DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI TAHUN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL ------------------------

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI TAHUN 2015-2019

JAKARTA 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….................................. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………................................... BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1.1 Kondisi Umum ...................................................................................... 1.2 Potensi dan Permasalahan ...................................................................

i iii 1 1 11

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN .............................................................................. 2.1 Visi ........................................................................................................ 2.2 Misi ....................................................................................................... 2.3 Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 2.4 Sasaran Strategis ..................................................................................

17 17 17 18 18

BAB III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................................... 19 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................................... 19 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPD RI .................... 23 3.3 Kerangka Regulasi ................................................................................. 31 3.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................................ 31 BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ........................................ 36 4.1 Target Kinerja ....................................................................................... 36 4.2 Kerangka Pendanaan ........................................................................... 37 BAB V. PENUTUP .................................................................................................... 38 LAMPIRAN 1. Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan Setjen DPD RI Tahun 2015‐2019; 2. Matriks Kerangka Regulasi

RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

iii

KATA PENGANTAR Pada periode keanggotaan Ketiga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tahun 2014‐2019, tugas dan wewenang DPD RI diatur oleh Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD RI dipandang akan semakin berkembang dinamis mengingat tuntutan dan harapan yang lebih besar dari masyarakat dan daerah terhadap para Senator daerah yang mewakilinya. Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai kesekretariatan lembaga negara yang berfungsi sebagai sistem pendukung tugas dan fungsi konstitusional DPD RI, adalah suatu integrasi berbagai unsur, yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan yang berfungsi memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian yang optimal kepada DPD RI baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, substansi, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya lainnya. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD RI pada periode keanggotaan tahun 2014 – 2019 dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, Sekretariat Jenderal DPD RI wajib menyusun program prioritas dan rencana kerja dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015 – 2019. Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2015‐2019 memuat visi, misi, dan tujuan yang dijabarkan dalam sasaran strategis untuk kemudian diejawantahkan dalam indikator utama. Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI diprioritaskan pada penguatan kapasitas lembaga kesetjenan, pembenahan ketatalaksanaan, dan penataan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastuktur sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi dewan, dengan memperhatikan akuntabilitas, dan prinsip‐prinsip pemerintahan yang baik (good governance), serta peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2015–2019 yang dibahas intensif dengan melibatkan seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, merupakan hasil komitmen bersama seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjawab tuntutan dan


i

perkembangan lingkungan strategis serta untuk mewujudkan harapan yang diinginkan di masa yang akan datang. Jakarta, Maret 2015 SEKRETARIS JENDERAL DPD RI, Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO NIP. 195711251983031001


ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

KONDISI UMUM Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hadir dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan DPD RI merupakan upaya konstitusional untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan kebijakan nasional terutama yang berkaitan dengan daerah. Kehadiran DPD RI diharapkan mampu menciptakan mekanisme saling mengontrol dan menyeimbangkan (checks and balances) antarcabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif; menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif. Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan kewenangan tertentu kepada DPD RI dalam fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan representasi. Posisi dan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari tugas dan wewenangnya sebagaimana mandat UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 249 Undang‐ Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 42 Tahun 2014 yaitu: a.

mengajukan rancangan undang‐undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

b.

ikut membahas rancangan undang‐undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c.

menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang‐ undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d.

memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang‐undang tentang APBN dan rancangan undang‐undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

1

e.

dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang‐undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

f.

menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang‐undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang‐undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

g.

menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang‐undang yang berkaitan dengan APBN;

h.

memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan

i.

menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas dan wewenang DPD RI tersebut dilakukan oleh Anggota DPD RI dalam Alat

Kelengkapan yang terdiri atas 12 (dua belas) alat kelengkapan yang bersifat tetap yakni Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV, Panitia Perancang Undang‐Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerjasama Parlemen, dan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan serta 1 (satu) alat kelengkapan yang bersifat ad hoc yaitu Panitia Khusus, maupun secara perseorangan yang dilaksanakan dalam format menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Perjalanan kelembagaan DPD RI mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika politik yang berkembang. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan uji materi atas Undang‐Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang‐Undang Pembentukan Peraturan Perundang‐undangan (UU P3) yang diajukan oleh DPD RI. Dalam putusan tersebut MK memberikan penegasan atas pengajuan dan keterlibatan DPD RI dalam pembahasan Rancangan Undang‐Undang sebagai berikut: 1)

RUU dari DPD RI setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR RI. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

2

2)

Pembahasan RUU dilakukan dengan tiga pihak yang setara (tripartit), yaitu Presiden, DPD RI, dan DPR 5RI (bukan Fraksi‐Fraksi DPR RI) sampai dengan sebelum diputuskan menjadi UU.

3)

Penyusunan Prolegnas dilakukan bersama tiga lembaga yaitu DPR RI, Presiden, dan DPD RI (tripartit).

4)

DPD RI dapat mengusulkan RUU tentang pencabutan Perppu yang berkaitan dengan bidang tugas DPD RI.

5)

Putusan MK berlaku pada saat diucapkan (asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final), oleh karenanya tidak perlu menunggu revisi UU MD3 dan UU P3. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga DPD RI didukung oleh sebuah Sekretariat

Jenderal sebagai organ pendukung utama. Oleh karenanya, sejalan dengan meningkatnya keterlibatan DPD RI dalam bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran serta representasi, maka dukungan teknis administratif dan keahlian yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI perlu ditingkatkan. Dukungan teknis administratif yang selama ini telah diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi: 1)

penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal‐hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;

2)

perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;

3)

pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;

4)

penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat‐rapat;

5)

pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;

6)

pemberian dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja;

7)

pengelolaan dan pemberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil‐hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain‐lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;

8)

penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen;

9)

penyiapan dukungan teknologi informasi;

10) penyiapan jaringan kerja; 11) penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan 12) tugas lain‐lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

3

Sedangkan dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi: 1)

penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang‐undang;

2)

pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk‐bentuk pertemuan lainnya;

3)

penyusunan draft naskah/dokumen akademik;

4)

perancangan draf rancangan undang‐undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;

5)

pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidang‐sidang atau rapat‐rapat pembahasan di DPD dan DPR;

6)

pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang‐ Undang pada saat sidang atau rapat di daerah; dan

7)

pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD. Dalam pelaksanaan dukungan teknis administratif dan keahlian tersebut di atas

oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, secara sistematis kondisi umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal dapat kita kelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang yaitu (a) akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) dukungan teknis dan substansi/materi persidangan DPD RI; (c) dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI; (d) dukungan efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan; (e) layanan data dan informasi. Gambaran capaian kinerja terhadap kelima bidang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Aspek penting dalam tata kelola administrasi adalah kebutuhan pengembangan akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPD RI. Tata kelola administrasi dimaksud meliputi upaya peningkatan pelaporan akuntabilitas aparatur dan transparansi laporan keuangan. Capaian kinerja terkait dengan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI, opini BPK, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI dapat memberikan kepercayaan dari Anggota dan Alat Kelengkapan DPD terhadap Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai unsur pendukung DPD dan menunjukkan tata kelola administrasi yang andal. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

4

Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen DPD RI dilakukan dengan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPD RI setiap tahunnya, yang ruang lingkupnya mencakup Renstra Setjen DPD RI, Perjanjian Kinerja Setjen DPD RI, Pengukuran Kinerja Setjen DPD RI melalui pengumpulan dan pengelolaan data kinerja, serta analisa capaian kinerja Setjen DPD RI. Sejak tahun 2013, Sekretariat Jenderal DPD RI telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Transparansi laporan keuangan telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dengan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini tertinggi dari BPK adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang salah satu syaratnya adalah penilaian atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan memperoleh nilai standar tertinggi dari Kementerian dan Keuangan. Sekretariat Jenderal telah memperoleh Opini WTP dari BPK RI selama 8 (delapan) tahun berturut‐turut, sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. b. Dukungan Teknis dan Substansi/Materi Persidangan DPD RI Sekretariat Jenderal sebagai supporting system memberikan dukungan teknis dan substansi/materi persidangan DPD RI dalam bentuk (1) penyelenggaraan rapat/sidang DPD RI; (2) penyusunan draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi representasi DPD RI; (3) penyusunan draf keputusan DPD RI tentang materi non RUU; dan (4) pelaksanaan kajian yang digunakan sebagai background paper alat kelengkapan. Draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi meliputi naskah usul prolegnas, RUU inisiatif DPD, pandangan pendapat dan pertimbangan terhadap RUU dari DPR maupun Presiden. Penyusunan draft produk legislasi tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Anggota DPD di masing‐masing alat kelengkapan untuk kemudian diputuskan menjadi keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI. Draf keputusan DPD RI yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 sebanyak 48 (empat puluh delapan) draf keputusan, tahun 2013 sebanyak 43 (empat puluh tiga) draf keputusan, tahun 2012 sebanyak 60 (enam


