RENCANA STRATEGIS (RENCANA PROGRAM) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

RENCANA STRATEGIS (RENCANA PROGRAM) SEKRETARIAT JENDERAL 2010 - 2014 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Program Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014 yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator outcome, indikator output, dan indikator kinerja utama serta indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010–2014 ini dilakukan untuk mendukung tugas dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yaitu melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Kementerian dan juga untuk mendukung fungsi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yaitu melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat. Penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum juga dilakukan untuk melaksanakan dan mewujudkan implementasi good governance terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan program pembinaan, pengembangan peraturan perundang-undangan serta pelayanan komunikasi data dan informasi bagi manajemen internal dan eksternal Kementerian sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas pengembangan administrasi pembangunan dan manajemen sumber daya di bidang pekerjaan umum.

Dengan ditetapkannya Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014 ini maka selanjutnya dokumen Renstra harus menjadi acuan masing-masing biro dan pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan kinerjanya untuk mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2010 – 2014. SEKRETARIS JENDERAL

DAFTAR ISI Kata Pengantar

2

Daftar Isi

4

Daftar Gambar

5

Daftar Tabel

5

BAB 1

PENDAHULUAN

7

1.1.

Umum

8

1.2.

Mandat, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

9

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

KONDISI UMUM DAN TANTANGAN

25

2.1.

Kondisi Umum

26

2.2.

Tantangan dan Isu Strategis

29

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

31

3.1.

Visi

32

3.2.

Misi

33

3.3.

Tujuan

33

3.4.

Sasaran

34

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

35

4.1

Kebijakan

36

4.1.1

Kebijakan Makro

36

4.1.2

Kebijakan Operasional

37

4.2

Strategi Reformasi Birokrasi

38

4.2.1

Pengembangan Institusi

38

4.2.2

Pembenahan Regulasi

39

4.2.3

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

39

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

41

5.1.

Program dan Kegiatan

42

5.2.

Indikator Kinerja Utama

52

5.3.

Pendanaan

52

PENUTUP

74

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

12

DAFTAR TABEL Tabel 5.1.

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

53

Tabel 5.2.

MATRIKS RENCANA PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL

54

1

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

U

ndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis kementerian/lembaga untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahapan pelaksanaan pembangunan jangka panjang ke dua (20102014) tatanan kementerian/lembaga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian serta Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Dalam undang-undang tersebut Kementerian Pekerjaan Umum termasuk dalam kelompok kementerian yang menangani urusan yang tersirat di dalam UUD 45 dengan fungsi masing-masing kementerian negara adalah untuk melakukan: 1). perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya; 2). pengelolan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya; 3). pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 4). pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan 5). pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian tersebut diatas maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum sesuai tugas fungsinya untuk pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Kementerian perlu mengoptimalkan perannya dalam mendukung Kementerian PU. Berdasarkan hal tersebut dalam periode 2010- 2014, Sekretariat Jenderal perlu mengoptimalkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum dalam mengembangkan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Disamping itu Sekretariat Jenderal juga perlu mengoptimalkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan keseluruhan sumber daya yang ada seperti antara lain aset barang milik negara, informasi dan data, keuangan, kelembagaan

8

BAB 1

agar lebih efektif dan efisien. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya optimalisasi dukungan/pelayanan administrasi pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kementerian. Hal lain, dalam rangka menumbuhkan citra Kementerian dalam penyelenggaraan pembangunan perlu adanya optimalisasi informasi publik yang lebih akurat dan handal. Untuk mencapai hal tesebut diatas maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menyusun Rencana Strategis Sekeratriat Jenderal tahun 2010 - 2014 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

1.2. MANDAT, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

S

ekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu unit Satminkal Eselon satu memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi kementerian. Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretariat Jenderal memiliki fungsi melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat. Di samping itu, Sekretariat Jenderal juga memiliki fungsi untuk melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal telah berupaya melaksanakan dan mewujudkan implementasi good governance terutama dalam meningkatkan pelayanan administrasi, perencanaan, dan manajemen sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan program pembinaan, pengembangan peraturan perundangundangan serta pelayanan komunikasi data dan informasi bagi manajemen internal dan eksternal kementerian sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas pengembangan administrasi pembangunan dan manajemen sumber daya di bidang pekerjaan umum. Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum melakukan berbagai kegiatan pokok, antara lain dengan terus mendorong dan mengembangkan reformasi berbagai peraturan perundang-undangan sampai tingkat implementatif dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat. Sekretariat Jenderal disamping mengupayakan penataan organisasi, juga mengembangkan kelembagaan masyarakat dan dunia usaha. Upaya Sekretariat Jenderal difokuskan pula dalam memantapkan akuntabilitas manajemen sumber daya sejalan dengan adanya perubahan mendasar sistem dan tata laksana penganggaran/ pembiayaan, kepegawaian, aset dan kekayaan negara, serta manajemen perkantoran. BAB 1

9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan umum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 8. Peraturan Pemerintah 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional; 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentan Pengesahan, Pengudangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014; 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Menteri PU No. 534 sampai dengan 540/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

10

BAB 1

18. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Indikator Kinerja Utama; 20. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen PU; 21. Instruksi Menteri PU No. 02/IN/M/2009 tentang Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2009 (bersama dengan Biro Keuangan); 22. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/SE/M/2005 perihal Tata Cara Mempersiapkan Naskah Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014. Tugas pokok Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah: 1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum; 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Untuk menjalankan fungsi tersebut Sekretariat Jenderal didukung oleh 10 (sepuluh) unit Eselon II yang terdiri dari 5 (lima) Biro yang berada di bawah Setjen dan 5 (lima) Pusat yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.

BAB 1

11

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

12

BAB 1

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

A.

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari: a. b. c. d. e.

Bagian Perencanaan Umum; Bagian Program dan Anggaran; Bagian Pemantauan dan Evaluasi; Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, serta kerja sama luar negeri di bidang pekerjaan umum dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan koordinasi dan Kementerian Pekerjaan Umum;

penyusunan

perencanaan

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran; c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan; d. Koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri; e. Pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum; dan f.

B.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana terdiri dari: a. b. c. d. e.

Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian; Bagian Administrasi Pengembangan Pegawai; Bagian Mutasi; Bagian Organisasi dan Tatalaksana; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, laporan akuntabilitas kinerja Biro, urusan tata usaha kepegawaian, proses pemberian penghargaan, disiplin pegawai, penanganan pengaduan dan tanggapan penyimpangan bidang kepegawaian, penelaahan BAB 1

13

peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, penyusunan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian, penggandaan dan dokumentasi, serta urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Biro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Kepegawaian dan organisasi Tatalaksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian; b. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Biro; c. Pelaksanaan administrasi penghargaan dan penegakan disiplin pegawai; d. Penanganan pengaduan dan tanggapan penyimpangan bidang kepegawaian; e. Penelaahan kepegawaian; f.

Pengumpulan, kepegawaian;

peraturan

perundang–undangan

pemeliharaan

dan

pengolahan

bidang data

g. Penyajian tata naskah dinas dan informasi kepegawaian; h. Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja biro; dan i.

C.

Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro. .

Biro Keuangan Biro Keuangan terdiri dari: a. Bagian Perbendaharaan; b. Bagian Anggaran dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi; d. Bagian Bina Pengusahaan BUMN Perum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan kementerian, pembinaan pengusahaan Badan Usaha Milik Negara/ Perum, pembinaan Badan Layanan Umum serta fasilitasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

14

BAB 1

a. Fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian (DIPA); b. Fasilitasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta tata laksana administrasi keuangan kementerian; c. Pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja Kementerian; d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran; e. Penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian PU; f.

Penyusunan laporan keuangan tingkat Sekretariat Jenderal;

g. Pembinaan perbendaharaan; h. Pembinaan pengusahaan dan pengembangan usaha serta pelayanan administratif Badan Usaha Milik Negara Perum dan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian; dan i.

D.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perlengkapan dan Umum Biro Perlengkapan dan Umum terdiri dari : a. b. c. d. e.

Bagian Tata Usaha; Bagian Administrasi Perkantoran; Bagian Rumah Tangga; Bagian Prasarana Fisik; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, ketatausahaan, administrasi perkantoran dan kementerian, kerumahtanggaan dan prasarana fisik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelayanan ketatausahaan Kementerian, administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan prasarana fisik; b. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Menteri, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; c. Pelaksanaan urusan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian, serta penatausahaan barang milik negara; d. Pelaksanaan urusan kesehatan, ketertiban dan keamanan, serta urusan dalam dan angkutan; dan

BAB 1

15

e. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan rumah jabatan, sarana dan prasarana lingkungan.

