RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
BIRO UMUM 2015 - 2019
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ....................................................................
1
B. Kondisi Umum .....................................................................
2
C. Dasar Hukum ......................................................................
3
D. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Program & Kegiatan ....
4
E. Organisasi dan Struktur Organisasi ....................................
5
F. Hubungan Kerja ..................................................................
6
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB III
A. Perkembangan dan Program Prioritas ...............................
8
B. Tujuan ................................................................................
11
C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ....
12
D. Kebutuhan Dana Indikatif ...................................................
15
KEGIATAN POKOK, DEFINISI DAN BATASAN INDIKATOR KINERJA,
PENILAIAN
PERMASALAHAN
KEGIATAN
PELAKSANAAN
SERTA
POTENSI
KEGIATAN
BIRO
UMUM 2015-2019 A. Kegiatan Pokok ................................................................... B. Definisi
BAB IV
Operasional
dan
Batasan
Indikator
16
Kinerja
Kegiatan (IKK)/Capaian .......................................................
17
C. Penilaian Kegiatan ...............................................................
21
D. Potensi Permasalahan ........................................................
24
PENUTUP
27
LAMPIRAN
iii
PENANGGUNGJAWAB dr. Embry Netty, M.Kes
PENGARAH dr. Dyah Armi Riana, MARS (Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol); Lilis Setyowati, SE (Kepala Bagian Kerasipan dan Administrasi); Azis Sudarmo, BE, M.Si (Kepala Bagian Rumah Tangga); Sumarjaya, SKM, MM (Kepala Bagian Gaji dan Tata Usaha)
KONTRIBUTOR Dwi Meilani, SKM; dr. Edi Hardjati, M.Si (HAN); Bambang Purwanto, SKM, MKM; Susi Haryanti, S.Sos. M.AP; Rosa Jaya, SKM, MKM; Eva Erlita, SS, MKM; Suhartono, S.Sos, M.AP; Muhamad Edwin Arafat, S.Kom; Agus Ruchiyatna, SE, MARS; Maskuri, SE; Erna Ningsih, SKM, MKM; Anggriany Aprilia Sampe, ST; Rahmat Kurniadi, S.Sos, M.Kes (Biro Perencanaan dan Anggaran); Suyadi, SE, MM (DJA Kemenkeu); Dimas Adityo Kusumo, SE (DJA Kemenkeu); Arief Yusriyanto (DJA Kemenkeu); Ika Susilowati (Balitbangkes); Putut Supawoto (Badan PPSDM Kesehatan); Nursyifa F (Ditjen Kesmas); Rudi S (Inspektorat Jenderal); Eko Sanova (Inspektorat Jenderal); Sukrisno (Biro Perencanaan dan Anggaran); Djembar Wibowo (Biro Perencanaan dan Anggaran); Eri Gunawan (Biro Kepegawaian); Hendrastuti P (Biro Keuangan dan BMN); Intan Zaleha M; Heri Sugianto; Maulana Pratamakusumah; M. Chairil Anwar; Tri Novianty; Fitriarni; Deri Hartanto; Gunawan; Suhendra; Ganis Kusuma Wardani; Yetrinaldi Umar; Kenang Supriadi; Sukamto; Ilmi Nurfikri; Ririn Eka W; Cita Dewi Virgianti; Sulaiha; Arief Surry; Anggrahini SN; Iman S; Dian Novita Lestari; Dewi Ayu Maruti; Rahmadani; Slamet Subandi; Suharna; Ike Maya S; Sareviandi Eka Hasta; Teguh Himawan; Ferdhy Firdausy; Burhanudin
Penyusun : Andri Moch. Ardianto Resty Sapitri Liyan Sari Puspa Indah Ramadhani
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 terdiri atas perencanaan pembangunan
yang
Kementerian/Lembaga.
disusun Perencanaan
secara
terpadu
Pembangunan
oleh Nasional
menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan.
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan,
Kementerian
Strategis (Renstra)
Kesehatan
telah
menyusun
Kementerian Kesehatan Tahun
Rencana 2015-2019
berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan telah ditetapkan melalui
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan berisi upayaupaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan,
indikator,
target,
sampai
dengan
kerangka
pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, maka dalam
1
pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada Unit Organisasi setingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada Unit Organisasi setingkat Eselon II.
Tugas dan Fungsi Biro Umum di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal yang menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Kesehatan
adalah
melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Dengan tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum Tahun 20152019, diharapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab Biro Umum Sekretariat Jenderal, dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
B. Kondisi Umum Dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis di Kementerian Kesehatan, program kesehatan terbagi menjadi dua yaitu program generik dan program teknis. Salah satu program generik untuk mendukung program teknis/prioritas adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Rencana Aksi Kegiatan
untuk
mendukung
pelaksanaan
Program
Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung secara
2
bertahap oleh seluruh komponen dalam suatu organisasi di tingkat kementerian selama lima tahun yaitu 2015-2019.
