RENCANA AKSI KEGIATAN

RENCANA AKSI KEGIATAN 2015 - 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015-2019 dapat tersusun. Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tahun 2015-2019 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Dokumen ini merupakan uraian operasional dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 yang disusun agar dapat di implementasikan oleh para pengelola program di semua tingkatan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan di sana-sini dalam penyusunannya, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Semoga Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015-2019 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia.

Mataram, 2 April 2015 Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

dr. I Wayan Diantika NIP 196404141990101001

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ...........................................................................................................

i

Daftar Isi ......................................................................................................................

ii

I.

PENDAHULUAN ................................................................................................

1

A. Latar Belakang .............................................................................................

1

B. Kondisi Umum ..............................................................................................

4

C. Landasan Hukum .........................................................................................

10

D. Organisasi ....................................................................................................

10

E. Potensi Permasalahan .................................................................................

13

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ...........................................

15

A. Visi ................................................................................................................

15

B. Misi ...............................................................................................................

16

C. Tujuan ..........................................................................................................

17

D. Sasaran Strategis .........................................................................................

18

III.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................................................

23

IV.

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN .....................................

33

A. Rencana Kinerja ...........................................................................................

33

B. Pendanaan Kegiatan ....................................................................................

41

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN …………………………………

43

A. Pemantauan ................................................................................................

43

B. Penilaian ......................................................................................................

43

C. Pelaporan …………………………………………………………………………

47

PENUTUP ...........................................................................................................

49

II.

V.

VI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik lokal. Upaya tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat Indonesia terhindar dari gangguan dan sumber penyakit yang mengancam keselamatan jiwa, memperpanjang usia harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup Pembangunan kesehatan diwilayah pelabuhan sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan pintu masuk dan keluar lalu lintas orang, barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain dan atau satu negara ke negara lain. Pelabuhan juga merupakan lingkungan kerja kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan bukan merupakan daerah pemukiman penduduk. Pada saat ini fungsi pelabuhan telah berkembang jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan dan tempat wisata yang mampu mendatangkan devisa dalam jumlah besar. |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

1

Arah kebijakan RPJM 2015-2019 salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dalam bidang kesehatan adalah : 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak, 2. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun, 3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan. 4. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat, 5. Pengembangan kebijakan alternatif, pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan dan system perlindungan sosial yang komprehensif. Saat ini kita sampai pada tahap III RPJMN (2015-2019) yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Dalam bidang kesehatan semuanya tertuang dalam Rencana Stretegis Kementerian Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat programprogram pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh seluruh jajaran kementerian kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat kurun waktu 2015 – 2019, maka dalam pelaksanaanya perlu dijabarkan kedalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) untuk unit organisasi eselon I dan rencana Aksi kegiatan pada unit organisasi setingkat eselon II dan III sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011

yang

merupakan

perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, adalah salah satu Unit

Pelaksana Tehnis di Lingkungan

Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterosrisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas negara. Seiring dengan pemberlakuan International Health Regulation (IHR) tahun 2005, dengan perhatian kepada Public Health Emergency Of International Concern /PHIEC (masalah

kedaruratan

memberikan

perhatian

kesehatan khusus

masyarakat

untuk

wilayah

yang

menjadi

pelabuhan

perhatian

dengan

global)

menetapkan

persyaratan kapasitas inti bagi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat agar setiap saat : |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

2

1. Menyediakan akses pada pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan penyediaan peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; 2. Menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; 3. Menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; 4. Menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas catering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, serta area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala; 5. Menyediakan personel terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk. Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: 1. Menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan

dan

memantapkan

rencana

kontigensi

emergensi

kesehatan

masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; 2. Melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; 3. Menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; 4. Menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; 5. Menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk

hapus serangga,

hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. 6. Menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan 7. Menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.

|Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

3

Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentrasentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dengan 9 (sembilan) wilayah kerja memilki aktivitas yang tinggi akan pergerakkan alat angkut, muatan maupun orang. Tingginya mobilitas ini, dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 - 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram ini diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian faktor resiko seluruh kondisi potensial untuk dapat melakukan cegah tangkal penyakit di wilayah Provinsi Nusa Tanggara Barat pada khususnya dan ke wilayah Indonesia pada umumnya. Disamping itu juga diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/ anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. B. Kondisi Umum Gambaran kondisi umum pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dapat terlihat melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan realisasi kegiatan tersebut dalam tahun sebelumnya. Tahun 2014 KKP Kelas II Mataram telah melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator output dari target yang telah ditetapkan. 1. Pembinaan Simkarkesma Pelayanan surveilans, imunisasi, kekarantinaan dan kesehatan matra di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram selama ini sudah berjalan cukup baik. Dukungan dana untuk kegiatan ini pada tahun 2014 cukup besar yaitu sebanyak Rp.1.992.400.000 (Satu milyard sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi kegiatan sebagai berikut : NO 2058

KEGIATAN Pembinaan Simkarkesma

1

Dokumen penunjang Prog.Karantina

2

Upaya pengendalian FR PHEIC

3

Certificate of Pratique

ALOKASI

REALISASI

%

1.992.400.000

1.623.740.247

81,49

185.345.000

158.395.652

85,46

1.688.020.000

1.373.792.595

81,38

25.125.000

9.315.000

37,07


4

4

Dokumen SSCC

5

Dokumen SSCEC

6

Gendec

7

Pengawasan lalu lintas OMKABA

4.500.000

320.000

7,11

50.830.000

44.509.000

87,56

4.640.000

4.420.000

95,25

33.940.000

32.988.000

97,19

2. Penyakit Menular Bersumber Binatang Tidak semua kegiatan pengendalian penyakit menular bersumber binatang terdanai dalam DIPA KKP Kelas II Mataram. Namun dari kegiatan yang terdanai sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, tidak ada laporan kasus penyakit tersebut di wilayah KKP Kelas II Mataram. a. Pengendalian Penyakit Pes Sebagaimana diketahui Pes (Plague) disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat pada binatang pengerat/ rodensia seperti tikus/ bajing dan dapat menular antar binatang pengerat dan ke manusia melalui gigitan pinjal. Tidak ada laporan kasus penyakit ini di wilayah KKP Kelas II Mataram. b. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Untuk penyakit DBD, target angka kesakitan DBD secara nasional tahun 2012 sebesar 53 per 100.000 penduduk atau lebih rendah. Sampai tahun 2013 di Indonesia tercatat sebesar 45,85 per 100.000 penduduk yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Angka kematian DBD juga mengalami penurunan dimana pada tahun 1968 angka CFR nya mencapai 41,30% saat ini menjadi 0,77% pada tahun 2013. c. Pengendalian Penyakit Malaria Annual Parasite incidence (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara nasional kasus malaria selama tahun 2005-2012 cenderung menurun dimana angka API pada tahun 1990 sebesar 4,69 per 1000 penduduk menjadi 1,38 per 1000 pada tahun 2013 dan diharapkan pada tahun 2014 dapat mencapai target MDGs yaitu API <1 per 1000 penduduk. Angka awal tahun 2009 sebesar 1,85% menurun menjadi 1,75% pada tahun 2011, menurun lagi menjadi 1,69% pada tahun 2012, dan terus menurun menjadi 1,38% pada tahun 2013, mendekati target 1% pada tahun 2014. Penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu tujuan ke6 MDGs dan RPJMN 2015-2019 yaitu menurunkan angka kesakitan malaria. Angka kesakitan malaria berdasarkan API adalah jumlah kasus positif malaria per 1000 penduduk pada satu tahun. API ini digunakan |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

