realitas betapa rentannya perempuan menjadi korban kekerasan seksual di sarana angkutan umum khususnya pada jam-jam padat.

Dalam rangka meningkatkan integrasi gender dalam program PRIM di NTB, IndII menyelenggarakan 2 hari pelatihan lanjutan tentang gender dan disabilitas bagi para pemangku kepentingan program PRIM pada bulan April 2016. 40 peserta (27 laki-laki dan 13 perempuan) dari Pemda NTB, konsultan, kontraktor, LSM dan Ormas perempuan dan penyandang disabilitas, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengikuti pelatihan ini. Diskusi kelompok terbatas (FGD) tentang gender dan simulasi tentang disabilitas membuat peserta memiliki pemahaman yang detail tentang kepekaan gender dan disabilitas. Annisa, perwakilan LSM setempat mengatakan “sessi gender pada hari pertama menjelaskan cara-cara yang praktis bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam program jalan, akses informasi dan menikmati manfaat yang setara”. Rekomendasi tindak lanjut meliputi:  Amandemen kontrak untuk memastikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan termasuk peluang yang setara bagi laki-laki, perempuan dan penyandang disabilitas untuk direkrut dan turut dipekerjakan.  Kesetaraan gender diterapkan dalam proses periklanan, konsultasi publik dan rekrutmen  Format laporan gender yang sederhana disediakan bagi kontraktor dan konsultan untuk pembuatan 25 laporan bulanan

Spesialis gender nasional dan internasional pada pokoknya merupakan pihak penanggung jawab, namun semua anggota tim inti IndII, khususnya mereka yang berada di tingkat pengambilan keputusan dan pengaruh yang tinggi, akan menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan advokasi peningkatan kesetaraan gender dalam kegiatan IndII. 11.4

Pelatihan

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan para peserta terkait dengan kesetaraan gender dengan cara meningkatkan kemampuan mereka menggunakan alat-alat seperti alat penyaringan gender atau daftar periksa. Hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai penting dari kesetaraan gender untuk efektivitas dan keberlanjutan kegiatan IndII. Pelatihan akan dilaksanakan oleh spesialis gender nasional dan internasional sebagaimana yang diperlukan di sepanjang tahun untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dari para peserta yang menjadi sasaran, contohnya


dalam penggunaan indikator yang peka gender, alat kategorisasi kegiatan, rancangan yang peka gender, gender dalam infrastruktur, dan lain-lain. Kegiatan pelatihan akan didasarkan pada kelemahan dan kebutuhan yang diidentifikasi dari para personel IndII terkait dengan pengintegrasian gender ke dalam kegiatan mereka dan akan difokuskan pada penerapan keterampilan secara praktis dalam kegiatan IndII. Sesi-sesi pelatihan akan dalam waktu singkat dan terfokus sehingga tidak mengganggu pekerjaan rutin. Penentuan waktu input kegiatan pelatihan akan dikoordinasikan melalui Deputy Director IndII. 11.5

Perencanaan dan perancangan kegiatan

Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam rancangan kegiatan dan menautkan tindakan kesetaraan gender dengan indikator hasil yang peka gender dalam rancangan tersebut. Spesialis gender akan memberikan masukan terhadap rancangan kegiatan termasuk Box 5: Mengintegrasikan gender dalam cara identifikasi permasalahan gender yang relevan yang praktis dengan kegiatan tersebut, rencana aksi gender, indikator yang peka gender, survei dasar untuk Pada tahun 2013, IndII membantu Direktorat mengumpulkan data yang dipilah berdasarkan Genderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan gender yang relevan dan mengidentifikasi umum untuk mengembangkan Panduan sumber daya tenaga ahli gender untuk kegiatan Integrasi Gender Dalam Program Pengelolaan tersebut apabila diperlukan. Para Direktur Air Limbah Berbasis Kelembagaan untuk Teknis dan Program Officer akan memastikan memandu pemangku kepentingan untuk bahwa spesialis nasional dilibatkan pada awal mengintegrasikan gender melalui cara yang proses perancangan agar Officer tersebut dapat praktis. Panduan ini telah disebarkan dan mempertimbangkan pengintegrasian langkahdisosialisasikan kepada pemangku kepentingan langkah kesetaraan gender dan indikator gender dalam kegiatan tersebut. Pengarusutamaan program sanitasi baik di tingkat nasional gender merupakan sebuah upaya tim dan maupun di daerah. hendaknya tidak bergantung sepenuhnya pada Sebuah pelatihan ujicoba telah diselenggarakan spesialis gender nasional, yang sebaiknya di Balikpapan untuk menguji panduan tersebut. dianggap sebagai sumber daya. Program officer Pada tahun 2015, sebuah seminar di Batam dan pihak-pihak lainnya juga akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kesetaraan melibatkan pemerintah Indonesia dan gender secara efektif ke dalam rancangan perwakilan pemerintah daerah di Kepulauan kegiatan. Riau juga membahas penggunaan panduan ini. 11.6 Pengarahan pelaksana

mobilisasi

konsultan

Tujuan utama dari pengarahan untuk para konsultan pelaksana pada awal kegiatan adalah untuk memastikan bahwa kesadaran tentang langkah-langkah kesetaraan gender ditingkatkan sejak awal dan diintegrasikan di sepanjang pelaksanaan kegiatan. Tujuan lebih lanjut adalah untuk memperoleh ide-ide dari ketua/anggota tim itu sendiri tentang apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam kegiatan tersebut dan mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan. Penasihat gender nasional akan memberikan pengarahan kepada para ketua dan anggota tim konsultan pelaksana tentang permasalahan gender dalam kegiatan awal mobilisasi, apabila memungkinkan. Hal tersebut memerlukan jalur komunikasi yang kuat antara penasihat nasional dan para pejabat program untuk memberitahukan kepada Officer tersebut pada saat tim-tim konsultan pelaksana melakukan mobilisasi dan memungkinkannya untuk melakukan kontak untuk mengadakan pengarahan. Tujuan dari pengarahan adalah untuk meningkatkan kesadaran bersama dengan tim konsultan pelaksana tentang manfaat kesetaraan gender untuk kegiatan tersebut dan apa yang harus mereka lakukan. Diskusi juga akan berupaya untuk memperoleh ide-ide dari konsultan pelaksana tentang peningkatan kesetaraan gender dalam kegiatan tersebut. Konsultan nasional akan menindaklanjuti kemajuan terkait kesetaraan gender dengan para konsultan pelaksana setelah jangka waktu tertentu.

