LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN TA. 2016
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016 disusun dalam rangka memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Laporan Kinerja yang mencakup pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan capaian kinerja baik kegiatan maupun keuangan. Dalam laporan kinerja ini, diinfomasikan capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016 yang diukur melalui indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja antara Direktur Pembiayaan Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu; 1). jumlah asuransi pertanian dan 2). jumlah asuransi ternak sapi. Selain itu dalam laporan ini juga digambarkan capaian kinerja dari kegiatan pendukung di Direktorat Pembiayaan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Disadari bahwa Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2016 masih perlu penyempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.
i
IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembiayaan serta memenuhi instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Pembiayaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Direktorat Pembiayaan Pertanian sebagai salahsatu unit kerja dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam aspek pembiayaan sektor pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Direktorat Pembiayaan Pertanian didukung oleh 3 unit kerja eselon III yaitu : 1). Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan,
2).
Subdirektorat
Kelembagaan
Pembiayaan,
3).
Subdirektorat
Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian dan 1 unit kerja Sub Bagian Tata Usaha
Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah Terwujudnya fasilitasi dan dukungan pembiayaan
bagi
petani
yang
murah/terjangkau
dan
mudah
diakses,
bertumbuhkembangnya kelembagaan pembiayaan di pedesaan, serta terwujudnya perlindungan bagi usahatani. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi sebagai berikut : 1). Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program dengan pola subsidi buga kredit dan penjaminan yang murah/terjangkau dan mudah diakses oleh petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gapoktan atau koperasi dan pelaku usaha agribisnis lainnya di pedesaan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan ketahanan pangan, 2). Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian Indonesia, 3). Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan pembiayaan melalui pemberdayaan gapoktan
penerima
PUAP
(Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Pedesaan),
4).
Bertumbuhkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai delivery System pembiayaan petani mikro kecil pedesaan dan koperasi pertanian, 5). Mendorong pengembangan program perlindungan petani dan usahataninya melalui pengembangan
ii
asuransi pertanian, 6). Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi dalam rangka pengembangan skema-skema baru bentuk perlindungan bagi petani, 7). Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program CSR/PKBL, swasta, masyarakat atau lembaga masyarakat dan lain-lain, 9). Mewujudkan landasan-landasan hukum yang terkait dengan pembiayaan pertanian dan perlindungan petani dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Keputusan Menteri, dan lain-lain sebagai dasar kepastian hukum penyediaan permodalan/pembiayaan dan perlindungan usaha petani. Pada tahun 2016, sesuai dengan penetapan kinerja Direktur Pembiayaan Pertanian dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, telah ditetapkan sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” yang diukur melalui indikator kinerja ; 1). jumlah asuransi pertanian seluas 500.000 Ha dan 2). jumlah asuransi ternak sapi sejumlah 20.000 ekor. Dari pengukuran 2 indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 indikator yaitu jumlah asuransi pertanian tercapai 500.000 Ha dari target seluas 500.000 Ha (100%), termasuk kategori berhasil. Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha ini, pembayaran subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan pada TA.2017. Sedangkan 1 indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi tercapai 20.000 ekor dari target 20.000 ekor (100%) termasuk kategori berhasil. Pengukuran capaian indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi jumlah ternak sapi yang diasuransikan (ekor) dengan target ternak sapi yang diasuransikan (ekor). Angka realisasi asuransi pertanian adalah angka realisasi lahan tanaman padi yang sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish serta ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten. Angka realisasi asuransi ternak sapi adalah angka realisasi ternak sapi yang sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish serta ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten. Secara umum, jumlah asuransi pertanian (AUTP) pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya tercapai peningkatan sebesar 114,13% atau terjadi peningkatan sebesar 266.500 Ha. Untuk jumlah asuransi ternak sapi baru dilaksanakan sebagai program
iii
kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016. Secara umum capaian asuransi ternak sapi pada tahun 2016 sejumlah 20.000 ekor dikategorikan berhasil
Direktorat Pembiayaan Pertanian melalui kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian mendapat
dukungan
anggaran
tahun
2016
melalui
dana
APBN
senilai
Rp185.321.800.000,00 yang terdiri dari dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai Rp.183.618.250.000,00, dan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan senilai Rp1.703.550.000,00.
Sesuai
Inpres
Nomor
4
Tahun
2016
tentang
Penghematan/Pemotongan Pelaksanaan APBN TA 2016 dan surat Kementerian Keuangan No.S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu APBN-P 2016, maka dilaksanakan pemblokiran (Selfblocking) anggaran Ditjen PSP. Anggaran Fasilitasi Pembiayaan Pertanian mendapatkan pemblokiran senilai Rp73.906.560.000,00, sehingga anggaran kegiatan fasilitasi pembiayaan menjadi Rp111.548.925.000,00.
Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal senilai Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00).
Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian disimpulkan berhasil, namun dalam capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dijumpai beberapa kendala berikut : 1). Perencanaan Kinerja ; a). Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian, b). adanya penghematan anggaran ditengah pelaksanaan kegiatan (selfblocking) sehingga perlu dilakukan revisi anggaran, hal ini sempat menunda pelaksanaan kegiatan asuransi dan kegiatan pembiayaan, 2). Sumber Daya Manusia ; a). Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama, b). Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP, c). Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Perencanaan Kinerja; a). Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program
iv
asuransi pertanian di TA. 2017, b). Mengawal revisi anggaran sehingga proses penyelesaian revisi tidak memakan waktu lama, 2). Sumber Daya Manusia; a). Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP, b). Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu pelaksanaan AUTP,
3). Teknis; a). Melaksanakan Koordinasi dan
memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan program asuransi pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat, b). Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa, c). Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan pemahaman terkait teknis pertanian.
v
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................
i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................
ii
DAFTAR ISI ...............................................................................................................
vi
DAFTAR TABEL .......................................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................
ix
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................................
x
I.
PENDAHULUAN ..........................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ......................................................................................
1
1.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi .............................................................
2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja ...................................................
3
1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia........................................................
4
1.5. Dukungan Anggaran …….....................................................................
4
PERENCANAAN KINERJA ..........................................................................
6
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 ...............................................
6
2.1.1. Visi ............................................................................................
6
2.1.2. Misi ............................................................................................
6
2.1.3. Tujuan dan Sasaran .................................................................
7
2.1.4. Arah Kebijakan .........................................................................
8
2.1.5. Rencana Aksi .............................................................................
8
2.1.6. Program dan Kegiatan ..............................................................
9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .............................................................
9
AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................
11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................
11
3.1.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ...................
11
3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan Dit Pembiayaan Tahun 2016 ....
11
3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Dit Pembiayaan TA. 2016 .
12
II.
III.
vi
3.1.3.1. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2015 terhadap
Tahun
Sebelumnya
2016
dan
serta
Beberapa
Periode
Periode
Jangka
Menengah……………………………………… ..............
13
3.1.3.1.1 Jumlah Asuransi Pertanian ...........................
13
3.1.3.1.2 Jumlah Asuransi Ternak Sapi .......................
15
3.1.3.2. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan atas efisiensi penggunaan sumber daya ............................................ 3.1.3.3
16
Analisis Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Lainnya dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Kegiatan ........................................................................ 3.1.3.3.1
Pemberdayaan
Permodalan
16
dan
Pengembangan Asuransi Pertanian dan Ternak Sapi .................................................
16
3.1.3.3.2 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ..........
17
3.1.3.3.3 Pengembangan
Pembiayaan
Program
Pertanian ...................................................... 3.1.3.3.4 Dukungan
IV.
Manajemen
18
Pembiayaan
Pertanian ......................................................
23
3.1.4 Tambahan Informasi Lainnya ......................................................
24
3.2
Realisasi Anggaran ...............................................................................
29
3.3
Dukungan Sumber Daya Manusia........................................................
31
3.4
Hambatan dan Kendala ........................................................................
32
3.5
Upaya dan Tindak Lanjut ......................................................................
33
PENUTUP ......................................................................................................
35
LAMPIRAN
.... ....................................................................................................
37
vii
DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1
: Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016...
10
Tabel 2
: Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016
12
Tabel 3
: Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Pertanian TA.2016 ..........
13
Tabel 4
: Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTP) TA. 2016 ..................