5

untuk menentukan trend morbiditas malaria dan menentukan endemisitas suatu daerah (masih terjadi penularan malaria). API juga merupakan salah satu syarat suatu daerah masuk dalam fase eliminasi yaitu jika API kurang dari 1 per 1000 penduduk. d. Pengendalian Penyakit Diare Diare meskipun penyakit ini mudah diobati dan di tatalaksana, namun saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, terutama pada bayi dan balita dimana diare merupakan salah satu penyebab kematian utama. Dari kajian masalah kesehatan berdasarkan siklus Kehidupan tahun 2011 yang dilakukan oleh badan Litbangkes, Diare merupakan penyebab kematian nomor 2 sesudah Penumonia, proporsi penyebab kematian pada bayi post neonatal sebesar 17,4% dan pada bayi sebesar 13,3%. Dilaksanakan melalui pengendalian vector lalat dan kecoa di semua wilayah kerja KKP Kelas II Mataram. Berikut capaian realisasi kegiatan pengendalian penyakit menular bersumber binatang tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

2059

Pengendalian P.Bersumber Binatang

ALOKASI

REALISASI

%

284.000.000

259.790.020

91,47

1

Luas wilayah bebas vector Pes

23.166.000

11.691.420

50,46

2

Luas wilayah bebas vector DBD

152.400.000

141.222.900

92,66

3

Luas wilayah bebas vector Malaria

30.690.000

29.223.200

95,22

4

Luas wilayah bebas vector Diare

77.744.000

77.652.500

99,88

3. Penyakit Menular Langsung Prioritas

penyakit

menular,

masih

tertuju

pada

penyakit

HIV/AIDS,

tuberculosis, malaria, demam berdarah, influenza dan flu burung. Disamping itu Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penyakit neglected diseases seperti kusta, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah sangat menurun, bahkan pada tahun 2014, Indonesia telah dinyatakan bebas polio. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai Maret 2015, HIV-AIDS tersebar di 390 (75%) dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kumulatif infeksi HIV sampai dengan Maret 2015 dilaporkan sebanyak |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

6

167.350 kasus dan jumlah AIDS yang dilaporkan sebanyak 66.835 orang. Kecenderungan prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15-49 meningkat. Pada awal tahun 2009, prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 - 49 tahun hanya 0,16% dan meningkat menjadi 0,30% pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 0,32% pada 2012, dan terus meningkat manjadi 0,43% pada 2013. Angka CFR AIDS juga menurun dari 13,65% pada tahun 2004 menjadi 0,85 % pada tahun 2013. Jumlah ODHA yang mendapatkan ARV sampai bulan Maret 2015 sebanyak 53.233 orang. Dalam RPJMN 2015 - 2019, Indonesia tetap memakai prevalensi TB sebagai indikator dengan target , yaitu 272 per 100.000 penduduk (secara absolut 680.000 penderita).Hasil survey prevalensi TB 2013 - 2014 yang bertujuan untuk menghitung prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada populasi yang berusia 15 tahun ke atas di Indonesia menghasilkan : 1). Prevalensi TB paru smear positif per 100.000 penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 257 (dengan tingkat kepercayaan 95% 210 - 303) 2). Prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis per 100.000 penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 759 (dengan interval tingkat kepercayaan 95% 590 - 961) 3). Prevalensi TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada semua umur per 100.000 penduduk adalah 601 (dengan interval tingkat kepercayaan 95% 466 - 758); dan 4). Prevalensi TB semua bentuk untuk semua umur per 100.000 penduduk adalah 660 ( dengan interval tingkat kepercayaan 95% 523 - 813), diperkirakan terdapat 1.600.000 (dengan interval tingkat kepercayaan 1.300.000 2.000.000) orang dengan TB di Indonesia. Penyakit infeksi saluran pernafasan akut, khususnya pneumonia masih menjadi penyebab kematian terbesar bayi dan Balita, lebih banyak dibanding dengan gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Bahkan badan kesehatan dunia (WHO) menyebut sebagai ”the forgotten killer of children”. Pneumonia dikatakan sebagai pembunuh utama Balita di dunia, berdasarkan data WHO, dari 6,6 juta balita yang meninggal di dunia , 1. 1 juta meninggal akibat pneumonia pada tahun 2012

dan 99% kematian pneumonia anak terjadi di negara berkembang.

Sementara di Indonesia, dari hasil SDKI 2012 disebutkan bahwa angka kematian balita adalah sebesar 40 per 1000. Sementara berdasarkan Riskesdas (2007), penyebab kematian bayi terbanyak diare (31,4%) dan pnemonia (23,8%). Sedangkan penyebab terbanyak kematian anak balita adalah diare (25,2%) dan pnemonia (15,5%). Berikut capaian realisasi kegiatan pengendalian penyakit menular langsung tahun 2014 adalah sebagai berikut :


7

NO 2060

KEGIATAN

ALOKASI

Pengendalian P.Menular Langsung

REALISASI

%

130.300.000

112.543.054

86,37

1

Laporan pengendalian Kasus HIV

51.140.000

51.080.000

99,88

2

Tenaga kesehatan terlatih bidang P2ML

30.944.000

13.247.054

42,81

3

Dokumen evaluasi dan pelaporan

48.216.000

48.216.000

100

4. Penyakit Tidak Menular Kecenderungan

penyakit

tidak

menular

terus

meningkat

dan

telah

mengancam sejak usia muda. Selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit tidak menular utama meliputi jantung, stroke, hipertensi, diabetes melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat PTM terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di 2007. Oleh karena itu deteksi dini harus dilakukan dengan secara proaktif mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Dalam rangka pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2011 Posbindu¬PTM pada tahun 2015 telah berkembang menjadi 11.027 Posbindu di seluruh Indonesia. Berikut capaian realisasi kegiatan pengendalian penyakit tidak menular tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ALOKASI

REALISASI

2061

%

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

250.000.000

219.474.100

87,78

1

Pembinaan tehnis pengendalian PTM

193.744.000

178.364.100

92,06

2

Surveilans epidemiologi PPTM

56.256.000

41.110.000

73,07

5. Penyehatan Lingkungan Upaya penyehatan lingkungan juga menunjukkan keberhasilan yang cukup bermakna. Berdasarkan data riset (Riskesdas dan Susenas) persentase penduduk |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

8

yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat dari 47,7 % pada tahun 2009 menjadi 55,04% pada tahun 2010. Angka ini mengalami penurunan menjadi 43.10 % pada tahun 2011 dan 41,66% pada tahun 2012, akan tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 66,8% pada tahun 2013. Kondisi membaik ini mendekati angka target 67% pada tahun 2014. Sedangkan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar yang layak mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai pada tahun 2010 sebesar 55.50 % sampai dengan tahun 2014 sebesar 60.91 %. Demikian juga dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya

peningkatan

penyehatan

lingkungan,

capaiannya

terus

mengalami

peningkatan sebesar 2.510 desa pada tahun 2010 hingga 20.497 desa pada tahun 2014. Namun upaya keberhasilan tersebut ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan air dan sanitasi di Indonesia sebagai negara dengan sanitasi terburuk peringkat kedua di dunia. Selain dipermukiman, upaya pencegahan dan pengendalian

penyakit melalui

penyehatan lingkungan juga terdapat pada tempat tempat umum (TTU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM). Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 68,24% TTU yang memenuhi syarat kesehatan dan sebanyak 75,21% TPM yang memenuhi syarat kesehatan. Disamping permasalah lingkungan yang bersifat tradisional risk (air minum dan sanitasi), masih terdapat permasalahan lingkungan yang bersifat modern risk. Antara lain pengelolaan limbah medis yang merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Keseluruhan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sangat diperlukan peran kepala daerah dan jajarannya. Peran kepala daerah dapat ditingkatkan melalui upaya advokasi dalam bentuk apresiasi kepada kab/kota yang menerapkan upaya penyehatan lingkungan. Pada tahun 2014 tercatat 66,07% kabupaten/kota yang menyelenggarakan kabupaten/kota sehat. Diharapkan kabupaten kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan akan berjalan secara linier dengan angka tersebut. Berikut capaian realisasi kegiatan penyehatan lingkungan tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO 2062 1