26


11.7

Pemantauan dan evaluasi

Berbagai studi kasus telah diidentifikasi sebagai bagian dari metodologi pemantauan dan evaluasi IndII untuk memberikan informasi mendalam tentang hasil dan dampak dari kegiatan tertentu. Spesialis gender nasional dan internasional akan melaksanakan tinjauan studi kasus dari perspektif gender setiap enam bulan. Suatu alat pemantauan akan dikembangkan untuk memantau penerapan strategi gender dan pelaksanaan program gender. Tinjauan tahunan akan dilaksanakan oleh spesialis gender nasional dan internasional untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan Strategi dan Rencana Gender tersebut di tingkat fasilitas dan kegiatan dan (apabila diperlukan) untuk memberikan rekomendasi dan arah untuk perbaikan. 11.8

Komunikasi

Spesialis gender nasional dan internasional akan bekerja sama dengan Tim Komunikasi untuk meningkatkan visibilitas kesetaraan gender sebagai perhatian IndII, untuk mengintegrasikan cara IndII menangani isu kesetaraan gender dalam kegiatannya ke dalam materi yang dibuatnya, untuk mendorong kesetaraan gender dan menghindari stereotip gender dan ketimpangan gender dalam ilustrasi dan cerita yang dibuat. 11.9

Kegiatan khusus gender dari IndII sejak 2011

Daftar di bawah ini merangkum berbagai kegiatan IndII sejak 2011 yang telah ditujukan secara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dan/atau pemberdayaan perempuan; atau yang memiliki komponen kegiatan yang signifikan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sejak Tahap II dari IndII (2011), disabilitas juga menjadi komponen yang sangat penting dalam kegiatan IndII dan memiliki relevansi khusus untuk kegiatan seperti: (b) Proyek Peningkatan Bus, (e) Program Keselamatan Jalan Raya Perkotaan Terintegrasi, dan (f) Mobilitas perkotaan – yang diidentifikasi di bawah ini A:

Kegiatan Transportasi

(a)

Keselamatan Jalan Raya: Dilaksanakan pada Tahap 1 (2009) dan berlanjut ke Tahap 2 (saat ini), kegiatan ini telah berupaya untuk mendorong para pihak pengambil keputusan di dalam berbagai organisasi mitra untuk memilih lebih banyak peserta perempuan untuk kegiatan peningkatan kemampuan. Sebagai hasil dari proses tersebut, semakin banyak perempuan menduduki jabatan pemimpin dalam berbagai misi pencarian fakta dan prakarsa serupa lainnya.

(b)

Peningkatan Bus: Dimulai pada Tahap 1 (2011), proyek ini menangani kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam rancangan infrastruktur halte bus. Rancangan tersebut diimplementasikan di Surakarta dan Palembang dan dipandang di tingkat nasional dan kota sebagai purwarupa yang berharga untuk rancangan halte bus yang memperhitungkan kebutuhan gender.

(c)

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM): PRIM dimulai pada IndII Tahap II dan masih berlangsung. Kegiatan ini menggunakan kontribusi hibah dari AIIG (Australia-Indonesia Infrastructure Grants) sebagai insentif untuk meningkatkan standar pemeliharaan jalan provinsi, yang memberikan manfaat bagi semua pengguna jalan raya dan pejalan kaki, termasuk perempuan, dengan akses dan keselamatan yang lebih baik. Kegiatan tersebut telah memperkuat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pemeliharaan dan pemrograman jalan raya melalui kegiatan pelibatan pemangku kepentingan.

(d)

Dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): Dalam Tahap 1 dan 2 (2013 dan 2015), tim transportasi memberikan dukungan kepada Wakil Menteri Perhubungan tentang arti penting dari penanganan gender di sektor transportasi.

(e)

Program Keselamatan Jalan Raya Perkotaan Terintegrasi: Program Keselamatan Jalan Raya Perkotaan Terintegrasi dimulai pada tahun 2012. Kegiatan ini mencakup tanggapan yang lebih luas terhadap keselamatan jalan raya, mobilitas dan kebutuhan masyarakat (perempuan 27


dan laki-laki) di empat kota (Medan, Pekanbaru, Bandung dan Denpasar). Proyek percontohan tersebut mengintegrasikan fasilitas pejalan kaki (termasuk jalur pejalan kaki, tempat penyeberangan yang terlindung dan peningkatan akses) dan langkah manajemen lalu lintas untuk menangani kebutuhan laki-laki dan perempuan. (f)

11.10

Mobilitas Perkotaan (Jakarta): Dalam kegiatan Tahap II ini, serangkaian standar pelayanan minimal untuk layanan TransJakarta telah diformulasikan untuk mencerminkan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas. Sebuah video yang menampilkan keprihatinan gender terkait dengan infrastruktur transportasi telah dibuat dan diedarkan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah yang penting dan disajikan dalam lokakarya sosialisasi di Jakarta pada November 2014. Lokakarya tindak lanjut menghasilkan pembentukan sebuah Tim Advokasi yang terdiri atas para perwakilan yang penting pada akhir tahun 2015 – yang akan terlibat dalam pemantauan pelaksanaan percontohan tersebut sejalan dengan rekomendasi dan standar utama. Rencana Kegiatan di Tahun 2016

Kegiatan-kegiatan kunci yang direncanakan pada tahun 2016 sampai ahir tahun IndII meliputi:  Mendirikan kelompok kerja advokasi gender dan aksesibilitas untuk Transportasi Perkotaan Jakarta;  Ujicoba bus lantai yang aksesibel bersama Gubernur dan KUAT (Kelompok Kerja Advokasi)  Kegiatan-kegiatan gender rutin seperti monitoring gender, pengarahan/ brifing, review laporan kemajuan program, dan mengkomunikasikan materi-materi gender;  Pembuatan cerita gender inspiratif;  Pelatihan gender dan disabilitas untuk pemangku kepentingan program PRIM;  Memfasilitasi pelatihan integrasi gender dalam Pelatihan bagi Pelatih untuk sector sanitasi (sAIIG) di Banjarmasin;  Lokakarya tentang review pelaksanaan gender dalam program sAIIG ; dan  Lokakarya pembelajaran gender B:

Kegiatan air dan sanitasi

(a)

Hibah Air dan Sanitasi: Survei dasar sosial ekonomi, yang mencakup sejumlah indikator yang peka gender dan ketercakupan sosial dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan ini. Evaluasi atas program ini menemukan bahwa program tersebut memberikan manfaat bagi perempuan melalui penghematan waktu, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk air, meningkatkan kesehatan dan dalam beberapa kasus memungkinkan perempuan untuk dapat menghasilkan laba yang lebih besar dari usaha kecil karena mereka tidak lagi harus membeli air dari penjual. Kegiatan tersebut juga telah memperkuat partisipasi perempuan yang setara dalam lokakarya penyebarluasan dan jangkauan dengan cara menggalakkan arti penting keterwakilan laki-laki dan perempuan yang setara dan mendorong partisipasi perempuan.