13
Tabel 5
: Perbandingan Capaian Jumlah Asuransi Pertanian TA. 2016 dengan TA.2015 dan Jangka Menengan Renstra 2015-2019 ..........................
Tabel 6
22
: Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Ternak Sapi (AUTS) TA .2016................................................................................................
14
Tabel 7
: Realisasi Anggaran Asuransi Ternak Sapi (AUTS) TA.2016...............
15
Tabel 8
: Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Subdit Lingkup Direktorat Pembiayaan ..........................................................................................
Tabel 9
: Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Pangkat dan Golongan .........................................................................
Tabel 10
31
: Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Sebaran Pegawai per Golongan ..........................................................
Tabel 12
31
: Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Sebaraan Pejabat Eselon III dan IV .....................................................
Tabel 11
29
32
: Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...............................................................................
32
viii
DAFTAR GAMBAR DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 : Susunan Organisasi Direktorat Pembiayaan ......................................
3
Gambar 2 : Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka mensukseskan Serapan AUTP di Kabupaten Cilacap ................................................
24
Gambar 3 : Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di Kab Indramayu) ..........................................................................................
24
Gambar 4 : Testimoni Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di Kabupaten Tabanan).......................................................................
25
Gambar 5 : Pengembangan LKMA Mekar Sari di Ds Mekar Sari, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang, Banten...............................................
26
Gambar 6 : Pembinaan PMT di Gapoktan Jalak, Ds.Kedungenep, Kec. Petir, Kab. Serang, Banten ...........................................................................
26
Gambar 7 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukatani, Kec. Pacet, Kab. Cianjur ..
27
Gambar 8 : Peneriman Manfaat KUR di Ds. Somangkih, Kec. Simbang, Kab. Maros ...................................................................................................
27
Gambar 9 : Penerima Manfaat KUR di Ds.Lasang, Kec. Polut, Kab. Takalar ......
27
Gambar 10 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Lasang Barat, Kec. Polut, Kab. Takalar .................................................................................................
28
Gambar 11 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukorejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen .................................................................................................
28
Gambar 12 : Penerima Manfaat KUR di Ds. Puluhan, Kec. Trucuk, Kab. Klaten ...
28
ix
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Rencana Aksi Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian ....
38
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2016 ....
43
Lampiran 3 : Sasaran Pembangunan dan Kebutuhan Pembiayaan Pertanian APBN 2015-2019 ................................................................................
52
x
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan/pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam melaksanakan usaha taninya adalah kesulitan dalam akses terhadap sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani. Permasalahan tersebut menjadi salahsatu tantangan bagi Kementerian Pertanian dan perlu diupayakan solusi pemecahannya. Untuk itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Direktorat Pembiayaan Pertanian sebagai salahsatu unit kerja dilingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam aspek pembiayaan sektor pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembiayaan Pertanian melakukan koordinasi lintas sektor antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Perusahaan Asuransi, Lembaga Penjaminan, dan lain-lainnya. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan di Direktorat Pembiayaan antara lain: (1) Fasilitasi pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan, (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintan mengenai Unit Khusus Pertanian, (3) Peningkatan kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), dan (4) Pelaksanaan asuransi pertanian, dalam hal ini meliputi asuransi usaha tanaman padi dan asuransi ternak sapi. Kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian untuk pencapaian swasembada pangan dan daging sapi.
1
Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Direktorat Pembiayaan Pertanian serta sekaligus memenuhi Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian. Laporan ini menyajikan informasi terhadap capaian kinerja Direktorat Pembiayaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Direktur Pembiayaan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
1.2. Kedudukan Tugas, dan Fungsi Tugas Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian. Fungsi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian. 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian. 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian. 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi
pembiayaan,
kelembagaan
pembiayaan
serta
pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian. 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi
pembiayaan,
kelembagaan
pembiayaan
serta
pemberdayaan
permodalan dan asuransi pertanian. 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.
2
1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja Direktorat Pembiayaan Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Susunan organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu : 1) Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan; 2) Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan; 3) Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian dan; 4) Subbagian Tata Usaha.
Struktur Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian seperti bagan di bawah ini : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN
Subbagian Tata Usaha
Subdirektorat
Subdirektorat
Subdirektorat
Kredit Program
Kelembagaan
Pemberdayaan
dan Fasilitasi
Pembiayaan
Permodalan dan
Pembiayaan
Asuransi Pertanian
Seksi Kredit
Seksi Lembaga
Program
Keuangan Mikro Agribisnis
Seksi Fasilitasi Pembiayaan
Seksi Koperasi Pertanian
Seksi Pemberdayaan Permodalan
Seksi Asuransi Pertanian
Gambar 1. Susunan Organisasi Direktorat Pembiayaan Pertanian
3
1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembiayaan Pertanian, didukung dengan 45 orang pegawai meliputi; a). 41 orang pegawai yang terdiri dari 9 orang pegawai golongan IV, 30 orang pegawai golongan III dan 2 orang pegawai golongan II, serta b). 3 pegawai tenaga harian lepas.
1.5. Dukungan Anggaran Pada tahun anggaran 2016, Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat dukungan anggaran dalam fasilitasi pembiayaan sebesar Rp185.321.800.000,00 yang terdiri dari : 1. Dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai Rp.183.618.250.000,00, meliputi : 1) Asuransi Pertanian senilai Rp134.069.950.000,00 terdiri dari : i.
Pemberdayaan permodalan ; Rp433.500.000,00
ii.
Pengembangan asuransi pertanian ; Rp111.873.950.000,00
iii.
Pengembangan asuransi usaha ternak sapi ; Rp21.762.500.000,00
2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA); Rp70.800.000,00 3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian; Rp3.685.200.000,00 4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian; Rp1.557.350.000,00 5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani; Rp41.875.950.000,00 6) Dukungan Manajemen Pembiayaan; Rp2.359.000.000,00 2. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Rp1.703.550.000,00 Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Pelaksanaan
APBN
TA
2016
dan
surat Kementerian
Keuangan
No.S-
522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu APBN-P 2016, maka dilaksanakan pemblokiran (Selfblocking) anggaran Ditjen PSP. Anggaran Fasilitasi Pembiayaan Pertanian senilai Rp185.321.800.000,00 mendapatkan pemblokiran senilai Rp73.906.560.000,00. Rincian anggaran setelah blokir yaitu : 1. Dana pusat Direktorat Pembiayaan senilai Rp.109.787.689.900,00, meliputi : 1) Asuransi Pertanian senilai Rp65.022.383.000,00 terdiri dari : i.
Pemberdayaan permodalan; Rp237.365.000,00
ii.
Pengembangan asuransi pertanian; Rp61.044.958.000,00
iii.
Pengembangan asuransi usaha ternak sapi; Rp3.740.060.000,00
2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebesar Rp68.125.900,00 3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian; Rp1.836.277.000,00
4
4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian; Rp1.093.850.000,00 5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani; Rp39.757.814.000,00 6) Dukungan Manajemen Pembiayaan; Rp2.009.240.000,00 7) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan senilai Rp1.627.550.100,00
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan kegiatan prioritas yang menjadi indikator kinerja utama yaitu : 1) Optimalisasi penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program; 2) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan. 3) Menumbuhkembangkan Lembaga Pembiayaan di Pedesaan seperti Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian. 4) Mewujudkan dan mengembangkan kebijakan dan program perlindungan petani melalui Asuransi Pertanian. 5) Mengembangkan dan memberdayakan sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan permodalan petani.
2.1.1. Visi Visi Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah Terwujudnya fasilitasi dan dukungan pembiayaan
bagi
petani
yang
murah/terjangkau
dan
mudah
diakses,
bertumbuhkembangnya kelembagaan pembiayaan di pedesaan, serta terwujudnya perlindungan bagi usahatani.
2.1.2. Misi Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Pembiayaan Pertanian mengemban Misi sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan kredit program dengan pola subsidi buga kredit dan penjaminan yang murah/terjangkau dan mudah diakses oleh petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gapoktan atau koperasi dan pelaku usaha agribisnis lainnya di pedesaan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan ketahanan pangan. 2) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik petani dan pertanian Indonesia.
