RENCANA STRATEGI TAHUN

RENCANA STRATEGI TAHUN 2011 – 2015

VISI “ TERWUJUDNYA BANTUL YANG INFORMATIF MELALUI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI BERBASIS TEKNOLOGI, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN DAN RAMAH LINGKUNGAN”

KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi

kesempatan dan kewenangan yang lebih

luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Untuk

mewujudkan

sebagaimana

diatas,

maka

diperlukan rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamatkan oleh Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul sebagai salah satu instansi penyelenggara pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan

setiap

instansi pemerintah sebagai

unsur

penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Rencana strategis (renstra) yang disusun oleh Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul, dalam penyusunannya memerlukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting 1

dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness),peluang (opportunities), dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungan potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kendala yang mungkin ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dokumen renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan memacu pada visi, misi Bupati Bantul, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergi dengan pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

B. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul, adalah : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul. 2. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Pengolahan Data Telematika dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. 3. Memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun kedepan. 4. Memberi acuan dalam menyusun rencana kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 s/d tahun 2015.

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensip dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2

C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis, Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul adalah : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Pemerintahan

antara

tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul;

3

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul.

D. Hubungan Renstra Kpdt Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Hubungan dokumen Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah bahwa Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 -2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program lima tahun kedepan.

E. Sistematika Penulisan Rencana Strategi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten BantulTahun 2010 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB

II

TUGAS

DAN

FUNGSI

KANTOR

PENGOLAHAN

DATA

TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL A. Struktur Organisasi B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Kepegawaian dan Potensi Sumber Daya Lain BAB III

GAMBARAN UMUM A. Kondisi Umum B. Capaian Program Dan Kegiatan Kantor Pengolahan Data Telematika C. Permasalahan, Kelemahan, Kekuatan, Peluang, Tantangan dan Alternatif Strategi

BAB IV

VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi dan Kebijakan 4

BAB

V PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

5

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL

A. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17

Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pasal 26, susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul terdiri, dari : a. Kepala Kantor b. Sub Bag Tata Usaha c. Seksi Pengelolaan Data d. Seksi Aplikasi Telematika e. Seksi Sarana dan Prasarana; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Kedudukan, Tugas Pokok , Rincian Tugas, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas, Pasal 27 maka kedudukan Kantor Pengelolaan Data Telematika merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul diatur sebagai berikut: a. Kepala Kantor mempunyai tugas : 1. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, 6

humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, serta monitoring dan pelaporan; d. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan; e. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; f. Menyimpan,

memelihara,

mengelola dan mendistribusikan

barang

kebutuhan dinas; g. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian

kebutuhan

rumah tangga; h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan asset;

j.

Mengusulkan penghapusan barang milik daerah;

k. Memelihara kendaraan dinas; l.

Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf;

m. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; n. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undamgan yang berlaku; q. Mengkooordinasikan penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD; r. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA; s. Mengkooordinasikan

penyusunan

bahan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( LPPD ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ( LAKIP ), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ); t. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; u. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

7

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan w. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

c. Seksi Pengelolaan Data Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 Kabupaten Bantul, mempunyai Tugas Pokok yaitu : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen telematika; d. Melaksanakn verifikasi dokumen telematika; e. Mengelola manajemen database dan perawatan dokumen telematika; f. Melaksanakan kegiatan di bidang perekaman, pengendalian, penyusunan, pengklarifikasian dan pemeliharaan data hasil rekaman; g. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pemeliharaan data dan informasi hasil pengolahan sistem telematika; h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

d. Seksi Aplikasi Telematika Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 Kabupaten Bantul,

mempunyai Tugas Pokok yaitu :

a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang – undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan aplikasi dokumen telematika;

8

d. Mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem telematika baik yang dilakukan pemerintah daerah, orang,badan usaha dan /atau masyarakat; e. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan e-government meliputi pembuatan aplikasi dasar, aplikasi layanan public, layanan pemerintahan dan tata laksana e-government; f. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi, perangkat lunak dan konten. g. Pemberdayaan sistem telematika. h. Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan standarisasi dan audit aplikasi sistem telematika; i.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

e. Seksi Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 Kabupaten Bantul,


a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sistem telematika; d. Menyiapkan, menyajikan, mengendalikan pelayanan sarana dan prasarana sistem telematika; e. Menyiapkan, menyajikan, pelayanan dan pengendalian data Telematika pemerintah daerah; f. Melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan dan perawatan perangkat keras; g. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya yang berkaitan dengan teknologi informasi;

9

h. Mengembangkan dan melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jaringan telematika. i.

Melaksanakan kerjasama teknis dengan lembaga dan instansi lain yang berhubungan dengan sistem telematika;

j.

