RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2015 - 2019

r

Sek ariat Jenderal Kementerian Kesehatan ahu 2015

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Program (RAP) adalah dokumen Unit Utama Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun , dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang akan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kegiatan maupun dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah setiap tahun. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan Pimpinan Kementerian/Lembaga, termasuk unit kerja di bawahnya, untuk menyiapkan rencana strategis unit kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, selaku unit eselon I Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Program 2015 - 2019 yang berpedoman. pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke III Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Aksi Program Tahun 2015 - 2019 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan selanjutnya dijabarkan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) masing-masing, termasuk juga dalam penetapan kegiatan anggaran tahunan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi, koordinasi serta bekerjasama untuk proses penyusunan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Semoga Rencana Aksi Program ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung serta dapat memperkuat sinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan. Jakarta, 24 April 2015 Sekretaris Jenderal

UNT G SUSENO SUTARJO

ii

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DAFTAR ISI

i ii

BAB I

: : :

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN

1 1 2

BAB II

: : : :

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI A. VISI B. MISI C. TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

6 6 6 7

BAB III

: : : : :

8

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TUJUAN, TARGET KEGIATAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL A. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL B. INDIKATOR TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL C. TARGET SEKRETARIAT JENDERAL D. KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL E. KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL F. KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL

11 11 14 14 15 16 16

BAB IV

: : :

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA B. KERANGKA PENDANAAN

18 18 23

BAB V

:

PENUTUP

24

LAMPIRAN :

I. Matriks Target Kinerja II. Matriks Pendanaan III. Matriks Aksi Program

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan

nasional

adalah

rangkaian

upaya

pembangunan

yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun

Rencana

Pelaksanaan

RPJP

Pembangunan Nasional

Jangka

2005-2025

Menengah terbagi

(RPJM)

dalam

Nasional.

tahap-tahap

perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional

pembangunan

(RPJPN)

bertujuan

2005-2025.

untuk

Pada

memantapkan

RPJMN

II

penataan

(2010

-2014)

kembali

NKRI,

meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian. Sedangkan RPJMN III (2015-2019) bertujuan memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh

dengan

menekankan

pembangunan keunggulan kompetetif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. RPJMN tahap III ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 dikenal dengan Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Kesehatan

Republik

Organisasi

dan

Tata

Indonesia Kerja

Nomor

1144/Menkes/per/VII/2010

Kementerian

Kesehatan,

Sekretariat

tentang Jenderal 1

merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan. Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Jenderal perlu disusun suatu rencana aksi program Sekretariat Jenderal yang berisi tujuan, sasaran, indikator, target dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2019. B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN 1. Kondisi Umum Dari visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis, maka disusunlah target kinerja dan

kerangka pendanaan

program-program 2015-2019. Program

Kementerian Kesehatan terdiri dari yaitu program generik dan program teknis. Program generik meliputi: a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

b.

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

c.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

d.

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis meliputi: 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. 2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan Lingkungan. 3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan. 4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Untuk Sekretariat Jenderal berada di program generik yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal diperlukan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kementerian Kesehatan. Sekretariat Jenderal berperan dalam menjawab tantangan berbagai isu pembangunan kesehatan antara lain dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat 2

dalam pembangunan kesehatan. Sebagai salah satu prioritas perubahan terhadap program

reformasi

birokrasi,

Sekretariat

Jenderal

berupaya

mendukung

pembangunan kesehatan secara sistematis, berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismes sehingga tercipta Good Governance sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

sebagai

tindak

lanjut

Tap

MPR RI

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 2. Potensi dan Tantangan a. Analisis Lingkungan Strategis Kondisi lingkungan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 2015 – 2019. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan gotong royong perlu mendapatkan perhatian khusus. b. Proses Perubahan Manajemen Perubahan manajemen merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian memantau,

khusus dan

dalam

memahami

mengevaluasi

perubahan,

pelaksanaan

merencanakan,

serta

memudahkan

pelaksanaan peningkatan tata kelola pembangunan bidang kesehatan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik. c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (result oriented) diperlukan perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung

secara

berdayaguna,

berhasilguna,

bersih

dan 3

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan neoptisme. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan

dan

pengukuran,

pengumpulan

data,

pengklasifikasian,

pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). d. Penguatan Sistem Manajemen SDM Penguatan profesionalisme SDM yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain mencakup aspek perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai, penilaian kinerja pegawai, penggajian/remunerasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penyusunan kompetensi serta sistem prosedur administrasi kepegawaian. Terkait dengan reformasi birokrasi

maka

informasi

dan

penguatan

SDM

komunikasi

tentunya

sebagai

faktor

memanfaatkan penunjang

teknologi

terlaksananya

reformasi secara efektif efisien. e. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan perlu perhatian khusus

terhadap

proses

revitalisasi,

sinkronisasi,

dan

harmonisasi

kebijakan dan peraturan di bidang kesehatan. Hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1) adanya peraturan perundangan yang belum harmonis, 2) peta peraturan perundangan yang dibutuhkan secara subtansi, 3) implementasi peraturan perundang-undangan, 4) penataan kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi : 1) Masih perlu ditingkatkannya kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 2) Perlunya kesamaan persepsi pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam penerapan good governance. 3) Perlunya peningkatan keterpaduan, sinkronisasi dan koordinasi sistem perencanaan dan pemrograman. 4) Perlunya

peningkatan

pembinaan

ke

daerah

untuk

meningkatkan

pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.

4

5) Perlunya peningkatan pemahaman mengenai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 6) Perlunya peningkatan pengelolaan barang milik/kekayaan negara disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) agar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berupa disclaimer of opinion akibat inventarisasi asset/barang negara belum memenuhi standar akuntasi yang berlaku.

5

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI A. VISI Pada tahun 2010 - 2014 Sekretariat Jenderal mempunyai visi yaitu peningkatan pembinaan dan fasilitasi administrasi Kementerian dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Pada tahun 2015 – 2019 baik Kementerian Kesehatan maupun Sekretariat Jenderal tidak mempunyai visi tersendiri tetapi mengikuti visi dari Presiden Republik Indonesia terpilih. B. MISI Sedangkan misi Sekretariat Jenderal pada tahun 2010 - 2014 sebagai berikut: 1. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi umum, hukum organisasi, keuangan dan BMN, kepegawaian, perencanaan dan

dan

anggaran

serta kesekretariatan konsil kedokteran. 2. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan data dan informasi kesehatan, kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, penanggulangan krisis, pembiayaan dan jaminan kesehatan, komunikasi publik, peningkatan dan penanggulangan intelegensia kesehatan. Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sekarang ini mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yaitu “Terwujud Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong”.

Untuk mencapai visi tersebut, Presiden menetapkan 7 misi pembangunan, yaitu: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan

masyrakat

maju,

berkesinambungan

dan

demokratis

berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif sereta memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

6

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; 2. Membuat

pemerintah

tidak

absen

dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari penggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; dan 8. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

C. TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN Terdapat dua tujuan strategis Kementerian Kesehatan pada Tahun 20152019, yaitu: 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2) Meningkatnya

daya

tanggap

(responsiveness)

dan

perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan

status

kesehatan

masyarakat

dilakukan

pada

semua

kontinum siklus kehidupan (life cycle) yaitu: bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

7

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah: 1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012); 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%; 4. Meningkatnya

upaya

peningkatan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan 5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah: 1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%; dan 2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00. D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah: 1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%. b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%. c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.

8

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%. b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%. b. Kab/Kota

yang

mampu

melaksanakan

kesiapsiagaan

dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%. c. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%. 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600. b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota. 4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%. b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis. c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%. 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas. b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%. c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang. 6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.

9

b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%. 7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%. b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15. c. Jumlah kesepakatan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40. 8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauanevaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi. b. Jumlah

rekomendasi

monitoring

evaluasi

terpadu

sebanyak

100

rekomendasi. 9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah. b. Jumlah

rekomendasi

kebijakan

berbasis

litbang

kesehatan

yang

diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi. c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan. 10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara ≤1% sebesar 100%. 11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan sasaran yang akan Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan adalah meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%. b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%. 10

12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah: a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%. b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%.

11

BAB III SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR TUJUAN, TARGET, KEGIATAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL

A. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Renstra 2015 – 2019 bidang kesehatan merupakan rencana kerja selama 5 tahun Kementerian Kesehatan yang disesuaikan dengan program yang dicanangkan oleh pimpinan/ presiden terpilih, dimana pada tahun pertamanya akan sedikit berbeda dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) tahun 2015 yang merupakan peralihan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Hal ini biasanya berefek pula pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kesehatan dimana Sekretariat Jenderal terdapat didalamnya. Di bawah ini akan disandingkan indikator Renstra dan Renja-KL pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2015, dimana baik sasaran program, indikator maupun target capaian kegiatannya terdapat sedikit perberbedaan, seperti dalam tabel 1 berikut: Tabel 1. Sandingan Sasaran Program, Indikator dan Target Dalam Renstra dan Renja-KL

No.