E.

Biro Hukum Biro Hukum terdiri dari : a. b. c. d. e.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I; Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II; Bagian Bantuan Hukum I; Bagian Bantuan Hukum II; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan meliputi koordinasi, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait, pemberian pertimbangan hukum pengelolaan barang milik negara, pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pengelolaan rumah negara, serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang–undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait; b.

Pembinaan konsistensi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dengan bidang terkait dan peraturan daerah;

c. Pemrosesan rancangan peraturan perundang-undangan; d. Pembinaan pelaksanaan perundang-undangan;

dan

penyebarluasan

peraturan

e. Pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara; f. Koordinasi pemberian bantuan hukum terkait penyelenggaraan infrastruktur dan/atau administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian; g. Pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak; h. Pemrosesan penetapan status Rumah Negara Golongan I (satu) dan II (dua) serta usul perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) di lingkungan Kementerian; i. Penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum; dan j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

16

BAB 1

F.

Pusat Kajian Strategis (PUSTRA) Pusat Kajian Strategi terdiri dari : a. b. c. d. e.

Bagian Tata Usaha. Bidang Pengembangan Investasi; Bidang Strategi Pembangunan; Bidang Kajian Kinerja; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan, fasilitasi pengembangan investasi, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan, kinerja pembangunan, serta penyebarluasan informasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Pusat

Kajian

Strategis

a. Pengkajian dan perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang dan jangka menengah, pembangunan wilayah serta keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. Pelaksanaan kajian dan fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum; c. Pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan serta evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Penyebarluasan informasi kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat..

G.

Pusat Komunikasi Publik Pusat Komunikasi Publik terdiri dari: a. b. c. d. e.

Bagian Tata Usaha Pimpinan; Bidang Pelayanan dan Informasi Publik; Bidang Dokumentasi dan Publikasi; Bidang Pelaporan Pimpinan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi kebijakan dan program pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum, pelayanan informasi publik, serta urusan tata usaha dan protokoler pimpinan Kementerian. BAB 1

17

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Komunikasi

Publik

a. Penyampaian kebijakan, strategi dan program Kementerian yang telah diputuskan Menteri atau disepakati jajaran pimpinan Kementerian sebagai juru bicara Kementerian; b. Pelaksanaan urusan Kementerian;

tata

usaha

dan

protokoler

pimpinan

c. Perumusan program kehumasan dan informasi publik, koordinasi humas internal dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; d. Pelayanan informasi keluar meliputi media massa cetak dan elektronik, serta masyarakat luas dalam berbagai bentuk penyajian tulisan, tayangan, talkshow dan laporan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum; e. Pelayanan publikasi Kementerian melalui berbagai media, seperti website, pameran, iklan layanan masyarakat, majalah, booklet dan berbagai produk kolateral lainnya, serta pendokumentasian kegiatan dan produk Kementerian; dan f.

Penyiapan laporan pimpinan untuk sidang kabinet, rapat koordinasi menteri koordinator, rapat kerja bersama lembaga legislatif dan sidang/rapat kerja dengan lembaga-lembaga lain yang melibatkan Kementerian.

Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU mempunyai 1 (satu) balai sebagai unit pelaksana teknis yaitu Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan produksi audio visual bidang pekerjaan umum; b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian informasi kepada publik melalui pemanfaatan audio visual; c. Penyediaan pelayanan jasa produksi audio visual melalui kerja sama dan penerimaan negara bukan pajak; d. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

18

BAB 1

H.

Pusat Pengolahan Data Pusat Pengolahan Data terdiri dari: a. b. c. d.

Bagian Tata Usaha; Bidang Pengembangan dan Analisis Data; Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Pengolahan

Data

a. Penyusunan program pengolahan data; b. Pembinaan dan pengembangan pengolahan data; c. Penyelenggaraan sistem informasi; d. Pengelolaan dan penyediaan data spasial / peta; e. Pengelolaan dan penyediaan data literal / numerik; dan f.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pengolahan Data Kementerian PU mempunyai 2 (dua) balai sebagai unit pelaksanan teknis yaitu Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar dan Balai Informasi Literal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program pelaksanaan pengelolaan data spasial; b. Pelayanan teknis dan pelaksanaan pemetaan data infrastruktur pekerjaan umum; c. Perekaman data spasial ke dalam bentuk digital; d. Pemeliharaan database spasial dan sistem informasi geografis; e. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan f.

Pengembangan teknik pemetaan data infrastruktur dan aplikasi informasi geografis.

BAB 1

19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Informasi Literal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program informasi literal dan kestatistikan; b. Pelayanan teknis dan pelaksanaan penyusunan informasi literal dan kestatistikan; c. Perekaman data literal ke dalam bentuk digital; d. Pemeliharaan serta pengamanan data literal; e. Pelaksanaan produksi dan reproduksi data informasi literal dan kestatistikan; f.

Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

g. Pengembangan teknik analisis data dan aplikasi sistem informasi.

I.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : a. b. c. d. e.

Bagian Tata Usaha ; Bidang Program dan Kerja Sama ; Bidang Teknik dan Materi; Bidang Kompetensi dan Evaluasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan, serta pemberdayaan dan pembinaan SDM di Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan dan program jangka menengah dan tahunan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan; b. Pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan; c. Penyusunan dan pengembangan kurikulum, materi, pola diklat, teknik diklat, teknologi pembelajaran, katalog dan profil diklat; d. Evaluasi, diseminasi, kurikulum dan materi pembelajaran; e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

20

BAB 1

f.

Evaluasi pelaksanaan program, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaporan kinerja diklat;

g. Pengembangan kompetensi kinerja pegawai; h. Pengembangan sistem dan instrumen pengukuran dan penilaian potensi dan kinerja pegawai; i.

Pelaksanaan pengukuran potensi dan penilaian kinerja pegawai;

j.

Pelaksanaan penyiapan dan pembinaan tenaga assessor dan mentor;

k. Pelaksanaan sistem informasi kediklatan, manajemen potensi dan kinerja pegawai; l.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian potensi dan kinerja pegawai;

m. Pembinaan akreditasi dan sertifikasi; n. Pembinaan dan pelayanan tenaga pengajar/widyaiswara; o. Pembinaan Balai-balai PNBP dan Non PNBP; dan p. Pelayanan administrasi dan kepegawaian. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian PU mempunyai 13 (tiga belas) balai sebagai unit pelaksana teknis Pusdiklat PU yaitu: a. Sembilan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum (Wilayah I s.d. Wilayah IX); b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; c. Balai Pemantauan Kinerja; dan d. Dua Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum (Wilayah I s.d. IX) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan di wilayahnya; b. Penyelenggaraan kepemimpinan;

pendidikan

dan

pelatihan

teknis

dan

c. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta diseminasi; d. Pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak bagi Balai Diklat yang sudah berstatus PNBP; BAB 1

21

e. Pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan; f.

Pemantauan dan evaluasi materi, modul dan penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan;

g. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Pengembangan pola pendidikan dan pelatihan fungsional; a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional;

dan

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional; d. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan fungsional; e. Penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan fungsional; f.

Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pemantauan Kinerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan program monitoring kinerja pegawai; b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai; c. Pelaksanaan identifikasi, pemetaan kemampuan dan klasifikasi bakat pegawai; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan keahlian assessor; e. Pelaksanaan penentuan kebutuhan pengembangan pegawai;

22

BAB 1

f.

Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 Peraturan Menteri PU Nomor: 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan persiapan pengembangan profesionalisme jabatan fungsional pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya; b. Pelaksanaan kerjasama pendidikan; c. Pelayanan sarana pendidikan dan pelatihan; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; e. Penyebarluasan informasi pendidikan dan pelatihan; f.

Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

J.

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri dari 1 Bagian dan 3 Bidang sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Bagian Tata Usaha; Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I; Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II; Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penatausahaan serta pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik negara dan kekayaan negara pada tingkat Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tersebut Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;

BAB 1

23

b. Pembinaan, negara;

pengawasan

dan

pengendalian

barang

milik

c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan pelaporan barang milik negara; d. Pengembangan sistem dan produk pengaturan barang milik negara; e. Penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian; f.

Pembinaan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara dan kekayaan negara;

g. Penghimpunan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan barang milik negara; h. Pemantauan dan evaluasi penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik negara; i.

Pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan penajaman hasil revaluasi barang milik negara;

j.

Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak; dan

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

24

BAB 1

2

KONDISI UMUM DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1. KONDISI UMUM

K

ementerian PU telah melaksanakan berbagai perbaikan manajemen internal. Sebagai gambaran adalah Penerapan Sistem Ketatalaksanaan dengan mengacu kepada Standar SNI-ISO 9001 edisi 2000 dan telah diperbaharui menjadi Sistem Manajemen Mutu/SMM berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/ M/2009. Selain itu, penerapan e-Procurement berupa pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang memberikan jaminan adanya transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas pengadaan barang/jasa juga telah dilakukan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan manajemen resiko di dalam pengelolaan kegiatan telah dimulai pada tahun 2009 melalui Peraturan Menteri PU No. 06, 07 dan 08 tahun 2009. Disamping itu, Laporan Keuangan Kementerian PU tahun 2009 telah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kementerian PU juga telah melakukan reformasi sistem perencanaaan dan penganggaran yang dituangkan dalam Renstra, RENJA-KL dan RKA-KL serta mengintegrasikan Sistem AKIP dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, Sekretariat Jenderal telah memberikan dukungan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum pada bidang perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, pelaporan, pengelolaan aset BMN, dan lain sebagainya. Di bidang pelaporan keuangan, untuk mengantisipasi agar hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian PU tidak lagi menghasilkan opini disclaimer, tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain: 1. Telah disusun Draft Pedoman Penyusunan Neraca Awal dalam rangka pelaksanaan SAI, saat ini sedang dalam proses penetapan pedoman; 2. Sesuai dengan Keppres No. 17 tahun 2007 tentang Tim Penertiban BMN, Kementerian PU telah membentuk Tim Penertiban dan Inventarisasi BMN tingkat Kementerian berdasarkan SK Menteri PU No. 227/KPTS/M/2008 yang melibatkan Kementerian Keuangan (DJKN);

26

BAB 2

3. Telah dilakukan penerapan klasifikasi anggaran sesuai Bagan Akun Standar (BAS) di lingkungan Kementerian PU; 4. Telah dibentuk Kesepakatan Bersama antara Kementerian PU dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam rangka panatausahaan aset berupa pensertifikatan tanah di lingkungan Kementerian PU; 5. Dalam rangka meningkatkan opini BPK dan kualitas laporan keuangan Kementerian PU, Kementerian PU telah membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PU bersama-sama dengan BPKP. Berkaitan dengan aspek sumber daya manusia Kementerian Pekerjaan Umum, secara keseluruhan jumlah pegawai adalah sekitar 18.000 orang yang saat ini telah dan sedang melaksanakan program-program peningkatan kualitas SDM yang meliputi: 1. Kegiatan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap penyempurnaan tugas dan fungsi Kementerian PU yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PU nomor: 08/PRT/M/2010. Program Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja juga dimaksudkan untuk mempersiapkan organisasi Kementerian PU dalam mewujudkan good governance. Finalisasi kegiatan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun standar kompetensi jabatan, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun spesifikasi/pembobotan jabatan yang bermuara pada sistem pengimbalan yang adil dan layak; 2. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas teknis substantif maupun umum unit kerja/organisasi, setiap tahunnya disediakan program diklat teknis bagi para pegawai; 3. Peningkatan budaya kerja organisasi yang telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu, khususnya diarahkan bagi para pegawai baru guna menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab moral, produktivitas dan kinerja pelayanan; 4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang saat ini diawali dengan menyusun kajian tentang reformasi birokrasi yang diharapkan nantinya dapat tersusun grand design termasuk konsep rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian PU tahun 2010-2014 dan program-program yang dapat dicapai dalam waktu singkat (quick wins); 5. Upaya meningkatkan kualitas database pegawai secara berkesinambungan dilakukan untuk memperoleh data kepegawaian yang benar, lengkap dan akurat. Disamping itu, hampir seluruh pegawai telah memperoleh NIP baru (18 digit) dan diharapkan akhir tahun ini seluruh pegawai sudah memiliki NIP baru; 6. Pengumuman tentang Pengadaan PNS Kementerian PU untuk merekrut CPNS dari jalur pelamar umum telah dilayangkan termasuk melalui Internet/On-line. Formasi yang tersedia tahun 2010 untuk sebanyak 2100 orang dari berbagai jurusan/program studi; BAB 2

27

7. Membuka kesempatan bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya melalui program pendidikan formal, baik di dalam negeri maupun luar negeri; 8. Pengembangan kompetensi bagi para pejabat fungsional dilakukan melalui program pelatihan fungsional dan teknis yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Saat ini telah direkrut sekitar kurang lebih 800 pejabat fungsional dari 27 jenis jabatan fungsional yang ada di Kementerian PU; 9. Dalam upaya mendukung terciptanya good governance and clean government, telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri PU termasuk penggantian peraturan lama dengan yang baru. Dalam hal perencanaan, selama ini Kementerian PU telah berupaya secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara seperti tercermin dari adanya Renstra Kementerian PU. Demikian halnya dengan upaya mengapresiasi kepentingan dan kebutuhan baik kepentingan dan kebutuhan daerah maupun kepentingan dan kebutuhan masyarakat, secara berkesinambungan Kementerian PU selalu melaksanakan forum Konsultasi Regional (Konreg) dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan termasuk sinkronisasi terhadap perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) dan penyaringan program/kegiatan sesuai dengan kriteria perencanaan yang menjamin kegiatan akan terlaksana dan dapat tercapai berdasarkan prioritas Renstra Kementerian PU Koordinasi di tingkat kementerian tersebut sekaligus merupakan upaya untuk menajamkan program dan kegiatan bidang PU bersama instansi terkait di daerah. Selain itu, berkaitan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PU selalu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan telah mendapat penghargaan yang kedua kalinya. Namun secara internal melakukan penataan pelaksanaannya dalam lingkup Kementerian PU sampai dengan saat ini. Dalam hal penyelenggaraan pelelangan secara elektronik (E-Procurement) diposisikan sebagai prioritas pertama dalam pelaksanaan e-Government di Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk inisiatif dan penerapannya yang konsisten dalam e-procurement system ini (sebagai bagian dari e-government) maka Kementerian PU telah mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak sebagai penyelenggara e-Government di lingkup Kementerian dan penerima platinum award karena telah menerima e-Government sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut. Terkait dengan pengelolaan asset BMN di lingkungan Kementerian PU telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pengelolaan BMN antara lain: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang

28

BAB 2

Perkuatan dan Pengamanan Hak atas Tanah Dep. Pekerjaan Umum; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan 02/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 227/KPTS/M/2008 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Inventarisasi BMN di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 293/KPTS/M/2008 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Rumah Negara Golongan I dan Golongan II di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 286.1/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Kembali Status Rumah Negara Golongan I dan Penunjukkan Pejabat Eselon I Sebagai Penghuni di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, yang terdiri dari 6 (enam) unit Rumah Negara (RN) Gol I; 6. Kesepakatan Bersama dengan Badan Pertanahan Nasional RI (BPN RI) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2008 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN RI Nomor 07/PKS/M/2008 (8-SKB-BPN RI-2008); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.

2.2

D

TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS alam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum ada beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 2. Belum padunya persepsi pegawai di lingkungan kementerian dalam penerapan good governance. 3. Perlunya peningkatan keterpaduan, sinkronisasi dan koordinasi sistem perencanaan dan pemrograman. 4. Perlunya peningkatan pembinaan ke daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. 5. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). BAB 2

29

6. Perlunya perhatian terhadap penyusunan peraturan perundang-6. undangan bidang PU dan penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara melalui penetapan produk hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap aparatur negara dalam pelaksanaan tugas. 7. Perlunya peningkatan pengelolaan barang milik/kekayaan negara disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) agar penilaian Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) tidak berupa disclaimer of opinion (pernyataan menolak memberikan opini) akibat inventarisasi aset/ barang milik negara belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku. 8. Perlunya peningkatan peranan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian PU sebagai policy instrument ministry dalam pengembangan dan pelaksanaan diklat-diklat pegawai Kementerian PU secara khusus dan secara umum di bidang pekerjaan umum dan permukiman lainnya. Sedangkan isu-isu strategis yang mengemuka terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal adalah meliputi: 1. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/ pengguna. 2. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan. 3. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang. 4. Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi. 5. Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, serta memenuhi prinsip-prinsip good governance. 6. Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand. 7. Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap. 8. Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.

untuk

9. Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan Kementerian yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan pimpinan Kementerian.