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 Kabupaten Bantul,


a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah – langkah yang diambil sesuai bidangnya; e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2007 pasal 8 maka fungsi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis teknologi informasi; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum teknologi informasi; 3. pembinaan dan pengendalian teknologi informasi; 4. melaksanakan ketatausahaan kantor; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10

C. Struktur Kepegawaian dan Potensi sumber daya lain Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul

sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka mulai dengan bulan Desember 2008 sebagai berikut :

Tabel II.1. : Komposisi Pegawai KPDT Kabupaten Bantul Berdasarkan Jabatan. No

Nama

Jabatan

Pendidikan

Ket

1.

Drh. St. Sri Budoyo

Kepala

S2

2.

Tumidah

Ka Subbag TU

SLTA

3.

Drs. Petrus C Fernandez

Kasi Pengelolaan Data

S1

4.

Kawuniningrum, ST, M.Cs

Kasi Aplikasi Telematika

S2

5.

Achmedina Meratu S. S.Kom, M.Eng

Kasi Sarana dan Prasarana

S2

6.

Drs. Sarjono

Staf

S1

7.

Sihdalono, SH

Staf

S1

8.

Rusjilah, S.AP

Staf

S1

9.

Sri Mulyani,SE

Staf

S1

10.

Sudiarto, S.Si

Staf

S1

11.

Paulus Kunto Wibowo, ST

Staf

S1

12.

Ardimanto, S. Kom

Staf

S1

13.

Yan Arif Purwanto

Staf

SLTA

14.

Sudiman

Staf

SLTP

15

Zain Arrifai ,ST

Staf

S1

CPNS

16.

Dwi Trisnawati, SE

Staf

S1

CPNS

17.

Nuraini Dwi Utami, S. Kom

Staf

S1

CPNS

18.

Aris Setyaningsih, A.Md

Staf

D111

CPNS

19.

Fiyan Danuwijaya, A.Md

Staf

D111

CPNS

20.

Muh. Nur Dias, A.Md

Staf

D111

CPNS

Sumber : KPDT,2011

Susunan/komposisi Pegawai yang dimiliki Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat tabel II.2 berikut ini :

11

Tabel II.2. : Komposisi Pegawai KPDT Kabupaten Bantul Berdasarkan Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan

No.

Jumlah

1.

Golongan IV

2 orang

2.

Golongan III

9 orang

3.

Golongan II

3 orang

4.

CPNS

6 orang Jumlah

20 orang

Sumber : KPDT,2011

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 3 orang ( 15 %), golongan III sebanyak 9 orang (45 %), dan golongan IV sebanyak 2 orang (10%) dan CPNS sebanyak 6 orang (30 %). Tabel II.3. : Komposisi Pegawai Kantor Pengolahan Data Telematika Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

Pasca Sarjana /S.2

3 orang

2.

Sarjana/S.1

11 orang

3.

Sarjana Muda/Diploma III

3 orang

4.

SLTA

3 orang

5.

SLTP

1 orang

Jumlah

Keterangan

20 orang

Sumber : KPDT,2011

Data pada tabel diatas, menunjukan bahwa tingkat pendidikan pegawai KPDT didominasi dengan tingkat pendidikan Sarjana 11 orang (55%), SLTA sebanyak 3 orang (15%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 3 orang (15%), dan Pasca Sarjana 3 orang (15%). SLTP sebanyak 1 orang ( 5 %). Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nucleus organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Kantor Pengolahan Data Telematika mencapai tujuannya. Tujuan Kantor Pengolahan Data Telematika hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal

dan

profesional.

Demikian

penting

dan

strategisnya

peran

pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Kantor Pengolahan Data Telematika. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi ancaman yang 12

serius bagi Kantor Pengolahan Data Telematika, karena bisa menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefesiensi. Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengolahan Data Telematika, sarana dan prasarana tersebut meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

13

BAB III

GAMBARAN UMUM A. Kondisi Umum Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat mampu melahirkan suatu revolusi teknologi baru. Dianggap sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serba-guna (general purpose technology) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teknologi informasi merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya internetworking yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui internetworking tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi mampu berada di garda depan dalam pertempuran kompetisi, mendahului aset-aset yang lain. Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk. Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam pemerintahan. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknikal saja, yang terbentuk dari

14

elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku. Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global. Dalam memenangkan persaingan yang makin mengglobal, pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai pengetahuan (knowledge) secara tepat, akan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan produk lokal yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh putra daerah. Penciptaan produkproduk, baik berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat, dapat menghasilkan suatu sistem ekonomi pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keunggulan ekonomi lokal untuk memasuki pasar dunia di bidang komunikasi dan informatika. Dalam tataran ini berfungsi sebagai eksekutor dan juga regulator yang mendorong penyelenggara untuk menggunakan produk lokal. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti : keindahan alam , iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas daerah tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi semacam Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana informasi yang merupakan hasil olahan data dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu backbone ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan modal dasar bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, atau dikenal sebagai Knowledge Base Society. Seluruh capaian/produk budaya masyarakat baik yang berupa produkproduk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk pengembangan budaya tradisional dan keunggulan lokal, produk-produk hasil pengembangan sumber daya alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan. Suatu upaya untuk 15

mendorong masyarakat bantul menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan bantul menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Pentingnya informasi bagi setiap warga masyarakat telah dipahami oleh negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, maka infrastruktur komunikasi dan informatika mutlak harus dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan. Di masa depan, informasi tidak lagi menjadi domain Pemerintahan Daerah, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi. Hak Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul 2011-2015, Seluruh masyarakat, pelaku bisnis dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang sama dan mewujudkan kebersamaan nasib, dan dorongan untuk mewujudkan hak untuk berperan serta dalam memajukan masyarakatnya secara keseluruhan.

