RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENKES TAHUN 2015 - 2019
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENKES Kesehatan
Gedung Prof Dr. Sujudi Lantai 8 – 9 Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Nya, Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes Tahun 2015 – 2019 telah selesai disusun secara tepat waktu. RAK ini merupakan Turunan dari Dokumen Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kemenkes yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 yang menjadi dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Kepegawaian 2015 – 2019. RAK Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes berisi upaya – upaya dan strategi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, indikator, target, identifikasi kendala dan masalah yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan kebutuhan anggaran indikatif dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian selama periode 2015 – 2019. Semoga dengan tersusunnya RAK Biro Kepegawaian ini dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan kesehatan. Semoga penyusunan RAK Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes Tahun 2015 – 2019 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.
Jakarta, 02 Januari 2015 Kepala Biro Kepegawaian,
dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 196010131989121001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. 2 DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… 3 BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………… 4 A. Latar Belakang …………………………………………………….. 4 B. Kondisi Umum ……………………………………………………..
5
C. Dasar Hukum ……………………………………………………… 6 D. Maksud dan Tujuan ……………………………………………….
7
E. Organisasi dan Struktur Organisasi …………………………….
8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ………………..
10
A. Visi dan Misi ……………………………………………………….
10
B. Tujuan ………………………………………………………………
11
C. Sasaran Strategis …………………………………………………
12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ……………………………….
13
A. Arah Kebijakan …………………………………………………….
13
B. Strategi ……………………………………………………………..
13
BAB IV RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN …………….
15
A. Rencana Kinerja …………………………………………………..
15
B. Kerangka Pendanaan …………………………………………….
16
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN ………………….
17
A. Pemantauan ……………………………………………………….
17
B. Penilaian …………………………………………………………… 17 C. Pelaporan ………………………………………………………….. 18 BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………… 19 REFERENSI …………………………………………………………………….. 20 LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang – UndangNomor 25 Tahun 2004 terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga.
Perencanaan
Rencana
Pembangunan
Pembangunan
Jangka
Pembangunan Jangka
Nasional
Panjang
Menengah
menghasilkan
(RPJP),
(RPJM),
dan
Rencana rencana
pembangunan tahunan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan,
Kementerian
Kesehatan
telah
menyusun
Rencana
Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. RENSTRA
Kementerian
Kesehatan
telah
ditetapkan
melalui
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang
Rencana
Strategis
Kementerian
Kesehatan
Tahun
2015 – 2019. RENSTRA Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. RENSTRA Kementerian Kesehatan berisi upaya – upaya
pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam
bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.
4
Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada Unit Organisasi setingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada Unit Organisasi setingkat Eselon II. Biro Kepegawaian merupakan Unit Organisasi setingkat Eselon II di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tersusunnya RAK Biro Kepegawaian Tahun 2015 – 2019, diharapkan
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
administrasi
kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Kepegawaian dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. B. Kondisi Umum Dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis di Kementerian Kesehatan, program kesehatan terbagi menjadi dua yaitu program generik dan program teknis. Salah satu program generik untuk mendukung program teknis/prioritas adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Rencana Aksi Kegiatan
untuk
mendukung
pelaksanaan
Program
Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung secara
5
bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian selama lima tahun yaitu 2015 – 2019. Sesuai
Renstra
Kementerian
Kesehatan,
Biro
Kepegawaian
mendukung program generik yaitu program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian. C. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Presiden
Nomor
2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; 8. Peraturan tentang
Menteri
Kriteria
Sangat Terpencil,
Kesehatan
Nomor
Fasilitas Pelayanan
6
Tahun
Kesehatan
2013
Terpencil,
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Tidak Diminati; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6
11. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025; 12. Keputusan
Menteri
Kesehatan
HK.02.02/MENKES/52/2015
RI
tentang
Rencana
Nomor Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Aksi Kegiatan Biro Kepegawaian dimaksudkan sebagai salah
satu
dokumen
acuan
dalam
perencanaan
dan
penyelenggaraan program dan kegiatan Biro Kepegawaian yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 -2019. 2. Tujuan Secara Umum, Rencana Aksi Kegiatan Biro Kepegawaian tahun 2015 – 2019 disusun adalah dengan tujuan : a. Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan
SDM
aparatur
kesehatan; b. Terwujudnya sistem rekrutmen dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan; c. Terwujudnya penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu; d. Meningkatnya produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian; e. Meningkatnya jumlah pegawai yang menerima reward; f. Menurunnya jumlah pegawai yang menerima punishment. Secara khusus, Rencana Aksi Kegiatan Biro Kepegawaian tahun 2015 – 2019 adalah salah satu dokumen acuan dalam perencanaan
dan
penyelenggaraan
bagi
masing-masing
penanggung jawab kegiatan di lingkungan Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk 7
mendukung
pelaksanaan
kegiatan
sesuai
dengan
Stuktur
Organisasi dan Tata Kerja pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan indikator kinerja dalam kurun waktu 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 sehingga target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai. E. Organisasi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Biro Kepegawian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan
kepegawaian
di
lingkungan
Kementerian
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan mutasi
dan
penilaian
kinerja
pegawai,
pelaksanaan
urusan
pengembangan pegawai, penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Biro Kepegawaian terdiri dari atas : 1. Bagian Pengadaan Pegawai: a. Subbagian Penyusunan Formasi; b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan c. Subbagian
Pengangkatan
Pegawai
dengan
Penugasan
Khusus. 2. Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai: a. Subbagian Kenaikan Pangkat; b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan c. Subbagian
Penilaian
Kinerja
dan
Dukungan
Informasi
Kepegawaian.
