RENCANA STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

RENCANA STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……...........…………………………………………….

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

ii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

iii

DAFTAR TABEL .....................................................................................

iv

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................

1

A. Kondisi Umum ………………………..........………………

1

B. Faktor Internal dan Eksternal ...………............…………...

3

1. Kekuatan dan Kelemahan ............................................

3

2. Peluang dan Ancaman ………............……………...…..

8

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................

12

A. Visi……………………..........…………………………………

12

B. Misi…………………………………………..........…………...

13

C. Tujuan………………………………………..........…….........

13

D. Sasaran……………………………………………..........…...

14

ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...................................

15

A. Arah dan Kebijakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

15

B. Strategi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

16

1. Strategi umum ...............................................................

16

2. Strategi khusus .............................................................

16

C. Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) ...........................

18

1. Kegiatan Bagian Perencanaan .........………........….....

21

2. Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan ...........

22

3. Kegiatan Bagian Umum ................................................

22

4. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Pelaporan ....................

23

BAB IV.

PENDANAAN ........................................................................

24

BAB V.

PENUTUP ...............................................................................

26

BAB II

BAB III.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 - 2019

ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Bagan Organisasi Sekretariat Ditjen PKH ..…....………

2

Gambar 1.2.

Estimasi Kebutuhan Pelayanan Berdasarka Renstra Mitra Kerja ....................................................................

4


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

Jumlah SDM Aparatur Sekretariat Ditjen PKH menurut Golongan ..........................................................................

6

Tabel 3.1.

Arsitektur dan Informasi Kinerja Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan ....…………………………..........

20

Tabel 4.1.

Rencana Kebutuhan Pembiayaan per Sub Kegiatan Sekditjen PKH ..............................………..…………..……

24


iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan ........................................... Standar Baku Pengukuran Indikator Kinerja (SBPIK) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.......................................................


27 31

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

s

ekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu organisasi Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Ditjen PKH menyelenggarakan fungsi: 1. Koordinasi, penyusunan rencana program, anggaran, kerjasama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat (Humas), dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan, penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN); 3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 5. Pelaksanaan urusan Tata Usaha (TU) 6. Penempatan jabatan fungsional di setiap bagian yang memerlukan. Sekretariat Ditjen PKH dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PKH ini dilakukan oleh unit kerja yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Sekretariat Ditjen PKH tersebut disajikan pada Gambar 1.1 berikut.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan 2015-2019

1

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Ditjen PKH

Dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, Sekretariat Ditjen PKH telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2013 yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja. Disamping itu, Sekretariat Direktorat Jenderal telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara berturut-turut di lingkungan Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PKH Tahun 2015-2019 dibuat dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019, yang difokuskan pencapaian Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dalam mendukung pembangunan pertanian/peternakan berbasis bio industri. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (tahun 2010-2014), diantaranya masih ditemui kendala koordinasi dukungan manajemen dan administrasi dalam mengintegrasikan layanan dan kegiatan diberbagai tingkatan, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasif untuk peningkatan mutu pelayanan yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Ditjen PKH tahun 2015-2019.


2

Sebagai unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PKH, maka di dalam menyusun visi dan misinya, Sekretariat Ditjen PKH mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal PKH tahun 2015-2019. Demikian juga dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk kepada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis dibidang peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana dituangkan dalam Renstra Ditjen PKH tahun 2015-2019, yaitu peningkatan produksi pangan asal ternak, peningkatan daya saing peternakan dan peningkatan kesejahteraan peternak. B. Faktor Internal dan Eksternal Dalam menentukan arah kebijakan dukungan manajemen ke depan, perlu diidentifikasi dan dianalisis faktor utama yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Ditjen PKH ke depan. Faktor utama tersebut meliputi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kekuatan dan Kelemahan Kekuatan a. Organisasi Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Ditjen PKH dilengkapi dengan unit kerja yang terdiri dari empat bagian yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, Bagian Evaluasi dan Pelaporan; serta ditambah Kelompok Jabatan Fungsional dan unit Manajemen PSDSK. Setiap Bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, sehingga keseluruhan terdapat 12 subbagian dan 1 kelompok pejabat fungsional. Rincian tugas pekerjaan masing– masingunit kerja seperti dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 28 September 2011, tentang rincian tugas Eselon IV lingkup Ditjen PKH. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Saat ini, SDM aparatur Sekretariat Ditjen PKH berjumlah 166 orang, terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum, dengan jenjang pendidikan S-3 sebanyak 1 orang (0,6%), S-2 sebanyak 21 orang (12,6%), S-1 sebanyak 64 orang (38,5%), Diploma sebanyak 6 orang (3,6%), SMA/SMK 67 orang (40,4%), dan Sekolah Dasar 5 orang (3,0%). Sekretariat Ditjen PKH memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengembangkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, tugas belajar (Sarjana dan Pasca Sarjana) serta pengembangan lainnya seperti orientasi kerja,


3

bimbingan teknis, workshop, seminar, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, apresiasi dan studi banding baik di dalam maupun di luar negeri. c. Sarana dan Fasilitas Kerja Sarana dan fasilitasi kerja yang telah disediakan relatif telah memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas fungsi, baik berupa perangkat keras dan lunak. Pada dasarnya seluruh pejabat administrasi dan pejabat fungsional telah dilengkapi dengan sarana dan fasilitas kerja. Fasilitas kerja mencakup perangkat keras dan lunak, alat dan bahan perkantoran serta fasilitas untuk menghadiri rapat, training dan perjalanan dinas. Untuk menggambarkan berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka dapat digambarkan pada estimasi kebutuhan pelayanan berdasarkan Renstra Mitra Kerja pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2. Estimasi Kebutuhan Pelayanan Berdasarkan Renstra Mitra Kerja. Dari Gambar 1.2 tersebut, terlihat pejabat administrasi dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV bertugas dalam pelayanan surat atau dokumen yang masuk dan


4

keluar. Eselon III yaitu bagian perencanaan, keuangan dan perlengkapan, umum, dan evaluasi pelaporan melaksanakan pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya Eselon IV memproses surat atau dokumen tersebut sesuai dengan fungsinya. Audit internal, tinjauan manajemen pelatihan, sumber daya, tindakan koreksi, tindakan pencegahan, analisa data, umpan balik pelanggan dan perbaikan kesinambungan dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai konsekuensi diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. d. Struktur dan Optimalisasi Pejabat Fungsional Struktur organisasi relatif telah mencukupi untuk melaksanakan tugas fungsi namun mengingat aspek-aspek terbesar yang dihadapi oleh Sekretariat Ditjen PKH adalah koordinasi internal (lintas Eselon II Pusat dan UPT) dan eksternal (lingkup Kementerian/Lembaga didalam dan luar negeri) maka telah dikembangkan jabatan fungsional dimaksud mencakup: (a) Pranata Komputer, (b) Analis Kepegawaian, (c) Arsiparis, (d) Perencana, (e) Pranata Humas, (f) Perancang Peraturan Perundangan, (g) Statistisi, dan (h) Pustakawan. Keberadaan pejabat fungsional tersebut selain untuk memperkuat para pejabat struktural, juga wujud tanggung jawab Sekretariat dalam mengembangkan efisiensi struktur organisasi dan pemberian kesempatan para pejabat fungsional dalam mengembangkan karir sesuai kekahliannya. e. Sistem Manajemen dan Dukungan Teknologi Informasi Sistem manajemen yang semakin mengarah pada efisiensi pengelolaan aspek perkantoran yang didukung oleh teknologi berbasis elektronik pemerintah/ e-Government yaitu: e-Office, e-Planning, e-Budgetting, e-Procurement, e-Performance dan e-Audit menjadi kekuatan Sekretariat Ditjen PKH dalam melaksanakan tugas fungsinya. Dukungan dari Internal Ditjen PKH dan para Stakeholder terkait koordinasi fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian telah dirasakan lebih baik sehingga dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan masing-masing tugas pokoknya. Hubungan fungsional dengan instansi terkait lainnya di luar Kementerian Pertanian cukup baik, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.