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul sangat membutuhkan teknologi informasi sebagai salah satu sarana yang sangat vital. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik mungkin dengan pelayanan prima antara lain melalui media internet dan kemudahan memperoleh perijinan. Disini peran Kantor Pengolahan Data Telematika ( KPDT ) sebagai Lembaga Teknis Daerah sangat penting, Upaya mengkoordinasikan penyiapan data dan informasi bagi pimpinan daerah dan masyarakat sudah mulai dirintis dan berhasil, terbukti mendapatkan beberapa kali penghargaaan baik dari Pemerintah pusat maupun lembaga swasta dalam penerapan e-Government di Kabupaten Bantul. Untuk itu diperlukan keterpaduan serta dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyiapan serta pengelolaan data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan serta pelayanan kepada masyarakat.

16

Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Kabupaten Bantul difokuskan untuk : 1) Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan; 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan memiliki daya saing.

3) Mengembangkan infrastruktur jaringan dan sarana informasi dan komunikasi yang berkualitas.

B. Capaian Program Dan Kegiatan Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sepanjang tahun 2006-2010 telah dilakukan : 1) Penyediaan Regulasi yang mengatur pengembangan, pemanfaatan dan pengolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa : a. Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal atau penggunaan Open Source Software (OSS); b. Instruksi Bupati untuk penggunaan e-mail Resmi Dinas Pemerintahan Kabupaten Bantul c. Peraturan Bupati Standart Operasional dan Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan teknologi Informasi dan Komunikasi 2) Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 3) Penyediaan Layanan Internet Masyarakat di Pusat Informasi, Teknologi dan Bisnis (PIBT) berlokasi di Pasar Seni Gabusan (PSG) yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat pada perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 4) Penyediaan 3 buah Telecenter di Desa Pusat Industri dan Kerajinan yaitu Desa Santan pada Kerajinan Tempurung (Cumplung Aji), Museum Budaya di Desa Kebun Agung dan Tani serta Desa Tembi yaitu pusat Kerajinan kayu dan bambu. 5) Pembangunan Warehouse Data dan penyediaan Hosting sebagai layanan ruang data, akses data dan sekaligus pusat penyimpanan data. 6) Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi berbasis Teknologi a. www.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi pemerintahan b. www.bantulbiz.com sebagai ruang informasi bisnis dan perdagangan c. www.bantulcraft.com sebagai ruang informasi industri dan kerajinan

17

d. warintek.bantulkab.go.id sebagai warung informasi berbagai teknologi. e. Perijinan.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi layanan perijinan secara online f. Invesda.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi investasi dan Pembangunan g. Subdomain bantulkab.go.id yang terdiri dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul. h. PUPNS.bantulkab.go.id yaitu sistem pengolahan data PNS secara online i.

CPNS.bantulkab.go.id yaitu fasilitas sistem layanan pendaftaran secara online

j.

Kewilayahan.bantulkab.go.id sebagai ruang informasi RDTRK dan layanan Perencanaan Pembangunan (Advice Planing)

k. SIM Monografi yaitu ruang data dan informasi monografi kecamatan

l. m. n. o. p. q.

SIM Keuangan, SIM Barang Daerah, SIM Layanan Reklame, SIM Layanan BPHTB, SIM Pengolahan data PBB e-Health (SIM Kesehatan) SIM Layanan RSUD SIM Layanan KTP dan KK SIM Penanggulangan Kemiskinan SIM Uji kendaraan bermotor

7) Peningkatan Sarana Komputer (Hardware) dan pendukungnya a. Sarana pendukung jaringan yaitu pengadaan jaringan Fiber Optic di komplek parasamya b. Sarana

warehouse

data

yaitu

pengadaan

Server,

Rak

Server

dan

perlengkapannya c. Sarana peningkatan kemampuan SDM yaitu pengadaan komputer untuk pelatihan d. Sarana Kerja yaitu pengadaan notebook dan komputer. e. Sarana pengembangan aplikasi yaitu pembelian sotfware legal diantanya Window Server 2000, 2008 dan MS SQL 8) Peningkatan Sumber Daya Manusia berupa pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis a. Bimbingan Teknis Administrasi Perkantoran berbasis Komputer

a. Bimbingan Teknis jaringan komputer b. Bimbingan Teknis perakitan dan trouble shooting perangkat keras komputer

c. Bimbingan Teknis trouble shooting dan pemanfaatan perangkat lunak d. Bimbingan Teknis pengolahan database e. Bimbingan Teknis Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem 18

C. Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan dan alternatif strategi 1. Permasalahan Permasalahan yang paling mendasar untuk Kabupaten Bantul diantaranya : a. Kesenjangan Digital Masayarakat Bantul memiliki situasi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat dimamati melalui : 1) Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali ; 2) Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya. b. Infrastruktur Akses Informasi Lemah Keberadaan Infrastruktur jaringan akses informasi yang masih terbatas pada jaringan antar SKPD dan Kecamatan menunjukkan lemahnya fasilitas layanan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu adalah belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan perekonomian yang menghasilkan real economic value dan meningkatnya penyalahgunaan (misuse dan abuse) penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi dan Komunikasi belum optimal

Menurut

International

Telecommunication

Union

(ITU)

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi berindikasi tidak hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga dipengaruhi juga seberapa prosentase upaya peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi serta seberapa besar tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atas sumber daya manusianya. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat selaku pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan upaya tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan jasa 19

akses telekomunikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. d. Motivasi Penggunaan Software Legal masih kurang Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Ketergantungan dalam memanfaatkan software legal dan relatif lebih mahal mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat lunak (software) bajakan yang cukup besar. Dari jumlah perangkat keras sebesar 700 unit, menggunakan software operating sistem legal sejumlah 496 unit dan memanfaatkan software office legal hanya 5 unit komupter. Kondisi ini menunjukkan suatu permasalahan yang tidak ringan perlu dipikirkan strategi pelaksanaan migrasi ke software legal secara cepat, tepat dan tuntas. Peningkatan kegiatan sosialisasi penggunaan software legal dan memasyarakatkan Program IGOS dan UGOS merupakan salah satu langkah yang secara intensif harus dilakukan. Selanjutnya harus disusun rencana kegiatan migrasi ke software legal yang diperkuat dengan pendampingan regulasi baik berupa instruksi Bupati atau Peraturan Bupati agar kegiatan tersebut dapat berjalan baik, tertib dan lancar. 2. Kekuatan Dibalik permasalahan yang ada Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul masih memiliki kukuatan yang dapat mendorong dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi Informasi dan komunikasi yaitu : a. Kepercayaan Pemangku Kebijakan terhadap eksistensi Kantor Pengolahan Data telematika Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi. b. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaika yang mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi : 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronis; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government; 4) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah;

20

5) Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan 6) Surat Edaran

Menteri Komunikasi dan Informatika

01/SE/M.KOMINFO/02/2011 Elektronik

untuk

Pelayanan

tentang Publik

Penyelenggaraan di

Lingkungan

Nomor Sistem Instansi

Penyelenggaraan Negara. c. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat. d. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya. 3. Kelemahan a. Komitmen pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi masih kurang. b. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik prioritas pembangunan daerah. c. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas. d. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal. e. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat. 4. Peluang a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar. b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang. d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi. 5. Tantangan a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah. b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor. c. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah. d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal.

21

6. Alternatif Strategi a. Kekuatan dan Peluang 1. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mempertahankan

eksistensi

Kantor

Pengolahan

Data

Telematika

Kabupaten Bantul; 2. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bantul; 3. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk perkebangan usaha ekonomi masyarakat; 4. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah ada. b. Kekuatan dan Tantangan 1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi; 2. Pembangunan warehouse data; 3. Pembangunan infrastruktur jaringan sampai tingkat desa; 4. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor; 5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pegetahuan aparat dan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 6. Mendorong Kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih proaktif. c. Kelemahan dan Peluang 1. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing; 2. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan pembangunan; 3. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada; 4. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana dan prasarana yang ada; dan 5. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan. d. Kelemahan dan Tantangan 1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal) dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi;

22

2. Mendorong,

proaktif dan

berusaha

memfasilitasi

terlaksananya

Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten; 3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

Dari

penjelasan

Permasalahan,

Kekuataan,

Kelemahan,

Peluang,

Tantangan dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :

23

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN TANTANGAN KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA KAB. BANTUL PELUANG :

TANTANGAN :

a)

a)

Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.

FAKTOR EKSTERNAL b)

Komitmen

Pemerintah

penyelenggaraan

dan

Pusat pengelolaan

aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah. terhadap

c)

Informasi

dan

c) Komunikasi

mulai

berkembang. Investasi

bidang

Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.

Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi

d)

b)

Teknologi

Informasi dan Komunikasi. FAKTOR INTERNAL

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan

Pengetahunan

masyarakat

tentang

Teknologi

Informasi dan Komunikasi rendah. d)

Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal.

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi sangat tinggi. KEKUATAN : a)

Kepercayaan

Pemangku

Kebijakan

terhadap

Alternatif Strategi : Kekuatan dan Peluang

Alternatif Strategi : Kekuatan dan Tantangan

1.