KEGIATAN Penyehatan Lingkungan Dokumen pelaksanaan hygiene sanitasi

ALOKASI

REALISASI

%

363.303.000

316.360.500

87,07

54.838.000

42.553.000

77,59


9

125.320.000

97.140.500

77,51

Dokumen pengawasan kualitas air

23.960.000

23.065.000

96,26

4

Tenaga tehnis terlatih

22.744.000

17.950.000

78,92

5

Bahan penyehatan lingkungan

136.441.000

135.652.000

99,42

2

Dokumen pelaksanaan TTU

3

C. Landasan Hukum 1. International Health Regulation 2005 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 3. Undang-undang No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara 4. Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 7. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Kebandarudaraan 8. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 9. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 10. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. 11. Perpres No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 12. Kepmenkes 1144 tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan 13. Permenkes 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan D. Organisasi 1. Struktur Organisasi Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/2011 perubahan Perpres Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa KKP Kelas II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina & Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.


10

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

KEPALA KANTOR dr. I Wayan Diantika

KASUBAG TATA USAHA Herman Nugraha,SKM,MM

KASI PKSE

KASI PRL

KASI UKLW

Junaidi,S.Sos.,MM

Hari Gunawan,SKM.,MM

Hartono, SKM

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK KELOMPOKJABATAN JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

INSTALASI INSTALASI INSTALASI

WILAYAH KERJA WILAYAH WILAYAHKERJA KERJA

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu Unit Pelaksana Tehnis Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan omkaba serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Kantor

Kesehatan

Pelabuhan

dalam

melaksanakan

tugasnya

menyelenggarakan fungsi : a.

Pelaksanaan kekarantinaan

b.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan

c.

Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

11

d.

Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali

e.

Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia

f.

Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.

g.

Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.

h.

Pelaksanaan

fasilitasi

dan

advokasi

kesehatan

kerja

dilingkungan

pelabuhan/bandara dan lintas batas darat. i.

Pelaksanaan pemberian sertifikat Obat, Makanan, Kosmetik dan Alat Kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor.

j.

Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

k.

Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.

l.

Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan di pelabuhan, bandara dan batas darat negara

m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan pelabuhan, bandara dan batas darat negara n.

Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan dan surveilans kesehatan pelabuhan

o.

Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan, bandara dan batas darat negara

p.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

3. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi, seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah serta satu bagian ketatausahaan. Sedangkan untuk wilayah kerja memiliki 8 (delapan) wilayah kerja pelabuhan laut dan 1 (satu) wilayah kerja pelabuhan udara. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai tupoksi dari masing - masing seksi yaitu : Seksi Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas malakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, pengawasan alat angkut, lalu lintas OMKA, jejaring kerja, kemitraan, kajian serta |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

12

pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang kekarantinaan diwilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat. Seksi

Pengendalian

Risiko

Lingkungan

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor

dan

binatang

penular

penyakit,

pembinaan

sanitasi

lingkungan,

pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat. Seksi Upaya Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas darat. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan. Sedangkan tugas dari wilayah kerja merupakan pelaksanaan langsung di lapangan yang didukung oleh kantor induk sesuai program kerja yang telah direncanakan dengan selalu berkoordinasi dan terpadu dengan sektor terkait yang memiliki kegiatan dan wewenang di wilayah pelabuhan laut maupun bandara. E. Potensi Permasalahan Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram serta sejalan dengan meningkatnya aktifitas dan tuntutan pelayanan yang prima dan paripurna, maka ada beberapa permasalahan yang timbul. Secara umum potensi permasalahan tersebut adalah : 1.

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga kegiatan di wilayah kerja tidak dapat berjalan optimal.

2.

Sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, terutama yang ada di wilayah kerja masih sangat terbatas, seperti tidak semua wilayah kerja memiliki gedung kantor, sarana teknologi, transportasi dan alat komunikasi yang memadai serta peralatan fungsional lainnya

3.

Belum tersosialisasinya tugas pokok dan fungsi Kantor kesehatan pelabuhan Kelas II Mataram kepada seluruh mayarakat pelabuhan, instansi pemerintah ataupun swasta di pelabuhan serta pengguna jasa lainnya.


13

4.

Jarak tempuh yang cukup jauh antara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dengan wilayah kerja yang ada, sangat berpengaruh terhadap efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan

5.

Etos kerja yang rendah, terutama untuk petugas di wilayah kerja, terutama dalam hal peningkatan kemampuan dalam melaksanakan Tupoksi, seperti rendahnya keasadaran dalam mempelajari peraturan, protap serta pedoman-pedoman lain sebagi pendukung

6.

Lemahnya dukungan politis terutama

payung hukum yang belum sepenuhnya

dapat menjawab permasalahan kesehatan kepelabuhanan yang timbul akibat dari pesatnya perkembangan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat serta sector terkait terutama yang berkaitan dengan undang-undang karantina. 7.

Belum memadainya kemampuan teknis staf di masing-masing seksi dan wilayah kerja, akibat minimnya pelatihan teknis fungsional ataupun administrasi dan manajerial bagi karyawan KKP Kelas II Mataram.

8.

Makin meningkatnya arus penumpang, alat angkut dan barang yang keluar masuk melalui pelabuhan /

bandara yang ada, akan semakin meningkatkan resiko

terjadinya penularan penyakit karantina dan penyakit potensial wabah lainnya.


14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Amanat negara dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan amanat negara tersebut, maka disusunlah Visi dan Misi Pemerintah 2015-2019 sebagai berikut : A. Visi Visi Pemerintah 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan perkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, intergritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

15

Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerrninkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila, bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA yaitu : 1.

Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2.

Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

4.

Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.

Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7.

Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.

8.

Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa

9.

Kami akan memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

B. Misi Upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut :


16

1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 memiliki dua tujuan yang harus dilaksanakan yaitu : 1.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat

2.

Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impack atau outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah : 1.

Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.

2.

Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

3.

Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4.

Meningkatnya

upaya

peningkatan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif. 5.

Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan

dalam

rangka

meningkatkan

daya

tanggap

(responsiveness)

dan

perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan maka ukuran yang akan dicapai adalah :


17

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan dari 37% menjadi 10%. 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. D. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah : 1.

Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya persentase persalinan difasilitas kesehatan sebesar 85%. b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%. c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku hidu bersih dan sehat (PHBS) sebesar 80%.

2.

Meningkatnya pengendalian penyakit dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Persentase kab/ kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%. b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%. c. Kab/ kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%. d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia < 18 tahun sebesar 5,4%.

3.

Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600 kecamatan. b. Jumlah kab/ kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/ kota.

4.

Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%. b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi didalam negeri sebanyak 35 jenis. c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT diperedaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.

5.

Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas. |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

18

b. Persentase RS kab/ kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%. c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang. 6.

Meningkatnya sinergitas antar kementerian/ lembaga dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan. b. Meningkatnya persentase kab/ kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7.

Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%. b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15 organisasi. c. Jumlah

kesepakatan

kerjasama

luar

negeri

dibidang

kesehatan

yang

diimplementasikan sebanyak 40 kesepakatan. 8.

Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi. b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.

9.

Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah. b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan kepengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi. c. Jumlah laporan riset kesehatan nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian Negara < 1% sebesar 100%.