Sesuai Renstra Kementerian Kesehatan, Biro Umum mendukung program
generik
yaitu
program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan dan Gaji.
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang
Nomor
36
Tahun
2014
tentang
Tenaga
Kesehatan; 6. Peraturan Presiden
Nomor
2 Tahun 2015 tentang RPJMN
2015-2019; 7. Peraturan
Menteri
tentang
Kriteria
Sangat
Terpencil,
Kesehatan
Nomor
Fasilitas Pelayanan dan
6
Tahun
Kesehatan
2013
Terpencil,
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Tidak Diminati; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
3
10. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 11. Keputusan
Menteri
HK.02.02/MENKES/52/2015
Kesehatan tentang
RI
Nomor
Rencana
Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
D. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Program & Kegiatan Secara umum, penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum tahun 2015-2019 bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian
Kesehatan
pada
Program
Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di kegiatan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, gaji dan tata usaha dalam rangka meningkatkan lima hal yaitu : 1. Kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan 2. Kualitas pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan 4. Pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu 5. Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu 6. Layanan pengelolaan ketatausahaan Biro Umum
Secara khusus, Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum tahun 2015-2019 adalah sebagai pedoman bagi masing-masing penanggung jawab kegiatan di lingkungan Biro Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru pada
4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan indikator kinerja dalam kurun waktu 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 sehingga target indikator kinerja kegiatan dapat tercapai.
E. Organisasi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya Biro Umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, pelaksanaan urusan
kerumahtanggaan,
pelaksanaan
urusan
arsip
dan
dokumentasi, pelaksanaan urusan gaji, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Biro Umum terdiri dari atas : 1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol: a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal; dan c. Subbagian Protokol. 2. Bagian Kearsipan dan Administrasi: a. Subbagian Kearsipan; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas 3. Bagian Rumah Tangga: a. Subbagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; b. Subbagian Pemeliharaan; dan c. Subbagian Pengamanan
5
4. Bagian Gaji dan Tata Usaha: a. Subbagian Verifikasi Gaji; b. Subbagian Penatausahaan Gaji; dan c. Subbagian Tata Usaha 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Gambar Struktur Organisasi
BIRO UMUM
BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL
BAGIAN KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI
BAGIAN RUMAH TANGGA
BAGIAN GAJI DAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI DAN STAF AHLI MENTERI
SUBBAGIAN KEARSIPAN
SUBBAGIAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
SUBBAGIAN VERIFIKASI GAJI
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL
SUBBAGIAN PERSURATAN
SUBBAGIAN PEMELIHARAAN
SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN GAJI
SUBBAGIAN PROTOKOL
SUBBAGIAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN PENGAMANAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
Kelompok Jabatan Fungsional
F. Hubungan Kerja Dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum, mempunyai hubungan kerja internal dengan unit-unit di lingkungan Kementerian maupun hubungan kerja eksternal 6
dengan instansi lainnya di luar Kementerian, tokoh masyarakat, LSM secara lintas program maupun lintas sektor. Hubungan kerja tersebut dalam rangka mencapai output kegiatan dan sasaran indikator kinerja kegiatan.
Hubungan kerja internal, dilakukan dengan unit-unit eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan hubungan kerja eksternal, dilakukan dengan instansi lain baik secara lintas program maupun
lintas
sektor
seperti
Kementerian
PPN/Bappenas,
Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Kanwil
Provinsi
DKI
Jakarta
XI,
Kantor
Pelayanan
Pembendaharaan Negara/KPPN, Kantor Pelayanan Pajak, dan lainlain), Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian
Ketenagakerjaan,
Kementerian
Luar
Negeri,
Kementerian Sekretariat Negara, Arsip Nasional RepubIik Indonesia (ANRI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, Bank Penyalur, Kedutaan Besar Negara Sahabat, dan lain-lain.
Hubungan kerja tersebut merupakan suatu tatanan yang harus dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam mencapai indikator kinerja.
7
BAB II TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Perkembangan dan Program Prioritas Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak terdapat visi dan misi seperti pada Renstra sebelumnya, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” melalui 7 misi pembangunan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang diwujudkan pada Kabinet Kerja. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama agenda ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Program Pembangunan
kesehatan
pada
periode
2015-2019
adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat
kesehatan
dan
status
gizi
masyarakat
melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial
dan
pemerataan
pelayanan
kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
8
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.
Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya
kesehatan
secara
berhasil
guna
dan
berdaya
guna.
Pelaksanaan upaya kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang merata
dan
terjangkau
oleh
masyarakat
akan
memerlukan
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas.
Guna memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak tahun 1992. Selain tenaga kesehatan PTT, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah melalui penugasan khusus tenaga kesehatan Diploma III dan Residen di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). Akan tetapi sampai saat ini untuk daerah tertentu terutama di DTPK/DBK masih banyak yang belum terpenuhi tenaga kesehatannya serta capaian program pelayanan kesehatannya masih rendah. Untuk itu pemerintah membuat program baru yaitu melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individual dalam rangka mendukung program Nusantara Sehat.
Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya
9
mewujudkan fokus kebijakan tersebut. Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh Pemerintah guna
menciptakan
masyarakat
sehat
yang
mandiri
dan
berkeadilan. Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif atau pencegahan penyakit secara luas termasuk melalui pendidikan kesehatan, konseling serta screening (penapisan).
Program Nusantara Sehat bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan
primer melalui
peningkatan
jumlah,
sebaran,
komposisi dan mutu tenaga kesehatan dengan berbasis pada tim (team based) dan melibatkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Program ini merupakan program lintas Kemenkes yang fokus tidak hanya pada kegiatan kuratif tetapi juga promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat daerah
yang
(public health)
dari
paling membutuhkan sesuai dengan Nawa Cita
Presiden ke-3, “membangun dari pinggiran”. Prioritas ini didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka gizi buruk, serta angka harapan hidup yang sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Penguatan yankes primer mencakup tiga hal : Fisik (pembenahan infrastruktur), Sarana (pembenahan fasilitas), dan Sumber Daya Manusia (penguatan tenaga kesehatan selain dokter).
Sesuai tugas dan fungsinya, Biro Umum mendukung pembangunan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan (Yankes) Primer dari segi SDM Kesehatan (penguatan tenaga kesehatan selain dokter) dan menjadi salah satu unit organisasi Kemenkes dalam program Nusantara Sehat.
10
Dalam
mendukung
pendayagunaan
dan
penyebaran
tenaga
kesehatan secara merata di seluruh Indonesia, Biro umum berperan dalam pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau insentif kesehatan baik PTT, penugasan
khusus tenaga
tenaga
kesehatan di
DTPK/DBK, penugasan khusus Residen Senior, dan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individual dalam rangka mendukung program Nusantara Sehat.
B. Tujuan Secara umum tujuan Kementerian Kesehatan yang akan dicapai pada tahun
2015-2019,
yaitu:
1)
meningkatnya
status
kesehatan
masyarakat dan 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Sedangkan secara khusus tujuan Biro Umum pada tahun 2015-2019, yaitu terselenggaranya peningkatan : 1. Kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan; 2. Kualitas pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan; 3. Pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan; 4. Pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu; 5. Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu; 6. Pengelolaan layanan ketatausahaan Biro Umum
11
C. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sasaran hasil program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan, adapun indikator tercapainya sasaran hasil adalah: 1. Jumlah Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15 kebijakan; 2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98%.
Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji yang diselenggarakan oleh Biro Umum.
Sasaran dan indikator yang telah yang telah ditetapkan Biro Umum adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah persentase terselenggaranya administrasi, korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai peraturan sebesar 95% 2. Meningkatnya
kualitas
administrasi
pelayanan
dokumen
perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah : a. persentase pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu sebesar 95%
12
b. persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas terdiri dari persentase Satker Pusat yang terbina kearsipannya sebesar 90% dan persentase Satker UPT daerah yang terbina kearsipan dan tata naskah dinasnya sebesar 80% 3. Meningkatnya
pengelolaan
kantor
Kementerian
Kesehatan
dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor sebesar 100% 4. Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga
kesehatan
strategis
tepat
waktu
pencapaian sasaran pada tahun 2019
dengan
indikator
adalah persentase
pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu sebesar 96% 5. Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019
adalah persentase
pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu sebesar 100% 6. Meningkatnya pengelolaan ketatausahaan Biro Umum dengan indikator pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah persentase layanan ketatausahaan Biro Umum sebesar 90%
13
Matrik rincian indikator kinerja Biro Umum tahun 2015-2019 sebagai berikut :
TARGET NO
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2015
2016
2017
2018
2019
1
Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan
91%
92%
93%
94%
95%
2
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu, Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas
80%
82%
85%
88%
91%
3
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor
100%
100%
100%
100%
100%
4
Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu Persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu
92%
93%
94%
95%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
-
82%
85%
88%
90%
5
6
Persentase layanan ketatausahaan Biro Umum
14
D. Kebutuhan Dana Indikatif Kebutuhan alokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji lebih kepada belanja mengikat atau layanan perkantoran yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Berikut perkiraan kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut selama periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
NO 1
SATUAN KERJA Biro Umum
ALOKASI ANGGARAN (Rp JUTA) 2015
2016
2017
2018
2019
3.008.954.7
3.449.619.9
3.159.370.0
3.228.710.3
3.308.615.4
15
BAB III KEGIATAN POKOK, DEFINISI DAN BATASAN INDIKATOR KINERJA, PENILAIAN KEGIATAN SERTA POTENSI PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIRO UMUM 2015-2019
A. Kegiatan Pokok Pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Biro Umum didasarkan pada tingkat pencapaian target dan sasaran dari masingmasing indikator yang telah ditetapkan oleh Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Kegiatan-kegiatan pokok Biro Umum, sebagai berikut: 1. Penguatan pengelolaan pembayaran gaji dan/ atau tenaga kesehatan strategis untuk mendukung terselenggaranya program Pembangunan
Kesehatan
melalui
tenaga
kesehatan
PTT,
penugasan khusus (Nusantara Sehat dan Residen); 2. Pelayanan strategis pimpinan; 3. Pembinaan dan Pengawasan Tata Naskah Dinas dan Tata Persuratan
(Electronic
Filling
System/EFS)
Kementerian
Kesehatan; 4. Pembinaan Kearsipan (Tata Kearsipan Dinamis, Jadwal Retensi Arsip dan Pola Klasifikasi Arsip) Kementerian Kesehatan; 5. Pelayanan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; 6. Penyediaan
sarana
prasarana
Kantor
Pusat
Kementerian
Kesehatan; 7. Pelaksanaan program hemat energi, green office Kantor Pusat Kementerian Kesehatan; 8. Pembinaan kerumahtanggaan Kementerian Kesehatan; 9. Pelayanan ketatausahaan Biro Umum.
