PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA PENGEMBANGAN PEMBIBITAN MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011 SAPI APBN-P TAHUN 2010

DIREKTORAT PERBIBITAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2010

juknis.indd 1

14/07/2011 2:29:45

KATA PENGANTAR

Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 difokuskan pada sistem integrasi tanaman ternak. Dalam kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok ini, diperlukan peran perusahaan/ swasta untuk memperbanyak kelompok pembibitan sapi, melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Agar pelaksanaan Pengambangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok pada tahun 2011 lebih terarah dan terpadu, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pusat dan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan tingkat Provinsi/Kabupaten/kota dalam pelaksanaan, bimbingan dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok pada tahun 2011.

Jakarta, 12 Mei 2011 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Prabowo Respatiyo Caturroso Nip.19540204 198203 1 001

i

juknis.indd 2-3

14/07/2011 2:29:46

BAB

DAFTAR ISI

IV.

PEMBINAAN, PENGORGANISASIAN DAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

KATA PENGANTAR …………………………………................................................... DAFTAR ISI …………………………………............................................................... DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Nomor 782/Kpts/PD.410/F/05/2011..............................................................................

Halaman

Pembinaan ...................................................................................................................

13

i ii iv

Pengorganisasian ........................................................................................................

17

Indikator Keberhasilan .................................................................................................

21

v

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PERBIBITAN SAPI MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011... BAB

I.

1

Maksud dan Tujuan....................................................................................................

2

Sasaran .....................................................................................................................

2

Ruang Lingkup ..........................................................................................................

2

Pengertian .................................................................................................................

3

II.

V.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi ..............................................................................................

22

Pelaporan.....................................................................................................................

22

BAB

24

VI. PENUTUP .............................................................................................

PENDAHULUAN

Latar Belakang ..........................................................................................................

BAB

BAB

BANGSA/RUMPUN TERNAK, LOKASI DAN

KELOMPOK PETERNAK Bangsa/Rumpun Ternak .............................................................................................

5

Lokasi .........................................................................................................................

5

Kelompok Peternak ....................................................................................................

6

BAB

III.

PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN

DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA Pengajuan dan penyaluran Dana ...............................................................................

9

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana.............................................................

10

ii

juknis.indd 4-5

iii

14/07/2011 2:29:46

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : 782/Kpts/PD.410/F/05/2011

Halaman

Spesifikasi Teknis Bibit Ternak Sapi Potong Betina ...................................................

25

Rencana Usaha Kelompok (RUK) .............................................................................

28

Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok ....................................................................

29

Format Kuitansi ...........................................................................................................

31

Surat Perjanjian Kerjsama ..........................................................................................

27

Kartu Ternak ................................................................................................................

36

Surat Kesanggupan Kelompok ...................................................................................

37

Surat Pernyataan .......................................................................................................

38

Blanko Laporan ...........................................................................................................

39

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, Menimbang

:

a. bahwa

dalam

rangka

pengembangan

perbibitan

ternak secara berkelanjutan, perlu dilakukan kegiatan pengembangan pembibitan ternak ruminansia melalui kelompok sebagai bagian dari Sistem Perbibitan Ternak Nasional; b. bahwa

kegiatan

pengembangan

perbibitan

ternak

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan sistem integrasi ternak - tanaman di perdesaan; c. bahwa agar dalam pelaksanaan lebih terarah dan terpadu, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011, dengan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

iv

juknis.indd 6-7

v

14/07/2011 2:29:46

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

10. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

54/Permentan/

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 84 dan

OT.140/8/2006, tentang Pedoman Pembibitan Sapi Yang

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

Baik (Good Breeding Practice);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang

11. Peraturan

Menteri

Pertanian

Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan

OT.140/2/2010

Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor

Kementerian Pertanian;

20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

12. Peraturan


tentang

Menteri

Nomor

Organisasi

Pertanian

OT.140/12/2010,

dan

No.

Tata

Kerja

66/Permentan/

tentang Pedoman Pengelolaan

Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor

Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian

21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

2011;


61/Permentan/

Tahun Anggaran

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000

OT.140/8/2007, tentang

Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

Standardisasi Nasional di Bidang

Pelaksanaan

Sistem

Pertanian.

6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang

14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Hewan Nomor 92/Kpts/OT.160/F/03/2011 tentang Tim

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 82,

Kelompok Tahun 2011.

Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia No.