6
3) Pemberdayaan
dan
penguatan
kelembagaan
pembiayaan
melalui
pemberdayaan gapoktan penerima PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). 4) Bertumbuhkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai delivery System pembiayaan petani mikro kecil pedesaan dan koperasi pertanian. 5) Mendorong pengembangan program perlindungan petani dan usahataninya melalui pengembangan asuransi pertanian. 6) Meningkatkan
kerjasama
dengan
perusahaan
asuransi dalam
rangka
pengembangan skema-skema baru bentuk perlindungan bagi petani. 7) Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk program CSR/PKBL, swasta, masyarakat atau lembaga masyarakat dan lain-lain. 8) Mewujudkan landasan-landasan hukum yang terkait dengan pembiayaan pertanian dan perlindungan petani dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau Keputusan Menteri, dan lain-lain sebagai dasar kepastian hukum penyediaan permodalan/pembiayaan dan perlindungan usaha petani.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah : 1) Mewujudkan sistem dan mekanisme pelayanan kredit/pembiayaan yang mudah diakses dengan suku bunga terjangkau melalui penyediaan subsidi suku bunga kredit dan penjaminan dari pemerintah. 2) Meningkatkan ketersediaan modal/pembiayaan bagi petani/peternak/pekebun, kelompok tani, koperasi dan pelaku usaha pertanian lainnya yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah. 3) Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga ekonomi petani di pedesaan melalui pemberdayaan dan penguatan Gapoktan-PUAP sehingga mampu mengembangkan usahanya menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan atau koperasi pertanian. 4) Mewujudkan dan mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dan mitigasi risiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian. 5) Mengoptimalkan kerjasama pembiayaan dengan sumber-sumber pembiayaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program PKBL/CSR
7
(Corporate
Social
Responsibilty),
swasta,
masyarakat
atau
lembaga
masyarakat, serta lembaga keuangan lainnya. 6) Mewujudkan terbentuknya aturan atau landasan hukum seperti Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan dan atau Keputusan Menteri yang terkait dengan pembiayaan pertanian.
2.1.4. Arah Kebijakan Kebijakan Direktorat Pembiayaan yang terkait dengan pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian lebih diarahkan untuk mendukung ketersediaan, penyaluran dan pemanfaatan pembiayaan/kredit bagi petani dengan optimal yang bersumber dari : 1) Dana Perbankan 2) Dana laba BUMN/CSR (PKBL-BUMN) 3) Dana lembaga keuangan Non Bank (LKNB) 4) Dana pihak swasta, dana masyarakat dan atau lembaga masyarakat yang peduli terhadap pertanian 5) Dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/kota) 6) Dana lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat, serta 7) Sumber pembiayaan lainnya
2.1.5. Rencana Aksi Dalam pelaksanaan program Direktorat Pembiayaan Pertanian, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian telah disusun rencana aksi selama setahun yang dilaksanakan dalam rangkaian waktu periodik triwulan dengan jenis kegiatan sebagai berikut : 1)
Penerbitan pedoman AUTP
2)
Sosialisasi Kegiatan AUTP
3)
Pendataan/inventarisasi CPCL peserta AUTP
4)
Pendaftaran dan Pembayaran premi swadaya
5)
Pembayaran Premi subsidi ke Jasindo
6)
Pembinaan dan pengawalan
7)
Pengendalian dan evaluasi
8)
Pelaporan
8
Rencana Aksi Indikator Kinerja per triwulan selama tahun 2016 sebagaimana dalam lampiran 1.
2.1.6. Program dan Kegiatan Program Direktorat Pembiayaan Pertanian merupakan bagian dari program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Direktorat Jenderal
Prasarana
dan
Sarana
Pertanian.
Adapun
kegiatan
Direktorat
Pembiayaan Pertanian adalah kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, dengan kegiatan utama yaitu : 1) Mengoptimalkan ketersediaan, penyaluran, dan pemanfaatan kredit program dengan
pola
subsidi
bunga
kredit
dan
penjaminan
bagi
petani/peternak/pekebun atau kelompok tani/gabungan kelompok tani atau koperasi atau pelaku usaha agribisnis lainnya dalam upaya pengambangan usaha di sektor pertanian. 2) Meningkatkan dan mengembangkan program fasilitasi asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan bagi usahatani/petani dari kegagalan panen. 3) Melanjutkan dan meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi gapoktan penerima
Pengembangan
Usaha
Agribisnis
Pedesaan
(PUAP)
untuk
ditumbuhkembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) atau koperasi pertanian sebagai sumber permodalan/pembiayaan bagi usaha petani berskala mikro dan kecil. 4) Mengoptimalkan partisipasi dan kontribusi dari lembaga-lembaga seperti BUMN, swasta dan masyarakat seperti PKBL/CSR, dan lain-lain sumber permodalan/pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil di sektor pertanian.
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Pembiayaan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Pembiayaan dalam mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat pembiayaan TA. 2016 ditandatangani pada Bulan Januari 2016, namun karena terdapat perubahan anggaran, maka dilakukan penyesuaian melalui proses revisi dokumen PK pada Bulan Maret 2016, Bulan Agustus 2016 dan Bulan Desember 2016. Dokumen perjanjian kinerja Bulan
9
Desember
2016
disesuaikan
dengan
anggaran
setelah
pemblokiran
(selfblocking). Dokumen-dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan baik sebelum dan sesudah revisi sebagaimana pada lampiran 2. Adapun
yang
menjadi
kesepakatan
dalam
perjanjian
kinerja
Direktorat
Pembiayaan sesuai dokumen PK Bulan Desember 2016, sebagai berikut : Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016 No 1.
1.
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, Jumlah Asuransi Pertanian pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta Jumlah Asuransi Ternak Sapi peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian *Terdapat selfblocking anggaran sebesar Rp.73.906.560.000 -Blokir penghematan Rp. 59.506.560.000 -Blokir rencana tunda bayar Rp. 14.400.000.000
Target 500.000 Ha 20.000 Ekor
Anggaran Rp. 185.321.800.000
Sumber data : Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan (Revisi Desember), 2016
Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yaitu Dalam pencapa“Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” diukur melalui
indikator kinerja ; 1). jumlah
asuransi pertanian dan 2). jumlah asuransi ternak sapi. ian sasaran kegiatan tersebut, selain melalui kegiatan asuransi usaha tani tanaman padi dan asuransi ternak sapi, juga didukung dengan kegiatan-kegiatan fasilitasi pembiayaan lainnya, yaitu : 1) Pemberdayaan permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian dan Ternak Sapi 2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) 3) Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian 4) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian 5) Pembinaan Penyelia Mitra Tani 6) Dukungan Manajemen Pembiayaan
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJ A 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 3.1.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2016 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 6079%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
3.1.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pembiayaan Tahun 2016 Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan diukur melalui
indikator
kinerja : 1). jumlah asuransi pertanian dan 2). jumlah asuransi ternak sapi. Pengukuran capaian indikator kinerja jumlah asuransi pertanian dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi jumlah lahan tanaman padi yang diasuransikan (Ha) dengan target lahan tanaman padi yang diasuransikan (Ha). Sedangkan untuk pengukuran capaian indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi jumlah ternak sapi yang diasuransikan (ekor) dengan target ternak sapi yang diasuransikan (ekor). Angka realisasi asuransi pertanian adalah angka realisasi lahan tanaman padi yang sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish serta ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten. Angka realisasi asuransi ternak sapi adalah angka realisasi ternak sapi yang sudah terdaftar dalam peserta asuransi oleh Jasindo dan diterbitkan polish serta ditetapkan melalui SK definitive dari Dinas Pertanian Kabupaten. Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yang diukur melalui 2 indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (revisi Desember 2016), dapat disimpulkan bahwa indikator jumlah asuransi pertanian dalam hal ini adalah Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) terealisasi seluas 500.000 Ha dari
11
target 500.000 Ha (100%) termasuk kategori Berhasil, Untuk indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi terealisasi sejumlah 20.000 ekor dari target 20.000 ekor (100%) termasuk kategori Berhasil (Tabel 2). Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian TA. 2016 No
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
1. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, Jumlah Asuransi 500.000 Ha pemberdayaan kelembagaan, dan Pertanian permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian Jumlah Asuransi 20.000 Ekor Ternak Sapi
Realisasi
% Kategori Capaian
500.000 Ha *)
100,00 Berhasil
20.000 Ekor
100,00 Berhasil
Sumber data : PK (Desember, 2016) dan Hasil Pengukuran Kinerja Direktorat Pembiayaan, 2016 Keterangan : *) Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha, pembayaran subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan pada TA. 2017.