Memanfaatkan semua potensi TIK untuk mempertahankan eksistensi Kantor PDT Kabupaten Bantul

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi

2.

Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan dukungan penyelenggaraan pengelolaan TIK di Kab. Bantul

2. Pembangunan Warehouse data

eksistensi Kantor Pengolahan Data Telematika Kab Bantul sebagai penyelenggara pengelolaan TIK; b)

Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pengelolaan TIK : 1.

Inpres RI No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan

strategi

nasional

pengembangan

3.

E-

Government; 2.

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronis;

3.

4.

Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana TIK untuk perkembangan usaha ekonomi masyarakat Mendorong peningkatan investasi di bidang TIK dengan mengacu kepada hasil-hasil pembangunan TIK yang sudah ada

3. Pembangunan infrastruktur jaringan sampai tingkat desa. 4. Memantapkan regulasi-regulasi TIK guna mendukung pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor 5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK.

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik.

6. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada berbagai instansi pemerintah dan

4.

masyarakat agar bisa lebih proaktif.

Permen PAN Nomor 06 tahun 2011 tentang Pedoman

Umum

Tata

Naskah

Dinas

Elektronik di Lingkungan Pemerintah c)

SDM teknologi informasi yang tersedia;

d)

Hasil-hasil pembangunan TIK yang selama ini telah dilaksanakan dapat dijadikan modal pembangunan selanjutnya.

KELEMAHAN : a)

b)

Alternatif Strategi : Kelemahan dan Peluang

Kemampuan

mengelola

TIK

masih

kurang

direspon, terlihat dengan belum dibentuknya

Teknologi

pelaksana teknis TIK di SKPD;

bertanggung

Pembangunan

dan

pengelolaan

Teknologi

Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan

Teknologi

terbentuknya Informasi jawab

petugas-petugas

dan untuk

Komunikasi mengelola

teknis

1. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan

yang

profesional (handal) dalam era Teknologi Informasi

Teknologi

Informasi dan Komunikasi di instansi masing-masing; 2. Proaktif dan berusaha memfasilitasi

dalam segala

kegiatan pembangunan;

prioritas pembangunan daerah; c)

1. Mendorong

Alternatif Strategi : Kelemahan dan Tantangan

Informasi

dan

3. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada; 4. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan

Komunikasi yang masih terbatas.

sarana dan prasarana yang ada; dan d)

Sosialisasi

pemanfaatan

Teknologi

Informasi

sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal. e)

Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat.

5. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai ke pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

dan Komunikasi; 2. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten; 3. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal

D. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI 5 TAHUN KE DEPAN Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul, dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan, akan berpegangan kepada apa-apa yang telah dicantumkam dalam renstra Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul tahun 2011-2015. Dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan Kantor Pengolahan Data Telematika tidak akan dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas melalui kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Disamping itu, yang penting adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan – permasalahan sebagaimana telah disampaikan diatas. Dalam mewujudkan harapan seperti yang tercantum dalam renstra dan yang penting adalah bagaimana Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pasal 27, bahwa Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Hal –hal riil yang diharapkan oleh Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul antara lain : 1. Adanya komitmen kuat dari Pengambil kebijakan terhadap berkembangnya teknologi informatika untuk mewujudkan pemerintahan yang empati dan pelayanan prima dengan adanya penganggaran yang memadai; 2. Adanya regulasi berupa Peraturan Bupati Bantul yang memberi kepastian mengenai segala hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informatika dan didalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti prosedur mengenai tata cara infrastruktur dibangun, prosedur aplikasi dibangun untuk kemudian digunakan; pengelolaan data online; 3. Pembangunan warehouse data yang memenuhi standar secara teknis, yang berfungsi sebagai pusat data untuk mengintegrasikan data dan informasi SKPD dalam rangka untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan; 4. Pimpinan sebagai pengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya belum sepenuhnya berbasis data tetapi hanya berdasarkan intuisi saja; ke depan sangat diharapkan sekali pimpinan ketika

26

mengambilan keputusan dengan berbasis data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Terbangunnya jaringan infrastruktur yang memadai sehingga SKPD dapat merasakan manfaatnya dan harapan integrasi data dapat diwujudkan dalam waktu yang bertahap; 6. Adanya penambahan CPNS yang benar-benar profesional menguasai infrastruktur teknik jaringan dan tenaga programmer bukan hanya sebagai operator, sehingga fungsi KPDT sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dapat diwujudkan; 7. Melaksanakan