5

puluh) draf keputusan, tahun 2011 sebanyak 35 (tiga puluh lima) draf keputusan, dan tahun 2010 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) draf keputusan. Draf keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan disusun dalam rangka DPD RI pengawasan atas pelaksanaan Undang‐Undang tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Draf keputusan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 sebanyak 20 (dua puluh) draf keputusan, tahun 2013 sebanyak 25 (dua puluh lima) draf keputusan, tahun 2012 sebanyak 25 (dua puluh lima) draf keputusan, tahun 2011 sebanyak 13 (tiga belas) draf keputusan, dan tahun 2010 sebanyak 15 (lima belas) draf keputusan. Draf keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran meliputi pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut HAPSEM BPK dan pertimbangan DPD RI terhadap RUR RAPBN/APBN/APBN‐P. Draf keputusan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) draf keputusan, tahun 2013 sebanyak 2 (dua) draf keputusan, tahun 2012 sebanyak 2 (dua) draf keputusan, tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) draf keputusan, dan tahun 2010 sebanyak 1 (satu) draf keputusan. Draf keputusan DPD terkait fungsi representasi meliputi draf keputusan tentang pemilihan calon anggota BPK. Draf keputusan tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Anggota DPD di alat kelengkapan untuk kemudian diputuskan menjadi keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI. Jumlah draf keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap calon anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) draf keputusan sama dengan jumlah draf keputusan yang dihasilkan pada tahun 2013, 2012 dan 2011. Hal ini dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. Draf keputusan DPD RI tentang materi non RUU pada tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) draf keputusan/peraturan, tahun 2013 sebanyak 9 (Sembilan) draf keputusan/peraturan, tahun 2012 sebanyak 9 (Sembilan) draf keputusan/ peraturan, tahun 2011 sebanyak 9 (Sembilan) draf keputusan/peraturan, dan tahun 2010 sebanyak 4 (empat) draf keputusan/peraturan. Jumlah kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD RI pada tahun 2014 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kajian, Pada tahun 2013 sebanyak 17 (tujuh belas) kajian, tahun 2012 sebanyak 16 (enam belas)


6

kajian, tahun 2011 sebanyak 26 kajian, dan tahun 2010 sebanyak 16 (enam belas) kajian. c. Dukungan terhadap Penguatan Kelembagaan DPD RI Undang‐Undang MD3 telah membatasi kewenangan dan fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah, padahal realita dalam masyarakat sangat mengharapkan kinerja lembaga DPD. Perubahan dan kemajuan dalam penguatan kedudukan DPD semakin terlihat di kemudian hari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengembalikan kewenangan DPD ke filosofis UUD 1945. Disinilah peran Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system dalam memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Dukungan yang diberikan Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penguatan kelembagaan DPD RI dalam bentuk (1) pemberitaan di media massa; dan (2) kerja sama dalam dan luar negeri. Pemberitaan media massa terkait isu DPD menjadi suatu hal yang penting dalam penguatan kelembagaan DPD, karena dapat menjadi salah satu corong untuk mensosialisasikan DPD dan produk‐produknya. Oleh karena itu dukungan dari Sekretariat Jenderal DPD diperlukan agar setiap kegiatan/produk DPD RI dapat masuk dalam pemberitaan di media massa. Pada tahun 2014 terdapat 1.436 pemberitaan di media massa, tahun 2013 terdapat 1.224 pemberitaan di media massa, tahun 2012 terdapat 1.002 pemberitaan di media massa, tahun 2011 terdapat 1.173 pemberitaan di media massa, dan tahun 2010 terdapat 2.363 pemberitaan di media massa. Kerja sama DPD RI dengan lembaga tinggi/kementerian di Indonesia dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI saat ini sedang dimulai dengan menandatangani nota kesepakatan (MOU) dengan lembaga‐lembaga tinggi Negara terkait dengan tugas dan fungsi DPD RI. Selain dengan lembaga negara dan lembaga non departemen, DPD RI juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Kerja sama luar negeri meliputi kegiatan kunjungan multilateral dan bilateral. Kegiatan kunjungan multilateral terkait kehadiran DPD RI dalam sidang parlemen internasional meliputi International Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).


7

Sedangkan kerjasama bilateral terkait kerjasama antara DPD RI dengan lembaga parlemen negara sahabat. d. Dukungan Efektifitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan Dukungan efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI diberikan dalam bentuk pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) merupakan sinergitas dan interaksi 132 (seratus tiga puluh dua) Anggota DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihannya yang dilaksanakan pada masa reses. Hasil penyerapan asmasda tersebut dikumpulkan dan diolah serta dianalisa, selanjutnya disusun dalam 1 (satu) laporan per masa reses untuk kemudian dibahas dalam rapat alat kelengkapan guna merumuskan solusi permasalahan daerah. Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengembangkan sistem penyerapan dan pengelolaan data dan informasi aspirasi masyarakat dan daerah sejak tahun 2010. Tujuan sistem tersebut adalah optimalisasi penyerapan, pengolahan dan penyajian data aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti dalam pembahasan materi di alat kelengkapan DPD RI. Sejalan dengan perkembangan teknologi, mulai tahun 2014 telah dilakukan pengembangan sistem pengolahan aspirasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui website dengan jaringan internet. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan data dan informasi aspirasi masyarakat dan daerah memungkinkan kegiatan tahap penyerapan, pengolahan dan analisis serta hasil tindaklanjut aspirasi akan terkomputerisasi, sehingga aspirasi masyarakat dan daerah akan lebih mudah diolah, dianalisa, dan hasil tindak lanjutnya mudah diakses. e. Layanan Data dan Informasi Data dan informasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga perwakilan karena merupakan dasar bagi DPD RI dalam mengambil kebijakan/keputusan. Oleh karenanya, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan data dan informasi. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

8

Sistem Informasi Manajemen merupakan media teknologi informasi berupa aplikasi yang dapat membantu fungsi, tugas dan kinerja baik kedewanan maupun kesekretariatan. Dengan menggunakan SIM proses pengolahan data dan informasi dapat lebih efektif dan efisien. SIM di host (pasang) pada perangkat server (terpusat) yang dapat dengan mudah diakses oleh user (Pimpinan, Anggota, Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dan masyarakat) yang terhubung jaringan komputer. Sejak tahun 2011 Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan 10 (sepuluh) SIM, yaitu Website DPD RI, Email DPD RI, Sistem Informasi Budget Office, Sistem Aspirasi Masyarakat Daerah, Sistem Informasi Law Center, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Pengolah Risalah (iPerisalah), Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Sistem Informasi Kepegawaian, dan Sistem Informasi Pengolah Absensi Pegawai. f. Dukungan SDM Aparatur Kuantitas SDM Sekretariat Jenderal DPD RI selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kelembagaan baik di Ibu Kota Negara maupun ibu kota provinsi. Kondisi aparatur Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI per Januari 2015 dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1 sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015 Jumlah dan Rincian 3 4

NO

NAMA JABATAN

1

2

1.

Jabatan Struktural

127

2.

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV

2 10 35 80

Jabatan Fungsional Umum (PNS) menurut golongan ruang

337

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b

0 0 1 0 1 6 12 104


9

NO

Jumlah dan Rincian 88 30 28 57 10

NAMA JABATAN III/a II/d II/c II/b II/a

3.

Jabatan Fungsional Umum (CPNS) menurut golongan ruang

0

III/b III/a II/c II/a SUB JUMLAH

464

0 0 0 0

Selain Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Jenderal DPD RI juga terdiri atas Tenaga Perbantuan yang berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) orang. Jumlah Tenaga Perbantuan Sekretariat Jenderal DPD RI di Ibu Kota Negara per Januari 2015 dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.2 sebagai berikut:

NO 1

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Perbantuan Sekretariat Jenderal DPD RI di Ibu Kota Negara Tahun 2015 Jumlah dan NAMA JABATAN Rincian 2 3 4 a. Pengadministrasi Umum

122

b. Pramu Kantor

12

c. Pengemudi Operasional/ Pimpinan

32

d. Petugas Kunci

1

d. Paramedis

3

e. Petugas Pengamanan

17

f. Caraka

5

192

192

JUMLAH


10

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Manajemen dalam suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat kemampuan organisasi untuk berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan yang selalu berubah secara cepat. Hal ini bisa tercapai apabila organisasi dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang akan memberi dampak pada organisasi. Oleh sebab itu, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu melakukan analisis jangka menengah terkait permasalahan, potensi, dan kelemahan dari lingkungan internal (Sekretariat Jenderal DPD RI), serta peluang dan tantangan dari kondisi eksternal (nasional). Potensi dan masalah diidentifikasi sebagai langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan serta tantangan jangka menengah yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam kerangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi lembaga. Berikut ini analisis permasalahan, potensi, dan kelemahan Sekretariat Jenderal DPD RI yang difokuskan pada sisi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi: a. Potensi Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki berbagai potensi yang perlu dikelola lebih lanjut agar dapat menjadi kekuatan dan menjadi faktor kunci keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam jangka menengah lima tahun mendatang. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain: 1) Struktur Kesekretariatan Jenderal yang Dinamik 

Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai karakteristik sebagaimana birokrasi pada umumnya yaitu pembagian kerja yang tegas dan jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program yang rasional, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, serta aturan yang mencakup hak‐hak dan kewajiban para pemegang jabatan.