MEMUTUSKAN :

4737). 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberlakukan

Petunjuk

Teknis

Pengembangan

8. Peraturan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang

Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui Kelompok Tahun

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup

2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

Kementerian Pertanian; 9. Peraturan

Menteri

Pertanian

ini. Nomor

36/Permentan/

OT.140/8/2006, tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional; vi

juknis.indd 8-9

vii

14/07/2011 2:29:46

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011

KEDUA

:

Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN

Ruminansia Melalui Kelompok Tahun 2011, sebagaimana

KESEHATAN HEWAN

dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi

NOMOR

: 782/Kpts/PD.410/F/05/2011

pusat dan dinas yang menangani fungsi Peternakan

TANGGAL

: 12 Mei 2011

Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima pengembangan pembibitan ternak ruminansia pada

:

PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011

tahun 2011. KETIGA

PETUNJUK TEKNIS

BAB I PENDAHULUAN

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A. Latar Belakang Ditetapkan

di Jakarta

pada tanggal, 12 Mei 2011

DIREKTUR JENDERAL,

PRABOWO RESPATIYO CATURROSO

Tembusan : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Sekretaris, Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota.

viii

juknis.indd 10-11

Dalam rangka pengembangan sistem perbibitan nasional, diperlukan kegiatan pengembangan pembibitan ternak ruminansia khususnya sapi potong melalui kelompok sebagai upaya mengembangkan kawasan sumber bibit di perdesaan dan meningkatkan kemandirian kelompok. Kegiatan ini mempunyai peran nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong dalam rangka mendukung Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) tahun 2014. Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 diharapkan melibatkan keikutsertaan perusahaan sehingga dapat mempercepat tumbuh kembangnya kelompok pembibitan ternak. Keterlibatan perusahaan adalah mengembangkan kelompok pembibit sapi potong di sekitar wilayah tersebut. Perusahaan yang diharapkan ikut serta dalam pengembangan pembibitan ternak adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian maupun perusahaan di luar bidang pertanian. Perusahaan ikut serta dalam kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok dengan sumber dana yang ada pada perusahaan (antara lain dana Corporate Social Responsibility/CSR). Pengembangan Pembibitan ternak sapi potong diharapkan melalui pola sistem integrasi ternak dan tanaman untuk memperoleh sumber pakan ternak dan pemanfaatan lahan. 1

14/07/2011 2:29:46


Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok ini, diperlukan keterpaduan antara pusat, dinas provinsi/kabupaten/kota serta melibatkan perusahaan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima. Peran Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota adalah mendorong perusahaan dalam kegiatan pengembangan pembibitan sapi potong tersebut. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan

1.

Bangsa/rumpun ternak, lokasi dan kelompok peternak.

2.

Pengajuan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana.

3.

Pembinaan, pengorganisasian dan indikator keberhasilan.

4.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

E. Pengertian 1.

mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan

Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia Melalui

Sumberdaya Genetik Ternak, pemuliaan, pengadaan, perbanyakan,

Kelompok Tahun 2011.

produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan

B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011, sebagai acuan bagi dinas provinsi

kelembagaan. 2.

Tujuan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok

3.

prinsip-prinsip perbibitan ternak serta mendorong perusahaan untuk ikut serta

mencapai tujuan tertentu. 4.

serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. Sasaran 5.

kelompok makin meningkat baik dalam atau luar kawasan dan telah ada

dan ikut terlibatnya perusahaan dalam pengembangan pembibitan ternak sapi

peluang membentuk assosiasi kelompok.

potong.

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia

Kelompok mandiri adalah kelompok dimana anggota kelompok peternak lebih aktif dan aktivitas kelompok sudah lebih terencana. Kerjasama antar

Tahun 2011 adalah terbentuknya kelompok pembibitan ternak sapi potong

D. Ruang Lingkup

Kelompok peternak adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian

dalam pengembangan pembibitan ternak.

Sasaran Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok

Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna

Tahun 2011 antara lain : meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, menumbuhkan dan menstimulasi kelompok peternak dalam melaksanakan

Pembibitan Ternak adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.

untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan dinas kabupaten/kota untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan.

Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan/sistem yang

6.

Kandang kelompok/koloni adalah tempat pemeliharaan ternak yang ditangani secara bersama-sama oleh kelompok dalam suatu areal dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan ternak.

melalui Kelompok, meliputi : 2

juknis.indd 12-13

3

14/07/2011 2:29:46


7.

BAB II

Dana Bantuan Sosial adalah dana dari pemerintah yang disalurkan atau ditransfer ke rekening kelompok yang mengalami keterbatasan modal dalam rangka pemberdayaan sehingga diharapkan mampu mengakses

BANGSA/RUMPUN TERNAK, LOKASI DAN KELOMPOK PETERNAK

lembaga permodalan secara mandiri. 8.

Sistem integrasi ternak - tanaman adalah perpaduan antara usaha tanaman dengan pemeliharaan ternak secara bersinergi.

9.

Village Breeding Center (VBC) adalah suatu kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.

ternak, syarat lokasi dan kelompok peternak. Oleh karena itu, perlu ditentukan spesifikasi teknis bangsa/rumpun ternak, syarat lokasi dan kelompok peternak.

A. Bangsa/rumpun Ternak Bangsa/rumpun ternak yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan

pengembangan bibit ternak dari rumpun tertentu secara terkonsentrasi

Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 adalah sapi

sesuai dengan agroekosistem, pasar, dukungan sarana dan prasarana

potong. Sapi potong yang dimaksud adalah sapi asli/lokal dan atau sapi impor/

yang tersedia.

turunan impor dengan standar (SNI/PTM) yang berlaku untuk masing-masing

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 12. Tim Pembina Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi. 13. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 14. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.

juknis.indd 14-15

Kelompok Tahun 2011 ditentukan oleh ketepatan penentuan bangsa/rumpun

10. Wilayah sumber bibit adalah wilayah yang mempunyai kemampuan dalam

11. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat

4

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui

bangsa/rumpun ternak, antara lain seperti pada Lampiran - 1.