Sasaran Program (Outcome)

Indikator Kinerja Utama

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Tertuang dalam Renstra 2015 – 2019 1

2

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

2. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Jumlah Penduduk yang menjadi Terselenggaranya penguatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) (KIS)

3 90%

88,2 Juta Jiwa

Tertuang dalam Renja-KL 2015 dan DIPA T.A 2015

1

Meningkatnya koordinasi 1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana pembinaan dan pemberian dukungan manajemen 2. Persentase (%) rumahtangga yang Kementerian Kesehatan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

34

40%

12

Penggunaan indikator kinerja utama sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih, memungkinkan

dilakukannya

penyesuaian-penyesuaian

Renja-KL

yang

sudah

tersusun sebelumnya, sehingga setelah tersusunnya Renstra Kemenkes 2015-2019 maka RAP Sekretariat Jenderal 2015-2019 mengalami penyesuaian juga dimana sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 adalah: 1. Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan; dan 2. Terselenggaranya

Penguatan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)/

Kartu

Indonesia Sehat (KIS). Sasaran strategis Sekretariat Jenderal dapat dijabarkan sebagai berikut: Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan Koordinasi

pelaksanaan

tugas,

pembinaan

dan

pemberian

dukungan

manajemen Kementerian Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja utama (IKU) yaitu: 1) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan adalah

jumlah

kebijakan yang dibuat sektoral (K/L lain) berupa Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri/

Instruksi Menteri/ Surat Edaran Menteri/ Surat

Keputusan Bersama Menteri yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Untuk menghitung Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan digunakan formula sebagai berikut: Jumlah absolut kebijakan publik berwawasan kesehatan yang ditetapkan pada satu tahun pelaporan

2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Cara perhitungannya sebagai berikut: Jumlah capaian kinerja pusat/biro dibagi dengan total pusat dan biro

13

Penguatan

pelaksanaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)/

Kartu

Indonesia Sehat (KIS) Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2015, dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, indikator keberhasilan dari terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Terkait indikator keberhasilan tersebut tugas Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 adalah mendaftarkan peserta PBI ke BPJS Kesehatan dari data terpadu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan membayarkan iuran sebesar jumlah yang didaftarkan. Cara perhitungannya sebagai berikut: Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonseia Sehat

B. INDIKATOR TUJUAN SEKRETARIAT JENDERAL Indikator tujuan program pada Sekretariat Jenderal yang dipergunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian arah kebijakan adalah: 1) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan; 2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 3) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). C. TARGET SEKRETARIAT JENDERAL Target sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal pada tahun 2019 adalah: 1) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15 kebijakan; 2) Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98%;

14

3) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 109,9 juta jiwa. Secara lebih terperinci mengenai program, sasaran, indikator, cara perhitungan dan target tiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Cara Perhitungan dan Target Tahunan Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019

D. KEGIATAN SEKRETARIAT JENDERAL Dalam rangka upaya pencapaian sasaran yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, dilakukan berbagai upaya melalui kegiatan: 1.

Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran kementerian kesehatan;

2.

Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan layanan administrasi kepegawaian;

3.

Meningkatnya pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Peningkatan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta penataan organisasi dan tata laksana;

4.

Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji;

5.

Meningkatnya produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana;

6.

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan;

7.

Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat; 15

8.

Meningkatnya upaya pengurangan resiko krisis;

9.

Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik;

10. Meningkatnya

kesehatan

intelegensia

secara

optimal

dalam

rangka

mempersiapkan SDM yang berkualitas; 11. Meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan; 12. Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan; 13. Meningkatnya

pelayanan

registrasi

dan

penyelenggaraan

standarisasi

pendidikan, profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter gigi; dan 14. Dihasilkannya

bahan

kebijakan

teknis

pengembangan

pembiayaan

kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS). E. KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL Dalam pelaksanaan Program Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang berada pada unit esselon II dapat berjalan dengan baik, selain di dukung dengan kerangka pendanaan, perlu didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Kerangka

regulasi

diarahkan

untuk:

1)

Peningkatan

mutu

penganggaran

pembangunan kesehatan; 2) Meningkatnya mutu administrasi kepegawaian; 3) Meningkatnya pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; 4) Penyusunan peraturan perundang-undangan; 5) Meningkatnya pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; 6) Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan; 7) Meningkatnya mutu penanganan krisis kesehatan; 8) Meningkatnya pelayanan kesehatan haji; 9) Meningkatnya mutu penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter gigi. F. KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT JENDERAL Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk terlaksananya fungsi Sekretariat Jenderal. Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai

peraturan

perundang-undangan,

perkembangan

dan

tantangan

lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan kesehatan secara umum dan terlaksanya fungsi sekretariat Jenderal.

16

Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program Kementerian Kesehatan; 2) penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan; 4) penguatan bisnis internal Kementerian Kesehatan yang meliputi pembenahan SDM Kesehatan, pembenahan manajemen, regulasi dan informasi kesehatan; 5) penguatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 6) penguatan sinergitas pembangunan kesehatan; 7) penguatan program prioritas pembangunan kesehatan ; dan 8) penapisan teknologi kesehatan.

17

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya merupakan salah satu program generik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI terbagi menjadi 13 kegiatan yang meliputi : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sasaran Program Peningkatan Manajemen dan Tugas Teknis Lain adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah: a. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15 kebijakan. b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98%. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah: 1) Perencanaan

dan

Penganggaran

Program

Pembangunan

Kesehatan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran

program

pembangunan

kesehatan.

Indikator

pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 Provinsi. b) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan

kesehatan

yang

berkualitas

sebanyak

127

dokumen. c) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu sebanyak 170 rekomendasi. 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

18

a) Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan sebesar 90%. b) Persentase Kesehatan

pejabat yang

struktural

kompetensinya

di

lingkungan

sesuai

Kementerian

persyaratan

jabatan

sebesar 90%. c) Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%. 3) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Sasaran

kegiatan

ini adalah

meningkatnya kualitas

pengelolaan

keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

dan

berkualitas

sesuai

dengan

SAP

untuk

mempertahankan WTP sebesar 100 %. b) Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan sebesar 100 %. c) Persentase pengadaan menggunakan e-procurement sebesar 100%. 4) Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi Sasaran

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya

produk

peraturan

perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesikan: •

(RUU/RPP/R.Per/Keppres/Inpres yang diselesaikan sebanyak 35 produk hukum.

•

Jumlah

R.Permenkes/R.Kepmenkes

bidang

kesehatan

sebanyak 375 produk hukum. b) Jumlah penanganan masalah/kasus dan perjanjian kerjasama bidang kesehatan: •

Jumlah penanganan masalah hukum terkait aset sebanyak 300 penanganan.

•

Jumlah

penanganan

kasus-kasus

hukum

sebanyak 175

penanganan. •

Jumlah perjanjian kerja sama dibidang kesehatan sebanyak 150 perjanjian. 19

c) Jumlah produk organisasi dan tata kerja serta analisis jabatan sebanyak 44 produk. d) Jumlah

produk

pemerintahan

ketata

bidang

laksanaan,

kesehatan,

penyelenggaraan

akuntabilitas

urusan

kinerja

dan

jabatan fungsional sebanyak 75 produk. 5) Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Sasaran kegiatan ini adalah: 1. meningkatnya kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan, 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dilingkungan Kementerian Kesehatan, 3. Meningkatnya pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan, 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran dalam rangka mendukung capaian indikator program pembangunan kesehatan 2015-2019. Indikator pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah : a) Persentase

terselenggaranya

administrasi

korespondensi,

pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai peraturan sebesar 95%. b) Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepat waktu sebesar 95%. c) Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas terdiri dari persentase Satker Pusat yang terbina kearsipannya sebesar 90% dan persentase Satker UPT daerah yang terbina kearsipan dan tata naskah dinasnya sebesar 80%. d) Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor sebesar 100%. e) Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran sebanyak 96%. 6) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas sebesar 70%.

20

b) Persentase

tersedianya

jaringan

komunikasi

data

yang

diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan sebesar 50%. 7) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebanyak 15 kebijakan. b) Persentase

kabupaten/kota

yang

memiliki

kebijakan

PHBS

sebesar 80%. c) Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM sebesar 50%. d) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan sebanyak 60 dunia usaha. e) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 45 buah. 8) Penanggulangan Krisis Kesehatan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya sebanyak 170 kabupaten/kota. b) Jumlah provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya sebanyak 34 Provinsi. 9) Pengelolaan Komunikasi Publik Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi publik. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a) Jumlah

publikasi

kesehatan

yang

disebarluaskan

kepada

masyarakat sebanyak 38.633 publikasi. b) Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yang telah diselesaikan sebesar 90%. 10) Peningkatan Intelegensia Kesehatan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kesehatan intelegensia secara optimal dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas. Indikator 21

pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah instrumen peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan inteligensia sesuai tahapan siklus hidup untuk mendukung pembangunan pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas sebanyak 35 instrumen. 11) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional) sebesar 80%. 12) Peningkatan Kerja sama Luar Negeri Sasaran

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya

peran

dan

posisi

Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri dibidang kesehatan sebanyak 40 kesepakatan. 13) Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaran standardisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Indikator pencapaian sasaran adalah: a) Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan sebanyak 185 kasus. b) Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sebanyak 167.000 STR. 2. Program

Penguatan

Pelaksanaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Sasaran Program Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator tercapainya sasaran adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 109,9 juta jiwa. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional 22

(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: a. Jumlah do kumen hasil studi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN/KIS sebanyak 52 dokumen. b. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebanyak 16 dokumen. Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran JKN/KIS sebanyak 14 dokumen. B. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan untuk mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RAP Sekretariat Jenderal

2015-2019.

Dalam

upaya

meningkatkan

efektifitas

pembiayaan

kesehatan maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, dan penguatan dukungan manajemen untuk mendukung program prioritas kesehatan nasional, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (lihat lampiran matrik alokasi anggaran Sekretaris Jenderal).

23

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai acuan bagi semua satuan kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal dan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, RAP Sekretariat Jenderal ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dimasing-masing satker di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk periode Tahun 2015 – 2019. RAP Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 diharapkan mampu menjawab tantangan, hambatan, dinamika dan kebutuan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. RAP Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 akan direviu minimal 2 kali yaitu mid-term review/ pada pertengahan (2017) dan end-term review/ pada akhir (2019) dan atau dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai dengan situasi dan kondisi seperti disebabkan karena revisi Renstra Kemenkes maupun hal-hal lain yang menuntut perlunya perubahan RAP Sekretariat Jenderal.

