SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

RENCANA STRATEGIS 2013 - 2018

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

serta

Struktur

Organisasi SKPD 2.2.

Sumber Daya SKPD

2.3.

Pelayanan SKPD

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan SKPD BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD

3.3.

Penentuan Isu-isu Strategis

Sekretariat DPRD Kota Bandung

i


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

4.1.

Visi dan Misi SKPD

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3.

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan

5.2.

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

5.3.

Pendanaan Indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII

PENUTUP



KATA PENGANTAR

A

lhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami

dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2013-2018. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah

diubah

untuk

Setiap Instansi Pemerintah Diwajibkan Membuat Rencana Strategis (Renstra) Sebagai Bagian Dari Sistem

kedua

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Pengendalian Rencana

dan

Cara

Penyusunan,

Evaluasi

Pembangunan

Pelaksanaan

Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta

Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana

Strategis

SKPD,

setiap

instansi

pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola

perencanaan

jangka

menengah

serta

melaporkan

hasil

pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk dimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018, dalam rangka mewujudkan Bandung Juara.


I

Penyusunan

Renstra

ini

selain

berdasarkan

hasil

analisis

lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018. Harapan kami, semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Bandung, Desember 2013. SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG,

Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19610405 198903 2 005


II

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun

dan

mengimplementasikan

prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknik-Ekonomis. Aspek psikososial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknik-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan

tersebut,

tiga

pilar

dari

Good

Governance

yaitu

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

1

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya. RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Bandung

merupakan

dokumen

turunan

dalam

rangka

pencapaian RPJMD Kota Bandung khusus yang terkait dengan urusan pemerintahan umum Kota Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Stratejik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

2

yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan

Pemerintah

Kota

Bandung

diwajibkan

menyusun

Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Bandung.

1.2.

Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat

DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 adalah : 1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2005

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


3

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

6.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

105

Tahun

2000

tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

109

Tahun

2000

tentang

58

Tahun

2005

tentang

37

Tahun

2006

tentang

Kedudukan Keuangan Daerah; 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

Perubahan-Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


4

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 17. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung.

1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

DPRD Kota Bandung tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk memberikan landasan

kebijakan pembangunan dalam rangka Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

5

pencapaian visi Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kota Bandung khususnya Walikota terpilih periode 2013-2018 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan

tujuan

penyusunannya

adalah

sebagai

pedoman

perencanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Bandung kurun waktu tahun 2013-2018.

1.4.

Sistematika Sistematika penulisan yang tercakup dalam RENSTRA ini

adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1.

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

serta

Struktur

Organisasi SKPD 2.2.

Sumber Daya SKPD

2.3.

Pelayanan SKPD

2.4.

Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan SKPD Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

6

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

BAB IV

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD

3.3.

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V

4.1.

Visi dan Misi SKPD

4.2.

Tujuan dan Sasaran SKPD

4.3.

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan

5.2.

Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

5.3.

Pendanaan Indikatif

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII

PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD Kota

Bandung

mempunyai

tugas

dan

kewajiban

membantu

Walikota dalam memyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e. Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.


9

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini.


10

2.2. Sumber Daya SKPD Sumber daya Sekretariat DPRD Kota Bandung meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki. a. Sumber Daya Manusia No. 1.

Pegawai

Jumlah

Keterangan

Berdasarkan status pegawai - PNS

76

Jumlah = 76 orang 2.

Berdasarkan status pendidikan - S-2 - S-1

12 28

- SMA Sederajat - SMP Sederajat

27 4

- SD

5

Jumlah = 76 orang 3.

Berdasarkan Golongan - IV.c - IV.b

1 3

- IV.a - III.d

3 4

- III.c - III.b

10 18

- III.a - II.d

15 8

- II.c - II.a

4 9

- I.c

1

Jumlah = 76 orang


11

b. Sarana Prasarana No. 1.

Sarana

Jumlah

- Mobil - Motor 2.

3.