5

Kelemahan a. Sumber Daya Manusia Aparatur Sumber daya manusia aparatur secara kuantitas cukup memadai namun masih perlu dioptimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan pengelompokan golongan jumlah SDM aparatur berturut-turut adalah sebagai berikut : Gol IV sebanyak 9 orang; Gol III sebanyak 132 orang; Gol II sebanyak 24 orang dan yang paling sedikit adalah Gol I sebanyak 1 orang (per tanggal 10 November 2014). Kondisi SDM Aparatur Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara rinci disajikan pada Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1. Jumlah SDM Aparatur Sekretariat Ditjen PKH menurut Golongan No 1 2 3 4

Gol/Ruang I II III IV Jumlah

S3 0 0 0 1 1

S2 0 0 13 8 21

S1 0 0 63 2 65

D4 0 0 0 0 0

SM 0 0 2 0 2

D3 0 5 1 0 6

D2 0 0 0 0 0

D1 0 0 0 0 0

SLTA 1 11 49 0 61

SLTP 1 0 0 0 1

SD 0 5 0 0 5

Jumlah 2 21 128 11 162

Dari Tabel 1.1. tersebut nampak bahwa dari segi kuantitas telah memadai namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Disamping itu, masih dijumpai permasalahan antara lain belum optimalnya kinerja pegawai yang mengakibatkan ada pegawai yang memiliki beban kerja tinggi di sisi lain masih ada pegawai yang beban kerjanya kurang, serta penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. b. Pelaksanaan reward and punishment Pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi telah diupayakan setiap tahunnya, antara lain pemberian kesempatan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui pendidikan/pelatihan formal dan informal baik di dalam maupun luar negeri. Demikian juga dengan pelaksanaan pemberian punishment yang sudah mulai diterapkan, meskipun belum dilaksanakan dengan baik. Pemberian tunjangan kinerja masih mengarah pada tingkat kehadiran pegawai, namun kedepannya diharapkan dapat mengarah pada hasil atau capaian prestasi kerja pegawai.


6

c. Fungsi sekretariat sebagai koordinator kegiatan teknis Fungsi sekretariat sebagai koordinator kegiatan teknis belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena masih kurangnya koordinasi antara Direktorat Teknis dan Sekretariat Ditjen PKH dalam pengelolaan kegiatan terkait. Masih kurangnya koordinasi ini terlihat dalam pekerjaan-pekerjaan teknis fungsional yang masih dibebankan kepada sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan. Sebaliknya, fungsi sekretariat sebagai pemandu atau pendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya dirasakan dengan baik dalam mempermudah pekerjaan teknis operasional. d. Penataan aset pemerintah Aset pemerintah yang berasal dari APBN baik kegiatan di SKPD dan Kantor Daerah (KD) masih ada permasalahan yang harus dilakukan penataan antara lain; (i) penyelesaian hibah aset /BMN bersumber dari TP/DK sebelum tahun 2011; (ii) penyelesaian hibah/aset BMN yang berasal dari reklasi belanja 526 barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda, masih dalam proses penyelesaian; (iii) penyelesaian BMN/mobil, peralatan berasal dari hibah bantuan FAO; (iv) penyelesaian pemanfaatan lahan yang berada di UPT dikuasai pihak lain. e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan penyusunan perencanaan Penyusunan perencanaan yang disusun selama ini mengacu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bahkan perencanaan telah disusun hingga dua tahun ke depan. Namun demikian pelaksanaan ini belum sejalan dan sinergi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, terutama dari segi waktu pelaksanaannya. Akibatnya hasil monev belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan ke depan. f. Pengembangan data base dan informasi, fungsi perpustakaan, kearsipan dan pelayanan rekomendasi online Data dan informasi merupakan dasar dan pijakan dalam pengambilan keputusan atau tindakan, namun demikian perhatian terhadap pentingnya database dan informasi masih terbatas, hal ini terlihat dari kurang tersedia dan tertatanya data dan informasi fungsi di setiap unit kerja.


7

Perpustakaan digital telah dikembangkan dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana, namun belum optimal karena belum semua UPT mengembangkan perpustakaan digital dan masih kurangnya tenaga pustakawan. Kearsipan telah mendapatkan penghargaan sebagai penataan arsip terbaik lingkup Kementerian Pertanian, namun masih ada kelemahan antara lain jumlah sumber daya manusia (Arsiparis) yang sangat terbatas dan prosedur pelaksanaan arsip yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelayanan rekomendasi online masih harus disempurnakan baik sistem, jaringan, teknologi dan peralatannya serta penyempurnaan Sistem Operasional Prosedur (SOP), maupun sumber daya manusia. 2. Peluang dan Ancaman Faktor eksternal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan perencanaan strategis ke depan. Dengan mengidentifikasi aspek peluang dan ancaman yang ada, maka diharapkan Sekretariat ditjen peternakan dan keswan akan mampu me-reposisi diri sebagai organisasi yang mempunyai existensi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan keswan. Peluang a.

Pemberian tunjangan kinerja, tunjangan kinerja diartikan sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. Saat ini, pemberian tunjangan kinerja belum sepenuhnya memperhitungkan hasil atau kinerja output yang dihasilkan oleh seorang pegawai, masih terbatas pada absensi kehadiran. Diharapkan dengan adanya pemberian tunjangan kinerja, setiap pegawai mencapai output kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan SKP yang telah ditetapkan. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikatorindikator yang telah disepakati bersama. Sehingga pemberian tunjangan kinerja merupakan peluang bagi aparatur yang bekerja di sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan.

b.

Sistem promosi terbuka, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama pada kementerian / lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,


8

kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan sistem ini, diharapkan dapat menempatkan seseorang pada posisi yang tepat sesuai dengan kompetensinya dan semua orang memiliki kesempatan atau probabilitas yang sama untuk mengisi jabatan tersebut. Sistem promosi yang terbuka ini juga merupakan peluang bagi aparat Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan. c.

Pengembangan e-Government, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Kementerian Pertanian telah menerapkan e-procurement untuk proses pengadaan barang dan telah membuat sistem e-proposal untuk pengajuan usulan kegiatan dari kabupaten kota. Sedangkan untuk perizinan on-line masih dalam tahap pembangunan sistem dan jaringan. Beberapa manfaat yang diharapkan dengan adanya e-government adalah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN). Karena teknologi e-Government terus berkembang maka menjadi peluang bagi setiap aparatur untuk dapat memanfaatkannya.

d.

