(REVIEW) RENCANA STRATEGI DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN TAHUN 2015 ‐ 2019 `
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pembiayaan Pertanian 2015 – 2019 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana starategis Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2015 – 2019. Renstra Direktorat Pembiayaan Pertanian disusun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang dicapai melalui berbagai program yang meliputi : (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sedangkan dalam RPJMN Tahap ke 3 (2015-2019), pembangunan pertanian akan difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005 - 2025. Renstra merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Peningkatan Akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan merupakan salah satu mandat dari Direktorat Pembiayaan Pertanian yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Jakarta, November 2015 Direktur Pembiayaan Pertanian,
Ir. Mulyadi Hendiawan, MM NIP. 196006251985031003 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................ DAFTAR ISI .........................................................................................................................
i ii
I.
PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1.1 KONDISI UMUM ................................................................................................... 1.2 POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ............................................... 1.2.1 Permasalahan ............................................................................................ 1.2.2 Tantangan ..................................................................................................
1 1 3 4 5
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN ............................................................................................. 2.1 Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian ................................................................. 2.2 Misi Direktorat Pembiayaan .................................................................................. 2.3 Tujuan ...................................................................................................................
8 8 8 9
III. TARGET UTAMA DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN .................................... 3.1 Program 2015-2019 .............................................................................................. 3.2 Pembiayaan Program ........................................................................................... 3.3 Kelembagaan Pembiayaan ................................................................................... 3.4 Pemberdayaan Pembiayaan dan Asuransi Pertanian ...........................................
10 10 10 11 11
IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................................ 4.1 Kebijakan .............................................................................................................. 4.2 Strategi ................................................................................................................. 4.2.1 Pembiayaan Bagi Kelompok Usaha Tani yang Feasible dan Bankable; .... 4.2.2 Pembiayaan Bagi Kelompok Usaha Tani yang Tidak Feasible dan Bankable; ................................................................................................... 4.2.3 Pembiayaan Bagi Kelompok Usaha Tani yang Feasible dan Tidak Bankable serta Tidak Feasible dan Tidak Bankable .................................. 4.3. Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung ........................................................... 4.3.1 Kegiatan Utama ......................................................................................... 4.3.2 Kegiatan Pendukung ..................................................................................
12 12 13 13
V. PENUTUP .....................................................................................................................
17
ii
14 14 15 15 16
I.
1.1
PENDAHULUAN
KONDISI UMUM Pembangunan pertanian selama kurun waktu lima tahun terakhir sudah menunjukkan banyak pencapaian meskipun masih memerlukan berbagai peningkatan, baik sisi produksi pangan, pasca panen, serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang mampu meningkatkan daya saing dan nilai tambah sektor pertanian, terutama berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Pembangunan pertanian sekaligus menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian tetap menjadi salah satu sektor yang penting dan strategis serta menjadi andalan di dalam perekonomian nasional. Peranan penting dan strategis ini dapat digambarkan dari kontribusi sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan bahanbaku industri, penyumbang PDB (10,26% dengan pertumbuhan sekitar 3,90 %), penghasil devisaNegara, penyerap tenaga kerja (menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% dari