RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2015-2019
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian TAHUN 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………..
i
DAFTAR ISI...............................................................................................
ii
DAFTAR GAMBAR................................................................................
iv
DAFTAR TABEL....................................................................................
v
BAB I
BAB II
BAB III.
BAB IV.
BAB V.
PENDAHULUAN ...............................................................
2
A. Kondisi Umum ……………………………………………….
3
B. Potensi dan Permasalahan…………………………….....
9
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................
14
A. Visi………………………………………………………
14
B. Misi……………………………………………………....
14
C. Tujuan……………………………………………............
15
D. Sasaran……………………………………………….......
15
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN …….
18
A. Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian…......................
18
B. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ...............................................................
19
C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan ................................
22
1. Kerangka Regulasi……………………………........…..
22
2. Kerangka Kelembagaan………………………....……..
23
PROGRAM DAN KEGIATAN .........................................
25
A. Program……………………………………………….........
25
B. Kegiatan…………………………………………….....…..
26
PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA . A. Pembiayaan ......................................................................... B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK)………………………………...
31 31
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
32 ii
C. Pengukuran Kinerja……………………………………….
38
PENUTUP ...............................................................................
41
LAMPIRAN ...............................................................................................
43
BAB VI.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1.
Peta Dinamika Sistem Faktor Strategis Lingkungan Tugas Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan…....……………….
10
Gambar 3.1.
Tahapan Menuju Pertanian Bioindustri....................................
18
Gambar 5.1.
Struktur IKU dan IKK dalam ADIK………………………….
33
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1.
Keragaan Variabel Ekonomi....................................................
3
Tabel 1.2.
Keragaan Variabel Ekonomi Produksi dan Populasi................
4
Tabel 1.3.
Keragaan Variabel Produksi Susu dan Telur............................
5
Tabel 1.4
Analisis Lingkungan Strategis………………………………..
9
Tabel 1.5.
Revaluasi Faktor Lingkungan Internal-Eksternal Strategis untuk Analisis Strategi………………………………………..
11
Tabel 1.6.
Analisis Lingkungan Strategis Untuk Analisis Strategis.........
12
Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU).................................................
16
Tabel 5.1.
Pembiayaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019 .....................................................................
31
Tabel 5.2.
Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan 205-2019 ....................................................
35
Tabel 5.3.
Kriteria Pengukuran Indikator Kinerja.....................................
39
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan……………………………
43
Lampiran 2.
Keterkaitan Output dan Aktifitas Masing-Masing Eselon II…
46
Lampiran 3.
Sasaran Populasi Sapi Potong Tahun 2015 – 2019 ..................
53
Lampiran 4.
Sasaran Populasi Sapi Perah Tahun 2015 – 2019 ....................
54
Lampiran 5.
Sasaran Populasi Kerbau Tahun 2015 – 2019 .........................
55
Lampiran 6.
Sasaran Populasi Kambing Tahun 2015 – 2019 ......................
56
Lampiran 7.
Sasaran Populasi Domba Tahun 2015 – 2019 .........................
57
Lampiran 8.
Sasaran Populasi Babi Tahun 2015 – 2019 ..............................
58
Lampiran 9.
Sasaran Populasi Ayam Buras Tahun 2015 – 2019 .................
59
Lampiran 10.
Sasaran Populasi Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019 ...............
60
Lampiran 11.
Sasaran Populasi Ayam Pedaging Tahun 2015 – 2019 ............
61
Lampiran 12.
Sasaran Populasi Itik Tahun 2015 – 2019 ................................
62
Lampiran 13.
Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2015 – 2019 .................
63
Lampiran 14.
Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2015 – 2019 ............
64
Lampiran 15.
Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2015 – 2019 .........
65
Lampiran 16.
Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2015 – 2019 ............
66
Lampiran 17.
Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2015 – 2019 ................
67
Lampiran 18.
Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2015 – 2019 ...
68
Lampiran 19.
Sasaran Produksi Daging Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019 ..
69
Lampiran 20.
Sasaran Produksi Daging Ayam Pedaging Tahun 2015–2019.
70
Lampiran 21.
Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2015 – 2019 ..................
71
Lampiran 22.
Sasaran Produksi Telur Ayam Buras Tahun 2015 – 2019........
72
Lampiran 23.
Sasaran Produksi Telur Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019 ....
73
Lampiran 24.
Sasaran Produksi Telur Itik Tahun 2015 – 2019 ......................
74
Lampiran 25.
Sasaran Produksi Susu Tahun 2015 – 2019 .............................
75
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
vi
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
1
BAB I PENDAHULUAN
S
esuai dengan Nawa Cita, visi pembangunan peternakan dan keswan memilih kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak. Pemilihan aspek kedaulatan dan keamanan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sesuai dengan ketentuan, maka Rencana Strategis Teknokratik 2015 – 2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kementerian Pertanian mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berupa Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) hingga 2045 dan Rentra 2015-2019 yang menjadi dasar dari disusunnya Rencana Strategis 2015 – 2019 Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan kesehatan hewan dengan fungsinya mencakup kebijakan dibidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut maka selama kurun waktu sampai dengan 2019 maka tujuan kedaulatan dan keamanan pangan menjadi target utama. Maksud dan tujuan disusunnya Renstra ini agar dapat menjadi arahan dalam mengelola tugas pokok fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mencapai kedaulatan dan keamanan pangan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan populasi dan produksi daging sapi dan kerbau serta ternak lainnya. Penyusunan Renstra telah memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis global, regional, nasional dan sektoral. Sehingga dapat menjawab persoalan masa kini, tantangan dan peluang masa depan. Penggunaan metode dan teknik yang tepat untuk penyusunan renstra tersebut dengan memakai system thinking/system dynamics.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
2
A. KONDISI UMUM Kondisi umum Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyelenggarakan kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ditunjukan dari variabel yaitu makro ekonomi, teknis dan fungsional. Dari variabel makro ekonomi ditunjukan dari perkembangan PDB sub sektor peternakan dan kesehatan hewan, investasi baik penanaman modal asing dan dalam negeri, penyerapan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan peternak. Dari variabel teknis dapat dilihat dari pertumbuhan populasi ternak, pertumbuhan produksi dan produktivitas. Sedangkan variabel fungsional yang mendukung variable teknis dan ekonomis dapat dilihat dari fungsi perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pascapanen. Untuk melihat keragaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. s.d Tabel 1.3 Tabel 1.1 Keragaan Variabel Ekonomi No. 1.
Variabel Ekonomis a. PDB (Rp Milyar) b. Tenaga kerja (orang) c. Investasi 1) PMDN (Rp Juta) 2) PMA (US $ Ribu) d. Perdagangan ternak 1) Eksport (US $ Juta) 2) Import (US $ Juta) e. Kesejahteraan peternak
-
2010
2011
38.214 4.167.894
40.040 4.204.213
1.227.357 25.027
Tahun 2012
r
2013
2014
41.919 4.238.209
43.914 4.557.503
-
4,39 3,07
247.244 21.136
97.445 19.822
360.684 11.301
-
444.125 15.964
1.599 3.045
557 2.698
575 3.022
-
104
101
101
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
102
3
Tabel 1.2 Keragaan Variabel Produksi dan Populasi No.
Variabel
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
r
2. Teknis a.Populasi dan Produksi Daging 1) Sapi potong a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
13.582 436,5
14.824 485,3
15.981 508,9
12.686 504,8
14.703 540,0
18,68 5,77
2) Kerbau a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
2.000 35,9
1.305 35,3
1.438 37,0
1.110 37,8
1.321 41,2
(24,91) 3,56
3) Kambing a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
16.620 68,8
16.946 66,3
17.906 65,2
18.500 65,2
19.216 67,9
19,90 (1,60)
4) Domba a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
16.620 44,9
16.946 46,8
17.906 44,4
18.500 41,5
19.216 43,6
19,90 (3,93)
5) Babi a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
7.477 212,0
7.525 224,8
7.900 232,1
7.611 298,4
7.873 311,1
12,81 9,61
6) Kuda a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
419 2,0
409 2,2
437 2,9
434 1,8
455 2,5
13,69 11,03
7) Ayam buras a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
257.544 267,6
264.340 264,8
274.564 267,5
276.777 319,6
286.538 332,1
13,87 6,28
8) Ayam Ras Petelur a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
105.210 57,7
124.636 62,1
138.718 66,1
146.622 77,1
154.657 81,0
35,37 8,11
9) Ayam Ras Pedaging a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
986.872 1.214,3
1.177.991 1.337,9
1.244.402 1.400,5
1.344.191 1.497,9
1.481.872 1.524,9
39,42 6,77
10) Itik a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi daging (ribu ton)
44.302 26,0
43.488 28,2
44.357 30,1
43.710 32,1
44.095 32,5
8,50 4,79
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
4
Tabel 1.3. Keragaan Variabel Produksi Susu dan Telur No.
Variabel
2010
2011
Tahun 2012
2013
2014
r
2 Teknis b.Populasi dan Produksi Susu 1) Sapi perah a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi susu (ribu ton)
488 909,5
597 974,7
612 959,7
444 786,8
483 798,4
8,95 (0,19)
c. Populasi dan Produksi Telur 1) Ayam buras a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi telur (ribu ton)
257.544 175,5
264.340 187,6
274.564 197,1
276.777 194,6
286.538 197,4
13,87 4,24
2) Ayam Ras Petelur a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi telur (ribu ton)
105.210 945,6
124.636 1.027,8
138.718 1.139,9
146.622 1.224,4
154.657 1.299,2
35,37 7,42
3) Itik a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi telur (ribu ton)
44.302 245,0
43.488 256,2
44.357 265,0
43.710 264,1
44.095 267,8
8,50 2,54
4) Puyuh a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi telur (ribu ton)
7.054 13,4
7.357 8,2
12.234 15,8
12.553 18,9
12.635 19,1
65,85 14,88
5) Itik Manila a)Populasi (ribu ekor) b)Produksi telur (ribu ton)
-
-
4.938 11,0
7.645 26,3
8.680 29,3
22,78 30,26
Pada Tabel 1.1 tersebut nampak bahwa dari aspek ekonomi makro yaitu PDB berdasarkan angka konstan meningkat sebesar 4,39% sedangkan penyerapan tenaga kerja tumbuh sebesar 3,07% pada tahun yang sama selama periode tahun 2010 – 2013. Untuk investasi baik PMA maupun PMDN tumbuh sebesar Rp.44125,0 juta rupiah dan PMA US$ 15.964 ribu dollar. Kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak (NTP) mengalami peningkatan yang masih berada dikisaran 102. Sedangkan, pada aspek perdagangan ternak, peternakan dan kesehatan hewan masih mengalami devisit ekspor dibandingkan impor. Dari variabel teknis pada Tabel 1.2 dapat dicermati bahwa peningkatan populasi dan produksi daging menunjukan bahwa semua jenis ternak mengalami peningkatan populasi kecuali kerbau yang menurun sebesar 24,91% per tahun selama periode tahun 2010 – 2014. Dalam periode yang sama, untuk peningkatan produksi daging, semua jenis ternak mengalami peningkatan kecuali produksi daging kambing yang menurun 1,60%, domba 3,93% dan produksi susu terjadi sedikit penurunan yaitu sebesar 0,19% per tahun.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
5
1. Kinerja Fungsi Perbibitan Ternak Fungsi perbibitan ternak selama lima tahun adalah menyusun berbagai peraturan sesuai dengan kewenangannya yaitu satu peraturan pemerintah, 16 Permentan dan 29 Standard Nasional Indonesia. Selain itu, dari aspek teknis telah dilepas rumpun/galur yang dituangkan dalam 60 Keputusan Menteri Pertanian serta pewilayahan sumber bibit ternak pada dua lokasi yang ditetapkan. Dari uji zuriat telah dihasilkan delapan provenbull dan enam calon bull dari pengujian 80 ekor pejantan terpilih. Sedangkan uji performan telah menghasilkan 324 ekor sapi potong unggul asli dan lokal, induk terseleksi pada 18 kabupaten di 15 provinsi. Telah dibangun lembaga sertifikasi produk (LSpro) benih dan bibit ternak sejak tahun 2011 dan saat ini dalam proses akreditasi KAN. LSPro telah mensertifikasi bibit sapi potong dan sapi perah 136 ekor, semen beku lebih dari 3,4 juta dosis, embrio 655 embrio. Jumlah bibit yang sesuai standar surat keterangan layak bibit (LKSB) sebanyak 7.569. Kinerja operasional kegiatan perbibitan selama lima tahun adalah penguatan kelompok pembibitan ternak ruminansia sapi potong dan kerbau, kambing dan domba, serta ternak non ruminansia (ayam lokal dan kelompok kelinci dan babi). Untuk kegiatan lainnya adalah penyelamatan sapi kerbau betina produktif (insentif sapi kerbau betina bunting dan penambahan indukan sapi potong dan sapi perah), penguatan pembibitan sapi lokal asli di tiga pulau dan penguatan pembibitan sapi potong di kabupaten terpilih. Khusus untuk kerbau dilakukan pembibitan kerbau di tujuh kabupaten terpilih. Dari aspek perkreditan, pelaku usaha yang telah memanfaatkan subsidi bunga melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) relatif masih rendah. Berbeda dengan fasilitasi asuransi ternak bibit sapi potong dan sapi perah yang meningkat pemanfaatannya. Kinerja utama perbibitan ialah tercapainya swasembada semen beku tahun 2012 dan tercapainya swasembada pejantan unggul tahun 2013. Ekspor semen beku produksi dalam negeri telah dijajaki dan dilakukan ke tujuh Negara sehingga diharapkan menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan Negara ke depannya. 2.
Kinerja Fungsi Pakan Ternak Kinerja fungsi pakan ternak yang dilaksanakan sejak tahun 2011 antara lain, yaitu: pengembangan integrasi ternak ruminansia dan ternak unggas dibeberapa kelompok dan lokasi. Untuk membantu kecukupan pakan ternak ruminansia telah dikembangkan pengembangan sumber benih/bibit HPT di UPT PUSAT dan UPT Daerah yang didistribusikan ke kelompok dalam kegiatan pengembangan sumber benih/bibit HPT. Selain
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
6
itu, dikembangkan pula padang penggembalaan ternak di 6 provinsi terutama di provinsi Indonesia Timur yaitu Papua Barat, NTT, NTB, Sulteng, Sultra dan Aceh. Untuk pemanfaatan lahan kehutanan telah dikembangkan HPT dilahan kehutanan pada beberapa kelompok. Selain itu, juga berhasil dilakukan pengembangan dan penanaman pakam berkalitas dan Pengembangan Unit Pengolahan Bahan Pakan (UBP), pengembang unit pengolah pakan baik untuk ruminansia maupun perunggasan. Untuk menjaga mutu pakan telah diperkuat laboratorium pakan daerah di enam lokasi serta pengawasan mutu pakan dan bimtek di seluruh provinsi. Sedangkan dari aspek regulasi telah dibuat 5 Peraturan Menteri Pertanian dibidang pakan. 3.
