Stop. Rencana Aksi Nasional. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2011

Stop

Rencana Aksi Nasional

Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial Pengendalian Tuberkulosis

Indonesia: 2011-2014

Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2011

TB

Stop TB Rencana Aksi Nasional

Kata Pengantar Tuberkulosis atau TB masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Indonesia merupakan negara pertama diantara negara-negara dengan beban TB yang tinggi di wilayah Asia Tenggara yang berhasil mencapai target Global untuk TB pada tahun 2006, yaitu 70% penemuan kasus baru TB BTA positif dan 85% kesembuhan. Saat ini peringkat Indonesia telah turun dari urutan ketiga menjadi kelima diantara negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Meskipun demikian, berbagai tantangan baru yang perlu menjadi perhatian yaitu TB/HIV, TB-MDR, TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu pengendalian TB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Strategi Nasional Program Pengendalian TB 2011-2014 dengan tema “Terobosan menuju Akses Universal”. Dokumen ini disusun berdasarkan kebijakan pembangunan nasional 2010-2014, rencana strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 dan strategi global dan regional. Penyusunan strategi nasional ini melibatkan partisipasi berbagai pihak pemangku kebijakan, pusat dan daerah, organisasi profesi, Gerdunas, komite ahli TB, lembaga swadaya masyarakat, Pamali serta mitra internasional. Strategi Nasional program pengendalian TB dengan visi “Menuju Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”. Strategi tersebut bertujuan mempertahankan kontinuitas pengendalian TB periode sebelumnya. Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam stranas, disusun 8 Rencana Aksi Nasional yaitu : (1) Public-Private Mix untuk TB ; (2) Programmatic Management of Drug Resistance TB; (3) Kolaborasi TB-HIV; (4) Penguatan Laboratorium; (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (6) Penguatan Logistik; (7) Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial; dan (8) Informasi Strategis TB. AKMS telah menjadi salah satu strategi dalam penanggulangan TB yang tertuang dalam Rencana Strategis Penanggulangan TB tahun 2006-2010. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak hal diterapkan dan dikembangkan terkait dengan AKMS. Kampanye nasional, pengembangan kapasitas bagi tim TB di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, penyebaran informasi melalui berbagai media cetak dan elektronik telah dilakukan untuk mendukung kemajuan program TB dalam mencapai target global. Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB

i


Dokumen ini merupakan kelanjutan dokumen periode sebelumnya dan ditujukan kepada seluruh pelaksana program TB di semua tingkatan, fasilitas dan penyedia pelayanan kesehatan dan stake holders terkait. Dokumen ini diharapkan dapat mendorong implementasi kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional AKMS TB Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan Rencana Aksi Nasional ini. Segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikannya pada masa mendatang sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat dalam pengendalian TB di Indonesia. Mari kita lakukan terobosan dalam perjuangan melawan TB.

Jakarta, 14 Maret 2011 Direktur Jenderal PP&PL, Kementerian Kesehatan RI

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP, MARS, DTM&H

ii

Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB


TIM PENYUSUN Pengarah Tjandra Yoga Aditama Yusharmen H. M. Subuh Editor Dyah Erti Mustikawati Asik Surya Kontributor Surjana Yoana Anandita Devi Yuliastanti Nenden Siti Aminah Atin Parihatin Nani Rizkiyati Lily S. Sulistyowati Ruflina Rauf Bambang Setiaji Muhani Febrina Wulan Siti Purwanti Brotowasisto


iii


DAFTAR ISI Kata Pengantar ….................................................................................... Tim Penyusun ........………………………...……………………………………… Daftar Isi ………………………...………………………………………..………… Daftar Singkatan ………………..…………..……………………………………… Daftar Tabel ....………………………….…………..……………………………… I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. II. ANALISIS SITUASI …….....…………………………………………………… 1. Pembiayaan Program TB ………………………………………………..... 2. Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB ………........……………………… 3. Peran Masyarakat dan Pasien TB ………………………......…………… III. ISU STRATEGIS ……………………………………………………………..… 1. Pembiayaan Program TB ………………………………………………….. 2. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku TB ……………….…………………… 3. Peran Masyarakat dan Pasien TB ………………………………………… IV. TUJUAN, TARGET DAN INDIKATOR …………………………………………. 1. Tujuan ………………………………………………………………………. 1.1. Tujuan Umum …………………...…………………………………… 1.2. Tujuan Khusus …………………..…………………………………… 2. Target Program Pengendalian TB ……..........…………………………… 3. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB ………....………………………… V. PERUMUSAN STRATEGI ………..............…………………………………… 1. Strategi ……………………………………………………………………... 1.1. Advokasi ………………………....…………………………………… 1.2. Komunikasi …………………………………………………………... 1.3. Mobilisasi Sosial ……………………………………………...……… VI. RENCANA KEGIATAN …………………………………………………........... 1. Advokasi ……………………………………………………………….......... 2. Komunikasi ………………………………………………………………... 3. Mobilisasi Sosial …………………………………………………………… VII. MONITORING DAN EVALUASI ........…………………………………………