Surat

01/Menpan/2009

Edaran

tentang

Kementerian

Penggunaan

Aparatur

Sofware

Negara

Nomor

atau

Gerakan

Legal

Penggunaan Sofware Open Source ke semua SKPD, dalam waktu yang bertahap. Berdasarkan kemampuan sumber daya dan permasalahan Kantor Pengolahan Data Telematika sebagaimana telah dikemukaan diatas, maka dapat diproyeksikan pencapaian program 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut : 1. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan sampai ke 75 desa secara bertahap (Tahun Anggaran 2010 – 2015); 2. Pembangunan dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Aset dan Potensi Penduduk; 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Warehouse Data dan Data Mining; 4. Pemeliharaan dan Manajemen Data Terpusat dan Berkas Data (file); 5. Peningkatan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6. Pembuatan Standart Operation Prosedure (SOP) dalam rangka menumbuhkan komitmen dan penyamaan persepsi semua stakeholders tentang pentingnya suatu data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan; 7. Pemeliharaan

dan

peningkatan

sarana

informasi

yang

berupa

Website

(www.bantulkab.go.id, www.bantulbiz.com, dan www.warintek.bantulkab.go.id), SMS Center dan telecenter; 8. Melaksanakan kegiatan migrasi dan bimbingan teknis open source sofware.

27

BAB IV VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

A. Visi Dan Misi Kantor Pengolahan Data Telematika Visi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul tidak terlepas dari visi II Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan mempertimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Penetapan visi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul disamping harus berpegang kepada peraturaan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berpegang pada tugas pokok Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Perda nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pasal 27 yaitu ”Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatka ”. Dalam kurun waktu 2011 – 2015 Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul harus mampu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kabupaten Bantul sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika untuk mewujudkan pemerintahan yang empati yang berpihak pada masyarakat melalui pelayanan prima sebagai ujung tombaknya. Berdasarkan uraian di atas, Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul dengan menetapkan visi ”Terwujudnya Bantul yang informatif melalui Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi, Terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan.”. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 misi Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan Informasi data yang berkualitas dan

memadai bagi

berbagai pemangku kepentingan. 2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance. 3. Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing .

28

Jabaran dari masing-masing misi, kebijakan, tujuan sasaran adalah sebagai berikut. Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan Informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan

:

Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif , Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima. Tujuan

:

Tersedianya data dan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Sasaran

:

1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan dan Sarana TIK di berbagai sektor. 2. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas.

Misi Kedua

:

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance. Kebijakan

:

Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif , Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima Tujuan

:

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sasaran

:

Terlaksananya standar mutu pelayanan secara profesional Misi Ketiga : Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Kebijakan

:

Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif , Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima. Tujuan

:

Meningkatnya fasilitas Sistem Informasi dan Komunikasi sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi. Sasaran 1. Terciptanya sumber daya manusia yang handal dibidang TIK 2. Terciptanya sistem informasi manajemen yang fleksibel dan informatif . 3. Mendorong upaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 29

BAB V PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rencana Program Program

kerja

pada

dasarnya

merupakan

upaya

untuk

mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah –langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja tidak lepas dari dari arah kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih tujuan dan sasaran. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat sekali dengan kebijakan Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul. Oleh karena itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu pengkajian terlebih dahulu dengan serius dan fokus untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul, dibidang komunikasi dan informatika memiliki rencana program dari tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 4. Program pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; 5. Program Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

B. Kegiatan Program –program kerja yang telah ditetapkan di atas, diwujudkan dalam bentuk kegiatan dimulai pada tahun 2011. Secara indikatif kegiatan –kegiatan dari masing –masing program diuraikan sebagai berikut : 1. Program Administrasi Perkantoran : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Ops; d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 30

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; f.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor; h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman; l.

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

m. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi; b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi; c. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. 4. Program Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi a. Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi 5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi a. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi. 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a. Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah b. Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah c. Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

C. Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul merencanakan pembangunan,

pemeliharaan

dan

pengelolaan

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi di lingkungan Pemerintah Bantul tetap akan menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga keamanan dari segala kemungkinan yang dapat

merugikan

kepentingan

pemerintah

daerah.

Dengan

kebijakan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima dicapai melalui Program dan Kegiatan yang terurai sebagaimana pada

lampiran Rencana Strategis Kantor

Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

31

RENCANA STRATEGIS KANTOR PENGOLAHAN DATA TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015

Instansi : Kantor Pengolahan Data Telematika Tahun : 2011 s/d 2015. Bidang / Kebijaksana Sektor / an No Sub Nasional Visi Sektor Strategik 1 2 3 4 Ilmu Penyelengga Terwujudnya Pengetahu raan Bantul yang an dan Pemerintaha informatif Tehnologi n Efektif , melalui Efisien, Pembangunan Akuntabel Sistem dan Informasi dan Transparan Komunikasi dalam berbasis rangka Teknologi yang meningkatk Terintegrasi, an berkesinambun Pelayanan gan dan ramah Prima. lingkungan.

[Type text]

Misi 5 Meningkatkan pelayanan Informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien,transpar an dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai good governance. Mengembangk an Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing .

Formulir : PS-1 Rencana Strategik Instansi Kantor Pengolahan Data Telematika 2011 s/d 2015 Cara Mencapai Tujuan/Sasaran Tujuan Sasaran Kebijaksanaan Program 6 Tersedianya data dan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatnya fasilitas Sistem Informasi dan Komunikasi sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi.