16
B. DefinisI Operasional dan Batasan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Capaian Berdasarkan kegiatan dan capaian indikator kinerja Biro Umum tahun 2015-2019 yang telah dijelaskan pada BAB II, definisi operasional dan batasan IKK/Capaian Satker Biro Umum tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli
Menteri,
Sekretaris
Jenderal,
dan
Protokol
yang
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli Menteri, dan Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang akan diukur adalah persentase terselenggaranya administrasi, korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai peraturan dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut : a. Korespondensi adalah surat masuk yang ditujukan ke Menteri Kesehatan dan Sekretaris Jenderal dan telah diberikan arahan atau disposisi untuk ditindaklanjut selesai maksimal 2 x 24 jam kerja, konsep verbal yang ditandatangani oleh pimpinan 1 x 24 jam sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Pengaturan acara harian secara baik dan benar adalah acara pimpinan yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal/rundown acara resmi yang telah ditetapkan oleh Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
17
2. Bagian Kearsipan dan Administrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Kearsipan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi Kementerian, pelaksanaan urusan tata persuratan Kementerian, dan pelaksanaan urusan
administrasi
perjalanan
dinas
luar
negeri.
Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang akan diukur adalah persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu dan persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut : a. Dokumen permohonan ijin perjalanan dinas luar negeri yang diproses dan disampaikan ke Kementerian Sekretariat Negara maksimal selesai 10 hari kalender setelah tanggal usulan diterima b. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip yang dilakukan secara sistematis meliputi pengelompokkan, penataan, pemeliharaan, perawatan, dan penyusutan yang dilakukan oleh Satuan Kerja dan UPT sesuai standar dan pedoman kearsipan c. Pelaksanaan Tata Naskah Dinas persuratan yang dilakukan oleh Satuan Kerja dan UPT sesuai dengan pedoman Tata Naskah Dinas
3. Bagian Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan
menyelenggarakan
fungsi
urusan
rumah
perencanaan
tangga
yang
kebutuhan
dan
pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat, 18
pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan di lingkungan Kantor Pusat, dan pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan Kantor Pusat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang akan diukur adalah persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut : a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan b. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) c. Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda, karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak d. Batasan sarana dan prasarana dalam indikator kinerja Bagian Rumah Tangga adalah sarana dan prasarana di Kantor Pusat yang berlokasi di jalan H.R. Rasuna Said, Gudang dan Gedung Arsip Percetakan Negara, Wisma Sukajadi, dan Rumah Dinas yang tercatat dalam Barang Milik Negara (BMN) sebagai Aset Biro Umum e. Sarana dan Prasarana yang diukur adalah pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi gedung (M2), jumlah pengadaan peralatan
kantor
yang
diadakan
(Unit),
perawatan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Unit+M2)
4. Bagian Gaji dan Tata Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015, Bagian Gaji dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan gaji dan urusan tata usaha dan rumah 19
tangga Biro yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan verifikasi dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif pegawai dengan
penugasan
khusus,
perencanaan
kebutuhan
dan
pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, indikator kinerja yang akan diukur adalah : a. persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut : 1) Tenaga kesehatan strategis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus non PNS/ CPNS yang ditugaskan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus (untuk saat ini : residen, tenaga kesehatan berbasis tim dan individual dalam rangka mendukung program Nusantara Sehat). Jumlah tenaga kesehatan strategis berdasarkan data dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan; 2) Tepat waktu adalah jumlah tenaga kesehatan strategis yang dibayar berdasarkan jenis dan lokasi penempatan tiap tanggal 10 (hari kerja) bulan berjalan (setelah bertugas) dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut :
20
1) Tenaga kesehatan strategis adalah dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus non PNS/ CPNS yang ditugaskan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus (untuk saat ini : residen, tenaga kesehatan berbasis tim dan individual dalam rangka mendukung program Nusantara Sehat). Jumlah tenaga kesehatan strategis berdasarkan data dari Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal
dan
Pusat
Perencanaan
dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan; 2) Tepat waktu adalah jumlah PNS dan CPNS tenaga kesehatan yang dibayar berdasarkan pangkat dan golongan serta hak lainnya yang melekat tiap tanggal 1 (hari kerja) bulan berjalan dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Persentase layanan ketatausahaan Biro Umum dengan definisi operasional dan batasan sebagai berikut : 1) Pengelolaan keuangan yang dikeluarkan pada setiap kegiatan merupakan
dokumen
pertanggungjawaban
penggunaan
keuangan. Batasan indikator penilaian yaitu dalam hal dokumen pembayaran atas biaya-biaya yang terdapat dalam kontrak melalui mekanisme transfer secara langsung (LS) yang
telah
disetujui
oleh
pihak
Kantor
Pelayanan
Perbendaharan Negara (KPPN) Jakarta VII. 2) Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dengan nilai kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
C. Penilaian Kegiatan Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan, program, serta
21
keberhasilan pelaksanaan kegiatan Biro Umum. Lokus penilaian dilakukan dengan menilai capaian target yang telah ditetapkan baik terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal maupun Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum. Penilaian terhadap capaian Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum dilakukan dengan sebagai berikut : 1. Penilaian tahunan dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum; 2. Penilaian pertengahan periode yang akan dilakukan pada tahun 2017; 3. Penilaian akhir yang dilakukan pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020.