Kinerja Fungsi Budidaya Ternak Berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tersebut adalah pengembangan usaha budidaya ternak 3.941 kelompok, pembangunan pos IB/ULIB 600 Kelompok dan penguatan kelembagaan IB 3.787 Unit. Selanjutnya dalam meningkatkan dalam pelaksanaan IB telah dilakukan peningkatan kapasitas petugas IB 3.792 Orang, optimalisasi IB 5.564.374 Dosis, fasilitasi N2 cair 800.610 Liter dan kendaraan roda dua petugas IB. Untuk peningkatan kawin alam telah dilakukan pengadaan pejantan INKA 9.292 Ekor. Pengembangan indukan sapi di Papua dan Papua Barat serta pengembangan sapi potong pada kegiatan UPPO, Inpres Percepatan Daerah Tertinggal dan pengembangan budidaya ternak melalui SMD dan LM3 3.091 Kelompok. Ekspor babi, kambing dan domba dan ekspor obat hewan, merupakan keberhasilan penting selama kurun waktu lima tahun terakhir.
4.
Kinerja Fungsi Kesehatan Hewan Pada aspek kesehatan hewan telah dilakukan berbagai upaya dan kegiatan, yaitu: kesiap-siagaan wabah 24.203.896 dosis, penguatan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan 237 unit, penguatan laboratorium pengujian dan penyidikan veteriner dan penguatan survailant PHMSZ 344.952 Sampel. Dibidang obat hewan telah ditingkatkan kapasitas produksi obat hewan, peningkatan pengujian mutu obat hewan dan revitalisasi pengawas obat hewan di berbagai daerah sebesar 24.469.659 dosis. Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau dan penyakit parasiter sebesar 781.741 dosis untuk program swasembada daging sapi telah dikerjakan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kemandirian vaksin AI yang berasal dari strain virus local yang berasal dari master seed yang dapat dijadikan vaksin AI sehingga impor vaksin AI dapat dihentikan. Sedangkan regulasi terkait
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
7
bidang kesehatan hewan mencakup 4 Peraturan Menteri Pertanian dan 3 rancangan Permentan. Pembebasan dan mempertahankan PHMS yaitu penyakit Brucellosis di pulau Madura dan pulau Sumba, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Rabies di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI, Papua, Papua Barat, NTB, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Hog Cholera di provinsi Sumatera Barat 5.
Kinerja Fungsi Kesmavet dan Pascapanen Upaya dan kegiatan untuk mendukung Kinerja Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Pascapanen adalah fasilitasi RPH 134 paket dan pembangunan tempat penampungan unggas 46 paket, penataan kios daging 76 unit di beberapa wilayah penting di Indonesia. Selain itu telah dilakukan pengadaan alat transportasi daging berpendingin 28 unit untuk RPH selain melengkapi jumlah cold storage 18 unit. Dibidang persusuan telah dibangun tempat pengumpulan susu di 33 kelompok peternak sapi perah. Selaian itu juga, telah dilakukan pengadaan peralatan kesmavet 88 paket dan peningkatan pelayanan teknis mutu produk hewan 94.972 sampel. Pada aspek sumber daya manusia telah dilakukan pembinaan SDM kesmavet dan pascapanen. Terkait regulasi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen telah diterbitkan 1 Peraturan Pemerintah, 12 Peraturan Menteri Pertanian, 3 rancangan Permentan dan 1 Standart Nasional Indonesia serta dua Standart Kompetensi Kerja Nasional. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha pangan asal hewan
6.
Kinerja Fungsi Kesekretariatan Dari aspek Kesekretariatan dan Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah dilakukan perbaikan penyusunan perencanaan program dan anggaran 528 laporan, penyusunan LHP dan evaluasi program kegiatan serta penyediaan data informasi yang berkualitas 521 Laporan. Dari aspek kepegawaian organisasi hukum 57 laporan serta administrasi perkantoran telah dibenahi berbagai laporan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk penyusunan pelaksanaan administrasi keuangan dan asetnya yang makin berkualitas masing-masing sebesar 57 laporan dan 474 laporan. Pendataan ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau yang merupakan kerjasama dengan BPS dengan metode sensus, pembangunan website Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, penerapan pengembangan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
8
kawasan, penerapan ISO dan pelayanan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan-keberhasilan tersebut mendorong indeks penerapan nilai budaya kerja dan indeks kepuasan masyarakat semakin meningkat dengan nilai mutu budaya kerja berklasifikasi baik dan indeks IKM juga meningkat dengan nilai baik. Dari aspek regulasi Peraturan PerundangUndangan telah diselesaikan 5 Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, 45 Peraturan Menteri Pertanian dan 90 keputusan menteri pertanian. Disamping itu telah dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjadi undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. B.
POTENSI DAN PERMASALAHAN Untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan melalui kebijakan fungsifungsinya dapat dikaji melalui eksplorasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang mencakup aspek kekuatan (strengths), kelemahan (weakneses), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). Analisis lingkungan terbagi atas lingkungan internal berupa aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman. Hasil analisis kedua factor tersebut dengan menggunakan metode system thingking atau analisis system dynamic adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 1.4. Tabel 1.4. Analisis Lingkungan Strategis Aspek Internal
Aspek Eksternal
Kekuatan Peluang a. Kekayaan jenis plasma nuftah a. Pasar produk peternakan b. Tersedianya biomas pakan b. Potensi sumber daya & penggerak c. Kemampuan konservasi lahan pertumbuhan ekonomi d. Tersedianya sumber pakan c. Political will kemitraan lokal d. Kesadaran global (food safety, e. Adanya keswan & kesmavet biosecurity, kesejahteraan hewan, f. Bebas PMK dan kualitas lingkungan) e. Perkembangan teknologi Kelemahan Ancaman a. Kelembagaan (efektifitas a. Persaingan dan liberalisasi pasar kemitraan, peran koperasi, b. Ketergantungan sarana produksi dari dukungan perbankan & impor asuransi) c. Perubahan iklim yang berpengaruh
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
9
Aspek Internal
Aspek Eksternal
b. Konsistensi kebijakan dan instrumentasi kebijakan c. Tumpang tindihnya peraturan dalam produksi dan bisnis) d. Ego sektoral e. Kemampuan SDM f. Infrastuktur (kualitas RPH, sarana transportasi) g. Law enforcement , reward dan punisment
pada pengadaan pakan & keshatan hewan Penurunan angkatan kerja di sektor peternakan Penyakit eksotik Kesepakatan internasional yang tidak menguntungkan (terkait HKI dan animal welfare) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan
d. e. f.
g.
Kebutuhan Protein
+
Populasi Modal
-
Konsumsi Daging
+ R3
B7 Protein Substitusi +
-
+ +
Handling/transport Coverage
Iklim Usaha + + R4
Harga Daging -
-
B2
B1
Sertifikasi dan Registrasi +
B3 +
+
B
Meat Inventory (kualitas ASUH)
Sosialisasi
-
+
+ Perizinan/ Sertifikasi
Import Daging + + Jumlah Peternak
+
Kapasitas Produksi Daging +
Import Ternak
B5
Herd Inventory
B6
+ Penularan Zoonosis
vaksin&obat
+
+
R2 R6 - + +
Kapasitas Lahan Pakan
Kapasitas Budidaya
+
Import Bibit
+
+ Kompos
B4 Jumlah bibit + + +
++ Produksi Benih
R1 Area
+ Pertanian
Kualitas Indukan R
+ +
Kapasitas Produksi Pakan +
+
R5 +
Teknologi Peternakan
Gambar 1.1. Peta Dinamika Sistem Faktor Strategis Lingkungan Tugas Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
10
Pada Tabel 1.4 melalui system dinamic akan tergambarkan hubungan antar faktor-faktor tersebut yang ditunjukkan oleh causal loop keterkaitan faktor strategis yang mengambil sudut pandang komoditi daging sebagai proxy untuk ketahanan dan kemandirian pangan asal ternak. Hasilnya adalah penggunaan total variabel yang diformulasikan dalam simulasi computer stock flow diagram pada Gambar 1.1 Sedangkan manajemen pengelolaan peternakan yang dilakukan oleh lima fungsi untuk memenuhi supply chains dan divalidasi serta analisis strategi diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman seperti pada Tabel 1.5. Tabel 1.5. Revaluasi Faktor Lingkungan Internal-Eksternal Strategis untuk Analisis Strategi Aspek Internal
Aspek Eksternal
Kekuatan a. Kekayaan jenis b. Biomas pakan c. Pakan lokal d. Keswan & kesmavet
Peluang a. Pasar produk b. Kesadaran global
Kelemahan a. Kelembagaan (kemitraan, koperasi, perbankan ) b. Infrastuktur
Ancaman a. Persaingan dan liberalisasi b. Ketergantungan impor produksi c. Penurunan angkatan kerja d. Penyakit eksotik e. Alih fungsi lahan
Analisis berbagai faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan simulasi dengan berbagai skenario baik dengan parameter tunggal maupun agregat dari parameter terpilih yang mempunyai leverage disampaikan pada Tabel 1.6.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
11
Tabel 1.6. Analisis Lingkungan Strategis Untuk Analisis Strategi
Peluang: - Pasar produk - Kesadaran global
Ancaman: - Persaingan dan liberalisasi - Ketergantungan impor produksi - Penurunan angkatan kerja - Penyakit eksotik alih fungsi lahan
Kekuatan: - Kekayaan jenis - biomas pakan - pakan lokal - keswan & kesmavet
Kelemahan: - Kelembagaan (kemitraan, koperasi, perbankan) - Infrastuktur
- Meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan sumber daya lokal - Meningkatkan building capacity ayam buras - Meningkatkan maksimum security - Memetakan lahan dan sentra ternak
- Restrukturisasi pasar peternakan - Penguatan kelembagaan usaha peternakan dan keswan - Mengembangkan system investasi
- Pengembangan peternakan bioindustri berkelanjutan - Pengembangan sistem kesehatan hewan - Pengembangan system pendukung biobisnis peternakan - Mendistribusikan ternak dari daerah padat ke daerah pakan berlimpah - Mengembangkan kawasan perbibitan berbasis kepulauan - Mengembangkan sentra ternak dan pakan ternak berbasis tanaman
- Pengembangan kawasan - Pengembangan sistem pendukung biobisnis peternakan - Penyusunan transformasi peternakan rakyat ke industri - Penguatan kelembagaan usaha peternakan dan keswan - Memperlancar arus produk peternakan - Memperkuat regulasi untuk kemandirian dan kemapanan peternak - Memperkuat infrastruktur peternakan dan keswan - Merevitalisasi kelembagaan usaha menuju koperasi - Memperkuat tataniaga dan pemberian instensif
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
12
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Berdasarkan analisis internal dan eksternal serta menjaga konsistensi program, maka, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran organisasi. A. VISI
Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak Visi ini telah mempertimbangkan keselarasan dengan Visi Presiden yang tertuang di dalam Nawa Cita yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Demikian juga Visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya Sistem Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat Dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Petani. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan (asal ternak) yang menjamin hak atas pangan (asal ternak) bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. B.
MISI Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi: 1. Mewujudkan kedaulatan/ kemandirian pangan asal ternak 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak. 3. Mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan berbasis bioindustri berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
14
C. TUJUAN Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelengaraan pembangunan peternakan dan kesehatan, adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak . Meningkatkan kualitas komoditas ternak Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor Meningkatkan status kesehatan hewan. Mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak
D. SASARAN Untuk mewujudkan, visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan keswan, sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Meningkatnya produksi pangan asal ternak 2. Meningkatnya daya saing peternakan 3. Meningkatnya kesejahteraan peternak Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU tersebut dapat dirumuskan pada Tabel 2.1
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
15
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) No 1.
2.
3.
Sasaran Strategis
Indikator
Peningkatan produksi pangan asal ternak
a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton) b. Produksi daging ternak lainnya (000 ton) c. Produksi telur (000 ton) d. Produksi susu (000 ton) a. Peningkatan status kesehatan hewan (terbebaskannya dari target yang telah ditetapkan) % b. Jumlah sertifikat (volume) c. Jumlah ekspor obat hewan (volume) d. Jumlah ekspor semen beku (volume) e. Jumlah ekspor produk peternakan (volume) f. Jumlah ekspor ternak hidup (volume) Nilai Tukar Peternakan (indeks)
Peningkatan daya saing peternakan
Peningkatan kesejahteraan peternak
TARGET 2017
2015
2016
2018
2019
545,29
588,56
639,61
694,96
755,04
3.438,01
3.678,67
3.796,88
3.969,57
4.167,51
3.131,89
3.393,36
3.565,86
3.655,43
3.770,04
799,97
850,77
910,57
980,88
1.063,56
70
73
76
78
80
25.865
26.000
27.000
28.000
29.000
106,94
107,23
107,53
107,82
108,12
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Dalam kurun waktu 2015-2019 arah kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu dengan arah kebijakan jangka menengah pembangunan pertanian nasional. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian telah menetapkan 8 tahapan menuju pertanian industri. Tahapan periode tahun 2015-2019 dirumuskan untuk kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan, sehingga pada tahun 2045 yaitu tahapan akhir pertanian bioindustri, dapat terwujud tahapan pertanian Indonesia bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur.