Dari capaian asuransi pertanian (AUTP) seluas 500.000 Ha, pembayaran subsidi premi yang telah dibayarkan pada tahun 2016 kepada pihak Jasindo adalah seluas 400.000 Ha, sedangkan pembayaran subsidi premi seluas 100.000 Ha akan diluncurkan pada TA. 2017. Hal ini disebabkan adanya pemblokiran anggaran pada Direktorat Pembiayaan sejumlah Rp73.906.560.000,- yang menyebabkan rencana tunda bayar sejumlah Rp14.400.000.000,- untuk pembayaran AUTP seluas 100.000 Ha. Pemblokiran anggaran pada Direktorat Pembiayaan dilaksanakan atas dasar Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan/Pemotongan Pelaksanaan APBN TA 2016, yang ditindaklanjuti dengan surat Kementerian Keuangan No.S522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan Pagu APBN-P 2016, sehingga dilaksanakan penghematan dan pemblokiran sejumlah anggaran pada Ditjen PSP.
3.1.3 Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Pembiayaan TA. 2016 Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yaitu “meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian”
12
diukur berdasarkan indikator jumlah asuransi pertanian dan jumlah asuransi ternak sapi. Analisis capaian sasaran kegiatan tersebut, sebagai berikut : 3.1.3.1. Analisis Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 serta periode jangka menengah 3.1.3.1.1. Jumlah Asuransi Pertanian Pada tahun 2016, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) sesuai target dalam perjanjian kinerja tercapai seluas 500.000 Ha dari target seluas 500.000 Ha (100%). Sedangkan capaian setelah pemblokiran (selfblocking) adalah seluas 500.000 Ha dari target 400.000 Ha (125%). Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Pertanian TA. 2016 Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Pertanian (AUTP)
FISIK Target Target Setelah Realisasi Awal Blokir (Ha) (Ha) (Ha) 500.000 400.000 500.000
% Awal
Setelah Blokir
Kriteria
100,00
125,00
Berhasil
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Realisasi anggaran dari pelaksanaan asuransi pertanian (AUTP), sebagai berikut ; Tabel 4. Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTP) TA. 2016 Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Pertanian (AUTP)
Target Awal (Rp.) 72.000.000.000
Target Setelah Blokir (Rp.) 57.600.000.000
Realisasi (Rp.) 57.599.989.830
Awal
Setelah Blokir
80,00
100,00
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian jumlah asuransi pertanian tahun 2016 seluas 500.000 Ha bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 seluas 233.499,55 Ha, mengalami peningkatan sebesar 266.500 Ha atau 114,13% (Tabel 6).
13
Tabel 5. Perbandingan Capaian Jumlah Asuransi Pertanian TA. 2016 dengan TA. 2015 dan Jangka Menengah Renstra 2015-2019
Target
Capaian
Capaian 2016 terhadap Indikator Kinerja Capaian 2015 Target target 2015-2019 2015 2016 2015-2019 2015 2016 % Selisih 2016 % Selisih Jumlah Asuransi Pertanian 1.000.000 500.000 6.000.000 233.499,55 500.000 114,13 266.500 100,00 8,33 -5.500.000 Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Pencapaian kinerja jumlah asuransi pertanian secara umum berhasil, namun dalam pelaksanaan asuransi pertanian (AUTP) di lapang, dihadapi beberapa kendala, sebagai berikut : 1) Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian 2) Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan
program
asuransi pertanian sebagai program utama 3) Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP; 4) Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
Untuk itu telah dilakukan upaya tindak lanjut berikut : 1) Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian di TA. 2017 2) Melaksanakan Koordinasi dan memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan
program asuransi
pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat 3) Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP 4) Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa 5) Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu pelaksanaan AUTP 6) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota
untuk
dapat
mendampingi
dan
memberikan
pemahaman terkait teknis pertanian
14
Capaian Jumlah Asuransi Pertanian tahun 2016 yaitu seluas 500.000 Ha bila dibandingkan dengan target jangka menengah seluas 6.000.000 Ha, maka baru mencapai 8,33% dan masih terdapat kekurangan seluas 5.500.000 Ha yang harus terwujudkan di periode 2017-2019 ke depan (Tabel 6). Untuk pencapaian kekurangan target jangka menengah, maka pada tahun 2016 ini selalu dilakukan pendampingan oleh petugas pusat, daerah dan pihak Jasindo dalam rangka sosialisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan AUTP. Kontribusi dari kegiatan asuransi pertanian dalam mendukung program swasembada pangan adalah mitigasi gagal panen seluas 500.000 Ha melalui pembayaran premi asuransi gagal panen seluas 500.000 Ha.
3.1.3.1.2. Jumlah Asuransi Ternak Sapi Pada tahun 2016, capaian jumlah asuransi ternak sapi sesuai target dalam perjanjian kinerja tercapai sejumlah 20.000 ekor dari target sejumlah 20.000 ekor (100%). Sedangkan capaian setelah pemblokiran (selfblocking) adalah sejumlah 20.000 ekor dari target sejumlah 20.000 ekor (100%). Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Ternak Sapi (AUTS) TA. 2016 Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Ternak Sapi (AUTS)
FISIK Target Target Setelah Realisasi Awal Blokir (Ha) (Ha) (Ha) 20.000 20.000 20.000
% Awal
Setelah Blokir
Kriteria
100,00
100,00
Berhasil
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Realisasi anggaran dari pelaksanaan asuransi ternak sapi (AUTS), sebagai berikut ; Tabel 7. Realisasi Anggaran Asuransi Ternak Sapi (AUTS) TA. 2016
Indikator Kinerja Jumlah Asuransi Ternak Sapi (AUTS)
Target Awal (Rp.) 3.200.000.000
KEUANGAN Target Setelah Blokir (Rp.)
% Realisasi (Rp.)
3.200.000.000 3.200.000.000
Awal
Setelah Blokir
100,00
100,00
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
15
Kegiatan asuransi ternak sapi baru dilaksanakan sebagai program kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016. Secara umum capaian pelaksanaan kegiatan ini dikategorikan berhasil. Salahsatu kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan asuransi ternak sapi adalah tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi usaha ternak sapi. Untuk itu telah dilakukan
upaya
mengusulkan
dana
operasional
di
Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi ternak sapi di TA. 2017. Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi adalah mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi akibat hal-hal yang diluar kendali sejumlah 20.000 ekor sapi melalui pembayaran premi asuransi ternak sapi sejumlah 20.000 ekor sapi.
3.1.3.2. Analisis capaian Sasaran Kegiatan atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi
anggaran
Direktorat
Pembiayaan
pada
kegiatan
Fasilitasi
Pembiayaan adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal senilai Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00). Dari anggaran tersebut, telah dipergunakan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja melalui pengembangan asuransi pertanian (usaha tani tanaman padi dan ternak sapi), dimana pada tahun 2016 ini pencapaiannya mencapai 100%. Efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Pencapaian target sasaran kegiatan, 2). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran yang dialokasikan, 3). Adanya potensi penambahan peserta asuransi dari yang telah ditargetkan pada tahun 2016 ini. 3.1.3.3. Analisis Capaian Kegiatan Direktorat Pembiayaan Lainnya dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1.3.3.1. Pemberdayaan Permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian dan Ternak Sapi
16
Dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian terdapat kegiatan pendukung pemberdayaan permodalan dan pengembangan asuransi pertanian dan ternak sapi. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi pertanian (tanaman padi dan usaha ternak sapi) sebagai berikut: (1). Sosialisasi Asuransi Pertanian (2). Penyusunan pedoman Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Ternak Sapi (3). Penyusunan petunjuk penyaluran bantuan premi (4). Pengumpulan data CPCL asuransi pertanian (5). Leaflet asuransi usaha tani padi
Realisasi anggaran dari kegiatan tersebut, sebagai berikut :
Pemberdayaan permodalan; dari pagu awal Rp433.500.000,00 terealisasi senilai Rp183.345.000,00 (42,29%). Realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 77,24% (dari pagu setelah blokir senilai Rp237.365.000,00).