24

MATRIK TARGET KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019 NO

PROGRAM/KEGIATAN

BASELINE (2014)

2015

(5)

(6)

(7)

2016

2017

2018

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

2019

(3) Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

(4) 1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

2 Persentase harmonisasi dukungan Jumlah capaian kinerja manajemen dan pelaksanaan Pusat/Biro dibagi dengan total tugas teknis lainnya Pusat/Biro

-

90%

92%

94%

96%

98%

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan

1 Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

-

9

16

25

30

34

24

25

25

25

26

26

Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber dana

2 Jumlah dokumen kebijakan Dokumen-dokumen perencanaan, anggaran dan dikelompokkan berdasarkan evaluasi pembangunan kesehatan tugas dan fungsi unit kerja yang berkualitas 3 Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu 2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

TARGET

CARA PERHITUNGAN

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu yang dihasilkan

1 Persentase pemenuhan kebutuhan Realisasi pengangkatan CPNS dan SDM aparatur kesehatan PTT/P3K terhadap jumlah formasi CPNS dan PTT/P3K per tahun

3

(8)

3

(9)

3

(10)

3

(11)

3

-

34

34

34

34

34

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan terhadap seluruh pejabat struktural

-

60%

70%

80%

85%

90%

3 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

Jumlah CPNS dan PNS yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik terhadap seluruh CPNS dan PNS

-

80%

85%

88%

91%

94%

BIRO KEPEGAWAIAN

2 Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

(12)

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

1 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

INDIKATOR

SEKRETARIAT JENDERAL

(1) (2) I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

SASARAN


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

4 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi

Meningkatnya produk peraturan perundangundangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana

CARA PERHITUNGAN

(4) 1 Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTP.

(5) Jumlah Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang menyampaikan laporan keuangan dibagi dengan jumlah seluruh Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah

2 Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan 3 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement

TARGET

BASELINE (2014) (6)

2015

2016

2017

2018


2019

2%

(7) 100%

(8) 100%

(9) 100%

(10) 100%

(11) 100%

Nilai aset tetap yang telah mendapatkan PSP dibagi dengan nilai aset tetap laporan keuangan audited

-

30%

50%

70%

90%

100%

Perbandingan jumlah Satker Kantor Pusat dan Satker Kantor Daerah yang menggunakan LPSE dibagi dengan jumlah seluruh Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah

90%

65%

80%

90%

100%

100%

(12) BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

(1) (2) (3) 3 Pembinaan Pengelolaan Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan

INDIKATOR

1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan : Membandingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahuntahun mendatang

15

5

5

5

5

b. Permenkes/Kepmenkes bidang kesehatan.

Membandingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahuntahun mendatang

75

75

75

75

75

2 Jumlah penanganan masalah/kasus dan perjanjian kerjasama bidang kesehatan a. Jumlah penanganan masalah hukum terkait aset


60

60

60

60

60

b. Jumlah penanganan kasuskasus hukum


35

35

35

35

35

c. Jumlah perjanjian kerja sama di bidang kesehatan


30

30

30

30

30

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

a. RUU/RPP/R.Perpres/ R.Keppres/R.Inpres

MATRIK TARGET KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019 SASARAN

INDIKATOR

CARA PERHITUNGAN

(1)

(2)

(3)

(4) 3 Jumlah produk organisasi dan tata kerja serta analisis jabatan

(5) Membandingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahuntahun mendatang

4 Jumlah produk ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, akuntabilitas kinerja dan jabatan fungsional


Meningkatnya kualitas administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan

1 Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan

A = Jumlah korespondensi yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh korespondensi dikali seratus persen B = Jumlah acara harian yang terlaksana dengan baik dibagi jumlah seluruh acara harian dikali seratus persen. Kumulatif A ditambah B dibagi dua sama dengan target

Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan

5 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji

TARGET

BASELINE (2014)

2015

2016

(6)

(7)

(8)

12

2017 8

(9)

2018 8

(10)


2019 8

(11)

8

15

15

15

15

15

90%

91%

92%

93%

94%

95%

1 Persentase pelayanan dokumen a. Jumlah dokumen persiapan perjalanan dinas luar negeri tepat keberangkatan pegawai waktu perjalanan dinas luar negeri selesai maksimal 10 hari setelah tanggal pengusulan

90%

91%

92%

93%

94%

95%

2 Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas

b. Jumlah Satker Pusat yang terbina kearsipannya dibagi dengan jumlah seluruh Satker dikali seratus persen

75%

80%

82%

85%

88%

90%

c. Jumlah Satker UPT daerah yang terbina kearsipan dan tata naskah dinasnya dibagi dengan jumlah seluruh Satker dikali seratus persen

60%

60%

65%

70%

75%

80%

(12)

BIRO UMUM

PROGRAM/KEGIATAN


NO


PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

CARA PERHITUNGAN

(3) Meningkatnya pengelolaan kantor Kementerian Kesehatan

(4) (5) Persentase tersedianya sarana dan SP-1 = Jumlah M2 pembangunan, prasarana kantor renovasi, rehabilitasi gedung kantor dibagi jumlah realisasi M2 pembangunan, renovasi, rehabilitasi gedung kantor dikali seratus persen. SP-2 = Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan dibagi jumlah realisasi pengadaan peralatan kantor yang diadakan dikali seratus persen. SP-3 = Jumlah perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dibagi jumlah realisasi perawatan dan pemeliharaan sarana prasaranan kantor dikali seratus persen. IKK2 = Keseluruhan SP dibagi tiga

Meningkatnya kualitas pengelolaan pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran dalam rangka mendukung capaian indikator program pembangunan kesehatan 2015-2019

Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan

Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat

TARGET

BASELINE (2014)

2016

2017

2018


2019

100%

(7) 100%

(8) 100%

(9) 100%

(10) 100%

(11) 100%

Jumlah tenaga kesehatan strategis tepat sasaran dibagi jumlah seluruh pegawai di kali 100 persen

90%

92%

93%

94%

95%

96%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2 Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang mengirimkan laporan dibagi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada Jumlah Kabupaten/Kota yang tersedia koneksi dibagi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang ada

-

10%

20%

30%

40%

50%

1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan

3

3

3

3

3

3

2 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS

(Jumlah Kabupaten/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun dibagi jumlah kab dan kota) x 100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas

(6)

2015

(12)

PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

7 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

INDIKATOR

BIRO UMUM

6 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

SASARAN

P

MATRIK TARGET KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019 PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

9 Pengelolaan Komunikasi Publik

Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan

Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik

CARA PERHITUNGAN

(4) 3 Persentase Desa yang memanfaatkan dana Desa 10% untuk UKBM

(5) (Jumlah Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dibagi total jumlah desa) x 100%

4 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

Jumlah dunia usaha yang melakukan kerja sama (MOU) dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program kesehatan

5 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kerja sama (MOU) dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program kesehatan

1 Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan untuk mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

Menghitung jumlah Kabupaten/Kota yang telah didampingi dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

2 Jumlah Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

Menghitung jumlah Provinsi yang telah mendapatkan advokasi dan sosialisasi untuk mendukung upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

TARGET

BASELINE (2014) (6)

2015

2016

2017

2018


2019

(8) 20%

(9) 30%

(10) 40%

(11) 50%

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

300

34

34

34

34

34

34

7

7

7

7

6

1 Jumlah publikasi kesehatan yang Menjumlahkan total publikasi disebarluaskan kepada yang disebarkan ke masyarakat masyarakat oleh Pusat Komunikasi Publik melalui media cetak dan elektronik, rilis, media sosial (facebook, twitter, youtube, website, penerbitan dan media tatap muka (sosialisasi/pertemuan)

1050

7.499

7.614

7.727

7.840

7.953

2 Persentase pelayanan permohonan Perbandingan antara jumlah informasi dan pengaduan yang pelayanan informasi dan telah diselesaikan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah total permohonan informasi dan pengaduan melalui aplikasi SIAP (Halo Kemkes, email , pojok info, PPID, LAPOR, surat masuk dan sms)

90%

90%

90%

90%

90%

90%

(12)

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

(7) 10%

-

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

8 Penanggulangan Krisis Kesehatan

INDIKATOR

PUSAT PROMOSI KESEHATAN

NO


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

CARA PERHITUNGAN (5) Sesuai dengan siklus hidup yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu: 1. tahap janin/ibu hamil; 2. tahap bayi; 3. tahap balita; 4. tahap anak-anak; 5. tahap remaja; 6. tahap dewasa; 7. tahap lansia

11 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan

Presentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional)

Jumlah hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang di entry dalam SISKOHATKES pada tiga bulan sebelum operasional dibagi dengan jumlah kuota jemaah haji pada tahun berjalan dikalikan 100%

12 Peningkatan Kerja sama Luar Negeri

Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan

Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan

13 Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

Meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi

(6)

9

(7)

7

(8)

2017 7

(9)

2018 7

(10)


2019 7

(11)

7

(12)

60%

65%

70%

75%

80%

Jumlah dokumen kesepakatan international yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan internasional yang bersifat kepemerintahan dan telah diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan pelaporan monitoring dan evaluasi secara berkala dan komprehensif dalam satu tahun

30

8

9

8

7

8

1 Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang terselesaikan

Jumlah rata-rata pengaduan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebanyak 30 sampai dengan 40 pengaduan. Dan yang ditindaklanjuti sebagai pelanggaran disiplin Dokter/Dokter Gigi