30

BAB 2

3

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. VISI

V

isi dalam hal ini adalah rumusan umum/arah mengenai keadaan yang diinginkan Sekretariat Jenderal pada akhir tahun 2014 agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Selain itu dalam upaya mendukung visi Kementerian PU, maka Visi Sekretariat adalah:

Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sekretariat Jenderal Sebagai Pendukung Bidang Pekerjaan Umum dan Yang Berkualitas, Bersih dan Terdepan

Berkualitas maksudnya adalah barang-barang publik (public goods) yang dihasilkan berupa produk, jasa, proses dan penciptaan lingkungan yang kondusif yang diberikan dalam rangka mendukung penyediaan, pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan dukungan administrasi yang mencakup usaha untuk memenuhi harapan dari pelanggan (intern Kementerian PU atau masyarakat). Berkualitas merupakan fungsi dari : SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan produktif, yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai Bersih adalah bahwa penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang meliputi transparansi, kesetaraan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme, partisipasi serta penegakkan hukum. Bersih merupakan fungsi dari : etos kerja dan komitmen yang tinggi dari aparatur, sikap mental yang taat asas, dan adanya lingkungan kerja yang kondusif dan tata kelola yang baik (good governance). Terdepan maksudnya adalah institusi Sekretariat jenderal adalah unit yang berwawasan ke depan dalam menjalankan fungsi sebagai pemandu dan koordinasi bagi unit-unit eselon satu lainnya dalam melaksanakan langkah-langkah penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam institusi Sekretariat Jenderal terdapat fungsi perencanaan dan pusat kajian kebijakan, yang berarti kebijakan dan program-program bidang pekerjaan umum dikaji dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal. Terdepan merupakan fungsi dari : koordinasi dan antisipasi.

32

BAB 3

3.2. MISI

M

isi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapat mengetahui peran, program serta hasil yang akan dicapai. Misi Sekretariat Jenderal adalah untuk mendukung salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum yaitu: Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan hal tersebut, maka Misi Sekretariat Jenderal adalah: “Mewujudkan Manajemen Fungsional dan Sumberdaya Yang Profesional, Akuntabel dan inovatif Untuk Mendukung Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” Profesional maksudnya adalah bahwa dalam rangka melaksanakan fungsifungsi manajemen (fungsional maupun sumberdaya), sumberdaya manusia yang ada akan mampu menghasilkan produk, jasa, proses dan penciptaan lingkungan yang kondusif dalam rangka mendukung administrasi bagi penyediaan, pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan harapan dari pengguna jasa pelayanan. Profesional disini diharapkan mampu menjawab perlunya peningkatan dimensi kualitas. Akuntabel maksudnya adalah institusi harus mampu bertanggung-gugat kepada pihak-pihak yang terpengaruh oleh keputusan atau tindakan yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tranparansi dan penegakkan hukum. Setidaknya, prinsip akuntabilitas dalam misi ini akan mampu menjawab atas dimensi bersih yang dimaksudkan dalam visi. Inovatif maksudnya adalah institusi maupun individu yang ada mampu membawa pembaharuan dan pencerahan yang akan menempatkan Sekretariat Jenderal sebagai insitusi terdepan bagi Eselon I yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum melalui sistem koordinasi yang lebih baik.

3.3. TUJUAN

T

ujuan merupakan penjabaran visi Sekretariat Jenderal yang merupakan sub tujuan dari tujuan ke-5 dari Renstra Kementerian PU yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi. Oleh karena itu tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian PU tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang integratif, transparan dan akuntabel; BAB 3

33

2. Mengembangkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien; dan 3. Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan penyediaan informasi publik yang akurat dan handal.

3.4. SASARAN

S

asaran Sekretariat Jenderal adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, untuk mendukung sasaran strategis Kementerian PU. Berdasarkan hal tersebut maka:

1. Untuk tujuan mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang integratif, transparan dan akuntabel dicapai melalui 2 (dua) sasaran, yaitu: a. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), dengan outcome-nya: Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, dengan outcome-nya: Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Untuk tujuan mengembangkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien dicapai melalui 2 (dua) sasaran, yaitu: a. Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan outcome-nya: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. b. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), dengan outcome-nya: Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. 3. Untuk tujuan meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan penyediaan informasi publik yang akurat dan andal dicapai melalui sasaran Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan outcome-nya: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

34

BAB 3

4

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. KEBIJAKAN 4.1.1. Kebijakan Makro

B

erdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum pembangunan nasional, maka salah satu arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terkait dengan Sekretariat Jenderal dalam Renstra PU adalah pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsipprinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Berdasarkan kebijakan tersebut maka kebijakan makro yang akan dijalankan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah: 1.

Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) Perlunya pengembangan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dimaksudkan untuk mensinkronisasikan program antar wilayah dan antar sektor serta penyelenggaraan bidang pekerjaan umum yang pada akhirnya dapat mencapai program-program prioritas pembangunan nasional yang khusus terkait dengan bidang pekerjaan umum seperti pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui percepatan pembangunan dan revitalisasi pertanian, kehutanan dan perikanan.

36

BAB 4

2.

Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam mendukung peningkatan daya saing nasional Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin. Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum. Peningkatan menajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.

3.

Revitalisasi pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama untuk mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.

4.

Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an melalui penerapan good governance. Sebagai unit terdepan, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4.1.2. Kebijakan Operasional Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan operasional Sekretariat Jenderal yang diambil adalah: 1.

Meningkatkan koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).

2.

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

3.

Meningkatkan kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik.

BAB 4

37

4.2. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI

D

alam mencapai visi jangka panjang, misi, dan tujuan organisasi, kelembagaan Kementerian PU termasuk didalamnya Sekretariat Jenderal perlu menjalankan penataan aparatur atau reformasi birokrasi yang menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan/ organisasi, ketatalaksanaan (business process), regulasi, serta sumber daya manusia aparatur Negara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penataan aparatur atau reformasi birokrasi perlu dilakukan mengingat kondisi objektif birokrasi saat ini yang masih perlu disempurnakan, yakni masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik; perlunya peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas; belum optimalnya integritas aparatur birokrasi; perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas; rendahnya disiplin dan etos kerja pegawai; adanya tumpang tindih regulasi yang perlu dibenahi; dan adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit kerja; serta perlunya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengembangan institusi adalah salah satu kunci dalam reformasi birokrasi melalui proses transisi yang dapat dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi tersebut meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi dan merampingkan birokrasi agar efektif.

4.2.1. Pengembangan Institusi Pengembangan institusi adalah salah satu kunci dalam reformasi birokrasi melalui proses transisi yang dapat dilaksanakan dengan reorganisasi yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada kinerja. Strategi tersebut meliputi pembenahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dengan menstrukturkan organisasi dan mensinkronkan tugas dan fungsi dan merampingkan birokrasi agar efektif dan efisien serta melalui delivery system (mencakup tata laksana dan pola organisasi) yang tepat berupa sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan good governance. Strategi tersebut juga meliputi pengembangan kapasitas institusi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU dan aparatur di daerah. Kebijakan ini mendukung salah

38

BAB 4

satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010–2014 yaitu pembangunan SDM untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia dalam era globalisasi yang berkembang saat ini. Dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menghindarkan praktik-praktik KKN, Kementerian PU menjadi pelopor dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Meskipun Kementerian PU telah melakukan berbagai upaya terkait reformasi birokrasi, namun masih perlu disempurnakan dengan mengacu kepada pedoman reformasi birokrasi yang telah dikeluarkan, serta mengikutsertakan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam keseluruhan prosesnya. Selanjutnya dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian PU, dalam jangka panjang perlu dilakukan perubahan yang lebih fundamental sifatnya, yaitu dari organisasi yang bersifat sektoral menjadi bersifat fungsional.

4.2.2. Pembenahan Regulasi Dari sisi regulasi, Kementerian PU telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti UU Sumber Daya Air, UU Jalan, UU Bangunan Gedung, UU Penataan Ruang; dan UU Jasa Konstruksi, beserta peraturan pelengkapnya. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi peraturan-peraturan yang masih perlu dijabarkan lagi turunannya; serta akan dilakukan langkah-langkah deregulasi untuk berbagai peraturan yang merupakan produk yang sudah lama yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan tugas dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat untuk kemudian dilakukan reformasi jika dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.