Penilaian juga dilakukan setiap tahun terhadap pencapaian hasil keluaran (output) dari setiap kegiatan dan realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu upaya penguatan tidak hanya dalam pelaporan, melainkan evaluasi dan pengendalian program serta kegiatan. Hasil dari penilaian yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik untuk dijadikan sebagai masukan/bahan dalam penetapan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan di lingkungan Biro Umum di masa yang akan datang.
Berikut cara perhitungan capaian indikator kinerja : a. Indikator Pertama (Bagian TU Pimpinan dan Protokol) yaitu Persentase
terselenggaranya
admnistrasi
korespondensi,
pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan : I.
x 100%
22
x 100%
II.
x 100%
Capaian Indikator Pertama =
b. Indikator
Kedua
(Bagian
Kearsipan
dan
Administrasi)
yaitu
Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu, Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas: I.
x 100%
II.
x 100%
III.
&
x 100%
Capaian Indikator Kedua =
c. Indikator
Ketiga
x 100%
(Bagian
Rumah
Tangga)
yaitu
Persentase
tersedianya sarana dan prasarana kantor : I.
(
,
,
,
,
II.
x 100%
)
x 100%
x 100%
III. Capaian Indikator Ketiga =
x 100%
d. Indikator Keempat (Bagian Gaji dan Tata Usaha) yaitu Persentase pembayaran gaji dan/ atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu : (
)
x 100% 23
e. Indikator Kelima (Bagian Gaji dan Tata Usaha) yaitu Persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu : (
)
x 100%
f. Indikator Keenam (Bagian Gaji dan Tata Usaha) yaitu Persentase layanan ketatausahaan Biro Umum : x 100%
I.
x 100%
II.
Capaian Indikator Keenam =
x 100%
D. Potensi Permasalahan Dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan probabilitas masalah/potensi masalah yang akan terjadi selama kurun waktu lima tahun ke depan dalam mencapai target sasaran indikator kinerja. Potensi masalah tersebut bisa terjadi dari beberapa faktor yaitu : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) keberhasilan pelaksanaan kegiatan sangat tergantung akan Sumber daya manusia sebagai pelaksana, hal tersebut dikarenakan untuk melaksanakan rincian kegiatan membutuhkan tenaga atau SDM yang berkompeten, handal, dan sesuai dengan keterampilan yang harus dimiliki. Selain itu, secara kuantitas juga terpenuhi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keberhasilan suatu kegiatan tidak terlepas dari SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga, untuk itu dukungan SDM yang memadai menjadi pertimbangan
24
dalam timbulnya potensi masalah dalam melaksanakan suatu kegiatan program.
2. Sistem Informasi Tujuan suatu organisasi dapat tercapai jika sistem informasi manajemen berjalan dengan baik. Sistem informasi haruslah dibangun dengan baik dalam mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Jika sistem informasi yang dijalankan terjadi penyimpangan, maka sasaran kinerja tersebut kemungkingan besar akan tidak tercapai. Untuk itu perlu menjadi perhatian kita dalam membangun dan menjaganya sehingga potensi masalah dapat dihindari.
3. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam melaksanakan program dan kegiatan harus ada koordinasi yang baik lintas program maupun lintas sektor agar keberhasilan dan pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah. Memang mudah mengatakan
koordinasi,
namun
kenyataannya
sulit
dalam
pelaksanaan. Banyak program yang gagal akibat kurangnya koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program. Potensi masalah tidak tercapainya target indikator sasaran bisa terjadi karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan baik lintas sektor maupun lintas program. Untuk itu penting kita membangun dan menjaga kerjasama atau koordinasi tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga harapan untuk mencapai indikator target sasaran dapat terwujud.