19

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya

persentase

pejabat

structural

dilingkungan

kementerian

kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%. b. Meningkatnya persentase pegawai kementerian kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%. 12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya persentase kab/ kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%. b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%. Adapun Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam Rencana Aksi Program PP dan PL merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL. Sasaran tersebut adalah meningkatnya pengendalian penyakit pada akhir tahun 2019 yang ditandai dengan : 1.

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 95 %.

2.

Jumlah kab/kota dg eliminasi malaria sebanyak 300 kab/kota

3.

Jumlah kab/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1 persen sebanyak 75 kab/kota

4.

Jumlah prov dg eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi

5.

Menurunnya Prevalensi TB menjadi 245 per 100.000 penduduk

6.

Menurunnya Prevalensi HIV menjadi <0,5 %

7.

Meningkatnya Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.

8.

Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

9.

Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.

10. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%. 11. Meningkatnya Surveilans berbasis laboratorium sebesar 50 %


20

12. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah : 1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan matra. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 93%. b. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 90%. c. Persentase kab/ kota yang mempunyai daerah penyelaman yang melaksanakan upaya kesehatan matra sebesar 60%. 2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase kab/ kota yang melakukan pengendalian vector terpadu sebesar 80%. b. Jumlah kab/ kota dengan API < 1/1.000 penduduk sebanyak 400 kab/ kota. c. Jumlah kab/ kota endemis filaria berhasil menurunkan angka mikro filaria menjadi < 1% sebanyak 75 kab/ kota. d. Persentase kab/ kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 68%. e. Persentase kab/ kota yang eliminasi rabies sebesar 85%. 3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah : a. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95%. b. Persentase kab/ kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% sebesar 90% c. Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55%. d. Persentase kab/ kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 60%. e. Persentase kab/ kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko sebesar 80%.


21

4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 50%. b. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 50%. c. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos pembinaan terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50%. d. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 50%. e. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama sebesar 50%. 5. Penyehatan Lingkungan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a.

Jumlah

desa/kelurahan

yang

melaksanakan

STBM

sebanyak

45.000

desa/kelurahan. b.

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%.

c.

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 58%.

d.

Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 36%.

e.

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 32%.

f.

Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 386 desa/kelurahan.

6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program PPPL Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

pada

program pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a.

Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 85%.

b.

Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 69%. |Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

22

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Ditjen PP dan PL didasarkan pada arah kebijakan dan strategi kementerian kesehatan yang mendukung

arah kebijakan dan strategi nasional

sebagaimana tercantum didalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar didalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dan fokus pada pembangunan kesehatan. Arah Kebijakan Ditjen PP dan PL untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit

2.

Peningkatan perlindungan kelompok berisiko

3.

Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan

4.

Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang berdimensi internasional

5.

Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan pengendalian penyakit.

6.

Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat

7.

Pelayanan kesehatan jiwa

8.

Peningkatan keterpaduan program promotif & preventif dlm pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan.

Arah Kebijakan tersebut didukung melalui 10 strategi yaitu : 1.

Melaksanakan review dan memperkuat aspek legal

2.

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi

3.

Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5.

Memperkuat Jejaring kerja dan kemitraan

6.

Memperkuat manajemen logistik

7.

Meningkatkan Surveilans dan aplikasi teknologi pendukung (SKDR)

8.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis

9.

Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program

10. Meningkatkan pengembangan teknologi preventif

| Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

23

Arah kebijakan Ditjen PP dan PL didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni: 1.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu: a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat. b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat. c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan. d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan Pelaksanaan

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

di

puskesmas

untuk

mendukung

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dilakukan melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas untuk tenaga kesehatan masyarakat

dan kesehatan lingkungan termasuk tenaga fungsional

sanitarian, entomolog kesehatan, dan epidemiolog kesehatan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan SDM petugas provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kemampuan SDM puskesmas tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Ditjen PP dan PL. Hal mengingat pembagian kewewenangan pusat dan daerah serta Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota. b. Penguatan menu pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam menu pembiayaan Puskesmas melalui BOK/DAK. 2.

Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care). Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dilakukan oleh Ditjen PP dan PL melalui strategi sebagai berikut: a. Pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular b. Penyelenggaran imunisasi c. Penguatan surveilans epidemiologi dan faktor risiko

3.

Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. Intervensi berbasis risiko kesehatan pada Pogram Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan

dilakukan

pada

kegiatan

khusus

untuk

menangani

permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

24

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan integrasi dan sinergi kegiatan lintas program maupun lintas sektor. Integrasi dan sinergi tidak hanya dilakukan pada level antar kementerian di Pusat, namun juga antara Pusat dan Daerah termasuk peningkatan peran swasta dan tokoh masyarakat. Bentuk sinergi dilakukan melalui penyusunan rencana aksi, pembetukan forum komunikasi,

penyusunan roadmap,

ataupun penyusunan kerjasama (MoU). Strategi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam Rencana Aksi Program PP dan PL dilakukan melalui : a. Untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang dilakukan adalah: 1) Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular terutama di daerah-daerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya memutus mata rantai penularan. 2) Perluasan skrining AIDS ; dalam 5 tahun akan dilakukan test pada 15.000.000 sasaran, dengan target tahun 2015 sebanyak 7.000.000 tes dengan sasaran populasi sasaran (ibu hamil, pasangan ODHA, masyarakat infeksi TB dan hepatitis) dan populasi kunci yaitu pengguna napza suntik, Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak langsung, pelanggan/ pasangan seks WPS, gay, waria, LSL dan warga binaan lapas/rutan. Target tahun 2016 hingga 2019 akan dilakukan secara bertahap untuk memenuhi target 15.000.000 test. 3) Deteksi Dini Hepatitis B dan C; sampai dengan tahun 2019 akan diharapkan paling tidak 90% Ibu hamil telah ditawarkan untuk mengikuti Deteksi Dini Hepatitis B, paling tidak 90% Tenaga Kesehatan dilakukan Deteksi Dini Hepatitis B dan C; demikian halnya dengan kelompok masyarakat berisiko tinggi lainnya seperti keluarga orang dengan Hepatitis B dan C; Pelajar/mahasiswa Kesehatan; Orang orang dengan riwayat pernah menjalani cuci darah, Orang dengan HIV/AIDS, pasien klinik Penyakit Menular Seksual, Pengguna Napsa Suntik, WPS, LSL, Waria, dll paling tidak 90% diantara mereka melakukan Deteksi Dini Hepatitis B dan C. Secara absolut jumlah yang akan dideteksi dini sampai dengan tahun 2019 paling tidak sebesar 20 juta orang. 4) Intensifikasi penemuan kasus kusta di 14 provinsi dan147 kab/kota 5) Pemberian Obat Pencegahan Massal frambusia di 74 kabupaten endemis 6) Survey serologi frambusia dalam rangka pembuktian bebas frambusia


25

7) Skrining di pelabuhan/bandara/PLBDN yang meliputi: skrining AIDS , skrining hepatitis, melakukan mass blood survey malaria di pelabuhan, pada masyarakat pelabuhan dan skrining penyakit bersumber binatang di pelabuhan. 8) 41 Rencana Aksi Program PP dan PL 2015 - 2019 9) Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health Officers), di pelabuhan/bandara/PLBD terutama hak akses pengamatan faktor risiko dan penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya. Untuk mendukung strategi ini dilakukan upaya : 

Standarisasi nasional SOP yang digunakan oleh seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai perkembangan kondisi terkini.



Penyediaan sarana dan peralatan pengamatan faktor risiko dan penyakit sesuai dengan perkembangan teknologi.



Peningkatan kapasitas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengamatan faktor risiko dan penanggulangan penyakit sesuai Prosedur yang ditentukan



Melakukan peningkatan jejaring dengan lintas sektor dan pengguna jasa.