4.2.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi, dan sejahtera agar dapat mencapai 3 (tiga) strategic goals Kementerian PU dan prioritas pembangunan nasional, serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan permukiman agar tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian PU dapat dijalankan dengan sebaikbaiknya. Pengembangan SDM juga diperlukan untuk memenuhi tuntutan perubahan peran Kementerian PU yang diharapkan berubah dari semula lebih dominan sebagai provider-operator menjadi dominan sebagai regulator-fasilitator yang berorientasi pada peningkatan TURBINWAS ke daerah dalam rangka pelaksanakan tugas pembantuan, dekonsentrasi, serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). BAB 4

39

Untuk itu sejak tahun 2006 Kementerian PU telah melakukan upaya reformasi perekrutan, pembinaan, penempatan calon PNS, serta evaluasi kinerjanya secara signifikan yang perlu terus dilanjutkan. Pengembangan SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman dilaksanakan melalui pembinaan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jalur jabatan struktural dan jabatan fungsional. Mendukung upaya ini, maka adanya konsistensi kebijakan nasional tentang pengembangan SDM PNS yang ramping struktur dan kaya fungsi untuk diterapkan pada pengembangan organisasi di tiap-tiap kementerian dan lembaga sangat diperlukan. Selain itu diperlukan juga adanya penyetaraan penghargaan antara pejabat struktural dan fungsional, disamping terus dibenahinya hubungan kerja yang seimbang dan baik antara pejabat fungsional dengan struktural, serta penempatan yang menyatu antara pejabat fungsional dan struktural sesuai tingkatannya. Pengembangan orientasi pada jabatan fungsional yang akan terus didorong di masa depan memerlukan penyusunan job description, pola rekrutmen, career planning, remunerasi, pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi, serta reward dan punishment. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM ini, salah satunya ditempuh melalui pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang selaras dan terintegrasi dengan pola career planning. Setiap kenaikan posisi jabatan harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi baik substansi manajerial, teknis, maupun fungsionalnya. Oleh karenanya, pelaksanaan diklat harus didasarkan pada kebutuhan peningkatan kompetensi individu maupun kinerja unit organisasi yang mengutusnya. Diklat yang dikembangkan harus berbasis kompetensi dengan kurikulum yang memperhatikan jenis dan jenjang diklat serta target group-nya. Pelaksanaan diklat dapat dilakukan baik di institusi diklat intern Kementerian PU maupun institusi diklat di luar Kementerian PU, baik di dalam maupun di luar negeri. Ke depan, institusi diklat juga harus menyiapkan diri menjadi unit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi yang belum. Dengan tuntutan tersebut, maka pola kerja sama dengan berbagai mitra kerja harus terus dikembangkan, terutama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM di bidang pekerjaan umum dan permukiman juga perlu dilakukan Training of Trainers substansi bidang pekerjaan umum dan permukiman bagi instruktur yang ada pada unit-unit kerja diklat di tingkat provinsi sehingga mereka dapat memberikan diklat untuk PNS di provinsinya sendiri maupun di kabupaten/kota. Pelaksanaan diklat di masa depan juga memerlukan pembenahan, penguatan, dan sinergi institusi dengan unit-unit kerja lainnya, seperti kepegawaian dan kelembagaan di internal Kementerian PU termasuk dengan institusi daerah.

40

BAB 4

5

PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

S

esuai dengan Renstra Kementerian PU nama Program untuk Sekretariat Jenderal adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Palaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU. Program ini meliputi unit kerja Eselon II: Pusat Kajian Strategis, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian dan Ortala, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU. Program ini meliputi unit kerja Eselon II: Biro Perlengkapan dan Umum, Pusat Pengolahan Data, PMU dan Pusat Komunikasi Publik. Sedangkan nama Kegiatan Kementerian PU adalah

Sekretariat

Jenderal

sesuai

Renstra

Rincian Program, Kegiatan, Indikator Kinerja outcome dan indikator output adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN. 2. Kegiatan Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bid PU Lainnya. 3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana. 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian. 5. Kegiatan Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum.

42

BAB 5

Publikasi

6. Kegiatan Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman. 7. Kegiatan Penyelenggaraan Kementerian PU.

Pengelolaan

Barang

Milik

Negara

8. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. 9. Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PU. 10. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman. 11. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur. 12. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik. I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dengan kegiatan-nya: 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan layanan perkantoran. b. Laporan Kegiatan dan Pembinaan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi/ diseminasi, laporan keuangan, laporan BMN, dll. c. Dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman. d. Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman. e. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman. BAB 5

43

f. Dokumen monitoring dan evaluasi PHLN bilateral, multilateral dan internasional, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PHLN bilateral, multilateral dan internasional. g. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional. h. Sistem Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat. 2. Kegiatan Pengembangan, Pengendalian dan Pekerjaan Strategis Bid PU Lainnya dengan output:

Pelaksanaan

a. Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang PU lainnya, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan dukungan terhadap kawasankawasan khusus dan pekerjaan strategis bidang PU lainnya. b. Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan RRI, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI. c. Sistem Pelaporan secara Elektronik (E-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat. 3. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pembayaran gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan pengadaan peralatan. b. Dokumen struktur organisasi dan tata kerja, sistem dan prosedur ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pedoman organisasi dan tatakerja kementerian, sistem ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian. c. Dokumen informasi jabatan, beban kerja dan standar kompetensi jabatan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah kajian analisis jabatan dan beban kerja. d. Pengadaan dan peningkatan kompetensi pegawai, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan pengadaan CPNS, penyelenggaraan OT, diklat dan bintek pegawai, serta kebutuhan formasi pegawai.

44

BAB 5

e. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan, reformasi birokrasi, evaluasi prestasi kerja pegawai, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah kajian/pedoman kebutuhan kualifikasi pendidikan, reformasi birokrasi, Renstra biro kepegawaian dan ortala, penilaian kinerja PNS, dan program KAD. f. Dokumen Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian serta Pembinaan Jabatan Fungsional, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen pegawai yang dimutasi, CPNS yang diangkat, ke-TU-an dan BMN dan Pedoman Pengaturan Manajemen dan Administrasi serta pengelolaan Jabatan fungsional. g. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran. 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan perawatan sarana dan sarana perkantoran. b. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran. c. Tatalaksana Keuangan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen tatalaksana keuangan. d. Pembinaan Perbendaharaan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah angkatan/laporan/dokumen/aplikasi/pedoman Pembinaan Perbendaharaan. e. Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah angkatan/ laporan/dokumen/aplikasi/pedoman Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP. f. Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah angkatan/ laporan/dokumen/aplikasi/pedoman Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. g. Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah angkatan/laporan/dokumen/aplikasi/ pedoman Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum. 5. Kegiatan Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum dengan output: BAB 5

45

a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan layanan perkantoran. b. Dokumen Peraturan Perundangan di bidang PU dan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen draft RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan permukiman. c. Pendampingan Penyelesaian Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Putusan PN, PT, Kasasi, PK di MARI. d. Pendapat Hukum (Opini Hukum) dan Pendampingan hukum, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), Pendampingan dan hasil konsultasi hukum. e. Peningkatan SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafting, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafting. f. Peningkatan SDM Bidang SJDIH, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang SJDIH yang dibina. g. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) di Lingkungan Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Sistem Aplikasi yang Terbangun. h. Penetapan Rumah Negara, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Penetapan Rumah Negara. i. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran. 6. Kegiatan Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Bulan Layanan perkantoran. b. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran. c. Laporan Kegiatan dan Pembinaan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan kegiatan dan pembinaan. d. Dokumen Kebijakan jangka panjang dan menengah, pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta invetasi bidang PU dan permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen kebijakan jangka panjang dan

46

BAB 5

menengah, pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta investasi bidang PU dan permukiman. e. Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKIP dan investasi, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKIP dan investasi. f. Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman. 7. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Bulanan Layanan Perkantoran. b. Laporan pendataan dan penilaian aset BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan pendataan dan penilaian aset BMN. c. Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN. d. Pedoman pengaturan BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Pedoman pengaturan BMN. e. Laporan Pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan Pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. f. Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN. g. Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN. h. Laporan program pengelolaan BMN, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan program pengelolaan BMN. i. Sistem aplikasi dan database, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Sistem aplikasi dan database. j. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran.

BAB 5

47

8. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan Layanan Perkantoran. b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah angkatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman. c. Penyusunan Kompetensi Aparatur, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dokumen penyusunan kompetensi Aparatur. d. Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman. e. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat. f. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung. g. Peralatan dan Perlengkapan Diklat, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Diklat. h. Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur. i. Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah laporan Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi. j. Pelayanan Publik (PNBP), yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan pelayanan Publik (PNBP). II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN KEMENTERIAN PU dengan kegiatan-nya:

PRASARANA

APARATUR

1. Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PU dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan layanan perkantoran.