4. Evaluasi Evaluasi merupakan faktor penentu semua keberhasilan dari kegiatan yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan pemantauan, pengendalian serta pelaporan suatu kegiatan yang
25
akan dan atau sedang dilaksanakan. Evaluasi tidak hanya pada aspek pelaporan saja namun yang paling penting adalah bagaimana pemantauan dan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Lemahnya evaluasi akan berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja.
Potensi permasalahan serta solusi dan strategi pelaksanaan kegiatan secara rinci per bagian sebagaimana matrik terlampir.
26
BAB IV PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Umum Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman semua Bagian di lingkungan Biro umum dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019).
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Biro Umum Sekretariat Jenderal.
Kepada semua Bagian yang terlibat dalam penyusunan RAK Biro Umum, ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum dapat mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah ditentukan apabila dilakukan dengan penuh dedikasi, kerja keras, koordinasi, kerja sama yang baik dari segenap staf Biro Umum dengan seluruh komponen penyelenggaraan indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan instansi lainnya.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
27
POTENSI PERMASALAHAN SERTA SOLUSI DAN STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN SATKER BIRO UMUM TAHUN 2015-2019
NO 1
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya kualitas administrasi korespondensi, Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar lancar sesuai aturan sesuai aturan POTENSI PERMASALAHAN : 1. Mobilitas pimpinan yang tinggi 2. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bagian TU Pimpinan dan Protokol 3. Sistem Informasi Manajemen 4. Determinasi pejabat negara dan pejabat tinggi lainnya SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN : 1. Meningkatkan pemanfaatan IT dalam rangka terselenggaranya administrasi korespondensi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Bagian TU Pimpinan dan Protokol melalui pendidikan, pelatihan, rotasi staf 3. Penguatan SIM di Bagian TUPP baik lintas sektor maupun lintas program 4. Meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga
2
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di waktu lingkungan Kementerian Kesehatan Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas POTENSI PERMASALAHAN : 1. Kelengkapan persyaratan dokumen PDLN dari pemohon 2. Mobilisasi kegiatan pimpinan 3. Anggaran Pembinaan Kearsipan dan TND 4. SDM Kearsipan/JFT, Pengelolaan Electronic Filling System (EFS) SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN : 1. Koordinasi dengan Biro KLN untuk memperoleh agenda kegiatan di LN 2. Sosialisasi administrasi perjalanan dinas luar negeri kepada Unit Utama ataupun Unit Pengelola Teknis (UPT) dilingkungan Kemenkes 3. Pengembangan SIM administrasi PDLN melalui Registrasi KiosK Online 4. Perencanaan anggaran secara bertahap baik melalui unit utama maupun Biro Umum
3
Meningkatnya pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan
Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor
POTENSI PERMASALAHAN : 1. Perencanaan pengadaan yang belum optimal; 2. Proses pelelangan; 3. Tidak ada standar harga; 4. Kompetensi SDM perencana kegiatan; SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN : 1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan K/L terkait perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana kantor 2. Meningkatkan koordinasi dengan unit layanan pengadaan di lingkungan kemenkes serta memperhitungkan waktu pelaksanaan lelang 3. Mengikutsertakan staf/pejabat dalam pelatihan perencanaan kegiatan terkait sarana dan prasarana kantor 4
Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
dan/atau Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat waktu
POTENSI PERMASALAHAN : 1. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan nakes strategis 2. Lokasi penempatan tidak sesuai dengan rencana 3. Keterlambatan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Data informasi pembayaran gaji dan insentif nakes strategis belum optimal SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN : 1. Melakukan perencanaan kebutuhan gaji/insentif nakes strategis sesuai kebutuhan daerah berdasarkan kategori penempatan 2. Melakukan koordinasi dengan daerah dalam perhitungan kebutuhan alokasi anggaran belanja pegawai nakes strategis melalui pertemuan koordinasi pusat dan daerah 3. Pemutakhiran data secara berkala