B. Lokasi 1.

Syarat Lokasi a. Merupakan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wilayah sumber bibit sapi potong. b. Kondisi agroekosistem sesuai untuk usaha pembibitan sapi potong, antara lain didukung oleh ketersediaan sumber pakan lokal dan air, serta bukan merupakan daerah endemis penyakit hewan menular. c. Tersedia sarana dan prasarana serta petugas teknis peternakan dan kesehatan hewan. d. Lokasi mudah dijangkau bagi pembinaan dan pemantauan.

5

14/07/2011 2:29:46


2. Tata Cara Seleksi Lokasi

f.

kontribusi dalam penyediaan prasarana dan sarana yang masih

Seleksi calon lokasi Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia

diperlukan baik yang belum maupun yang sudah terdapat dalam

melalui Kelompok dilakukan secara bertahap : a.

b.

Tim pusat melakukan kajian dan seleksi terhadap calon lokasi kelompok peternak berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan

d.

dituangkan dalam Surat Pernyataan. 2. Tatacara Seleksi Kelompok Peternak

Pembina Provinsi Dan Tim Teknis Kabupaten/Kota, secara bertahap

Kelompok peternak aktif dan terdaftar di Dinas Provinsi/Kabupaten/

sebagai berikut : a.

direkomendasikan oleh provinsi dan kabupaten/kota. b.

dengan Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota

atau fasilitas lain dari pemerintah pada tahun yang sama, kecuali

penerima. c.

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil musyarawah dituangkan

kredit atau sumber permodalan lainnya.

dalam berita acara yang memuat daftar kelompok peternak calon penerima.

Kelompok bersangkutan telah mengajukan proposal kepada d.

Tim Pusat melakukan penilaian untuk selanjutnya menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kelompok memiliki kandang bersama / kandang koloni dalam satu areal.

juknis.indd 16-17

Hasil verifikasi/peninjauan lapang dimusyawarahkan dengan Dinas

Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan,

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

6

Berdasarkan hasil klarifikasi dan evaluasi, Tim Pusat bersama melakukan verifikasi/peninjauan lapang terhadap calon kelompok

pemerintah diketahui atau mendapat rekomendasi dari Gubernur /

e.

Tim Pusat melakukan klarifikasi dan evaluasi proposal yang

Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal kegiatan yang diprogramkan secara bertahap.

c.

serta menjadi penggerak dalam mengembangkan pembibitan yang

Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011.

Kota, dengan jumlah anggota minimum 20 orang. b.

Kelompok memiliki anggota yang menunjukkan tekad dan keseriusan

Proses seleksi calon kelompok peternak dilakukan oleh Tim Pusat, Tim

Syarat kelompok peternak a.

g.

Kesehatan Hewan untuk ditetapkan sebagai lokasi Pengembangan

C. Kelompok Peternak 1.

RUK.

Tim pusat dan tim pembina provinsi berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota melakukan supervisi dan verifikasi. Hasil verifikasi

Kelompok memiliki anggota yang bersedia dan sanggup memberikan

e.

Atas dasar usulan tersebut Direktur Jenderal Peternakan dan 7

14/07/2011 2:29:46


Kesehatan

Hewan

menetapkan

kelompok

BAB III

Pengembangan

Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011. f.

PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Hasil penetapan kelompok disosialisasikan atau diumumkan kepada masyarakat oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Hasil seleksi lokasi dan kelompok peternak sebagaimana diuraikan diatas

Dana Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun

yang akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Peternakan

2011 dialokasikan berupa dana bantuan sosial yang terdapat pada Belanja

dan Kesehatan Hewan.

Lembaga Sosial DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011. Proses pengajuan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

A. Pengajuan dan Penyaluran Dana Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok dan disahkan/ ditandatangani oleh ketua kelompok dan dua anggota kelompok serta diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2.

Kelompok membuka rekening tabungan atas nama kelompok pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan dengan menunjukan buku tabungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.

Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada PPK Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah diverifikasi dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota seperti pada Lampiran - 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan petunjuk teknis ini.

4.

PPK meneliti RUK dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diproses lebih lanjut.

8

juknis.indd 18-19

9

14/07/2011 2:29:46


5.

KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

digunakan sesuai dengan RUK yang setujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota,

dengan lampiran sebagai berikut :

antara lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang

1.

Pembelian ternak sapi potong termasuk biaya pengangkutan dan pengujian kesehatan hewan, minimal 85 %

2.