(b)

Organisasi Berbasis Komunitas (Community Based Organisations/CBOs): Tahap I & Tahap II (2009 sampai dengan 2015) kegiatan ini telah memberikan bantuan teknis dan hibah (25 pemerintah daerah dan 1.500 CBO) untuk mengembangkan kemampuan CBO untuk mengelola sistem pasokan air mereka. Di sepanjang pelaksanaannya, keanggotaan dan partisipasi perempuan dalam komite eksekutif CBO didorong secara aktif. Tinjauan atas program tersebut menemukan bahwa terdapat penerimaan yang lebih besar atas peran perempuan dalam CBO sebagai hasil dari kegiatan tersebut.

(c)

Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG): Dimulai pada Tahap I (2012). Untuk membantu pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait dalam pengintegrasian gender dalam pembangunan sanitasi, dikembangkan sebuah „Panduan Pengintegrasian Gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan‟. Panduan tersebut memungkinkan berbagai kementerian sektoral, pemerintah daerah, konsultan, penyedia layanan dan DPRD untuk mengintegrasikan permasalahan gender ke dalam program pengolahan air limbah berbasis lembaga.

28


12

REFERENSI



ADB, Indonesia Country Gender Assessment, Southeast Asia Regional Department, Regional and Sustainable Development Department. Juli 2006



African Development Bank Group, Checklist for Gender Mainstreaming in the Infrastructure Sector. Januari 2009



DFAT, Draft Evaluation on Water Supply and Sanitation in Indonesia and East Timor, Office of Development Effectiveness. 2009



DFAT, Empowering Women: Australia’s support for gender equality and the empowerment of women, GoA, Februari 2016



DFAT, Australian aid: promoting prosperity, reducing poverty, enhancing stability, GoA, Juni, 2014



DFAT, An Effective Aid Program for Australia , GoA, Juli 2011



DFAT, Promoting Opportunities for All: Gender equality and women’s empowerment, GoA, November 2011



DFAT, Gender equality in Australia’s aid program – why and how, GoA, Maret 2007



Maret, Candida, Ines Smyth, Maitrayee Mukhopadhyay, A Guide to Gender-Analysis Framework, Oxfam. 1999



Pemerintah Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional



Pemerintah Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009



Masika, Rachel dan Sally Baden, Infrastructure and Poverty: A Gender Analysis Report, Prepared for the Gender Equality Unit, SIDA, Bridge Report No.51. Juni 1997.

Materi terkait gender yang disusun oleh IndII dalam Sektor Transportasi • Eveline, Ruth. (2015). Report on Gender and Disability Assessment in Bus Reforms in a DKI Pilot Corridor. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Gekko Studio. (2014). Video “Nothing about Us without Us” for Gender and Disability Campaign in Urban Mobility. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Dawson, Gaynor. (2013). Catatan Pengarahan: Improving Transport Services by Paying Attention to Gender Differences: Why, What and How. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • IndII. (2013). Gender and Disability in Urban Mobility. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Dawson, Gaynor, and Utomo, E.S. (2012). Report on Evaluation of Bus Improvement Project in Surakarta and Palembang from Gender and Disability Perspective. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. Materi terkait gender yang disusun oleh IndII dalam Sektor Air dan Sanitasi • NORC at the University of Chicago. (2015). Impact Evaluation Report of Water Hibah Program Phase 1. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Dawson, G. (2014). Evaluation of CBO Piped Water Activity Phase 2 from a Gender Perspective. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Eveline, Ruth. (2013). Gender Integration Guide in Institution-Based Waste Water Treatment Program. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Dawson, G. and Utomo, E.S. (2013). Evaluation of Selected Water Hibah Activities from a Gender Perspective. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative.

29


• Dawson, Gaynor. (2011). Studi Kasus: Evaluation from a Gender Perspective: Water Hibah and Public Diplomacy Community Outreach Activities. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Indonesia Infrastructure Initiative. (2010). Studi Kasus: Evaluation from a Gender Perspective: Infrastructure Planning and Capacity Building for Papua and West Papua. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Indonesia Infrastructure Initiative. (2010). Studi Kasus: Evaluation from a Gender Perspective: Introduction of Risk Based Assessment in the Internal Audit Function of the Inspectorate General Unit in the Ministry of Public Works. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. • Dawson, Gaynor. (2010). Studi Kasus: Multi Village Water Supply Pilot Program for a Second Generation Community Based Water Supply Project for Expansion of Existing Water Supply Systems Activity. Jakarta, Indonesia Infrastructure Initiative. Artikel Jurnal Prakarsa IndII Secara teratur IndII mengkomunikasikan hasil dan manfaat kegiatannya melalui jurnal Prakarsa dan situs web IndII. Artikel-artikel khusus atau terkait gender dan wawancara yang dipublikasikan dalam Prakarsa mencakup: •

Dimensi Sosial Inklusif dan Gender dalam Penelitian Infrastruktur dan Sanitasi (Riset Baru tentang Sumber Daya Air dan Sanitasi – Januari 2016)

•

Refleksi dan Tinjauan: Kampanye Sanitation Public Diplomacy IndII (Kampanye Sanitasi Publik – Juli 2015)

•

Uraian Kegiatan: Meningkatkan Layanan Transportasi dengan Memperhatikan Perbedaan Gender (Menggerakkan Orang di Jakarta – April 2014)

•

Kerja Keras untuk Menyediakan Air Minum di Klaten (Menggerakkan Orang di Jakarta – April 2014)

•

Berjuang untuk Mobilitas: Bagaimana Penyandang Disabilitas Mengakses Sistem Transportasi di Jakarta (Menggerakkan Orang di Jakarta – April 2014)

•

Uraian Kegiatan: Kebutuhan akan Akses Transportasi (Perencanaan Pembangunan 2015 – 2019 – Januari 2014)

•

Kehidupan Sebelum dan Sesudah Hibah Air Minum (Perencanaan Pembangunan 2015 – 2019 – Januari 2014)

•

Gender, Inklusivitas Sosial dan Pengelolaan Sampah (Manajemen Persampahan – Oktober 2013)

•

Mengintegrasikan Pertimbangan Gender ke dalam Program Pengelolaan dan Peningkatan Jalan Provinsi (Jalan Daerah – Juli 2013)

•

Kotak 3: Komitmen Pengintegrasian Gender di Itjen PU (Tata Kelola Pemerintahan Dalam Infrastruktur – Januari 2013)

•

Perempuan, Laki-Laki dan Pembangunan Infrastruktur (Tema Lintas Sektoral Juli 2012)

•

Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman untuk Setiap Orang: Sebuah Upaya Pencapaian (Tema Lintas Sektoral Juli 2012).