NO 1 5
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan Persentase pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tenaga PNS dan CPNS tenaga kesehatan tepat waktu kesehatan tepat waktu POTENSI PERMASALAHAN : 1. Ketidaksesuaian data dasar penggajian (SK, KGB, dll) dengan data kepegawaian 2. Ketidaksesuaian waktu penerimaan dokumen dasar penggajian (SK, KGB, dll) SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN : 1. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala terkait dengan gaji dan tunjangan CPNS dan PNS yang akan dibayarkan dengan unit terkait 2. Melakukan koordinasi dan diseminasi informasi pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan CPNS dan PNS
6
Meningkatnya layanan ketatausahaan Biro Umum
Persentase tersedianya layanan ketatausahaan Biro Umum
POTENSI PERMASALAHAN : 1. Kompleksitas dan besarnya anggaran dan aset BMN yang dikelola 2. Harmonisasi pada empat bagian yang berbeda jenis pelaksanaan tugasnya SOLUSI / STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN : 1. Melakukan koordinasi antar pengelola ketatausahaan di Subbagian Tata Usaha dengan seluruh bagian dan unit kerja lainnya dalam mengelola ketatausahaan 2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan dan rotasi staf 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelola anggaran dan BMN
MATRIK RENCANA AKSI KEGIATAN DAN PENDANAAN SATKER BIRO UMUM 2015-2019 Kode
Program/Kegiatan/Output /Komponen
024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji 2037.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 011
Kegiatan dan Pembinaan TU Pimpinan dan Protokol
011
Kegiatan dan Pembinaan Keuangan dan Gaji
011
Kegiatan dan Pembinaan TU Kementerian
011
Kegiatan dan Pembinaan Rumah Tangga
011
Bantuan Pelayanan Masyarakat
013 015
Rapat Pembahasan Banpelmas
011
Penyusunan RPK/RPD
013
2037.003
Volume 2015
2016
2017
2018
2019
187
0
0
0
0
Satuan Volume
Alokasi Anggaran (Rp juta) 2015
2016
3,008,954.3 Laporan
250,526.9
Pelayanan Publik
12
0
0
0
0
Bulan layanan
5,584.5
148.4
014
Penyusunan Laporan Tahunan Banpelmas
0
250,526.9
0
0
0
0
5,584.5
0
0
0
0
745.6
0
0
0
0
772.3
0
0
0
0
2,321.9
0
0
0
0
29,260.1
60.4
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
6
0
0
0
0
Dokumen
745.6 121.6
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Umum 2015-2019
56.1
Penyusunan RenjaKL/RKP Tahun 2016
66.0
014
Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penganggaran Belanja Operasional Tahun 2016 Pemantapan Target PNBP Biro Umum
016
Penyusunan RKA-K/L
011
Evaluasi Laporan Keuangan Biro Umum Tahun 2014
Perencanaan
Dokumen Laporan dan Evaluasi
012
Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum (SAI Semester I dan Tahunan) Penyusunan Laporan Dan Evaluasi Kinerja Triwulanan
014
Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Gaji PTT di Kab/Kota dan Unit Terkait Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
011
Pengadaan Alat Pengolah Data Biro Umum
013
63.3 18.5 420.1 8
0
0
0
0
Dokumen
772.3 89.1 157.8 261.6 263.8
168
0
0
0
0
Unit
2,321.9 1,524.5
012
Pengadaan CCTV dan Pemasangan
287.0
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
363.9
014
Pengembangan Electronic Filling Sistem
80.5
015
66.0
2037.007
Pengembangan Sistem Perjalanan Dinas Luar Negeri Melalui Registrasion KIOSK Peralatan Fasilitas Perkantoran
011
Pengadaan Lift Menteri Blok A Gedung Adhyatma dan Prasarana Gedung Pengadaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang Soundsystem
013
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang BLK Sukajadi
414.8
014
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang Sistem Kearsipan
828.6
015
Pengadaan Pintu Gerbang BLK Cimacan
016
Resetting Ulang Perlengkapan Ruang Rapat Siwabessy
200.0
017
Penyediaan Perlengkapan/Peralatan/Penunjang Ruangan/Rumah/Kediaman
600.0
012
16,123,269.9
0
137.7
012
2037.006
3,300,115.4
0
5,000.0 238.0
013
3,220,210.3
0
5,736.6
229,766.5
Honor Tim Banpelmas
2037.005
3,150,870.0
Total Alokasi 2015-2019
2019
9,832.8
Monitoring Banpelmas
015
3,443,119.8
2018
5,191.0
012
2037.004
2017
230
0
0
0
0
Unit
29,260.1 18,124.7 342.0
50.0
Kode 018 019
2037.010
Volume
Program/Kegiatan/Output /Komponen
2015
2016
2017
2018
2019
Satuan Volume
Alokasi Anggaran (Rp juta) 2015
Pengadaan Penangkal Petir/Prasarana Bangunan Pengadaan Sarana/Peralatan Percetakan Negara Gedung