Biaya pendukung lainnya sebesar maksimal 15 % antara lain untuk :

penetapan kelompok. b. Rekapitulasi RUK seperti pada Lampiran - 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis ini. c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/ disetujui oleh PPK Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti pada Lampiran - 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis ini. d. Fotocopy buku rekening tabungan atas nama kelompok pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain. e. Surat perjanjian kerjasama antara PPK dan Kelompok Peternak tentang pemanfaatan dana bantuan sosial seperti pada Lampiran - 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis ini. 5.

Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) dan selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS tersebut ke KPPN Jakarta V. Penyaluran dana kepada kelompok peternak penerima dilakukan dengan mekanisme penyaluran langsung (LS) ke rekening Bank terdekat atas nama kelompok peternak yang bersangkutan.

6.

KPPN Jakarta V menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

a.

Pembelian pakan konsentrat.

b.

Obat-obatan, perbaikan kandang dan pemeriksaan kesehatan ternak.

c.

Upah recorder dan pendamping.

d.

Kartu ternak, buku registrasi dan papan rekording.

e.

Microchip atau cap tinta (freeze branding)

f.

Konsultasi ke pusat atau ke instansi terkait lainnya.

g.

Administrasi (ATK dan pelaporan)

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyaluran tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima oleh kelompok, apabila kelompok telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK dan siap melaksanakan kegiatan; b. Penyaluran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dalam kelompok yang diketahui/disetujui dari Tim Teknis Kabupaten/Kota ; dan c. Penyaluran tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima kelompok, apabila pekerjaan telah mencapai 60

B. B. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Dana yang telah disalurkan melalui mekanisme LS kepada kelompok peternak 10

juknis.indd 20-21

% (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dalam 11

14/07/2011 2:29:46


BAB IV

kelompok yang diketahui/disetujui dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. Dana harus digunakan atau dibelanjakan sesuai dengan RUK dan mendapat

PEMBINAAN, PENGORGANISASIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

persetujuan/rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. Penyelesaian realisasi pembelian ternak dilaksanakan dengan segera setelah uang masuk ke rekening kelompok.

A. Pembinaan Dana pemerintah yang diberikan merupakan stimulan bagi kelompok yang penggunaannya sesuai dengan RUK bagi pengembangan pembibitan ternak, sehingga jika terjadi kekurangan dana untuk pengembangan, maka anggota kelompok memberikan kontribusi modal. Besarnya kontribusi penyediaan modal dari anggota kelompok ditetapkan atas kesepakatan anggota kelompok. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok.

1.

Pembinaan teknis kepada kelompok peternak, dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi maupun Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pembinaan teknis dilakukan pada pembelian ternak dan pengembangan pembibitan. Pembinaan teknis pada pembelian ternak dilakukan pada saat pemilihan ternak bibit, mengacu pada persyaratan spesifikasi teknis antara lain pada lampiran 1. Pembinaan teknis untuk pengembangan pembibitan meliputi manajemen pemeliharaan, pakan dan pembibitan a. Manajemen pemeliharaan : 1) Kandang a) Kandang harus memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan hewan; b) Kandang bersama / kandang koloni dimaksudkan untuk memudahkan manajemen pemeliharaan, mengumpulkan kotoran ternak yang dapat diolah menjadi pupuk organik dan/atau biogas. 2) Pemeliharaan ternak a) Sistem pemeliharan secara intensif dan semi intensif; b) Anak ternak yang lahir wajib diberikan kolostrum selambatlambatnya 1 jam setelah lahir.

12

juknis.indd 22-23

13

14/07/2011 2:29:46


3) Kesehatan Hewan a) Melakukan tindakan biosecurity (semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/ penularan dengan peternakan yang tertular dan penyebaran penyakit). b) Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala. c)

Melakukan pemberian vitamin, obat cacing dan/atau vaksinasi sesuai peraturan kesehatan hewan.

Pemberian pakan mengikuti standar kebutuhan ternak sesuai dengan status fisiologis ternak, pakan diberikan sesuai dengan umur, berat badan dan kondisi ternak. Minimum pakan hijauan campuran (rumput + legume) 10 % dari berat badan ternak serta penambahan pakan penguat atau konsentrat. Pada saat induk akan melahirkan (1 bulan sebelum melahirkan) ternak diberikan tambahan konsentrat hingga 1 bulan setelah melahirkan. Pakan untuk pedet mulai lahir hingga umur 1 bulan diperhatikan kecukupan susu, air minum dan pakan. c. Pembibitan 1) Perkawinan ternak a) Pola perkawinan dilakukan untuk pemurnian bangsa/ rumpun. b) Perkawinan dilakukan dengan cara inseminasi buatan (IB) dan/atau Intensifikasi Kawin Alam (INKA).

juknis.indd 24-25

penggunaan pejantan unggul atau semen untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding), maksimum 2,5 tahun pejantan berada di satu wilayah, selanjutnya di rotasi ke wilayah lainnya. 2) Pencatatan (Rekording) Pencatatan dilaksanakan oleh recorder kelompok pada kartu ternak (Lampiran - 6) dan buku registrasi ternak. Pencatatan data individu ternak meliputi : a) Nomor identifikasi ternak;

b. Pakan

14

c) Pelaksanaan IB, INKA dilakukan melalui pengaturan

b) Tetua (induk dan bapak); c) Kelahiran (tanggal, berat lahir dan jenis kelamin); d) Penyapihan (tanggal, berat sapih); e) Perkawinan (tanggal kawin dan pejantan/kode straw); f) Status kesehatan