Melaksanakan

Surveilans

Epidemiologi

penyakit

menular

berbasis

laboratorium 

Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana di wilayah layanan



Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit menular



Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular



Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna

10) Meningkatkan peran B/BTKLPP dalam upaya pengendalian faktor risiko dan penyakit menular melalui: 

Surveilans faktor risiko penyakit



Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana di wilayah layanan



Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit menular 4) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular



Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna.

11) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap

hal-hal

yang

dapat

menyebabkan

masalah

kesehatan


dan

26

melaporkannnya kepada petugas kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi. Peningkatan peran daerah khususnya kabupaten/kota yang menjadi daerah pintu masuk negara dalam mendukung implementasi pelaksanaan International Health Regulation (IHR) untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 12) Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dengan memberikan imunisasi terbukti cost effective serta dapat mengurangi kematian, kesakitan, dan kecacatan secara signifikan. Imunisasi dapat memberikan perlindungan kepada sasaran yang mendapatkan imunisasi dan juga kepada masyarakat di sekitarnya (herd immunity). Untuk dapat mencapai hal tersebut maka kebijakan dalam program imunisasi meliputi: 

Penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan.



Mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu (APBN, APBD, Hibah, LSM dan masyarakat)



Perhatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakit (KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis



Melaksanakan kesepakatan global:

Eradikasi Polio, Eliminasi Tetanus

Maternal dan Neonatal, Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella, Mutu Pelayanan Sesuai Standar, dan lain-lain. Kebijakan ini dilaksanakan dengan pendekatan strategi: 

Peningkatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata serta terjangkau melalui : tersedianya pelayanan imunisasi

“stasioner” yang

terjangkau

masyarakat dan tersedianya pelayanan imunisasi yang menjangkau masyarakat di daerah sulit . 

Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui; petugas yang terampil, coldchain dan vaksin yang berkualitas dan pemberian imunisasi yang benar



Penggerakan Masyarakat untuk mau dan mampu menjangkau pelayanan imunisasi.

b. Untuk penyakit tidak menular maka perlu melakukan deteksi dini secara proaktif melalui kunjungan ke masyarakat karena 3/4 penderita tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja. Di samping itu perlu mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi ruang gerak para perokok. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian difokuskan melalui: | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

27

1. Peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM secara pro-aktif mengunjungi masyarakat, meliputi: a) Deteksi dini kadar gas CO dalam paru, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 514 Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah b) Deteksi dini kapasitas paru, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 514 Kabupaten /Kota dan 20.000 Sekolah c) Deteksi dini osteoporosis, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten /Kota d) Deteksi dini obesitas, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah e) Deteksi dini tekanan darah, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran 40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah f)

Deteksi dini kadar alkohol dalam darah, pada kelompok masyarakat khusus (pengemudi), sasaran 208 Terminal

g) Deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam tubuh, pada pengemudi dan penghuni Lapas, sasaran 208 terminal dan 238 Lapas 2. Peningkatan cakupan deteksi dini PTM di FKTP a) Deteksi dini Ca Cervix dan Ca payudara dengan metode IVA dan sadaris pada Wanita Usia Subur (WUS), sasaran 9000 FKTP b) Deteksi dini Diabetes Melitus, pada kelompok, sasaran 9000 FKTP c) Deteksi dini hipertensi, sasaran 9000 FKTP d) Deteksi dini penyakit hiper tyroid, sasaran 9000 FKTP e) Deteksi dini penyakit ginjal kronik, sasaran 9000 FKTP f)

Deteksi dini penyakit Lupus, sasaran 9000 FKTP

g) Deteksi dini penyakit thalassemia, sasaran 9000 FKTP h) Deteksi dini penyakit Asma dan PPOK, sasaran 9000 FKTP 3. Peningkatan sistem surveilans FR dan PTM : a) Surveilans FR PTM, sasaran 40.000 Posbindu b) Surveilans FR PTM, sasaran 20.000 Sekolah 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam percepatan pengendalian Faktor risiko PTM : a) Pembinaan kader Posbindu di Masyarakat, 40.000 Posbindu b) Pembinaan pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam pengendalian faktor risiko PTM, sasaran 20.000 Sekolah c) Pembinaan tenaga pemantau KTR (Satpam pada fasilitas umum), sasaran 514 Kabupaten /Kota | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

28

5. Peningkatkan daya guna Kemitraan / jejaring (Dalam dan Luar Negeri) : a) Menyusun Road Map dampak pengendalian Tembakau bersama berbagai stake holder potensial. b) Menyusun Road Map dampak konsumsi alkohol bersama berbagai stake holder potensial c) Menjalin forum komunikasi dengan Aliansi Bupati/ walikota dan aliansi PTM dalam pengendalian PTM dan dampak tembakau terhadap kesehatan d) Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dalam pengendalian PTM dan dampak rokok terhadap kesehatan e) Catatan stake holder potensial: Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Peranan Wanita, Kementerian Perdagangan, Akademisi, Satpol PP, Profesi (IDI, PDPI, PERDOSI, PERDOGI, PGRI, dll), PHRI, Organda, LSM (IAKMI, YJI, YLKI, YKI, dll). 6. Peningkatan SDM Kesehatan pelaksana program PTM, sasaran 34 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 9000 Puskesmas. 7. Mendorong penyusunan regulasi daerah dalam bentuk: Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur, Walikota/ Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan KTR di 7 (tujuh) tatanan, sasaran 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. 8. Meningkatkan peran BBTKLPP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui peningkatan surveilans berbasis laboratorium, kajian faktor risiko penyakit tidak menular dan pengembangan laboratorium penyakit tidak menular. 9. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular di wilayah pelabuhan/bandara/PLBD 10. Meningkatkan peran BBTKLPP dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui; a) Melaksanakan Surveilans Epidemiologi penyakit tidak menular berbasis laboratorium b) Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit tidak menular c) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit tidak menular d) Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna.


29

c. Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah : 1. Penyusunan regulasi daerah dalam bentukperaturanGubernur, Walikota/ Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat. 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah. 3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi. 4. Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi. 5. Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu Desa SBS. 6. Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim. 7. Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar 8. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu 9. Pemberian stimulan sarana dan prasarana kepada daerah (dengan kriteria tertentu) 10. Meningkatkan peran BTKLPP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan melalui peningkatan kajian penyehatan lingkungan, pengembangan teknologi tepat guna penyehatan lingkungan, pengembangan laboratorium lingkungan dan pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan. 11. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan lingkungan dengan mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat. Strategi untuk

pencapaian sasaran

serta tujuan

yang

telah ditetapkan

dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Mataram adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Upaya Kekarantinaan Upaya kekarantinaan dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut dan komoditi OMKA di pelabuhan. Upaya kekarantinaan lainnya dilakukan melalui pengetatan prosedur kekarantinaan dan prosedur penerbitan | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

30

dukumen kesehatan dengan tidak mengurangi aspek kelancaran arus orang dan barang. Disamping itu juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa di lapangan serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran Undang Undang Karantina. 2.

Mengefektifkan Surveilans Epidemilogi Agar upaya penanggulangan penyakit dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dan dampaknya tidak sampai menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang luas maka deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit menular potensi wabah

perlu

kemampuan

ditingkatkan. petugas

dalam

Upaya

ini

dilaksanakan

melaksanakan

surveilans

dengan

meningkatkan

epidemiologi

melalui

pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data, serta pembentukan Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan KLB KKP Kelas II Mataram. 3.

Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan Upaya sanitasi dan dampak resiko lingkungan meliputi : a.

Pengawasan

penyediaan

air

bersih,

serta

pengamanan

makanan

dan

minuman. b.

Pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/ bangunan.

c.

Pengawasan pencemaran udara, air dan tanah

d.