Keterangan

Kendaraan Dinas 76

Perlengkapan Kerja - Komputer PC - Notebook

50 20

- Papan Tulis Elektrik - Mesin Tik

4 10

- Mesin Fotocopy - dll, sesuai data Aset

4

Gedung Kantor

1

2.3. Pelayanan SKPD Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah fasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kota Bandung (supporting), yang meliputi : a. Penyelenggaraan administrasi keuangan; b. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; c. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan d. Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

tenaga

ahli

yang

diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang

dapat

kami

kembangkan

kami

coba

analisa

dengan

menggunakan analisa SWOT. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

12

LINGKUNGAN INTERNAL

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Kekuatan (Strengths)

Peluang (Opportunities)

1. Dukungan jumlah anggaran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana 3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi Sekretariat DPRD 4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan. 2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM. 3. Adanya potensi SDM para Anggota DPRD yang dapat dikembangkan.

Kelemahan (Weaknesses)

Ancaman (Threats)

1. Intervensi Anggota DPRD yang berlebihan. 2. Kedislipinan pegawai yang kurang. 3. Personil yang gemuk 4. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas.

1. Perkembangan teknologi informasi 2. Meningkatnya daya kritis masyarakat 3. Proses interaksi secara langsung antara para Anggota Dewan dengan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi profesionalisme sebagai PNS. 4. Pluralisme latar belakang Anggota DPRD.

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical success faktor adalah : a. Kemampuan

anggaran

serta

infrastruktur

yang

memadai

menjamin aksesibilitas informasi yang kuat. b. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas. c. Perkembangan

teknologi

informasi

perlu

mendapatkan

intervensi positif dari anggota DPRD. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

13

d. Meningkatkan kedislipinan aparatur untuk menghindari sikap kritis masyarakat.


14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a. Pemahaman

yang

berbeda

antara

Sekretariat

dan

DPRD

terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal. c. Banyak

kegiatan

yang

terfokus

diakhir

tahun

anggaran,

menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. e. Dinamika politik yang berkembang

di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.


15

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan

oleh

segenap

anggota

organisasi.

Bagi

suatu

organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing,

menciptakan

daya

dorong

untuk

perubahan

dan

mempersatukan anggota organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera ”TERWUJUDNYA

PELAYANAN

YANG

PRIMA

PELAKSANAAN

TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

BANDUNG

MENUJU

KOTA

UNGGUL,

NYAMAN

DAN

SEJAHTERA” Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna: a. Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

16

melebihi

harapan

yang

dilakukan

dengan

keahlian

atau

keterampilan yang tinggi. b. Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan

DPRD

Kota

Bandung

dalam

kerangka

pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. c. Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Bandung menuju Kota Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera. Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan

definisi

misi

dan

visi

yang

ditetapkan

tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : ”Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung”. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

17

seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a. Pemahaman

yang

berbeda

antara

Sekretariat

dan

DPRD

terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.


18

c. Banyak

kegiatan

yang

terfokus

diakhir

tahun

anggaran,

menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. e. Dinamika politik yang berkembang

di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.


19

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan

oleh

segenap

anggota

organisasi.

Bagi

suatu

organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing,

menciptakan

daya

dorong

untuk

perubahan

dan

mempersatukan anggota organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : ”TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG MENUJU KOTA UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

19

Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan

definisi

misi

dan

visi

yang

ditetapkan

tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : ”Meningkatkan Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung”. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

20

4.2. Tujuan dan Sasaran SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tujuan Sasaran Meningkatnya Kinerja 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan tugas dan fungsi pelayanan dalam rangka DPRD Kota Bandung memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya kinerja SKPD

akuntabilitas

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.


21

4.3. Strategi dan Kebijakan Dalam pencapaian sasaran SKPD Sekretariat DPRD Kota Bandung tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain dapat kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut : Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Meningkatnya 1. Meningkatkan 1. Memfasilitasi seluruh kualitas pelayanan Fasilitasi Peningkatan unsur pimpinan dan dalam rangka Kapasitas anggota untuk memfasilitasi setiap Kelembagaan DPRD mendapatkan kegiatan Pimpinan Kota Bandung. pengetahuan dan dan Anggota DPRD 2. Peningkatan Disiplin pemahaman luas yang Kota Bandung Aparatur. dibutuhkan atas 3. Peningkatan materi-materi Pelayanan berkaitan dengan Administrasi tugas dan fungsi Perkantoran. DPRD. 2. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur 3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan 2. Meningkatnya 4. Memperbanyak 4. Mengadakan sarana kualitas pelayanan famplet tentang dan prasarana fasilitasi aspirasi mekanisme pelayanan prioritas masyarakat kepada penyampaian aspirasi 5. Mengikutsertakan dan dewan masyarakat kepada atau mendorong dewan aparatur berpartisipasi 5. Meningkatkan pada kegiatankualitas pelayanan kegiatan yang sifatnya penerimaan aspirasi dapat meningkatkan yang disampaikan kapasitas aparatur masyakarat kepada dalam melayani dewan melalui Sekretariat DPRD