Saat ini dukungan teknis administratif dan keahlian oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan oleh 6 (enam) Biro, 3 (tiga) Pusat, 1 (satu) inspektorat, 35 (tiga

puluh

lima)

Bagian/Bidang,

dan

80

(delapan

puluh)

Subbagian/Subbidang. 

Pembentukan organisasi di ibu kota provinsi sebagai amanat dari Pasal 227 ayat (4) UU MD3 bahwa Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

11

berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Berdasarkan Surat Kemenpan dan RB Nomor B/2230/M.PAN‐RB/09/2011 tanggal 21 September 2011 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi pada tanggal 22 September 2011. 2) Telah disusun disusun pedoman untuk melengkapi mekanisme dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD RI Telah disusun disusun pedoman untuk melengkapi mekanisme dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD RI sebagai berikut: 

Standard Operating Procedures (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 433C Tahun 2009 tentang Standar Operating Procedures (SOP) Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 22 Desember 2009, yang meliputi aspek kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Terhadap SOP ini akan dilakukan review menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang‐undangan dan kinerja DPD RI



Petunjuk teknis pembentukan kantor DPD RI provinsi diseluruh Indonesia tahun 2010 sebagai pedoman dalam rangka memantapkan format kerja Anggota DPD RI ketika melaksanakan tugas konstitusional di daerah pemilihannya;



Buku Pedoman Pengelolaan Kantor DPD RI di Ibu kota Provinsi, merupakan rangkuman catatan realitas, cita‐cita dan gagasan‐gagasan serta arah yang telah, sedang dan akan berlangsung dalam proses perintisan dan kerja kantor DPD RI di ibu kota provinsi;



Buku Petunjuk Operasional Bagi Penanggungjawab/Kepala Kantor DPD RI di Ibu kota Provinsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian bagi kegiatan lembaga dan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya;



Pedoman Kajian di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan kajian oleh staf ahli, tim ahli serta unit pendukung sebagai bentuk dukungan keahlian kepada Anggota DPD RI;



Petunjuk Operasional Kegiatan Sidang/Rapat/ Pertemuan di luar kantor dan Perjalanan Dinas DPD RI dalam rangka menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang disusun setiap tahun sebagai pedoman RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

12

bagi alat kelengkapan dan Anggota DPD RI dalam menggunakan dukungan anggaran pelaksanaan tugas ; 

Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

3) Kuantitas SDM Sekretariat Jenderal DPD RI di Ibu Kota Negara saat ini yang sudah cukup memadai 

Kuantitas jumlah SDM Sekretariat Jenderal DPD RI di Ibu Kota Negara saat ini (per Januari 2015) berjumlah 656 (enam ratus lima puluh enam) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) orang dan Tenaga perbantuan berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) orang.



Kuantitas SDM Sekretariat Jenderal DPD RI di Ibu Kota Negara pada saat ini telah sesuai kebutuhan dengan asumsi bahwa idealnya 1 (satu) orang Anggota DPD RI didukung oleh 5 (lima) orang staf yang tersebar di unit kerja sekretariat.

4) Sistem jaringan informasi DPD RI yang semakin baik 

Telah tersedianya sistem jaringan informasi DPD RI, website DPD RI yang

terus meningkat jumlah pengunjungnya, dan media publikasi bagi lembaga DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. 

Sejak tahun 2011, Sekretariat Jenderal DPD RI telah membangun penyusunan risalah dari manual ke sistem e‐perisalah secara online melalui intranet dan internet ke ruang risalah dari ruang sidang Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV serta PPUU. Penyusunan risalah secara manual pembicaraan dalam sidang selama 2 (dua) jam membutuhkan waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari karena sistem manual diselesaikan melalui beberapa tahapan yaitu perekaman, transkrip dan koreksi akhir sampai menjadi risalah. Sistem e‐ Perisalah merupakan sistem teknologi informasi dimana suara pembicaraan dalam sidang langsung dikonversi ke bentuk teks (tidak melalui transkrip), sehingga pembicaraan dalam sidang selama 2 (dua) jam dapat diselesaikan pada hari yang sama.



Sejak tahun 2012, Sekretariat Jenderal DPD RI telah melaksanakan proses lelang melalui mekanisme LPSE. LPSE adalah sistem pengadaan barang dan jasa RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

13

secara elektronik untuk menjamin transparansi, efisiensi, efektifitas, kualitas dalam persaingan usaha, memudahkan monitoring dan kontrol bagi panitia serta menghilangkan KKN dan hemat anggaran negara. 5) Penggunaan Bersama Sarana dan Prasarana di Komplek Parlemen 

Pemanfaatan sarana dan prasarana di kawasan komplek parlemen diatur dalam Pasal 413 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 bahwa Pimpinan MPR, DPR dan DPD melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR dan DPD.

b. Permasalahan Permasalahan yang berpeluang menjadi tantangan sehingga harus diantisipasi dan dihadapi lima tahun ke depan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain: 1) Struktur organisasi dan SDM yang ada kurang sesuai dengan dinamika kelembagaan yang terjadi. 

Pembentukan kantor DPD RI di ibu kota Provinsi, perubahan mekanisme penguatan fungsi legislasi dimana DPD RI secara aktif terlibat dalam pembahasan Prolegnas maupun pembahasan RUU tertentu yang menjadi kewenanangan DPD di DPR, serta peningkatan fungsi keterwakilan daerah dan fungsi pengawasan oleh Anggota DPD RI di daerah pemilihannya akan membawa konsekuensi pada revitalisasi dukungan kesekretariatan DPD RI kepada lembaga DPD RI sehingga diperlukan perubahan/perkembangan struktur dan organisasi tata kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang disesuaikan dengan penguatan kapasitas artikulasi politik DPD RI.



Pengembangan struktur dan adanya penambahan keanggotaan DPD RI karena pembentukan provinsi baru, Provinsi Kalimantan Utara, dan rencana pembentukan provinsi baru yaitu Tapanuli, Kepulauan Nias, Pulau Sumbawa, Kapuas Raya, Bolaang Mongondow Raya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya mengakibatkan perlunya penambahan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Oleh karenanya menjadi prioritas untuk menyediakan sumber daya manusia yang dapat mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam jangka menengah ini.


14



Saat ini dukungan keahlian perancang perundangan, peneliti, dan auditor di Sekretariat Jenderal DPD RI belum mencukupi kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas.

2) Tata laksana kerja yang berubah Saat ini pedoman yang diperlukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI adalah pedoman pelayanan persidangan dan mekanisme kerja dengan DPR sehingga terdapat mekanisme yang sama/standar pelayanan minimum dari Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan kepada alat kelengkapan DPD RI. 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi yang minim Masih kurangnya tenaga/SDM yang berkompetensi dalam bidang teknologi informasi, teknologi audio visual, dan desain grafis; dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal digunakan oleh unit kerja yang telah menerapkan teknologi informasi dalam pekerjaannya. 4) Belum Adanya Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai 

Kondisi sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara semakin tidak memadai mengingat semakin meningkatnya aktifitas DPD RI yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) alat kelengkapan dan pertambahan SDM yang membutuhkan penambahan ruang rapat dan ruang kerja.



Sidang Paripurna DPD RI menggunakan ruang sidang milik Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga pelaksanaan agenda sidang DPD RI harus menyesuaikan dengan agenda kegiatan MPR.



Gedung kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi saat ini masih menggunakan gedung kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi dan dengan cara sewa yang kondisinya kurang memadai dan belum representatif sebagai gedung kantor lembaga Negara.



Pimpinan DPD RI telah melaksanakan koordinasi bersama dengan Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, BURT DPR, dan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD dalam rangka penataan seluruh kawasan komplek parlemen termasuk dengan rencana pembangunan gedung baru DPD RI, namun sampai saat ini belum terealisasi.