iv

i iii iv v vi 1 4 4 5 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 11 13 13 13 13 14 15 15 16 17 19



VIII. PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN ………......………………………… 21 IX. PENUTUP ...............…………………………………………………………… 24 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………….......…………… 25

Daftar Tabel Tabel 1. Target Program Pengendalian TB .................................................. Tabel 2. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB ............................................ Tabel 3. Format Rencana Evaluasi AKMS ................................................... Tabel 4. Penganggaran dan Pembiayaan .....................................................


10 11 19 21

v


Daftar Singkatan AIDS AKMS APBD BTA DOTS FKM UI Gerdunas HIV INPRES KIE Litbangkes LSM MDGs MDR Perda PHKP PKK PPTI Pustu RAN Riskesdas Stranas TNI UKBM UPK WHO

vi

: Aquired Immuno Deficiency Syndrome : Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Basil Tahan Asam : Directly Observed Treatment Shortcourse : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia : Gerakan Terpadu Nasional : Human Immunodeficiency Virus : Instruksi Presiden : Komunikasi, Informasi dan Edukasi : Penelitian dan Pengembangan kesehatan : Lembaga Swadaya Masyarakat : Milenium Development Goals : Multy Drugs Resistant : Peraturan Daerah : Piagam Hak dan Kewajinam Pasien : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga : Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia : Puskesmas Pembantu : Rencana Aksi Nasional : Riset Kesehatan Dasar : Strategi Nasional : Tentara Nasional Indonesia : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat : Unit Pelayanan Kesehatan : World Health Organization



PENDAHULUAN Salah satu kunci dari strategi DOTS adalah menemukan dan menyembuhkan pasien TB hingga tuntas. Strategi ini akan memutuskan rantai penularan TB dan menurunkan insiden TB di masyarakat. Untuk melaksanakan strategi ini diperlukan komitmen politis di level pengambil keputusan dalam bentuk dukungan kebijakan maupun dukungan pembiayaan program TB. Sehingga komitmen politis merupakan komponen penting yang menunjang terlaksananya komponen lain dalam Strategi DOTS seperti pemeriksaan mikroskopis, adanya laboratorium yang berkualitas, jaminan ketersediaan obat, pengawasan pengobatan dan pencatatan serta pelaporan. Indonesia saat ini berada pada ranking kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 566.000 atau 244 per 100.000 population (WHO, 2009 ) dan estimasi angka insidensi berjumlah 528.000 kasus baru per tahun (228 per 100.000 populasi). Insidensi kasus TB BTA+ diperkirakan sebesar 102 per 100.000 populasi (atau sekitar 236.000 pasien TB dengan BTA+ per tahun). Jumlah kematian akibat TB melebihi 90.000 kematian per tahunnya. Namun demikian dalam pencapaian program, Indonesia telah berhasil mencapai target global yaitu Angka Penemuan Kasus TB (CDR) sebesar 73,1% dari target global sebesar 70% dan Angka Kesembuhan sebesar 91% dari target 85%. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 didapatkan data bahwa prevalensi Tuberkulosis paru klinis yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 1,0%. Tujuh belas provinsi diantaranya mempunyai angka prevalensi di atas angka nasional, yaitu provinsi NAD, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua. Secara umum prevalensi yang tertinggi yaitu Papua Barat (2.5%) dan terendah di provinsi Lampung (0,3%). Menimbang hal tersebut maka pengendalian TB memerlukan upaya terpadu dan sistematis untuk mendorong terjadinya dukungan dari berbagai aspek baik melalui advokasi kebijakan publik, strategi komunikasi untuk perubahan perilaku serta mobilasi kekuatan elemen sosial kemasyarakatan. Upaya tersebut dikenal sebagai Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB

1


AKMS (Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial) TB. AKMS TB adalah suatu kerangka kerja atau tindakan intervensi dalam mendukung program Pengendalian TB dan terkait erat dengan strategi Pengendalian TB. Secara operasional AKMS TB merupakan rangkaian kegiatan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial yang dirancang secara sistematis dan dinamis dalam mendukung keberhasilan program Pengendalian TB. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan. Komunikasi, merupakan upaya untuk menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong masyarakat umum, dan petugas kesehatan agar bersedia bersama-sama menanggulangi penularan TB. Lingkungan sosial yang mendukung dapat diartikan sebagai Mobilisasi Sosial, adalah proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran memiliki pengetahuan, sikap dan mempraktikkan perilaku yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam pengendalian TB. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan ekspansi dan akselarasi DOTS terwujud. Sasaran utama dari pemberdayaan dalam konteks Pengendalian TB adalah pasien TB dan keluarga. Dalam mobilisasi sosial diperlukan kemitraan untuk menjalin jejaring kerja serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program yang terintegrasi dan koordinatif dalam setiap komponen program yang ditentukan melalui Stop TB Partnership Dalam konteks Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS), selain penanganan secara medik, pengendalian TB membutuhkan elemen penting lain yaitu: • • • •

2

Komitmen politik pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan publik, dukungan dana untuk pengendalian TB Sikap dan perilaku birokrasi (pejabat publik) dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dukungan dan peran serta masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan secara aktif di berbagai tingkatan. Sikap dan perilaku pasien dan petugas kesehatan yang mendukung sejak diagnosa, pengobatan hingga pasca pengobatan



Agar kegiatan AKMS terarah, semua pihak mengetahui peran dan fungsi masingmasing maka perlu Rencana Aksi Nasional (RAN) AKMS disusun berdasarkan Strategi Nasional Pengendalian TB tahun 2011-2014 dalam rangka mempercepat upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) pada umumnya dan tercapainya keluaran serta target penyelesaian INPRES 3 tahun 2010 dan 2011 pada khususnya


3


ANALISIS SITUASI

1. Pembiayaan Program TB Saat ini pembiayaan program TB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan komitmen global dari negera-negara donor terhadap pengendalian TB di Indonesia. Di sisi lain hal ini menjadi salah satu kelemahan karena masih ada ketergantungan pendanaan pengendalian TB di Indonesia dari donor sebesar 31 persen pada tahun 2010, sementara diharapkan pada tahun 2014, kontribusi donor bisa diturunkan menjadi sebesar 13-15 persen dari total kebutuhan anggaran. Dalam era desentralisasi, pembiayaan program kesehatan, termasuk pengendalian TB sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat bagus karena daerah dapat mengoptimalkan pembiayaan kesehatan lebih akurat berdasarkan situasi dan kondisi. Namun hal ini juga dapat menjadi ancaman ketika pemerintah daerah tidak memprioritaskan masalah kesehatan termasuk TB dalam agenda pembangunannya. Berdasarkan penelitian pendanaan TB oleh pemerintah daerah di kabupaten pada tahun 2007, kabupaten mengalokasikan 2 hingga 8 persen dari anggarannya untuk kesehatan (rata-rata 4,6 persen) dari target 15 persen untuk pembiayaan kesehatan. Dari angka tersebut, kurang dari 2 persen dialokasikan untuk pembiayaan program TB. Secara keseluruhan provinsi dan kabupaten membelanjakan kurang dari 1 persen dari anggaran mereka untuk menanggulangi TB. Sementara selama 3 tahun pengamatan, prosentase anggaran pemerintah utuk TB mengalami penurunan di 3 dari 4 provinsi dan 4 dari 7 kabupaten. Tentunya hal ini tidak terjadi merata di seluruh kabupaten di Indonesia. Namun, pendanaan TB yang bersumber dari dana APBD yang diharapkan meningkat dari tahun ke tahun, belum terealisasi di semua wilayah. Sehingga sangat diperlukan komitmen yang kuat dalam penanggulangan TB dari para pemangku kebijakan.