Gambar 3.1. Tahapan Menuju Pertanian Bioindustri
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
18
Mengacu pada rumusan di atas, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada 2015-2019 menetapkan arah kebijakan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak mendukung kokohnya pondasi bioindustri yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak langkah yang akan ditempuh pembangunan pertanian adalah (i) menjadikan komoditas ekspor, penyedia bahan baku bioindustri dan bio energy dengan pendekatan kawasan, (ii) meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, (iii) menyediakan prasarana dan sarana dasar pertanian, (iv) memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan (v) meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. B.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PEMBANGUNAN
Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merumuskan strategi untuk pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat sebagai berikut: 1. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal Indonesia memiliki sumber daya plasma nutfah yang merupakan sumber daya genetic local yang berlimpah. Oleh karena itu pelestarian dan pemanfaatannya melalui berbagai program konversi dan pemuliabiakan harus terus dilanjutkan dan menjadi strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk melindungi sumber daya genetic local pemerintah telah menyusun pelestarian dan pemanfaatan ternak local yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu: ternak asli sapi yang meliputi 6 rumpun, kerbau 6 rumpun asli, kambing 5 rumpun, domba 6 rumpun, ayam 7 rumpun, itik 13 rumpun dan kuda 1 rumpun asli. Pemerintah akan mengatur dari sisi konsumsi ternak tersebut dan pelestariannya. 2. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan Pemerintahan Jokowi JK telah memutuskan untuk membangun dari pinggiran. Oleh karena itu fokus pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diarahkan kepada pembangunan kawasan. Telah diputuskan terdapat 100 kawasan pengembangan sapi potong, 13 kawasan pengembangan kebau, 11 kawasan pengembangan kambing, 6 kawasan pengembangan sapi perah, 5 kawasan pengembangan domba dan 9 pengembangan kawasan babi diberbagai kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan kawasan akan memperkuat kelembagaan peternakan dan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
19
kesehatan hewan yang diharapkan dapat memperkuat simpul-simpul pelayanan teknis pelayanan ekonomi lainnya. 3. Penguatan infrastruktur dan pelayanan teknis Penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan teknis merupakan menjadi dua hal yang saling mendukung. Pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan menjadi optimal apabila ada infrastrukturnya. Oleh karena itu dalam hal pelayanan teknis melalui fungsi-fungsi pembangunan peternakan dan keswan yaitu pelayan perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen masing-masing memerlukan infrastruktur sesuai dengan fungsinya. Pelayanan fungsi-fungsi peternakan sangat memerlukan adanya unit pelayanan teknis yang dapat menjangkau sampai ditingkat lapangan. Oleh karena itu dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diperlukan penguatan UPT baik UPT pusat maupun UPT daerah. Ditingkat lapangan juga akan diperkuat infrastruktur pelayanan fungsi yaitu pendirian village breeding center, lumbung pakan, puskeswan, pos IB, sampai kepada sarana padang penggembalaan terutama di wilayah timur Indonesia. 4. Pemberdayaan Peternakan dan Daya Saing Pemberdayaan peternak sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2013 bahwa pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak. Dengan demikian pemberdayaan peternak mencakup daya saingnya. Untuk ini akan dibuka akses dan kemudahan peternak terhadap sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. 5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan Angkatan kerja peternakan dan kesehatan hewan menunjukkan kecenderungan yang semakin menua. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha peternakan dan kesehatan hewan mulai tidak menarik bagi generasi muda. Data sakernas menunjukkan bahwa tenaga kerja subsektor peternakan pada tahun 2013 didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebanyak lebih dari 2,4 juta orang (58,7%) sedangkan komposisi tenaga kerja perempuan lebih dari 1,7 juta orang (41, 3%) pada umumnya tenaga kerja perempuan berpendidikan SD masih cukup dominan. Data sakernas menunjukkan juga bahwa lebih dari 1,6 juta orang (37,1%) berpendidikan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
20
SD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan menjadi kunci dari strategi lainnya. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Melalui program pemerintah selalu terkait di dalamnya untuk peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM. 6. Penerapan Teknologi Kesehatan Hewan
dan
Sistem
Informasi
Peternakan
dan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyadari bahwa penerapan teknologi merupakan faktor terpenting untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak. Saat ini tingkat kematian, angka kesakitan, pertambahan berat badan, lamanya calving interval dan masalah kurangnya pakan pada musim kemarau dan masih lemahnya penataan pemotongan ternak (TPH) disadari dapat dipecahkan dengan penerapan teknologi dibidang pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner melalui teknologi dan bioteknologi. Penerapan teknologi dapat ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Demikian juga untuk sistem informasi akan ditempuh mengikuti perkembangan yang berbasis computer, antara lain: dibidang perencanaan sudah mulai diterapkan eplanning dan bidang pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement. Dibidang teknis pelayanan dikembangkan sms gateway untuk pemotongan ternak dan ISIKHNAS untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menjadi bagian e-government. 7. Penguatan Regulasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam hal regulasi penguatan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Sebagai turunannya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah banyak menyusun Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian. Sesuai dengan perkembangan, berbagai peraturan tersebut akan mengalami penambahan, revisi, atau pencabutan. 8. Mendorong insentif peternakan Mendorong insentif peternakan akan dilakukan ditngkat peternak maupun badan usaha berbentuk koperasi, BUMN, BUMD dan Perusahaan. Insentif dapat diberikan dalam pemberian bantuan modal khususnya kepada peternak sasaran, pembebasan bea masuk untuk bibit, pembebasan pajak
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
21
dan berbagai kemudahan lainnya untuk menarik investasi. Diakui bahwa investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan realisasinya masih rendah tidak sesuai harapan. Dalam rangka menuju kemandirian dan keamanan pangan menuju bioindustri peternakan dan kesehatan hewan maka berbagai bentuk insentif akan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan. Insentif mengandung arti “perlindungan” terhadap petani peternak dan sumber daya lokal. Oleh karena itu bentuk-bentuk insentif ini akan berbeda dengan untuk korporasi. 9. Perbaikan Tata Niaga Ternak dan Produk Ternak Mata rantai yang panjang komoditas ternak dan produknya sudah lama disadari. Tata niaga ternak potong yang sangat panjang dari wilayah produsen ternak di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan ke Jakarta sebagai wilayah konsumen menyebabkan peternak menerima margin keuntungan yang kecil dibandungkan pedagang, distributor dan pengecer. Untuk peternakan unggas khususnya ayam ras masalah tata niaga dan pemasaran produknya terjadi sebagai akibat pertentangan antara peternak mandiri, kemitraan dan perusahaan. Perusahaan cenderung mengusahakan dalam usaha yang terintegrasi sehingga usahanya menjadi lebih efisien. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan meningkatkan koordinasi lintas sektor khususnya dengan Kementerian terkait. Dengan Kementerian Perhubungan terus dijajaki adanya pengadaan kapal ternak untuk lebih meningkatkan pendapatan peternak di daerah produsen sebagai akibat berkurangnya kerugian pasca panen. Selain itu di daerah-daerah produsen ternak akan dibangun rumah potong hewan (RPH) modern sehingga angkutan ternak digantikan oleh mata rantai dingin untuk mengurangi perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah animal welfare. Dengan Kementerian Perdagangan terus akan dilakukan kerjasama dalam bentuk tim misalnya tim harga agar harga tidak naik dan menyesuaikan dengan suplay ternak lokal. C. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN Operasionalisasi dari kebijakan tersebut memerlukan piranti regulasi sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.
1. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi adalah kebutuhan regulasi yang diperlukan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan para stakeholder. Selama kurun waktu 2015 – 2019 regulasi yang dibutuhkan banyak terkait dengan peraturan daerah yang mengatur: tataruang peternakan dan keswan; pengendalian
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
22
pemotongan betina produktif; penetapan kawasan peternakan; pengembangan ternak dilahan sawit/hutan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Selain itu akan didorong dan diarahkan badan, instansi dan berbagai perusahaan untuk mengembangkan CSR/BKBL di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Tata ruang memerlukan regulasi di bidang lahan yaitu percepatan penerbitan pergub/perbup untuk penyempurnaan peraturan daerah nomor 41/2009. Di bidang sarana dan prasarana serta pembiayaan diperlukan regulasi sarana peternakan untuk pengembangan sistem perbenihan dan mempercepat serta mempermudah persyaratan akses peternak pada skim kredit. Untuk perlindungan peternak sebagai implementasi UndangUndang Nomor 19/2013 masih perlu dikembangkan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri pertanian. Kebutuhan regulasi lainnya terkait dengan bidang ekspor dan impor produk peternakan dan regulasi untuk kemudahan investasi pada sector peternakan dan kesehatan hewan.
2. Kerangka Kelembagaan Kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selama ini mengacu pada Permentan Nomor 61 Tahun 2010 sebagai bagian dari organisasi Kementerian Pertanian, kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kurun waktu 2015 – 2019 akan terus menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat. Saat ini dirasakan perlunya tambahan organisasi atau unit kerja baru atau penggabungan unit kerja. Pelayanan yang dirasa mendesak adalah pelayanan untuk pembinaan dan pengembangan rumah potong hewan dan perbibitan untuk memperbaiki sistem yang sudah terbentuk. Di samping itu, sudah dirasakan adanya tumpang tindih beberapa unit kerja dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Oleh karena itu, kelembagaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan manajemen yang selalu berubah. Organisasi maupun kelembagaan perubahan secara dinamis tersebut menyesuaikan dengan organisasi dan kelembagaan lintas sektor atau lintas kementerian serta lintas wilayah dengan pemda dan pihak swasta.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
23
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
24
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN A. PROGRAM Dengan melihat berbagai permasalahan, potensi dan tantangan serta peluang yang telah dianalisis berdasarkan analisis SWOT dengan pendekatan system dynamic maka dalam tahun anggaran 2015-2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang m Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan. Program ini dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak maka sasarannya adalah peningkatan produksi daging, telur dan susu. Sasaran lainnya adalah pengembangan ekspor dan daya saing yang mencakup komoditas kambing dan babi serta produk ternak berupa kulit, tanduk, semen beku dan obat hewan. Nilai tukar peternak juga menjadi sasaran dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan agribisnis berupa penguatan kawasan dan kelembagaan peternakan, regulasi peternakan dan kesehatan hewan serta penerapan teknologi dan sistem informasi. Adapun yang menjadi fokus komoditas dan lokasinya adalah pengembangan delapan komoditas peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam lokal, itik, babi dan ayam ras yang mengarah pada pengolahan. Melalui pendekatan agribisnis juga akan dikembangkan pengembangan kawasan dan peternakan komunal. Pendekatan teknis yaitu penguatan infrastruktur pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetic lokal serta peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas SDM peternakan dan kesehatan hewan melalui kegiatan utama: produksi ternak, produksi pakan ternak, produksi bibit ternak, peningkatan penanganan kesehatan hewan dan penjaminan pangan yang ASUH dan pascapanen.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
25
Program dan kegiatan ini diarahkan untuk tercapainya produksi pangan asal ternak untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. B. KEGIATAN Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian Negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kegiatan utama yang akan diimplementasikan dalam tahun 2015-2019 adalah kegiatan produksi bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan ternak, penanganan PHMS, jaminan pangan yang ASUH dan kegiatan dukungan manajemen teknis. Hasil kinerja utama fungsi kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ingin dicapai adalah:
1. Fungsi perbibitan. a. Produksi Bibit Ternak, dengan indicator; Jumlah produksi semen beku (dosis); Jumlah produksi embrio ternak (embrio);Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (ekor); Jumlah produksi bibit ternak unggas dan babi (ekor); b. Penguatan Kelembagaan Perbibitan, dengan indicator, Jumlah kelompok pembibitan ternak yang menerapkan prinsip-prinsip pembibitan; Jumlah penetapan wilayah sumber bibit dan penetapan/pelepasan rumpun/galur ternak (Kepmentan); Jumlah kelompok pembibitan yang berbadan hukum (kelompok); dan Jumlah kelembagaan yang menerapkan manajemen mutu (unit); c. Jaminan mutu bibit, dengan indicator Jumlah bibit bersertifikat (sertifikat); Jumlah bibit ber SKLB.
2. Fungsi budidaya ternak a. Perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, dengan indicator: Penurunan Calving Interval (bulan); Penurunan SC (rasio); Jumlah kebuntingan hasil IB (ekor); Jumlah kebuntingan hasil Kawin Alam (ekor); Jumlah kelahiran hasil IB dan Kawin Alam (ekor); Jumlah
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
26
kelahiran ternak lainnya (kambing, domba, babi) (ekor); Jumlah ternak unggas siap potong (ekor); Jumlah telur yang dihasilkan (kg); Jumlah surat keterangan atau sertifikat penerapan prinsip-prinsip GFP. b. Penguatan Usaha dan Kelembagaan Peternak, dengan indikator Jumlah kelompok ternak yang berbadan hukum (klpk); Jumlah kelompok/gapoktan yang mampu mengakses sumber pembiayaan (klpk); Jumlah kawasan peternakan yang terbangun (lokasi); Jumlah plasma peternak unggas (peternak); Jumlah regulasi bidang budidaya ternak.
3. Fungsi pakan ternak a.
Produksi HPT berkualitas, dengan indikator; jumlah produksi HPT (ton/BK); Jumlah bibit/benih HPT (stek)
b.
Produksi pakan olahan dan bahan pakan, dengan indikator; Jumlah produksi pakan olahan dan bahan pakan (ton); peningkatan PBBH (kg/ekor/hari); dan Peningkatan produksi susu (liter/ekor/hari)
c.
Peningkatan mutu dan keamanan pakan, dengan indikator: penerbitan sertifikat mutu, NPP dan CPPB
4. Fungsi kesehatan hewan a.
b.
c.
d. e.
Peningkatan status kesehatan hewan, dengan indikator, Jumlah wilayah kejadian penyakit berbasis surveilans (wilayah); Jumlah wilayah pencegahan dan pemberantasan PHMS (wilayah); Jumlah wilayah penanganan gangguan reproduksi (wilayah); Jumlah pembebasan wilayah PHMS (wilayah); Jumlah wilayah bebas PHMS (wilayah) Jumlah sertifikat yang diterbitkan, dengan indicator: CPOHB; Nomor pendaftaran obat hewan; Kompartemen bebas AI; Kesehatan hewan ekspor-impor (SRP) Peningkatan produksi vaksin dan bahan biologik serta obat hewan, dengan indikator: Jumlah produksi vaksin, bahan biologik dan obat hewan (dosis) Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, dengan indikator: Jumlah unit pelayanan kesehatan hewan Penguatan sistem informasi kesehatan hewan nasional, dengan indikator: Jumlah kabupaten/kota yang telah menerapkan iSikhnas
5. Fungsi kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen a.
Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak, dengan indikator; Jumlah pengujian produk pangan asal ternak (sampel); Jumlah NKV (unit usaha); Jumlah Sertifikat Pangan Asal Ternak (buah)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
27
b. c. d.
Jumlah unit yang menerapkan prinsip pencegahan penularan zoonosis (unit ) Jumlah unit yang menerapkan kesrawan (unit) Pemenuhan persyaratan teknis produk ternak prospektif, dengan indiKator: Jumlah sertifikat/surat Keterangan produk ternak prospektif
6. Fungsi kesekretariatan a. b. c. d. e. f.
Implementasi SAKIP, dengan indicator penilaian SAKIP; kontribusi opini BPK terhadap kinerja pembangunan Sistem informasi, dengan indicator; sistem informasi yang terpelihara, dan jumlah sistem informasi yang dibangun Informasi capaian kinerja, dengan indicator, jumlah dan kualitas capaian kinerja dan ketepatan waktu penyampaian informasi kinerja NSPK dan regulasi, dengan indicator, jumlah NSPK yang diterbitkan, jumlah regulasi yang diterbitkan IPNBK dan IKM, dengan indicator: Indeks IPNBK dan IKM Kualitas pelayanan informasi publik.
Untuk menghasilkan kinerja output fungsi tersebut, akan dilakukan berbagai aktifitas kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi bibit ternak : a. Meningkatkan produksi benih ternak (dosis) b. Meningkatkan produksi bibit ternak (ekor) c. Memperkuat kelembagaan perbibitan ternak (kelompok) d. Memperkuat wilayah perbibitan 2. Meningkatkan produksi ternak : a. Mengembangkan budidaya sapi potong, sapi perah dan kerbau yang menerapkan GFP (kelompok) b. Mengembangan ruminansia kecil yang menerapkan GFP (kelompok) c. Mengembangakan budidaya ternak unggas dan aneka ternak yang menerapkan GFP (kelompok) d. Memperkuat kelembagaan peternak (kegiatan) e. Optimalisasi IB dan gertak berahi (akseptor) 3. Meningkatkan produksi pakan ternak : a. Mengembangkan HPT (stek) b. Mengembangkan pakan olahan/bahan pakan (ton) c. Mengembangkan mutu dan keamanan pakan (sampel)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
28
4. Meningkatkan penanganan PHMSZ : a. Melaksanakan Pengendalaian, pencegahan dan pemberantasan PHMSZ (dosis) b. Melaksanakan Penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel) c. Memperkuat kelembagaan otovet (unit) d. Memproduksi vaksin dan bahan biologis (dosis) e. Memperkuat Siskeswanas (provinsi) 5. Peningkatan jaminan pangan yang ASUH : a. Menerapkan penjaminan produk hewan yang ASUH (unit) b. Mencegah penularan zoonosis (unit) c. Melaksanakan penerapan Kesrawan (unit) d. Melaksanakan pemenuhan pesyaratan teknis produk hewan prospektif (unit usaha) 6. Peningkatan dukungan manajemen teknis dan kesekretariatan : a. Melaksanakan penerapan SAKIP (Dokumen) b. Melaksankan dukungan kesekretariatan lainnya
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
29
BAB V PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
30
BAB V PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA A. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dapat berasal dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Dari sektor pemerintah dapat dilakukan melalui dana APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, sedangkan dari sektor swasta dapat berasal dari PMA dan PMDN dan dari sektor masyarakat berupa swadaya masyarakat untuk investasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pembiayaan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan PDB peternakan dan membuka kesempatan kerja. 1.