30

LAMPIRAN 1:

PENILAIAN ATAU PENYARINGAN KEGIATAN UNTUK AKSI YANG TANGGAP GENDER

Penilaian atau penyaringan dilakukan oleh staff gender nasional IndII melalui konsultasi dan diskusi dengan tim program terkait selama proses perancangan. Penilaian kemudian diajukan dan disetujuai oleh Deputi Direktur dan Direktur Teknis. Penilaian didasarkan atas review pada draft desain kegiatan yang disiapkan oleh program tim. Bagian gender akan menilai dan menggarisbawahi issu lintas sector, dan rencana aksi gender secara khusus akan dibuat jika kegiatan yang diusulkan dinilai sebagai kegiatan type C atau D. Gambar 3:

Penilaian atau penyaringan kegiatan untuk aksi yang tanggap gender

Kegiatan Jenis A 



(1) Tidak dilakukan pengembangan kapasitas, perekrutan atau penyediaan staf, tidak terdapat potensi dampak di tingkat masyarakat (2) Kegiatan atau bagiannya akan dilaksanakan berdasarkan strategi gender atau rencana aksi mitra

AKSI  (1) Tidak diperlukan aksi 

(2) Dokumentasi kegiatan perlu untuk menyatakan bahwa kegiatan (atau bagiannya) akan dilaksanakan berdasarkan strategi atau rencana aksi gender mitra dan bahwa pelaksanaan strategi atau rencana aksi gender tersebut akan dipantau oleh IndII dengan intervensi yang tepat apabila pelaksanaannya tidak sesuai. Apabila memungkinkan, memasukkan rencana aksi gender mitra, dll. sebagai Lampiran. Apabila tidak semua kegiatan dilakukan berdasarkan rencana aksi gender mitra, ikuti langkahlangkah di atas plus kelompokkan bagianbagian kegiatan selebihnya menurut kategori Jenis B, C atau D dan d beri

Kegiatan Jenis B 

Hanya dampak di tingkat kelembagaan

Misalnya: - pengembangan kapasitas - perekrutan para pelatih - pembentukan dan perekrutan staf untuk bagian baru di lingkungan suatu organisasi

 Mengidentifikasi bagaimana caranya agar organisasi mitra dapat lebih menyadari tujuan kesetaraan gender IndII dan lebih bersedia menerima saran tentang aksi yang tanggap gender.

Kegiatan Jenis C 

Dampak kelembagaan dan dampak masyarakat yang terbatas

Misalnya: - pengembangan kapasitas kelembagaan untuk prosedur internal yang mungkin mempengaruhi masyarakat - pengembangan kapasitas kelembagaan untuk antar muka dengan masyarakat - reformasi kebijakan dan peraturan dengan potensi dampak di tingkat masyarakat

 Mengidentifikasi bagaimana caranya agar organisasi mitra dapat lebih menyadari tujuan kesetaraan gender IndII dan lebih bersedia menerima saran tentang aksi yang tanggap gender.



Memastikan pertimbangan dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam lokakarya, pelatihan, kunjungan studi, dll. yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kapasitas.



Memastikan pertimbangan dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam lokakarya, pelatihan, kunjungan studi, dll. yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kapasitas.



Memberikan pertimbangan dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi pelatih.



Memberikan pertimbangan dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi pelatih.



Pertimbangkan untuk memasukkan pelatihan dalam pengarusutamaan gender dengan



Pertimbangkan untuk memasukkan pelatihan dalam pengarusutamaan gender dengan

Kegiatan Jenis D 

Dampak kelembagaan dan keterlibatan dan dampak masyarakat yang ekstensif atau kompleks

Misalnya: pemberian layanan pemerintah dan utilitas secara langsung kepada masyarakat konsultasi masyarakat yang ekstensif dan survei, misalnya untuk EIA pengembangan kapasitas masyarakat semua bentuk partisipasi masyarakat yang ekstensif lainnya 

Penyusunan Desain Kegiatan: Jika studi pelingkupan atau studi serupa, seperti EIA diotorisasi, masukkan dan lengkapi dengan analisis gender untuk mengidentifikasi peran perempuan dan laki-laki di semua kelompok sosial yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut; perhatian dan prioritas mereka yang berbeda; kelompok perempuan dan laki-laki yang berpotensi sangat tertinggal; hambatan untuk partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam pengambilan keputusan; dan membuat rekomendasi untuk desain guna meminimalkan atau memitigasi dampak negatif, menyelesaikan setiap hambatan dan memaksimalkan partisipasi dan manfaat baik untuk perempuan dan laki-laki.



Desain Kegiatan: Apabila tidak dilakukan analisis

Kegiatan Jenis A

Kegiatan Jenis B

tanggapan sebagaimana mestinya.

Kegiatan Jenis C

menggunakan pendekatan jalur analisis gender Pemerintah Indonesia pada saat memperkuat kapasitas kelembagaan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atau kegiatan pengumpulan data.







Memastikan agar perempuan memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk menjadi bagian dari komite atau kelompok pengambil keputusan lainnya yang dibentuk sebagai bagian dari kegiatan dan agar perempuan dipertimbangkan untuk menduduki posisi kepemimpinan seperti ketua. Mendorong lembaga-lembaga agar memberikan pertimbangan yang setara kepada perempuan dan laki-laki dalam perekrutan staf untuk struktur yang baru dibentuk IndII. Mengidentifikasi di mana Anda dapat mendorong perempuan agar ikut serta dalam apa yang dianggap sebagai peran non-tradisional dan bertindak sebagai model peran untuk perempuan lain.



Memastikan setiap survei kuantitatif atau kualitatif dirancang untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, kebutuhan dan opini perempuan dan laki-laki.



Mengharuskan agar semua data yang dikumpulkan, misalnya tentang para peserta pelatihan, dipilah menurut jenis kelamin.



Mengharuskan agar indikator kegiatan dibuat sensitif gender.



Mengidentifikasi bagaimana caranya agar organisasi mitra dapat lebih menyadari tujuan kesetaraan gender IndII dan lebih bersedia menerima saran tentang aksi yang tanggap gender.

Kegiatan Jenis D

menggunakan pendekatan jalur analisis gender Pemerintah Indonesia di mana hal ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atau kegiatan pengumpulan data. 

Memastikan agar perempuan memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk menjadi bagian dari komite atau kelompok pengambil keputusan lainnya yang dibentuk sebagai bagian dari kegiatan dan agar perempuan dipertimbangkan untuk menduduki posisi kepemimpinan seperti ketua.



Mendorong lembaga-lembaga agar memberikan pertimbangan yang setara kepada perempuan dan laki-laki dalam perekrutan staf untuk struktur yang baru dibentuk IndII.