4



2. Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB Sepanjang tahun 2007-2010 penyebarluasan informasi tentang TB dilakukan baik melalui media massa (above the line) maupun kegiatan kampanye (below the line) dan relasi media dengan bekerjasama dengan Pusat Promosi Kesehatan dan Pusat Komunikasi Punlik. Keberadaan stasiun radio dan televisi yang dapat menjangkau ke pelosok Indonesia merupakan kesempatan untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi tentang TB. Namun, budaya masyarakat yang cenderung lebih senang menonton (59% masyarakat menyatakan televisi sebagai media yang disukai) dibandingkan membaca membuat aktifitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) menelan biaya tinggi karena penggunaan media massa seperti televisi sedangkan ketersediaan dana untuk pembiayaan kampanye masih terbatas. Pengendalian TB harus melakukan pendekatan yang lebih kreatif dalam upaya penyebarluasan informasi tentang TB seperti melibatkan masyarakat lewat berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada. Dari hasil penelitian tentang Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB 2010 yang dilakukan Badan Litbangkes & FKM UI terungkap bahwa secara nasional 91 persen masyarakat masih belum mengetahui gejala TB dan tanda utama TB yang benar. Sedangkan dari segi penularan, 57,2 persen beranggapan bahwa TB ditularkan melalui alat makan dan minum. Hanya 49,6 persen yang berpendapat bahwa TB ditularkan melalui percikan dahak. Walaupun demikian, 95,1 persen masyarakat tahu bahwa penderita TB dapat disembuhkan. Sementara itu, 52,7 persen masyarakat mengetahui tentang lamanya seseorang penderita TB harus minum obat TB (>6 bulan) dan hanya 43 persen masyarakat yang pergi ke Puskesmas jika mereka sakit TB sementara 32 persen lebih memilih untuk datang dokter praktik swasta dan sisanya akan mendatangi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit khusus paru atau berobat sendiri. Dalam hal pengetahuan ketersediaan obat TB, hanya 45,6 persen masyarakat yang tahu obat TB tersedia secara gratis. Data di atas menunjukkan bahwa upaya komunikasi dan informasi mengenai TB masih sangat diperlukan mengingat pengetahuan dasar tentang TB dan pola pencarian kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh kepada pencapaian penemuan dan kesembuhan kasus.


5


3. Peran Masyarakat dan Pasien TB Bermitra dengan LSM, Organisasi Profesional dan Organisasi Kemasyarakatan seperti PKK, PPTI, telah terjalin sejak lama, meskipun baru pada tahun 1999 terbentuk kemitraan antara pemerintah pusat dan berbagai unsur tersebut di atas melalui pembentukan Gerdunas. Meskipun demikian hal ini baru terjadi di tingkat pusat, di tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan masih belum optimal. Hingga saat ini 32 mitra terlibat aktif dalam mendukung program pengendalian TB yang tergabung dalam Forum Kemitraan. Forum ini terdiri dari beragam organisasi mulai dari organisasi profesional, pendidikan, organisasi keagamaan dan institusi pemerintah seperti Polri dan TNI. Kegiatan yang diselenggarakan mitra bervariasi mulai dari pelayanan TB hingga edukasi tentang TB. Walaupun demikian masih diperlukan lebih banyak lagi mitra untuk dilibatkan dalam pengendalian TB mengingat masih besarnya beban kerja yang ada. Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah beragamnya kapasitas mitra dalam melaksanakan program TB. Upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian TB juga dikembangkan melalui integrasi layanan TB di UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang telah diujicoba di tiga provinsi (Lampung, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat) sejak September tahun 2010. Integrasi layanan TB melalui UKBM ini merupakan upaya untuk menjangkau unreach population di daerah yang sulit terjangkau. Selain itu, program ini merupakan salah satu upaya ekspansi dan akselerasi DOTS di masyarakat yang lebih ditekankan pada suatu bentuk kegiatan pelayanan. Dalam pelaksanaannya tidak harus membentuk sarana fisik khusus seperti misalnya Puskesmas Pembantu (Pustu), tetapi dapat memanfaatkan sarana yang telah tersedia di desa tersebut, misalnya balai desa, rumah penduduk, Pos Kesehatan milik TNI/Polri atau lain-lain yang mungkin dimanfaatkan untuk pos pelayanan TB. Kegiatan integrasi ini belum didukung oleh adanya kebijakan resmi untuk impelementasi di daerah. Upaya lainnya adalah pelibatan pasien TB, mantan pasien TB dan orang dilingkungannya (affected people) melalui sosialisasi informasi yang memadai tentang TB dan pentingnya upaya pencegahan dan pengendalian TB. Diharapkan pelibatan dan pemberdayaan pasien dan masayarakat dapat menciptakan kebutuhan 6