Pembiayaan Dari Pemerintah (APBN dan APBD) Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan kebijakan, menggerakkan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan di bidang pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Fungsi APBN diharapkan dapat menjadi faktor stabilisasi, distribusi dan alokasi untuk mengungkit berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Adapun pembiayaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersumberkan dari APBN selama tahun 2015 – 2019 disampaikan pada Tabel 5.1. Tabel 5.1. Pembiayaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 - 2019 No
FUNGSI
1 2 3 4 5 6
Perbibitan Budidaya Pakan Keswan Kesmavet PP Sekretariat TOTAL
2015 370,79 1.209,65 887,63 402,01 178,90 293,80 3.3342,78
Anggaran (Rp. Miliar) 2016 2017 2018 555,00 571,00 600,00 1.129,41 1.417,84 1.541,04 746,13 800,43 874,00 420,45 444,49 455,97 192,30 201,22 210,78 316,30 331,30 347,40 3.359,59 3.766,28 4.029,20
TOTAL 2019 630,00 1.682,40 980,00 531,21 220,80 364,70 4.409,11
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
2.726,79 6.980,35 4.288,18 2.254,12 1.004,02 1.653,51 18.906,96
31
Alokasi APBN tersebut yang tersedia untuk berbagai fungsi peternakan dan kesehatan hewan diharapkan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan PDB peternakan, menggaet investasi, serta membuka kesempatan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Pembiayaan dari APBD, jumlahnya diharapkan sebesar 30% dari APBN dan bersinergi dengan aktifitas kegiatan yang muaranya mendukung pencapaian target kinerja IKU dan fungsi kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. 2.
Pembiayaan Dari Sektor Swasta Pembiayaan dari sektor swasta baik berasal dari PMA dan PMDN harus terus ditingkatkan terutama difokuskan di berbagai wilayah kawasan Indonesia Timur karena selama ini penanaman modal masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia. Peluang dan potensi investasi sektor swasta di Indonesia Timur terbuka luas terutama dengan peternakan dan sistem ranch serta berbagai industri pendukungnya. Kebijaksanaan pemerintah yang banyak memberikan kemudahan investasi di Indonesia Timur dapat berupa kemudahan perijinan, hak guna lahan, tax holiday, skim kredit khusus akan mendorong pihak swasta menanamkan investasinya.
3
Pembiayaan Dari Masyarakat Pembiayaan dari masyarakat dapat berbentuk investasi dibidang pembibitan atau re-investasi ternak yang dimilikinya. Dibandingkan dengan pembiayaan dari APBN dan swasta ternyata pembiayan dari masyarakat cukup besar sehingga pembiayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam pembiayaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA (ADIK) 1.
Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Kegiatan adalah penjabaran
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
32
dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/ Satker/Penugasan tertentu yang berisikan komponen untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Sasaran program (outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan yang mencerminkan pelaksanaan kinerja fungsi atau berfungsinya keluaran (output). Outcome tersebut merupakan agregasi dan atau sinergitas berbagai output fungsi kegiatan yang mencerminkan kinerja fungsi dalam program tersebut. Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan fungsinya, dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) program. Sedangkan pada level eselon II, ukuran kinerja fungsi kegiatan, dicerminkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan IKU. Adapun berdasarkan struktur posisi IKU dan IKK dapat dicerminkan pada Gambar 5.1. LEVEL FUNGSI
LEVEL ORGANISASI PKH
INPUT
AKTIFITAS PKH
OUTPUT DAN INDIKATOR ES I
BIT
INPUT BIT
AKTIFITAS BIT
OUTPUT ES II DAN INDIKATOR
BUD
INPUT BUD
AKTIFITAS BUD
OUTPUT ES II DAN INDIKATOR
PAK
INPUT PAK
AKTIFITAS PAK
OUTPUT ES II DAN INDIKATOR
KH
INPUT KH
AKTIFITAS KH
OUTPUT ES II DAN INDIKATOR
KMV
INPUT KMV
AKTIFITAS KMV
OUTPUT ES II DAN INDIKATOR
Komponen kegiatan
OUTCOME DAN INDIKATOR
IKU
IKK
Gambar. 5.1 Struktur IKU dan IKK dalam ADIK
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
33
2.
Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan agar penganggaran di Indonesia menggunakan cara penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada outcome. Seiring dengan semangat untuk menerapkan secara penuh performan base budgeting diperlukan penguatan rencana strategis dengan penataan arsitektur kinerja dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL). Arsitektur kinerja tersebut menggunakan pendekatan kerangka logika (logik model) program dengan basis pada outcome yang komponennya terdiri atas outcome, output, aktivitas, input dengan berbagai indikator dan target untuk masing-masing outcome dan output. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyusun kerangka logik model yang dituangkan dalam ADIK untuk tahun 2016 – 2019. Di dalam ADIK tersebut disebutkan sebagai input adalah anggaran, SDM, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, prasarana dan sarana, data dan informasi, NSPK dan organisasi kelembagaan peternakan dan kesehatan hewan. Dengan input tersebut maka outcome yang diharapkan adalah sasaran IKU berupa peningkatan produksi pangan asal ternak, peningkatan daya saing peternakan, dan peningkatan kesejahteraan peternak. Memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan telah menyusun ADIK untuk tahun 2015 – 2019. ADIK Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan pada Lampiran1. Untuk mengetahui keterkaitan antara outcome dengan output maka ditampilkan output masing-masing eselon II yang bersinergi untuk menghasilkan output eselon I untuk menghasilkan outcome Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun keterkaitan masingmasing output dan aktifitas eselon II untuk menghasilkan outcome Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disampaikan pada Lampiran-2. Rincian target kinerja program dan kegiatan serta alokasi dananya per tahun dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 5.2.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
34
Tabel 5.2 Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET PRAKIRAAN MAJU
INDIKATOR 2015
2016
2017
ALOKASI (Rp Miliar) PRAKIRAAN MAJU 2018
2019
2015
PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT 1. Meningkatnya produksi pangan Produksi Daging Sapi/Kerbau (ribu asal ternak ton) Produksi Daging ternak lainnya (ribu ton) Produksi Telur (ribu ton) Produksi Susu (ribu ton) 2. Meningkatnya daya saing peternakan
Peningkatan status kesehatan hewan (%) Jumlah sertifikat (buah)
3. Meningkatnya kesejahteraan Nilai Tukar Peternak peternak
001 002 003
004 005
2017
2018
2019
3.342,78
3.359,59
3.766,28
4.029,20
4.409,11
18.906,96
1.209,65
1.129,41
1.417,84
1.541,04
1.682,40
6.980,34
545,29
588,56
639,61
694,96
755,04
3.438,01
3.678,67
3.796,88
3.969,57
4.167,51
3.131,89 799,97
3.393,36 850,77
3.565,86 910,57
3.655,43 980,88
3.770,04 1.063,56
70
73
76
78
80
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
106,94
107,23
107,53
107,82
108,12
1.075
0 1.075
1.136
1.167
2.909
621,226
467,863
668,017
687,785
708,115
3.153,01
111
122
134
148
163
54,667
40,507
46,822
54,335
63,307
259,64
245
310
325
341
359
56,088
61,000
64,140
67,782
71,347
320,36
15
50
60
70
85
46,134
72,571
89,994
111,692
138,735
459,13
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
431,540
487,470
548,869
619,447
700,892
2.788,22
1 Peningkatan Produksi Ternak Meningkatnya Manajemen Pemeliharaan Ternak Mendukung Pengembangan budidaya Ternak Peningkatan Populasi dan Produksi Potong (kelompok) Pengembangan ternak perah Ternak (kelompok) Pengembangan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak (kelompok) Penguatan Usaha dan Kelembagaan Peternak (Kegiatan) Optimalisasi IB dan Sinkronisasi Berahi (akseptor)
2016
TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
35
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET PRAKIRAAN MAJU
INDIKATOR 2015
2016
2017
ALOKASI (Rp Miliar) PRAKIRAAN MAJU 2018
2019
2015
2 Peningkatan Produksi Pakan Ternak
2016
2017
2018
2019
TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)
887,63
746,13
800,43
874,00
980,00
4.288,18
Meningkatnya ketersediaan pakan ternak 001
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (Ha) Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan (ton) Pengembangan Mutu dan Keamanan Pakan (sampel)
002 003
5.368.000
10.000
11.000
12.000
13.000
659,718
480,375
518,275
557,575
604,500
2.820,44
20.493
14.405
14.535
16.765
18.510
174,972
185,300
206,700
248,600
300,300
1.115,87
6.700
7.600
7.850
8.100
8.350
52,937
80,450
75,450
67,825
75,200
351,86
402,01
420,45
444,49
455,97
531,21
2.254,12
3 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Meningkatnya Status Kesehatan Hewan 001
002 003 004 005
Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ), Viral, Bakterial, parasit dan gangguan reproduksi (dosis) Pengujian Penyakit Hewan dan sertfikasi obat hewan (sampel) Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner (wilayah) Produksi vaksin dan bahan biologik (dosis) Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)/ wilayah
4.276.556
4.800.000
5.400.000
6.000.000
7.100.000
212,319
123,563
132,803
135,945
173,368
778,00
131.600
284,575
188.800
225.000
270.000
60,722
101,613
108,679
111,679
115,940
498,63
34
34
34
34
34
76,929
93,374
97,695
98,035
124,990
491,02
8.377.775
8.500.000
8.550.000
8.600.000
8.700.000
18,910
86,148
88,414
93,414
100,746
387,63
34
34
34
34
34
33,130
15,753
16,895
16,895
16,162
98,84
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
36
NO
PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN
TARGET PRAKIRAAN MAJU
INDIKATOR 2015
2016
2017
ALOKASI (Rp Miliar) PRAKIRAAN MAJU 2018
2019
4 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
2015
35
2016
2017
2018
TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)
2019
370,79
555,00
571,00
600,00
630,00
2.726,79
Meningkatnya kualitas dan kuantitas benih dan Bibit 001
Peningkatan Produksi Benih Ternak (Dosis) Peningkatan Produksi Bibit Ternak (Ekor) Penguatan Kelembagaan dan Wilayah Perbibitan Ternak (Sertifikat/SKLB)
002 003
4.803.800
5.050.000
5.150.000
5.400.000
5.650.000
83,279
87,267
91,500
93,733
94,386
450,16
460.676
535.000
565.000
595.000
630.000
219,167
291,702
293,573
304,653
315,276
1.424,37
3.756.065
4.050.000
4.150.000
4.350.000
4.550.000
68,343
176,031
185,927
201,614
220,338
852,25
178,90
192,30
201,22
210,78
220,80
1.004,02
5 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Meningaktanya produksi hewan yanga ASUH dan Berdaya Saing 001
Penjaminan Produk hewan yang ASUH (unit) Pencegahan penularan zoonosis (unit) Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit) Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit)
002 003 004
79
120
166
173
180
167,07
175,43
184,20
193,41
203,08
923,19
22
30
30
30
30
5,72
7,55
7,80
8,15
8,50
37,72
29
40
40
40
40
4,29
7,10
7,10
7,10
7,10
32,69
8
20
25
25
25
1,82
2,23
2,13
2,13
2,13
10,42
293,80
316,30
331,30
347,40
364,70
1.653,51
93,01 200,79
101,46 214,84
101,42 229,88
101,43 245,97
101,52 263,19
498,84 1.154,67
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan Terjaminnya dukungan manajemen teknis 001 002
Penerapan SAKIP (dokumen) Kegiatan kesekretariatan lainnya (bulan)
726 12
656 12
665 12
670 12
676 12
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 36
37
C. PENGUKURAN KINERJA Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan antara pendanaan dengan output dan outcome yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian output dan outcome tersebut. Sesuai pasal 7, PP Nomor 21 Tahun 2004 Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mempermudah para perencana di pusat dan daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan dan rancangan outcome dan outputnya. Selain itu juga bermanfaat untuk mempermudah pelaksana dalam melaksanaakan program/kegiatan dan mempermudah evaluator dan auditor dalam mengevaluasi kinerja dan audit kinerja. Oleh karena itu dalam menetapkan pengukuran indicator kinerja dapat dilakukan dengan melengkapi informasi indikator kinerja yang sekurangt-kurangnya terdiri dari 13 informasi yang mencakup hal-hal seperti pada Tabel 5.3. Sedangkan sebagai acuan dalam evaluasi keberkaitan variable teknis telah disusun target per propinsi untuk sasaran populasi (Lampiran 3 s.d 12); sasaran produksi daging (Lampiran 13 s.d 21); sasaran produksi telur (Lampiran 22 s.d 24); dan sasaran produksi susu (Lampiran 25). Untuk menghasilkan evaluasi kinerja yang obyektif dan seragam, dalam pelaksanaanya diperlukan standard pengukuran terhadap indicator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu disusun Standard Baku Pengukuran Indikator Kinerja (SBIK) yang disusun terpisah dari Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
38
Tabel. 5.3. Kriteria Pengukuran Indikator Kinerja NO 1.
INFORMASI INDIKATOR KINERJA Nama Indikator
2.
Tujuan/Kepentingan
3. 4.
Metode Penghitungan Tipe Penghitungan
5.
Indikator Baru
6.
Kinerja yang Diharapkan
7.
Standart Indikator
8.
Penanggungjawab Indikator
9.
Pengelola Data Indikator
10. 11.
Waktu Pelaksanaan Pengumpulan Data Indikator Jadwal Pelaporan
12.
Sumber/Pengumpulan Data
13.
Hambatan Pengumpulan Data
KETERANGAN Mengidentifikasi nama dan kategori indicator (indicator output/outcome) Menjelaskan apa yang ingin dicerminkan dari sebuah indicator dan mengapa indikatir itu oenting Menggambarkan cara menghitung indicator Merupakan indicator kinerja yang bersifat kumulatif atau non kumulatif Mengidentifikasi indicator baru atau indicator lama yang berubah sasaran kinerjanya di banding tahun sebelumnya. Mengidentifikasikan tingkat dan arah kinerja yang diharapkan Mengidentifikasi kinerja yang dapat diterima Mengidentifikasi tanggung jawab secara organisasi mengenai definisi, analisis data, interpretasi dan pelaporan yang terkait dengan indicator Mengidentifikasi unit organisasi penanggungjawab dalam pengumpulan dan penyediaan data indicator sesuai jadwal Tanggal/bulan yang ditetapkan untuk memulai pengumpulan data indicator Mengidentifikasi apakah indicator dilaporkan pertigabulan,persemester/ataupertahun Menggambarkan dari mana informasi di dapat dan bagaimana pengumpulannya Mengidentifikasi hambatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pengukuran kinerja
Pengukuran Indikator Kinerja program dan kegiatan Ditjen Peternakan dan Keswan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Standard Baku Pengukuran Indikator Kinerja (SBIK).