Pengembangan
asuransi
Rp111.873.950.000,00
pertanian;
terealisasi
senilai
dari
pagu
awal
Rp60.784.490.775,00
(54,33%). Realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 99,57% (dari pagu setelah blokir senilai Rp61.044.958.000,00).
Pengembangan asuransi usaha ternak sapi; dari pagu awal Rp21.762.500.000,00 terealisasi senilai Rp3.580.769.840,00 (16,45%). Realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 95,74% (dari pagu setelah blokir senilai Rp3.740.060.000,00).
3.1.3.3.2. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Pada lembaga keuangan mikro agribisnis dilaksanakan kegiatan yang menyangkut kelembagaan pembiayaan pertanian dan pembinaan Penyelia
Mitra
Tani
(PMT)
dengan
realisasi
anggaran
senilai
Rp68.125.900,00 (96,22%) dari pagu awal Rp70.800.000,00. Realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah 100% (dari pagu setelah blokir senilai Rp68.125.900,00).
17
Adapun pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut : 1) Kelembagaan Pembiayaan Pertanian Kelembagaan
Pembiayaan
Pertanian meliputi :
(1). kegiatan
koodinasi dan sinkronisasi pemberdayaan LKMA dan koperasi pertanian di 9 (sembilan) Propinsi, (2). pembinaan dalam rangka exit strategy pembinaan gapoktan puap, pertemuan pemberdayaan dan penguatan LKMA dan koperasi pertanian yang dilaksanakan di Jawa Barat. Realisasi anggaran kelembagaan pembiayaan pertanian adalah senilai
Rp1.043.992.697,00
Rp1.557.350.000,00
(67,04%)
dari
pagu
awal
dan realisasi setelah pemblokiran adalah
95,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp1.093.850.000,00). 2) Pembinaan Penyelia Mitra Tani (PMT) Pembinaan Penyelia Mitra Tani ditujukan untuk PMT yang membina Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PMT di Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan pembinaan ini juga mengundang Dinas Terkait dan BPTP. Realisasi anggaran Pembinaan Penyelia Mitra Tani adalah senilai Rp38.972.276.742,00
(92,76%)
dari
pagu
awal
senilai
Rp41.875.950.000,00 dan realisasi setelah pemblokiran adalah senilai 97,70% (dari pagu setelah blokir senilai Rp39.757.814.000,00). Pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan pembiayaan pertanian dan pembinaan penyelia mitra tani memberikan kontribusi dalam
penguatan
kelembagaan
pembiayaan
pertanian
pada
gapoktan PUAP sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam usaha pertanian yang dijalankan. 3.1.3.3.3. Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian Pengembangan pembiayaan program pertanian dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembiayaan pertanian melalui kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Unit Khusus Pertanian (UKP).
18
1). Pengembangan pembiayaan program pertanian melalui kredit program (KUR)
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Skema kredit ini disalurkan oleh Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank
yang ditunjuk,
dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan Pemerintah.
Pada tahun 2016 Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp. 100 Triliun untuk program KUR termasuk untuk sektor pertanian di dalamnya. Untuk sektor pertanian, alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan retail yang menjalankan usaha di sektor pertanian.
Untuk pelaksanaan Pengembangan pembiayaan program pertanian melalui kredit program (KUR) telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yaitu : (1) Penerbitan
peraturan
Menteri
Pertanian
No.
32/Permentan/SR.230/6/2016 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian tanggal 29 Juni 2016 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan KUR sektor pertanian. Petunjuk teknis pelaksanaan KUR ini telah
diperbanyak
sejumlah
500
eksemplar
dan
telah
didistribusikan kepada perbankan, instansi terkait dan dinas pertanian propinsi/kabupaten/kota. (2). Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka program KUR yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Koordinasi ini mengundang instansi terkait seperti Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan peternakan,
Biro Hukum
19
Kementerian Pertanian dan Kementerian Perekonomian dalam rangka penyusunan rencana biaya indikatif komoditas pertanian untuk KUR, penyusunan Permentan dan petunjuk teknis pelaksanaan KUR sektor pertanian dan Persiapan usulan target KUR 2017 beserta CPCL-nya. (3). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR sektor pertanian ke Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
Perkembangan Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian per Desember tahun 2016 oleh perbankan sebesar Rp. 16,36 Trilyun atau 17% dari target keseluruhan
KUR
sebesar Rp.
100
trilyun. Apabila
dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dimana realisasi penyaluran KUR sektor pertanian dan kehutanan tercapai sebesar Rp. 9,38 Trilyun, maka capaian realisasi KUR sektor pertanian tahun 2016 ini meningkat sebesar 6,98% dari tahun 2015.
Rendahnya realisasi KUR sektor pertanian ini disebabkan oleh beberapa hal berikut : 1) Luas kepemilikan lahan pertanian yang kecil dan petani kebanyakan merupakan petani gurem 2) Belum terakomodirnya masa tenggang waktu (grace period) untuk
pengembangan
perkebunan,
yang
usaha
nantinya
di akan
sektor
peternakan
berpengaruh
dan
terhadap
pengembalian kredit. 3) Adanya program kredit sejenis yang dikeluarkan oleh Bank dengan bunga yang lebih rendah 4) Proses approval dari Kementerian Keuangan terhadap calon debitur yang didaftarkan melalui SIKP online sering memakan waktu lama. 5) Kodefikasi terhadap usaha tani yang tersedia dalam sistim SIKP relative sempit, sehingga pengelompokan usaha tani dari calon debitur dimasukkan dalam sektor perdagangan.
20
Kontribusi kegiatan kredit program melalui KUR dalam dukungan sawsembada pangan adalah membantu permodalan petani/peternak melalui subsidi suku bunga dalam menjalankan usaha pertaniannya. Apabila kredit diterima tepat waktu maka dampaknya dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha tani yang dilaksanakan.
2).
Pengembangan
pembiayaan
program
pertanian
melalui
Penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian
Permodalan
sebagai
elemen
penting
dalam
pembangunan
pertanian, masih terbatas ketersediaannya oleh pemerintah, di sisi lain dukungan lembaga perbankan masih rendah rata-rata setiap tahun hanya sekitar 5% membiayai sektor pertanian. Persoalan mendasar yang dihadapi petani dalam akses permodalan kepada lembaga perbankan masih rendah karena menerapkan perbankan menerapkan azas prudential (character, capital, condision, capacity dan collateral/ 5C). Prinsip 5C sulit dipenuhi petani subsistence di pedesaan yang tidak memiliki sertifikat sebagai jaminan dan sebagian tidak memiliki lahan.
Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berusaha di bidang pertanian, di sisi lain tidak tersedianya Bank Pertanian maka Pemerintah berupaya menciptakan payung hukum guna melindungi dan memberdayakan petani melalui UU No. 19 tahun 2013 pasal 87. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1992 pasal 5 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1998 tercantum Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut agar dapat dapat dilaksanakan secara operasional perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Dasar pelaksanaan penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian, sebagai berikut :
21
1)
Surat
Mensesneg
No.
B-681/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2014
Tanggal 4 Juli 2014 Perihal Persetujuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan
Unit
Khusus
Pertanian
serta
Prosedur
Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani; 2)
Keputusan
Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
No.
1018/Kpts/OT.160/10/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Pembentukan
Tim
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Pemerintah tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani sebagai Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 3)
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 360/Kpts/HK.000/5/2016 tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2016 bahwa Ditjen PSP menjadi Penanggung Jawab Pembentukan Unit Khusus Pertanian;
4)
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Unit Khusus Pembiayaan merupakan salah satu Target Kantor Staf Presiden (KSP).