total tenaga kerja), sumber utamapendapatan rumah tangga pedesaan, penyediabahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalamupaya penurunan emisi gas rumah kaca. Selama kurun waktu 20092014, tingkat pendapatanpetani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempitmenunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhanyang positif masing-masing sebesar 5,64 dan 6,20 %/tahun selamakurun waktu 2010 - 2014. Pada periode yang sama, jumlahpenduduk miskin di pedesaan yang sebagian besar bergerak disektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun ataumenurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 jutapada tahun 2014. Dalam RPJMN Tahap 2 (2010-2014), target pembangunan pertaniandicapai melalui berbagai program yang meliputi : (1)peningkatan swasembada berkelanjutan padi danjagung dan swasembada kedelai, gula dan dagingsapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3)peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor,dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melaluistrategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasiyang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasiperbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasiinfrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani,(5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasikelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.Sedangkan dalam RPJMN Tahap ke3 (2015-2019),pembangunan pertanian akan 1
difokuskan untukmemantapkan pembangunan secara menyeluruhdengan menekankan pembangunan kompetitifperekonomian yang berbasis sumberdayaalam yang tersedia, sumberdaya manusia yangberkualitas, dan kemampuan penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN2005-2025. Pemantapan pembangunan sektor pertanian secara menyeluruh, masih akan terkendala yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan yang dialami oleh petani dipedesaan. Sampai tahun 2014, masih terdapat sekitar 17,14 juta penduduk miskin yang menggantungkan sumber pendapatan utamanya dari sektor pertanian. Pada umumnya petani di pedesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Oleh karena itu, kemiskinan di pedesaan merupakan salah satu masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.Artinya, pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan, secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi petanidalam upaya pengembangan usahataninya adalah kesulitan aksesterhadap sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani. Kondisi ini disebabkan belum berkembangnya lembaga-lembaga permodalan/pembiayaan yang dapat digunakan petani sebagai alternatif permodalan/pembiayaan selain perbankan di wilayah pedesaan.Sistem dan prosedur penyaluran kredit dari perbankan masih rumit/sulit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi petani dan karakterisitik pertanian, usaha pertanian yang dianggap berisiko tinggibagi perbankan, tidak adanya kemampuan petani untuk menyediakan agunan tambahan berupa antara lain berupa sertifikat lahan, penerapan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition), dan belum tersedianya skim kredit khusus pertanian diperbankan pada akhirnya menghambat aliran modal investasi maupun modal kerja ke sektor pertanian Kesulitan petani untuk mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan juga disebabkan oleh faktoreksternal antara lain: (a) belum berkembangnya lembaga penjaminan usaha di bidang pertanian dan Asuransi Pertanian (crop insurance) sehingga mengakibatkan tidak menarik bagi perbankan untuk membiayai pertanian; (b) tidak adanya lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian, dan (3) masih rendahnya tingkat kesadaran petani dalam pemanfaatan sumber-sumber 2
permodalan yang sudah ada, juga mengakibatkan permodalan/pembiayaan bagi sektor pertanian,
rendahnya
dukungan
Dalam rangka memecahkan persoalan/permasalahan di atas, merupakan satu tantangan bagi Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanianuntuk pembangunan pertanian pedesaan pada tahun 2015 –2019untuk dapat membuka dan atau mempermudah akses permodalan/pembiayaan melalui penyediaan dan fasilitasi sumber pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis, mulai dari petani skala mikro, kecil, dan menengah, sampai skala besar, sekaligus memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif petani. Oleh karena itu, untukmenjawab permasalahan ketersediaan pembiayaan pertanian yang lebih mudah diakses oleh petani maka diperlukan upaya dan atau rencana strategi dari Direktorat Pembiayaan Pertanian. Sebagai dasar perancangan kebijakan dan pelaksanaan program pembiayaan sektor pertanian,Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi acuan bagi jajaran birokrasi lingkup Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian. Rencana Strategis ini memberikan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk memfasilitasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan (solusi) ketersediaan pembiayaan bagi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil serta subsektor lainnyadi Kementerian Pertanian. 1.2
POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 1.2.1 Potensi Sektor pertanian memiliki potensi yang besar yang mampu memberikan kontribusi/sumbangan besar dalam pembangunan nasional antara lain dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri,menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan dipedesaan, serta berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.Untuk mengoptimalkan potensi pertanian yang sangat besar tersebut, maka diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan/pembiayaan untuk tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang baik dan berkelanjutan antara lain : (1) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan,(2) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN(PKBL/CSR),(3) Pembiayaan yang bersumber 3
dari investasi swasta, (4) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian,(5) Pembiayaan yang bersumber dari dana APBN dan APBD,(6) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat masyarakat dan(7) sumber-sumber pembiayaan lainnya. Sampai tahun 2014/2015, skema kredit program dengan fasilitasi subsidi bunga dari pemerintah menjadi potensi pembiayaan/kredit yang banyak dimanffatkan oleh petani. Berbagai jenis skema kredit program yang dapat diakses antara lain melalui: 1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) untuk peningkatan poduksi pangan, 2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk rehabilitasi tanaman perkebunan sawit, kakao dan karet, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) khusus untuk pembibitan sapi. Skema kredit program yang diuncurkan dengan pola penjaminan adalah KreditUsaha Rakyat (KUR) dimana risiko kredit dijamin oleh Lembaga Penjaminan atas beban pemerintah. Disamping skemakredit program tersebut diatas, Kementerian Pertanian telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang bertujuan untuk: (i) mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan; (ii) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh, dan Penyelia Mitra Tani; (iii) Memberdayakan kelembagaan petani dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi kelembagaan keuangan mikro agribisnis (LKMA) dan Koperasi Pertanian. Dalam kurun waktu 2008 sampai tahun 2015, Kementerian Pertanian telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhan usaha agribisnis dipedesaan (PUAP) di 450 Kabupaten/Kota dengan total+51.000 Gapoktan.Gapoktan PUAP merupakan potensi besar bagi Kementerian Pertanianuntuk menumbuhkan kelembagaan keuangan mikro dari Gapoktan penerima BLM PUAP sebagai jaringan (Network) kelembagaan pembiayaan (delivery system) bagi petani skala mikro dan kecil di pedesaan. 1.2.2 Permasalahan Dengan mempertimbangkan perkembangan penyaluran kredit dari sektor perbankan ke sektor pertanian hanya sekitar 5% per tahun, di tambah dengan alokasidari dana pembangunan APBN sebesar +13,0 Triliun/tahun, yang dinilai masih jauh dari kebutuhan riil dana untuk pembangunan pertanian, maka masih 4
dibutuhkan dukungan dan penyediaan permodalan/pembiayaan sehingga pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pembangunan pertanian khususnya terkait dengan dukungan pembiayaan pertanian adalah sebagai berikut: a. Belum adanya bank/lembaga keuangan yang khusus membiayai sektor pertanian, b. Sistem dan prosedur penyaluran kredit dari bank/lembaga keuangan tidak memperhatikan karakter bisnis pertanian, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosio kultur dan budaya di pedesaan. c. Rendahnya portofolio kredit perbankan yang disalurkan kepada petani karena sebagian besar usaha petani masuk kepada kelompok tidak feasible dan tidak bankable. d. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal. e. Usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh bank/lembaga keuangan, sehingga menghambat aliran modal/kredit investasi maupun kredit modal kerja ke sektor pertanian; f. Skim kredit bank/lembaga keuangan pada umumnya masih fokus membiayai usaha produksi dan belum menyentuh kegiatan pra-produksi, pasca produksi, dan pascapanen.; g. Belum berkembangnya asuransi kerugian komoditi untuk melindungi petani dari kerugian baik dari segmen on-farm maupun kerugian pada off-farm. h. Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan masyarakat untuk menabung dengan jumlah modal yang keluar pedesaan (capital outflow). i. Belum optimalnya pemanfaatan dana laba BUMN,CSR maupun sumber pendanaan lainnya dari lembaga keuangan non-bank kepada petani. j. Belum berkembangnya fasilitator pembiayaan yang membantu petani mendapatkan akses kepada perbankan. 1.2.3 Tantangan Dalam upaya pengembangan dan peningkatan aspek permodalan/pembiayaan di sektor pertanian, salah satu tantangan besar yang dihadapi antara lain menyediakan sumber-sumber permodalan/pembiayaan dalam bentuk kredit usahatani dengan suku bunga rendah dan penjaminan. Selain itu, terkait dengan tingkat kemampuan dan status kepemilikan petani terhadap lahan usahataninya yang menjadi agunan pokok atau tambahan dalam pengambilan 5