15

5) Perubahan peraturan perundang‐undangan terkait dengan lembaga DPD yang berubah Perubahan peraturan perundang‐undangan terkait dengan lembaga DPD dan birokrasi, keputusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan dan peraturan lembaga negara lainnya seperti Tatib DPR dan MPR serta DPRD dan Peraturan Presiden tentu akan memberi dampak secara langsung kepada Sekretariat Jenderal DPD RI baik dalam format layanan maupun pada struktur kelembagaan sekretariat. 6) Koleksi Pustaka yang belum lengkap di Perpustakaan DPD dalam menunjang tugas dan wewenang lembaga DPD. Koleksi Pustaka yang lengkap di Perpustakaan DPD merupakan salah satu prasyarat penting dalam menunjang tugas dan wewenang lembaga dan Anggota DPD. Meskipun saat ini Sekretariat Jenderal terus menambah berbagai koleksi dengan berbagai koleksi yang menunjang tugas dan kinerja DPD namun perpustakaan DPD dianggap masih perlu untuk menambah berbagai koleksi yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu terutama koleksi berbahasa asing dan akses jurnal online yang masih belum dapat terealisasi dengan optimal sehingga daya dukungnya dalam proses pengambilan kebijakan kelembagaan selama ini belum nampak. 7) Belum Optimalnya Kajian Belum adanya SDM fungsional peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal berakibat pada minimnya dukungan kajian dan penelitian yang secara langsung memberikan dukungan kepada lembaga DPD atau alat kelengkapan DPD. Format kerja yang selama ini dilakukan melalui skema kerja sama dengan lembaga peneliti atau perguruan tinggi dirasakan belum dapat memberikan dukungan kajian tersebut karena lembaga peneliti atau perguruan tinggi tidak dapat mengetahui secara pasti dinamika kebutuhan lembaga DPD setiap saat sehingga kajian yang dilaksanakan seringkali tertinggal proses politik yang terjadi.


16

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1.

VISI Visi Sekretariat Jenderal DPD RI ditetapkan dengan merujuk pada visi Lembaga DPD RI dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Visi Lembaga DPD RI yaitu “Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga

perwakilan

yang

mampusecara

optimal

dan

akuntabel

memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari perspektif kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPD RI adalah kesekretariatan lembaga negara yang berfungsi sebagai sistem pendukung dan merupakan integrasi dari berbagai unsur yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan guna memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian yang optimal baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya lainnya yang ditata dan dikelola secara konsisten dan dilaksanakan secara simultan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi Sekretariat Jenderal DPD RI yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2015‐2019, dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI adalah: “Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan kepada DPD RI “.

2.2.

MISI Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka misi Sekretariat Jenderal DPD RI adalah: 1.

Meningkatkan dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI;

2.

Meningkatkan dukungan dalam penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah;

3.

Meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

4.

Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana;

5.

Meningkatkan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI; dan RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

17

6.

Meningkatkan dukungan data dan informasi tentang DPD RI.

2.3.

TUJUAN DAN SASARAN Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditentukan tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah: 1.

Terwujudnya dukungan teknis administratif dan keahlian dalam bidang legislasi, pengawasan, penganggaran dan fungsi representatif DPD RI.

2.

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketatalaksanaan, serta sarana dan prasarana yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD.

2.4.

SASARAN STRATEGIS 1.

Terwujudnya dukungan teknis dan subtsansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI;

2.

Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI;

3.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang berkualitas;

4.

Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM;

5.

Terwujudnya dukungan efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah;

6.

Terwujudnya kapasitas kajian dalam mendukung DPD RI;

7.

Terwujudnya dukungan data dan informasi tentang DPD RI; dan

8.

Meningkatnya kualitas layanan sarana prasarana.


18

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Visi pembangunan nasional 2005‐2025 ditetapkan berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Visi pembangunan nasional tahun 2005‐2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Visi pembangunan nasional diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional yaitu 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya‐saing; 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM 2009‐2014, tahapan RPJM 2015‐2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat melalui pemantapan pelembagaan nilai‐nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang


19

makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam kerangka pemantapan nilai‐nilai demokrasi dan pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam RPJM 2015‐2019 maka kedudukan DPD RI memiliki arti strategis. Namun dalam perjalanannya selama 2 (dua) periode, DPD RI belum dapat secara optimal memenuhi harapan masyarakat dan daerah dalam pengambilan kebijakan tingkat nasional yang dapat memberikan peningkatan kehidupan yang sama antara pusat dan daerah. Hal ini disebabkan pengaturan fungsi, tugas dan wewenang DPD RI dalam undang‐undang tidak sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945. Putusan MK perkara Nomor 92/PUU‐X/2012 pada tanggal 27 Maret 2013 menegaskan bahwa fungsi DPD RI adalah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kewenangan DPD RI dibidang legislasi telah memposisikan kedudukan yang sama dengan DPR RI dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI sebagai lembaga negara juga mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR RI dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keterlibatan DPD RI untuk memberikan pertimbangan dimaksudkan supaya DPD RI berkesempatan menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah sedangkan kewenangan DPD RI dibidang pengawasan diberikan terkait dengan pelaksanaan undang‐undang yang menyangkut jenis undang‐undang yang ikut dibahas dan/atau diberikan pertimbangan oleh DPD RI. Kewenangan pengawasan DPD RI juga dilakukan bagi pelaksanaan berbagai UU yang berkaitan dengan daerah. Untuk itu, pada tahun 2015‐2019 beberapa hal yang menjadi prioritas lembaga DPD RI yaitu: a.

Penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan Empat tahap perubahan UUD 1945 telah meletakkan dasar‐dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis, menjunjung tinggi RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

20

hak asasi manusia, dan meletakkan orientasi pembangunan pada daerah. Namun demikian harus disadari pula bahwa empat tahap perubahan konstitusi masih menyisakan permasalahan yang mengganggu kehidupan ketatanegaraan. Karenanya penataan terhadap sistem ketatanegaraan tetap harus diupayakan demi tercapainya masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI menetapkan strategi pencapaian secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan melalui optimalisasi peran dan fungsi DPD dengan mendorong penataan sistem ketatanegaraan dan optimalisasi kinerja DPD RI sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen. Secara eksternal dilakukan oleh Anggota DPD RI dalam kapasitasnya sebagai Anggota MPR. Dalam hal ini inisiasi DPD RI dalam melakukan usul perubahan UUD 1945 telah diapresiasi oleh Pimpinan MPR dengan pembentukan Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ini berarti bahwa aspirasi atas perubahan konstitusi telah dikanalisasi secara formal di MPR dan sudah semestinya bagi DPD RI untuk memperjuangkan amanat masyarakat di Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Mengingat bahwa penataan sistem ketatanegaraan hanya dapat dilakukan melalui perubahan konstitusi, dan perubahan konstitusi hanya menjadi wewenang MPR, maka sasaran DPD RI untuk mewujudkan targetnya adalah kerja politik di MPR agar dapat diselenggarakannya Sidang Paripurna MPR untuk membahas agenda perubahan konstitusi. b.

Peningkatan kinerja DPD RI dalam kerangka hubungan kerja dengan lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat daerah DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD. DPR merupakan representasi masyarakat melalui partai politik. Sedangkan DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang merupakan representasi masyarakat daerah (Provinsi). Dengan demikian maka DPD RI mewakili kepentingan daerah ditingkat pusat baik kepentingan pemerintahan daerah ataupun masyarakat daerah. Dalam UU MD3 Pasal 224 dijelaskan bahwa DPD RI mempunyai tugas dan kewenangan dalam mengajukan Rancangan Undang‐Undang (RUU) bidang tertentu dan pengawasan atas pelaksanaan Undang‐Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

21

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan dan agama. Berdasarkan amanat Undang‐Undang MD3 tersebut maka tugas dan kewenangan DPD RI sangat terkait dengan tugas dan kewenangan lembaga negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga hubungan kerjasama yang dilakukan DPD RI dilandasi semangat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan tugas DPD RI dalam penyusunan legislasi dan pertimbangan berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diperoleh baik secara langsung disampaikan ke DPD RI maupun pada saat kegiatan reses dan pengawasan atas pelaksanaan undang‐undang dengan bertemu langsung dengan masyarakat. Cukup banyak metode yang digunakan dalam peyerapan aspirasi masyarakat seperti : Dialog dengan masyarakat dan pejabat daerah atau stake holder lainnya, Dengar Pendapat (Public Hearing), Focus Group Discusion (FGD), Kunjungan Masyarakat, pengamatan, pengumpulan data sekunder, surat menyurat (kotak pos), kotak saran, Telepon, Short Message Service (SMS), Penggunaan internet (website, chating, facebook dan lain‐lain), Media Massa (Radio/Televisi/Koran dan lain lain). c.