8
3. Bagian Pengembangan Pegawai: a. Subbagian Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; b. Subbagian Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pengembangan Karir. 4. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai: a. Subbagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakkan Disiplin Pegawai; b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha 5. Kelompok Jabatan Fungsional Gambar Struktur Organisasi BI RO KEPEGAWAIAN
BAGIAN PENGADAAN PEGAWAI
BAGIAN MUTASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BAGIAN DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUBBAGIAN PENYUSUNAN FORMASI PRGAWAI
SUBBAGIAN KENAIKAN PANGKAT
SUBBAGIAN PERANCANGAN PENGEMBANGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI
SUBBAGIAN PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI
SUBBAGIAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SUBBAGIAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUBBAGIAN PENGANGKATAN PEGAWAI DENGAN PENUGASAN KHUSUS
SUBBAGIAN PENILAIAN KINERJA DAN DUKUNGAN INFORMASI
SUBBAGIAN PENGEMBANGAN KARIR
SUBBAGIAN TATA USAHA
Kelompok Jabatan Fungsional
9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. VISI dan MISI Biro Kepegawaian dalam Rencana Aksi Kegiatan 2015 – 2019 mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya
Indonesia
yang
Berdaulat,
Mandiri
dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan dilakukan upaya melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu : 1. Terwujudnya
keamanan
nasional
yang
mampu
menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber
daya
maritim
dan
mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
10
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum
yang
bebas
korupsi,
bermartabat
dan
terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama agenda ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. B. Tujuan Secara umum tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015 – 2019, yaitu: meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Sedangkan secara khusus tujuan Biro Kepegawaian pada tahun 2015 – 2019, yaitu terselenggaranya peningkatan : 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur; 2. Terwujudnya sistem rekrutmen dan pengelolaan administrasi kepegawaian yang transparan; 3. Terwujudnya penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu;
11
4. Meningkatnya produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian; 5. Meningkatnya jumlah pegawai yang menerima reward; 6. Menurunnya jumlah pegawai yang menerima punishment. C. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Rencana Aksi Kegiatan Biro Kepegawaian pada tahun 2015 – 2019 mengacu pada Sasaran Strategis 11 (sebelas) Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu : “Meningkatnya
kompetensi
dan
kinerja
aparatur
Kementerian
Kesehatan”, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: 1. Meningkatnya
persentase
pejabat
struktural
di
lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%. 2. Meningkatnya
persentase
pegawai
Kementerian
Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan, Biro Kepegawaian mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kebutuhan, formasi dan pemenuhan pegawai melalui seleksi dan recruitmen CPNS, PTT dan Penugasan Khusus 2. Perencanaan,
pengembangan,
pembinaan
dan
pelaksanaan
administrasi kepegawaian 3. Pelaksanaan koordinasi perancangan, penyusunan dan review peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian 4. Penyempurnaan standar, norma, dan prosedur sesuai dengan SOP-AP dalam urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis beban kerja, pola pengembangan karir, penilaian jabatan, dan analisis jabatan fungsional kesehatan 5. Pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan sistem informasi layanan kepegawaian terpadu (SILK), Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian
(SIMKA)
dan
Sistem
Informasi
Kepegawaian PTT (SIMPEG) 6. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui bimbingan teknis, pengembangan media informasi dan urusan mutasi kepegawaian Pelaksanaan dan pengawasan reward dan punishment. B. STRATEGI Strategi yang ditetapkan Biro Kepegawaian dalam rangka mencapai sasaran kinerja adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian berbasis web yang dapat dilakukan secara on line dengan mengunakan database pegawai yang terintegrasi dengan SIMKA/SIMPEG/SILK
13
2. Meningktakan ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan strategis lainnya terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui pemenuhan kebutuhan di pelayanan kesehatan dan jaringannya, rumah sakit serta daerah bermasalah kesehatan. 3. Menjaga konsistensi mutu dan kualitas layanan dalam proses pengelolaan administrasi kepegawaian dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2008 atas penyelesaian produk administrasi kepegawaian.