30

37

37

37

37

37

2 Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu

Jumlah perkiraan Dokter dan Dokter Gigi lulusan baru, ditambah registrasi ulang, ditambah WNI lulusan luar negeri, WNA lulusan dalam negeri serta Dokter dan Dokter Gigi lulusan dalam negeri yang ingin bekerja ataupun belajar diluar negeri

12000

20,000

72,000

35,000

20,000

20,000

PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

-

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

(4) Jumlah instrumen peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan inteligensia sesuai tahapan siklus hidup untuk mendukung pembangunan pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas

2016

PUSAT KESEHATAN HAJI

(3) Meningkatnya kesehatan inteligensia secara optimal dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas

2015

PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN

(1) (2) 10 Peningkatan Inteligensia Kesehatan

TARGET

BASELINE (2014)


PROGRAM/KEGIATAN

1 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

INDIKATOR

CARA PERHITUNGAN

(3) Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

(4) 1 Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)

(5) Jumlah peserta PBI yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan dikalikan besaran iuran yang telah ditetapkan dan dikali dua belas bulan

Dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

1 Jumlah dokumen hasil studi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN/KIS

Dokumen dikelompokkan berdasarkan studi/kajian/monitoring dan evaluasi pembiayaan kesehatan dan JKN

TARGET

BASELINE (2014)

2016

2017

2018


2019

86.4

(7) 92.2

(8) 103.5

(9) 105.6

6

10

10

10

2 Jumlah dokumen hasil Health Dokumen dikelompokkan Technology Assessment (HTA) menurut kajian/analisis HTA yang disampaikan kepada Menteri yang dihasilkan Kesehatan

-

2

2

4

4

4

3 Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS

1

2

3

3

3

3

Dokumen dikelompokkan sesuai kebijakan untuk pembiayaan PBI JKN/KIS

(6)

2015

(10) 107.8

10

(11) 109.9

12

(12)

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

(1) (2) II PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

SASARAN

LAMPIRANII KEPUTUSANMENTERIKES EHATAN In

O CN

C-1)

z

O

O

x0 C:4

owz

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 20 15- 20 19

,OKASI R. Mi,

2017

0' 6VE` 7,f!

24, 268. 9

36, 786. 3

frOTL` LP

1 Jumlahkebijakan pu blik yang berwawasan kese hatan

TOTAL ALOKASI2015- UNIT ORGANISASI PELAKSANA 201 9 ( Rp

T* 11,17' 117

172, 2 45. 0

2 Pers entase harmonisasi dukungan Jumlah capaian kinerja manaj emen dan pe laksanaan Pusat/ Biro dibagi de ngan to tal Pusat/ B iro tugas te knis lainnya

Z• 61

I' 09

6

1 101'

6'

S' LT

Z' Z8

6• S R

0 Z• 17 1.1.11

6 . t7Z

0' 17 6• 17Z

8• 51

17 . 11 17 . 8L 6.5 ZZ

I ' £1 L. L 6.5 S. Z

Jum lah CPN Sdan PN S yang memp unyai hasil pen ilaian S KP dengan kriteria min imal baik ter hadap se luru h C PNS dan PNS

T• 50 T L . 56

3 Pe rsentase pegawa i Kemen terian Kese hatan dengan n ilaikinerja minimal baik

V• CI

Jumlah p ejabat stru ktura l yang te lah memenu hi standar kompe tens i jabatan te rhadap se luru h pej abat stru ktural

Z• L£I

2 Persen tase peja bat stru ktural di lingkungan Kementerian Kese hatan yang komp etensinya sesua i persyara tan jabatan

6 . 17£1,

Realisasi pengangkatan CPNS dan PTT/ P3 K terhadap jum lah formasiC PNSdan FTT/ P3 K Der

I . 51

1 Pe rsen tase pemenu han ke bu tu han SDM apara tur kese ha tan

BIRO KEPEGAWAIAN

Re komendasi mon itoring dan evaluasi terp adu yang dihasilkan

L' IT

.

0 a,. .

,t,

—

a

1

:4

-(...73 Et, . ,. F_, ,j Aao ., . E

5

•m g .c4,

t9

a

-_,

N

3 Jum lah re komendas i monitoring dan eva luasi terp adu

1' ST

2 Jumlah do kumen ke bij akan Do kumen - doku men dike lompokkan berdasar kan perencan aan, anggaran dan eva luas i pem bangunan ke se hatan tugas dan fungsi un it kerja yang berkualitas

L' 9

z

,,0. (. . . ,,,... 9 m„. . pr r

.., ct

Provinsi yang mem iliki rencana lima tahun dan anggaran kese hatan terintegrasidari berbagai sum ber dana

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

... .x a,

,,,'' . ..

-,Fo' m

-6 (9

,

o. ,

6..,,o ,.c%1)

2§i U za...t

E ,..,E a a a

z —. .

1 Jum lah Provins i yang me miliki rencana lima tahun dan anggaran kese hatan terintegras i dari berbagai sumber

0 S. S

_

Men ingkatnya koordinasi pe laksanaan tuga s, pembinaan dan pem berian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

CARA PERHI TUNGAN

R SEKRETARIAT 'Z.' JENDERAL

---

;7.,

( 2) PROGRAM DUKUNGAN MANAJE MEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

aaLvxicuir

0

Z

SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

,OKASI ( Rp Mil HaINHIGNI

NVIIVSVS

E4- BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILK NEGARA

Lc) ,r)

Perbandingan jumlahSatker Kantor Pu sat dan Satker Kantor Daerah yang menggunakan LPS E dibagidengan jumlah seluru h Satker Kantor Pu sat dan Kantor Daerah

C4 N

3Persentase pengadaan menggunakan e-procu rement

7

N ilai aset tetap yang telah mendapatkan PSPdibagidengan nilai aset tetap laporan keuangan audited

oo --,

2 Persen tase nilai aset tetap yang telah mendapatkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sesuai ke tentuan

•— ri

oo

4 cv

cc?

.-. cl

tri


if?

.--, c.i

0

'

2 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

oo .

8.9

8' 9 oo ri

C' t

0' 17

5.9

t' 9

4Jumlah produk ketatalaksanaan, penyelenggaraan uru san pemerin tahan bidang kese hatan, akuntabilitas kinerja dan jabatan fungsional

Membandingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan ke bu tuhan tahuntahun mendatang Membandingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan ke bu tu han tahuntahun mendatang

7

.

g

3Jumlah produk organisasidan tata kerja serta analisis jabatan

R

e `;'1

., is

cd

J,

Membandingkan tren hash tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan ke bu tuhan tahu ntahun mendatang

3

0 as,

"0.' ',-'0 ct1 4

g

V v v cs,

' 0 :5

R. u 4 to

45

u .71

.-D

Membandingkan tre n hash tahun tahun sebelumnya dengan prakiraan kebutuhan tahuntahun mendatang

a.

b.

c 4

4

1 it

E

0 as

.0, 0 of

0Q. 5

"g 1

0z - CdV)

.6 .x

g . ..-.g .0

.i! 'g a. .,.

0

(

.4 go

.Sg. '-.

ai 4

0 -) ..x

Membandingkan tre n hasil tahuntahu n sebelumnya dengan p rakiraan kebu tuhan tahun tahun mendatang

4

Permenkes/ Kepmenkes bidang , Membandingkan tren hasil tahu ntahun sebelumnya dengan kesehatan. prakiraan kebu tu han tahuntahun mendatang

c0

N

Membandingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan kebu tuhan tahun tahun mendatang

RUU/ RPP/ R. Perp res/ R. Keppres/ R. Inpres

Lip 4

.x g 0 ,;,,„ . -0

.00 .0 cd.10 co — '. 00

g

E oi.t i g. o 's -6 cri?. a 6 .

N. § A .

. E.,s, -0 .x ,x

CO0 iz gz i

*O. .8 4'. g

O.o TA 0 w z ,, .4

Ez g P is' le

a. a., 0 ,r.

1Jumlah produkhu kum bidang kesehatan yang diselesaikan :

s' t

0 g

( 5) Jumla h Satker Kan tor Pusat dan Kantor Daerah yang menyampaikan laporan keuangan dibagidengan jumlah seluruh Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah

2017

i-

2 a

..,0

—ga A sv,,,

..... b0 El

0g tlz zi . 70',..' . 18. _ ,11.) x ,_, — co

,...as cz 2,4

z

`-' 8. g 1' i .-1 1

g .. g 0to F'''L,

' 4-. g ..... tn' mo g'-' , r. 1 l,c ,a0 ,ca .0 4a, , , ,., ,., ..a. E0 g b-) F. ., 8. E

,,, .10 >

oi)

— 9

o. •,75 .. w F-1 , i(1li" —

:0' .5 g0 5 .ETs 0., ..:4 M

—°

(4) 1Pe rsen tase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuaidengan SAP untuk mempertahankan WTP.

TOTAL ALO KASI201 5- UNIT ORGANISASI PELAKSANA 201 9 ( Rp Miliar)

St

o Z

PROGRAM/ KE GIATAN

CARA PE RHITUNGAN

,OKASIR. Mi l

TOTAL ALOKASI2015 - UNITORGANISASI PELAKSANA 201 9 (Rp

2 017

Z.'

a

;-;

S . 7.L

E

E

o

7-f■

,. ,

4-

,M

,-,I

-,'

fi Z

ZZ

CZ N. 0

Z

— o

'CTi

4.'

t

. 0..w ga'E •'-

'd '' 4

SZ

, E,

— d c .5 2

BIRO UMUM

g

0* ZZI

C,1

zg, _

CL)

g

.-.