48

BAB 5

b. Peraturan Menteri Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pemanfaatan Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pedoman, pengaturan bidang TU, kearsipan, termasuk Persuratan Elektronik serta Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. c. Pembinaan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pembinaan SDM Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan. d. Penyiapan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program dan Rencana Kerja, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan dokumen rencana kerja. e. Pelaksanaan Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Eselon I dan Penghapusan, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pembinaan dan pengelolaan aset, bangunan, pengaman termasuk penghapusan serta pelaporan aset. f. Pembinaan dan Evaluasi Pemanfaataan dan Optimalisasi, Tanah dan Bangunan Gedung, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan dan Optimalisasi Tanah dan Bangunan Gedung. g. Peningkatan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Pembinaan Pengamanan Kantor, pelayanan dan kesehatan, kesejahteraan. h. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kantor dan Standar Kebutuhan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pedoman Evaluasi Harga Perkiraan Sendiri dan Evaluasi Hemat Energi. i. Pelaksanaan Program Pemerintah Mendukung Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG’s dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG’s dan pengenalan Responsif Gender di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. j. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Peralatan Pendukung Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah peningkatan sarana bangunan gedung dan peralatan pendukung kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum. BAB 5

49

k. Peningkatan Kualitas/Mutu Bangunan Gedung, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Peningkatan Kualitas/Mutu Bangunan Gedung dan Lingkungan. l. Kendaraan Dinas Operasional, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah kendaraan Dinas Operasional. 2. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan output: a. Layanan perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan Layanan perkantoran. b. Pelayanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU. c. Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU. d. Peta tematik bidang PU dan Permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Peta tematik bidang PU dan Permukiman. e. Buku informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah buku informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/Kota. f. Kegiatan Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah angkatan Kegiatan Pembinaan teknologi komunikasi dan informasi di Kementerian PU. g. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran. 3. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dengan output: a. Pembangunan dan rehabilitasi gedung, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung. b. Perbaikan infrastruktur mendesak, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah perbaikan infrastruktur mendesak. 4. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik dengan output: a. Layanan Perkantoran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan Layanan Perkantoran.

50

BAB 5

b. Layanan Kegiatan Keprotokolan Kementerian, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan layanan Kegiatan Keprotokolan. c. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran. d. Dokumen informasi publik bagi pimpinan Kementerian, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumen Informasi Publik bagi Pimpinan Kementerian. e. Publikasi melalui berbagai media, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Publikasi melalui berbagai media. f. Dokumentasi buku, foto, dan film ke-PU-an dan Permukiman, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Dokumentasi Buku, Foto dan Film ke-PU-an dan Permukiman. g. Laporan Kegiatan Pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Peningkatan Koordinasi bidang komunikasi publik. h. Peliputan dan pemberitaan di media massa, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Peliputan dan pemberitaan di media massa. i. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah Laporan Kegiatan penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja. j. Layanan informasi kepada masyarakat, yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan layanan informasi kepada masyarakat. k. Layanan Publik (PNBP), yang diukur dari indikator kinerja output: Jumlah bulan layanan publik bidang Komunikasi Publik. Untuk melihat keterkaitan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja serta target–target Sekretariat Jenderal dapat dilihat secara rinci pada Tabel 5.2.

BAB 5

51

5.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

I

ndikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal merupakan komposit dari indikator kinerja outcome Eselon II. Dalam hal ini Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal adalah:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan pemograman (Jangka Menengah dan Tahunan). 2. Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan triwulan. 3. Jumlah peraturan perundang-undangan bidang PU dan permukiman. 4. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan. 5. Jumlah pegawai yang terlayani adminsitrasi kepegawaianya serta jumlah tata laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun. 6. Jumlah peta profil infrastruktur dan jaringan Local Area Network (LAN). 7. Jumlah layanan informasi publik. 8. Luas bangunan gedung kantor Kementerian PU yang ditingkatkan dan dipelihara.

5.3. PENDANAAN

P

endanaan Renstra Setjen mengacu pada besarnya pendanaan dalam Renstra Kementerian PU 2010-2014 dengan skenario moderat yang didasarkan pada trend yang telah terjadi selama ini, kemampuan pemerintah yang belum cukup memadai untuk menyediakan seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastruktur, keyakinan bahwa infrastruktur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengingat pula kemampuan pengelolaan dana, kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM serta organisasi Kementerian PU. Pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan pada Sekretariat Jenderal sesuai dengan Renstra Kementerian PU pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 0,477 Trilyun yang selanjutnya tiap tahun mengalami penambahan sehingga sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 0,934 Trilyun dengan total dana sekitar sebesar Rp. 3,971 Triyun sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1.

52

BAB 5

Tabel 5.1. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM NO 1

2    

 

PROGRAM/ KEGIATAN

ALOKASI (Triliun) 2010

2011

2012

2013

2014

Total (Triliun)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU

0.391

0.350

0.366

0.412

0.457

1.976

a.

Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN

0.035

0.042

0.056

0.064

0.071

0.268

b.

Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bid PU Lainnya (PMU)

0.183

0.038

0.049

0.053

0.052

0.375

c.

Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana

0.024

0.030

0.034

0.039

0.044

0.171

d.

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian

0.017

0.025

0.027

0.031

0.035

0.135

e.

Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum

0.018

0.027

0.027

0.029

0.033

0.134

f.

Penyusunan, Pengkajian, Pengembangan, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan permukiman

0.019

0.029

0.030

0.034

0.039

0.151

g.

Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU

0.015

0.023

0.024

0.027

0.030

0.119

h.

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang PU dan permukiman

0.080

0.136

0.119

0.135

0.153

0.623

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PU

0.086

0.521

0.477

0.434

0.477

1.995

a.

Pembangunan Infrastruktur

0.000

0.375

0.347

0.285

0.310

1.317

b.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PU

0.037

0.059

0.058

0.066

0.074

0.294

c.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan permukiman

0.019

0.041

0.029

0.032

0.036

0.157

d.

Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik

0.030

0.046

0.043

0.051

0.057

0.227

0.477

0.871

0.843

0.846

0.934

3.971

TOTAL PROGRAM (1) dan (2)

BAB 5

53

Tabel 5.2. MATRIKS RENCANA PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL

Tujuan Kementerian : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pekerjaan Umum

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN PENANGGUNG JAWAB: BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

54

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah dokumen perencanaan dan pemograman (Jangka Menengah dan Tahunan)

8

40

Renja Satminkal

1022

Sejumlah Satker

RKAKL

1

5

RKP

1

5

Nota Keuangan

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN (16)

2010 (17) 35.000

Layanan Perkantoran

Jumlah bulan layanan perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi/ diseminasi, laporan keuangan, laporan BMN, dll

5

5

5

5

5

25

Laporan

Dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman

6

8

7

7

7

35

Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman

9

12

11

11

10

53

Dokumen

Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman

6

6

7

7

7

33

Laporan

Dokumen monitoring dan evaluasi PHLN bilateral, multilateral dan internasional

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi PHLN bilateral, multilateral dan internasional

6

9

6

5

5

31

Dokumen

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung

Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional

6

3

2

2

2

15

Unit

Sistem Pelaporan secara Elektronik (EMonitoring) Satuan Kerja Kementerian PU

Jumlah laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat

28

28

28

28

28

140

Laporan

2010 - 2014 (18) 268.000

55

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYA PENANGGUNG JAWAB: BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI (PMU) Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah dokumen perencanaan dan pemograman (Jangka Menengah dan Tahunan)

8

40

Renja Satminkal

1022

Sejumlah Satker

RKAKL

1

5

RKP

1

5

Nota Keuangan

16.122

30.975

Pegawai

122

204

SOP

KEGIATAN: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA PENANGGUNG JAWAB: BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

56

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah pegawai yang terlayani adminsitrasi kepegawaiannya serta jumlah tata laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

SATUAN

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Laporan dukungan terhadap kawasankawasan khusus dan pekerjaan strategis bid PU lainnya

Jumlah laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid PU lainnya

7

8

10

10

10

45

Dokumen

Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan RRI

Jumlah Laporan Pengendalian dan Pelaksanaan RRI

1

1

1

1

1

5

Laporan

Sistem Pelaporan secara Elektronik (EMonitoring) Satuan Kerja Kementerian PU

Jumlah laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat

28

28

28

28

28

140

Laporan

Layanan Perkantoran

Jumlah bulan layanan perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Dokumen struktur organisasi dan tata kerja, sistem dan prosedur ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian

Jumlah pedoman organisasi dan tatakerja kementerian, sistem ketatalaksanaan organisasi dan kepegawaian

2

2

2

2

2

10

Dokumen

Dokumen informasi jabatan, beban kerja dan standar kompetensi jabatan

Jumlah kajian analisis jabatan dan beban kerja

1

1

1

1

1

5

Dokumen

Pengadaan dan peningkatan kompetensi pegawai

Jumlah laporan pengadaan CPNS, penyelenggaraan OT, diklat dan bintek pegawai, serta kebutuhan formasi pegawai

1200

1500

1500

1500

1800

7500

Pegawai

Dokumen Perencanaan dan Pengembangan, reformasi birokrasi, evaluasi prestasi kerja pegawai

Jumlah kajian/pedoman kebutuhan kualifikasi pendidikan, reformasi birokrasi, Renstra biro kepegawaian dan ortala, penilaian kinerja PNS, dan program KAD

4

5

5

5

5

24

Dokumen

Dokumen Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian serta Pembinaan Jabatan Fungsional

Jumlah dokumen pegawai yang dimutas, CPNS yang diangkat, ke-TU-an dan BMN dan Pedoman Pengaturan Manajemen dan Administrasi serta pengelolaan Jabatan fungsional

4

6

6

6

6

28

Dokumen

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

2

4

4

4

4

18

Dokumen

2010

2010 - 2014

(17)

(18)

183,000

563,000

24.000

171.000

57

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENANGGUNG JAWAB: BIRO KEUANGAN Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

58

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan triwulan

1

5

Laporan Keuangan

4

20

Laporan Triwulan

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN

2010

(16)

(17) 17.000

Layanan Perkantoran

Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan perawatan sarana dan sarana perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

3

3

3

3

3

15

Dokumen

Tatalaksana Keuangan

Jumlah dokumen tatalaksana keuangan

-

-

1

1

1

3

Dokumen

Pembinaan Perbendaharaan

Jumlah angkatan/ laporan/dokumen/ aplikasi/pedoman Pembinaan Perbendaharaan

16

16

23

23

23

101

Angkatan

Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP

Jumlah angkatan/ laporan/dokumen/ aplikasi/pedoman Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Pengembangan PNBP

30

30

21

21

21

123

Angkatan

Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah angkatan/ laporan/dokumen/ aplikasi/pedoman Pembinaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

18

18

18

18

18

90

Angkatan

Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum

Jumlah angkatan/ laporan/dokumen/ aplikasi/pedoman Fasilitasi Pembinaan BUMN Perum

7

7

7

7

7

35

Angkatan

2010 - 2014 (18) 135.000

59

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM PENANGGUNG JAWAB: BIRO HUKUM Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

60

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah peraturan perundang-undangan bidang PU dan permukiman

31

119

Peraturan

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN (16)

2010 (17) 18.000

Layanan Perkantoran

Jumlah bulan layanan perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Dokumen Peraturan Perundangan di bidang PU dan permukiman

Jumlah dokumen draft RUU, RPP, Raperpres, Rapermen di bidang PU dan permukiman

20

20

25

25

26

116

Dokumen

Pendampingan Penyelesaian Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian PU

Jumlah Putusan PN, PT, Kasasi, PK di MARI

20

20

21

21

20

102

Laporan

Pendapat Hukum (Opini Hukum) dan Pendampingan hukum

Jumlah Pendapat Hukum (Opini Hukum), Pendampingan dan hasil konsultasi hukum

8

10

10

10

10

48

Laporan

Peningkatan SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafting

Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang bantuan hukum Perdata, Pidana, PTUN, Arbitrase, kontrak kepengacaraan dan legal drafting

5

5

5

5

5

25

Laporan

Peningkatan SDM Bidang SJDIH

Jumlah Penyelenggaraan, SDM bidang SJDIH yang dibina

-

1

1

1

1

4

Laporan

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) di Ling. Kementerian PU

Jumlah Sistem Aplikasi yang Terbangun

2

2

1

1

1

7

Laporan

Penetapan Rumah Negara

Jumlah Penetapan Rumah Negara

200

180

160

120

100

760

Dokumen

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran

4

4

4

4

4

20

Dokumen

2010 - 2014 (18) 134.000

61

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PENYUSUNAN, PENGKAJIAN, SERTA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PU DAN PERMUKIMAN PENANGGUNG JAWAB: PUSAT KAJIAN STRATEGIS Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

62

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah dokumen perencanaan dan pemograman (Jangka Menengah dan Tahunan)

3

76

Dokumen Kebijakan

Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan triwulan

6

32

Dokumen Evaluasi

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN (16)

2010 (17) 19.000

Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

3

1

3

6

6

19

Dokumen

Laporan Kegiatan dan pembinaan

Jumlah Laporan Kegiatan dan pembinaan

4

2

3

3

4

16

Laporan

Dokumen Kebijakan jangka panjang dan menengah, pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta investasi bidang PU dan permukiman

Jumlah Dokumen kebijakan jangka panjang dan menengah, pengembangan wilayah, lintas sektor dan antar lembaga serta investasi bidang PU dan permukiman

3

23

17

17

16

76

Dokumen Kebijakan

Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKIP dan investasi

Jumlah Laporan Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan, SAKIP dan investasi

2

2

3

3

3

13

Laporan

Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman

Jumlah Dokumen Evaluasi, pelaksanaan kebijakan, strategi dan investasi pembangunan bidang PU dan Permukiman

6

4

8

7

7

32

Dokumen Evaluasi

2010 - 2014 (18) 151.000

63

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PU PENANGGUNG JAWAB: PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

64

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan triwulan

3

16

Laporan BMN Kementerian PU

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN (16)

2010 (17) 15.000

Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan layanan

Laporan pendataan dan penilaian aset BMN

Jumlah Laporan pendataan dan penilaian aset BMN

1

6

4

22

23

56

Laporan

Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN

Jumlah Sertifikat dan dokumen pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN

20

23 (20 Sertifikat +3 Dokumen)

107 (100 Sertifikat + 7 Dokumen)

5

5

160

Dokumen

Pedoman pengaturan BMN

Jumlah Pedoman pengaturan BMN

3

3

4

3

3

16

Pedoman

Laporan Pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN

Jumlah Laporan Pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN

2

0

0

-

-

2

Laporan

Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN

Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penatausahaan BMN

6

9

8

6

6

35

Laporan

Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN

Jumlah Sosialisasi, pelatihan dan diseminasi BMN

6

10

14

10

10

50

Angkatan

Laporan program pengelolaan BMN

Jumlah Laporan program pengelolaan BMN

1

7

6

6

6

26

Dokumen

Sistem aplikasi dan Database

Jumlah Sistem aplikasi dan Database

3

3

1

1

1

9

Unit

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0

1

0

-

-

1

Dokumen

2010 - 2014 (18) 119.000

65

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PENYELENGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN PENANGGUNG JAWAB: PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Mengembangkan manajemen fungsional di bidang pekerjaan umum yang integratif, transparan dan akuntabel

66

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan

5.891

27.090

Pegawai

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN (16)

2010 (17) 80.000

Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

Jumlah angkatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman

149

211

181

181

181

903

Angkatan

Penyusunan Kompetensi Aparatur

Jumlah dokumen penyusunan kompetensi Aparatur

-

9

9

9

9

36

Dokumen

Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

Jumlah Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman

41

5

5

5

5

61

Dokumen

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

24

39

39

39

39

180

Laporan

Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung

12.643

2.887

62.000

65.575

62.537

205.642

m2

Peralatan dan Perlengkapan Diklat

Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Diklat

193

578

200

210

219

1.400

Unit

Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur

Jumlah laporan Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur

33

13

13

13

13

85

Laporan

Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi

Jumlah laporan Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi

6

2

2

2

2

14

Laporan

Pelayanan Publik (PNBP)

Jumlah Bulan Pelayanan Publik (PNBP)

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

2010 - 2014 (18) 623.000

67

Tujuan Kementerian : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kinerja pelayanan bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU PENANGGUNG JAWAB: BIRO PERLENGKAPAN DAN UMUM Mengembangkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien

68

Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Luas bangunan gedung kantor Kementerian PU yang ditingkatkan dan dipelihara

36.900

490.900

m2

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN

2010

(16)

(17) 37,000

Layanan Perkantoran

Jumlah bulan layanan perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Peraturan Menteri Bidang Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pemanfaatan Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian PU