Dukungan Regulasi Daerah, peraturan dan perundang-undangan yang telah diterbitkan hendaknya tersosialisasikan dengan menyeluruh kepada seluruh stakeholder, terutama yang ada di daerah. Hal ini dimaksudkan agar daerah menyusun peraturan turunan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan di daerah. Saat ini sudah banyak daerah yang telah menerbitkan perda terkait peternakan dan kesehatan hewan sebagai bentuk dukungan dalam hal regulasi. Namun untuk menjamin keberlanjutan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan dukungan regulasi bidang peternakan dan kesehatan hewan antara lain terkait kawasan peternakan dan pelarangan pemotongan betina produktif. Kondisi saat ini mulai tumbuh dukungan regulasi daerah untuk pelarangan pemotongan betina produktif sehingga merupakan peluang bagi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan untuk turut melakukan pembinaan.


9

Ancaman a.

Perubahan kebijakan perencanaan dan anggaran. Adanya perubahan kebijakan pada aspek perencanaan dan anggaran baik secara nasional dan sektoral merupakan ancaman dalam pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan. Perubahan kebijakan tersebut dapat mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan sehingga memerlukan proses revisi atau adendum yang memakan waktu. Terkait dengan perubahan kebijakan anggaran adalah pemotongan anggaran pada tahun berjalan dapat mengubah asumsi target yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian output fungsi dan outcome. Perubahan kebijakan perencanaan dan anggaran akan menyebabkan terganggunya siklus perencanaan peternakan secara nasional dan mengganggu proses monitoring dan evaluasi. Dampak ancaman lainnya adalah pemotongan anggaran yang menyangkut kepentingan peternak atau kelompok telah diverifikasi, tentu hal ini tidak mudah dilakukan karena terkait dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

b.

Kebijakan daerah yang tidak sinkron dengan pusat (otonomi daerah). Kebijakan daerah yang tidak sinkron dengan pusat terlihat dari soal waktu penyusunan Renstra dan Renstrada. Ketidaksinkronan ini akan berdampak terhadap tumpang tindihnya perencanaan kegiatan baik yang difasilitasi oleh APBN dan APBD sebagai akibat perbedaan penetapan RPJMN dan RPJMD. Selain itu, perbedaan tersebut akan berdampak pada waktu dan jadwal penyelenggaraan musrenbang, musrenbangtan, dan musrenbangda. Sehingga adakalanya penetapan penentuan kegiatan prioritas dan lokasi kegiatan berbeda persepsi dengan unsur-unsur daerah. Perbedaan lokasi dan prioritasi kegiatan akan menjadi ancaman tersendiri dalam pengembangan kawasan yang menuntut adanya sinergisme kegiatan operasional dalam mendukung kinerja program.

c.

Pemanfaatan Lahan Pemanfaatan lahan yang belum optimalkan sehingga berpotensi untuk diokupasi oleh masyarakat.Banyak aset hibah dari pihak donor tidak didistribusikan sesuai dengan mekanisme yang ada.


10

d.

Distribusi Aset Hibah Ex Proyek Bantuan Distribusi asset hibah ex-proyek bantuan telah dilakukan pencatatan sesuai ketentuan tetapi di dalam pemanfaatan belum optimal disebabkan proses pemindahtanganan masih perlu persetujuan dari instansi terkait sehingga belum tersedia biaya operasional oleh APBD.

e.

Penyelesaian Aset TP/DK Adanya perubahan regulasi dan keterbatasan waktu dalam regulasi tersebut sehingga penyelesaian penataan asset TP/DK dapat diselesaikan secara optimal.

f.

Belum terpenuhinya usulan formasi. Belum terpenuhinya usulan formasi dan keseimbangan antara tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, dan tenaga fungsional teknis menyebabkan belum dapat ditentukan target kinerja masing-masing tenaga tersebut. Kebutuhan formasi yang sangat mendesak adalah formasi tenaga fungsional teknis dan tenaga fungsional umum yang adakalanya aparat Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan yang bekerja di satu bagian mencari formasi tenaga fungsional teknis yang sudah ada padahal yang bersangkutan bekerja selaku fungsional umum. Selain akan terganggunya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, kondisi ini merupakan ancaman bagi Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan dalam pembinaan jenjang dan karir staf.


11

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi

M

ewujudkan pelayanan prima dalam mendukung pemenuhan pangan hewani asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.

Unsur-unsur Pelayanan prima sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diartikan bahwa Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan dalam mendorong dan memfasilitasi akan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu : 1. Kesederhanaan, artinya bahwa prosedur pelayanan publik tidak berbelit diselenggarakan secara mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami; 2. Kejelasan, meliputi persyaratan teknis administratif dan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran; 3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 4. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah; 5. Keamanan, mengandung arti proses dan hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum kepada masyarakat; 6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika); 8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; 10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat. Pemenuhan pangan hewani asal ternak yang terdiri dari daging, telur dan susu merupakan salah satu amanah dari Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kebutuhan pangan hewani asal ternak diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan dan kesehatan tubuh manusia, kebutuhan tersebut harus


12

dipenuhi dengan mengutamakan sumber daya lokal. Sistem yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani asal ternak yaitu dengan sistem agribisnis peternakan rakyat. Agribisnis peternakan merupakan kegiatan usaha yang terkait dengan subsektor peternakan, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi (budidaya), penanganan pasca panen, pengolahan, sampai pemasaran produk ke konsumen. B. Misi Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan akan mengemban Misi: 1.

Menyusun rencana pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;

2.

Melaksanakan hubungan masyarakat;

3.

Melaksanakan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur;

4.

Pembentukan dan penataan peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian dan bantuan hukum dibidang peternakan dan kesehatan hewan;

5.

Melaksanakan pengeluaran dan pelaporan urusan keuangan dan barang milik negara;

6.

Melaksanakan pengumpulan, penyajian data dan informasi publik;

7.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;

C. Tujuan Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan PKH menentukan tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai berikut: 1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2. Menyediakan data dan menyampaikan peternakan dan kesehatan hewan

informasi

kebijakan

pembangunan

3. Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan menata sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur; 4. Mewujudkan SDM aparatur berkualitas dan berkinerja;


13

5. Melaksanakan pembentukan dan penataan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; 6. Melaksanakan pencairan dan pertanggungjawaban pemakaian anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; 7. Mewujudkan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara yang berkualitas; 8. Meningkatkan pelayanan manajemen evaluasi, monitoring dan pelaporan serta fasilitasi penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA). D. Sasaran Sasaran pembangunan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diuraikan sebagai berikut : 1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai A (sangat baik); 2. Indeks penerapan nilai budaya kerja (IPNBK) nilai A (sangat baik); 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai A (sangat baik); 4. Pelayanan informasi publik nilai A (sangat baik); 5. Opini atas laporan keuangan BPK (Wajar Tanpa Pengecualian);


14

BAB III ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

Arah dan Kebijakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

S

ebagai bagian dari 12 program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengemban satu program nasional yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2015 – 2019 adalah untuk: (i) menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi dan produksi ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv) meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan untuk: (i) meningkatkan produksi bibit, benih dan sertifikasi; dan (ii) penguatan kelembagaan perbibitan ternak. Sedangkan dalam aspek produksi ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan penerapan manajemen budidaya; (ii) memperkuat usaha dan kelembagaan peternak; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) melaksanakan Good Farming Practices (GFP). Pada aspek produksi pakan ternak diarahkan untuk: (i) meningkatkan produksi HPT berkualitas; (ii) meningkatkan produksi pakan olahan dan bahan bakan; serta (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan. Aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan status kesehatan hewan; (ii) meningkatkan sertifikasi CPOBH, kompartemen bebas AI, dan kesehatan hewan untuk ekspor-impor; (iii) meningkatkan sistem kesehatan hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi vaksin dan bahan biologik serta obat hewan. Pada aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) meningkatkan jaminan kemanan pangan asal ternak; (ii) meningkatkan pencegahan penyakit zoonosis; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; dan (iv) mendorong pengembangan produk peternakan prospektif dan berorientasi ekspor. Selanjutnya, pada aspek dukungan manajemen teknis dan kesekretariatan diarahkan untuk : (i) meningkatkan implementasi SAKIP; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii) meningkatkan kerjasama internasional; (iv) meningkatkan budaya kerja yang baik; (v) menyusun NSPK dan regulasi pendukung; (vi) membangun dan mengembangkan sistem informasi PKH yang handal.