Penyempurnaan manajemen dan mekanisme kerja internal DPD RI Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) perkara Nomor 92/PUU‐X/2012 pada tanggal 27 Maret 2013 bersifat final dan mengikat, oleh karenanya dapat dilaksanakan tanpa menunggu revisi UU MD3 dan UU P3. Putusan MK tersebut menjadi bagian yang mempengaruhi proses legislasi di ranah legislatif dengan otomatis juga mempengaruhi Manajemen kerja Organisai DPD RI secara Internal. Sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut, perlu disusun dengan segera mekanisme kerja bersama DPR RI dan DPD RI dalam proses pembahasan rancangan undang‐undang yang berkaitan dengan lingkup tugas DPD RI yang akan dilakukan pembahasan bersama DPR RI, DPD RI dan Presiden (tripartit). Mekanisme kerja tersebut merupakan aturan‐aturan yang disepakati bersama yang selanjutnya dituangkan dalam Tata Tertib DPR RI dan Tata Tertib DPD RI. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

22

d.

Peningkatan Kinerja DPD RI melalui dukungan keahlian dan Hubungan media Untuk meningkatkan komunikasi yang strategis secara kelembagaan maupun anggota DPD RI dengan masyarakat, DPD RI perlu lebih memperhatikan isu‐isu daerah yang strategis dalam politik kebijakan nasional dengan membangun jaringan dengan asosiasi‐asosiasi masyarakat dan pemerintah daerah, memanfaatkan kelompok strategis pengambil kebijakan di tingkat lokal, serta menginisiasi forum yang mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat berkenaan dengan problem‐problem daerah yang dirasakan bersama. Untuk itu, DPD RI perlu membuat road map perubahan dan pembangunan representasi daerah yang dibawa ke tingkat nasional dalam bentuk rencana strategis maupun agenda‐agenda mendasar yang bersifat proaktif. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI tersebut, Anggota DPD RI didukung oleh staf ahli baik di pusat maupun di daerah yang memiliki fungsi untuk memberikan pemikiran, saran, analisa dan hasil kajian yang akurat, tepat guna, dan tepat waktu kepada Anggota DPD RI baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dibentuk pula kelompok pakar dan/atau tim ahli yang berasal dari sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dengan tugas mendampingi dan menyediakan bahan sidang‐sidang alat kelengkapan. Staf ahli yang berada dalam lingkup Sekretariat Jenderal mengisi jabatan fungsional sesuai dengan penugasan Sekretaris Jenderal.

3.2 Arah kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPD RI Sekretariat Jenderal DPD DPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2015‐2019 sebagai berikut: a.

Kelembagaan 1)

Pengembangan struktur sesuai dengan kebutuhan lembaga Sebagai sebuah organisasi birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI mempunyai karakteristik sebagaimana birokrasi pada umumnya yaitu pembagian kerja yang tegas dan jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

23

secara baik, program yang rasional, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, serta aturan yang mencakup hak‐hak dan kewajiban para pemegang jabatan. Namun karakteristik tersebut tidaklah berarti bahwa organisasi Sekretariat Jenderal merupakan organisasi birokrasi yang kaku. Hal ini dikarenakan kerja organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI sangat kompleks, dinamis dan multi dimensional, sesuai dengan dinamika kelembagaan DPD RI, sehingga organisasi dalam perkembangannya harus menjawab persoalan‐ persoalan yang ada serta menyesuaikan dengan perkembangan struktur kelembagaan DPD RI. Seiring dengan terjadinya perubahan dan perkembangan lembaga DPD RI RI, maka banyak hal dirasakan tidak lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika organisasi. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dirasakan tidak lagi sesuai dan tidak mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin komplek. Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, yaitu: a)

Perubahan Nomenklatur dan penambahan unit kerja Peningkatan kewenangan lembaga DPD di bidang legislasi (usul RUU, Pandangan dan Pendapat serta Pertimbangan DPD) dan pengawasan diimbangi dengan meningkatnya dukungan administratif dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPD. Untuk mengantisipasi dinamika kelembagaan yang akan terjadi tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mempersiapkan untuk melakukan pengembangan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan perkembangan struktur kelembagaan DPD RI.

b)

Peningkatan eselon III menjadi eselon II Kantor DPD RI di Provinsi Meningkatnya kompleksitas beban kerja kepala kantor DPD RI di ibu kota provinsi dalam memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian serta jaringan kerja daerah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan konstitusional dan kerja politik DPD RI, perlu dilakukan peningkatan jabatan struktural kepala kantor dari eselon III menjadi eselon II. Hal ini dimungkinkan mengingat Surat Kemenpan dan RB Nomor B/D78/M.PAN‐RB/7/2011 tanggal 25 Juli RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

24

2011, bahwa dalam perkembangan ke depan apabila permasalahan yang ditangani semakin berat maka dapat dilakukan evaluasi kembali untuk disesuaikan dengan tuntutan dinamika yang berkembang yaitu peningkatan jabatan struktural eselon III menjadi eselon II. Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPD RI akan mempersiapkan peningkatan jabatan struktural kepala kantor dari eselon III menjadi eselon II bagi kepala kantor DPD RI di ibu kota provinsi. c)

Penempatan PNS definitif secara bertahap di daerah Untuk mensistematikkan dan efektivitas kerja kantor DPD RI Ibukota Provinsi mulai bulan Juli 2012, telah ditugaskan 33 orang Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memimpin dan menjadi penanggung jawab Kantor DPD RI di Provinsi. Selanjutnya secara bertahap akan diisi secara definitif kepala kantor di daerah sesuai dengan pembangunan gedung kantor secara permanen.

2)

Ketatalaksanaan Bersamaan dengan dilakukan penataan organisasi, Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan penyempurnaan mekanisme kerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan dengan mengacu pada prinsip‐prinsip: akuntabilitas jabatan/pekerjaan, penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta berorientasi pada pemangku kepentingan (stakeholder). Penyempurnaan mekanisme kerja diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan terukur. Upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan mekanisme kerja adalah: a)

Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif;

b)

Menyempurnakan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan;


25

c)

Menyempurnakan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan ketiga instrumen tersebut Sekretariat Jenderal DPD RI

diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan, berupa dukungan teknis, administratif dan keahlian yang cepat, tepat, dan akurat. 

Standar Operating Procedure Dalam kurun waktu 2015‐2019, Sekretariat Jenderal DPD RI merencanakan penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) yang akan menjadi pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dalam proses pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan.



Analisis dan Evaluasi Jabatan Seiring dengan adanya arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk melakukan revitalisasi dan penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal DPD RI, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan analisis dan evaluasi jabatan secara kesinambungan selama lima tahun, sehingga pada tahun 2019 diharapkan telah tersusun analisis dan evaluasi jabatan yang komprehensif.



Analisis Beban Kerja Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI perlu melakukan analisis beban kerja yang menitikberatkan pada perbaikan ketatalaksanaan.

b.

Sumber Daya Manusia 1)

Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebutuhan lembaga Untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang direncanakan melalui:


26

a)

Pendidikan dan Pelatihan Teknis seperti Legal Drafting, Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Penelitian dan lain sebagainya;

b)

Rintisan pendidikan gelar S2 dan S3 dalam program kekhususan pada bidang Politik, Sosial, Sains, Ekonomi dan Hukum;

c)

Mengikutsertakan pegawai pada Seminar/Workshop/Kursus Singkat di Luar Negeri tentang mekanisme persidangan bersama (house dan senate), pengelolaan aspirasi masyarakat, sistem pendukung parlemen, legal drafting, sistem penyusunan risalah, pengelolaan perpustakaan

parlemen,

kebijakan

publik,

desentralisasi,

penyusunan keuangan negara dan daerah, dan sistem informasi manajemen. 2)

Penambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan mutasi antar instansi, baik dari instansi pusat, maupun instansi daerah. Selain itu, Sekretariat Jenderal DPD RI merencanakan pengajuan formasi pegawai untuk ditugaskan pada kantor DPD RI di ibukota negara dan ibukota provinsi. Saat ini jumlah PNS Sekretariat Jenderal DPD RI sebanyak 464 orang. Jumlah pegawai disesuaikan dengan bertambahnya jumlah anggota DPD RI, pengembangan struktur organisasi, dan pembentukan kantor di daerah sehingga diperkirakan pada tahun 2019 jumlah pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI sebanyak 2.010 orang.

3)

Pengisian jabatan fungsional tertentu Untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI merencanakan pengisian jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian PAN dan RB. Saat ini Sekretariat Jenderal DPD RI hanya memiliki 3 (tiga) jenis jabatan fungsional kesehatan yaitu dokter, perawat, fisiotherapy. Untuk itu direncanakan pada tahun 2019 Sekretariat Jenderal DPD RI menambah 12 (dua belas) jenis jabatan fungsional tertentu yaitu: peneliti, perancang RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

27

perundang‐undangan, arsiparis, pranata komputer, pustakawan, auditor, perencana, analis kepegawaian, analis kebijakan publik, penerjemah, apoteker dan pranata humas. c.