Jumlah pedoman, pengaturan bidang TU, kearsipan, termasuk Persuratan Elektronik serta Aset Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian PU

7

3

3

3

3

19

Peraturan

Pembinaan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Es. I dan Penghapusan

Jumlah pembinaan SDM Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan serta Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Es. I dan Penghapusan

1

4

4

4

3

16

Laporan

Penyiapan dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program dan Rencana Kerja

Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan dokumen rencana kerja

2

2

3

3

3

13

Laporan

Pelaksanaan Pembinaan, Penyusunan dan Pengelolaan BMN Tingkat Unit Es. I dan Penghapusan

Jumlah pembinaan dan pengelolaan aset, bangunan, pengaman termasuk penghapusan serta pelaporan aset

2

3

3

4

4

16

Laporan

Pembinaan, Evaluasi Pemanfaatan dan Optimalisasi Tanah dan Bangunan Gedung

Jumlah pembinaan , evaluasi Pemanfaatan dan Optimalisasi Tanah dan Bangunan Gedung

4

2

2

2

2

12

Laporan

Peningkatan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di Lingkungan Kementerian PU

Jumlah Pembinaan Pengamanan Kantor, pelayanan dan kesehatan, kesejahteraan

8

4

4

3

3

22

Laporan

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kantor dan Standar Kebutuhan Perkantoran

Jumlah pedoman Evaluasi Harga Perkiraan Sendiri dan Evaluasi Hemat Energi

3

2

2

2

2

11

Dokumen

Pelaksanaan Program Pemerintah Mendukung Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG’s dan pengenalan Responsif Gender di lingk. Kementerian PU

Jumlah dukungan Fasilitasi program pemerintah Peran Aksi dalam rangka kegiatan MDG’s dan pengenalan Responsif Gender di lingk. Kementerian PU

2

4

4

4

4

18

Laporan

2010 - 2014 (18) 294,000

69

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN PENANGGUNG JAWAB: PUSAT PENGOLAHAN DATA Mengembangkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien

70

Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Jumlah peta profil infrastruktur dan jaringan Local Area Network (LAN)

255

1800

Peta

2500

2500

Orang

1

5

Sistem

1

1

Data Center

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

2010

2011

(10)

2012

(11)

2013

(12)

ALOKASI DANA (JUTA RP) 20102014

2014

(13)

(14)

(15)

SATUAN

2010

2010 - 2014

(16)

(17)

(18)

(8)

(9)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Peralatan Pendukung Lingkungan Kementerian PU

Jumlah peningkatan sarana bangunan gedung dan peralatan pendukung kegiatan Kementerian PU

7

40

91

54

52

244

Unit

Peningkatan Kualitas/Mutu Bangunan Gedung

Jumlah Peningkatan Kualitas/Mutu Bangunan Gedung dan Lingkungan

7

3

8

8

7

33

Unit

Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan Dinas Operasional

42

2

5

10

15

74

Unit 19.000

Layanan perkantoran

Jumlah bulan Layanan perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Pelayanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU

Jumlah layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU

2500

2500

2500

2500

2.500

12.500

Layanan Komunikasi

8

8

8

8

8

40

Sistem Layanan Informasi

Jumlah Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU

1

1

1

1

1

5

Sistem Aplikasi

1

1

1

1

1

5

Pedoman

1

1

1

1

1

5

Sistem Database

Sistem Aplikasi informasi dan Database Kementerian PU

Peta tematik bidang PU dan Permukiman

Jumlah Peta tematik bidang PU dan Permukiman

255

588

455

252

250

1800

Peta Tematik

Buku informasi statistik ke-PU-an tingkat nasional dan Kab/Kota

Jumlah buku informasi statistik ke-PUan tingkat nasional dan Kab/Kota

24

24

24

24

24

120

Buku

Kegiatan Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU

Jumlah angkatan Kegiatan Pembinaan teknologi & komunikasi di Kementerian PU

1

1

1

1

1

5

Angkatan

Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

Jumlah Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran

1

1

1

1

1

5

Dokumen

157,000

71

TARGET OUTCOME

TUJUAN PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

OUTCOME

INDIKATOR OUTCOME

2010

2010-2014

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KEGIATAN: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENANGGUNG JAWAB: BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI (PMU) Mengembangkan manajemen sumberdaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja produktivitas dan profesionalitas SDM serta pengembangan kelembagaan yang efektif dan efisien

Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Luas bangunan gedung kantor Kementerian PU yang ditingkatkan dan dipelihara

-

153.393

m2

Jumlah layanan informasi publik

95

975

Buku

174

925

Temu Pers

KEGIATAN: PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK PENANGGUNG JAWAB: PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK Meningkatkan pelayanan administrasi pimpinan yang prima dan penyediaan informasi publik yang akurat dan handal

72

Meningkatnya kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik

Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

TARGET OUTPUT OUTPUT

INDIKATOR OUTPUT

(8)

(9)

ALOKASI DANA (JUTA RP)

2010

2011

2012

2013

2014

20102014

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

SATUAN

2010

(16)

(17)

Pembangunan dan rehabilitasi gedung

Jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung

1

1

1

1

1

5

Unit

Perbaikan infrastruktur mendesak

Jumlah perbaikan infrastruktur mendesak

3

1

1

1

1

7

Unit

Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Layanan Kegiatan Keprotokolan Kementerian

Jumlah bulan layanan Kegiatan Keprotokolan

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

10

10

10

10

10

60

Dokumen

Dokumen informasi publik bagi Pimpinan Kementerian

Jumlah Dokumen Informasi Publik bagi Pimpinan Kementerian

250

205

225

225

225

1130

Dokumen

Publikasi melalui berbagai media

Jumlah Publikasi melalui berbagai Media

30

73

60

80

80

323

Publikasi

Dokumentasi buku, foto, dan film ke-PUan dan permukiman

Jumlah Dokumentasi Buku, Foto dan Film ke-PU-an dan permukiman

153

379

350

400

400

1682

Dokumen

Laporan Kegiatan Pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik

Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM, Bintek, Workshop, Sosialisasi, Peningkaan Koordinasi bidang komunikasi Publik

4

13

9

10

11

47

Laporan

Peliputan dan pemberitaan di media massa

Jumlah Peliputan dan pemberitaan di media massa

257

321

250

300

300

1428

Kali

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja

Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan rapat dan kunjungan kerja

30

43

43

45

45

206

Kegiatan

Layanan informasi kepada masyarakat

Jumlah Bulan Layanan informasi kepada masyarakat

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

Layanan Publik (PNBP)

Jumlah bulan layanan publik bidang Komunikasi Publik

12

12

12

12

12

60

Bulan Layanan

2010 - 2014 (18)

-

1,317,000

30.000

227.000

73

6 PENUTUP

R

encana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014 sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman sepanjang 5 (lima) tahun mendatang bagi jajaran seluruh Unit Eselon II dibawah Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal sebagai salah satu unit Eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian, melakukan penyusunan Renstra Setjen 2010 – 2014. Renstra tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit Eselon II dalam pelaksanaan tugasnya serta dalam rangka mendukung administrasi Kementerian, Sekretariat Jenderal memberikan penekanan pada penyelenggaraan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance sesuai dengan Misi Kementerian PU 2010 – 2014. Dengan mengacu pada mandat, tugas, fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Permen PU No. 08/PRT/M/2010 dan dengan melihat pada kondisi internal masing-masing struktur organisasi yang ada di dalamnya, serta dengan mempertimbangkan tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi di masa mendatang, maka disusunlah visi dan misi Sekretariat Jenderal. Visinya adalah “Terwujudnya Sekretariat Jenderal Sebagai Pendukung Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang yang Berkualitas, Bersih dan Terdepan” dengan misi “Mewujudkan Manajemen Fungsional dan Sumberdaya Yang Profesional, Akuntabel dan Inovatif Untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”. Berdasarkan visi dan misi tersebut, rumusan program dan kegiatan serta indikator (output dan outcome) diperlukan sebagai penjabaran detil sekaligus dukungan terhadap Visi dan Misi tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan operasional tiap unit Eselon II disusun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam implementasinya program kegiatan diperlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi dengan pihak terkait untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan BAB 6

75

dan kualitas pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang lebih merata. Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman sekaligus memenuhi akuntabilitas kinerja Kementerian PU, maka penetapan indikator output dan outcome yang tepat sangat diperlukan. Dengan demikian pelaksanaan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian PU dapat secara konsisten dan penuh komitmen mendukung pencapaian kinerja Kementerian PU. Pada akhirnya, penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman dapat memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan taraf hidupnya.

76

BAB 6