15

B. Strategi Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Strategi Sekretariat Ditjen PKH dikembangkan dengan merujuk pada Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan serta Visi-Misi-Tujuan-sasaran Sekretariat Ditjen PKH. Rujukan ini digunakan untuk mencermati faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tercapainya cita-cita organisasi sebagaimana tertuang dalam rujukan tersebut. Konteks faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal tersebut selanjutnya menjadi kerangka acuan dalam pemetaan dinamika sistem strategis lingkungan tugas Sekretariat Ditjen PKH secara holistik. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Ditjen PKH telah menetapkan strategi-strategi sebagai berikut: 1. Strategi umum a. Melakukan dan meningkatkan koordinasi untuk mencapai sinergitas program dan kegiatan; b. Melakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan latihan; c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Ditjen PKH; d. Menerapkan arsitektur dan informasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerjanya; e. Menyeimbangkan jumlah SDM aparatur administrasi dan pejabat fungsional.

teknis

yang

mencakup

pejabat

2. Strategi Khusus a. Strategi Bidang Perencanaan. 1) Memperkuat penerapan perencanaan bottom up planing dan topdown policy (fokus lokasi, prioritas kegiatan dan komoditas dengan penganggaran yang efisien); 2) Memperkuat kerjasama luar negeri guna mengakses peternakan dan kesehatan hewan secara global;

perkembangan

3) Meningkatkan pelaksanaan kehumasan untuk mengangkat citra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;


16

b. Strategi Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1) Mengamankan peruntukan;

dan

menetapkan

Barang

Milik

Negara

(BMN)

sesuai

2) Peningkatan peran keuangan Ditjen PKH yang akurat dan tepat waktu sesuai sistem akuntansi instansi pemerintah; 3) Mencegah dan menyelesaikan TP/TGR satker lingkup Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan; 4) Memperkuat pengelolaan keuangan Satker Lingkup Ditjen PKH. c. Strategi Bidang Umum 1) Memberdayakan Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) dan Non RIHP; 2) Mengevaluasi dan menyempurnakan organisasi Ditjen PKH (pusat dan UPT); 3) Mengevaluasi dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 4) Mewujudkan pelayanan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan, kearsipan dan kepustakaan, serta pelayanan rekomendasi online yang terintegrasi, efektif dan efisien. d. Strategi Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1) Mengukur Hewan;

pencapaian indikator pembangunan Peternakan dan Kesehatan

2) Penyediaan data statistik peternakan dan kesehatan hewan; 3) Meningkatkan dan memberikan rekomendasi terhadap percepatan progres kegiatan keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara berkala; 4) Memberikan rekomendasi untuk percepatan program pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi untuk penyusunan dan perbaikan pelaksanaan program /kegiatan periode berikutnya, melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan secara berkala;


17

5) Meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penyelesaian tindak lanjut LHP. C.

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Sebagai salah satu bagian unit kerja pada Ditjen Peternakan dan Keswan maka Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan merupakan satu kesatuan dan merupakan pendukung kebijakan pembangunan Ditjen Peternakan dan Keswan. Kebijakan tersebut mendukung program ketahanan pangan nasional dengan program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan agribisnis peternakan rakyat. Sehingga arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal terutama difokuskan untuk : (i) mendukung dan mensinergiskan pelaksanaan kegiatan produksi benih dan bibit ternak; produksti ternak, produksi pakan ternak; penanganan kesehatan hewan; penjaminan keamanan produk hewan; dan kesekretariatan dalam mendukung pencapaian program; (ii) terwujudnya pelaksanaan SAKIP yang pada Ditjen Peternakan dan Keswan. Tugas Pokok Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan adalah Memberikan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Ditjen Peternakan dan Keswan. Sedangkan fungsinya meliputi : (i) koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerjasama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publikdi bidang peternakan dan kesehatan hewan; (ii) pengelolaan keuangan dan perlengkapan; (iii) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan; (iv) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan (v) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Bagian Perencanaan Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Umum Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tersebut secara khusus Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas penyelenggaraan administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.


18

Kebijakan yang ditempuh adalah melaksanakan sistem kepemerintahan yang baik (good governance) dan sistem pemerintah yang bersih (clean government) melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan inovatif melalui “Peningkatan Koordinasi dan Dukungan Manajemen di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan”. Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja selama 8 tahun terakhir, sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman penerapan sistem tersebut. Dari berbagai pengalaman yang sudah dijalani tersebut, Pemerintah bertekad bahwa mulai tahun anggaran 2016, akan dijalankan sistem penganggaran berbasis outcome secara penuh sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Mulai tahun 2015 Kementerian Keuangan telah menyusun Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) sebagai konsekuensi dari anggaran yang berbasis kinerja. ADIK sebenarnya telah mulai disusun tetapi arsitektur dari masing-masing Eselon I dan Eselon II dianggap belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sehingga untuk tahun 2016 disusunlah Arsitektur dan Informasi Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Penyusunan ADIK dimaksudkan Proses penyusunan Rancangan APBN dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dilakukan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penyusunan anggaran tersebut, maka akan dilakukan kegiatan penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L yang melibatkan seluruh instansi. Penerapan sistem penganggaran berbasis outcome ini akan diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKA-K/L yang selanjutnya akan diikuti penguatan dan penajaman informasi kinerja yang jelas, relevan, dan terukur. Adapun ADIK untuk Eselon II Sekeretariat Ditjen Peternakan dan Keswan telah disusun pada Tabel 3.1 berikut.


19

Tabel 3.1. Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan INPUT 1. Anggaran 2. SDM 3. Sarana dan Prasarana 4. Peralatan dan Mesin 5. Prasarana dan Sarana 6. Data dan Informasi 7. NSPK 8. Kelembaga an Peternakan dan Kesehatan Hewan

AKTIFITAS Es II

OUTPUT Es II

1. Menyusun dokumen 1. Implementasi SAKIP perencanaan program, anggaran Indikator : dan kerjasama a. Penilaian SAKIP 2. Melaksanakan kegiatan b. Opini kinerja pelaksanaan keuangan kehumasan dan informasi publik 2. Sistem informasi 3. Pengembangan kompetensi Indikator : pegawai 4. Melaksanakan hubungan a. Jumlah sistem informasi yang terpelihara masyarakat b. Jumlah sistem informasi yang dibangun 5. Melaksanaan pengelolaan 3. IPNBK dan IKM keuangan dan perlengkapan Indikator : 6. Mengevaluasi dan a. Nilai IPNBK menyempurnakan organisasi dan b. Nilai IKM tatalaksana 7. Mengelola urusan kepegawaian c. Evaluasi SKP 8. Evaluasi dan pelaporan kegiatan 4. NSPK dan Regulasi bidang peternakan dan keswan Indikator : 9. Penyajian dan pengembangan a. Jumlah NSPK yang diterbitkan data dan informasi b. Jumlah regulasi yang diterbitkan 10. Pelaksanaan urusan TU dan RT 11. Menyusun NSPK dan Regulasi 5. Pengelolaan Data dan Informasi Publik 12. Pembinaan, koordinasi dan Indikator : Sosialisasi a. Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan b. Nilai layanan informasi publik