Mengidentifikasi di mana Anda dapat mendorong perempuan agar ikut serta dalam apa yang dianggap sebagai peran non-tradisional dan bertindak sebagai model peran untuk perempuan lain. Apabila pengembangan kapasitas di lingkungan suatu lembaga mencakup pelatihan dalam perencanaan partisipatif, layanan pelanggan atau interface lainnya dengan masyarakat, pastikan bahwa gender dan perbedaan sosial lainnya dalam interface tersebut dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam pelatihan.

gender sebelum perancangan, masukkan dan lengkapi dengan analisis gender untuk mengidentifikasi peran perempuan dan laki-laki di semua kelompok sosial yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut; perhatian dan prioritas mereka yang berbeda; kelompok perempuan dan laki-laki yang berpotensi sangat tertinggal; hambatan untuk partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam pengambilan keputusan; dan membuat rekomendasi untuk desain guna meminimalkan atau memitigasi dampak negatif, menyelesaikan setiap hambatan dan memaksimalkan partisipasi dan manfaat baik untuk perempuan dan laki-laki. 

Pelaksanaan kegiatan: Sediakan spesialis gender untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa isu-isu gender yang berkembang dalam pelaksanaan dapat diatasi.

 Mengidentifikasi bagaimana caranya agar organisasi mitra dapat lebih menyadari tujuan kesetaraan gender IndII dan lebih bersedia menerima saran tentang aksi yang tanggap gender. 

Memasukkan pengarusutamaan gender dengan menggunakan pendekatan jalur analisis gender Pemerintah Indonesia di mana hal ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atau kegiatan pengumpulan data.



Mengharuskan analisis potensi dampak gender dari reformasi kebijakan, peraturan atau prosedural yang diusulkan dalam masyarakat untuk menginformasikan bagaimana reformasi tersebut dipertajam dan mengurangi setiap dampak negatif terhadap gender.



Memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dari semua strata sosial-ekonomi dan kelompok rentan masyarakat dimasukkan dalam kegiatan, misalnya penduduk miskin, penyandang disabilitas, kelompok etnis minor, kepala keluarga perempuan.



Memastikan agar perempuan dan laki-laki, termasuk yang berasal dari rumah tangga yang sama dan dari semua strata sosial-ekonomi dan kelompok rentan memperoleh kesempatan yang



Memastikan agar perempuan dan laki-laki, termasuk yang berasal dari rumah tangga yang sama memperoleh kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam semua sosialisasi dan konsultasi.

Kegiatan Jenis A

Kegiatan Jenis B

Kegiatan Jenis C



Kegiatan Jenis D

sama untuk ikut serta dalam semua sosialisasi dan konsultasi.



Memastikan setiap survei kuantitatif atau kualitatif di tingkat lembaga atau masyarakat dirancang untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, kebutuhan dan opini perempuan dan laki-laki.

Memastikan agar perempuan diberi kesempatan yang sama untuk mengekspresikan perhatian, kebutuhan dan prioritas mereka dalam rapat-rapat publik.



Apabila perempuan enggan mengekspresikan opini mereka dalam rapat bersama dengan lakilaki, membuka peluang untuk kelompok diskusi dalam rapat di mana perempuan dapat membahas dan kemudian menyajikan posisi mereka atau memberi mereka kesempatan untuk bertemu dan membahas gagasan mereka terlebih dahulu dan memilih perempuan yang dapat menjadi juru bicara kelompok tersebut dalam rapat-rapat utama.



Berkonsultasi dengan organisasi perempuan dan bagian Pemberdayaan Perempuan dalam Pemerintah.



Memastikan agar perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam komite yang dibentuk sebagai bagian dari kegiatan, termasuk sebagai anggota komite eksekutif.



Memastikan agar perempuan dan laki-laki dimasukkan dalam semua kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas, termasuk mendorong perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang bersifat non-tradisional dan menjadi model peran.



Memastikan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap pekerjaan berbayar yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan.



Memastikan agar survei kuantitatif dan kualitatif dirancang untuk mengumpulkan data tentang pengalaman, kebutuhan dan opini perempuan dan laki-laki dan agar survei tersebut mengumpulkan data dari perempuan dan laki-laki.



Mengharuskan agar semua data yang dikumpulkan tentang lembaga dan masyarakat dipilah menurut jenis kelamin.




Kegiatan Jenis A

Kegiatan Jenis B

Kegiatan Jenis C

Kegiatan Jenis D 

Mengharuskan agar semua data yang dikumpulkan dipilah menurut jenis kelamin.




pemantauan

LAMPIRAN 2:

DAFTAR PERIKSA TANGGAP GENDER

Pengumpulan data dan pelaporan  Apakah semua data yang dikumpulkan tentang partisipasi, distribusi sumber daya atau manfaat atau dampak lain kegiatan akan dipilah menurut jenis kelamin?  Apakah Anda bertanggung jawab untuk menganalisis dan melaporkan perbedaan gender yang terungkap dari data tersebut? Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab? Apakah mereka mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas tugas ini? Apakah Anda perlu meminta mereka melakukannya? Bagaimana hasilnya akan dilaporkan?  Apakah contoh-contoh tentang peningkatan kesetaraan gender dalam output, hasil atau kegiatan telah diidentifikasi dan dilaporkan?  Apakah berbagai upaya telah diambil untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam kegiatan yang dilaporkan oleh konsultan pelaksana? Kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat lembaga atau masyarakat  Apakah Anda telah meminta agar perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang setara untuk pemilihan dan keterlibatan dalam kegiatan pengembangan kapasitas, bahkan dalam bidang yang tidak bersifat tradisional untuk salah satu dari mereka?  Apabila pemilihan peserta tidak dilakukan oleh IndII, apakah Anda telah melakukan upaya untuk mendorong mereka yang melakukan pemilihan agar memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki untuk turut dilibatkan? Apakah mereka memahami manfaat dari tercapainya potensi perempuan dan laki-laki?  Apakah perempuan akan menerima pertimbangan yang setara dengan laki-laki untuk menjadi pelatih?  Apakah perempuan akan menerima kesempatan yang setara untuk menjadi pemimpin?  Apabila kegiatan pengembangan kapasitas diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan suatu lembaga, apakah Anda telah mempertimbangkan untuk memasukkan pengarusutamaan gender atau pelatihan penganggaran gender dengan aplikasi praktis? Sosialisasi atau diseminasi informasi kepada berbagai lembaga atau masyarakat  Apakah Anda telah meminta agar sosialisasi atau diseminasi informasi dilakukan dengan cara yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki?  Apakah materi komunikasi seperti poster atau leaflet telah diuji baik dengan perempuan maupun laki-laki?  Apakah Anda telah memastikan bahwa sosialisasi dan diseminasi informasi tidak akan memperkuat stereotype perempuan dan laki-laki, misalnya perempuan sebagai pribadi pendiam, penurut atau bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga dan laki-laki sebagai pribadi yang dominan, agresif atau pembuat keputusan utama? Rapat-rapat dalam masyarakat  Apakah Anda telah memastikan agar perempuan dan laki-laki dari semua strata sosial-ekonomi dan kelompok rentan akan diundang untuk menghadiri rapat-rapat dan bahwa perempuan akan dapat mengekspresikan opini mereka secara bebas? Bagaimana? Rekrutmen dan jabatan berbayar  Apakah perempuan dan laki-laki akan diberi kesempatan yang setara untuk dipertimbangkan dalam setiap rekrutmen?  Apabila rekrutmen tidak dilakukan oleh IndII, apakah Anda telah mendorong mereka yang melakukan rekrutmen tersebut untuk memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki?  Apakah Anda telah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki, penduduk miskin dan kelompok rentan akan menerima kesempatan yang setara untuk menduduki jabatan dengan menerima pembayaran termasuk honorarium? Apakah Anda telah memastikan bahwa perempuan tidak diharapkan melakukan pekerjaan suka rela sementara laki-laki memperoleh kedudukan dengan menerima pembayaran? Reformasi kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme, dll.  Apabila terdapat kemungkinan dampak terhadap masyarakat, apakah analisis tentang kemungkinan dampak diferensial terhadap perempuan dan laki-laki atau penduduk miskin dan rentan telah dilakukan?  Apabila terdapat kemungkinan dampak negatif terhadap perempuan atau laki-laki atau kelompok rentan, upaya apa yang telah dilakukan dalam reformasi untuk meminimalkan hal tersebut? Pemantauan dan evaluasi  Apakah indikator pemantauan dan evaluasi sensitif terhadap isu gender, yaitu apakah indikator membedakan antara partisipasi, manfaat dan dampak terhadap perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan?  Di mana Anda dapat mengintegrasikan hasil pemantauan dan evaluasi tentang isu gender ke dalam laporan Anda?  Apakah Anda telah menemukan dan melaporkan contoh-contoh praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik tentang gender dalam kegiatan?  Apabila donor/lembaga multilateral lain mempunyai strategi gender dan rencana aksi, apakah IndII memantaunya? Seberapa baik strategi gender/rencana aksi tersebut dilaksanakan? Apakah kelemahan dalam pelaksanaannya? Apa yang perlu diperbaiki? Bagaimana caranya?

Kontraktor dan konsultan  Seberapa baik kontraktor dan konsultan Anda mengintegrasikan isu gender ke dalam pekerjaan mereka dan menangani kelompok rentan lainnya seperti penduduk miskin, penyandang disabilitas dan penduduk usia lanjut?  Di mana para kontraktor dan konsultan memerlukan bantuan? Bagaimana hal ini diorganisir? Lembaga mitra  Bagaimana Anda mempromosikan tujuan kesetaraan gender IndII kepada para mitra? Bagaimana Anda mendorong mereka untuk lebih tanggap terhadap isu gender?

Bagaimana reaksi mereka?

LAMPIRAN 3:

MODEL LOGIKA UNTUK PROGRAM GENDER

Gambar 4: Model Logika untuk program gender Situasi: Strategi gender merupakan panduan untuk meningkatkan daya tanggap IndII terhadap isu gender di tingkat program dan kegiatan. Strategi ini berisi tujuan dengan maksud meningkatkan kesetaraan gender dalam kegiatan IndII dan saransaran aksi untuk mencapai tujuan. Strategi ini juga memberikan alat penyaringan kegiatan gender dan daftar periksa gender. Strategi gender IndII Tahap I dikembangkan pada tahun 2008 dan selanjutnya direvisi dalam Tahap II. Model logika ini merupakan bagian dari revisi dalam pemantauan dan pelaksanaan Strategi dan Rencana Gender. Input Deputi Direktur, Direktur Teknis, Staff Pelaksana Program, Penasihat teknis (nasional penuh waktu, internasional paruh waktu) Ruang kantor program IndII Dukungan pendanaan dari program inti IndII

Output Dihasilkan Strategi gender dikaji dan direvisi # Desain kegiatan tanggap gender dikembangkan menurut kategori # Konsultan pelaksana dan pengawas menerima pengarahan/panduan dalam mengintegrasikan gender Konsultan pelaksana yang dipilih memiliki kemampuan dan kesediaan # laporan studi kasus tentang pemantauan dan evaluasi # kegiatan di tingkat lembaga dan masyarakat dari perspektif gender # kegiatan terfokus gender (untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk mengarusutamakan gender dan memberdayakan perempuan di tingkat masyarakat) Advokasi melalui diskusi, rapat, dll., dengan pemerintah pusat dan daerah, IndII, masyarakat # Pelatihan personel IndII dan konsultan pelaksana dalam pelaksanaan strategi, pemanfaatan alat penyaring, dll. Diskusi/rapat/mentoring dengan tim/konsultan komunikasi. Materi komunikasi dikaji dengan rekomendasi. Evaluasi tahunan tentang aplikasi strategi gender.

Hasil – Dampak (Perubahan) Partisipasi Spesialis gender Internasional Spesialis gender Nasional Personel IndII Konsultan pelaksana Konsultan pengawas Pejabat pemerintah (MOT, PW, MOWECP) Pemda BUMD Perempuan dan laki-laki anggota masyarakat

Pendek % desain menunjukkan bukti aplikasi alat penyaring gender (yaitu kategori yang ditentukan) Langkah-langkah tanggap gender diintegrasikan ke dalam desain kegiatan # Kegiatan persiapan kegiatan seperti studi pelingkupan menggunakan alat penyaring gender untuk rekomendasinya Data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah menurut jenis kelamin dikumpulkan melalui survei baseline dan lanjutan Data yang dipilah menurut jenis kelamin dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender dan membantu perencanaan Konsultan pelaksana melakukan upaya untuk melaksanakan langkah-langkah kesetaraan gender dalam kegiatan mereka Mitra pemerintah di tingkat nasional telah meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk mengintegrasikan gender sebagai akibat kegiatan berfokus gender dan lainnya Meningkatnya pemahaman tentang isu gender di tim komunikasi IndII dan konsultan komunikasi

Menengah Kualitas desain kegiatan meningkat dengan langkahlangkah mengatasi isu gender dan indikator sensitif gender Meningkatnya kapasitas mitra pemerintah di tingkat nasional untuk mengarusutamakan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan mereka sebagai akibat kegiatan berfokus gender dan lainnya Komunikasi IndII kepada audiens yang lebih luas untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberikan berbagai contoh bagaimana IndII mengatasi isu kesetaraan gender dalam kegiatannya