Untuk pelaksanaan Pengembangan pembiayaan program pertanian melalui penyusunan RPP UKP ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yaitu : (1). Penyusunan Draft RPP UKP (2). Penyusunan SK Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) (3). Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan draft RPP UKP yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Koordinasi ini mengundang instansi terkait seperti Biro Hukum Kementerian Pertanian, Badan PPSDMP, Pusat Studi Ekonomi Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan peternakan, dan Tim PAK. Realisasi anggaran dari Pengembangan pembiayaan program pertanian yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program KUR
dan
penyusunan
Rp1.586.499,908,00
RPP
(43,05%)
UKP dari
ini
adalah
senilai
pagu
awal
senilai
22
Rp3.685.200.000,00, sedangkan realisasi setelah pemblokiran (selfblocking) adalah senilai 86,40% (dari pagu setelah blokir senilai Rp1.836.277.000,00). Realisasi serapan anggaran ini masih tergolong rendah karena beberapa hal berikut: 1) revisi pemotongan anggaran; 2) revisi kegiatan di subdit kredit program; 3) proses pelaksanaan program KUR dan RPP UKP menunggu kebijakan instansi terkait lainnya; 4) fokus pada kegiatan utama Ditjen PSP dan kegiatan Direktorat. Pembiayaan Pertanian. 3.1.3.3.4. Dukungan Manajemen Pembiayaan Pertanian Pelaksanaan
kegiatan
Direktorat
Pembiayaan
Pertanian
dalam
mencapai tujuan program prasarana dan sarana pertanian dan kegiatan dalam
Direktorat
juga
didukung
melalui
dukungan
manajemen
pembiayaan pertanian. Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1) pelaksanaan kegiatan teknis
dan administrasi kesekretariatan
lingkup Direktorat Pembiayaan 2) koordinasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
di
lingkup
Direktorat
Pembiayaan 3) koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan 4) pembinaan dan monitoring kegiatan Direktorat Pembiayaan 5) Evaluasi kegiatan Direktorat Pembiayaan Capaian
kegiatan
dukungan
manajemen
Direktorat
Pembiayaan
Pertanian adalah senilai Rp1.972.976.361,00 (83,63%) dari pagu awal Rp2.359.000.000,00,
sedangkan
(selfblocking)
98,19%
adalah
realisasi
(dari
pagu
setelah setelah
pemblokiran blokir
senilai
Rp2.009.240.000,00).
23
3.1.4. Tambahan Informasi Lainnya Beberapa potret pelaksanaan kegiatan pembiayaan pertanian, sebagai berikut :
Asuransi Pertanian
Gambar 2. Koordinasi dengan Bapak Bupati dalam rangka mensukseskan serapan AUTP di Kabupaten Cilacap
Gambar 3. Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di Kabupaten Indramayu)
24
Gambar 4. Testimoni Pembayaran Claim Asuransi Pertanian (Tanaman Padi di Kabupaten Tabanan)
25
Pengembangan LKMA
Gapoktan Desa Kec. Kabupaten LKMA Badan Hukum
: Mekar Tani (tahun 2013) : Mekar sari : Panimbang, : Pandeglang, Banten : Mekar Tani : Akta Notaris
Penggunaan dana PUAP untuk membiayaan simpan Pinjam, On Farm : Tanaman Pangan (Padi), Off Farm : usaha penjualan pupuk untuk padi. Dana PUAP yang diterima Gapoktan 100.000.000,- dan perkembangan sampai saat ini dari total dana cash, dana di rekening, piutang dan nilai asset/barang sebesar Rp. 128.945.000,-. Penerima manfaat pinjaman dari anggota sebanyak 57 orang. besaran pinjaman dari mulai 500.000,- s.d 5.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 4 bulan dibayar pada saat panen dan jasa sebesar 2,5%.
Gambar 5. Pengembangan LKMA Mekar Sari di Ds Mekar Sari, Kec Panimbang Kab. Pandeglang, Banten Pembinaan Penyelia Mitra Tani
Gapoktan Kelurahan Kec. LKMA Badan Hukum
: Tani makmur (tahun 2009) : Lingkar Selatan, : Palmerah, Kota Jambi : Tani Makmur, : Koperasi Simpan Pinjam
Penggunaan dana PUAP untuk membiayaan simpan Pinjam, On Farm : Tanaman Pangan (Jagung, Ubi), Horti (sayuran 12 Komoditi, budidaya pembibitan sayuran di polybag), Ternak (Ayam Buras), Off Farm (Home Industri dan Bakul sayuran). Dana PUAP yang diterima Gapoktan 100.000.000,- dan perkembangan sampai saat ini dari total dana cash, dana di rekening, piutang dan nilai asset/barang sebesar Rp. 345.684.275,-. Penerima manfaat pinjaman dari anggota sebanyak 140 orang besaran pinjaman dari mulai 2.000.000,- s.d 8.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman 10 bulan dan jasa sebesar 15%.
Gambar 6.
Pembinaan PMT di Gapoktan Jalak, Ds. Kedungenep Kec. Petir, Kab. Serang, Banten
26
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa Nama Debitur Jenis Usaha
: Jawa Barat : Cianjur : Pacet : Sukatani : Andri Setiawan : Pengumpul Sayuran Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 25 Juta Jangka Waktu : 2 tahun
Gambar 7. Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukatani, Kec. Pacet, Kab. Cianjur
Provinsi : Sulawesi Selatan Kab/Kota : Maros Kecamatan : Simbang Desa : Somangkih Nama Debitur : H. Hasan Jenis Usaha : Penggemukan Sapi Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 500 Juta Jangka Waktu : 3 Maret 2016-7 Maret 2019
Gambar 8. Penerima Manfaat KUR di Ds. Somangkih, Kec. Simbang, Kab. Maros
Provinsi : Sulawesi Selatan Kab/Kota : Takalar Kecamatan : Polut Desa : Lasang Nama Debitur : Muma Daeng Tiro Jenis Usaha : Perkebunan Tebu Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 25 Juta Jangka Waktu : Nov 2016-Nov2017
Gambar 9. Penerima Manfaat KUR di Ds. Lasang, Kec. Polut, Kab. Takalar
27
Provinsi : Sulawesi Selatan Kab/Kota : Takalar Kecamatan : Polut Desa : Lasang Barat Nama Debitur : Hamzah Dettona Jenis Usaha : Pengumpul Gabah Bank Penyalur : BRI Jumlah Pinjaman: Rp. 25 Juta Jangka Waktu : Des 2016-Des 2018
Gambar 10. Penerima Manfaat KUR di Ds. Lasang Barat, Kec. Polut, Kab. Takalar
Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa Nama Debitur Jenis Usaha
: Jawa Tengah : Sragen : Sambirejo : Sukorejo : Sularmi : Ternak Ayam, Budidaya (padi, cabai) Bank Penyalur : BPD Jateng Jumlah Pinjaman: Rp. 200 Juta Jangka Waktu : 4 tahun (2016- 2019)
Gambar 11. Penerima Manfaat KUR di Ds. Sukorejo, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen
Provinsi : Jawa Tengah Kab/Kota : Klaten Kecamatan : Trucuk Desa : Puluhan Nama Debitur : Sagina Jenis Usaha : Ternak Sapi, ayam Bank Penyalur : BPD Jateng Jumlah Pinjaman: Rp. 200 Juta Jangka Waktu : 4 tahun (2016- 2020)
Gambar 12. Penerima Manfaat KUR di Ds. Puluhan, Kec.Trucuk, Kab. Klaten
28
3.2. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal senilai Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00). Dari realisasi tersebut, realisasi anggaran pusat untuk Direktorat Pembiayaan adalah
senilai
Rp.108.192.477.223,00
Rp.183.618.250.000,00.
Sedangkan
(58,92%)
realisasi
dari
Pagu
anggaran
awal
pusat
senilai
Direktorat
Pembiayaan setelah blokir adalah 98,55% (dari pagu setelah blokir senilai Rp109.787.689.900,00). Adapun rincian realisasi anggaran pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian dari masing-masing Sub Direktorat, sebagai berikut : Tabel 8. Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Subdit Lingkup Direktorat Pembiayaan
No
Pagu (Rp) Awal Setelah Blokir
Unit Eselon III
1. Subdit Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan 2 Subdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian 3 Subdit Kelembagaan Pembiayaan* 4 Subbag Tata Usaha Jumlah
% Realisasi (Rp)
Awal
3.685.200.000
1.836.277.000
1.586.499.908 43,05
Setelah Blokir 86,40
134.069.950.000
65.022.383.000
64.548.605.615 48,15
99,27
43.504.100.000
40.919.789.900
40.084.395.339 92,14
97,96
2.359.000.000
2.009.240.000
1.972.976.361 83,64
98,20
183.618.250.000
109.787.689.900
108.192.477.223 58,92
98,55
Sumber data : Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Realisasi keuangan dari kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Eselon III dan Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 1. Sub Direktorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan Realisasi anggaran subdit Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan pembiayaan program pertanian yang
utamanya
untuk
mendukung
pelaksanaan
program
KUR
dan
penyusunan RPP UKP ini sebelum pemblokiran (selfblocking) adalah senilai Rp1.586.499.908,00 (43,05%) dari pagu Rp3.685.200.000,00, sedangkan
29
realisasi setelah blokir adalah 86,40% (dari pagu setelah blokir senilai Rp1.836.277.000,00).
2. Subdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian Realisasi
anggaran
Pertanian
subdit
sebelum
Pemberdayaan
pemblokiran
Permodalan
(selfblocking)
dan
Asuransi
adalah
senilai
Rp64.548.605.615,00 (48,15%) dari pagu Rp134.069.950.000,00, sedangkan realisasi setelah blokir adalah 99,27% (dari pagu setelah blokir senilai Rp65.022.383.000,00).
4.
Subdit Kelembagaan Pembiayaan Realisasi
anggaran
subdit
kelembagaan
pembiayaan
adalah
senilai
Rp40.084.395.339,00 (92,14%) dari pagu Rp43.504.100.000,00. Realisasi setelah
blokir
adalah
97,96%
(dari
pagu
setelah
blokir
senilai
Rp40.919.789.900,00).
5.
Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Realisasi anggaran Sub Bagian Tata Usaha Direktorat melalui kegiatan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Pertanian sebelum pemblokiran (selfblocking) adalah senilai Rp1.972.976.361,00 (83,64%) dari pagu senilai Rp2.359.000.000,00, sedangkan realisasi setelah blokir adalah senilai 98,20% (dari pagu setelah blokir senilai Rp2.009.240.000,00).
Secara umum realisasi serapan anggaran sub Direktorat Lingkup Pembiayaan setelah blokir mencapai lebih dari 90%, namun terdapat realisasi serapan anggaran dibawah 90% pada subdit Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan. Hal ini disebabkan beberapa pengaruh berikut: 1) revisi pemotongan anggaran; 2) revisi kegiatan di subdit kredit program; 3) proses pelaksanaan program KUR dan RPP UKP menunggu kebijakan instansi terkait lainnya; 4) fokus pada kegiatan utama Ditjen PSP dan kegiatan Direktorat. Pembiayaan Pertanian.
30
3.3. Dukungan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Pembiayaan Pertanian berjumlah 45 orang yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL), yang terdistribusi dalam 3 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha. Untuk tenaga THL seluruhnya ditempatkan di Sub Bagian Tata Usaha, sedangkan untuk pegawai lainnya terbagi di bagian Sub Direktorat sebagaimana pada Tabel 9.
Tabel 9. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Pangkat dan Golongan NO
Unit Eselon II
Golongan
Total (orang)
IV
III
II
I
1
Direktur
1
-
-
-
1
2
Subdit Kredit Program dan Fasilitasi
3
8
-
-
11
4
9
-
-
13
Pembiayaan 3
Subdit Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian
4
Subdit Kelembagaan Pembiayaan
2
7
1
-
10
5
Subbag Tata Usaha
-
6
1
-
7
Total
10
30
2
0
42*)
Ket : *) Jumlah tidak termasuk THL Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian Pejabat Eselon III dan IV menurut jenis kelamin tertera pada Tabel 10.
Tabel 10. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon III dan IV NO
Pejabat
Laki-laki
Perempuan
Total (orang)
1
Eselon II
1
1
2
Eselon III
3
-
3
3
Eselon IV
5
2
7
Total
8
3
11
Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
31
Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian berdasarkan golongan pegawai tertera pada Tabel 11.
Tabel 11. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Sebaran Pegawai per Golongan Golongan
A
B
C
D
E
Total
NO
(orang)
1
I
-
-
-
-
-
0
2
II
-
-
1
1
-
2
3
III
1
14
6
9
-
30
4
IV
6
3
-
1
-
10
Total
7
17
7
11
0
42*)
Ket : *) Jumlah tidak termasuk THL Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
Distribusi SDM Direktorat Pembiayaan Pertanian berdasarkan Tingkat Pendidikan tertera pada Tabel 12. Tabel 12. Distribusi Pegawai Direktorat Pembiayaan Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO
Golongan
S3
S2
S1
D3
SMA
SMP
SD
Total (orang)
1
I
-
-
-
-
-
-
-
-
2
II
-
-
-
1
-
-
-
1
3
III
-
4
22
1
4
-
-
31
4
IV
-
9
1
-
-
-
-
10
Total
0
13
23
2
4
-
-
42*)
Ket : *) Jumlah tidak termasuk THL Sumber data : Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2016
3.4. Hambatan dan Kendala Pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan yaitu “Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” diukur melalui
indikator kinerja ; 1). jumlah asuransi pertanian dan 2). jumlah
asuransi ternak sapi. Capaian indikator kinerja yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi Desember 2016) dapat disimpulkan bahwa indikator jumlah asuransi pertanian tercapai 100% termasuk kategori berhasil, sedangkan
32
indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi tercapai 100% termasuk kategori berhasil. Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian disimpulkan berhasil, namun dalam capaian pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi sebagai berikut : 1). Perencanaan Kinerja a) Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian b) Adanya penghematan anggaran ditengah pelaksanaan kegiatan (self blocking) sehingga perlu dilakukan revisi anggaran, hal ini sempat menunda pelaksanaan kegiatan asuransi dan kegiatan pembiayaan 2). Sumber Daya Manusia a) Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan
program
asuransi pertanian sebagai program utama b) Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP; c) Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
3.4. Upaya dan Tindak Lanjut Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut : 1). Perencanaan Kinerja a) Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian di TA. 2017. b) Mengawal revisi anggaran sehingga proses penyelesaian revisi tidak memakan waktu lama. 2). Sumber Daya Manusia a) Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP
33
b) Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu pelaksanaan AUTP
3). Teknis a) Melaksanakan Koordinasi dan memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan
program asuransi
pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat b) Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa c) Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota
untuk
dapat
mendampingi
dan
memberikan
pemahaman terkait teknis pertanian
34
BAB IV PENUTUP Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSP dan Kementerian Pertanian disampaikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian. Dalam Laporan kinerja ini disajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Pencapaian
sasaran kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian tahun 2016 yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Pembiayaan Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu “Meningkatnya fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” diukur melalui indikator kinerja ; 1). jumlah asuransi pertanian seluas 500.000 Ha dan 2). jumlah asuransi ternak sapi sejumlah 20.000 ekor. Dari pengukuran 2 indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa 1 indikator yaitu jumlah asuransi pertanian tercapai 500.000 Ha dari target seluas 500.000 Ha (100%) termasuk kategori berhasil. Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha ini, pembayaran subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan pada TA.2017, sedangkan 1 indikator kinerja jumlah asuransi ternak sapi tercapai 20.000 ekor dari target 20.000 ekor (100%) termasuk kategori berhasil. Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitasi Pembiayaan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp109.806.955.723,00 (59,25%) dari pagu awal senilai Rp185.321.800.000,00. Realisasi anggaran setelah blokir mencapai 98,44% (dari pagu setelah blokir senilai Rp111.548.925.000,00). Secara umum, capaian kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian disimpulkan berhasil, namun dalam capaian pelaksanaan kegiatan tersebut dijumpai beberapa kendala berikut : 1). Perencanaan Kinerja ; a). Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian, b). adanya penghematan anggaran ditengah pelaksanaan kegiatan (selfblocking) sehingga perlu dilakukan revisi anggaran, hal ini sempat menunda pelaksanaan kegiatan asuransi dan kegiatan pembiayaan, 2). Sumber Daya Manusia ; a). Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama, b). Petani belum benar-benar
35
memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP, c). Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan upaya perbaikan mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Perencanaan Kinerja; a). Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian di TA. 2017, b). Mengawal revisi anggaran sehingga proses penyelesaian revisi tidak memakan waktu lama, 2). Sumber Daya Manusia; a). Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP, b). Mendorong Jasindo untuk menambah petugas yang membantu pelaksanaan AUTP,
3). Teknis; a). Melaksanakan Koordinasi dan
memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan program asuransi pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat, b). Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa, c). Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi dan memberikan pemahaman terkait teknis pertanian.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian selama tahun 2016, dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dan operasional serta penyusunan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
36
LAMPIRAN
37
Lampiran 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Direktorat Pembiayaan (B03, B06, B09, B12)
38
B-03 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016 Periode B-03 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran : 2016 Target Setahun No
Sasaran Strategis
Outcome
Rencana Aksi Triwulan 1 (B03)
Indikator Kinerja Volume
1. Asuransi Usaha Tani Penambahan luas Padi lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
1. Luas lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
a.