OUTPUT ESELON I Pelaksanaan SAKIP

Akuntabilitas Organisasi

Pelayanan Publik

20

Kinerja

Pada Tabel 3.1 tersebut, input yang diberikan kepada Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan berupa anggaran, sumber daya manusia, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, prasarana dan sarana, data dan informasi, dan Norma Standar, Pedoman dan Kriteria. Berdasarkan input yang ada, berikut dengan aktifitas dalam melaksanakan tugas fungsi yang dimiliki, indikator kinerja output yang harus tercapai oleh sekretariat Ditjen PKH adalah implementasi SAKIP dengan indikator peningkatan implementasi SAKIP dan peningkatan kualitas terhadap akuntabilitas kinerja; pengembangan informasi kinerja dengan indikator Jumlah sistem informasi yang terpelihara dan Jumlah sistem informasi yang dibangun; Informasi capaian kinerja dengan indikator jumlah dan kualitas informasi kinerja dan ketepatan waktu penyampaian informasi kinerja; NSPK dan regulasi dengan indikator jumlah NSPK yang diterbitkan dan jumlah regulasi yang diterbitkan; palaksanaan budaya kerja dan pelayanan publik dengan indikator Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja dan Indeks Kepuasan Masyarakat; pengelolaan informasi publik dengan indikator penilaian informasi publik Aktivitas yang akan dikerjakan oleh Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan dalam mendukung kinerja outputnya yang selanjutnya akan diterjemahkan menjadi RKAKL yang berdasarkan tugas fungsi diterjemahkan sebagai berikut: 1. Kegiatan Bagian Perencanaan a. Penyusunan rencana dan program. Untuk menghasilkan program dan kegiatan yang operasional, ditempuh melalui: penyusunan bahan kebijakan program; rencana kerja pemerintah (RKP), penetapan kinerja, nota keuangan, rencana kerja (Renja) dan pedoman; koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan serta perencanaan program; dan peningkatan kualitas perencanaan. b. Penyusunan anggaran. Dalam mendukung pencapain program dan kegiatan, diperlukan perencanaan anggaran yang tepat dalam mendukung pencapaian target yang sudah ditetapkan, yang ditempuh melalui: penyusunan standard pembiayaan kegiatan; sosialisasi perencanaan anggaran; pedoman; dan penerbitan dokumen anggaran mendukung pencapaian target program/kegiatan. c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan informasi public. Untuk mendukung kegiatan tersebut ditempuh melalui: penyebaran informasi, penyusunan profil, pameran dan sosialisasi kebijakan pembangunan peternakan dan keswan; pelaksanaan kegiatan berbantuan dan kerjasama luar negeri;


21

penelaahan dokumen kerjasama luar negeri; dan penyusunan kinerja kegiatan berbantuan. 2.

Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akan ditempuh melalui : penatausahaan pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran; pembinaan administrasi pengelolaan keuangan; pengelolaan DIPA; penyelesaian kerugian negara; penerbitan Surat Perintah Membayar; dan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). b. Pelaksanaan urusan akutansi dan verifikasi, yang akan difasilitasi melalui : penyusunan laporan keuangan semesteran tingkat UAPPA; penyusunan laporan keuangan bulanan tingkat UAKPA kantor pusat; penyusunan laporan serapan DIPA; monitoring serapan anggaran; sosialisasi dan pemantauan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SAK. c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, akan ditempuh melalui : penyusunan laporan BMN; rencana pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN; penguatan dan perawatan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran; analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN dan pelaksanaan apresiasi barang dan jasa.

3.

Kegiatan Bagian Umum a. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan urusan kepegawaian, meliputi: pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Ditjen Peternakan Dan Keswan; perencanaan dan pengembangan pegawai, pengembangan jabatan fungsional; penyusunan Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); evaluasi dan penilaian kinerja UPT; analisis jabatan dan analisis beban kerja; evaluasi kinerja dalam rangka reformasi birokrasi; administrasi pengelolaan kepegawaian; penyusunan rencana pengembangan pegawai; pengembangan budaya kerja; dan penyusunan pedoman/juklak/juknis jabatan fungsional serta sosialisasi jabatan fungsional. b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum, meliputi: penyiapan dan penyusunan bahan peraturan perundangan (UU, PP, Perpres, Permentan/Kepmentan, Keputusan Dirjen) sesuai dengan amanat undang-undang dan kebutuhan masyarakat; evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan; harmonisasi dan


22

sosialisasi peraturan perundang-undangan; dokumentasi peraturan perundangundangan; penyusunan perjanjian dan advokasi hukum. c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,melalui : penataan arsip, penataan penyimpanan dokumen dan kepustakaan; apresiasi, pembinaan dan penguatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keamanan serta pelayanan rekomendasi online. 4. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Pelaporan a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. Pelaksanaan kegiatan ini akan dicapai melalui : pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data, dan dipublikasikan dalam buku statistik; validasi data dan informasi; pengembangan sistem informasi; pengembangan sistem perstatistikan dalam bentuk instrument; dan pemeliharaan data. b. Penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, melalui : penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan; mengumpulkan, mengolah, menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan; menyiapkan bahan analisis pelaksanaan program dan kegiatan; menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. c. Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, melalui : penyiapan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; menyiapkan bahan laporan lingkup Kementerian Pertanian rapat pimpinan dan; bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); bahan evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP).


23

BAB IV PENDANAAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan Arsitektur dan Informasi Kinerja, telah ditetapkan target kinerja output Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan. Dalam rangka pencapaian kinerja output yang telah dituangkan dalam ADIK tersebut diperlukan kerangka pendanaan dan kinerja serta rencana kegiatan selama periode 2015-2019. Target kinerja kegiatan dan kebutuhan pendanaan Sekretariat Ditjen PKH adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1. Rencana Kebutuhan Pembiayaan per Sub Kegiatan Sekditjen PKH NO

URAIAN GROUP OUTPUT/OUTPUT

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Juta) 2015

1. Penerapan SAKIP a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran b Melaksanakan penyusunan kerjasama, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik c. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi program/kegiatan serta penyediaan d. Penyusunan laporan kepegawaian, organisasi , hukum dan administrasi perkantoran e. Penyusunan pelaporan/pelaksanaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas 2 Kegiatan Sekretariat Lainnya Gaji dan Layanan perkantoran TOTAL

TOTAL (Rp. Juta)

2016

2017

2018

2019

93.011 40.930

101.463 38.153

108.878 41.968

170.602 46.165

136.595 51.981

610.549 219.197

2.310

2.772

3.049

3.354

3.690

15.175

19.091

24.807

28.980

82.714

36.294

191.886

10.831

13.735

10.685

11.754

15.354

62.358

19.849

21.996

24.196

26.615

29.277

121.933 -

200.786

214.841

229.880

245.971

263.189

1.154.668

293.797

316.304

338.758

416.573

399.785

1.765.217

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut, dapat disampaikan bahwa aktifitas kegiatan untuk mendukung tugas fungsi Sekretariat Ditjen diarahkan pada 2 kegiatan utama untuk mendukung penerapan SAKIP dan kegiatan kesekretariatan lainnya. Selama periode 5 tahun mendatang total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan


24

dukungan manajemen adalah sebesar Rp. 1.765,2 miliar yang dipergunakan untuk pelaksanaan penerapan SAKIP sebesar Rp. 610,54 miliar dan pelaksanaan kegiatan sekretariat lainnya sebesar Rp. 1.154,6 miliar. Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan yang disajikan pada Lampiran 1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan SAKIP dimanfaatkan untuk memfasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran; melaksanakan penyusunan kerjasama, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi program/kegiatan serta penyediaan data/informasi yang berkualitas; dan menyusunan laporan kepegawaian, organisasi, hukum dan administrasi perkantoran. Sedangkan alokasi anggaran untuk kegiatan kesekretariatan lainnya atau kegiatan rutin dipergunakan untuk memfasilitasi gaji dan keperluan layanan perkantoran. Berdasarkan pendistribusiannya, pendanaan APBN kegiatan kesekretariatan akan didistribusikan pada Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Dekonsentrasi. Untuk dana kantor pusat dan kantor daerah adalah kegiatan perencanaan, evaluasi, umum dan keuangan. Sedangkan sumber dana lainnya yaitu tugas pembantuan dan dana alokasi khusus disalurkan melalui aktivitas dan komponen pada masing-masing direktorat teknis.


25

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Selain itu, dalam penyusunan Rencana Strategis juga berpedoman dan memperhatikan hasil analisis potensi dan permasalahan Sekretariat Direktorat Jenderal yang di dalamnya memuat visi, misi, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan. Diharapkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019.


26

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Peternakan dan Keswan INDIKATOR KINERJA FUNGSI

URAIAN INDIKATOR KEGIATAN

SATUAN

TARGET

DK/TP/KD/KP 2015

1 Implementasi SAKIP 1. Penerapan SAKIP 2 Sistem informasi yang a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran terpelihara dan terbangun 3 Jumlah dan ketepatan i. Penyusunan Perencanaan waktu penyampaian - Penyusunan Renstra Ditjen 2020-2024 informasi kinerja - Penyusunan Renstra Sesdit 2020-2024 ii. Penyusunan Program 4 Jumlah NSPK dan Regulasi - Penyusunan dokumen perencanaan Kinerja yang diterbitkan - Penyusunan RKT - Penyusunan PK - Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 5 Target IPNBK dan IKM - Penyusunan Pedoman 6 Kualitas Pelayan Informasi - Penyusunan Kebijakan Tahunan Publik - Sosialisasi e-Proposal Kab/Kota dan Apresiasi Perencanaan

2016

2017


2019

2015

726,00 656,00 665,00 670,00 676,00 DK/TP/KD/KP Dokumen Dokumen Dokumen

93,011 40.930 -

KP KP

-

-

-

-

TOTAL

2016

2017

2018

2019

101,463 38.153

108,878 41.968

170,602 46.165

136,595 51.981

-

-

-

38.185

35.133

38.646

42.511

1.200 800 400 46.762

1 1

800 400

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

KD/KP KD/KP KD/KP KP KP

24 24 3 3 12

24 24 3 3 12

24 24 3 3 12

24 24 3 3 12

24 24 3 3 12

80 70 300 450 1.100

1.000 100 3.300 495 1.210

1.100 110 3.630 545 1.331

1.210 121 3.993 599 1.464

1.331 133 4.392 659 1.611

4.721 534 15.615 2.747 6.716

Dokumen Dokumen Dokumen Laporan

DK/KP DK DK/KD KP

34 104 34 1

34 20 34 1

34 30 34 1

34 35 34 1

34 40 34 1

2.530 3.150 21.586 8.918

2.783 1.500 23.745 1.000

3.061 1.650 26.119 1.100

3.367 1.815 28.731 1.210

3.704 1.997 31.604 1.331

15.446 10.112 131.786 13.559

2.745

3.020

3.322

3.654

4.020

- Penyusunan HSPK - Penyusunan RKAKL/DIPA

Dokumen Dokumen

KP DK/TP/KD/KP

1 57

1 57

1 57

1 57

1 57

40 1.854

44 2.039

48 2.243

53 2.467

58 2.714

243 11.316

- Penyusunan Dokumen Perubahan

Dokumen

DK/TP/KD/KP

1

1

1

1

1

510

561

617

679

747

3.114

- Penyusunan Anggaran DAK - Penyusunan Revisi Anggaran

Dokumen Dokumen

KP KP

1 12

1 12

1 12

1 12

1 12

137 205

150 226

166 248

182 273

200 300

835 1.252

2.310

2.772

3.049

3.354

3.690

800 1.510

960 1.812

1.056 1.993

1.162 2.193

1.278 2.412

- Pengembangan database kawasan peternakan - Penyusunan Program dan anggaran iii Manajemen Pengemangan Kawasan iv Penyusunan Anggaran

b Melaksanakan penyusunan kerjasama, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik - Pengembangan hubungan kerjasama luar negeri - Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik.

Dokumen Dokumen

KP KP

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5.255 9.919

INDIKATOR KINERJA FUNGSI


SATUAN

TARGET

DK/TP/KD/KP 2015

c. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi program/kegiatan serta penyediaan data/informasi yang berkualitas i. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi. Tersajinya buku penyajian data peternakan dan kesehatan hewan

2016

2017


2019

DK/KP

Buku

- Ter-update -nya informasi peternakan dan kesehatan hewan melalui Dokumen website Laporan Tersedianya data peternakan melalui pendataan (survei/sensus) ii. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan - Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan dan Laporan Keswan - Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPI Laporan

2016 24.807

2017 28.980

2018 82.714

2019 36.294

KP/DK/KD

35

35

35

35

35

6.972 6.833

11.947 11.125

14.250 12.363

65.834 13.750

16.726 15.306

59.377

KP

1

1

1

1

1

139

822

986

1.184

1.420

4.551

-

1

1

-

-

900

50.900

-

51.800

KP/DK

-

-

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

10.371

8.360

9.730

11.380

13.560

8.673

6.040

7.080

8.400

10.250

40.443 12.958

KP/DK/TP/KD KP/DK/TP/KD

iii. Pelaporan dan TLHP

1.698

2.320

2.650

2.980

3.310

1.748

4.500

5.000

5.500

6.008

- Penyusunan Laporan Bahan Kebijakan

Laporan

KP

16

16

16

16

16

525

1.540

1.650

1.760

1.790

7.265

- Penyusunan LAKIP

Dokumen

KD/KP

24

24

24

24

24

246

770

880

1.100

1.232

4.228

- Tindaklanjut LHP

Dokumen

DK/KP/KD

50

50

50

50

50

977

2.190

2.470

2.640

2.986

11.263

10.830,67

13.735,34

10.685,11

11.753,62

15.353,53

d. Penyusunan laporan kepegawaian, organisasi , hukum dan administrasi perkantoran i.