22

3. Meningkatnya 6. Meningkatkan 6. Pelaporan keuangan akuntabilitas kinerja kemampuan aparatur dan kinerja disusun SKPD dalam pelaksanaan oleh tim dari unsur tugas pokok dan bidang terkait dan fungsi agar mampu apabila diperlukan mengimplementasikan dapat menghadirkan kebijakan sehingga narasumber yang selaras dengan tujuan kompeten organisasi 7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan


23

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga

kegiatan

strategi

yang

telah

ditetapkan

dapat

diimplementasikan. Berikut ini program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2013-2018 : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatankegiatan indikatif sebagai berikut : 1.1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.5.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.8.

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

24

1.9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.13. Penyediaan

Jasa

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 2.1.

Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional

2.2.

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

2.3.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2.4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2.5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

2.7.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional 2.8.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas

2.9.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 3) Program

peningkatan

disiplin

aparatur,

dengan

kegiatan-

kegiatan indikatif sebagai berikut : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

25

3.1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

3.2.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 4.1.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundagundangan

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan

keuangan,

dengan

kegiatan-kegiatan

indikatif

sebagai berikut : 5.1.

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 5.2.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.3.

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

5.4.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6) Progam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut : 6.1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

6.2.

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

6.3.

Rapat Paripurna

6.4.

RESES

6.5.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

6.6.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2013-2018

26

6.7.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

6.8.

Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS

6.9.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

6.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 6.11. Kajian Potensi PADS 6.12. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD

5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung

No

Indikator Kinerja Utama

1

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

2

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandung

4

Indeks kepuasan masyarakat

Masyarakat

5

Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Masyarakat

6

Nilai standar kepatuhan versi ombudsman


7

Nilai hasil evaluasi AKIP


8

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti


3

Kelompok Sasaran

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung


27

5.3. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan. Secara pelaksanaan

umum

program

sumber dan

pendanaan

kegiatan

dalam

Sekretariat

rangka

DPRD

Kota

Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Namun Demikian, apabila dimungkinkan terdapat

sumber

pendanaan

lainnya

maka

dapat

dilakukan

sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal. PROGRAM 1. Program pelayanan administrasi perkantoran

KEGIATAN ● ● ● ●

● ● ● ●

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SUMBER DANA APBD II APBD II APBD II APBD II

APBD II APBD II APBD II APBD II


28

● ● ● ● ● 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3. Program peningkatan disiplin aparatur

●

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

●

●

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas.Operasional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

APBD II

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundag-undangan

APBD II

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II

APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II


29

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuagan

● ● ● ●

Penyusunan Lapoiran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

APBD II APBD II APBD II APBD II


30

TABEL INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG

Kode

1

PROGRAM / KEGIATAN

2

Kondisi Kinerja pada awal RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

(Th 0)

Trgt

Rp

Trgt

Rp

Trgt

Rp

Trgt

Rp

Trgt

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD (Tahun ke-5)

16

1.20.1.20.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.04.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

75%

80%

162.720.000

85%

170.856.000

90%

179.398.800

95%

188.368.740

100%

197.787.177

100%

1.20.1.20.04.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

75%

80%

2.163.962.000

85%

2.272.160.100

90%

2.385.768.105

95%

2.505.056.510

100%

2.630.309.336

100%

1.20.1.20.04.01.03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

75%

80%

618.232.000

85%

649.143.600

90%

681.600.780

95%

715.680.819

100%

751.464.860

100%

1.20.1.20.04.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasinal

75%

80%

115.740.000

85%

121.527.000

90%

127.603.350

95%

133.983.518

100%

140.682.693

100%

75%

80%

334.075.000

85%

350.778.750

90%

368.317.688

95%

386.733.572

100%

406.070.250

100%

75%

80%

443.800.500

85%

465.990.525

90%

489.290.051

95%

513.754.554

100%

539.442.282

100%

75%

80%

599.613.000

85%

629.593.650

90%

661.073.333

95%

694.126.999

100%

1.20.1.20.04.01.08 1.20.1.20.04.01.10 1.20.1.20.04.01.11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9.465.670.500