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
39
BAB VI PENUTUP
36
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
40
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan 20152019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas. Dokumen Rencana Strategis tersebut merupakan panduan bagi pimpinan untuk menghasiIkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standard dan rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2015-2019. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 setiap tahun masih harus disusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dokumen tersebut, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan menyesuaikan perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Menyadari bahwa pencapaian pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tidak mudah, maka hanya dengan tekad dan integritas para penyelenggara negara di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, disertai dengan intensitas koordinasi dengan pelaksana pembangunan di daerah dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait, maka tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan kesehatan hewan akan dapat dicapai.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
41
LAMPIRAN
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
42
Lampiran 1. Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan INPUT
AKTIFITAS
OUTPUT
OUTCOME
1. Anggaran 2. SDM 3. Gedung dan bangunan 4. Peralatan dan mesin 5. Prasana dan sarana 6. Data dan informasi 7. NSPK 8. Kelembagaan Peternakan
1. Meningkatkan Produksi Bibit Ternak a. Meningkatkan produksi benih ternak (dosis) b. Meningkatkan produksi bibit ternak (ekor) c. Memperkuat kelembagaan perbibitan ternak (kelompok) d. Memperkuat wilayah perbibitan 2. Meningkatkan Produksi Ternak a. Mengembangkan budidaya sapi potong, sapi perah dan kerbau (kelompok/GFP) b. Mengembangan ruminansia kecil (kelompok/GFP) c. Mengembangakan budidaya ternak unggas dan aneka ternak (kelompok/GFP) d. Memperkuat kelembagaan peternak (kegiatan) e. Optimalisasi IB dan Gertak berahi 3. Meningkatklan Produksi Pakan Ternak a. Mengembangkan HPT (stek) b. Mengembangkan pakan olahan/bahan pakan (ton) c. Mengembangkan mutu dan keamanan pakan (sampel)
1.1 Peningkatan populasi ternak Indikator: a. Peningkatan kelahiran b. Penurunan kematian 1.2 Peningkatan produksi daging sapi/kerbau Indikator: a. Bobot potong b. Jumlah sapi/kerbau siap potong 1.3. Peningkatan produksi daging ternak lainnya Indikator: a. Pertumbuhan produksi daging unggas (%) b. Pertumbuhan produksi daging kado (%) c. Pertumbuhan produksi babi (%) 1.4. Peningkatan produksi susu Indikator: a. Produktifitas susu: liter/ekor/hari b. Penambahan jumlah induk siap produksi: ekor 1.5. Peningkatan produksi telur Indikator : a. Pertumbuhan produki telur itik (%) b. Pertumbuhan produksi telur ayam ras (%)
1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak Indikator: a. Produksi Daging Sapi/Kerbau (ribu ton) b. Produksi Daging Ternak Lainnya (ribu ton) c. Produksi Telur (ribu ton) d. Produksi Susu (ribu ton)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
43
INPUT Lanjutan……
AKTIFITAS
OUTPUT
OUTCOME
4. Meningkatkan Penanganan PHMSZ a. Melaksanakan Pengendalaian, pencegahan dan pemberantasan PHMSZ (dosis) b. Melaksanakan Penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan sertifikasi obat hewan (sampel) c. Memperkuat kelembagaan otovet (unit) d. Memproduksi vaksin dan bahan biologis (dosis) e. Memperkuat Siskeswanas (provinsi) 5. Peningkatan Jaminan pangan yang ASUH a. Menerapkan penjaminan produk hewan yang ASUH (unit) b. Mencegah penularan zoonosis (unit) c. Melaksanakan penerapan Kesrawan (unit) d. Melaksanakan pemenuhan pesyaratan teknis produk hewan prospektif (unit usaha) 6. Peningkatan dukungan manajemen teknis dan kesekretariatan a. Melaksanakan penerapan SAKIP (Dokumen) b. Melaksankan
2.1 Prevalensi penyakit (%) a. Penyakit Brucellocis b. Prevalensi penyakit AI 2.2 Pembebasan wilayah Penyakit (wilayah) a. Wilayah Bebas Penyakit Anthrax b. Wilayah bebas penyakit Hog Cholera c. Wilayah Bebas Penyakit AI d. Wilayah Bebas Penyakit Jembrana e. Wilayah Bebas Penyakit Rabies 2.3 Sertikat dan Surat Keterangan (buah) a. Jumlah Sertifikat NKV b. Jumlah sertifikat Pangan Asal Ternak, c. Jumlah Sertifikat Pengujian Mutu Pakan ternak d. Jumlah Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) buah e. Jumlah Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) buah f. Jumlah sertifikat CPOHB g. Jumlah sertifikat Kompartemen Bebas AI h. Jumlah Bibit bersertifikat i. Jumlah SKLB j. Jumlah kelompok yang melaksanakan GFP 2.4 Produksi obat hewan, semen dan produk peternakan a. Jumlah produksi obat hewan (dosis) b. Jumlah produksi
2. Peningkatan Daya Saing Peternakan Indikator: a. Peningkatan Status Kesehatan Hewan (%) b. Jumlah Sertifikat (Buah) c. Jumlah ekspor obat hewan (ton) d. Jumlah Ekspor semen beku (ton) e. Jumlah ekspor produk peternakan (ton) f. Jumlah ekspor ternak hidup (ton) 3. Peningkatan Kesejahteraan Peternak Indikator : a. Nilai Tukar Peternak (NTP)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
44
kegiatan kesekretariatan lainnya
semen beku (dosis) c. Jumlah produksi produk peternakan (kg/ton) 3.1 Peningkatan skala Usaha a. Jumlah kawasan peternakan b. Aksesbilitas kelompok ke sumber pembiayaan (Rp...) (%) 3.2 Peningkatan Kelembagaan Peternak a. Jumlah kelompok ternak yang berbadan hukum (kelompok)
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
45
Lampiran 2. Keterkaitan Output dan Aktifitas Masing-Masing Eselon II 1. Direktorat Budidaya Ternak INPUT
AKTIFITAS
OUTPUT/INDIKATOR
OUTCOME Es I
1. Anggaran 2. SDM 3. Gedung dan bangunan 4. Peralatan dan mesin 5. Prasana dan sarana 6. Data dan informasi 7. NSPK Budidaya Ternak
1. Melaksanakan perbaikan manajemen pemeliharaan pengembangan usaha ternak sapot, saper, kerbau, kambing, domba, unggas, babi dan aneka ternak. a. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan, supervisi dan monev pengembangan usaha ternak sapot, saper, kerbau, kambing, domba, unggas, babi dan aneka ternak b. Melaksanakan optimalisasi IB (akseptor) c. Meningkatkan intensifikasi kawin alam (ekor) d. Melaksanakan penerapan prinsipprinsip GFP pada pelaku usaha budidaya ternak 2. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya ternak a. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya sapi potong b. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya sapi perah c. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya kerbau d. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya kambing e. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya domba f. Melaksanakan pengembangan usaha
1. Perbaikan manajemen pemeliharaan ternak Indikator: a. Penurunan Calving Interval (bulan) b. Penurunan SC (rasio) c. Jumlah kebuntingan hasil IB (ekor) d. Jumlah kebuntingan hasil Kawin Alam (ekor) e. Jumlah kelahiran hasil IB dan Kawin Alam (ekor) f. Jumlah kelahiran ternak lainnya (kambing, domba, babi) (ekor) g. Jumlah ternak unggas siap potong (ekor) h. Jumlah telur yang dihasilkan (kg) i. Jumlah surat keterangan atau sertifikat penerapan prinsip-prinsip GFP 2. Penguatan Usaha dan Kelembagaan Peternak a. Jumlah kelompok ternak yang berbadan hukum (klpk) b. Jumlah kelompok yang mampu mengakses sumber pembiayaan (klpk) c. Berkembangnya kemitraan usaha di bidang budidaya ternak (kemitraan) d. Data dinamika ketersediaan ternak (laporan) e. Jumlah regulasi di bidang usaha dan kelembagaan (buah)
1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak 2. Peningkatan Daya Saing Peternakan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
46
budidaya babi g. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya unggas lokal h. Melaksanakan pengembangan usaha budidaya aneka ternak 3. Melaksanakan penguatan usaha dan kelembagaan peternak a. Meningkatkan kelembagaan peternak menjadi kelembagaan usaha yang berbadan hukum b. Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas Teknis c. Pengembangan kelembagaan peternakan (asoisasi, himpunan, forum, dll) d. Memfasilitasi pengembangan jejaring usaha peternakan e. Mendorong pengembangan kemitraan usaha di bidang budidaya peternakan f. Melakukan analisa data dinamika ketersediaan ternak 4. Dukungan manajemen teknis budidaya ternak
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
47
2. Direktorat Perbibitan Ternak INPUT
AKTIFITAS
OUTPUT/INDIKATOR
1. Anggaran 1. Meningkatkan produksi 1. Produksi Bibit Ternak a. Jumlah produksi semen benih ternak 2. SDM beku (dosis) 3. Gedung dan a. Memproduksi semen b. Jumlah produksi embrio beku bangunan ternak (embrio) 4. Peralatan b. Memproduksi embrio c. Jumlah produksi bibit dan mesin ternak ternak ruminansia (ekor) 5. Prasana dan 2. Meningkatkan produksi d. Jumlah produksi bibit sarana bibit ternak ternak unggas dan babi 6. Data dan a. Memproduksi bibit sapi (ekor) informasi potong b. Memproduksi bibit sapi 2. Penguatan Kelembagaan 7. NSPK Perbibitan Ternak 8. Kelembaga perah a. Jumlah kelompok c. Memproduksi bibit an pembibitan ternak yang Perbibitan kerbau menerapkan prinsip-prinsip d. Memproduksi bibit pembibitan kambing/domba b. Jumlah penetapan wilayah e. Memproduksi bibit babi sumber bibit dan f. Memproduksi bibit penetapan/pelepasan ayam rumpun/galur ternak g. Memproduksi bibit itik (Kepmentan) h. Memperkuat c. Unit Usaha berbadan pembibitan ternak hukum yang berasal dari dikelompok kelompok yang memiliki i. Penguatan sapi/kerbau usaha pembibitan betina bunting d. Jumlah kelembagaan yang 3. Memperkuat kelembagaan menerapkan manajemen dan wilayah perbibitan mutu (unit) ternak a. Memperkuat perbibitan 3. Jaminan mutu bibit a. Jumlah bibit bersertifikat di lokasi terpilih (sertifikat) b. Meningkatkan b. Jumlah bibit ber SKLB kelembagaan perbibitan di daerah c. Meningkatkan SDM perbibitan d. Meingkatkan penerapan teknologi perbibitan e. Meningkatkan pengawasan mutu benih dan bibit ternak f. Melakukan pembinaan sertifiikasi g. Melakukan pembinaan pembibitan 4. Dukungan manajemen teknis perbibita
OUTCOME Es I 1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak 2. Peningkatan Daya Saing Peternakan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
48
3. Direktorat Pakan Ternak INPUT
AKTIFITAS
1. SDM bidang pakan (aparatur, komisi ahli, wastukan) 2. Kelembaga an pendukung kegiatan pakan (BPTUHPT, BPMSP, BVet) 3. Sapras pendukung produksi pakan 4. Anggaran pakan APBN 5. NSPK bidang pakan
1. Meningkatkan produksi HPT berkualitas a. Pengemb HPT di UPT Pusat b. Pengemb sumber benih/bibit HPT di UPTD c. Pengemb sumber benih/bibit HPT di klp d. Pengemb Unit Usaha HPT e. Pengemb padang penggembalaan f. Pemanfaatan lahan xtambang g. Pemeliharaan padang penggembalaan h. Integrasi tanamanruminansia i. Gerbangpatas 2. Meningkatkan produksi pakan olahan dan bahan pakan a. UBP b. UPP-R c. UPP-U d. LP-R e. Revit UPP/LP f. Penguatan pakan konsentrat induk sapot g. Penguatan pakan konsentrat sapi perah h. Bahan pakan/FA ternak gangrep i. Penguatan pakan konsentrat sapot gemuk j. Penataan pakan konsentrat di UPT Pusat 3. Meningkatkan mutu dan keamanan pakan a. Pengujian mutu & sertifikasi b. Pelayanan pengujan lab pakan daerah c. Pengujian keamanan pakan/bahan pakan Bvet d. Pengemb kualitas SDM bidang pakan e. Wastu dan keamanan pakan/bahan pakan f. Pengawasan peredaran IP/PP atau FA/FS g. Kortek pakan dekon h. Bimtek & manajemen pakan i. Dukungan Pusat
OUTPUT/INDIKATOR 1. Produksi HPT berkualitas Indikator : a. Jumlah produksi HPT (ton BK) b. Jumlah bibit/benih HPT (stek) 2. Produksi pakan olahan dan bahan pakan Indikator : a. Jumlah produksi pakan olahan dan bahan pakan (ton) b. Peningkt PPBH (kg/ekor/hr) c. Peningkt prod susu (liter/ekor/hr) 3. Peningkatan mutu dan keamanan pakan Indikator : Penerbitan sertifikat pengujian mutu, NPP dan CPPB (buah)
OUTCOME Es I 1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak 2. Peningkatan Daya Saing Peternakan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
49
4. Direktorat Kesehatan Hewan INPUT
AKTIFITAS
OUTPUT/INDIKATOR
1. Anggaran 2. SDM 3. Gedung dan bangunan 4. Peralatan dan mesin 5. Prasana dan sarana 6. Data dan informasi 7. NSPK 8. Kelembaga an Peternakan dan Keswan
1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis/PHMSZ (dosis) 2. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (sampel) a. Surveilans Penyakit Hewan b. Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan 3. Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik (dosis) 4. Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (wilayah) a. Optimalisasi jumlah dan kapabilitas Puskeswan dan Laboratorium Veteriner (unit) b. Penguatan kelembagaan dan fungsi Otoritas Veteriner (unit) c. Penguatan sistem data dan pelaporan d. Dukungan manajemen teknis Keswan (laporan)
1. Peningkatan status kesehatan hewan a. Jumlah wilayah kejadian penyakit berbasis surveilans (wilayah) b. Jumlah wilayah pencegahan dan pemberantasan PHMS (wilayah) c. Jumlah wilayah penanganan gangguan reproduksi (wilayah) d. Jumlah pembebasan wilayah PHMS (wilayah) e. Jumlah wilayah bebas PHMS (wilayah) 2. Jumlah sertifikat a. CPOHB; b. Nomor pendaftaran obat hewan; c. Kompartemen bebas AI; d. d.Kesehatan hewan ekspor-impor (SRP) 3. Peningkatan produksi vaksin dan bahan biologik serta obat hewan: a. Jumlah produksi vaksin, bahan biologik dan obat hewan (dosis) 4. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan a. Jumlah unit pelayanan kesehatan hewan 5. Penguatan sistem informasi kesehatan hewan nasional a. Jumlah kabupaten/kota yang telah menerapkan iSikhnas (pelaporan penurunan angka kesakitan dan kematian)
OUTCOME Es I 1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak 2. Peningkatan Daya Saing Peternakan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
50
5. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen INPUT 1. SDM bidang kesmavet (aparatut, komisi ahli, medic dan paramedic veteriner) 2. Kelembagaan pendukung kegiatan kesmavet (BPMSPH, BVet) 3. Sapras pendukung kesmavet 4. Anggaran kesmavet APBN 5. NSPK bidang kesmavet
AKTIFITAS 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13.