(penyakit, vaksinasi, pengobatan dan

reproduksi); g) Mutasi ternak; 3) Seleksi Seleksi dilakukan untuk memilih ternak induk, calon induk, calon pejantan, ternak pengganti dan ternak afkir. a) Ternak induk : memiliki status reproduksi yang normal dan bebas penyakit (Brucelosis, IBR dan BVD); tidak cacat dan mempunyai bobot sapih umur 205 hari (weaning weight ratio) di atas rata-rata; serta memiliki Body Condition Score (BCS) 2,5 - 3,5. 15

14/07/2011 2:29:46


5) Sertifikasi Bibit

b) Calon induk : memiliki bobot badan umur 205 hari, 365 hari di atas rata-rata.

Bibit yang dihasilkan kelompok peternak agar diupayakan mendapatkan sertifikat. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan

c) Calon pejantan : memiliki bobot umur 205 hari, 365 hari dan

penerbitan sertifikat terhadap bibit ternak. Sertifikat bibit

2 tahun di atas rata-rata; pertambahan bobot badan antara

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi

umur 1 - 1,5 tahun di atas rata-rata; serta memiliki libido dan

atau yang ditunjuk oleh Menteri.

kualitas sperma baik.

Pelaksanaan lebih rinci terkait manajemen pemeliharaan, pakan dan

d) Ternak pengganti (replacement stock) dipilih dari hasil

pembibitan diatur dalam Juklak yang diterbitkan oleh Provinsi dan Juknis

keturunannya dengan cara sebagai berikut : •

Calon bibit betina dipilih 25 % terbaik untuk replacement,

Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota. 2.

10 % untuk pengembangan populasi kawasan, 60

usaha kelompok sehingga berkembang menjadi gabungan kelompok,

% dijual ke luar kawasan sebagai bibit dan 5 % dijual

koperasi atau usaha berbadan hukum lainnya.

sebagai ternak afkir (culling); •

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui : dinamisasi aktivitas

Calon bibit jantan dipilih 10 % terbaik pada umur sapih

kelompok,

dan bersama calon bibit betina 25 % terbaik untuk

bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan dan

dimasukan pada uji performans.

pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain. Pembinaan

Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling) memiliki ketentuan sebagai berikut : a) Untuk rumpun murni, 40 % dijual ke luar kawasan sebagai pejantan kawin alam dan 50 % ternak bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan untuk dipotong; b) Ternak betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit (5 %) dikeluarkan sebagai ternak afkir (culling); c) Ternak induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.

juknis.indd 26-27

kemampuan

memupuk

modal,

kemampuan

memilih

kelembagaan dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis

4) Ternak Afkir (culling)

16

Pembinaan kelembagaan, dikembangkan dalam rangka meningkatkan

Kabupaten/Kota, instansi dan/atau perusahaan terkait. 3.

Pembinaan usaha kelompok difokuskan kepada usaha pembibitan ternak sapi potong, namun dapat dikembangkan jenis-jenis usaha lainnya dalam rangka mendukung usaha pembibitan ternak. Pembinaan usaha kelompok dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota, instansi dan/atau perusahaan terkait.

B. Pengorganisasian Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. 17

14/07/2011 2:29:46


1.

Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

b.

pertanian maupun perusahaan di luar bidang pertanian serta instansi

Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

terkait lintas sektor lainnya di tingkat provinsi.

beranggotakan para wakil dari eselon dua terkait lingkup Direktorat c.

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tugas sebagai

d.

Menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak

Teknis Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan lanjutan

Melakukan klarifikasi dan evaluasi proposal yang diterima oleh

pelaksanaan kegiatan serta membantu mengatasi permasalahan di

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. c.

lapangan.

Melakukan verifikasi/peninjauan lapang kesiapan lokasi dan calon

e.

kelompok penerima ternak bersama-sama dengan Tim Pembina

Kesehatan Hewan. e.

Melakukan koordinasi, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

f.

yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk kemudian

Melakukan penilaian untuk selanjutnya menyampaikan usulan penetapan kelompok kepada Direktur Jenderal Peternakan dan

Melaporkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

diteruskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3.

Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan perwakilan dari Dinas Kabupaten/Kota dan petugas lapangan, dengan tugas sebagai berikut : a.

mengacu kepada Juklak dari provinsi dan Juknis dari Pusat.

Tim Pembina Provinsi Tim Pembina Provinsi beranggotakan para wakil Sub Dinas terkait lingkup Dinas Provinsi, dengan tugas sebagai berikut : a.

Menyusun

Petunjuk

Pelaksanaan

(Juklak)

18

juknis.indd 28-29

b.