(create demand) akan pelayanan TB yang berkualitas. Upaya pemberdayaan tehadap affected people dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti paguyuban TB, kelompok pemuda, kelompok wanita dan diharapkan kelak kelompok ini dapat menjadi pendorong serta menjadi salah satu bagian dari upaya advokasi. Salah satu isu dalam pemberdayaan affected people adalah pemenuhan hak dan kewajiban pasien TB sebagaimana tercantum dalam Piagam Hak dan Kewajiban Pasien TB (PHKP).Selama ini belum semua pasien, petugas kesehatan serta penyedia kesehatan mengetahui dan memahami isi dari Piagam Hak dan Kewajiban Pasien. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban baik dari pasien maupun penyedia layanan kesehatan akan mendorong terjadinya perbaikan kualitas pelayanan TB untuk masyarakat. Untuk itu pada Stranas 2011-2015 dicantumkan tentang target sosialisasi PHKP. Seluruh upaya tersebut memerlukan monitoring dan evaluasi serta payung hukum untuk menjaga kesinambungannya. Berkembangnya wacana revitalisasi Gerdunas (Gerakan Terpadu Nasional) ataupun pembentukan Komisi Nasional Pengendalian TB akhir-akhir ini menggarisbawahi perlunya penguatan payung kemitraan dalam pengendalian TB.


7


ISU STRATEGIS

1. Pembiayaan Program TB •

Kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait di daerah untuk Pengendalian TB.

2. Pengetahuan Sikap dan Perilaku TB • • •

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pencarian pengobatan TB. Kurangnya akses dan informasi masyarakat tentang TB Kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal dari petugas kesehatan

3. Peran Masyarakat dan pasien TB • • •

8

Masih banyak LSM termasuk yang terlibat dalam program HIV/AIDS yang belum dilibatkan dalam program TB Kurangnya kerjasama antar lintas program, lintas sektor, institusi pemerintah lainnya (misal TNI/Polri), dan tempat kerja (workplace) serta mitra terkait dalam Pengendalian TB. Belum terlibatnya kelompok khusus seperti pesantren dalam program TB



TUJUAN, INDIKATOR DAN TARGET

1. Tujuan 1.1. Tujuan Umum Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sikap serta perilaku masyarakat tentang TB, memberikan layanan yang berkualitas dan menyetarakan hak pada setiap orang termasuk pasien TB-HIV, TB-MDR serta populasi khusus agar dapat mendorong peningkatan penemuan kasus TB sedini mungkin, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB serta menekan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. 1.2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan dukungan kebijakan dalam program pengendalian TB dari para pengambil keputusan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pencarian pengobatan TB c. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang TB secara terkoordinasi dan berkesinambungan d. Meningkatkan keterampilan petugas dan kader TB dalam melakukan konseling kepada pasien TB, TB-MDR dan TB-HIV e. Meningkatkan aksi nyata berbagai komponen masyarakat dan institusi pemerintah lainnya seperti Polri dan TNI serta pihak swasta dalam pengendalian TB f. Melibatkan komunitas khusus, misalnya pesantren, rutan/lapas dalam program pengendalian TB melalui LSM

2. Target Program Pengendalian TB Target Program Pengendalian TB yang ingin dicapai pada tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


9


Tabel 1. Target Program Pengendalian TB Target No Indikator Baseline 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah kabupaten/kota yang anggaran kesehatan khususnya program TB meningkat

10

NA

20

25

30

35

2 Jumlah pemegang kebijakan yang tersensitisasi NA isu TB di semua tingkatan (advokasi)

4000 8000 12.000 16.000

3 Jumlah petugas kesehatanTB dan Promkes yang mendapatkan pelatihan TB

225

200

400

600

800

4 Prosentase populasi yang memiliki pemahaman yang benar TB (cara penularan, tanda, gejala, pengobatan dan kesembuhan)

9%

15%

20%

25%

30%

5 Jumlah UKBM (Poskesdes) yang melaksanakan layanan TB

50

100

150

200

250

6 Jumlah organisasi berbasis masyarakat, institusi pemerintah (TNI, Polri, dll), dan dunia usaha yang memiliki kegiatan yang mendukung TB