Peningkatan Akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPD RI Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai kesekretariatan lembaga negara dituntut untuk senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) yang salah satu indikatornya terwujud melalui pencapaian nilai/penghargaan atas LAKIP, Opini BPK dan Standar Akuntansi Tertinggi terhadap Laporan Keuangan. 1)

Target LAKIP Sekretariat Jenderal DPD LAKIP Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2013 baru mendapatkan nilai CC. Hal ini memotivasi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan capaian nilai LAKIP pada tahun‐tahun mendatang, sehingga diharapkan pada tahun 2019 Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan nilai “A” atas LAKIP tahun 2018.

2)

Opini BPK Pemeriksaan keuangan oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan opini laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dari BPK yang diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada kesalahan material atas pos‐pos laporan keuangan, sehingga secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Sekretariat Jenderal DPD RI telah memperoleh WTP selama 8 (delapan) tahun sejak DPD RI memiliki Bagian Anggaran tersendiri tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Ketaatan DPD RI atas terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK harus terus dipertahankan pada kurun waktu tahun 2015 s.d. 2019. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

28

3)

Standar akuntansi keuangan tertinggi terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI telah meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 7 (tujuh) tahun sejak 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 atas dasar prestasi mampu mempertahankan opini WTP dari BPK. Keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik, serta penjaminan mutu yang dilakukan pengawas internal. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola anggaran, Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengacu pada peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Penghargaan tersebut memberikan motivasi kepada Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun laporan keuangan sesuai kaidah‐kaidah akuntansi yang dipersyaratkan, sehingga penghargaan tertinggi dari Kementerian Keuangan yang berupa capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah akan terus dipertahankan Sekretariat Jenderal DPD RI pada kurun waktu tahun 2015 s.d. 2019.

d.

Peningkatan Dukungan Keahlian Peningkatan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dilakukan melalui pelaksanaan pengkajian/penelitian dan penyusunan naskah pidato, sambutan, ceramah, telaah dan makalah serta jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Law Center, Budget Office, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum, dan Pusat Kajian Daerah, kerjasama dengan tim ahli yang berasal dari universitas, pakar, dan praktisi yang kompeten sesuai dengan substansi RUU terkait. Dalam kurun waktu 2015‐2019 ditargetkan hasil pengkajian/penelitian sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan, baik dari sisi substansi, maupun waktu penyelesaian penyusunan RUU DPD RI, Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu, dan Pandangan/Pendapat atas RUU tertentu.

e.

Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi DPD RI Keberadaan DPD RI sampai dengan periode kedua belum diketahui secara menyeluruh baik oleh masyarakat dan daerah serta dunia internasional. Untuk RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

29

itu perlu dilakukan peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kegiatan sosialisasi tentang kelembagaan DPD RI di dalam negeri dan luar negeri. Sosialisasi di dalam negeri dilakukan melalui publikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Publikasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk dialog kenegaraan, dialog interaktif, dan talkshow di media massa elektronik di pusat dan daerah. Sedangkan publikasi secara tidak langsung berupa penerbitan majalah senator, jurnal ilmiah, dan buku tentang DPD RI. Selanjutnya sosialisasi di luar negeri dilakukan melalui Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dan alat kelengkapan dewan lainnya dengan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka kerjasama bilateral maupun multirateral serta kegiatan menghadiri sidang parlemen internasional lainnya. Dengan demikian pada tahun 2019, diharapkan masyarakat dan daerah termasuk dunia internasional mengenal dan memahami pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI. f.

Sarana dan Prasarana 1) Pembangunan gedung kantor di ibukota Negara sesuai format standar Sampai saat ini gedung DPD RI belum memadai untuk mendukung tugas‐ tugas Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan serta ruang kerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang semakin dinamis. Untuk itu selambat‐lambatnya pada tahun 2019 telah terwujud gedung kantor DPD RI yang terdiri dari ruang Sidang Paripurna, ruang rapat alat kelengkapan DPD RI, ruang kerja Pimpinan alat kelengkapan DPD RI, ruang kerja Anggota, dan ruang kerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai format standar. 2) Pembangunan gedung kantor daerah di seluruh provinsi Pembangunan gedung kantor DPD RI di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dilaksanakan secara bertahap dan akan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan gedung kantor DPD RI di provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan di tahun 2015, direncanakan pembangunan di 3 (tiga) provinsi yaitu: DI Yogyakarta, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur.


30

3.3 Kerangka Regulasi Kualitas kebijakan dan sinergitas antara kebijakan (policy) dengan regulasi menjadi sangat penting guna tercapainya tujuan lembaga. Untuk itu dibutuhkan perencanaan regulasi yang sinergis dengan kebijakan yang telah dirumuskan secara holistik sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan lembaga. Kondisi regulasi serta perubahan paradigma kelembagaan setelah adanya putusan MK menuntut dilakukannya reformasi regulasi guna perbaikan menyeluruh baik terhadap regulasi‐regulasi yang telah ada maupun regulasi‐regulasi yang baru akan dibentuk. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja yang ditata secara simultan. Selain itu, kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk mendukung dan memberi arah bagi Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga sangat diperlukan. Kebutuhan regulasi akan diuraikan secara rinci dalam Matriks Kerangka Regulasi Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015‐2019 dalam Lampiran 2. 3.4 Kerangka Kelembagaan Beberapa hal yang dapat dicirikan sebagai penataan kelembagaan DPD RI menurut UU MD3, meliputi hal‐hal : a. Pembentukan kantor DPD RI di Provinsi (Pasal 252 ayat (4) ); b. Perubahan pola pembahasan legislasi yang menyatakan DPD RI secara aktif terlibat dalam pembahasan Prolegnas maupun pembahasan RUU di parlemen (Pasal 248‐249). c. Peningkatan fungsi keterwakilan daerah dan fungsi pengawasan pelaksanaan Undang‐Undang oleh Anggota DPD RI di daerah (Pasal 248 ayat (2) dan 249 ayat (2)). Perubahan tugas, fungsi dan wewenang DPD RI memberikan dampak pada peningkatan aktivitas anggota DPD RI. Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi pada peningkatan kegiatan teknis administratif dan teknis substantif. Dengan demikian berpengaruh pula pada sistem dukungan yang tidak lain merupakan aktivitas


31

kesekretariatan. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, maka terhadap kelembagaan pendukung Setjen DPD RI perlu dilakukan penataan tugas, fungsi dan revitalisasi organisasi agar Setjen DPD RI dapat melaksanakan aktivitas sistem dukungan secara optimal baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan peran dan wewenangnya. Oleh karenanya, Renstra Setjen DPD RI 2015‐2019 memberikan prioritas dalam penguatan lembaga kesetjenan, pembenahan ketatalaksanaan dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Dalam rencana strategis pengembangan, Setjen DPD didesain lebih bersifat operasional dan substansi. Sekretaris Jenderal di pusat dibantu oleh 1 (satu) inspektorat dan 3 (tiga) deputi, yaitu deputi Persidangan; deputi Administrasi; dan deputi Komunikasi dan Kajian. Sedangkan pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal di setiap provinsi di bantu oleh Kepala kantor DPD RI di Provinsi jabatan eselon II. Revitalisasi organisasi Setjen DPD RI dan tata kelola fungsi‐fungsi staff (staff functions) harus dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap fungsi‐fungsi lini (line functions). Sehubungan dengan itu, maka harus dilakukan spesialisasi tugas dan fungsi staff dan tidak dibebankan pada satu urusan. Perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI ditata ulang dengan pendekatan sebagai berikut : a.

Penataan ulang fungsi dukungan yaitu dukungan keahlian. Pengaturan untuk fungsi dukungan keahlian yang mengalami perubahan signifikan diatur dengan menata ulang Pusat Kajian menjadi Pusat Pengkajian dan Keahlian.

b.

Penataan ulang fungsi‐fungsi pengawasan dan keterwakilan daerah yaitu melalui biro‐biro kewilayahan dan hubungan antar lembaga yang mengatur format dukungan dalam rangka fungsi‐fungsi keterwakilan. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPD RI, dalam format kerjanya, DPD RI mengatur manajemen kewilayahan menurut wilayah Barat, Tengah dan Timur. Pembagian kewilayahan tersebut diatur untuk wilayah barat meliputi provinsi se Sumatera, wilayah Tengah meliputi Jawa dan Kalimantan serta wilayah Timur meliputi wilayah Nusa Tenggara (termasuk Bali), Sulawesi, Maluku dan Papua.

c.

Penataan ulang dukungan administratif, yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana. Fungsi services ini menjadi bagian penting yang harus direfleksikan juga ke daerah sehingga menjadi penting melakukan pemilahan pada manajemen eselon II yang tepat, setiap unit kerja mempunyai RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

32

kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap fungsi‐fungsi kerja yang dilaksanakan di daerah. d.