TOTAL

2015 19.091

Organisasi dan Kepegawaian - Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi - Evaluasi dan Pengembangan Budaya Kerja - Evaluasi dan Penyempurnaan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi - Evaluasi, Penyempurnaan dan Pengembangan Jabatan Fungional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pengembangan Pegawai - Pengelolaan Urusan Tata Usaha Kepegawaian - Evaluasi Kinerja Pegawai - Pengelolaan Urusan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Unit Ditjen PKH - Pembinaan Administrasi Kepegawaian

KD/KP

Dokumen Dokumen Dokumen

KP KP KP

9 1 1 1

9 1 1 1

9 1 1 1

9 1 1 1

9 1 1 1

3.386 219 543 91

5.546 241 597 100

4.097 265 657 110

4.506 291 723 121

7.382 321 795 133

24.916 1.337 3.315 556

Dokumen

KP

1

1

1

1

1

934

1.027

1.130

1.243

1.367

5.702

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

KP KP/KD KP KP

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

92 505 96 595

1.923 556 106 655

111 611 116 720

122 672 128 792

2.559 739 141 871

4.806 3.083 586 3.633

Dokumen

KP/KD

1

1

1

1

1

311

342

376

414

455

1.899


28


URAIAN INDIKATOR KEGIATAN ii. Hukum - Penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 2009

SATUAN

TARGET

DK/TP/KD/KP

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Juta)

2015 2016 2017 2018 2019 23 23 22 22 22 1

TOTAL

2015 4.875 2.000

2016 5.363

2017 3.479

2018 3.827

2019 4.209

21.752 4.200

Dokumen

KP

- Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden

Dokumen

KP

1

1

1

1

1

800

880

968

1.065

1.171

4.884

- Penyusunan Rancangan Peraturan / Keputusan Menteri - Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan - Pelaksanaan Bantuan Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Penyusunan Perjanjian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dokumen Dokumen

KP KP

12 2

12 2

12 2

12 2

12 2

1.200 300

1.320 330

1.452 363

1.597 399

1.757 439

7.326 1.832

Dokumen

KP

3

3

3

3

3

225

248

272

299

329

1.374

Dokumen

KP

3

3

3

3

3

225

248

272

299

329

1.374

Dokumen

KP

1

1

1

1

1

125

138

151

166

183

763

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

KP KP KP KP KP

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

2.570 1.230 420 320 300 300

2.827 1.353 462 352 330 330

3.110 1.488 508 387 363 363

3.421 1.637 559 426 399 399

3.763 1.801 615 469 439 439

15.690 7.509 2.564 1.954 1.832 1.832

21.996,13 5.355,00 1.474 623 200

24.195,74 5.890,50 1.621 685 220

26.615,32 6.479,55 1.784 753 242

29.276,85 7.127,51 1.962 829 266

8.181 3.455 1.072

- Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan iii. -

Ketatausahaan dan Rumah Tangga Pembinaan dan Pengembangan Ketatausahaan Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Digital Pembinaan dan Pengembangan ISO 9001:2008 Pembinaan dan Pengembangan UPR

e. Penyusunan pelaksanaan administrasi keuangan dan aset yang i. Perlengkapan - Workshop Penyusunan Laporan BMN Tk. UAPPB Eselon 1 - Apresiasi pengelolaan Barang Milik Negara Penyusunan dan Pengelolaan Laporan BMN Tk. UAKPB dan UAPPB Eselon I - Penataan aset pusat - Persiapan dan pelaks. penghapusan aset Penyusunan lap. persediaan BMN Tk. UAKPB satker Ditjennak dan Keswan - Sosialisasi dan Koordinasi Barang Milik Negara - Dukungan Layanan Pengadaan

DK/KP

-


KP KP KP

2 1 4

2 1 4

2 1 4

2 1 4

2 1 4

19.849,39 4.812,00 1.340 566 144


KP KP KP

3 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

760 48 134

836 75 147

920 83 162

1.012 91 178

1.113 100 196

4.640 396 818

Dokumen Dokumen

KP KP

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1

1.200 620

1.600 400

1.760 440

1.936 484

2.130 532

8.626 2.476


29



SATUAN

TARGET

DK/TP/KD/KP 2015

ii. Verifikasi dan Akuntansi Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tk. UAPPA Es.1 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tk. UAPPA Es.1 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tk. UAKPA Kantor Pusat dan Serapan DIPA - Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan - Pelaporan SAK dan SIMAK BMN Pelaporan Keuangan Semesteran dan Tahunan iii. Perbendaharaan - Penatausahaan , pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran - Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan - Penetapan pengelola DIPA - Penyelesaian kerugian negara - Pembinaan Pengelolaan PNBP - Penyusunan target dan pagu PNBP - Penyusunan tarif atas jenis PNBP - Peningkatan Kapasitas SDM bagian keuangan dan perlengkapan 2 Kegiatan Sekretariat Lainnya - Layanan perkantoran

Dokumen

KP

2

2

2

2

2

Dokumen Dokumen

KP KP

4 4

10 10

10 10

10 10

10 10

224 374

246 411

271 453

298 498

328 548

1.368 2.283

Dokumen Laporan Laporan

KP KP/DK/KD KP

4 56 -

4 56 4

4 56 4

4 56 4

4 56 4

KP

1

1

1

1

1

1.012 7.502 100 5.895 961

1.113 8.253 110 6.484 1.058

1.225 9.078 121 7.133 1.163

1.347 9.986 133 7.846 1.280

5.617

Dokumen

920 6.820 5.359 874

5.336

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

KP KP KP KP KP KP KP

3 1 1 2 1 1 1

3 1 1 2 1 1 1

3 1 1 2 1 1 1

3 1 1 2 1 1 1

3 1 1 2 1 1 1

887 108 572 246 616 1.516 540

976 119 629 271 678 1.668 594

1.073 131 692 298 745 1.834 653

1.181 144 761 327 820 2.018 719

1.299 158 837 360 902 2.220 791

5.415 659 3.492 1.502 3.761 9.255 3.297

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

200,79

214,84

229,88

245,97

263,19

293,797

316,304

338,758

416,573

399,785

KP/KD

2017

2018

2019

TOTAL

2015 9.678 1.340

Bulan

2016

ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Juta)

TOTAL


30

2016 10.746 1.474

2017 11.821 1.621

2018 13.003 1.784

2019 14.303 1.962

8.181

1.765,217

Lampiran 2. Standar Baku Pengukuran Indikator Kinerja (SBPIK) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

ESELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA NAMA INDIKATOR Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) TUJUAN / KEPENTINGAN Mengetahui kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Ditjen Peternakan dan Keswan METODE PENGHITUNGAN Mengacu pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 TIPE PENGHITUNGAN Non kumulatif INDIKATOR BARU Baru KINERJA YANG DIHARAPKAN Semakin tinggi semakin baik

INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

STANDAR INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR PENGELOLA DATA INDIKATOR WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR JADWAL PELAPORAN SUMBER/PENGUMPULAN DATA HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

A (sangat baik) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian Evaluasi dan Pelaporan Akhir tahun

Awal tahun berikutnya Inspekterot Jenderal Kementan


INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1 NAMA INDIKATOR 2 TUJUAN / KEPENTINGAN

STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Opini kinerja pelaksanaan keuangan Mengetahui kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan (akuntabilitas anggaran, penyelesaian keuangan negara dan pengelolaan BMN) terhadap kinerja pembangunan Ditjen Peternakan dan Keswan

3 METODE PENGHITUNGAN

Mengacu pada standar akuntansi pemerintah (peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010) dan pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (Perdirjen Perbendaharaa7/PB/2013)

4 TIPE PENGHITUNGAN 5 INDIKATOR BARU 6 KINERJA YANG DIHARAPKAN

Kumulatif dan non kumulatif Baru Semakin sedikit temuan oleh BPK maka semakin baik pengelolaan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sepanjang tahun

7 8 9 10

STANDAR INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR PENGELOLA DATA INDIKATOR WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR 11 JADWAL PELAPORAN 12 SUMBER/PENGUMPULAN DATA 13 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