25

30

40

50

60

7 Jumlah organisasi berbasis masyarakat yang memiliki unit DOTS dan melaporkan penemuan kasus TB

13

18

23

28

33

8 Presentase kasus TB paru BTA positif yang merupakan hasil rujukan kader LSM diantara total kasus baru TB BTA positif yang dilaporkan

NA

3%

5%

8%

10%

9 Prosentase pasien TB yang telah disosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien TB (PHKP)

NA

2%

3%

4%

5%

10 Prosentase petugas TB yang telah disosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien TB (PHKP)

NA

2%

3%

4%

5%

11 Jumlah komunitas khusus yang terlibat dalam program pengendalian TB

NA

30

40

50

60

12 Jumlah petugas dan kader TB yang sudah mengikuti pelatihan konseling dan teknik komunikasi interpersonal TB

NA

144

288

432

576



3. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB Indikator pencapaian Rencana Aksi Nasional AKMS TB, dijabarkan per tingkat administrasi pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2014, yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. Indikator Pencapaian RAN AKMS TB Kegiatan Pusat

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber dana

1 Advokasi a. Mengembangkan media advokasi kit TB b. Menyusun modul pelatihan advokasi bagi tim AKMS c. Melakukan pelatihan advokasi bagi tim AKMS di Pusat dan Propinsi d. Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan e. Melaksanakan advokasi kepada media massa f. Melaksanakan workshop media, pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan

v v

v v

GF GF

v

v

v

GF

v

v

v

v

v

GF

v

v

v

v

v

GF

v

v

v

v

v

Promkes,KNCV

2 Komunikasi a. Mengembangkan media promosi Pengendalian TB b. Kampanye TB melalui media masa secara nasional c. Menyelenggarakan Forum Gerdunas TB d. Mereview dan mengembangkan modul pelatihan konseling dan komunikasi interpersonal bagi petugas kesehatan dan kader e. Melatih pelatih pelatihan konseling dan komunikasi Interpersonal

v

v

v

v

v

Promkes-GF

v

v

v

v

v

Promkes

v v

v v

v

v

v

GF GF

v

v

v

GF


11


Kegiatan

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Pusat 3 Mobilisasi Sosial a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB b. Mereview pedoman pelaksanaan Layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM c. Perumusan kebijakan yang mendukung implementasi integrasi layanan TB di UKBM di daerah d. Pelaksanaan integrasi layanan TB di UKBM di daerah dan institusi lainnya e. Mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk kader f. Melaksanakan mobilisasi organisasi kemasyarakatan g. Menyusun pedoman pelaksanaan keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB h. Melibatkan LSM dan paguyuban pasien TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien i. Menjadikan piagam hak dan kewajiban pasien sebagai pokok bahasan daam modul pelatihan UPK

12

Sumber dana

v

v

GF GF

v

v

GF

V

GF

v

v

v

v

v

GF

v

v

GF

v

v

v

v

v

GF

v

v

v

v

v

GF

v

v

v

v

v

GF

v

v

v

v

v

GF



PERUMUSAN STRATEGI

1 Strategi Strategi yang dilakukan adalah Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS). Mobilisasi Sosial sebagai ujung tombak, yang didukung oleh Komunikasi dan Advokasi. Masing-masing strategi harus diintegrasikan semangat dan dukungan kemitraan dengan berbagai stakeholder. Kesemuanya diarahkan agar masyarakat agar mampu mempraktikkan perilaku pencegahan dan pengobatan TB. 1.1. Advokasi Advokasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian TB. Kebijakan yang dimaksud disini dapat mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA), Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Strategi advokasi yang digunakan adalah melakukan pendekatan kepada pengambil keputusan, media massa dan sektor terkait sehingga dapat dikeluarkan pernyataan dukungan untuk Program Pengendalian TB. Strategi ini dilakukan untuk menjawab isu startegis tentang kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait di daerah untuk Pengendalian TB. Dalam pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola program dalam menyusun perencanaan anggaran sebagai dasar advokasi. 1.2. Komunikasi, Strategi komunikasi yang dilakukan salah satunya adalah meningkatkan keterampilan konseling dan komunikasi petugas maupun kader TB dilaksanakan pelatihan konseling dan teknik komunikasi dalam penanganan TB. Strategi lainnya yang dapat dilakukan adalah komunikasi langsung yaitu komunikasi yang dilakukan antar petugas dengan pasien, seperti konseling, penyuluhan dan komunikasi tidak langsung, yaitu melalui media baik cetak maupun elektronik.