Kearsipan
di
2016
Arsip 0
0
0
0
M2
11,900.0
Renovasi Ruangan Penyimpanan BMN BLK Cimacan
013
Ruangan Situasi Menteri Kesehatan
015 017
014
Rehab Rumah/Kediaman Pimpinan/Pejabat Rehab Ruang ULT Puskomlik
1,800.0
016
Rehab Lantai 11 Biro Umum
1,700.0
Renovasi Lantai 5 Bagian Keuangan dan Gaji Gd Adhyatma
1,500.0
018
Renovasi Ruang Biro Hukor Lantai 15
750.0
Tanah
250.0
011
Pengadaaan Tanah di Cimacan
011
Renovasi Fasilitas Umum (Kantin Sehat Kemenkes 2 Lantai)
10
Layanan Pembayaran Gaji dan/ atau Insentif Tenaga Kesehatan Strategis Pelaksanaan Penatausahaan Penggajian Administrasi dan Korespondensi, Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan
0
0
Unit Laporan
3,651.3
051
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Keprotokolan Pimpinan, Forum Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan, Tata Persuratan dan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Berkualitas Pengadministrasian Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Kemenkes Layanan Kearsipan dan Tata Persuratan Kementerian serta Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Kemenkes Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Persuratan di Lingkungan Kemenkes
3,651.3
0
77
0
0
0
0
5,957.7
dan
0
0
0
27
77
0
77
0
77
0
Laporan
Laporan
0
0
0
4,847.2 1,110.5
14,909.1
0
0
0
0
5,957.7
14,457.7
5,957.7
5,957.7
26,373.0
4,847.2
4,847.2
4,847.2
9,610.5
0
1,110.5
0
1,110.5
14,909.1
44,727.4
1,687.8
Penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Keprotokolan Pimpinan, Forum Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Layanan Administrasi, Korespondensi, dan Acara Pimpinan
052
0
Verifikasi Penggajian
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan
051
0
200.0 600.0 3,651.3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
052
2037.042
0
800.0
051
052
0
3,000.0
Sarana Gedung
Verifikasi Penggajian
051
0
3,000.0
052
052
0
250.0
Fasilitas Umum
Gaji dan/atau Insentif Tenaga Kesehatan Strategis Tepat Sasaran Pengelolaan Penggajian
2037.042
11,900.0
200.0
2037.040
2037.041
0
200.0
Dukungan Sistem Plumbing BLK Cimacan Pembetonan/Pengaspalan Tanah Gudang Percetakan Negara Kendaraan Bermotor
2037.041
0
1,500.0
011 012 2037.011
051
0
200.0
Kekurangan Pekerjaan Renovasi Gedung Arsip
053
0
7,850.0
012
2037.040
Total Alokasi 2015-2019
2019
8,500.0 5000
011
051
2018
200.0 Gedung
Renovasi Gedung
011
2017
Pembinaan
Tata
13,221.3 0
0
27
27
27
Laporan
0
0
14,909.1
14,909.1
14,909.1
1,687.8
1,687.8
1,687.8
13,221.3 0
27
0
0
0
Laporan
0
15,006.8
0
13,221.3 0
13,221.3 0
15,006.8
8,988.1 6,018.7 0
0
27
27
27
Laporan
0
0
15,006.8
15,006.8
15,006.8
3,009.0
3,009.0
3,009.0
3,009.7
3,009.7
3,009.7
45,020.5
Kode 053
Pengadministrasian Perjalanan Dinas Luar Negeri
051
Pengelolaan Urusan Kerumahtanggaan
053
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Kerumahtanggan Dukungan Sarana dan Prasarana Kementerian
051
Pengelolaan Urusan dan Pembinaan Kerumahtanggaan
2037.043
052 2037.043
011
Pengelolaan Kegiatan Urusan Ketatausahaan
011
Pengelolaan Kegiatan Urusan Ketatausahaan
001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2037.994 002
2016
2017
2018
2019
0
41
0
0
0
Satuan Volume
Alokasi Anggaran (Rp juta) 2015
2016
Laporan
0
Layanan Perkantoran Dukungan Layanan Manajemen 994 Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2017
43,803.1
2018
0
Total Alokasi 2015-2019
2019 8,988.1
0
8,988.1 0
43,803.1
6,570.2
Pengadaan Fasilitas/ Sarana dan Prasaranan Perkantoran
Pengadaan Fasilitas/ Sarana dan Prasaranan Perkantoran
2037.044
2015
8,988.1
Kantor Kementerian Kesehatan yang Terkelola Dengan Baik
052
2037.044
Volume
Program/Kegiatan/Output /Komponen
35,735.2 dan
1,497.7 0
0
41
41
41
Laporan
0
0
43,803.1
43,803.1
43,803.1
8,067.9
8,067.9
8,067.9
35,735.2 0
12
0
0
0
Bulan Layanan
0
44,112.5
0
35,735.2 0
131,409.4
35,735.2 0
44,112.5
44,112.5 0 12
0 12
12 12
12 12
12 12
Bulan Layanan Bulan Layanan
0
0
44,112.5
44,112.5
44,112.5
44,112.5
44,112.5
44,112.5
2,704,191.7
3,319,330.6
3,018,580.8
3,096,421.1
3,176,326.2
2,616,761.9
3,224,299.2
2,923,549.5
2,996,638.2
3,071,554.2
87,429.8
95,031.3
95,031.3
99,782.9
104,772.0
132,337.4 15,314,850.4
Catatan : 1 Mulai tahun 2016, terjadi perubahan dan perbaikan output dan komponen disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru, penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK), dan indikator kinerja 2 Alokasi perencanaan pengganggaran 2015-2019 tidak termasuk dana dekonsentrasi Jakarta, Kepala Biro Umum