Awal tahun berikutnya Satker Ditjen Peternakan dan Keswan Pengiriman laporan dari Satker daerah


32


INFORMASI INDIKATOR KINERJA

STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

1 2

NAMA INDIKATOR TUJUAN / KEPENTINGAN

3 4 5 6

METODE PENGHITUNGAN TIPE PENGHITUNGAN INDIKATOR BARU KINERJA YANG DIHARAPKAN

7

STANDAR INDIKATOR

Jumlah sistem informasi yang terpelihara Untuk mempercepat pelayanan informasi di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Menghitung jumlah system informasi yang terpelihara Kumulatif Baru Semakin banyak sistem informasi yang dipelihara akan semakin baik Capaian kinerja sebelumnya dan target tahun berjalan

8

PENANGGUNGJAWAB Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan INDIKATOR Kesehatan Hewan PENGELOLA DATA INDIKATOR Bagian Evaluasi dan Pelaporan

9 10

11 12 13

WAKTU PELAKSANAAN Akhir tahun PENGUMPULAN DATA INDIKATOR JADWAL PELAPORAN Awal tahun berikutnya SUMBER/PENGUMPULAN DATA Direktorat Lingkup Ditjen PKH dan UPT HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

-


33


INFORMASI INDIKATOR KINERJA


1 2

NAMA INDIKATOR TUJUAN / KEPENTINGAN

3 4 5 6


7 8

STANDAR INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR PENGELOLA DATA INDIKATOR WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR JADWAL PELAPORAN Awal tahun berikutnya SUMBER/PENGUMPULAN DATA Direktorat lingkup Ditjen PKH dan UPT

9 10

11 12 13

HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

Jumlah sistem informasi yang dibangun Untuk mempercepat pelayanan informasi di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Menghitung jumlah informasi yang dihasilkan Kumulatif Baru Semakin banyak sistem informasi yang dibangun dan termanfaatkan akan semakin baik Capaian kinerja sebelumnya dan tahun berjalan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian evaluasi dan pelaporan Akhir tahun

-


34




STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Acuan bagi setiap pimpinan unit kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja pada unit kerja yang dipimpinnya Pengukuran IPNBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk pengumpul

4 TIPE PENGHITUNGAN

Non kumulatif

5 INDIKATOR BARU

Baru

6 KINERJA YANG DIHARAPKAN

Semakin tinggi nilai IPNBK akan semakin baik

7 STANDAR INDIKATOR

Nilai IPNBK 3,3 (Sangat Baik)

8 PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR

Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian Umum

9 PENGELOLA DATA INDIKATOR 10 WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR 11 JADWAL PELAPORAN

Triwulan

12 SUMBER/PENGUMPULAN DATA

Sekretariat, Direktorat dan UPT

13 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

Kuesioner tidak diisi dengan benar

Akhir tahun


35



STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik


Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun berpedoman kepada pada Peraturan Menteri Pertanian nomor78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan menggunakan kuesioner se

4 5 6 7 8

Non kumulatif Baru Semakin tinggi nilai IKM akan semakin baik Nilai IKM 3,27 (sangat baik) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian Umum Semesteran

TIPE PENGHITUNGAN INDIKATOR BARU KINERJA YANG DIHARAPKAN STANDAR INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR

9 PENGELOLA DATA INDIKATOR 10 WAKTU PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA INDIKATOR 11 JADWAL PELAPORAN 12 SUMBER/PENGUMPULAN DATA 13 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

Awal Semester berikutnya Stake holder Unit Pelayanan (UPPR Pusat dan UPT) Kuesioner tidak diisi dengan benar


36


INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1 NAMA INDIKATOR 2 TUJUAN / KEPENTINGAN 3 METODE PENGHITUNGAN

STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Evaluasi SKP yang ditetapkan Mengetahui prestasi kerja dan sistem karier Penilaian/evaluasi SKP mengacu pada PP No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, pengukuran SKP dilakukan setiap akhir tahun dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target (meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan biaya)

4 TIPE PENGHITUNGAN 5 INDIKATOR BARU 6 KINERJA YANG DIHARAPKAN 7 8 9 10

Non kumulatif Baru Meningkatnya kinerja pegawai dengan Capaian SKP Baik s/d Sangat Baik STANDAR INDIKATOR Nilai Capaian SKP: Sangat Baik = 91 - ke atas PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PENGELOLA DATA INDIKATOR Bagian Umum WAKTU PELAKSANAAN Akhir tahun PENGUMPULAN DATA INDIKATOR

11 JADWAL PELAPORAN Akhir tahun 12 SUMBER/PENGUMPULAN DATA Sekretariat, Direktorat dan UPT 13 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA Penyampaian data dari Sekretariat, Direktorat dan UPT tidak tepat waktu


37





Jumlah NSPK yang diterbitkan Menyiapkan dokumen berupa pedoman/aturan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar Menghitung jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan Non kumulatif Baru Semakin lengkap NSPK yang dibutuhkan semakin baik

7 STANDAR INDIKATOR

Capaian kinerja sebelumnya dengan target tahun berjalan


8 PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 9 PENGELOLA DATA INDIKATOR Bagian Umum dan Kepegawain 10 WAKTU PELAKSANAAN Akhir tahun PENGUMPULAN DATA INDIKATOR 11 JADWAL PELAPORAN Bulan pertama tahun berjalan 12 SUMBER/PENGUMPULAN DATA Semua Direktorat Teknis dan Sekretariat 13 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA


38



3 4 5 6


7 STANDAR INDIKATOR 8 PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR 9 PENGELOLA DATA INDIKATOR

STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Jumlah regulasi yang diterbitkan Menyiapkan dokumen berupa peraturan perundangundangan mendukung penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan keswan Menghitung jumlah regulasi yang diterbitkan Non kumulatif Baru Semakin cepat terbitnya regulasi yang dibutuhkan semakin baik Target penyelesaian regulasi tahun berjalan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian umum dan kepegawain

10 WAKTU PELAKSANAAN Akhir tahun PENGUMPULAN DATA INDIKATOR 11 JADWAL PELAPORAN Bulan pertama tahun berjalan 12 SUMBER/PENGUMPULAN DATA Semua Direktorat Teknis dan Sekretariat 13 HAMBATAN PENGUMPULAN DATA

-


39





Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder Menghitung jumlah dokumen data dan informasi yang dipublikasikan Kumulatif Baru Semakin banyak informasi yang dimanfaatkan semakin baik

7 STANDAR INDIKATOR

Capaian Kinerja sebelumnya dengan target tahun berjalan

8 PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR

Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian evaluasi dan pelaporan Akhir tahun



Awal tahun berikutnya Direktorat Lingkup Ditjen PKH di Pusat


40


INFORMASI INDIKATOR KINERJA 1 NAMA INDIKATOR 2 TUJUAN / KEPENTINGAN 3 METODE PENGHITUNGAN

4 5 6 7 8

TIPE PENGHITUNGAN INDIKATOR BARU KINERJA YANG DIHARAPKAN STANDAR INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR


STANDAR BAKU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA Nilai layanan informasi publik Mengetahui kualitas pelayanan informasi publik ke masyarakat Mengacu kepada Permentan No. 32/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian Non Kumulatif Baru Semakin tinggi akan semakin baik Nilai layanan informasi publik 90,05 (sangat baik) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bagian Perencanaan Akhir tahun Awal tahun berikutnya Direktorat Lingkup Ditjen PKH di Pusat -


41

RENCANA STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Recommend Documents