Pemeriksaan dan pengawasan hygiene dan sanitasi kapal dilingkungan pelabuhan dan lintas batas darat negara

4.

Meningkatkan Upaya Pegawasan dan Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit. Upaya Pegendalian vektor dan binatang penular penyakit meliputi :

5.

a.

Pegendalian tikus di darat dan di kapal

b.

Pegendalian lalat, kecoa dan serangga lainnya

c.

Pegawasan dan pengendalian Nyamuk Aedes aegypti

d.

Pegawasan dan pengendalian Nyamuk Anopheles

Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Peningkatan

mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan

guna

eksistensi KKP dimasa yang akan datang, agar image masyarakat

menjaga tetap positif

terhadap keberadaan KKP. Langkah yang akan dilakukan adalah : a.

Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah pelabuhan dan lintas batas darat negara.

b.

Melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, kesehatan matra di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat negara.


31

c.

Melakukan pengujian kesehatan nahkoda dan anak buah kapal serta penjamah makanan.

d.

Vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional

e.

Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah diwilayah pelabuhan dan lintas batas darat negara, serta pengawasan ketersediaan obat-obatan/ peralatan P3K alat angkut.

6.

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) akan terus dilakukan guna meningkatkan profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan

dan

permasalahan yang dihadapi dengan cepat dan tepat. Langkah yang akan dilakukan adalah analisis kebutuhan tenaga secara komprehensif, mengefektifkan pembinaan ke wilayah kerja, memberikan

kesempatan bagi pegawai yang

memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal dan informal serta pendidikan penjenjangan sesuai kebutuhan organisasi. 7.

Melengkapi sarana dan prasarana Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran dalam operasional kegiatan, langkah yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas II Mataram antara lain melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang berupa peralatan pengolah data seperti komputer, laptop, printer, alat kesehatan, gedung dan bangunan kantor serta peralatan rumah tangga lainnya.

8.

Mengadakan koordinanasi, kemitraan dan jejaring kerja Upaya

untuk

mempercepat

pencapaian

program

akan

dilakukan

dengan

mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang mana waktunya disesuaikan dengan kebutuhan, pelaksanaan kemitraan dan jejaring

kerja antar

instansi yang ada di pelabuhan dan bandara guna menyamakan persepsi dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.


32

BAB IV RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

A. Rencana Kinerja Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Secara umum program Kementerian Kesehatan ada dua yaitu Program Generik dan Program teknis. Program Generik meliputi : 1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).

3.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

4.

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis meliputi: 1.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

2.

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

3.

Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

4.

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

5.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan UPT Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Rencana kinerja kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan enam kegiatan pokok yaitu : 1.

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan matra dengan indikator sebagai berikut: | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

33

a.

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 93%.

b.

Persentase anak usia dibawah tiga tahun yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan sebesar 70%.

c.

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 95 %

d.

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 90%.

b.

Penemuan kasus discarded campak ≥ 2 per 100.000 penduduk

c.

Penemuan kasus AFP non polio ≥ 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

d.

Persentase kabupaten/kota yang mempunyai daerah penyelaman yang melaksanakan upaya kesehatan matra sebesar 60%.

e.

Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%

f.

Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%.

g.

Persentase

respon sinyal SKD dan KLB, Bencana dan Kondisi Matra di

wilayah layanan B/BTKLPP sebesar 90% Dari sepuluh indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah : a.

Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah : Jenis Kegiatan

Target 2015 - 2019 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah wilayah kerja yang melakukan surveilans faktor risiko penyakit pada alat angkut

9

9

9

9

9

Jumlah pertemuan jejaring surveilans epidemiologi yang dilaksanakan

2

2

4

5

6

Persentase Calon Jemaah Haji yang dilakukan pemeriksaan

100

100

100

100

100

Persentase kesiapsiagaan faktor risiko kesehatan pada arus mudik dan even-even khusus

100

100

100

100

100

Persentase rapid health assessment kejadian bencana dan KLB yang dilaksanakan

100

100

100

100

100


34

b.

Persentase pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit menular pada pelayanan balai pengobatan

100

100

100

100

100

Jumlah dokumen ICV diterbit kan

4.900

5.400

5.900

6.500

7.000

Jumlah surat izin angkut orang sakit di terbitkan

1000

1150

1300

1500

1800

Jumlah surat izin angkut jenazah di terbitkan

66

70

80

90

100

Jumlah surat keterangan layak terbang diterbitkan

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Jumlah surat keterangan sehat yang diterbitkan

700

750

800

850

900

Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra

7

8

9

9

9

Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan. Target 2015 - 2019

Jenis Kegiatan 2015

2016

2017

2018

2019

terlayaninya dokumen

100

100

100

100

100

Persentase terlayaninya penerbitan dokumen SSCC

100

100

100

100

100

Persentase terlayaninya penerbitan dokumen COP

100

100

100

100

100

Persentase terlayaninya penerbitan dokumen PHQC

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase penerbitan SSCEC

Persentase terlayaninya penerbitan dokumen Health Book Persentase P3K kapal

pengawasan

Persentase pengawasan dokumen Gendec

2.

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Sasaran

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya

pencegahan

dan

penanggulangan penyakit bersumber binatang dengan indikator:


35

a.

Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 80%.

b.

Jumlah kabupaten/kota dengan API <1/1.000 penduduk sebanyak 400 kabupaten/kota.

c.

Jumlah kabupaten/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikro filaria menjadi < 1% sebanyak 75 kabupaten/kota.

d.

Persentase kabupaten/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 68%.

b.

Persentase kabupaten/kota yang eliminasi rabies sebesar 85%.

c.

Persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber

binatang

meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014 d.

Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit bersumber binatang meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014.

e.

Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 100 %.

Dari delapan indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya satu indikator yaitu : Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah : Target 2015 - 2019

Jenis Kegiatan

3.

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase luas wilayah bebas vector pes

75

80

85

90

95

Persentase Luas wilayah bebas vector DBD

75

80

85

90

95

Persentase Luas wilayah bebas vector Malaria

75

80

85

90

95

Persentase Luas wilayah bebas vector diare

60

65

70

75

80

Pengendalian Penyakit Menular Langsung Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung dengan indikator: a.

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95%.

b.

Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta. Dengan target di tahun 2020, eliminasi kusta tercapai di 34 provinsi. | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

36

c.

Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% sebesar 90%.

d.

Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55%.

b.

Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 60%.

c.

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko sebesar 80%.

d.

Persentase kajian pengendalian penyakit menular langsung meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014

e.

Persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit menular langsung meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014

f.

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD

yang melaksanakan kegiatan deteksi

dini penyakit menular langsung 100 %. Dari sembilan indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya satu indikator yaitu : Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah : Target 2015 - 2019

Jenis Kegiatan 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian Tuberculosis

10

20

20

30

30

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan VCT HIV AIDS

20

30

30

40

40

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit Ispa

10

20

20

30

30

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian kusta dan frambusia


37

4.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 50%.

b.

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 50%.

c.

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50%.

d.

Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 50%.

b.

Persentase

kabupaten/kota

yang

melakukan

pemeriksaan

kesehatan

pengemudi di terminal utama sebesar 50%. c.

Persentase kajian pengendalian penyakit tidak menular meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014

d.

Persentase teknologi tepat guna pengendalian

penyakit

tidak menular

meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014 e.

Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular sebesar 100 % Dari delapan indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di

Kantor

Kesehatan

Pelabuhan

hanya

satu

indikator

yaitu

:

Persentase

Pelabuhan/bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah : Target 2015 - 2019

Jenis Kegiatan 2015 Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit jantung dan pembuluh darah Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik

2016

2017

2018

2019

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20


38

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit kanker

10

10

10

10

10

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit kronis dan degeneratif

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan pelayanan penanganan kecelakaan dan tindak kekerasan Persentase wilayah kerja yang melaksanakan program kawasan tanpa rokok 5.