..XacTs

*e tj rvi 5 a cvl 'c'0 '&) Z c5 ,.ok,Z-. a -,44., - .Xm Z -5 TS 51. W 4 d

No0._gN -'S 0 Ct ... CU c) 2aa. -cs.

Jum lahdo kumen persiapan 1 Persen tase pe layanan do kumen perjalanan d inas luar negeri tepat ke berangkatan pegawai perjalanan dinas lu ar negeri waktu selesai maksimal10 hari se te lah tanggal pengusu lan

E

_-. 0 , -0.

u

2—c' 0 t

a z

it

y

-0 i.) . .., _

C

(Zi...k.a0

ÒD z

,) ?

3r., M, 3 `,i —Cr . CC

- al

. 5 : c, 3. LZ . 4 ' " ZZ W.412.00 .5.5.0.4a1

y

15 co

vri -

C

E-

ci N P.. -42 g ci"(

I,,,,,-„i gg Hq A.,44

...... In

7.-^ 4

(5) (4) A =Jumlah korespondensi yang 1 Perse ntase ter se lenggaranya dise lesaikan dibagi jumlah admin istrasi korespon den si, se luru h ko re spondensi dikali pengaturan acara dan kegiatan pimp inan dengan baik dan lancar seratus perse n B= Jumlah acara harian yang sesuai aturan terlaksana dengan baik dibagi jumlah seluru h acara harian d ikali sera tus persen. Kumu latif A ditam bah Bdibagi dua sama de ngan targe t

8Z

uoi,vmatii

,..,

SASARAN

PRO GRAM/ KEGIATAN

CARAPERHITUNGAN

2 Persen tase pe mbinaan kearsipan dan tata nas kah d inas

Ju mlah Satker Pusat yang terbina kears ipannya d ibagi dengan jumlah se luruh Satker dikali sera tu s persen Jum lahSat ker U PTdaerah yang terbina kearsipan dan tata naskah dinasnya dibagi dengan jumlah se luru h Satker dikali seratus p erse n

o r: c, to 1in o vi

,

ct,5,0

',5

4 -C

'-•

.cd w -G al

4. 2' >, 4 '4,,,y as -ci E is -T,g 15 2 'C" ti t' ?-2 'a' & .

W cd ,

0, c,5

o

N— (.6'

N , al

N

C') N

, n 0., (Ni

Ju m la h tenaga kese hatan strategis tepat sasaran dibagi ju m lah se luru h pegawai di kali 1 00 persen

a.

b.

BIRO UMUM

._..;

%-b

.5

-C 55

:4'-'

a1 -c,

— ,(1 c's

N o w d.,,EdE,d E

'3

co co d-

.-

2'

•

, •— 4 ,- c%) . 0c9 row.

- 4 E ca g

A. 4., 45 (7, .FA

cn '0'1 . jr v, a , Ei E . a t . ' 7J • ,—,, a a . - " `ji 4 ':' ' C cs

TOA V,z CI. t; ;n.

0. V, 5)) N(7)

'O' z31 tc 4 , ,

O` N,

oo

—

N _ —

c'2

a$

q ' ai t C -C

,- lis ,-al II. CC , a,,,

E. F. ?, & :E. a . E. ci) a.

5,3 ,1.6Jowa,ctot11--.ct'a',..— z :'-' ' .4.2, ,,) d al cZ W ) .0 ts co i'

bC. —g .4 d W .4 E q .,,, 7t'

-,

&E.

,-

,9

')

Persen tase pem bayaran gaj i dan / atau insen tif tenaga kese ha tan strategis tep at sasaran

II, ,ct .. ,--1 .4 c al 4M .2=.,..iib.,

C.

i

,

P. 4

4i :i ,:, '1 ,1

8.-: 4

0 g 7:3 _

''

a, 'ia,a..."1 sa.

0

d

2 a) c' W Si'' -,; f) . J

0

Men ingka tnya ku alitas penge lo laan p em bayaran gaji dan/ a tau insen t if tenag a kese hatan strategis tepat sasaran dalam rangka mendu ku ng capaian indikator p rogram pem bangunan kese hatan 20 15- 20 1 9

c.

r ,OKASI R p_____ Mi

TOTAL ALOKASI 2015 - UNIT ORGANISASI 201 9 PELAKSANA ( Rp

2017 ( 91

(8)

(Jumlah Kabupaten/ Ko ta yang membuat kebijakan yang mendu kung PHB S minimal 1 ke bijakan baru per tahun dibagi jumlah kab dan kota) x 100%

3 Persen tase Desa yang meman faa tkan dana Desa 1 0% un tu k U KBM

(Jumlah De sa yang meman faa tkan dana desa min imal 10 persen untu k Upaya Kese hatan Bersumberdaya Masyara kat (UKBM) dibagi to tal jumlah desa) x 1 00%

4 Jumlah dun ia usaha yang meman faatkan CSR-nya un tu k program kese hatan

Jum lah dun ia usaha yang me laku kan kerja sama (M OU) dengan Kemen terian Kese hatan dalam mendu kung program kese ha tan

5 Jumlah organ isasi kemasy arakatan yang memanfaatkan sumber dayanya un tu k mendu kung kese hatan

Jum lah organisasi kemasyara katan yang me laku kan kerja sama (MOU) dengan Kemen terian Kese hatan dalam mendu kung p rogram kese hatan

1 Jumlah Ka bup aten/ Ko ta yang mendap atkan du kungan un tu k mamp u me laksana kan up aya pengurangan ris iko krisis kese ha tan di wilayahnya

Menghitung jumlah Kabup aten / Ko ta yang te la h didamp ingidalam me laksana kan up aya pengurang an ris iko krisis ke se hatan di wilaya hnya

2 Jumla h Provinsi yang mendap atkan advo kas i dan sosia lisasi un tu k mendu kung pelaksanaan up aya pengurang an risiko krisis kese hatan di wilayahnya

Menghitung jumla h Prov insi yang te la h mendapatkan advo kasi dan sos ialisas i untu k mendu kung up aya p engu rangan risiko krisis kese hatan di wilayahnya

L' LL

2Persen tase Kabupaten / Ko ta yang memiliki ke bijakan PHB S

(6)

Jum lah ke bijakan p ublik berwawasan kesehatan

L'

1 Jumlahke bijakan pu blik yang berwawasan kese hatan

O' 17L

PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

5 . 68 17 PUSAT PROMOS! KESEHATAN

97,0i •66

L' 09£ R O %.o co

'I

PUSAT PROMOSI KESEHATAN

6' 59 9' 9 5

5' 55T 6' 95

9' 9 5

5 . 55I

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

V' t

6' S L I' t

co tfi

1 . 55

5• 6 5

T• 55

c, 4

9' 175

9' I 9

O N N-

'-'.

17' £99

£'1717

17' t 5 d-

4 c,

%.0 %..0

cv

N N

o 6 ,o

6' 9 5

S' 98

0' 96

9' 16

o

6

.

.--,

Li)

N t,-.

'-'.

6

N N.

co ,O ‘.0

4 71-

ca

Jum lah Kabupaten/ Kota yang terse dia kone ksi dibagi dengan se luruh Kabupaten / Ko ta yang ada

co ,.c> ,D

Eo

ai

..,.., ' z

.,

) 0

,-,J 45, s-,

>,.._,. co ....-

a,

›, z (4', ..xbA

a,

'''' ,%) ') & I"

.0

cZ a0

.:1'2'-

g —z i 4,z7:1 ..

ai

di.. ') 00

2 Persentase terse dianya jaringan ko munikasidata yang diperun tu kkan un tu k pe laksanaan e - kese hatan

c0

o ',7,

ct al

z 0 .as f:,.., ..x A g co K -0 "F,', z;5, ga, ..D — 'R' (J' 0 A -6, '2 `1' ,,.5,

.2 (;,

„z E ,°a-) 2 `,'. .) E

.5. .8

al

',-t-

,.k

cii W ›, 4-ct-' 2 N Z '')

g -., >-, . 45 a .0 c3-.

E

a, at Cl.. 71 S.

(5) Jum lah Kabupaten/ Kota yang mengirimkan laporan dibagi dengan se luruh Kabupate n/ Ko ta yang ada

0' 06

‘.0

(4) 1 Persen tase Kabupa ten/ Ko ta yang me laporkan data kese hatan p rioritas

CZ

( 3)

Meningkatnyapengelo laan data dan informas i kese hatan

CARAPERHITUNGAN

(ii)

SASARAN

o q3

;71 —..

(2) Penge lolaan Data dan Informas i Kese hatan

HOINMICIMI

o Z

PROGRAM/ KEGIATAN

,OKASIR Lp Mi 740,1,VHicuu

0

■

SASARAN

PROGRAM/ KEGIATAN

CARA PERHITUNGAN

201 7

fi :-.

.■

:-.--

8 '.

Ell

c"..

—

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

4

ci6

t--

in

,o,

,.._, ,--

3

0,

,.6 _,

C, Cc") ,__

6 co

Cn

d-

,Z) N

.--I

o cO ,-,-

PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN

— —

.-,

In

co 4 cl

61

ci'i

N

— N

N

N

.-, N

0

o 6

N

PUSAT KESEHATAN HAJI

in..

71-

c. t---.

In co

C. .—

in _

lf,

a ITO

0

a a CZ

z C' a a

4

4Nu &I' a-..0 .R .P. 2 tg —al vz as to -,-.. (0 .0 tt .13 0 ,i

cd „ 0 .c.5 r 'a' 2 .g 1 ' ..., 4 .4 1 7). 4 g (7:3 a .2,.. ,::g 4os.,..,.a c, k v '-'z 1 'Fs' 'cl 2 3 to '

>, a FA

"ct 0,

PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

a

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

,.-. CO

N

,-,3

0

6

I-N

o O

'cii

Zi

10...5

vcd.