14
BAB IV RENCANA KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Rencana Kinerja Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019, Biro Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu : ”Pembinaan Administrasi Kepegawaian”. Sasaran hasil dari program kegiatan tersebut
adalah
”Meningkatnya
pelayanan
administrasi
kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan”. Dalam rangka mencapai sasaran indikator kinerja tersebut, maka telah ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai alat pengukuran kinerja pada Satker Biro Kepegawaian yaitu : 1. Presentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan sebesar 90% ; 2. Persentase
pejabat
struktural
di
lingkugan
Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%; 3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%; Pencapaian
tujuan
dan
sasaran
program
dan
kegiatan
Biro Kepegawaian didasarkan pada tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, dengan kegiatankegiatan pokok sebagai berikut: 1. Perumusan
rencana
kebutuhan
dan
evaluasi
penempatan
pegawai 2. Seleksi dan Pengangkatan CPNS 3. Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus 15
4. Penyelesaian Kenaikan Pangkat 5. Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai 6. Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian 7. Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Pelaksanaan Ujian Dinas dan Pengisian Jabatan Struktural 8. Pengembangan Administrasi Jabatan Fungsional 9. Pengelolaan pengembangan karir pegawai 10. Penyusunan
Petunjuk
Pelaksanaan
Kepegawaian
dan
Penyelesaian Masalah Kepegawaian 11. Pemberian Penghargaan dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai 12. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Sesuai
amanat
reformasi
perencanaan
dan
penganggaran,
disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program menghasilkan outcome. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian outcome program. B. Kerangka Pendanaan Pembiayaan Rencana Kerja Biro Kepegawaian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui DIPA Petikan, dimana Sumber pendanaanya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Rincian pendanaan dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.
16
BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
A. PEMANTAUAN Pemantauan
dimaksudkan
untuk
melakukan
sinkronisasi
dari
keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
dengan
perbaikan
segera
agar
dapat
dicegah
kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan demikian, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi
jangkauan
pelayanan,
kualitas
pengolaan,
permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan. B. PENILAIAN Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, atau dikembangkan (akselerasi). Untuk itu, penilaian
diarahkan
guna
mengkaji
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaan program. Untuk itu perlu adanya Defenisi Operasional untuk setiap indikator kegiatan sebagai acuan dalam penilain tersebut. Defenisi Operasional tiap indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
17
No
Indikator
Definisi Operasional
1.
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
2.
Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Pemenuhan SDM Aparatur kesehatan dilingkungan Kementerian Kesehatan melalui pelaksanaan pengangkatan CPNS dan PTT/P3K Jumlah Pejabat Struktural dilingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi sesuai standar kompetensi jabatan
3.
Jumlah CPNS dan PNS dilingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik
Satuan Ukur % (Persen)
% (Persen)
% (Persen)
C. PELAPORAN Pelaporan pertanggungjawaban keuangan (APBN)
dibuat
oleh
satuan kerja sebagai bentuk dari Akuntabilitas yang dibuat oleh satuan kerja sesuai Undang Undang No. 17 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berkaitan.
Selain itu
laporan pertanggungjawaban keuangan, juga diwajibkan membuat Laporan Kinerja (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI No. 53 tahun 2014) yang
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap satuan kerja atas penggunaan anggaran.
18
BAB VI PENUTUP Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015 - 2019 berisi tentang sasaran, strategi pencapaian output dan kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan khususnya dalam mencapai program dan kegiatan dalam 5(lima) tahun ke depan. Di samping itu dengan ditetapkanya indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya
sekaligus
memudahkan
untuk
mengadakan
evaluasi
keberhasilan dan kegagalan. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dapat
antara
menjadikan
instansi terkait. kendala
Dengan
demikian
ataupun hambatan
dapat
hal-hal
yang
disesuaikan
dengan baik.
19
REFERENSI 1.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025
2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019
3.
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019
4.
Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal tahun 2015 – 2019
5.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
20
Lampiran I
MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO KEPEGAWAIAN 2015 – 2019 Target No
Kegiatan
Sasaran
1 1.
2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3 Meningkatnya pelayanan adminstrasi kepegawaian
Indikator
1.
3.
Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
2015
2016
2017
2018
2019
5 Realisasi pengangkatan CPNS dan PTT/P3K terhadap jumlah formasi CPNS dan PTT/P3K per tahun Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan terhadap seluruh pejabat struktural
6 90%
7 90%
8 90%
9 90%
10 90%
60%
70%
80%
85%
90%
Jumlah CPNS dan PNS yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik terhadap seluruh CPNS dan PNS
80%
85%
88%
91%
94%
Unit Organisasi Pelaksana 11
BIro KepegawaIan
2.
4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
Cara Perhitungan
Lampiran II
MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN BIRO KEPEGAWAIAN 2015 – 2019 Alokasi (Rp. Milyar) No
2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Sasaran 3 Meningkatny a pelayanan adminstrasi kepegawaian
Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
Total Alokasi 2015 – 2019 (Rp. Milyar)
Cara Perhitungan
Unit Organisasi Pelaksana
4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan
5 Realisasi pengangkatan CPNS dan PTT/P3K terhadap jumlah formasi CPNS dan PTT/P3K per tahun
6 74,7
7 78,4
8 82,2
9 85,9
10 85,9
11 407,1
12
2.
Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan
Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan terhadap seluruh pejabat struktural
3,9
3,9
4,0
4,2
4,2
20,2
3.
Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik
Jumlah CPNS dan PNS yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik terhadap seluruh CPNS dan PNS
21,5
22,7
23,8
24,9
24,9
117,8
BIro KepegawaIan
1 1.
Kegiatan
100,0
105,0
110,0
115,0
115,0
545,0
1.
Jumlah