kredit menjadi tantangan yang sampai saat ini menjadi hambatan tersendiri bagi petani untuk memanfaatkan sumber-sumber permodalan/pembiayaan yang sudah ada. Ditambah lagi dengan karakteristik usaha pertanian berskala mikrokecil dan umumnya tersebar,menimbulkan kesulitan bagi perbankan untuk membuka jaringan hingga sampai kepelosok pedesaan.Untuk itu, tantangan bagi Kementerian Pertanian untuk segera menyusun langkah-langkah strategis untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di atas, baik dengan pengembangan skema kredit baru dengan suku bunga kredit rendah/murah dan penjaminan, menumbuhkembangkanlembaga-lembaga ekonomi pedesaaan seperti LKM-A dan Koperasi Pertanian, serta bentuk dan sumber pembiayaan lainnya yang berguna dalam rangka perlindungan usahataniyang mampu menjadi basis bagi permodalan/pembiayaan sekaligus menjadi alternatif bagi petani dalam pengembangan usahanya. Kedepan, Kementerian Pertanian harus mendorong berbagai hal terkait peningkatan permodalan/pembiayaan pertanian seperti : 1) mengupayakan dan meningkatkan ketersediaankredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan untuk menyalurkan kredit program bersubsidi dan penjaminan yang lebih murah/terjangkau dan mudah untuk diakses petani, 2) mencari dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya dengan cara meningkatkan portofolio pembiayaan kepada petani yang berasal dari dana BUMN/CSR, investasi swasta, dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian, dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga keuangan mikro dan lembaga adat masyarakat, dan lain-lain, serta 7) sumber pembiayaan lainnya yang mampu memberikan perlindungan bagi usaha pertanian, seperti Asuransi Pertanian. Direktorat PembiayaanPertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, kerjasama antar lembaga dan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan pertanian dan melaksanakan fungsi-fungsi :a) perumusan kebijakan dan fasilitasi pembiayaandan pengembangan skema kredit program, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pembiayaan, dan pemberdayaan permodalan dan perlindungan usahatani;(b) pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pembiayaan, dan pemberdayaan permodalan dan perlindungan usahatani; (c) pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan/monitoring dan evaluasi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan dan 6
penguatan kelembagaan pembiayaan, dan pemberdayaan permodalan dan perlindungan usahatani; (d)pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut serta mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan RenstraDirektorat Jenderal Prasaran dan Sarana, yang dijabarkan dalam 3 (tiga)Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu: (a) Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan; (b)Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan; (c) Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian, dan (d) Subbagian Tata UsahaDirektorat Pembiayaan Pertanian.
7
II. 2.1
VISI, MISI,DAN TUJUAN
Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian Terwujudnya fasilitasi dan dukungan pembiayaan bagi petani yang murah/terjangkau dan mudah diakses, bertumbuhkembangnya kelembagaan pembiayaan di pedesaan, serta terwujudnya perlindungan bagi usahatani.
2.2
Misi Direktorat Pembiayaan 1. Mengoptimalkanketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program dengan pola subsidi bunga kredit dan penjaminan yang murah/terjangkau dan mudah diakses oleh petani/peternak/ pekebun atau kelompoktani/gapoktan atau koperasi, dan pelaku usaha agribisnis lainnya di pedesaan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan ketahanan pangan. 2. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian Indonesia 3. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pembiayaan melalui pemberdayaan Gapoktan penerima PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). 4. Bertumbuhkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis(LKMA) sebagai delivery system pembiayaan petani mikro kecil-pedesaan dan Koperasi Pertanian; 5. Mendorong pengembangan program perlindungan petani dan usahataninya melalui pengembangan asuransi pertanian. 6. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam rangka pengembangan skema–skemabaru bentuk perlindungan bagi petani; 7. Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program CSR/PKBL,swasta, masyarakat atau lembaga masyarakat, dan lain-lain 8. Mengembangkan petugas pendamping dalam format Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPT) untuk membantu dan memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian kepada perbankan. 9. Mewujudkan landasan-landasan hukum yang terkait dengan pembiayaan pertanian dan perlindungan petani dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Keputusan Menteri, dan lain-lain sebagai dasar kepastian hukum penyediaan permodalan/pembiayaan dan perlindungan usaha petani. 8