Panjang Pelaksanaan kegiatan IndII meningkatkan kesetaraan gender di tingkat masyarakat dalam hal: partisipasi akses kepemimpinan pengambilan keputusan pengendalian sumber daya manfaat Pelaksanaan kegiatan IndII membuat pemerintah secara rutin mengintegrasikan langkah-langkah kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan M&E dari kebijakan peraturan program kegiatan sumber daya manusia -

Asumsi Anggaran memadai

Faktor-Faktor Eksternal Perubahan kebijakan dan prioritas terkait arti penting pencapaian kesetaraan gender dalam DFAT

Input spesialis gender internasional yang memadai khususnya pada waktu-waktu yang penting untuk kegiatan dengan implikasi gender yang penting

Perubahan kebijakan, peraturan dan prioritas terkait kesetaraan gender dalam Pemerintah Indonesia

Spesialis gender nasional terlibat dalam penilaian desain kegiatan

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan

Kesediaan dan minat dari personel IndII di semua tingkat untuk menerapkan alat penyaringan gender dan meningkatkan kesetaraan gender di seluruh kegiatan mereka

Kebijakan gender pemangku kepentingan/donor lainnya terkait dengan kegiatan yang mereka laksanakan dengan dukungan IndII (misalnya PAMSIMAS di bawah WB; CBO Piped Water).

Mitra kerja Pemerintah Indonesia bersedia untuk bekerja sama meningkatkan kesetaraan gender dalam melaksanakan kegiatan IndII

LAMPIRAN 4:

ISTILAH DAN DEFINISI TERKAIT GENDER

Gambar 5: Istilah dan definisi terkait gender Gender

Gender mengidentifikasi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada peran, atribut, nilai-nilai dan kesempatan yang secara sosial dibangun dan berkaitan dengan keberadaan laki-laki atau perempuan. Hal ini dapat berbeda antara, dan dalam, budaya dan dari waktu ke waktu karena faktor sosial, agama, ekonomi dan sejarah. Konstruksi sosial seorang perempuan, laki-laki, anak perempuan atau anak laki-laki menentukan bagaimana anggapan terhadap mereka, apa yang diharapkan dari mereka, apa yang diperbolehkan dan bagaimana mereka dihargai dalam konteks tertentu. Ketidaksetaraan muncul karena harapan sosial yang berbeda dan nilai-nilai bagi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, membentuk peran dan tanggung jawab mereka, akses dan kontrol terhadap sumber daya, dan kekuatan pengambilan keputusan. Fokus terhadap gender bukan hanya terkait dengan perempuan yang mengakui kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam konteks relasi kekuasaan di antara mereka.

Hubungan Gender

Relasi gender berkaitan dengan hubungan ekonomi, sosial dan kekuasaan antara pria dan wanita. Relasi gender menciptakan dan mereproduksi perbedaan sistemik antara posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender berkaitan dengan hak yang setara, tanggung jawab dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki sama tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatan mereka tidak bergantung pada apakah mereka laki-laki atau perempuan dan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas mereka dianggap setara. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hak asasi manusia. kesetaraan gender dari suatu proyek atau kegiatan dapat dinilai dengan menganalisis tingkat perbedaan partisipasi perempuan dan lakilaki dalam kegiatan, pengambilan keputusan, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat berwujud dan tidak berwujud yang mereka terima.

Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan perempuan berarti bahwa perempuan dan anak perempuan dapat memperoleh keterampilan, kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang kehidupan mereka akibat transformasi dalam relasi gender. Buta Gender

Kegagalan untuk mengakui bahwa gender merupakan penentu penting dari hasil-hasil sosial yang berdampak pada proyek dan kebijakan. Menjadi buta gender berarti bahwa kebijakan, perencanaan, program atau proyek mengasumsikan bahwa perempuan dan laki-laki akan memperoleh manfaat yang setara dan mengabaikan relasi gender yang tidak setara yang menyebabkan perbedaan kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki, partisipasi dan manfaat yang mereka terima.

Peka/ tanggap Gender

Meliputi kemampuan untuk mengakui dan menyoroti perbedaan gender yang ada, isu-isu dan ketidaksetaraan dan memasukkannya ke dalam strategi dan aksi. Kebijakan, perencanaan, program, proyek, kegiatan bersifat tanggap gender apabila mengakui baik perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari pembangunan; mengatasi fakta bahwa relasi gender membuat keterlibatan perempuan berbeda dan seringkali tidak setara; dan mengenali perbedaan kebutuhan, kepentingan dan prioritas dari perempuan dan laki-laki dan bahwa kadang-kadang kebutuhan, kepentingan dan prioritas tersebut saling bertentangan.

Analisis Gender

Analisis gender adalah metodologi untuk mengumpulkan dan memproses informasi tentang gender. Analisis ini menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan pemahaman tentang konstruksi sosial peran gender, bagaimana laki-laki dan perempuan dibagi dan dihargai. Analisis gender mengeksplorasi hubungan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan dampak kebijakan, program, proyek atau kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Analisis ini dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: Siapa melakukan apa? Mengapa? Siapa memiliki apa? Mengapa? Siapa yang memutuskan? Mengapa? Siapa yang memperoleh manfaat? Mengapa? Siapa yang mengalami kerugian? Mengapa? Analisis gender menunjukkan cara untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam suatu kegiatan.

Data yang dipilah menurut Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, anak jenis kelamin perempuan dan anak laki-laki. Data tersebut mungkin merupakan data kuantitatif seperti jumlah perempuan dan jumlah laki-laki yang berpartisipasi atau memperoleh manfaat dari suatu proyek; atau jumlah sumber daya, seperti jumlah total hibah skala kecil yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Data ini juga dapat bersifat kualitatif seperti persepsi dan opini perempuan dan persepsi dan pendapat lakilaki tentang suatu kegiatan yang diusulkan. Indikator sensitif Gender

Indikator sensitif gender adalah ukuran kinerja yang membedakan antara pengalaman perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Indikator ini mengandalkan pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator sensitif gender dapat menunjukkan perubahan positif dan negatif dalam relasi gender dan kesetaraan gender apabila diterapkan dari waktu ke waktu.

Pemberdayaan

Menguraikan proses dan hasil dari manusia – perempuan dan laki-laki – yang menguasai kehidupannya: mengatur agendanya sendiri, memperoleh keterampilan (atau memiliki keterampilan dan pengetahuan sendiri yang diakui), meningkatkan rasa percaya diri, memecahkan masalah dan mengembangkan kemandirian. Pemberdayaan berimplikasi pada perluasan kemampuan perempuan untuk membuat pilihan hidup yang strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya ditolak untuk mereka.