9.938.954.025

10.435.901.726

10.844.351.963

11.243.471.688

728.833.349

100%

1.20.1.20.04.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

75%

80%

151.050.000

85%

158.602.500

90%

166.532.625

95%

174.859.256

100%

183.602.219

100%

1.20.1.20.04.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

75%

80%

93.950.000

85%

98.647.500

90%

103.579.875

95%

108.758.869

100%

114.196.812

100%


31

1.20.1.20.04.01.17 1.20.1.20.04.01.18 1.20.1.20.04.01.20

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.20.1.20.04.01.21

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.1.20.04.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.04.02.05 1.20.1.20.04.02.06 1.20.1.20.04.02.07 1.20.1.20.04.02.10 1.20.1.20.04.02.20 1.20.1.20.04.02.22 1.20.1.20.04.02.23

1.20.1.20.04.02.24

1.20.1.20.04.02.27

1.20.1.20.04.02.28

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opersional Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

75%

80%

2.570.178.000

85%

2.698.686.900

90%

75%

80%

851.000.000

85%

893.550.000

90%

75%

80%

330.500.000

85%

347.025.000

90%

75%

80%

1.030.850.000

85%

1.082.392.500

90%

14.368.510.000

7.383.004.250

2.833.621.245 938.227.500 364.376.250 1.136.512.125

95%

2.861.957.457

100%

95%

985.138.875

100%

95%

382.595.063

100%

95%

1.193.337.731

100%

8.415.876.463

8.845.795.286

2.861.957.457 1.034.395.819 401.724.816 1.253.004.618

100% 100% 100%

100%

11.121.266.300

75%

80%

4.870.300.000

80%

-

80%

800.000.000

80%

880.000.000

100%

2.824.774.000

100%

75%

80%

225.000.000

85%

202.500.000

90%

212.625.000

95%

223.256.250

100%

225.488.813

100%

75%

80%

3.261.325.000

85%

652.265.000

90%

684.878.250

95%

719.122.163

100%

755.078.271

100%

75%

80%

-

80%

325.000.000

85%

308.750.000

90%

293.312.500

100%

249.315.625

100%

75%

80%

231.000.000

85%

242.550.000

90%

254.677.500

95%

267.411.375

100%

280.781.944

100%

75%

80%

249.650.000

85%

262.132.500

90%

275.239.125

95%

289.001.081

100%

303.451.135

100%

75%

80%

364.085.000

85%

382.289.250

90%

401.403.713

95%

421.473.898

100%

442.547.593

100%

75%

80%

3.696.950.000

85%

3.881.797.500

90%

4.075.887.375

95%

4.279.681.744

100%

4.493.665.831

100%

75%

80%

377.800.000

85%

396.690.000

90%

416.524.500

95%

437.350.725

100%

459.218.261

100%

75%

80%

651.650.000

85%

619.067.500

90%

95%

617.519.831

100%

648.395.823

100%

588.114.125


32

1.20.1.20.04.02.29 1.20.1.20.04.03 1.20.1.20.04.03.02 1.20.1.20.04.03.05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1.20.1.20.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.04.05.03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20.1.20.04.06

1.20.1.20.04.06.01

1.20.1.20.04.06.02

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

75%

80%

440.750.000

85%

1.044.785.000

418.712.500

90%

1.097.024.250

397.776.875

95%

1.044.785.000

417.665.719

100%

1.097.024.250

438.549.005

100%

1.151.875.463

75%

80%

666.285.000

85%

699.599.250

90%

666.285.000

95%

699.599.250

100%

734.579.213

100%

75%

80%

378.500.000

85%

397.425.000

90%

378.500.000

95%

397.425.000

100%

417.296.250

100%

880.291.000

75%

80%

880.291.000

924.305.550

85%

881.359.000

924.305.550

880.291.000

90%

925.426.950

880.291.000

924.305.550

95%

881.359.000

924.305.550

804.145.829

100%

925.426.950

804.145.829

100%

971.698.298

75%

80%

216.629.000

85%

227.460.450

90%

216.629.000

95%

227.460.450

100%

238.833.473

100%

75%

80%

243.756.000

85%

255.943.800

90%

243.756.000

95%

255.943.800

100%

268.740.990

100%

1.20.1.20.04.06.03

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

75%

80%

218.131.000

85%

229.037.550

90%

218.131.000

95%

229.037.550

100%

240.489.428

100%

1.20.1.20.04.06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

75%

80%

202.843.000

85%

212.985.150

90%

202.843.000

95%

212.985.150

100%

223.634.408

100%

1.20.1.20.04.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.15.01 1.20.1.20.04.15.03