E b' t A i t A

E ti 4gN v N45 ZiClcZ'a

E ›-, E

4 .4g ....6 A !g A .,b

E T.'

I. a

,-a -a-3,to ,. 5 fa 4-.1a

_vs 0 . — . ,0 -. A .5, g A' i 1. .".§

Jumlah kesepakatan kerj a sama luar negeridibidang kese hatan

,A° -c-ocs 06' coa 0 -to I -.50 .cda 0to N. 5 4 `1 § .t) .-10° -6 v .52 S V''''Cl 'ai h' 0 ° cagg.1)

Jumlah hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang di entry dalam SI SKOHATKES pada tiga bulan sebelum operasional dibagi dengan jumlah kuo ta jemaahhaji pada tahun berjalan dikalikan 100% 4 r01 '2 2 ' .9., 'a' 1 'rib al 0" al V. .5. 0 ,-- a. E a.

Presen tase hasil pemeriksaan kese hatan jemaahhaji (3bulan sebe lum operasional)

a -0,,,

Meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan di Arab Sau di yang tepat guna dan sesuaikebu tuhan

kv g A c6d .c-4 , v .., 4 g c,,,„

.-, .--,

Peningkatan Kesehatan JemaahHaji

E

Sesuaidengan siklus hidup yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu: tahap janin/ ibu hamil; tahap bayi; tahap balita; tahap anak-anak; tahap remaja; tahap dewasa; tahap lansia

.5, i...

Jumlah instrumen peningkatan dan penanggulangan masalah kese hatan inteligensia sesuai tahapan siklus hidup untu k mendu kung pembangunan pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas

0

Meningkatnya kese hatan inteligensia secara op timal dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas

0 im ..x . ,..) Z .* a, z fa. .-.1 (NI —.

0 --.

Peningkatan Inteligensia Kesehatan

S:02

E

Lc,

Perbandingan antara jumlah pelayanan informasidan pengaduan masyarakat yang dise lesaikan dibagi jumlah to tal permohonan informasidan pengaduan melalu i aplikasiSLAP (Halo Kemkes, email, pojokinfo, PPID, LAPO R, surat masukdan sms)

ci

N

-

a A 0 lb ,

a. 55 (0 &I

-.2>" 1

,.,-0 .z.-.— 5 A

..,, 4 .

E Fi '" 0 os 1 ao -z 78 a, R. ta.

.0- CN —

(4) (5) 1 Jumlah publikasikesehatan yang Menjumlahkan total pu blikasi disebarluaskan kepada yang disebarkan ke masyarakat masyarakat olehPusatKomunikasiPu blik melalu i media cetakdan elektronik, rilis, media sosial (face book, twitter, y outube, we bsite, penerbitan dan media tatap muka (sosialisasi/pertemuan)

2 Persen tase pelayanan permo honan informas idan pengaduan yang telah diselesaikan

TOTAL ALOKASI2015- UNITORGANISASI 201 9 PELAKSANA ( Rp Miliar)

,OKASIRMi

-s'i

,.-7.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

4 o .--,

0,

ì

7i("6 co

K0

o c,3

co ,s73 co

,o

ci ,,,-

e ,c3 71-

In csi co

Jumlah p erkiraan Do kte r dan Dokter Gigilu lusan baru, d itam bah registrasi u lang, ditam bah WNI lulusan luar negeri, WNA lu lusan dalam negeri serta Dokter dan Do kter G igi lu lu san dalam negeri yang ingin be kerj a ataup un be lajar diluar negeri

'

In csi

NV/IVSVS w g t V, T, :51. . , z -cs as 14' W Z C' I 7, —

2 Jumlah Sura t Tanda Registrasi ( STR) Dokter dan Dokter G igi yang teregistrasi dan terse lesaikan tep at waktu

6 .7.1

terakhir se banyak30 samp ai dengan 40 pengaduan. Dan yang ditindaklanj u ti se bagai pelanggaran disiplin Do kter/ Dokter Gigi

if

Do kter Gigi yang terse lesaikan

TOTAL ALOKASI2 015 - UNITORGANI SASI PELAKSANA 2019 ( Rp Mi liar )

2 017

i

CARAPERHITUNGAN

g g ƒ , C''

E. c,s , Es.. s% z, .x 'Cl 0 '-' ca ct ..,. E z ,. *a-d '''' U w . ■`' '' .xbz —f.aia., ,iz->, - `41id,. ...: f D. as ,.,,, ,t .4 bi) a o 5.,...., 0.0 .z,(2, . F.' z 4 `-' a' al o onzasoz—z P. 1S1,7,' 6'. a & -61

, 1. g Ei ,, "E

g .8

(\V.,

--6. 41.'

e

L) '' ao ;17 — —,

210,LVHIUNI

0

■

PROGRAM/ KEGIATAN

,OKASI 1 RMi

Fi t SEKRETARIAT JENDERAL

.--.

o6 co

4

C

c? N. N

I' 6 ZT

co

I' ££ ( 6) t' LZT

I' 690` 8 (L) -,

N .--■

0' 809

I . 96£` 9E l ot)

(8)

O

4

32, 440. 1

i-: op c, c,i co

0

( 9) Z• 6L 17` 0Z

N:

Lr3

4 CY,

N

PUSAT PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

Do kumen dike lomp okkan sesuai ke b ijakan untu k pem biayaan PHI J KN/ KIS

4

3 Jumlahdokumen ke bijakan realisasi iuran pe se rta Pener ima Ban tuan Iuran ( PBI) JKN/ KI S

.--■

Do kumen d ikelomp okkan 2 Jumlahdo kumen hasilHealth men uru t kaj ian/ana lisis HTA Tec hnology Asse ssmen t (HTA) yang disampaikan kepada Men teri yang dihasilkan Kese hatan

N

Do ku me n dike lompokkan berdasarkan stu di/ kajian / monito ring dan evaluasi pembiayaan kese hatan dan J KN

in

1 Jumlah do kumen hasil stu d i/mon itoring dan evaluasi pe laksanaan J KN/ KIS

as as

( 5) Jumlah peserta PBI yang te la h d ite tapkan sesua idengan perundang- undangan dikalikan besaran iuran yang telah ditetapkan dan dikali dua betas bu lan

.--■

C( 1

ro Z

co , cd Z 0 A JP, '-'" '''- . 0 -cf 5, cd c Z 1,,,)"

'ao v v z cci

E c)

.,,,5,

fl Ti,— c:bi) , .8 z 2.1 - 1'2 0. ..x 2x :_-,. cnf,

z

-,.. -F, ,_, .x

.1 - .5,s

,1 E co cd — —

4.,' 4 .g .8 g iL,.0 -c, 4 a

O'n -0) *al 4 . ".1)cp E .4 .-. 2. OD a —

(4) 1 Ju mlah pen du du k yang menjad i peserta Penerima Ban tuan Iuran (PHI) me lalu i Jaminan Kese hatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Se hat (KIS) (dalam juta)

tf)

( 3) Terse le nggaranya ipenguatan Jaminan li Kese hatan Nas ional 1 (J KN) / Kartu Indonesia Se hat (KI S)

2017

O

( 2) PRO GRAMPENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN KES EHATANNASIONAL ( JKN) / KARTUINDONESIA SEHAT ( KIS)

TOTAL ALOKASI2015. UNITORGANISASI PELAKSANA 201 9 ( Rp Miliar)

4 co ,. ,i co

.7-■ r2,

SASARAN

91.1, ` OS T ( II)

0 z

CARAPERHITUNGAN

PROGRAM/ KEGIATAN

00 1

()/000I

%06

0

L8

Ju mlah Satker Kan to r Pu sat dan Kan tor Daerah yang menyampaikan laporan keu angan dibagidengan jumlah seluru h Satker Kan tor Pu sat dan Kan tor

L9

\

bE

Jumlah C PNSdan PN S yang mempunyai hasil pen ilaian SKP dengan kriteria minimal balk terhadap seluru h CPN Sdan PNS

001

ON

NVIIVSVS

Hari/maxi 3 Persen tase pegawai Kemen terian Ke sehatan dengan nilai kinerja min imal baik

@

Jum lah p ejabat stru ktural yang telah memenu hi stan dar kompetensi jabatan terhadap seluru h pejabat stru ktural

,0

gg g

E.

CI' C6

'fa'..

61 -Xc., , >-,

-X40 ti-.

-1 cti

5 z E

Re komen dasi mon itoring dan evaluasi terp adu yang dihasilkan Realisasi pengangkatan CPN Sdan PTT/ P3K terhadap jumlah formasi CPNSdan FTT/ P3K p er tahun

1§

2 "al to o.