7 Misi 1 S1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan secara merata dan Sarana TIK di berbagai sektor S2. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas Misi 2 S1. Terlaksananya standar mutu pelayanan secara profesional Misi 3 S1. Terciptanya sumber daya manusia yang handal dibidang TIK S2. Terciptanya sistem informasi manajemen yang fleksibel dan informatif . S3. Mendorong upaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

8 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima.

9 I. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Ket Kegiatan

10 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

II. Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komun ikasi

III. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

IV. Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

11

PERENCANAAN STRATEGIK 2 Instansi : Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT). Tahun : 2011 Formulir : PS-2 Rencana Strategik Instansi Kantor Pengolahan Data Telematika 2011 s/d 2015 No Cara Mencapai Tujuan/Sasaran Sasaran Kebijaksanaan Program 1 2 3 4 1 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, I. Pengembangan Komunikasi, Misi 1 S1. Tersedianya Infrastruktur Jaringan Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Informasi dan Media Massa secara merata dan Sarana TIK di rangka meningkatkan Pelayanan Prima. berbagai sektor S2. Tersedianya data dan informasi yang berkualitas Misi 2 S1. Terlaksananya standar mutu pelayanan secara profesional Misi 3 S1. Terciptanya sumber daya manusia yang handal dibidang TIK S2. Terciptanya sistem informasi manajemen yang fleksibel dan informatif . S3. Mendorong upaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

6 Kebutuhan - Bandwidth dan Jaringan Intenet dan Intranet Rp. 95.000.000 - LAN Parasamya 24.000.000 - Jaringan Fiber Optic Rp. 80.000.000, - Sumber daya sarana prasrana Rp. 70.200.000, - Pemeliharaan hardware Rp. 10.000.000 - Sofware Rp. 2.000.000

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

- Penyusunan SOP TIK Rp. 65.000.000 - Instruksi Bupati

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komun ikasi

- Workshop dari Kominfo - sosialisasi



- Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran oleh SCBD


Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah

- Bantul expo Rp. 12.240.000

Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

- SMS Center dan Website Rp. 42.000.000

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

- Talshow melalaui Bantul Radio Rp. 3.120.000


[Type text]

Ket Kegiatan 5 Pembinaandan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi


II. Pengkajian dan penelitian bidang informsi dan komunikasi III. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi IV. Kerjasama Informasi dengan Mass Media

[Type text]



Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komun ikasi Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

6 Kebutuhan - Bandwidth dan Jaringan Intenet dan Intranet Rp. 456.000.000 - LAN, MAN dan WAN 246.000.000 - Telpon dan Colocation Rp. 16.200.000, - Pemeliharaan sarana Rp. 20.000.000 (murni+ABT) - Pemeliharaan tower Rp. 45.000.000 (ABT) - Hardware dan software 148.240.000 - Pengembangan Sarana Bimtek Rp.190.000.000 (ABT) - Penyempurnaan Aplikasi dan Server Rp 154.000.000 (ABT) - Regulasi/SOP Rp. 60.000.000 (ABT) - Workshop , sosialisasi Rp.50.000.000 - Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran Rp.50.000.000 (ABT) - Bantul expo Rp. 11.800.000 - SMS Center dan Website Rp.49.200.000 - Talshow melalaui Bantul Radio Rp. 3.120.000



[Type text]



Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komun ikasi

6 Kebutuhan - Bandwidth dan Jaringan Intenet dan Intranet Rp. 552.000.000 - Pmlhraan LAN SKPD, MAN dan WAN Rp. 294.000.000 - Fiber optic Kompl.manding Rp. 150.000.000 - Pengembangan Jaringan Kesehatan Rp.450.000.000 - Telpon dan Colocation Rp. 16.200.000, - Pengembg.Warehouse data Rp.95.000.000 - Pengemb.Aplikasi Rp. 45.000.000 - Peningkatan sarana TIK 25 Desa Rp. 625.000.000 - Workshop dan sosialisasi skpd + desa Rp. 80.000.000



- Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran Rp. 120.000.000


Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

- Bantul expo Rp. 15.000.000 - SMS Center dan Website Rp.156.200.000 - Talshow melalaui Bantul Radio Rp.18.240.000



[Type text]




6 Kebutuhan - Bandwidth dan Jaringan Intenet dan Intranet Rp. 648.000.000 - Pmlhran LAN SKPD, MAN dan WAN SKPD dan Puskesmas Rp. 438.000.000 - Telpon dan Colocation Rp. 16.200.000, - Pengembg.Warehouse data Rp. 95.000.000 - Pemelihraan, apl Rp. 49.000.000 - Pemlihraan Hardware Rp. 20.000.000 - Peningkatan sarana TIK 25 Desa Rp. 625.000.000 -