Jadwal Pelaksanaan %
1.000.000 Ha
B03 1.195 Ha
Realisasi
Januari
Februari
Permasalahan
Rekomendasi
- Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum - banyak petani yang menjadi peserta AUTP; Terbatasnya petugas baik di Dinas Provinsi, kabupaten/kota dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP
- Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten perlu menambah petugas pelaksana program AUTP - Perlu meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui - pertemuan sampai tingkat desa - Jasindo perlu menambah petugas yang melaksanakan AUTP
Maret
1.194,59 Ha 99,97
1. Diterbitkannya Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2. Sosialisasi Pedoman;
1. Diterbitkannya Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 2. Sosialisasi Pedoman;
3. Pendataan/Inventarisasi CPCL Peserta AUTP seluas 1.195 Ha
3. Pendataan/Inventarisa si CPCL Peserta AUTP seluas1.194,59 Ha
4. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi (20%) seluas 1.195 Ha
4. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi (20%) seluas 1.194,59 Ha
5. Pembayaran Premi 5. Pembayaran Premi (80%) ke Jasindo seluas (80%) ke Jasindo 1.195 Ha seluas 1.194,59 Ha 6. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
6. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
7. Pengendalian dan evaluasi triwulan I.
7. Pengendalian dan evaluasi triwulan I.
100
100
99,97
99,97
99,97
39
B-06 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016 Periode B-06 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran : 2016 Rencana Aksi Triwulan 2 (B06)
Target Setahun No
Sasaran Strategis
Outcome
Indikator Kinerja Volume
1. Asuransi Usaha Tani Penambahan luas Padi lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
1. Luas lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
Jadwal Pelaksanaan %
1.000.000 Ha
B06 400.000 Ha
Realisasi
Permasalahan April
Mei
Rekomendasi
Juni
100.000 Ha 25,00
1. Pendataan/Inventarisasi CPCL 1. Pendataan/Inventarisasi Peserta AUTP seluas 400.000 Ha CPCL Peserta AUTP seluas 100.000 Ha 2. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi (25%) seluas 100.000 Ha 3. Pembayaran Premi (80%) ke Jasindo seluas 400.000 Ha
2. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi (25%) seluas 100.000 Ha
25,00
3. Pembayaran Premi (80%) ke Jasindo seluas 100.000 Ha
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan; 100
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan I.
- Koordinasi dan memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan program asuransi pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat
- Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP;
- Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten perlu menambah petugas - pelaksana program AUTP Perlu meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa
100,00
25,00
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
- Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan I. 100
- Terbatasnya petugas baik di - Jasindo perlu menambah petugas Dinas Provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan AUTP dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP - pemahaman petugas jasindo - Berkoordinasi dengan Dinas terhadap teknis pertanian Pertanian Propinsi dan masih kurang sehingga Kabupaten/Kota untuk dapat mempengaruhi proses verifikasi mendampingi dan memberikan kelayakan pemahaman terkait teknis pertanian - Klaim AUTP belum tertangani dengan baik oleh Jasindo, sehingga mempengaruhi kepercayaan petani terhadap program AUTP
- Jasindo perlu mempercepat penanganan Kalim AUTP
40
B-09 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016 Periode B-09 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran : 2016 Rencana Aksi Triwulan 3 (B09)
Target Setahun No
Sasaran Strategis
Outcome
Indikator Kinerja Volume
1.
Asuransi Usaha Tani Padi
Penambahan luas lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
1. Luas lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
Jadwal Pelaksanaan %
700.000 Ha
Target B09 600.000 Ha
Realisasi
Permasalahan Juli
Agustus
Rekomendasi
September
370.868,69 Ha 61,81
1. Pendataan/Inventarisasi CPCL 1. Pendataan/Inventarisasi Peserta AUTP seluas 600.000 Ha CPCL Peserta AUTP seluas 370.868,69 Ha 2. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi (25%) seluas 370.868,69 Ha
2. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi (25%) seluas 370.868,69 Ha
3. Pembayaran Premi (80%) ke Jasindo seluas 600.000 Ha
3. Pembayaran Premi (80%) ke Jasindo seluas 307.217,25 Ha
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
61,81
- Koordinasi dan memberikan pemahaman Petugas Propinsi/Kabupaten Kota untuk menempatkan program asuransi pertanian sebagai program utama sebagaimana di pusat
- Petani belum benar-benar memahami manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP;
- Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten perlu menambah petugas - pelaksana program AUTP Perlu meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa
100,00
51,20
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan; 100
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan III.
- Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan III. 100
- Terbatasnya petugas baik di - Jasindo perlu menambah petugas Dinas Provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan AUTP dan Jasindo yang menangani pelaksanaan program AUTP - pemahaman petugas jasindo - Berkoordinasi dengan Dinas terhadap teknis pertanian Pertanian Propinsi dan masih kurang sehingga Kabupaten/Kota untuk dapat mempengaruhi proses verifikasi mendampingi dan memberikan kelayakan pemahaman terkait teknis pertanian - Klaim AUTP belum tertangani dengan baik oleh Jasindo, sehingga mempengaruhi kepercayaan petani terhadap program AUTP - Belum diterbitkannya SK definitif peserta asuransi pertanian seluruhnya oleh Dinas Kabupaten
Jasindo perlu mempercepat - penanganan Klaim AUTP
Mendorong petugas Dinas - Kabupaten untuk segera menerbitkan SK definitf seluruh peserta asuransi pertanian TA.2016
41
B-12 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DITJEN PSP TA.2016 Periode B-12 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran : 2016 Rencana Aksi Triwulan 4 (B12)
Target Setahun No
Sasaran Strategis
Outcome
Indikator Kinerja Volume
1.
Asuransi Usaha Tani Padi
Penambahan luas lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
1. Luas lahan sawah yang menjadi peserta AUTP
Jadwal Pelaksanaan %
500.000 Ha
Target B12 500.000 Ha
Realisasi
Permasalahan Oktober
Nopember
Rekomendasi
Desember
500.000 Ha*) 100,00
1. Pendataan/Inventarisasi CPCL 1. Pendataan/Inventarisasi Peserta AUTP seluas 500.000 Ha CPCL Peserta AUTP seluas 500.000 Ha 2. Terlaksananya pendaftaran 2. Terlaksananya pendaftaran dan pembayaran premi swadaya dan pembayaran premi (20%) seluas 500.000 Ha swadaya (20%) seluas 500.000 Ha 3. Pembayaran Premi subsidi 3. Pembayaran Premi subsidi (80%) ke Jasindo seluas 500.000 (80%) ke Jasindo seluas Ha 400.000 Ha, dan seluas 100.000 Ha diluncurkan pada TA. 2017 4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan;
100,00
- Tidak adanya dana pendukung - Akan diupayakan usulan dana di Propinsi/Kabupaten untuk pendukung di Propinsi/Kabupaten mengawal pelaksanaan kegiatan untuk mengawal pelaksanaan AUTP di lokasi kegiatan AUTP di lokasi
100,00
- Adanya selfblocking anggaran - Pembayaran sejumlah AUTP akan yang mempengaruhi perubahan diluncurkan pada tahun 2017 target dan rencana tunda bayar
80,00
4. Pembinaan dan pengawalan kegiatan; 100
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan IV.
5. Pengendalian dan evaluasi triwulan IV 100
Ket : *)
Dari realisasi AUTP sejumlah 500.000 Ha, pembayaran subsidi premi sejumlah 100.000 Ha diluncurkan pada TA. 2017
42
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2016 (Januari, Revisi Maret, Revisi Agustus, Revisi Desember)
43
PK Awal Bulan Januari
44
45
PK Revisi Bulan Maret
46
47
PK Revisi Bulan Agustus
48
49
PK Revisi Bulan Desember
50
51
Lampiran 3 Sasaran Pembangunan dan Kebutuhan Pembiayaan Pertanian APBN 2015-2019
52
53
54