14.
15. 16. 17. 18.
19. 20. 21.
Monitoring dan surveilanse residu pembinaan dan koordinasi penyediaan pangan ASUH Pembinaan dan Koordinasi Kesmavet dan Pasca Panen Identifikasi, Pembinaan,Pengendalian dan Penanggulangan penyakit Zoonosis dan Pembinaan Penerapan Kesrawan Pengawasan Sanitari Keamanan Produk Hewan Fasilitasi Bangunan RPH Ruminansia Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia Fasilitasi Alat Transportasi Daging Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH Fasilitasi Unit Usaha dalam Proses Sertifikasi ASUH Fasilitasi pemenuhan persyaratan higiene sanitasi unit usaha ekspor Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Fasilitasi Bimbingan Sertifikasi Produk di Unit Usaha Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet Penguatan Manajemen Lab. Kesmavet Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet Pemutakhiran Data Pemotongan
OUTPUT/INDIKATOR
OUTCOME Es I
1. Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak a. Jumlah pengujian produk pangan asal ternak (sampel) b. Jumlah NKV (unit usaha) c. Jumlah Sertifikat Pangan Asal Ternak (buah) 2. Jumlah unit yang menerapkan prinsip pencegahan penularan zoonosis (unit) 3. Jumlah unit yang menerapkan kesrawan (unit) 4. Pemenuhan persyaratan teknis produk ternak prospektif Indikator : Jumlanak prospektif
Peningkatan Daya Saing Peternakan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
51
6. Sekretariat Direktorat Jenderal INPUT 1. Anggaran 2. SDM 3. Sarana dan Prasarana 4. Peralatan dan Mesin 5. Prasarana dan Sarana 6. Data dan Informasi 7. NSPK 8. Kelembagaan Peternakan dan Kesehatan Hewan
AKTIFITAS 1.
Menyusun dokumen perencanaan program, anggaran dan kerjasama 2. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan informasi publik 3. Pengembangan kompetensi pegawai 4. Melaksanakan hubungan masyarakat 5. Melaksanaan pengelolaan keuangan dan perlengkapan 6. Mengevaluasi dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana 7. Mengelola urusan kepegawaian 8. Evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peternakan dan keswan 9. Penyajian dan pengembangan data dan informasi 10. Pelaksanaan urusan TU dan RT 11. Menyusun NSPK dan Regulasi 12. Pembinaan, koordinasi dan Sosialisasi
OUTPUT/INDIKATOR 1. Implementasi SAKIP Indikator : a. Penilaian SAKIP b. Opini laporan keuangan BPK terhadap kinerja pembangunan 2. Sistem Informasi Indikator : a. Sistem informasi yang terpelihara b. Jumlah sistem informasi yang dibangun 3. IPBNK dan IKM Indikator : a. Nilai IPNBK b. Nilai IKM c. Evaluasi SKP 4. NSPK dan Regulasi Indikator : a. Jumlah NSPK yang diterbitkan b. Jumlah regulasi yang diterbitkan 5. Pengelolaan Data dan Informasi Publik Indikator : a. Jumlah dokumen data dan informasi yang diterbitkan b. Nilai pelayanan informasi publik
OUTCOME Es I 1. Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak 2. Peningkatan Daya Saing Peternakan 3. Peningkatan Kesejahteraan Peternak
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
52
Lampiran 3. Sasaran Populasi Sapi Potong Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 422.020 546.318 341.058 183.156 124.224 225.462 110.683 598.735 8.562 18.240 2.201 399.811 1.566.130 284.806 3.744.642 48.100 499.200 677.514 838.828 146.378 54.206 120.309 82.578 14.620 110.501 260.987 1.027.366 240.507 182.557 85.671 77.193 68.929 50.280 83.078 13.244.850
2016 433.245 560.850 350.130 188.028 127.529 231.459 113.627 614.661 8.790 18.725 2.259 410.446 1.607.788 292.382 3.844.247 49.379 512.479 695.535 861.140 150.271 55.648 123.509 84.774 15.008 113.441 267.929 1.054.693 246.904 187.413 87.950 79.246 70.763 51.617 85.288 13.597.154
Tahun 2017 445.573 576.809 360.093 193.378 131.157 238.045 116.860 632.151 9.040 19.258 2.324 422.125 1.653.536 300.701 3.953.633 50.784 527.061 715.326 885.644 154.547 57.231 127.024 87.187 15.436 116.669 275.553 1.084.704 253.929 192.746 90.453 81.501 72.776 53.086 87.715 13.984.055
2018 459.208 594.460 371.112 199.295 135.171 245.330 120.436 651.495 9.317 19.848 2.395 435.042 1.704.136 309.903 4.074.618 52.338 543.189 737.216 912.745 159.276 58.983 130.911 89.854 15.908 120.239 283.985 1.117.897 261.700 198.644 93.221 83.995 75.003 54.710 90.399 14.411.979
2019 474.356 614.070 383.354 205.870 139.630 253.423 124.409 672.987 9.624 20.502 2.474 449.394 1.760.352 320.126 4.209.031 54.065 561.108 761.535 942.855 164.530 60.929 135.229 92.819 16.433 124.205 293.353 1.154.774 270.333 205.197 96.296 86.766 77.477 56.515 93.381 14.887.400
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
53
Lampiran 4. Sasaran Populasi Sapi Perah Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 26 1.977 1.145 277 67 337 190 279 424 5 2.793 107.977 107.937 4.499 231.808 32 148 19 41 176 162 29 110 10 1.466 15 46 1 5 462.000
2016 27 2.020 1.170 283 68 344 194 285 433 5 2.854 110.314 110.274 4.596 236.826 33 151 19 41 180 166 30 113 11 1.498 15 47 1 5 472.000
Tahun 2017 27 2.080 1.204 291 70 354 200 293 446 5 2.938 113.586 113.544 4.732 243.850 34 155 20 43 185 171 31 116 11 1.542 15 48 1 5 486.000
2018 28 2.152 1.247 301 72 367 207 303 462 6 3.041 117.559 117.516 4.898 252.380 35 161 20 44 191 177 32 120 11 1.596 16 50 1 6 503.000
2019 29 2.242 1.299 314 75 382 216 316 481 6 3.168 122.467 122.422 5.102 262.916 37 167 21 46 199 184 33 125 12 1.663 17 52 1 6 524.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
54
Lampiran 5. Sasaran Populasi Kerbau Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 113.097 94.928 87.214 32.567 41.576 26.584 17.964 22.859 213 12 205 109.412 62.667 990 28.415 99.721 2.000 80.913 134.485 2.242 9.909 21.908 3.971 3.178 3.444 91.570 2.092 16 7.543 17.966 779 1 555 1.121.000
2016 113.702 95.436 87.681 32.741 41.799 26.727 18.060 22.981 214 12 206 109.998 63.003 995 28.567 100.255 2.011 81.346 135.205 2.254 9.962 22.025 3.993 3.195 3.462 92.060 2.103 16 7.584 18.062 783 1 558 1.127.000
Tahun 2017 114.408 96.029 88.226 32.945 42.059 26.893 18.172 23.124 216 12 207 110.681 63.394 1.002 28.745 100.877 2.023 81.852 136.045 2.268 10.024 22.162 4.017 3.215 3.484 92.632 2.116 16 7.631 18.174 788 1 561 1.134.000
2018 115.215 96.707 88.848 33.177 42.355 27.083 18.301 23.287 217 12 209 111.462 63.841 1.009 28.947 101.589 2.038 82.429 137.005 2.284 10.095 22.319 4.046 3.238 3.508 93.286 2.131 16 7.685 18.303 793 1 565 1.142.000
2019 116.224 97.553 89.626 33.468 42.726 27.320 18.461 23.491 219 12 211 112.438 64.400 1.017 29.201 102.479 2.056 83.151 138.204 2.304 10.183 22.514 4.081 3.266 3.539 94.103 2.150 17 7.752 18.463 800 1 570 1.152.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
55
Lampiran 6. Sasaran Populasi Kambing Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 706.814 915.777 276.736 189.553 442.928 356.184 283.591 1.350.943 3.477 23.240 7.143 2.759.446 4.228.226 398.582 3.167.246 877.460 70.209 629.733 638.590 180.540 46.855 71.278 53.979 12.105 51.941 609.147 645.976 157.184 90.029 236.904 287.770 112.378 24.034 38.002 19.944.000
2016 733.855 950.812 287.323 196.805 459.873 369.811 294.441 1.402.626 3.610 24.129 7.416 2.865.014 4.389.986 413.831 3.288.416 911.029 72.895 653.825 663.021 187.447 48.647 74.004 56.044 12.568 53.928 632.451 670.689 163.197 93.473 245.967 298.779 116.677 24.953 39.456 20.707.000
Tahun 2017 761.923 987.179 298.313 204.332 477.463 383.955 305.702 1.456.274 3.748 25.052 7.700 2.974.595 4.557.894 429.659 3.414.191 945.874 75.683 678.832 688.380 194.616 50.508 76.835 58.188 13.049 55.991 656.641 696.342 169.439 97.048 255.375 310.207 121.140 25.908 40.965 21.499.000
2018 791.090 1.024.969 309.732 212.154 495.740 398.653 317.405 1.512.021 3.891 26.011 7.995 3.088.465 4.732.374 446.106 3.544.889 982.083 78.581 704.819 714.732 202.066 52.441 79.776 60.416 13.549 58.134 681.778 722.998 175.926 100.763 265.151 322.082 125.777 26.899 42.533 22.322.000
2019 821.391 1.064.228 321.596 220.280 514.729 413.923 329.562 1.569.936 4.040 27.008 8.301 3.206.763 4.913.638 463.194 3.680.669 1.019.700 81.590 731.815 742.108 209.806 54.450 82.832 62.730 14.068 60.361 707.892 750.691 182.664 104.623 275.307 334.418 130.594 27.930 44.162 23.177.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
56
Lampiran 7. Sasaran Populasi Domba Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 179.059 678.709 6.311 5.401 87.929 31.629 5.638 101.439 136 1.338 10.703.566 2.801.721 178.773 1.351.079 726.235 43 35.513 72.800 259 2.668 2.727 261 50 8.817 604 25 28.204 55 13 17.011.000
2016 191.153 724.552 6.737 5.766 93.868 33.765 6.019 108.290 145 1.428 11.426.533 2.990.962 190.848 1.442.337 775.289 46 37.912 77.718 276 2.848 2.912 279 54 9.412 645 27 30.109 58 13 18.160.000
Tahun 2017 204.069 773.507 7.192 6.155 100.210 36.047 6.426 115.607 155 1.525 12.198.579 3.193.049 203.743 1.539.790 827.672 49 40.473 82.969 295 3.041 3.108 297 57 10.048 688 29 32.143 62 14 19.387.000
2018 217.858 825.774 7.678 6.571 106.982 38.482 6.860 123.419 165 1.628 13.022.850 3.408.807 217.510 1.643.835 883.598 53 43.208 88.575 315 3.246 3.318 318 61 10.727 735 31 34.315 67 15 20.697.000
2019 232.573 881.551 8.196 7.015 114.208 41.082 7.323 131.755 176 1.738 13.902.492 3.639.058 232.202 1.754.869 943.282 56 46.127 94.558 336 3.465 3.542 339 65 11.452 785 33 36.633 71 16 22.095.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
57
Lampiran 8. Sasaran Populasi Babi Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 4.257 1.024.935 33.114 48.678 63.022 26.494 5.805 45.568 25.494 338.754 7.641 166.386 14.220 48.267 26.081 892.568 58.241 1.834.531 433.035 203.057 4.256 64.381 31.672 417.283 229.333 666.577 45.685 6.494 133.927 301.594 60.093 102.191 606.367 7.970.000
2016 4.356 1.048.854 33.887 49.814 64.492 27.112 5.940 46.631 26.089 346.659 7.819 170.269 14.552 49.393 26.690 913.398 59.601 1.877.344 443.141 207.795 4.355 65.884 32.411 427.021 234.686 682.134 46.751 6.645 137.053 308.632 61.495 104.576 620.518 8.156.000
Tahun 2017 4.458 1.073.417 34.681 50.981 66.003 27.747 6.079 47.723 26.700 354.777 8.002 174.257 14.893 50.550 27.315 934.789 60.996 1.921.308 453.519 212.662 4.457 67.427 33.170 437.021 240.181 698.108 47.846 6.801 140.262 315.860 62.935 107.025 635.050 8.347.000
2018 4.562 1.098.494 35.491 52.172 67.545 28.395 6.221 48.838 27.323 363.066 8.189 178.328 15.241 51.731 27.953 956.627 62.421 1.966.193 464.114 217.630 4.561 69.002 33.945 447.231 245.793 714.417 48.964 6.960 143.539 323.239 64.406 109.525 649.886 8.542.000
2019 4.669 1.124.214 36.322 53.393 69.126 29.060 6.367 49.982 27.963 371.566 8.381 182.503 15.598 52.942 28.607 979.025 63.883 2.012.229 474.980 222.725 4.668 70.617 34.740 457.702 251.547 731.144 50.110 7.123 146.900 330.807 65.914 112.090 665.102 8.742.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