Melakukan seleksi proposal dan memberikan rekomendasi proposal kelompok.

c. Pengembangan

Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis ini.

Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 dengan

Hewan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 2.

Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok

Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. d.

Melakukan koordinasi dan verifikasi/peninjauan lapang dengan Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Tim

Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011. b.

Melakukan identifikasi dan supervisi kesiapan lokasi dan calon kelompok penerima ternak bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota.

berikut : a.

Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang

Melakukan seleksi calon lokasi dan calon kelompok untuk disampaikan ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

d.

Melakukan koordinasi dan mendampingi Tim Pusat dan Tim Pembina Provinsi dalam rangka verifikasi/peninjauan lapang. 19

14/07/2011 2:29:46


e.

Memberikan rekomendasi kepada kelompok dalam rangka pencairan dana di Bank tempat rekening kelompok berada.

f.

Melakukan

pendampingan

kepada

kelompok

Keberhasilan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui dalam

rangka

pembelian ternak. g.

Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan pembibitan ternak di lapangan.

h.

C. Indikator Keberhasilan

Membuat laporan perkembangan pembibitan ternak di tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Dinas Provinsi serta Direktorat Jenderal

Kelompok ditinjau dari beberapa aspek, antara lain : 1.

Aspek teknis : meningkatnya produktivitas dan populasi ternak.

2.

Aspek kelembagaan : terbentuknya kelompok pembibitan ternak di perdesaan dan menguatnya kelembagaan perbibitan ternak.

3.

Aspek usaha : meningkatnya skala usaha kelompok dan berkembangnya usaha agribisnis lainnya pada kelompok peternak tersebut.

Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4.

Kelompok Peternak Kelompok peternak mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1. Menyusun RUK dan membuat Surat Pernyataan kelompok 2. Mencairkan dana dari Bank setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. 3. Melakukan

pembelian

ternak

sesuai

spesifikasi

teknis dan

didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. 4. Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama / kandang koloni. 5. Memberikan pakan ternak dalam jumlah yang cukup, sesuai standar kebutuhan. Melakukan perkawinan ternak dengan pejantan/semen beku unggul. 6. Melakukan pencatatan ternak (rekording) dan seleksi. Kelompok peternak yang dikembangkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan ini, mengikuti aturan sebagaimana poin 2 sampai dengan 6 tersebut di atas. 20

juknis.indd 30-31

21

14/07/2011 2:29:46


BAB V

Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 3.

A. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota setiap bulan untuk disampaikan

Agar pemanfaatan dana berjalan secara efektif dan tepat penggunaannya di

kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selambat-

dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan

lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Untuk itu kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post). Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan tertulis secara berjenjang untuk dilaporkan ke pusat mengenai kemajuan pelaksanaan program Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok dan perkembangan populasi ternak

B. B. Pelaporan Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pembibitan ternak di lapangan. Tahapan pelaporan adalah sebagai berikut : 1.

Kelompok peternak wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota, seperti pada Lampiran - 9, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

2.

Dinas

Kabupaten/Kota

melakukan

rekapitulasi

seluruh

laporan

perkembangan yang diterima dari kelompok setiap bulan untuk disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal 22

juknis.indd 32-33

23

14/07/2011 2:29:46


BAB VI

Lampiran 1. Spesifikasi Teknis Bibit Ternak Sapi Potong Betina

PENUTUP

1. Persyaratan umum a. Sapi dalam kondisi bunting/siap bunting;

Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok

b. Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan oleh dokter hewan berwenang;

Tahun 2011 ini merupakan acuan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan pembibitan ternak sapi potong. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung

c. Bebas dari segala cacat fisik;

pembibitan ternak di daerah secara berkelanjutan.

d. Bebas dari cacat alat reproduksi, tidak memiliki ambing abnormal dan tidak menunjukkan gejala kemajiran.

Dengan Petunjuk Teknis ini diharapkan semua pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan

2. Persyaratan khusus

secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

a. Sapi Bali 1) Persyaratan kualitatif a) warna bulu merah, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam dan ada garis belut warna hitam pada punggung; b) tanduk pendek dan kecil; c) bentuk kepala panjang dan sempit serta leher ramping.

DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2) Persyaratan kuantitatif Satuan dalam cm No

Umur (bulan)

Parameter

Kelas I

Kelas II

Kelas III

1

18 - < 24

Lingkar dada minimum

138

130

125

Tinggi pundak minimum

105

99

93

Panjang badan minimum

107

101

95


147

135

130


109

103

97


113

107

101

2

24

juknis.indd 34-35

≥ 24

25

14/07/2011 2:29:47


c) kepala relatif ramping dan besar

b. Sapi Peranakan Ongole 1) Persyaratan kualitatif

d) telinga lebar dan tergantung

a) warna bulu putih, abu-abu, kipas ekor (bulu cambuk ekor) dan bulu sekitar mata berwarna hitam;

e) berpunuk, punggung lurus dan lebar f) bergelambir dari rahang sampai kebagian ujung tulang dada bagian depan

b) tanduk pendek; c) badan besar, gelambir longgar bergantung, punuk besar dan leher pendek.