13


Strategi Komunikasi diharapkan dapat menciptakan: a. Dukungan positif dari masyarakat terhadap persepsi bahwa TB bukan penyakit keturunan atau kena guna-guna. b. Dukungan keluarga sebagai Pengawas Menelan Obat bagi pasien TB agar berobat sampai tuntas. c. Adanya dukungan positif masyarakat terhadap perilaku pencegahan penularan TB. d. Adanya kampanye STOP TB. Strategi komunikasi sekaligus menjawab isu startegis tentang Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pencarian pengobatan TB, kurangnya kerjasama antar lintas program, sektor serta mitra terkait dalam Pengendalian TB dan kurangnya akses dan informasi masyarakat tentang TB 1.3. Mobilisasi Sosial. •

•

Strategi untuk memantau jumlah kasus TB BTA positif yang merupakan rujukan kader LSM diantara total kasus baru TB BTA positif yang dilaporkan adalah dengan memasukkan ke dalam sistem pencatatan yang ada di tingkat UPK, sehingga tercatat sampai di tingkat nasional. Strategi untuk mensosialisasikan piagam hak dan kewajiban pasien adalah dengan melibatkan LSM dan paguyuban TB untuk ikut menyebarluaskan piagam ini. Selain itu untuk menjangkau petugas kesehatan piagam hak dan kewajiban pasien ini dilampirkan dalam modul pelatihan UPK.

Strategi mobilisasi sosial untuk menjawab isu startegis tentang kurangnya pemahaman masyarakat dalam pencegahan dan pencarian pengobatan TB, kurangnya kerjasama antar lintas program, sektor serta mitra terkait dalam Pengendalian TB serta kurangnya akses dan informasi masyarakat tentang TB.

14



RENCANA KEGIATAN Kegiatan operasional AKMS yang direncanakan dalam Pengendalian TB dilakukan selama kurun waktu 5 tahun untuk mencapai target program Pengendalian TB tahun 2010-2014 sebagai berikut:

1. Advokasi a. Mengembangkan media advokasi kit TB Media advoaksi kit perlu direview dan dikembangkan sesuai masalah dan perkembangan Program Pengendalian TB terkini serta kecenderungannya ke depan untuk dijadikan bahan pelaksanaan advokasi baik di pusat maupun daerah. b. Menyusun Modul Pelatihan advokasi bagi Tim AKMS TB Modul pelatihan advokasi bagi tim AKMS TB dilaksanakan agar pelaksanaan pelatihan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan perlu menyiapkan modul, pedoman, bahan dan melaksanakan advokasi. c. Melakukan pelatihan advokasi bagi Tim AKMS TB di Propinsi dan Kabupaten Pelatihan advokasi dilaksanakan bagi tim AKMS TB yang terdiri dari lintas sektor dan lintas program terkait. d. Melaksanakan Advokasi Pelaksanaan advokasi dilakukan kepada pemangku kebijakan baik di dalam maupun diluar lingkungan program kesehatan yang mendukung pelaksanaan TB termasuk penyediaan anggaran untuk OAT selama 5 tahun ke depan untuk kesinambungan ketersediaannya. e. Melaksanakan advokasi kepada media massa Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan Program TB masuk sebagai agenda pemberitaan di media massa diantaranya berupa workshop media untuk TB.


15


f.