,

L.7'

2

3 Persen tase pengadaan menggunakan ep rocurement

N ilai ase t tetap yang telah mendap atkan PSP dibagi dengan n ilai ase t te tap laporan ke uangan audited Per ban dingan jumlah Satker Kan tor Pusat dan Satker Kantor Daerah yang menggunakan LPS E dibagi dengan jumlah seluru h Satker Kan tor Pusat dan Kan tor Daerah

%0E

0 CICh'

a■ g

em of

N

iii

2 Pers en tase n ilai ase t te tap yang telah mendapatkan Penetapan Statu s Penggunaan ( PSP) sesuaiketen tuan

1) Men ingkatkan jumlah dan ku alitas tenaga pengelo la keuangan dan barang milik negara, satuan kerja dan un it akun tan sikementer ian kese hatan melalu i pen didikan, pelatihan, sem in ar dan kegiatan sejenisnya, 2) Meningkatkan kemampuan pe tugas dan me n ingkatkan koordinasi dan sinergidalam Layanan Pengadaan Se cara Elektronik (LPSE) dengan pihak te rkait, teru tama Lembaga Ke bijakan Pengadaan Barang / Jasa Peme rin tah (LKPP), 3) Meningkat kan koordinasidan pengawas internal dan e ksternal serta un it u tama un tu k mengdidentifikasi temuan pemeriksa dan t indak lanju t lap oran hasil pemeriksaan, 4) Mengkoordin asi pelaksanaan pembimbingan, konsu ltasi, pematauan dan evaluasi, pengelolaan admistras i keuangan dan barang milik negara, 5) mengkoordinasikan dan men ingkatkan kualitas penyusun an laporan keuangan set iap satu an kerja dan

tS

g

g -I,1 1 g 1 'g.' • - ' . 0 c , ,. . 4a 3 4.C, .t_

'. 4 'uLi -.2611

-x,„., 0 Z' ..e v

>- ... g L.: v fl g g .1. ,c -', W ^ ...• t . X "2 b4 'd C, ' a. 't

<, 8 am

''' %).0

i

ig ' 'i'd‘) 4.., F., 4.,

p

2 F2 ..E. .q al 1g a. -,.. .a

1 Persen tase Satker yang menyamp aikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas se su ai dengan S AP un tu k mempertahan kan WTP.

tS

x' ' '

N

penyusu nan lap oran serta rekomendasi pe laksanaan monitoring evaluasi terp adu. a) Meningkatnya pemen u han ke bu tuhan SDM aparatur, b)Terwuju dnya sistem re kru tmen dan p engelolaan administrasikepegawaian yang tran sp aran, c) Terwuju dnya penyelesaian admin istrasi kepegawaian yang tep at waktu, d) Me ningkatnya 2 Persen tase pejabat stru ktu raldi lingkungan Kemen te rian Kese hatan yang produ k administrasi kepegawaian yang dike lola melalui sistem layanan kepegawaian;, e) Meningkatnya jumlah ko mpetensinya se suai persyaratan pegawai yang men erima reward, f) Menu runnya ju mlah jabatan p egawai yang men erima punis hmen t.

00 1

Dokumen - dokumen dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi un it kerja

SZ

Penyusun an dokumen kebijakan, peren canaan dan penganggaran

00 .1

7 Provinsi yang memiliki rencana anggaran lima tahun dan kesehatan terintegrasidari berbagai sumber dana

001

MV21001Id ISMV 6 terse dianya anggaran un tu k pembangun an kese hatan yang terintegrasidari berbagai sumber

001 OT

.1

2 1g caP,i a ,,g

2

1t

,--■

2 Jumlah dokumen kebijakan peren canaan, anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berkualitas 3 Ju mlah rekomen dasi monitoring dan evaluasi terpadu 1 Persen tase pemen u han kebu tu han SDM aparatur kesehatan

1

5

PERSENT ASE

0 .--o

1 Jumlah Provin si yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terin tegrasidari berbagai sumber

6 8 STOZ

3 Perencan aan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

CARA PERHITUNGAN

CA

4 Meningkatnya kualitas pe rencanaan dan penganggaran program p embangunan kesehatan

PRO GRAM/ KEGIATAN

ISV

UNITKERJA

Memban dingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan prakiraan kebu tu han tahun - tahun mendatang

£LE S 0 L

c,1

cd

Permen kes / Kepmenkes bidang kesehatan.

ST

E

.4

g

r,,, .1'

76

Memban dingkan tren hasil tahun tahun sebelumnya dengan p rakiraan ke bu tu han tahun - tahun mendatang

01

Ninivsys

uoxvmmu

g

❑

ON

❑ .0 '6.

a a. ct—cs

','

g

.0

g

7,1

.., tC2 .

g `.'

r,

U fa.

I,. P-4

g g84. c,w -...4 . G g

0

E

`,

a. a. 0

RUU/ RPP/ R. Perpres / R. Keppres / R. Inpres

PERSENT ASE

LH

SIOZ

V)

1TARGET

ISV SI7Va'21

N

6 1)mempersiapkan produk hu kum bidang kesehatan dengan me lakukan harmon isasi dengan unit te knis KL terkait. 2) Pen dokumentasian RUU, Perpres, Kemenkes, Permen kes , 3) Sosialisasi Perundang-undangan

CARA PERHI TUNGAN

0

.

5 1 Jumlah p roduk hu kum bidang kese hatan yang dise lesaikan :

AKSI PROGRAM

at

PROGRAM/ KEGIATAN

n

UNIT KERJA

00

Memban dingkan tren hasil tahun tahun se belumnya dengan prakiraankebu tu han tahun - tahun mendatang

Ot Z E L

Jumlah perjanj ian kerja sama di bidang kesehatan

C SC

Memban dingkan tren hasil tahuntahun sebelumnya dengan , prakiraan kebu tu han tahun - tahun men datang

68

Jum lah pe nanganan kasus - kasus hukum

09

Memban dingkan tren hasil tahuntahun sebe lumnya dengan prakiraan ke bu tu han tahuntahun men datang

,

g nv —

5i 0 1a x„ 0 o

Jumlah penanganan masalah hu kum terkait ase t

0£T

,71-

2 Jumlah p enanganan masalah/ kasus dan Memberikan ban tuan hu kum dan telaahan ter hadap p erj anjiankerjasama bidang kesehatan permasalahan hu kum di lingkungan permen kes

3 Jumlah p rodu k organ isasi dan tata kerja 1) Melaku kan kajian ke lem bagaan organisasidan tata c. b. serta analisis jabatan laksana, 2) Penyusunan dokumen RB, 3) Pen3rusunan ju klak evaluasi sakip dan lakip, 4) penyusunan, peraturan jabatan fungsional dan p enataan ke lembagaan

Membandingkan tren hasil tahuna. se belumnya dengan b. a. tahun prakiraan kebutu han tahun - tahun men datang

(..i

,--■

N CS

4 Jumlah p rodu k ketatalaksanaan, penye lenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, akun tabilitas kinerja dan jabatan fungsional

Memban dingkan tren hasil tahun tahun sebe lumnya dengan prakiraan kebu tu han tahun - tahun men datang

Lr) .-,

N

CO

ISV SI'IV321 2015

0 ON

00

,0

,

.0

MO

g R 1 FrAg•fii a.'r,5 ggl tli.4 ,.% ..-01..:2 -Dg"g vPP.°

.

,g a' 2

b2g;a a

,a. i t4 b gL,T. g .0c4 0 o.

g mEgg o&E2A..u.g. m -,70 c?glgt,1-11

9 .i r,it.4E.'cgt. :.g

AiaA111gw;-76 t.211'800-0.3-0-)2mE

iiii1Q1 k1 Kiii§g d!). 110 0i4V.O. gmgl- ,a,m 0.0 -

I -

, g

g

HO IVHICINI

-6, , -t 1 ,,

C, o .

'a'

,.

73 b.0 g

c%) 19_, IA Nw

c>, 0 g-0 i.

cl

bIVIIVSVS

Ju mlah ten aga kesehatan strategis tepat sasaran dibagi jumlah seluru h pegawai di kali 1 00 persen ,

oi) ----

.0

0

N

4

HiMgA

-

rc,g-o.m

t; 1ii' on g1, 1 "5 gol'A'512'. 0..gao ,.. .ag.a g-.agth `',"5')lj8g—" og.5' .N 6 17,-6.1g.8 5m4

Persen tase pembayaran gaji dan /atau insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran

PERSEN T ASE TARGET CARAPERHITUNGAN AKSIPROGRAM PROGRAM/ KEGIATAN UNITKERJA ION

ISV

0 .

o

so

N

Er,

o .__,

0 ° ,__, .__. ,-,

,--1

0 0-, o 0..

o —

o

o

o 0

co

0 .

2101,VHICI NI

Jum lah organ isasi kemasyarakatan yang me laku kan kerja sama ( MOU) dengan Kemen terian Ke sehatan dalam men du kung program kese hatan

o

5Ju mlah organisasikemasyarakatan yang me man faatkan cu mber dayanya un tu k men dukung ke sehatan

__.

Jumlahdun ia usaha yang melaku kan kerja sama ( MOU) dengan Kemen terian Kesehatan dalam mendukung program kese hatan

—.

o .--,

4 Jumlahdu n ia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untu k p rogram kesehatan

o o —

(Ju mlah Desa yang meman faatkan dana de sa minimal 10 persen untu k Upaya Kesehatan Bersum berdaya Masyarakat (UKBM) dibagi total jumlahdesa) x 100%

v.,

o -J-

3 Persen tase De sa yang meman faatkan dan a Desa 10% un tu kUKBM

NVIIVSVS

:

2

(Jumlah Kabup aten / Kota yang membuat kebijakan yang men dukung PHBS minimal1 ke bijakan baru per tahun dibagi jumlahkabdan kota) x 100%

..SI

At

I ON C--

2 Persen tase Kabup aten / Kota yang memilikikebijakan PH BS

0

1 Jum lahke bijakan pu blik ilberwawasankese hatan

eo

g --cl

AN A > -°,5'

'

g e. ..., •-

-

g -add

4 , E

G

r:'' 'Tcs' g ..x .. 0

) ii li -- v3-

..,_..- g. ---.d g 3o

,'' cì 8t

. ._. ›,.._ -0 —

r, g1

P c >' 1 ; !