g) tubuh cembung dan kompak h) kaki panjang dan besar

2) Persyaratan kuantitatif

i) pantat berbentuk bulat

Satuan dalam cm

No

Umur (bulan)

Parameter

Kelas I

Kelas II

Kelas III

1

18 - < 24


143

137

135

2

≥ 24


116

113

111


123

117

115


153

139

134


126

121

119


135

127

125

C. Sapi Brahman 1)

2) Persyaratan kuantitatif

No

1

2

Umur (bulan)

18 < 24

> 24-30

Parameter

Satuan

Kelas I

Kelas II

Kelas III


Cm

159

157

154

Tinggi pundak minimun

Cm

120

117

114


Cm

132

127

121

Tinggi pinggul minimum

Cm

134

132

129

Bobot badan minimum

Cm

328

320

310


Cm

162

161

160


Cm

128

124

120


Cm

142

137

132

Tinggi pinggul minimum

Cm

140

138

136

Bobot badan minimum

Kg

339

335

331

Persyaratan kualitatif a) berbulu tipis dan berwarna putih, pada leher dan bahu keabuabuan b) tanduk pendek

26

juknis.indd 36-37

27

14/07/2011 2:29:47


Lampiran - 2. Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : :

Lampiran - 3. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ .......................................

Kegiatan

Volume

1. 2. 3. dst

Harga satuan (Rp)

Jumlah Biaya (Rp)

Jumlah .................., ................... 2011 Anggota : Ketua Kelompok, 1. ................. ................... ............................

2. ..................

juknis.indd 38-39

.............................., ................2011. Yang Terhormat : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No...............tanggal .................... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Penguatan Modal Kelompok sebesar Rp. ........................... (terbilang .............................. ) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No. Jumlah Biaya Kegiatan (Rupiah) 1. 2. 3. Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor ....................................... tanggal ............................., dana penguatan modal tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok ..................................... No. Rekening .................. Pada cabang/Unit Bank ................ di .......................

...................

Menyetujui : Ketua Tim Teknis, Ketua Kelompok,

Menyetujui : Ketua Tim Teknis,

............................. NIP. Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbibitan Ternak

............................. NIP. 28

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ .......................................

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) No.

: : : : :

...........................

Drs. Bagus Pancaputra, MSi Nip. 19620812 198202 1 001 29

14/07/2011 2:29:47


Lampiran – 4. Format Kuitansi

Lampiran – 5. Surat Perjanjian Kerjasama NPWP MAK T.A

: : :

.......................... .......................... .........................

Sudah diterima dari :

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Untuk pembayaran : Terbilang Rp. :

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : Antara

KUITANSI No. : ......................

Uang sebanyak

Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok ....................... Di Desa/Kelurahan ............................................. Kecamatan ............................................ Kabupaten/Kota ............................................ Sesuai surat perjanjian kerjasama No. ......... tanggal .................... ................................................. ......................., ..................... 2011

Yang menerima : Mengetahui/Menyetujui Ketua Kelompok ........................ Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbibitan Ternak Meterai Rp. 6.000, Drs. Bagus Pancaputra, MSi. ……………………....... N1P. 19620812 198202 1 001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK Dengan KELOMPOK.................................... Tentang PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011 Pada hari ini, ....................... tanggal, ........................... bulan ................... tahun dua ribu sebelas bertempat di Kantor Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian jalan Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Drs. Bagus Pancaputra, M.Si :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perbibitan Ternak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0327/018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No 3 Gd C Lt. 8 Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ................................

Ketua Kelompok ............................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok

Setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran

Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso, MM., PhD NIP. 19540204 198203 1 001

30

juknis.indd 40-41

:

31

14/07/2011 2:29:47


..................., yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan ..........................., Kecamatan .................. Kabupaten/Kota ................. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011untuk kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 3. Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0327./018-06.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010; 5. Peraturan Menteri Pertanian No. 66/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011; 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor ..... ................................ tanggal ................................. tentang Penetapan Kelompok Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN 1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan sosial untuk kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak ruminansia melalui Kelompok tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK). 2. Pembelian ternak oleh PIHAK KEDUA mengikuti spesifikasi Teknis Bibit Ternak pada Lampiran - 1 petunjuk teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011. 3. Perkawinan ternak dilakukan melalui teknik Inseminasi Buatan (IB) dengan menggunakan semen beku ternak produksi dalam negeri yang telah diuji mutunya dan atau kawin alam menggunakan sapi pejantan unggul bangsa/rumpun sejenis.