Penyehatan Lingkungan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a.

Jumlah

desa/kelurahan

yang

melaksanakan

STBM

sebanyak

45.000

desa/kelurahan. b.

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%.

c.

Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 58%.

d.

Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 36%.

b.

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 32%.

c.

Jumlah kabupaten/kota

yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

sebanyak 386 desa/kelurahan. d.

Persentase rekomendasi kajian penyehatan lingkungan meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014

e.

Persentase teknologi tepat guna penyehatan lingkungan meningkat 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014

f.

Persentase

penerbitan sertifikat/hasil uji pemeriksaan laboratorium dan

kalibrasi sebesar 100 % dari sampel uji. g.

Persentase pelabuhan/bandara/PLBDN sehat sebesar 100 % Dari sepuluh indikator diatas yang berkaitan langsung dengan kegiatan di

Kantor Kesehatan Pelabuhan hanya tiga indikator yaitu : a. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan. b. Persentase Tempat Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan. | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

39

c. Persentase pelabuhan/bandara/PLBDN sehat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ini adalah : Target 2015 - 2019

Jenis Kegiatan 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

50

50

50

50

50

Persentase TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan

50

55

60

65

70

Persentase TPM yag memenuhi persyaratan kesehatan

50

55

60

65

70

Persentase alat angkut yang memenuhi persyaratan sanitasi

70

75

80

85

90

10

20

20

30

30

Persentase pelabuhan yang menerapkan prinsip kawasan pelabuhan sehat

6.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a.

Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 85%.

b.

Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 69%.

Kegiatan untuk mendukung kedua indicator tersebut adalah : Target 2015 - 2019

Jenis Kegiatan 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai standar

1

1

1

1

1

Jumlah dokumen pelaporan disusun sesuai standar

3

3

3

3

3

Jumlah dokumen kepegawaian disusun sesuai standar

2

2

2

2

2


40

Jumlah laporan keuangan dan BMN yang disusun sesuai ketentuan Jumlah Alat Kesehatan penunjang tupoksi yang diadakan (Unit) Jumlah peralatan pendukung perkantoran yang diadakan (Unit) Jumlah asset tanah dan gedung bangunan yang diadakan (M2)

12

12

12

12

12

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

400

400

400

400

400

B. Pendanaan Kegiatan Pendanaan kegiatan diarahkan untuk pembiayaan operasional kegiatan secara langsung yang bersumber dari rupiah murni (RM) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dialokasikan dari masing-masing pengampu kegiatan (enam kegiatan pokok) yang ada di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pendanaan tersebut berdasarkan pada beberapa hal yang terkait dengan pemenuhan input, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pemantauan serta pelaporan kegiatan dalam mencapai indicator kinerja kegiatan dan merupakan kebutuhan indikatif untuk penyelenggaraan kegiatan. Alokasi dana kegiatan dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan dan diberikan oleh masing-masing pengampu kegiatan di pusat. Berikut ini kami sampaikan kebutuhan indikatif untuk penyelenggaraan kegiatan Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015-2019 berdasarkan jenis kegiatan utama pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagai berikut : Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan Prioritas (dalam ribuan rupiah) No

Program/ Kegiatan Prioritas 2015

2016

2017

2018

2019

1

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

1.734.999

1.908.499

2.099.349

2.309.284

2.540.212

2

Pengendalian Penyakit Bersum ber Binatang (P2B2)

325.950

358.545

394.400

433.839

477.223

3

Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)

85.460

94.006

103.407

113.747

125.122

510.200

561.220

617.342

679.076

746.984

4

Pengendalian Penyakit Menular (PPTM)

Tidak


41

5

Penyehatan Lingkungan (PL)

6

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PL Jumlah

392.242

6.572.946

9.621.797

431.466

474.613

522.074

574.282

7.230.241

7.953.265

8.748.591

9.623.450

10.583.977

11.642.374

12.806.612

14.087.273


42

BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Pemantauan dilakukan langsung oleh kepala seksi terkait/ sub bagian tata usaha selaku atasan langsung petugas pengelola kegiatan seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Instrumen pemantauan : 1. Laporan bulanan wilayah kerja dan Sistem pelaporan secara elektronik (Simplek) KKP Mataram 2. Monitoring ke wilayah kerja oleh petugas induk sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki atau oleh pejabat penilai. 3. Pelaksanaan Sasaran kinerja pegawai (SKP) 4. Kepatuhan pada SOP, ISO dan SPIP

B. Penilaian Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram selama 5 tahun ke depan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi pengelolaan program dan kegiatan. Penilaian kinerja program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan kegiatan di dalamnya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran.

Untuk memudahkan dalam penilaian, masing-masing

kegiatan diberikan definisi operasional serta cara penilaian progres pencapaian kegiatan sebagai berikut : | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

43

No

Jenis Kegiatan

Definisi Operasional

I

Surveilans dan Karantina Kesehatan

1

Surveilans faktor risiko penyakit Jumlah wilayah kerja yang melakukan surveilans pada alat angkut faktor risiko penyakit pada alat angkut

2

Pertemuan jejaring surveilans Jumlah pertemuan jejaring surveilans epidemiologi epidemiologi yang dilaksanakan

3

Pelayanan kesehatan Haji

4

Kesiapsiagaan faktor risiko Persentase kesiapsiagaan faktor risiko kesehatan kesehatan pada arus mudik dan pada arus mudik dan even-even khusus even-even khusus

5

Rapid health assessment Persentase rapid health assessment kejadian kejadian bencana dan KLB bencana dan KLB yang dilaksanakan

6

Surveilans faktor risiko penyakit Persentase pelaksanaan surveilans faktor risiko menular pada pelayanan balai penyakit menular pada pelayanan balai pengobatan pengobatan

7

Penerbitan dokumen ICV

8

Penerbitan surat izin angkut Jumlah surat izin angkut orang sakit yang diberikan orang sakit kepada perorangan/ pendamping setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan

9

Penerbitan surat izin angkut Jumlah surat izin angkut jenazah yang diberikan jenazah kepada keluarga/ pendamping setelah dilakukan pemeriksaan doku men kematian dan pemetian jenazah.

10

Penerbitan surat keterangan Jumlah surat keterangan layak terbang yang layak terbang diberikan kepada perorangan/ pendamping setelah dilakukan peme riksaan kesehatan

11

Penerbitan surat keterangan Jumlah surat keterangan sehat yang diberikan sehat kepada perorangan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.

12

Pengawasan kesehatan pada Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra kondisi matra untuk menjamin kesehatan masyarakat yang terpapar kondisi matra tetap dalam kondisi prima

13

Penerbitan dokumen SSCEC

Jumlah dokumen SSCEC yang diberikan kepada alat angkut yang telah memenuhi syarat sanitasi kapal (bebas tindakan penyehatan kapal) setelah di lakukan pemeriksaan menggunakan formulir pemeriksaan

14

Penerbitan dokumen SSCC

Jumlah dokumen SSCC yang diberikan kepada alat angkut yang telah memenuhi syarat sanitasi kapal setelah di lakukan tindakan penyehatan

Persentase Calon Jemaah Haji yang dilakukan pemeriksaan

Jumlah dokumen ICV yang diberikan kepada perorangan setelah diberikan vaksinasi sesuai dengan persyaratan kesehatan


44

15

Penerbitan dokumen COP

Jumlah dokumen COP yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri/ daerah terjangkit

16

Penerbitan dokumen PHQC

Jumlah dokumen PHQC yang diberikan kepada kapal yang akan berangkat ke pelabuhan lain.