58
Lampiran 9. Sasaran Populasi Ayam Buras Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2.015 6.065.434 15.573.091 4.928.124 3.169.390 11.540.619 5.285.167 2.994.797 10.944.089 1.683.175 828.732 27.546.762 39.383.886 4.000.231 33.867.721 9.710.943 4.122.614 5.496.004 10.700.345 6.790.833 3.172.910 10.030.406 5.626.773 1.515.649 2.270.478 4.953.538 21.888.168 9.419.247 1.376.655 4.608.213 3.855.827 578.642 1.399.850 1.945.688 277.274.000
2.016 6.070.881 15.587.076 4.932.550 3.172.237 11.550.982 5.289.913 2.997.486 10.953.917 1.684.686 829.476 27.571.500 39.419.254 4.003.824 33.898.135 9.719.664 4.126.316 5.500.939 10.709.954 6.796.931 3.175.760 10.039.414 5.631.826 1.517.010 2.272.517 4.957.986 21.907.824 9.427.706 1.377.891 4.612.351 3.859.290 579.162 1.401.107 1.947.435 277.523.000
Tahun 2.017 6.076.328 15.601.061 4.936.975 3.175.083 11.561.346 5.294.659 3.000.175 10.963.745 1.686.198 830.220 27.596.238 39.454.622 4.007.416 33.928.550 9.728.384 4.130.018 5.505.875 10.719.564 6.803.029 3.178.609 10.048.422 5.636.879 1.518.371 2.274.556 4.962.434 21.927.480 9.436.164 1.379.127 4.616.490 3.862.753 579.681 1.402.365 1.949.182 277.772.000
2.018 6.081.797 15.615.102 4.941.419 3.177.940 11.571.752 5.299.424 3.002.876 10.973.612 1.687.715 830.967 27.621.075 39.490.131 4.011.023 33.959.086 9.737.140 4.133.735 5.510.830 10.729.211 6.809.152 3.181.470 10.057.465 5.641.953 1.519.738 2.276.603 4.966.901 21.947.216 9.444.657 1.380.368 4.620.645 3.866.229 580.203 1.403.627 1.950.936 278.022.000
2.019 6.087.266 15.629.144 4.945.862 3.180.798 11.582.157 5.304.190 3.005.576 10.983.480 1.689.233 831.715 27.645.912 39.525.641 4.014.629 33.989.622 9.745.896 4.137.453 5.515.786 10.738.859 6.815.275 3.184.330 10.066.509 5.647.026 1.521.104 2.278.650 4.971.367 21.966.951 9.453.150 1.381.610 4.624.800 3.869.706 580.725 1.404.889 1.952.691 278.272.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
59
Lampiran 10. Sasaran Populasi Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2.015 313.065 20.209.961 10.964.295 189.776 842.120 8.445.170 99.726 6.590.363 327.030 538.956 16.578.251 27.835.959 4.214.468 55.422.327 6.385.570 5.605.701 258.831 253.780 3.185.979 52.634 4.160.627 1.538.808 40.489 1.765.287 1.143.293 10.685.340 190.223 416.418 132.317 14.103 55.543 72.412 159.177 188.688.000
2.016 344.372 22.230.978 12.060.736 208.754 926.333 9.289.696 109.699 7.249.406 359.733 592.852 18.236.094 30.619.585 4.635.919 60.964.619 7.024.134 6.166.278 284.715 279.159 3.504.580 57.898 4.576.694 1.692.690 44.538 1.941.817 1.257.624 11.753.886 209.245 458.060 145.549 15.514 61.097 79.653 175.095 207.557.000
Tahun 2.017 378.808 24.454.001 13.266.769 229.629 1.018.963 10.218.635 120.668 7.974.322 395.705 652.135 20.059.641 33.681.440 5.099.496 67.060.875 7.726.524 6.782.885 313.185 307.074 3.855.026 63.688 5.034.348 1.861.954 48.991 2.135.992 1.383.382 12.929.235 230.169 503.865 160.103 17.065 67.207 87.618 192.604 228.312.000
2.018 416.691 26.899.487 14.593.493 252.592 1.120.863 11.240.534 132.736 8.771.782 435.277 717.351 22.065.676 37.049.702 5.609.463 73.767.197 8.499.204 7.461.197 344.505 337.782 4.240.542 70.056 5.537.800 2.048.156 53.890 2.349.599 1.521.725 14.222.204 253.187 554.253 176.114 18.771 73.928 96.380 211.865 251.144.000
2.019 458.359 29.589.393 16.052.819 277.851 1.232.947 12.364.570 146.009 9.648.947 478.804 789.085 24.272.208 40.754.613 6.170.400 81.143.799 9.349.110 8.207.305 378.955 371.560 4.664.589 77.062 6.091.571 2.252.968 59.279 2.584.555 1.673.895 15.644.401 278.505 609.678 193.725 20.648 81.320 106.018 233.051 276.258.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
60
Lampiran 11. Sasaran Populasi Ayam Pedaging Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 5.672.529 85.920.083 28.644.148 68.883.548 20.326.502 43.626.531 11.096.904 55.828.216 17.758.392 14.995.218 1.203.492.833 193.916.743 11.276.546 302.717.403 114.208.756 13.394.436 9.364.039 1.325.572 23.400.984 9.125.003 96.731.410 81.701.579 8.159.886 4.292.273 16.595.825 44.858.725 9.226.681 1.181.217 3.451.245 15.854 116.238 1.204.672 4.696.886 2.507.206.878
2016 6.126.330 92.793.671 30.935.674 74.394.217 21.952.618 47.116.645 11.984.653 60.294.461 19.179.060 16.194.833 1.299.772.003 209.430.042 12.178.668 326.934.731 123.345.432 14.465.988 10.113.161 1.431.617 25.273.058 9.855.001 104.469.903 88.237.688 8.812.675 4.635.653 17.923.488 48.447.413 9.964.814 1.275.714 3.727.344 17.123 125.537 1.301.046 5.072.636 2.707.782.894
Tahun 2017 6.299.634 95.418.664 31.810.797 76.498.717 22.573.624 48.449.504 12.323.681 62.000.100 19.721.607 16.652.960 1.336.540.594 215.354.502 12.523.184 336.183.222 126.834.688 14.875.209 10.399.247 1.472.116 25.987.995 10.133.784 107.425.199 90.733.799 9.061.972 4.766.789 18.430.516 49.817.918 10.246.703 1.311.802 3.832.785 17.607 129.089 1.337.850 5.216.134 2.784.381.990
2018 6.589.320 99.806.436 33.273.598 80.016.466 23.611.659 50.677.426 12.890.379 64.851.139 20.628.493 17.418.737 1.398.000.642 225.257.454 13.099.055 351.642.413 132.667.108 15.559.237 10.877.450 1.539.810 27.183.038 10.599.780 112.365.084 94.906.141 9.478.682 4.985.987 19.278.033 52.108.766 10.717.892 1.372.125 4.009.033 18.417 135.025 1.399.371 5.455.994 2.912.420.189
2019 6.929.240 104.955.116 34.990.072 84.144.248 24.829.706 53.291.705 13.555.350 68.196.593 21.692.648 18.317.311 1.470.118.818 236.877.733 13.774.792 369.782.469 139.510.960 16.361.886 11.438.581 1.619.244 28.585.320 11.146.588 118.161.623 99.802.031 9.967.655 5.243.198 20.272.522 54.796.883 11.270.792 1.442.908 4.215.846 19.367 141.990 1.471.559 5.737.451 3.062.662.203
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
61
Lampiran 12. Sasaran Populasi Itik Tahun 2015 – 2019 (Ekor) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 2.396.116 2.544.596 1.231.814 256.869 1.337.902 1.198.082 116.190 643.082 55.122 127.756 25.437 8.746.145 5.889.127 553.744 4.445.024 2.158.569 658.619 1.148.186 318.705 651.429 275.685 4.633.087 161.525 72.789 161.775 572.293 4.165.611 427.880 51.230 453.620 484.833 56.143 33.995 60.021 46.113.000
2016 2.461.121 2.613.629 1.265.232 263.838 1.374.198 1.230.585 119.342 660.528 56.617 131.222 26.127 8.983.420 6.048.893 568.767 4.565.613 2.217.129 676.486 1.179.335 327.351 669.102 283.164 4.758.778 165.907 74.764 166.163 587.819 4.278.619 439.488 52.620 465.927 497.986 57.666 34.917 61.649 47.364.000
Tahun 2017 2.527.892 2.684.537 1.299.558 270.996 1.411.480 1.263.971 122.580 678.449 58.153 134.782 26.835 9.227.142 6.213.002 584.198 4.689.479 2.277.280 694.840 1.211.331 336.232 687.255 290.846 4.887.886 170.408 76.792 170.671 603.767 4.394.700 451.412 54.047 478.567 511.497 59.230 35.864 63.322 48.649.000
2018 2.596.481 2.757.377 1.334.819 278.349 1.449.778 1.298.266 125.906 696.857 59.731 138.439 27.564 9.477.504 6.381.580 600.049 4.816.720 2.339.070 713.693 1.244.198 345.355 705.902 298.738 5.020.509 175.031 78.876 175.302 620.149 4.513.942 463.660 55.514 491.552 525.375 60.837 36.837 65.040 49.969.000
2019 2.666.890 2.832.148 1.371.015 285.897 1.489.091 1.333.471 129.320 715.754 61.351 142.193 28.311 9.734.503 6.554.628 616.320 4.947.334 2.402.498 733.046 1.277.936 354.720 725.044 306.839 5.156.649 179.778 81.015 180.056 636.965 4.636.345 476.233 57.019 504.882 539.622 62.487 37.836 66.804 51.324.000
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
62
Lampiran 13. Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 8,83 18,61 23,32 8,32 4,43 14,64 4,26 14,23 2,99 0,56 18,19 72,57 61,73 8,72 101,68 37,03 9,05 12,81 11,19 8,15 4,32 9,86 8,67 0,63 4,61 4,65 14,66 3,89 3,65 2,94 2,71 0,88 4,12 2,76 509,68
2016 9,57 20,17 25,27 9,02 4,80 15,86 4,62 15,42 3,24 0,61 19,71 78,63 66,88 9,45 110,16 40,12 9,80 13,88 12,12 8,84 4,68 10,69 9,39 0,69 4,99 5,04 15,88 4,21 3,96 3,18 2,94 0,96 4,46 2,99 552,20
Tahun 2017 10,44 22,00 27,57 9,84 5,23 17,30 5,04 16,82 3,54 0,66 21,51 85,78 72,96 10,31 120,18 43,77 10,70 15,14 13,23 9,64 5,10 11,66 10,24 0,75 5,45 5,49 17,33 4,59 4,32 3,47 3,21 1,05 4,87 3,26 602,43
2018 11,38 23,99 30,06 10,73 5,71 18,86 5,49 18,35 3,86 0,72 23,45 93,54 79,56 11,24 131,05 47,73 11,66 16,51 14,42 10,51 5,57 12,71 11,17 0,82 5,94 5,99 18,89 5,01 4,71 3,79 3,50 1,14 5,31 3,56 656,91
2019 12,41 26,15 32,77 11,69 6,22 20,56 5,99 20,00 4,21 0,79 25,56 101,96 86,73 12,25 142,85 52,02 12,71 18,00 15,72 11,46 6,07 13,86 12,17 0,89 6,47 6,53 20,59 5,46 5,13 4,13 3,81 1,24 5,78 3,88 716,06
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
63
Lampiran 14. Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 2,52 3,20 2,44 1,29 2,64 0,77 0,86 0,25 0,01 0,00 0,05 3,20 2,12 0,11 7,11 0,02 3,00 1,21 0,07 0,04 0,78 0,05 0,03 0,03 3,21 0,01 0,14 0,40 0,06 35,61
2016 2,57 3,26 2,49 1,31 2,70 0,78 0,88 0,25 0,01 0,00 0,05 3,27 2,17 0,12 7,26 0,02 3,06 1,24 0,07 0,04 0,79 0,05 0,03 0,03 3,28 0,01 0,14 0,41 0,06 36,36
Tahun 2017 2,63 3,34 2,54 1,34 2,76 0,80 0,90 0,26 0,01 0,00 0,05 3,35 2,22 0,12 7,42 0,02 3,13 1,27 0,08 0,04 0,81 0,05 0,03 0,03 3,35 0,01 0,14 0,42 0,06 37,18
2018 2,69 3,41 2,60 1,37 2,82 0,82 0,92 0,26 0,01 0,00 0,05 3,42 2,27 0,12 7,59 0,02 3,20 1,30 0,08 0,05 0,83 0,05 0,03 0,03 3,43 0,01 0,15 0,43 0,06 38,05
2019 2,76 3,50 2,67 1,41 2,89 0,84 0,94 0,27 0,01 0,00 0,05 3,51 2,32 0,12 7,78 0,02 3,28 1,33 0,08 0,05 0,85 0,05 0,03 0,03 3,52 0,01 0,15 0,44 0,06 38,98
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
64
Lampiran 15. Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 2,26 3,52 0,66 0,56 0,73 2,26 0,25 2,50 0,10 0,09 1,28 7,27 10,37 1,51 15,74 3,30 1,71 0,40 3,69 0,52 0,34 0,67 0,38 0,03 0,40 2,50 1,62 0,27 0,18 0,28 0,46 0,04 0,16 0,13 66,19
2016 2,28 3,55 0,66 0,56 0,74 2,27 0,25 2,52 0,10 0,09 1,29 7,33 10,45 1,53 15,87 3,32 1,72 0,40 3,72 0,53 0,35 0,68 0,39 0,03 0,40 2,52 1,63 0,27 0,18 0,28 0,46 0,04 0,16 0,13 66,71
Tahun 2017 2,30 3,58 0,67 0,57 0,74 2,29 0,26 2,54 0,10 0,09 1,30 7,39 10,53 1,54 15,99 3,35 1,73 0,40 3,75 0,53 0,35 0,68 0,39 0,03 0,41 2,54 1,64 0,27 0,18 0,28 0,46 0,04 0,16 0,14 67,23
2018 2,32 3,61 0,67 0,57 0,75 2,31 0,26 2,56 0,11 0,09 1,31 7,44 10,62 1,55 16,11 3,37 1,75 0,41 3,77 0,53 0,35 0,69 0,39 0,03 0,41 2,56 1,65 0,28 0,18 0,28 0,47 0,04 0,16 0,14 67,75
2019 2,33 3,64 0,68 0,58 0,76 2,33 0,26 2,58 0,11 0,09 1,32 7,50 10,70 1,56 16,24 3,40 1,76 0,41 3,80 0,54 0,35 0,69 0,40 0,03 0,41 2,58 1,67 0,28 0,19 0,29 0,47 0,04 0,16 0,14 68,28
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
65
Lampiran 16. Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 0,42 2,16 0,01 0,01 0,17 0,39 0,01 0,09 0,00 0,49 25,47 6,24 2,55 6,22 3,54 0,02 0,44 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03 48,32