32

juknis.indd 42-43

Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah dana bantuan sosial untuk kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak ruminansia melalui Kelompok yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0327./01806.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010; (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak adalah sebesar Rp. ............................. ... (dengan huruf). Pasal 4 PEMBAYARAN 1. Pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening Kelompok ............................... ........., Desa/Kelurahan ............................... Kecamatan ............................................... Kabupaten/Kota .................... pada Bank ........................... Nomor Rekening : .............. ..................... 2. Penarikan dana dari Bank harus dilakukan dengan persetujuan Tim Teknis Kabupaten/ Kota serta tanda tangan ketua kelompok dan 2 (dua) orang anggota sesuai dengan RUK. 3. Penyaluran dana kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana, apabila PIHAK KEDUA telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PIHAK PERTAMA; b. Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima PIHAK KEDUA, apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan oleh PIHAK KEDUA yang diketahui/disetujui dari Tim Teknis Kabupaten/Kota ; c. Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana yang akan diterima PIHAK KEDUA, apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh persen) dari RUK yang dibuktikan dengan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan oleh PIHAK KEDUA yang diketahui/disetujui dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.

33

14/07/2011 2:29:47


Pasal 5 SANKSI 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal; 2. Dana yang dicabut oleh PIHAK PERTAMA disetorkan kembali ke Kas Negara. 3. Berkas pengajuan pencairan dana tahap kedua atau ketiga, diterima oleh PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan. Pasal 6 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam ; 2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA ; b. Peperangan ; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 8 LAIN-LAIN 1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 34

juknis.indd 44-45

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak; 4. PIHAK KEDUA wajib membuat surat kesanggupan kelompok sebagaimana Lampiran – 7 pada Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok; 5. Guna menindaklanjuti Undang-Undang Anti Korupsi serta dalam rangka peningkatan Good Governance maka tidak ada pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maupun pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkenaan dengan penerimaan dana PMUK ini dengan surat pernyataan sebagaimana Lampiran - 8 pada Petunjuk Teknis Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok. Pasal 9 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Ketua Kelompok Pejabat Pembuat Komitmen ..................... Direktorat Perbibitan Ternak, Materai Rp.6.000 ............................ Drs. Bagus Pancaputra, M.Si NIP. 19620812 198202 1 001 Mengetahui/Menyetujui : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso, MM., PhD NIP. 19540204 198203 1 001

35

14/07/2011 2:29:47


Lampiran 6. Kartu Ternak

Lampiran 7. Surat Kesanggupan Kelompok SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK

Nama Pemilik

:

Alamat

:

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama

:

......................................

Jabatan

:

Ketua Kelompok Peternak ..............................

:

Alamat

:

......................................................

:

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok peternak penerima kegiatan

Jenis Kelamin

:

Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok tahun 2011 sanggup

No. Registrasi

:

Tanggal Lahir

:

Nama Induk

:

Nama Bapak

:

No. Identifikasi

dan bersedia : 1. Mencairkan dana dari Bank setelah mendapat persetujuan tertulis dari Tim Teknis Kabupaten/Kota. 2. Memelihara ternak dengan baik dalam kandang bersama / kandang koloni. 3. Melakukan pembelian ternak sesuai spesifikasi teknis yang tercantum di dalam petunjuk teknis. 4. Memberikan pakan harian kepada ternak dalam jumlah sesuai dengan standar kebutuhan. 5. Melakukan perkawinan ternak dengan IB dan/atau kawin alam dengan menggunakan semen beku dan/atau pejantan unggul. Produktivitas Waktu Ukur

Lingkar Dada (cm)

Panjang Badan (cm)

Tinggi Pundak (cm)

6. Melakukan pencatatan ternak (rekording), seleksi dan perkembangan usaha. Berat Badan (kg)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari BCS

saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Lahir

.................... , ................. 2011 Ketua Kelompok Peternak

Sapih (6 bulan)

” .............................. ”

Umur 1 Tahun Umur 2 Tahun

36

juknis.indd 46-47

Meterai

........................................

37

14/07/2011 2:29:47


Betina Total

*) = Coret yang tidak perlu

Jumlah

: Kondisi Bulan

ampiran - 9. Blanko Laporan

Meterai

Provinsi/ Kabupaten/ : Kelompok *) Pengadaan Tahun :

Kelahiran

.................... , ................... 2011 Ketua Kelompok Peternak ” .............................. ”

juknis.indd 48-49

(..........................................)

Induk Betina Total

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................................

Betina

Dengan ini menyatakan, bahwa kami atas nama kelompok penerima kegiatan Pengembangan Pembibitan Ternak Ruminansia melalui Kelompok Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/ imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA, PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat/petugas terkait dengan kegiatan tersebut.

Jantan

.........................................

Induk

:

Betina

Alamat

Jantan

Ketua Kelompok Peternak ..............................

Jumlah Awal

:

No

Jabatan

Kematian Anak

......................................

Nama Kabupaten/ Kelompok *)

:

PERKEMBANGAN TERNAK

Nama

Jantan

Populasi Ahir Anak

Yang bertandatangan di bawah ini :

38

Betina

SURAT PERNYATAAN

..................., ....................

Total

Lampiran - 8. Surat Pernyataan

39

14/07/2011 2:29:47

Catatan :

juknis.indd 50-51

Catatan :

14/07/2011 2:29:47

Catatan :

juknis.indd 52

14/07/2011 2:29:47

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA MELALUI KELOMPOK TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Recommend Documents