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

59.321.540.460

62.287.617.483

59.321.540.460

61.905.818.483

64.619.310.407

75%

80%

11.071.178.500

85%

11.624.737.425

90%

11.071.178.500

95%

11.624.737.425

100%

12.205.974.296

100%

75%

80%

301.546.000

85%

316.623.300

90%

301.546.000

95%

316.623.300

100%

332.454.465

100%


33

1.20.1.20.04.15.04

Rapat-rapat Paripurna

75%

80%

1.490.970.000

85%

1.565.518.500

90%

1.490.970.000

95%

1.565.518.500

100%

1.643.794.425

100%

1.20.1.20.04.15.05

Reses

75%

80%

7.635.980.000

85%

8.017.779.000

90%

7.635.980.000

95%

7.635.980.000

100%

7.635.980.000

100%

1.20.1.20.04.15.06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

75%

80%

92.755.000

85%

97.392.750

90%

92.755.000

95%

97.392.750

100%

102.262.388

100%

1.20.1.20.04.15.07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

75%

80%

6.961.902.000

85%

7.309.997.100

90%

6.961.902.000

95%

7.309.997.100

100%

7.675.496.955

100%

75%

80%

4.687.886.000

85%

4.922.280.300

90%

4.687.886.000

95%

4.922.280.300

100%

5.168.394.315

100%

75%

80%

1.747.540.960

85%

1.834.918.008

90%

1.747.540.960

95%

1.834.918.008

100%

1.926.663.908

100%

1.20.1.20.04.15.08 1.20.1.20.04.15.09

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS

1.20.1.20.04.15.10

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

75%

80%

8.982.442.000

85%

9.431.564.100

90%

8.982.442.000

95%

9.431.564.100

100%

9.903.142.305

100%

1.20.1.20.04.15.11

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri

75%

80%

1.550.000.000

85%

1.627.500.000

90%

1.550.000.000

95%

1.627.500.000

100%

1.708.875.000

100%

1.20.1.20.04.15.12

Kajian Potensi PADS

75%

80%

3.502.275.000

85%

3.677.388.750

90%

3.502.275.000

95%

3.677.388.750

100%

3.861.258.188

100%

1.20.1.20.04.15.13

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD

75%

80%

11.297.065.000

85%

11.861.918.250

90%

11.297.065.000

95%

11.861.918.250

100%

12.455.014.163

100%

85.962.155.960

82.556.332.508

80.979.753.649

84.542.722.481

89.911.767.984


34

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

inerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata

pemerintahan

yang

baik

di

Indonesia

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman

Umum

Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018.


35

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja

Perangkat

memperhatikan strategis

yang

Daerah, capaian sangat

dalam kinerja,

melakukan permasalahan

mempengaruhi

reviu

denagn

dan

isu-isu

keberhasilan

suatu

organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut :


36

Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung No 1

Indikator Kinerja Utama Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Formulasi

Jml. Dewan yg Puas

X 100%

Jml. Anggota DPRD 2

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana

Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi

3

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu

Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi

4

Indeks kepuasan masyarakat

Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100% Jumlah Kriteria IKM

5

Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan

6

Nilai standar kepatuhan versi ombudsman

Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman

7

Nilai hasil evaluasi AKIP

Angka Nilai dari Inspektorat

8

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Jml. Temuan BPK

X 100%

Jml. Temuan yang ditindaklanjuti


37

BAB VII PENUTUP

okumen Rencana Stratejik (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bandung

tahun

2013-2018

disusun

berpedoman

pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dan memperhatikan perkembangan

lingkungan

diperhitungkan

akan

strategis

berpengaruh

yang terhadap

terjadi

dan

upaya-upaya

pencapaian RENSTRA. RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 20132018 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yakni tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.


38

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber

daya

diharapkan,

organisasi

sehingga

dan

pada

pihak-pihak

gilirannya

akan

terkait

sangat

terwujud

visi

Sekretariat DPRD Kota Bandung khususnya dan Pemerintah Kota Bandung pada umumnya.


39

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG RENCANA STRATEGIS

Recommend Documents