2.3
Tujuan Rencana StrategisDirektorat Pembiayaan Pertanian merupakan acuan, strategi, dan arah kebijakan pengembangan dan fasilitasi pembiayaan pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian, bertujuan untuk: 1. Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang mudah diakses dengan suku bunga terjangkau melalui penyediaan subsidi suku bunga kredit dan penjaminan dari pemerintah. 2. Meningkatkan ketersediaan modal/pembiayaan bagi petani petani/peternak/pekebun, kelompok tani/gabungan kelompok tani, koperasi, dan pelaku usaha pertanian lainnya yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. 3. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga ekonomi petani di pedesaan melalui pemberdayaan dan penguatan Gapoktan-PUAP sehingga mampu mengembangkan usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan atau Koperasi Pertanian. 4. Mewujudkan dan mengembangkan sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi risikousaha petani melalui Asuransi Pertanian. 5. Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program PKBL/CSR (Corporate Social Responsibility), swasta, masyarakat atau lembaga masyarakat, serta lembaga keuangan lainnya. 6. Mewujudkan pembentukan petugas pendamping Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPT) untuk membantu dan memfasilitasi petani kepada perbankan 7. Mewujudkan terbentuknya aturan atau landasan hukum seperti Rancangan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan dan atau Keputusan Menteri yang terkait dengan pembiayaan pertanian;
9
III. TARGET UTAMA DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
3.1
Program 2015-2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/8/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka aspek pembiayaan pertaniandilaksanakan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang terdiri atas 3 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, yaitu : 1. Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan; 2. Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan; 3. Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian; 4. Subbagian Tata Usaha. Kegiatan utama Direktorat Pembiayaan Pertanian yaitu : 1. Optimalisasi penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan kredit program; 2. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan; 3. Menumbuhkengembangkan Lembaga Pembiayaan di Pedesaan seperti Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian; 4. Mewujudkan dan mengembangan kebijakan dan programperlindungan petani melalui Asuransi Pertanian 5. Mengembangan dan memberdayakan sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan permodalan petani.
3.2
Pembiayaan Program 1. Optimalisasipenyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan kredit program dengan pola subsidi bunga kredit dan penjaminan dari pemerintah dalam mendukung tercapainya swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. 2. Penyusunan, perumusan,dan pengembangan kebijakan dan program pembiayaan pertanian dengan suku bunga kredit murah/terjangkau dan mudah diakses petani serta sesuai dengan karakteristik sektor pertanian. 3. Perumusan serta penyusunan kebijakan pola kemitraan untuk optimalisasi penyaluran dana kredit program.
10
3.3
Kelembagaan Pembiayaan 1. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Gapoktan-PUAP sehingga mampu mengembangkan usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan atau Koperasi Pertanian. 2. Menyusun dan melaksanakan pengkajian kebijakan terhadap upaya exit strategi dari Gapoktan-PUAP 3. Melakukan registrasi dan mengembangkan sistem informasi LKM-A dan Koperasi Pertanian. 4. Pembinaan atau pemberdayaan dan penguatan LKM-A dan Koperasi Pertanian sebagai basis lembaga pembiayaan/keuangan di pedesaan. 5. Menyusun program pendampingan dan pemberdayaan usaha pertanian melalui pengembangan Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPT);
3.4
Pemberdayaan Pembiayaan dan Asuransi Pertanian 1. Menyusun dan mengembangkan kegiatan/program dalam rangka membangun kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan pertanian alternatif selain perbankan , seperti BUMN, swasta, masyarakat, kerjasama dengan lembaga pembiayaan/ keuangan internasional. 2. Membangun kerjasama pembiayaan melalui pemanfaatan jejaring Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan antara lain BMT,KSP-A, USP, CU, LDKP, dll untuk pembiayaan pertanian di pedesaan. 3. Optimalisasi pemanfaatan dana PKBL-BUMN, PKBL, dan CSR, untuk pembangunan pertanian. 4. Menyusun peraturan dan atau acuan dalam rangka pembinaan dan pendampingan terhadap pemanfaatan kerjasama pembiayaan pertanian. 5. Merumuskan dan menyusun kebijakan tentang perlindungan terhadap risiko usaha pertanian melalui pengembangan Asuransi Pertanian. 6. Melaksanakan dan mengembangkan skema-skema pembiayaan untuk perlindungan petani dan usahataninya.