2016 0,43 2,24 0,01 0,01 0,18 0,40 0,01 0,09 0,00 0,51 26,49 6,49 2,65 6,47 3,69 0,02 0,45 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03 50,26
Tahun 2017 0,45 2,33 0,01 0,01 0,19 0,42 0,01 0,10 0,00 0,53 27,55 6,75 2,76 6,73 3,83 0,02 0,47 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03 52,27
2018 0,47 2,43 0,01 0,01 0,20 0,44 0,02 0,10 0,00 0,55 28,65 7,02 2,87 7,00 3,99 0,02 0,49 0,00 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,04 54,36
2019 0,49 2,52 0,01 0,01 0,20 0,46 0,02 0,10 0,00 0,57 29,80 7,30 2,98 7,28 4,15 0,03 0,51 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00 0,04 56,53
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
66
Lampiran 17. Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 0,05 44,00 0,57 0,92 0,25 0,64 0,03 0,65 0,76 19,15 9,71 1,10 1,88 3,52 1,14 138,27 0,63 36,15 29,55 2,73 0,15 1,25 0,44 21,48 2,67 4,42 0,59 0,10 0,38 3,14 0,11 1,42 7,03 334,89
2016 0,05 46,61 0,60 0,98 0,26 0,67 0,03 0,69 0,80 20,29 10,29 1,16 1,99 3,73 1,21 146,47 0,66 38,30 31,31 2,89 0,16 1,33 0,47 22,75 2,83 4,68 0,62 0,10 0,41 3,33 0,12 1,50 7,45 354,76
Tahun 2017 0,06 49,38 0,64 1,03 0,28 0,71 0,04 0,73 0,85 21,49 10,90 1,23 2,11 3,95 1,28 155,16 0,70 40,57 33,16 3,06 0,17 1,41 0,49 24,10 3,00 4,96 0,66 0,11 0,43 3,52 0,13 1,59 7,89 375,80
2018 0,06 52,30 0,67 1,10 0,29 0,76 0,04 0,78 0,90 22,77 11,54 1,30 2,23 4,18 1,36 164,36 0,74 42,97 35,13 3,25 0,18 1,49 0,52 25,53 3,18 5,25 0,70 0,12 0,46 3,73 0,14 1,69 8,36 398,09
2019 0,06 55,41 0,71 1,16 0,31 0,80 0,04 0,82 0,95 24,12 12,23 1,38 2,37 4,43 1,44 174,11 0,79 45,52 37,21 3,44 0,19 1,58 0,55 27,05 3,36 5,56 0,74 0,12 0,48 3,96 0,14 1,79 8,85 421,70
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
67
Lampiran 18. Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 12,99 18,86 6,17 3,38 8,60 7,23 0,49 13,95 1,29 0,91 34,14 27,77 45,08 5,62 39,46 9,08 4,79 6,05 11,70 13,83 2,17 6,12 6,35 1,71 2,50 8,72 6,48 10,37 1,55 5,07 0,42 0,88 1,05 2,14 326,94
2016 13,13 19,07 6,24 3,42 8,70 7,31 0,50 14,11 1,31 0,92 34,53 28,09 45,59 5,69 39,91 9,18 4,85 6,12 11,83 13,99 2,20 6,19 6,42 1,73 2,53 8,82 6,55 10,49 1,57 5,13 0,43 0,89 1,06 2,17 330,67
Tahun 2017 13,28 19,29 6,31 3,46 8,80 7,40 0,50 14,27 1,32 0,93 34,93 28,41 46,11 5,75 40,37 9,29 4,90 6,19 11,97 14,15 2,22 6,26 6,50 1,75 2,56 8,92 6,63 10,61 1,58 5,19 0,43 0,90 1,07 2,19 334,44
2018 13,43 19,51 6,38 3,49 8,90 7,48 0,51 14,44 1,34 0,94 35,32 28,73 46,64 5,82 40,83 9,39 4,96 6,26 12,10 14,31 2,25 6,33 6,57 1,77 2,59 9,02 6,70 10,73 1,60 5,25 0,44 0,91 1,08 2,22 338,25
2019 13,59 19,73 6,45 3,53 9,00 7,57 0,51 14,60 1,35 0,95 35,73 29,06 47,17 5,88 41,29 9,50 5,02 6,33 12,24 14,48 2,27 6,40 6,65 1,79 2,62 9,13 6,78 10,85 1,62 5,31 0,44 0,92 1,09 2,24 342,11
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
68
Lampiran 19. Sasaran Produksi Daging Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 0,25 14,18 7,96 0,03 0,81 6,10 0,03 2,55 0,03 0,39 0,69 9,62 11,99 3,33 23,75 2,75 3,04 0,19 0,04 3,20 0,05 1,96 0,69 0,02 1,07 0,85 2,42 0,14 0,30 0,10 0,01 0,05 0,06 0,12 98,77
2016 0,28 15,60 8,76 0,03 0,89 6,71 0,04 2,80 0,03 0,43 0,76 10,58 13,19 3,66 26,13 3,03 3,34 0,21 0,05 3,52 0,06 2,15 0,76 0,02 1,18 0,93 2,66 0,15 0,33 0,11 0,01 0,05 0,06 0,13 108,65
Tahun 2017 0,30 17,16 9,63 0,04 0,98 7,38 0,04 3,08 0,03 0,48 0,84 11,64 14,51 4,03 28,74 3,33 3,67 0,23 0,05 3,87 0,06 2,37 0,84 0,02 1,30 1,03 2,93 0,17 0,37 0,12 0,01 0,06 0,07 0,14 119,51
2018 0,33 18,87 10,60 0,04 1,08 8,12 0,04 3,39 0,04 0,52 0,92 12,80 15,96 4,43 31,62 3,66 4,04 0,25 0,06 4,25 0,07 2,61 0,92 0,02 1,43 1,13 3,22 0,18 0,40 0,13 0,01 0,06 0,08 0,15 131,46
2019 0,37 20,76 11,66 0,04 1,19 8,93 0,05 3,73 0,04 0,58 1,01 14,08 17,56 4,87 34,78 4,03 4,45 0,28 0,06 4,68 0,08 2,87 1,01 0,03 1,57 1,24 3,54 0,20 0,44 0,14 0,01 0,07 0,09 0,17 144,61
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
69
Lampiran 20. Sasaran Produksi Daging Ayam Pedaging Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 6,82 63,81 28,17 71,77 26,75 51,35 3,51 70,19 23,94 12,30 217,89 950,33 208,65 54,95 274,70 183,87 13,20 7,68 1,06 31,36 12,38 92,81 54,85 5,48 9,22 13,61 19,17 7,57 0,97 2,83 0,01 0,11 0,89 3,85 2.526,01
2016 7,37 68,91 30,42 77,51 28,89 55,45 3,79 75,81 25,85 13,28 235,32 1.026,36 225,34 59,34 296,68 198,58 14,25 8,29 1,15 33,87 13,37 100,23 59,24 5,92 9,96 14,70 20,70 8,17 1,05 3,06 0,01 0,12 0,96 4,16 2.728,09
Tahun 2017 7,57 70,86 31,28 79,70 29,70 57,02 3,89 77,95 26,58 13,66 241,98 1.055,39 231,72 61,02 305,07 204,19 14,66 8,53 1,18 34,83 13,74 103,07 60,91 6,08 10,24 15,11 21,29 8,40 1,08 3,14 0,01 0,12 0,98 4,28 2.805,26
2018 7,92 74,12 32,72 83,37 31,07 59,64 4,07 81,54 27,80 14,28 253,11 1.103,93 242,37 63,83 319,10 213,58 15,33 8,92 1,24 36,43 14,38 107,80 63,71 6,36 10,71 15,81 22,27 8,79 1,13 3,29 0,02 0,13 1,03 4,47 2.934,26
2019 8,33 77,94 34,41 87,67 32,67 62,72 4,28 85,74 29,24 15,02 266,16 1.160,87 254,88 67,12 335,56 224,60 16,12 9,38 1,30 38,31 15,12 113,37 67,00 6,69 11,26 16,62 23,42 9,24 1,19 3,46 0,02 0,13 1,08 4,70 3.085,63
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
70
Lampiran 21. Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 1,69 2,39 0,79 0,23 0,18 1,48 0,04 0,34 0,05 0,09 1,63 6,39 3,90 0,52 5,57 4,82 0,39 0,78 0,20 0,60 0,16 2,33 0,07 0,03 0,11 0,39 0,85 0,29 0,04 0,31 0,09 0,05 0,02 0,04 36,89
2016 1,82 2,56 0,84 0,25 0,19 1,59 0,04 0,37 0,06 0,09 1,75 6,85 4,18 0,56 5,97 5,16 0,42 0,84 0,22 0,65 0,18 2,50 0,08 0,04 0,12 0,42 0,91 0,31 0,04 0,33 0,09 0,05 0,02 0,04 39,53
Tahun 2017 1,95 2,75 0,91 0,27 0,21 1,70 0,04 0,39 0,06 0,10 1,88 7,34 4,48 0,60 6,40 5,53 0,45 0,90 0,23 0,69 0,19 2,68 0,08 0,04 0,13 0,45 0,97 0,34 0,04 0,36 0,10 0,05 0,03 0,05 42,37
2018 2,09 2,94 0,97 0,29 0,22 1,82 0,04 0,42 0,07 0,11 2,01 7,87 4,80 0,64 6,86 5,93 0,48 0,96 0,25 0,74 0,20 2,87 0,09 0,04 0,14 0,48 1,04 0,36 0,04 0,38 0,11 0,06 0,03 0,05 45,40
2019 2,24 3,15 1,04 0,31 0,24 1,95 0,05 0,45 0,07 0,11 2,16 8,43 5,14 0,69 7,35 6,35 0,52 1,03 0,26 0,79 0,22 3,08 0,10 0,04 0,15 0,52 1,12 0,39 0,05 0,41 0,12 0,06 0,03 0,05 48,65
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
71
Lampiran 22. Sasaran Produksi Telur Ayam Buras Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 2,66 13,14 3,25 1,59 5,62 3,38 1,12 9,28 2,19 0,55 21,70 37,72 2,68 19,19 13,38 3,08 3,63 4,70 3,66 2,79 8,48 3,72 1,00 1,94 3,31 12,38 6,31 1,05 3,08 2,58 0,39 0,50 1,30 201,36
2016 2,71 13,37 3,31 1,62 5,71 3,44 1,14 9,44 2,23 0,56 22,08 38,37 2,72 19,52 13,61 3,13 3,69 4,78 3,72 2,83 8,62 3,79 1,02 1,98 3,37 12,59 6,42 1,07 3,13 2,62 0,39 0,51 1,32 204,82
Tahun 2017 2,76 13,60 3,36 1,65 5,81 3,50 1,16 9,60 2,27 0,57 22,46 39,03 2,77 19,86 13,84 3,18 3,75 4,87 3,79 2,88 8,77 3,85 1,04 2,01 3,43 12,81 6,53 1,09 3,19 2,67 0,40 0,51 1,35 208,34
2018 2,80 13,83 3,42 1,68 5,91 3,56 1,18 9,77 2,31 0,58 22,84 39,70 2,82 20,20 14,08 3,24 3,82 4,95 3,85 2,93 8,92 3,92 1,06 2,05 3,49 13,03 6,64 1,11 3,24 2,71 0,41 0,52 1,37 211,92
2019 2,85 14,07 3,48 1,70 6,01 3,62 1,20 9,94 2,34 0,59 23,23 40,38 2,86 20,54 14,32 3,29 3,88 5,04 3,92 2,98 9,07 3,98 1,07 2,08 3,55 13,25 6,76 1,13 3,30 2,76 0,41 0,53 1,39 215,56
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
72
Lampiran 23. Sasaran Produksi Telur Ayam Petelur Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015
2016
4,75 304,05 141,94 4,79 15,84 127,72 1,14 111,04 2,68 6,81 284,34 441,58 53,29 634,28 101,02 79,07 3,35 2,85 42,95 0,62 73,35 19,92 0,52 21,12 14,46 138,33 2,41 5,27 1,67 0,18 0,70 1,69 2,01 2.645,74
5,19 332,45 155,20 5,24 17,32 139,65 1,25 121,41 2,93 7,45 310,89 482,82 58,26 693,51 110,46 86,45 3,66 3,11 46,96 0,67 80,20 21,78 0,57 23,09 15,81 151,25 2,63 5,76 1,83 0,19 0,77 1,85 2,20 2.892,81
Tahun 2017 5,47 350,56 163,65 5,52 18,27 147,25 1,32 128,03 3,08 7,86 327,83 509,13 61,44 731,29 116,47 91,16 3,86 3,28 49,52 0,71 84,57 22,97 0,60 24,35 16,67 159,49 2,77 6,07 1,93 0,21 0,81 1,95 2,32 3.050,42
2018
2019
5,61 359,09 167,63 5,66 18,71 150,84 1,35 131,14 3,16 8,05 335,80 521,51 62,93 749,08 119,31 93,38 3,96 3,36 50,72 0,73 86,63 23,53 0,62 24,94 17,07 163,37 2,84 6,22 1,98 0,21 0,83 2,00 2,38 3.124,61
5,79 370,43 172,93 5,84 19,30 155,60 1,39 135,28 3,26 8,30 346,41 537,99 64,92 772,75 123,08 96,33 4,08 3,47 52,32 0,75 89,37 24,27 0,64 25,73 17,61 168,53 2,93 6,41 2,04 0,22 0,86 2,06 2,45 3.223,32
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
73
Lampiran 24. Sasaran Produksi Telur Itik Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 9,74 12,47 6,91 1,90 5,66 5,29 0,48 3,20 0,27 0,84 0,18 58,59 39,28 3,63 28,67 16,67 4,20 6,44 1,54 3,51 1,66 32,46 0,91 0,41 1,06 3,75 25,87 2,81 0,34 2,97 2,12 0,37 0,19 0,39 284,79
2016 10,11 12,95 7,18 1,97 5,88 5,49 0,50 3,33 0,29 0,87 0,19 60,84 40,79 3,77 29,77 17,31 4,36 6,69 1,59 3,65 1,72 33,71 0,94 0,42 1,10 3,90 26,86 2,91 0,35 3,09 2,20 0,38 0,19 0,41 295,73
Tahun 2017 10,50 13,45 7,45 2,05 6,10 5,70 0,52 3,46 0,30 0,90 0,19 63,18 42,36 3,91 30,92 17,98 4,53 6,95 1,66 3,79 1,79 35,01 0,98 0,44 1,15 4,05 27,90 3,02 0,36 3,21 2,29 0,40 0,20 0,42 307,10
2018 10,90 13,96 7,74 2,13 6,34 5,92 0,54 3,59 0,31 0,94 0,20 65,61 43,98 4,07 32,11 18,67 4,71 7,21 1,72 3,93 1,86 36,35 1,01 0,46 1,19 4,20 28,97 3,14 0,38 3,33 2,37 0,41 0,21 0,44 318,90
2019 11,32 14,50 8,04 2,21 6,58 6,15 0,56 3,73 0,32 0,97 0,21 68,13 45,67 4,22 33,34 19,38 4,89 7,49 1,79 4,08 1,93 37,75 1,05 0,47 1,24 4,36 30,08 3,26 0,39 3,46 2,46 0,43 0,22 0,46 331,16
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
74
Lampiran 25. Sasaran Produksi Susu Tahun 2015 – 2019 (000 Ton) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
2015 0,04 1,39 1,71 0,15 0,02 0,33 0,27 0,22 0,61 5,35 259,81 99,21 4,99 423,36 0,07 0,14 0,03 0,04 0,26 0,14 0,04 1,70 0,02 0,07 799,97
2016 0,04 1,48 1,82 0,16 0,02 0,35 0,29 0,23 0,65 5,69 276,31 105,51 5,31 450,25 0,08 0,15 0,03 0,04 0,28 0,15 0,04 1,81 0,02 0,07 850,77
Tahun 2017 0,04 1,58 1,95 0,17 0,02 0,38 0,31 0,25 0,69 6,09 295,73 112,92 5,68 481,90 0,08 0,16 0,03 0,04 0,30 0,16 0,05 1,93 0,02 0,07 910,57
2018 0,05 1,71 2,10 0,19 0,02 0,40 0,33 0,27 0,75 6,56 318,57 121,64 6,12 519,11 0,09 0,17 0,03 0,05 0,32 0,17 0,05 2,08 0,02 0,08 980,88
2019 0,05 1,85 2,28 0,20 0,02 0,44 0,36 0,29 0,81 7,12 345,42 131,89 6,64 562,86 0,10 0,18 0,04 0,05 0,35 0,18 0,06 2,26 0,02 0,09 1.063,56
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019
75
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon: (021) 7815580 - 83, 7847319, Fax: (021) 7815583 Email:
[email protected]; Web: http://ditjennak.go.id