Di samping itu, kebutuhan secara melekat pada organisasi Sekretariat Jenderal itu sendiri termasuk unit organisasi di daerah nanti ialah fungsi pengawasan, sehingga sangat jelas ada kebutuhan untuk mengembangkan dan mengatur pengawasan secara tersendiri. Dengan pertimbangan‐pertimbangan itu maka pengaturan organisasi Sekretariat

Jenderal DPD RI di tingkat pusat membutuhkan pengaturan secara berjenjang dan sistematis sebagai berikut : a.

Posisi puncak Sekretaris Jenderal dengan tingkatan setara eselon I/a.

b.

Posisi Koordinasi Core Fuction Legislasi (Persidangan) yang dibutuhkan ialah setara Deputi dengan eselon I/b. Kedeputian ini akan membawahi 3 (tiga) biro yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II dan Biro Pimpinan.

c.

Posisi Core Function komunikasi dan kajian yang dipimpin oleh Deputi yang setara dengan eselon I/b, yaitu deputi komunikasi dan kajian, terdiri atas Pusat Pengkajian dan Keahlian, Pusat Pengelolaan Asmas, Biro Humas dan Media Visual, serta Biro Data dan Sistem Informasi.

d.

Posisi fungsi sistem pendukung atau service staff, yang dipimpin oleh seorang Deputi setara eselon I/b, yaitu deputi administrasi akan mencakup aspek‐aspek perencanaan, keanggotaan dan kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana.

e.

Posisi fungsi pengawasan yang sudah harus semakin intensif didorong dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi melalui agenda‐agenda penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Koordinasi pengawasan ini dengan pertimbangan keluasan jangkauan wilayah pengawasan untuk seluruh Indonesia, maka dibutuhkan koordinasi ini oleh unit kerja dengan jabatan setara eselon IIb. Dengan skenario itu maka dapat digambarkan perubahan struktur organisasi

Sekretariat Jenderal DPD RI dari format yang ada sekarang menjadi berubah dengan proyeksi Struktur Organisasi ke depan, meliputi 1 (satu) eselon Ia, 3 (tiga) eselon Ib, dan 12 (dua belas) eselon IIb, yaitu : 1. Sekretaris Jenderal; 2. Deputi Persidangan; 3. Deputi Administrasi; RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

33

4. Deputi Komunikasi dan Kajian 5. Inspektorat; 6. Biro Persidangan I; 7. Biro Persidangan II; 8. Biro Sekretariat Pimpinan; 9. Biro Keanggotaan dan Kepegawaian; 10. Biro Perencanaan 11. Biro Keuangan; 12. Biro Umum; 13. Pusat Kajian dan Keahlian; 14. Pusat Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 15. Biro Humas dan Media Visual; 16. Biro Data dan Sistem Informasi; Selanjutnya diproyeksikan kebutuhan struktur organisasi Kantor DPD RI di provinsi yang meliputi 1 (satu) jabatan eselon IIb dan 5 (lima) Jabatan eselon IIIb : 1.

Kepala Kantor DPD RI di Provinsi (IIb);

2.

Bagian Pelayanan Teknik dan Persidangan;

3.

Bagian Komunikasi Publik, Data, dan Infromasi;

4.

Bagian Umum;

5.

Bagian Perencanaan dan Keuangan;

6.

Bagian Tata Usaha. Berdasarkan usulan organisasi baru, Sekretariat Jenderal di tingkat pusat serta

rencana penempatan pegawai pada Kantor DPD Daerah di Provinsi, diproyeksikan perubahan komposisi pejabat eselon sebagaimana tertera pada Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Jumlah Pejabat sebelum dan setelah Usulan. NAMA ORGANISASI/ UNIT KERJA

I

SEKARANG (Eselon) II III IV

USULAN (Eselon) II III IV*)

I

SETJEN DPD RI PUSAT

2

10

35

80

5

14

41

108

KANTOR DPD RI PROVINSI

‐

‐

‐

‐

‐

33

165

330

JUMLAH

2

10

35

80

5

47

206

438

Jumlah perubahan eselon pada Kantor DPD di Ibukota Negara karena pengembangan struktur organisasi sebagai berikut :


34

 Eselon I dari 2 menjadi 4  Eselon II dari 10 menjadi 12  Eselon III dari 35 menjadi 41  Eselon IV dari 80 menjadi 108 Jumlah penambahan eselon pada Kantor DPD di Ibukota Provinsi karena pengembangan struktur organisasi sebagai berikut :  Eselon II sebanyak 33  Eselon III sebanyak 165  Eselon IV sebanyak 330 Diharapkan bahwa pengembangan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI dan pembentukan kantor DPD daerah sebagaimana dimaksud kiranya dapat memperbaiki kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.


35

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan Undang‐undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab. Namun demikian, Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar untuk melaksanakan instruksi tersebut atau sebagai dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPD yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk melangkah bersama dan terpadu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD. Oleh sebab itu, Rencana Strategis yang memuat secara garis besar hal‐hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan ini, perlu penjabaran lebih rinci ke dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun, memperjelas dan menuntun segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui perjanjian kinerja yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya. Target kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dan dievaluasi setiap tahunnya. Target kinerja dari masing‐masing kegiatan DPD ditetapkan dengan menganalisa penindaklanjutan kebutuhan aspirasi daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik DPD dalam kerangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD. Target kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dicapai melalui program 3 (tiga) program utama kelembagaan DPD RI yaitu program penguatan kelembagaan demokrasi, program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagaimana termuat dalam Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis DPD RI 2015‐ 2019 (lampiran 1).


36

Selanjutnya untuk merealisasikan rencana kerja tersebut dan memperjelas tindakan‐tindakan atau aktivitas utama yang akan dilakukan oleh segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD, ke depan perlu disusun rencana tindak (action plan) yang mengambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan. 4.2. KERANGKA PENDANAAN Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI. Perencanaan kebutuhan pendanaan Sekretariat Jenderal DPD RI disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju. Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi yang merupakan langkah nyata Sekretariat Jenderal DPD. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengangaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang‐undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif. Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI disusun dengan mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‐undangan, serta Peraturan Tata Tertib DPD. Strategi kebijakan dan pendanaan Sekretariat Jenderal DPD RI telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator‐indikator outcome dari masing‐masing program serta sumber pendanaannya. Secara terperinci, target pendanaan DPD dapat dilihat pada matriks kerangka kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam Lampiran 1 tentang matriks kinerja dan kerangka pendanaan. RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2015‐2019

37

BAB V P E N U T U P Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan Undang‐undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015‐2019 Rencana Strategis memuat secara garis besar hal‐hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Melalui Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan‐kemungkinan evaluasi kinerja untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar sebagai dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPD RI yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi seluruh elemen di Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mengemban dan melaksanakan tugas fungsi yang diamanatkan. Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari rencana strategis ini, ke depan akan disusun rencana tindak (action plan) yang mengambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan dengan disertai target capaian kinerjanya. Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Sekretariat Jenderal DPD RI yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan yang oprtimal kepada DPD RI. ***


38

LAMPIRAN

MATRIKS KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

LAMPIRAN II

NO

ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI URAIAN MATERI

1.

Peraturan Presiden 1. Kelembagaan

Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI

2.

Peraturan 2. Ketatalaksanaan Sekretaris Jenderal DPD RI

1. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang tata cara pelaksanaan dukungan kegiatan sidang dan rapat-rapat

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT TERKAIT/ INSTITUSI

Dalam upaya penguatan  Kementerian kelembagaan dibutuhkan adanya Pendayagunaan Aparatur landasan hukum terkait dengan Negara, Reformasi dan struktur organisasi Sekretariat Birokrasi Jenderal DPD RI yang baru yang  Sekretariat Negara disesuaikan dengan dinamika kebutuhan lembaga DPD RI

Dalam rangka penyempurnaan mekanisme kerja yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga maka 2. Peraturan Sekretaris Jenderal dibutuhkan peraturan Sekretaris tentang pedoman penyusunan Jenderal terkait ketatalaksanaan. naskah akademik

Sekretariat Jenderal DPD RI

TARGET PENYELESAIAN

2015

2015

3. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pelaksanaan dukungan kegiatan pendampingan kegiatan alat kelengkapan di luar kantor 4. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang tata kelola kearsipan 5. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pedoman keprotokolan Pimpinan, Anggota dan Pimpinan 1

Sekretariat Jenderal DPD RI 6. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pedoman penyerapan, pengelolaan dan analisis aspirasi masyarakat dan daerah 7. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Penyusunan Sistem Kerja Perorangan 8. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Pengisian Jabatan 9. Peraturan bersama Sekretaris Jenderal DPD RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang mekanisme pelaksanaan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI 3. Sumber Manusia

Daya 1. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Bahwa diperlukan landasan hukum Kelas Jabatan tentang pengelolaan SDM guna mewujudkan SDM yang professional 2. Peraturan Sesjen DPD RI tentang dan handal di lingkungan Sekretariat Pedoman Studi PNS dengan Biaya Jenderal DPD RI Sendiri


2015

3. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Penegakan Disiplin PNS 4. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Penegakan Disiplin Tenaga Perbantuan 5. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti PNS 6. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat 2

7. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Pengelolaan SDM kantor DPD di ibu kota provinsi 8. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Majelis Kode Etik Setjen DPD RI 9. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional Khusus 10. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan 11. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Pedoman Pemberhentian atas Permintaan Sendiri sebagai PNS 4. Peningkatan akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPD

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Sebagai landasan hukum untuk tentang pedoman pengawasan mendukung terwujudnya tata kelola Inspektorat pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih 2. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pedoman audit kantor DPD RI di ibu kota negara dan ibu kota provinsi


2015


2015

3. Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pedoman audit pembangunan kantor DPD RI di ibu kota provinsi 4. Peraturan Sesjen DPD RI tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Revieu Laporan Kinerja Setjen DPD RI 5. Peningkatan Dukungan Keahlian

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Landasan hukum bagi setjen dalam terkait pelaksanaan kajian di upaya optimalisasi dukungan lingkungan Sekretariat Jenderal keahlian terhadap pelaksanaan

3

2. Peraturan Sekretaris Jenderal DPD tugas dan fungsi RI tentang pedoman penyusunan lembaga DPD RI jurnal ilmiah

3.