17

Penerbitan Book

18

Penerbitan sertifikat P3K kapal

Jumlah sertifikat P3K kapal yang diberikan kepada kapal yang memiliki kelengkapan P3K sesuai persyaratan kesehatan.

19

Penerbitan dokumen Gendec

Jumlah dokumen Gendec yang diperiksa dari pesawat udara yang datang dari luar negeri/ daerah terjangkit

II

P2P Tular Vektor dan Zoonotik

1

Persentase vector pes

wilayah

bebas Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Pes di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.

2

Persentase vector DBD

wilayah

bebas Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.

3

Persentase wilayah vector Malaria

bebas Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Malaria di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.

4

Persentase vector diare

bebas Persentase luas wilayah yang dilakukan pengendalian vector Diare di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.

III

P2P Menular Langsung

1

Pengendalian Tuberculosis

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian Tuberculosis, sosialisasi dan peningkatan kompetensi petugas.

2

Pelayanan VCT HIV AIDS

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan VCT HIV AIDS dan sosialisasi HIV AIDS

3

Pengendalian dan deteksi dini Persentase wilayah kerja yang melaksanakan penyakit Ispa kegiatan pengendalian dan deteksi dini penyakit Ispa, pneumonia dan Pandemi Influenza, penguatan jejaring, koordinasi, sosialisasi dan sebagainya.

4

Pengendalian diare dan infeksi Persentase wilayah kerja yang melaksanakan saluran pencernaan kegiatan pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan

5

Pengendalian frambusia

dokumen

wilayah

kusta

Health Jumlah dokumen Buku Kesehatan yang diberikan kepada kapal yang berlayar di Pelabuhan Indonesia.

dan Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan pengendalian kusta dan frambusia


45

IV

P2P Tidak Menular

1

Skrining penyakit jantung dan Persentase wilayah kerja yang melaksanakan pembuluh darah kegiatan skrining penyakit jantung dan pembuluh darah

2

Skrining penyakit diabetes Persentase wilayah kerja yang melaksanakan mellitus dan penyakit metabolik kegiatan skrining penyakit diabetes mellitus dan penyakit metabolik

3

Skrining penyakit kanker

4

Skrining penyakit kronis dan Persentase wilayah kerja yang melaksanakan degeneratif kegiatan skrining penyakit kronis dan degeneratif

5

Pelayanan penanganan kecela- Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kaan dan tindak kekerasan pelayanan penanganan kecelakaan dan tindak kekerasan

6

Pembentukan kawasan tanpa Persentase wilayah kerja yang melaksanakan rokok program kawasan tanpa rokok

V

Penyehatan Lingkungan

1

Pemeriksaan TTU

Persentase Tempat-Tempat Umum persyaratan kesehatan setelah di pemeriksaan sanitasi

2

Penerbitan sertifikat air minum

Persentase sertifikat air minum yang di berikan kepada pengelola air minum sesuai persyaratan kesehatan setelah di lakukan pemeriksaan

3

Penerbitan sertifikat laik sehat Persentase sertifikat laik sehat Tempat Pengolahan TPM Makanan yang di berikan kepada pengelola TPM setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan peme riksaan penjamah makanan

4

Pembentukan Pelabuhan Sehat Persentase pelabuhan yang menerapkan prinsip kawasan pelabuhan sehat

VI

Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas tehnis lainnya pada Program P2PL

1

Penyusunan dokumen perenca Jumlah dokumen perencanaan (e-renggar, RKAKL, naan RAK, RPK, RPD) disusun sesuai standar

2

Penyusunan dokumen pelapo Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, eran monev, Profil) disusun sesuai standar.

3

Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan dan BMN disusun sesuai dan BMN ketentuan.

4

Penyusunan dokumen kepega Jumlah dokumen kepegawaian (Kenaikan gaji, waian berkala, mutasi, absensi) disusun sesuai standar.

5

Pengadaan alat kesehatan

Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit kanker

sesuai lakukan

Jumlah Alat Kesehatan penunjang tupoksi yang diadakan sesuai Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Unit)


46

6

Pengadaan peralatan pendu- Jumlah peralatan pendukung perkantoran yang kung perkantoran diadakan sesuai Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Unit)

7

Pengadan tanah dan gedung Jumlah asset tanah dan gedung bangunan yang bangunan diadakan sesuai ketentuan yang berlaku (M2) Penilaian/ pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian kinerja, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Penghitungan menggunakan rumus sebagai berikut :

=

100

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran. C. Pelaporan Pelaporan adalah jenis naskah dinas yang disampaikan sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pelaporan kinerja bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang bersifat masa lampau, tetapi juga harus mengandung dimensi masa depan, mengkomunikasikan apa yang telah selesai dilakukan dan seberapa baik dari pekerjaan tersebut dilaksanakan. Metode pelaksanaan pelaporan kinerja pada Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram adalah menggunakan instrument : 1. Laporan Kinerja Satuan Kerja 2. Laporan Tahunan 3. E-Monev DJA Kemenkeu dan E-Monev Bappenas


47

4. Laporan Bulanan Simkespel dan instrumen lainnya sesuai kebutuhan atau atas permintaan pengampu kegiatan di pusat.


48

BAB VI PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram tahun 2015 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dalam kurun waktu lima tahun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Semoga upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sampai dengan tahun 2019 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2015-2019 ini akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode 5 tahun (2019) sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram ini melibatkan seluruh pemegang program terkait, untuk itu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini diucapkan terima kasih. Kami menyadari bahwa Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram ini, tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, jika tidak dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram. Semoga kerja keras kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama ini, mendapatkan hasil yang maksimal seperti harapan kita bersama. Demikian Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram, disusun sebagai bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan. Kami menyadari didalam penyusunan rencana aksi kegiatan ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan umpan balik serta tindak lanjut demi peningkatan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dimasa yang akan datang. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram

dr. I Wayan Diantika NIP 196404141990101001 | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019

49

LAMPIRAN 1 : MATRIK RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

No

Program/Kegiatan Prioritas Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

No

Program/Kegiatan Prioritas

1 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Sasaran Menurunnya penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

Sasaran Terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di pelabuhan

Indikator Persentase Pelabuhan/ Bandara/ PLBD yang melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%

Indikator Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

Target Rencana 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018

60

70

80

90

Target Rencana 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018

2019

2015

Alokasi (Juta rupiah) Rencana 2015 - 2019 2016 2017 2018

100

9.621

10.583

2019

2015


11.641

12.806

2019

14.086

2019

Total Alokasi 2015-2019

58.737


65

70

75

80

90

1.053

1.158

1.274

1.402

1.542

6.429

80

85

90

95

100

682

750

825

908

999

4.164

100

100

100

100

100

325

358

393

433

476

1.984

100

100

100

100

100

86

95

104

114

126

525

30

40

60

80

100

510

561

617

679

747

3.114

30

35

40

45

50

15

17

18

20

22

92

50

52

54

56

58

39

43

47

52

57

238

No

Program/Kegiatan Prioritas

Sasaran

Indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Persentase pelabuhan/ bandara/ PLBD sehat Persentase satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian Sakip dengan hasil minimal AA Persentase satker pusat dan daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya untuk memenuhi standar

Target Rencana 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018

2019

2015


2019


8

14

20

26

32

18

20

22

24

26

110

100

100

100

100

100

320

352

387

426

469

1.954

35

40

55

70

85

6.254

6.879

7.567

8.324

9.156

38.181

50

55

60

64

69

319

351

386

425

467

1.948

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram,

dr. I Wayan Diantika NIP.1964041419901011001

RENCANA AKSI KEGIATAN

Recommend Documents