,,,c, cl gI

,Q„)

4

k.' A'

,.. 5...s,

0

r,

, rt, .4

a, g ,4 . g

i;i

.n a-,

El

1 Jumlahke bijakan p u blik yang berwawasan kesehatan

._,

Jumlah Kabupaten / Kota yang tersedia koneksidibagidengan seluru h Kabup aten / Kota yang ada

'I

Pengembangan sistem informas ikese hatan samp ai tingkat kabupaten dan kota dan pengelolaan teknologi informasi

J'

2 Persen tase terse dianya jaringan komunikasidata yang diperuntu kkan untu k pe laksanaan e - kese hatan

o .--.

7 Jum lah Kabupaten / Kota yang mengirimkan laporan dibagi dengan se luru hKabupaten / Ko ta yang ada

PERSENT ASE

cn

''

4,,

z

El

w

E

6 Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan

co

M* ('al' : :;) 'l7 '

a

5 1 Persen tase Kabupaten / Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas

TARGET 2015

,,' O

(V

,C,

CARAPERHITUNGAN

AKSIPROGRAM

co

.

4 Meningkatnya pengelolaan data dan in formasike sehatan

-0 o o 'a'l

PROGRAM/ KEGIATAN

al . EA o ,,, Ti E

UNITKERJA

uoi,vxiabn

DIVIIVSVS

PROGRAM/ KEGIATAN

AKSIPROGRAM

CARAPERHITUNGAN

Menjumlahkan total pu blikasi yang disebarkan ke masyarakat oleh Pusat Komun ikasi Pu blik me lalu i media ce takdan elektron ik, rilis, me dia sosial

2 Persen tase pelayananpermo hon an informas idan pengadu an yang telah dise le saikan

Halo Kemkes, pojokin fo, un it layanan terpadu, S MS dan LAPOR.

Per bandingan an tara jumlah pelayanan informasidan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah total permohonan in formasidan p engaduan melalu i aplikasiSIAP ( Halo Kem ke s, email, pojokin fo, PPID, LAPOR, surat masu kdan sms)

r.

berup a me dia e lektronik, adven torial, situs se hat negeriku, me dia brie fing dan jumpa pers, press tour, majalah mediakom, me dia so sial, bu ku kinerja, dan direktori pejabat kemkes, hu bungan an tar lem baga.

O 0

1 Jumlah p u blikasikesehatan yang dise barluaskan kepada masyarakat

0

Menghitung jumlah Provin si yang telah mendap atkan advo kasidan sosialisasi untu k mendu ku ng upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnya

dco

* Prov. Kaltara t dk me laksanakan keg. Tdk menggunakan dana de kon. RAK : 1) TOT pe darnp ingan penyusunan perenc ana kon tinjen si, 2) TOT manajemen penanggu la.ngan krisis kesehatan.

co

ti

co.., 0

g

al ..x a.

ct >, G B '',0 , A .

, t) a x

0.0 s.. o af ,

OK

g '-' g 'cl

2Jumlah Provinsi yang men dap atkan advokasidan sosialisasi untu k men dukung pe laksanaan upaya penguranganrisiko krisis kese hatan di wilayahnya

In 00

,a

in --,

CV

r-M r,---1

a, dt-:

g 4,

4

ts:i.

..,

-, $1,

t,.0

21

To

-

o

gE ''

.5,

E

o ..x • E.

g

to 4, —.

o CI

0 --,

,0

tr., cs

o cs,

..4 ... 1

0 1

0-,

7 Menghitung jumlah Kabupaten / Kota yang telah didampingidalam melaksanakan upaya pengurangan risiko krisis ke se hatan di wilayahnya

PERSENT ASE

i

W

1:4 cw

00

6 ada 8 kegiatan: 1) Penilaian kap asitas kab/ kota dlm penerap an manajemen penaggu langan krisis kesehatan, 2) pe n ingkt. Kapasitas petugas dalam penyusunan p eta respon, 3) peningk. Dalam penyusun an rencana kon tijen si, 4) Penigk. kap asitas rs menghadap ibencana, 5) Peningk. kapasitas pe tugas dlm pengelolaan dalam sistem infomasi penggulangan

Co

CI

.

5 1 Jumlah Kabupaten / Kota yang mendap atkan du kungan un tu k mampu melaksanakan upaya pe ngurangan risiko krisis ke se hatan di wilayahnya

TARGET 2015

ISV SIIV221

UNIT KERJA

co

o o ,-,

,:r oo o o ,,

0

ZI O,LVHIGNI

NVIIVSVS q

cts • r,

. --,

g.

®

7-§'

Z

ION CN ,--,

diimplementasikanoleh Kementerian Kese hatan untu k mendu kung pencap aian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang diu kur dengan pelaporan mon itoring dan evaluasi secara berkala dan komp rehen sifdalam satu tahun

o ,-,

co

-,,

sa.. .07

g z -0

0 2 bi) , . o

N

1,0 .5 ,_, t,s'

fn., w

cli . g

. 5, • 7, a 1 -Z

g T..

i P1" 3 .. ct3

KCp CHICIU1LcUICILI Uctil tC1.11

a.

o

O o

—

,--1

Sau di yang tepat guna dan sesuaike bu tu han

PusatKes. Haj i

PERSENT ASE

'

co g

,

5' j -0 1 .,;" .c ,. g

;) g A b.. 2. .&-). i «9 , - ii1 .,,, , 1 E a.,

,T,

entry dalam S ISKOHATKES pada tiga bu lan se be lum operasional dibagidengan jumlahkuota jemaahhaj i pada tahun berjalan dikalikan 100%

a

2-,

„9 i . ...., 4 A g Ì-.' .4 — a a' a a' 2'' Pi 7:i ' g' . c, -Fs :G , ., — iiiiiii , ("5' !.,) .— ,i ,,,i 4 ui ,6 N:

g.,

.t,—,. -0-,..t cit.

E ..X

.4 0 a. ,

c.,

N ( , .E i,

'‘',' ct t' cz '-ol 4' ' 55 1,?..4 4

a.) '

operasion al)

Co

g1

*.a.

Jumlah instrumen p en ingkatan dan penanggu langan masalah kese hatan inteligensia sesuai tahapan sildus h idup untu k mendu kung pembangunan pendidikan kewarganegaraan dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas

ISV SI'IV211

TARGET 2015

S

CARAPERHITUNGAN

co

AKSIPROGRAM

%a

5 a,

1. •--

c;', F, o ..xRO

■-■

.5, "d cn

.e q q n>' 4-) • "8 rl

0A

,agi g .bi,x a-3 . .. 1 ct ''

z 14.

N

0 .-,

i

I,

PROGRAM/ KEGIATAN

-,

UNITKERJA

PERSENT ASE 01 ER

,--.

8 LE

7 Jum lah rata-ra ta pengaduan dugaan pelanggaran disiplin dokter / dokter gigi yang dise lesaikan dalam satu tahun

TARGET 2015

ISV SITVZH

CARAPERHITUN GAN

CO

210,LVHICINI

NV11VSVS

. (.4.

TA

,..4

0

0 'cr CV

in'

' o

O

g

N

0 0

bo 7,., .5,0 g, -0 g •v, g o .±, 6 _cz.' ®in .•,73- sva g ,,,-.

.5

-

,I• oK. , gcd ' 'P.) 5t, .'--. m ,_,0 a. . 6-, >,

g gTi -.g ...'2 - '''. 4M 4, 4.g cz

ON W

cn ,.

ditam bah WIN1lu lusan luar negen, WNAlulusan dalam negeri serta Dokter dan Dokter Gigilulusan dalam negeri yang ingin bekerja ataupun belajar diluar negeri

0

o

0 .--■

.4 v

0 .--■

(1),,,

2

•—.

o ,_,

g

r,.

i' g

5 5, • i"3 g i .. P— L. q ..„, .-, .0 .o

,;._QggFz''' , ,.3 on - 0 z ggIgg+

dihasilkan

CV

Dokumen perencanaandan penganggaran terkait iuran Dokumen dikelompokkan sesuai kebijakan untu k p embiayaan PBI kepesertaan JKN/ KI S

CV

3 Jumlahdo kumen kebijakan realisasi iuran peserta Pen erima Ban tuan Iuran (PSI) J KN/ KIS

in

a

,i-.

disampaikankepada Men teriKese hatan

o

c,

7,,,-0,1,..

A. ..X 2 ',..-', ,

4,&.f,-OF,,,, , ,44 .4, I)0 fl.)tr) 0.). ,

g

••-• V la) .-X

g ■,-, , ,. cii 4g

(2 --,1 -)-0 -i. .4

g -Fi"

t4o , 2 '3, g cg,2'.7.,— (1„,)

--

,.I,-,.0 -.E. .5 0 g _(§ `,"' "E i.,..0...,z,..,

1 Jumlahdokumen hasil stu di/monitoring Do kumen yang dihasilkan berupa kajian /stu di ten tang Dokumen dike lomp okkan berdasar kan p embiayaan dam jaminan ke se hatan dan evaluasi pelaksan aan JKN/ KIS stu di/ kaj ian /monitoring dan evaluasi p embiayaan ke sehatan dan JKN

00T

V1'11331

•0

h 700

1

,.,-,e45.4

n ,v . Va ci.)a V..xCZ

g

''' -8

AA

4 t)4 .,7,..*

77 cla' mgr8 .. 0

ts,1

.

5

kasus pe langgaran 1 lah penanganan Jum disiplin Dokter dan Dokter G igi yang terse lesaikan

AKSI PRO GRAM

cr,

PROGRAM/ KEGIATAN

(.1 ■

E.

ro. ct,

it)

0 co

E.

0

0

I41)

N

N

Co

,t)

p.

0 co

■

E.

■ 0 E. 8

E.

■

0

UNITKERJA

INDIKATO R UNITKERJA

RENCANA AKSI PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN

Recommend Documents