Keputusan DPR RI

4.

Keputusan Gubernur

anggota

dan

6. Dukungan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI peningkatan tentang Dukungan peningkatan sosialisasi DPD RI sosialisasi DPD RI

Adanya landasan hukum bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam upaya optimalisasi dukungan terhadap kegiatan sosialisasi DPD RI


Sarana prasarana

Adanya persetujuan dari pemerintah terkait dukungan anggaran dan lahan untuk pembangunan gedung di ibu kota Negara dan pembangunan kantor DPD RI di ibu kota provinsi

 DPR RI

1. Keputusan DPR RI tentang RAPBN 2. Keputusan Gubernur tentang penetapan hibah tanah milik Pemerintah Provinsi Kepada DPD RI

2015

 Kementerian Keuangan  Pemerintah Daerah

4

LAMPIRAN I

MATRIKS KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI Visi :

Profesional dan Akuntabel dalam Memberikan Dukungan kepada DPD RI

Misi :

1. Meningkatkan dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI 2. Meningkatkan dukungan dalam penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah 3. Meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan dan ketatalaksanaan 4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana 5. Meningkatkan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Setjen DPD RI 6. Meningkatkan dukungan data dan informasi tentang DPD RI Sasaran

No

Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi

1

Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI

Indikator

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Unit Organisasi Pelaksana

100%

100%

100%

20.789.595.000

22.244.866.650

23.211.458.966

24.204.374.359

25.591.599.145

Rosid I Rosid II

2 Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI

Jkt & Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

73.560.924.000

78.710.188.680

81.091.370.608

83.420.238.081

85.896.796.473

Rosid I Rosid II

3 Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI

Jkt & Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

18.081.696.000

19.347.414.720

19.979.565.030

20.605.414.052

21.271.533.879

Rosid I Rosid II

Jkt

100%

100%

100%

100%

100%

4.042.380.000

4.325.346.600

4.628.120.862

4.952.089.322

5.298.735.575

Rosid II

Jkt

100%

100%

100%

100%

100%

325.000.000

347.750.000

372.092.500

398.138.975

426.008.703

Rosid II

Jkt

100%

100%

100%

100%

100%

5.671.745.000

6.068.767.150

6.493.580.851

6.948.131.510

8.577.908.075

Rosid I Rosid II

Jkt & Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

4.453.860.000

4.765.630.200

4.878.724.314

4.984.300.016

5.096.185.567

Rosid I Rosid II

246.810.000

264.086.700

282.572.769

302.352.863

323.517.563

Rosid II

1 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri 2

1

2018

100%

8 Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI

Dukungan Manajemen dan Palaksanaan Tugas Lainnya DPD RI

2017

100%

6 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI akan pedoman tata kerja/non RUU lembaga DPD RI 7 Persentase Kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan

Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI

2016

Jkt & Daerah

5 Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI

2

2015

1 Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan

4 Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI

2

Alokasi Anggaran (Rp)

Lokasi Uraian

1

Target Jangka Menengah

Program

Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat

Terwujudnya akuntabilitas 1 Tingkat kepuasan anggota terhadap kinerja dan keuangan dukungan Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal DPD 2 Hasil Nilai akuntabilitas kinerja dari RI yang berkualitas Kemenpan RB 3 Opini BPK 4 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB

Jkt

200 200 200 200 200 Risalah Risalah Risalah Risalah Risalah

Jkt

100%

100%

100%

100%

100%

16.263.595.999

17.402.047.719

17.481.739.339

17.487.317.753

17.487.708.242

Rosid I

Jkt

100%

100%

100%

100%

100%

4.100.000.000

4.387.000.000

4.694.090.000

5.022.676.300

5.374.263.641

Ropim

Jkt

70%

75%

80%

85%

90%

143.020.000

157.322.000

173.054.200

190.359.620

209.395.582

Romin

Jkt

B

B

B

B

A

150.000.000

160.500.000

171.735.000

183.756.450

196.619.402

Romin

Jkt

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

37.500.000

40.120.000

42.930.000

45.940.000

49.150.000

Rorenkeu Inspektorat

Jkt

70

73

76

79

80

63.200.000

83.080.000

88.890.000

99.110.000

101.770.000

Inspektorat

Sasaran No

Target Jangka Menengah

Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi

2

Terwujudnya dukungan teknis dan profesionalitas substansi/materi kompetensi dan integritas persidangan dalam SDM pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI

Indikator 1 Persentase pemangku jabatan struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya

2 Persentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis 3

4

Terwujudnya dukungan efektivitas hubungan antara DPD dengan konstituen didaerah pemilihan Terwujudnya kapasitas Kajian dalam mendukung DPD RI

1 Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan solusi permasalahan daerah. 1 Persentase hasil riset/kajian yang siap dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi 2 Persentase hasil riset/kajian yang siap dipublikasi dalam jurnal internasional

5

Terwujudnya dukungan data dan informasi tentang DPD RI

1 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa

2015

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI

1

Meningkatnya kualitas layanan sarana prasarana

1 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.

2016

2017

2018

2019

100% 100% 100% 100% 100% (Pim II : (Pim II : (Pim II : (Pim II : (Pim II : 2 org, 2 org, 2 org, 2 org, 2 org, Jkt & Pim III : Pim III : Pim III : Pim III : Pim III : Daerah 4 org, 6 org, 12 org, 4 org, 4 org, Pim IV : Pim IV : Pim IV : Pim IV : Pim IV : 5 org) 18 org) 42 org) 8 org) 5 org)

2015

2016

2017

2018

2019

Unit Organisasi Pelaksana

250.400.000

557.640.000

1.236.660.000

311.090.000

250.400.000

Romin

Romin

Jkt & Daerah

100% ( 442 orang)

100% ( 450 orang)

100% ( 400 orang)

100% ( 950 orang)

100% ( 350 orang)

1.070.629.000

900.000.000

800.000.000

3.000.000.000

700.000.000

Daerah

100% (12 Lap)

100% (12 Lap)

100% (12 Lap)

100% (12 Lap)

100% (12 Lap)

2.500.000.000

2.675.000.000

2.862.250.000

3.062.607.500

3.276.990.025

Puskada

Daerah

100% (19 Lap)

100% (21 Lap)

100% (23 Lap)

100% (25 Lap)

100% (27 Lap)

352.400.000

377.000.000

403.400.000

431.700.000

461.900.000

Puskada Pusjakum

100% 100% (6 Lap) (8 Lap)

100% (10 Lap)

100% (12 Lap)

100% (14 Lap)

412.400.000

441.200.000

472.160.000

505.210.000

540.575.000

Puskada Pusjakum

Daerah

Jkt

100%

100%

100%

100%

100%

21.210.000.000

22.695.000.000

24.284.000.000

25.984.000.000

27.802.000.000

Pusdatin

Jkt

5.000 /bln

10.000 /bln

15.000 /bln

20.000 /bln

25.000 /bln

4.525.000.000

6.502.000.000

11.615.000.000

7.828.000.000

4.930.000.000

Pusdatin

Jkt

75%

75%

75%

75%

75%

1.619.000.000

1.733.293.000

1.854.623.510

1.984.447.156

2.123.358.457

Roum

75%

75%

75%

75%

75%

2.000.000.000

2.140.000.000

2.289.800.000

2.450.086.000

2.621.592.020

Roum

2 Rata-Rata kunjungan Website DPD RI 3

Alokasi Anggaran (Rp)

Lokasi Uraian

2 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi Daerah sesuai format standar yang ditetapkan.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEKRETARIAT JENDERAL RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI TAHUN

Recommend Documents