Diadaptasi dari DFAT 2015; March, Smyth dan Mulhopadhyay 1999

LAMPIRAN 5:

BANTUAN AUSTRALIA UNTUK KESETARAAN GENDER

Ketidaksetaraan gender tetap berlangsung di wilayah kami, merusak pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan, pembangunan dan stabilitas. Kekerasan terhadap perempuan merusak tatanan sosial negara dan menghambat perempuan mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi. Perempuan yang berpendidikan lebih baik, memiliki lebih sedikit anak yang lebih sehat dan lebih terdidik, yang akan mengurangi beban ketergantungan dan meningkatkan tabungan di negara-negara berkembang. Pemberian akses kepada para petani perempuan terhadap sumber daya dapat mengurangi kelaparan yang diderita oleh tambahan 150 juta penduduk. Dalam situasi konflik, perempuan seringkali berperan penting dalam memfasilitasi gencatan senjata dan membantu terwujudnya perdamaian yang lebih abadi. Pemerintah Australia memiliki komitmen yang teguh dan berlanjut untuk berada di garis depan upaya mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, khususnya di wilayah Asia Pasifik. Peran Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Perempuan (tautan), sebagai advokat internasional utama bagi kesetaraan gender merupakan bagian integral dari agenda ini. Gender equality and women‟s empowerment strategy menetapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari semua pekerjaan di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Hal ini akan mendukung kebijakan luar negeri Australia dengan memperkuat kemampuan kami melakukan dialog kebijakan di wilayah Indo Pasifik dan secara global serta memajukan reputasi internasional kami sebagai pemimpin global terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Strategi ini menetapkan tiga prioritas yang akan memandu kegiatan kita terkait kesetaraan gender: 

Meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pencapaian perdamaian;



Memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan;



Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;

Pelaksanaan strategi gender ini didukung oleh empat komitmen, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan akan:    

Mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan luar negeri Australia; Mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam investasi perdagangan dan diplomasi ekonomi; Berinvestasi dalam kesetaraan gender melalui program pembangunan Australia; Berkomitmen untuk memajukan kesetaraan gender dalam kebijakan dan praktik korporat dan sumber daya manusia kami.

Australia telah menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai satu dari enam bidang prioritas investasi dalam program bantuan kami. Bukti tersebut jelas – kesetaraan gender merupakan hal penting dalam pembangunan. Australia berinvestasi dalam program yang ditargetkan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di mana terdapat tantangan yang kuat dan kemajuan terhadap kesetaraan gender berjalan dengan lamban. Selain itu, semua investasi bantuan, apa pun tujuannya, diharuskan untuk mengatasi isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara efektif dengan target program bantuan yang memerlukan lebih dari 80 persen investasi agar dapat terlaksana secara efektif. Mengapa kami memberikan bantuan Kesetaraan gender merupakan fokus dalam pembangunan perekonomian dan manusia dan hak yang penting. Kesetaraan gender mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan. Walaupun berbagai manfaat telah diperoleh, ketidaksetaraan gender masih tetap menyolok mengingat: 

dua per tiga dari 774 juta penduduk di dunia yang tidak memiliki keterampilan aksara dasar adalah perempuan – angka ini tidak berubah selama 20 tahun terakhir dan mencakup sebagian besar wilayah.



secara global, perempuan menduduki rata-rata 22,5 persen kursi parlemen dan di negara-negara Kepulauan Pasifik perempuan menduduki rata-rata lima persen kursi parlemen nasional.



setiap hari, kurang lebih 800 perempuan meninggal dunia oleh sebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan melahirkan – 99 persen dari semua kematian ibu terjadi di negara-negara berkembang.



di setiap wilayah, perempuan melaksanakan mayoritas pekerjaan pengurusan tanpa bayaran dan hanya dibayar sebesar 25-50 persen dari total jam kerja mereka.



secara global, satu dari tiga perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dengan angka dua dari tiga di beberapa negara Pasifik.

Program bantuan Australia bertujuan meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di negara-negara mitra. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan perempuan dan anak perempuan memberikan hasil tertinggi dari semua investasi pembangunan, termasuk berkurangnya angka kematian ibu, pendidikan yang lebih baik dan anak-anak yang lebih sehat dan meningkatnya penghasilan rumah tangga.12

12

http://dfat.gov.au/aid/topics/investment-priorities/gender-equality-empowering-women-girls/gender-equality/Pages/australias-assistancefor-gender-equality.aspx

LAMPIRAN 6:

DATA STATISTIK PILIHAN TERKAIT GENDER – INDONESIA 73.8

Angka kemiskinan nasional

10.96% (2014)

7%–8% (RPJMN) (2019)

Indeks Pembangunan Gender Persentase kepala keluarga perempuan yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar

69.6 Hanya 52% dari kepala keluarga perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar (TNP2K, 2013) 34.5% (IDHS 2012)

Naik (2019) TBD (2019)

BPS - SUSENAS BPS - SUSENAS,

Turun(2019)

IDHS

17.3% (2014)

TBD (2019)

Pusat Studi Politik

297,760 kasus dari kekerasan terhadap perempuan yang dicatat (Komnas Perempuan, 2013)

100% (2019)

25%

Turun (2020)

Laporan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dan MOWECP SUSENAS

2,011 penduduk miskin pencari keadilan termasuk 524 perempuan dan 1,487 laki-laki (2014)

40,000 penduduk miskin pencari keadilan (2019)

Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dan MOWECP

Persentase semua perempuan berusia antara 15–49 yang setuju bahwa seorang suami dibenarkan menyerang atau memukul istrinya untuk alasan tertentu Persentase perempuan dalam parlemen nasional Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dilaporkan untuk tindak lanjut dari P2TP2A dan dinas terkait lainnya Persentase perempuan yang pernah menikah yang berusia antara 20–24 yang menikah di bawah usia 18 Jumlah penduduk miskin pencari keadilan yang mengakses layanan bantuan hukum yang didanai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Baseline

13

Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Target 76.3 (2019)

Alat Verifikasi BPS - SUSENAS analisis lebih lanjut BPS-Data Statistik Indonesia

Tingkat pemilahan Menurut provinsi Menurut provinsi, kota/desa, kepala keluarga perempuan dan kelompok usia (anak-anak) Menurut provinsi Menurut provinsi

Menurut kota/desa dan kuintil kesejahteraan

Menurut kota/desa dan kuintil kesejahteraan Menurut jenis kelamin

SUMBER: BPS, UNDPF

13

Target RPJMN mengacu pada dokumen„Matriks Pembangunan Sektoral‟ dan „Matriks Kelembagaan Kementerian.‟

Strategi dan Rencana Gender

Recommend Documents