- Workshop Rp. 80.000.000

- Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran Rp. 120.000.000 - Bantul expo Rp. 15.000.000 - SMS Center dan Website Rp.180.000.000 - Talshow melalaui Bantul Radio Rp.18.240.000



[Type text]




6 Kebutuhan - Bandwidth dan Jaringan Intenet dan Intranet Rp. 744.000.000 - Pmlhran LAN, MAN dan WAN 450.000.000 - Telpon dan Colocation Rp. 16.200.000, - Pengembg. Warehouse data Rp.95.000.000 - Pemeliharaa apl ikasi Rp. 49.000.000 - Pemeliharaan Hardware Rp. 20.000.000 - Peningkatan sarana TIK 25 Desa Rp. 625.000.000 -

- Workshop Rp. 80.000.000

- Pelatihan OSS untuk admi. Perkantoran Rp. 120.000.000 - Bantul expo Rp. 15.000.000 - SMS Center dan Website Rp.200.000.000 - Talshow melalaui Bantul Radio Rp. 18.240.000

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kantor Pengolahan Data Telematika masuk dalam misi ke 2 (dua) RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu dari 8 tujuan pembangunan daerah yaitu Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Kantor Pengolahan Data Telematika akan menguraikan Kebijakan dan program kegiatan Tahun 2011 – 2015 untuk Sasaran dan Indikator kinerja sesuai susunan lampiran Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

1. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua sektor Indikator : Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor 2. Berkembangnya Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator 1: Penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi Indikator 2: Pembangunan pusat data (warehouse data) Indikator 3: Pengembangan infrastruktur TIK berbasis desa Indikator 4: pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi 3. Tersampaikannya Informasi melalui media massa Indikator 1: Pengembangan informasi melalui website dan SMS Bupati Indikator 2: Sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah Indikator Kinerja Kantor Pengolahan Data Telematika mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul secara lengkap dalam lampiran Matriks Isian Tujuan Sasaran, dan target Indikator KPDT Tahun 2011-2015.

38

MATRIKS ISIAN TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET INDIKATOR KPDT 2011 - 2015 VISI "Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi SASARAN INDIKATOR NO TUJUAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM URAIAN URAIAN SATUAN 2011 2012 2013 2014 2015 3 4 11 12 13 1 2 5 6 7 8 9 10 6 Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi

1 Meningkatnya kualitas 1 Analisa dan perancangan database dalam format database digital di semua sektor terintegrasi semua sektor

2 Berkembangnya Informasi yang berbasisTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1 Prosentase penyusunan SOP Pengembangan Sistem Informasi

%

%

-

50

25

50

75

100

100

2 Prosentase pembangunan pusat data

3 Tersampaikannya Informasi melalui media

Penyelenggara an Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima

1

25 xx 15 12515

1

25 xx 15 12515

1

25 xx 15 12515

1

25 xx 15 12515

1

25 xx 16 12516

1

%

3 Prosentase pengembangan infrastruktur TIK basis desa 4 Prosentase pengembangan aplikasi sistem informasi 1 Prosentase pengembangan informasi melalui website dan SMS 2 Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah

Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Infrastruktur jaringan dan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

%

0

0

25

25

50

50

75

75

25 xx 17 12517

100

100

%

25

50

75

80

100

%

25

40

60

80

100

%

25

40

60

80

100

1

25 xx 18 12518

Program pengembangan komunikasi, 1 Pembinaan dan pengembangan 2 Perencanaan dan pengembangan 3 Pembinaan dan pengembangan

PAGU INDIKATIF (DALAM JUTAAN RUPIAH) 2011 2012 14 15 404 1,481 346.12 1,316.44

2013 16 2,637 2,247.20

2014 17 2,304 1,891.20

2015 18 2,420 1,987.20

281.12

702.00

1,446.00

1,086.00

1,182.00

65.00

60.00

-

-

-

-

554.44

801.20

805.20

805.20

50.00

80.00

80.00

80.00

50.00

80.00

80.00

80.00

Program pengkajian dan 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

0.00

Program fasilitasi peningkatan SDM 1 Pelatihan SDM (Bimbingan Teknis) dalam bidang komunikasi dan informasi

0.00

50.00

120.00

120.00

120.00

0.00

50.00

120.00

120.00

120.00

Program Kerjasama 1 Penyebarluasan pembangunan 2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 3 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD memalui media masa

57.92

64.12

189.44

213.24

233.24

12.80

11.80

15.00

15.00

15.00

42.00

49.20

156.20

180.00

200.00

3.12

3.12

18.24

18.24

18.24

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul (Renstra KPDT) tahun 2011- 2015 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan salah satu acuan bagi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul setiap tahun. Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Kantor Pengolahan Data Telematika sangat berharap semoga renstra ini memiliki fleksibilitas dan bersifat dinamis sehingga akan mampu mensinergiskan seluruh program dan kegiatan antar instansi/Badan/Dinas/Lembaga terkait dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

40

RENCANA STRATEGI TAHUN

Recommend Documents