11
IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
4.1
Kebijakan Sasaran strategis KementerianPertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi,jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging,(2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspordan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri danbioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6)akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanianmenyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama PenguatanPembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi(1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkataninfrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan danperluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani,(5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangandan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatanjaringan pasar produk pertanian. Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015–2019, Direktorat Pembiayaan Pertanian akan mendukung dan mendorong 7(tujuh) Strategi Utama Pengutan Pembangunan Pertanian, khususnya dalam aspek pengembangan dan penguatan pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, dan peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian. Kebijakan Direktorat Pembiayaan yang terkait dengan pengembangan dan penguatanpembiayaan pertanian akan lebih diarahkan untuk mendukung ketersediaan, penyaluran, dan pemanfaatan pembiayaan/kredit bagi petani dengan optimal yang bersumber dari: 1. Dana Perbankan ; 2. Dana laba BUMN/ CSR (PKBL-BUMN); 3. Dana Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB); 4. Dana pihak swasta,dana masyarakatdan atau lembaga masyarakat yang peduli terhadap pertanian ; 5. Dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota) ; 6. Dana lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta 7. Sumber pembiayaan lainya. 12
4.2
Strategi Keberhasilan suatu sektor pembangunan sangat dipengaruhi oleh besarnya investasi yang dialokasikan pada sektor tersebut yang dapat berasal dari beragam sumber. Khususnya pembangunan sektor pertanian, investasi bersumber dari investasi swadaya petani,pemerintah dan swasta. Investasi merupakan penggerakpertumbuhan PDB sektor pertanian dimana makin tinggi investasi,maka makin besar pertumbuhan PDB sektor pertanian.Diperkirakan total investasi di sektorpertanian mencapai 400 trilyun rupiah di tahun 2014. Investasisektor pertanian terbesar berasal dari swadaya petani dalam bentukprasarana lahan serta sarana pendukungnya. Demikian halnya dengan investasi swasta di sektor pertanian masih tergolong rendah. Sedangkan investasipemerintah melalui APBN dan APBD diperkirakan hanya sekitar4 % dari total investasi di sektor pertanian. Untuk mendorong tersedianya pembiayaan bagi petani yang bersumber dari swasta,perbankan, dan masyarakat (Budget for Agriculture), Direktorat Pembiayaan Pertanian membagi usaha petani menjadi 4 (empat) kelompok usaha pertanian ditinjau dari lembaga perbankan yaitu: (a) Kelompok Usaha yang Feasible dan Bankable; (b) Kelompok yang tidak Feasible dan Bankable (c) Kelompok Usaha yang Feasible tetapi tidak Bankable; (c) Kelompok Usaha yang tidak Feasible dan tidak Bankable. 4.2.1 Pembiayaan Bagi Kelompok Usaha Tani yang Feasible dan Bankable; Pada umumnya usaha tani yang Feasible dan Bankable merupakan kelompok usaha pertanian menengah dan usaha besar yang reltif sudah memiliki kemampuan permodalan yang kuat dan stabil. Untuk itu,Kementerian Pertanian hanya perlu memfasilitasi dan mendekatkan usaha tersebut dengan fasilitas kredit komersial. Kelompok ini bisanya sudah maju dan mandiri untuk mengakses ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, strategi fasilitasi pembiayaan yang dilaksanakan adalah: 1. Mendorong peningkatan portofolio ketersediaan dana dari bank dan atau lembaga keuangan non bank untuk membiayai usaha pertanian; 2. Mendorong melakukan kerjasama dengan kelompok mikro dan kecil sebagai mitra usahanya; 3. Mendorong membantu menciptakan usaha yang kondusif. 4. Mendorong kesediaanya menjadi bapak angkat dan atau sebagai off taker/avalis; 13
5. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah yang terkait untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan kredit program dan komersial; 4.2.2 Pembiayaan Bagi Kelompok Usaha Tani yang Tidak FeasibledanBankable; 1. Mendorong peningkatan penyaluran/penyerapan dan pemanfaatan kredit program dengan skema bunga kredit bersubsidi dan penjaminan oleh pemerintah, yang tersedia untuk membiayai usaha pertanian; 2. Mengoptimalkan penyerapan dan pemanfaatan kredit program yang sudah disediakan oleh pemerintah; 3. Memperluas dan mengembangkan skim-skim kredit program yang baru dengan bunga kredit yang lebih murah/terjangkau, mudah diakses petani, dan sesuai denngan karakteristik usaha pertanian; 4. Melaksanakan pembinaandan pendampingan bagi debitur/ penerima kredit program (petani/ peternak/pekebun) atau kelompok tani/gabungan kelompok tani atau koperasi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota melalui sistem fasilitasi bertingkat; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara reguler bagi debitur dan Bank Penyalur dalam penyaluran dan pemanfaatan kredit program; 6. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah yang terkait untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan kredit program dan komersial; 7. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan negara donor di luar negeri untuk pengembangan pembiayaan pertanian. 8. Mengembangkan skema pembiayaan dalam rangka perlindungan petani dan usahataninya melalui fasilitasi program asuransi bagi kerugian petani akibat kegagalan panen; 4.2.3 Pembiayaan Bagi Kelompok Usaha Tani yang Feasible dan Tidak Bankable serta Tidak Feasible dan Tidak Bankable. Pada umumnya usaha tani yang Feasible dan Tidak Bankable serta Tidak Feasibledan Tidak Bankable merupakan kelompok usaha pertanian yang umumnya adalah petani mikro dan kecil, buruh tani, rumah tangga tani miskin di pedesaan, yang masih memerlukan dukungan program/kegiatan dan fasilitasi pembiayaan dalam bentuk bantuan sosial atau bantuan pemerintah yang seluruhnya merupakan tanggungan pemerintah (APBN/APBD) atau yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak membebani petani dengan 14
bunga kredit yang relatif tinggi. Untuk itu,strategi fasilitasi pembiayaan yang akan dikembangkan adalah : 1. Pemberdayaan dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil; 2. Melaksanakan pemberdayaan dan pemberdayaan Petani, Poktan, dan Gapoktan secara berkelanjutan; 3. Memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha dengan usaha petani, baik dalam aspek pemasaran hasil (offtaker) maupun jaminan kredit (avalis); 4. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan bagi usaha tani/kelompok usaha tani mikro dan kecil; 5. Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti BUMN, swasta, dan masyarakat/lembaga masyarakat (PKBL-BUMN, CSR, dan lainlain). 6. Mengembangkan pola kemitraan dalam pembiayaan usaha tani untuk mengantisipasi risiko kredit. 7. Mengembangkan sistem/pola penjaminan atas risiko kredit petani dan pola pendampingan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro dan kecil di sektor pertanian. 4.3.
Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung 4.3.1 Kegiatan Utama 1. Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran, dan pemanfaatan kredit program dengan pola subsidi bunga kredit dan penjaminan bagi petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gabungan kelompok tani atau koperasi atau pelaku usaha agribisnis lainnya dalam upaya pengembangan usaha di sektor pertanian; 2. Meningkatkan dan mengembangkan program fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai upaya perlindungan bagi usahatani/petani dari kegagalan panen. 3. Melanjutkan dan meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi Gapoktan penerima Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk ditumbuhkembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agibisnis (LKM-A) atau Koperasi Pertanian sebagai sumber permodalan/pembiayaan bagi usaha petani berskala mikro dan kecil. 4. Mengoptimalkan partisipasi dan kontribusi dari lembaga-lembaga seperti BUMN, swasta, dan masyarakat, seperti PKBL/CSR, dan lain-lain menjadi
15
sumber permodalan/pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor pertanian. 4.3.2 Kegiatan Pendukung 1. Mengkaji dan mengembangkan skema-skema kredit program dengan pola subsidi bunga kredit dan penjaminan yang tergolong murah/terjangkau, mudah diakses petani, dan sesuai dengan karakteristik pertanian bagi usaha mikro, kecil dan menengah di sektor pertanian; 2. Mengkaji, menyusun, menyesuaikan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung bagi fasilitasi pembiayaan sektor pertanian. 3. Meningkatkan kerjasama fasilitasi pembiayaan dengan lembaga keuangan/pembiayaaninternasional dan negara donor lainnya untuk pengembangan pembiayaan usaha mikro dan kecil di sektor pertanian. 4. Mendorong tersedianya lembaga penjamin pasar/off taker dan kredit (avalis) di sentra-sentra produksi pertanian. 5. Mengembangkan Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPT) sebagai bridging delivery system pembiayaan petani. 6. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan setempat untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam fasilitasi pembiayaan di sektor pertanian.
16
V. PENUTUP
Sasaran strategis pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan yang akan diwujudkan melalui 7 Strategi Utama PenguatanPembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) termasuk pengembangan dan penguatan pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani dimana Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan berkontribusi melalui visinya yaitu mewujudkan fasilitasi dan dukungan pembiayaan bagi petani yang murah/terjangkau dan mudah diakses, bertumbuhkembangnya kelembagaan pembiayaan di pedesaan, serta terwujudnya perlindungan bagi usahatani. Dengan potensi yang sudah tersedia, diharapkan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian dapat dilaksanakan sehingga beragam permasalahan permodalan/ pembiayaan usaha pertanian dapat diminimalkan. Dengan demikianpenyediaan, penyaluran/penyerapan, dan pemanfaatan berbagai sumber-sumber pembiayaan seperti kredit program dengan bunga kredit murah/terjangkau, mudah diakses petani, dan sesuai dengan karakteristik sektor pertanian dapat dioptimalkan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menegah di sektor pertanian. Bahkan pengembangan usaha tersebut akan semakin meningkat dan terjamin dengan adanya program perlindungan bagi usahatani yang diwujudkan melalui fasilitasi asuransi pertanian.Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan seperti LKM-A dan Koperasi Pertanian akan terus dilanjutkan melalui pembinaan/pemberdayaan dan penguatan Gapoktan penerima PUAP sehingga mampu bertumbuhkembang menjadi salah satu basis dan alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil di pedesaan. Melalui visi, misi, dan rencana program atau kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pembiyaan Pertanian ini, pelaksanaan dan pengembangan pembiayaan pertanian ke depan dapat diwujudkan dengan lebih terencana dan terarah sehingga penyediaan dan pemanfaatan sumber-sumber permodalan/pembiayaan bagi usaha pertanian dapat mencapai kinerja dan dampak yang optimal bagi petani. Dengan demikian, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan di perdesaaan, sertapeningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dapat dicapai. Secara langsung atau tidak langsung, pengembangan fasilitasi pembiayaan pertanian berkontribusi dan berdampak terhadap swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
17
SASARAN PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PERTANIAN APBN 2015 - 2019 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA
INDIKATOR
2015
TARGET 2017
2016
2018
2019
2015 504.3
ALOKASI (Rp Miliar) 2016 2017 2018 195.0 284.4 280.8
TOTAL 2019 ALOKASI 2015‐ 356.8 1,621.4
Jumlah Pemberdayaan dan Penguatan LKMA (Unit)
50
-
1,500
1,500
1,500
0.32
-
19
20
21
59.90
Jumlah Layanan Pembiayaan Pertanian (Layanan)
0
500
450
400
400
0
45
41
36
36
157.50
1,000,000.0
1,000,000
1,500,000
1,500,000
2,000,000
144
150
225
225
300
1,044.00
360.00
0
0
0
0
360.00
Jumlah Asuransi Pertanian (Ha) Jumlah Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha (Gapoktan)
3,000
0
0
0
18
0