Menempatkan TB dalam agenda kesehatan daerah (media relation) Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan dengan memanfaatkan setiap tanggal-tanggal penting dalam kesehatan seperti Hari TB Sedunia, Hari Tanpa Tembakau, Hari Kesehatan Dunia dan Nasional dll.

g. Meningkatkan kapasitas pelaksana program dalam penyusunan anggaran melalui budgeting and planning toolkit

2. Komunikasi a. Mengembangkan media promosi Pengendalian TB Media promosi dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman petugas, kader dan masyarakat umum dalam pengendalian TB serta tantangan lainnya seperti TB-MDR dan TB-HIV. b. Kampanye TB melalui media massa secara nasional Melaksanakan kampanye TB secara nasional melalui media cetak dan eletronik dengan tema sesuai dengan kebutuhan program c. Mereview dan mengembangkan modul Pelatihan Konseling dan Komunikasi Interpersonal bagi Petugas Kesehatan dan kader. d. Mereview dan mengembangkan modul pelatihan Komunikasi Interpersonal bagi petugas sesuai perkembangan program Pengendalian TB di Indonesia, serta mengembangkan modul pelatihan konseling untuk mendukung pelayanan TBMDR dan TB-HIV. e. Melaksanakan pelatihan Konseling dan Komunikasi Interpersonal Pelatihan ditujukan untuk pelatih tingkat pusat dan tingkat propinsi dengan harapan pelatih tingkat propinsi mampu melatih petugas kabupaten/kota. Khusus untuk konseling pelatihan dilakasakan bagi para tenaga konselor yang terkait dengan pelayanan TB MDR untuk mendukung psikososial pasien TBMDR selama menjalankan pengobatan. f.

16

Melaksanakan promosi TB bagi seluruh sarana kesehatan yang ada baik Puskesmas, Rumah Sakit (pemerintah, swasta, institusi), Klinik di Tenpat Kerja dan sebagainya Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial (AKMS) TB


g. Menjadikan piagam hak dan kewajiban pasien sebagai salah satu pokok bahasan dalam modul pelatihan petugas UPK

3. Mobilisasi Sosial a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB Pedoman mobilisasi sosial disusun untuk menjadi acuan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan mobilisasi sosial mulai dari pusat sampai desa. b. Menyelenggarakan Forum Gerdunas TB (Gerakan Terpadu nasional) Forum Gerdunas harus diselenggarkan secara berkala sedikitnya 3 bulan sekali dan berkesinambungan. c. Evaluasi pelaksanaan ujicoba layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM di 3 provinsi Mengevaluasi pelaksanaan ujicoba layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM untuk melihat efektifitas kegiatan dan model keterlibatan masyarakat di populasi yang sulit terjangkau. d. Perumusan kebijakan yang mendukung implementasi integrasi layanan TB di UKBM di daerah e. Memperluas layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM di provinsi lain Memperluas pelaksanaan layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilaksanakan. f.

Mereview, mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk Pos TB Desa. TB kit untuk Pos TB Desa akan menjadi pegangan bidan dan kader di desa dalam penyelenggaraan Pos TB Desa.

g. Melaksanakan mobilisasi organisasi masyarakat Mengadakan gerakan masyarakat secara serentak oleh Organisasi masyarakat yang dikaitkan dengan momentum hari-hari Kesehatan.


17


h. Menyusun pedoman pelaksanaan keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB i.

18

Melibatkan LSM dan paguyuban pasien TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien TB



MONITORING DAN EVALUASI Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja AKMS secara keseluruhan. Pemantauan dilakukan sepanjang tahap pelaksanaan program mencakup berbagai hal, antara lain bagaimana kegiatan dilaksanakan serta bagaimana penggunaan sumberdaya yang ada dalam seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut. Evaluasi merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian program, hasil program, dan memperbaiki manajemen atau pengelolaan program dimasa yang akan datang. Tabel 3. Format Rencana Evaluasi AKMS No

Hal yang dievaluasi

Sasaran Metode/cara Pelaksana Waktu Indikator Hasil

1. Advokasi a. Mengembangkan media advokasi kit TB b. Menyusun modul pelatihan advokasi bagi tim AKMS c. Melakukan pelatihan advokasi bagi tim AKMS di Pusat dan Propinsi d. Melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan e. Melaksanakan advokasi kepada media massa f. Melaksanakan workshop media, pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan

2. Komunikasi a. Mengembangkan media promosi Pengendalian TB b. Kampanye TB melalui media masa secara nasional c. Menyelenggarakan Forum Gerdunas TB


19


No

Hal yang dievaluasi

Sasaran Metode/cara Pelaksana Waktu Indikator Hasil

d. Mereview dan mengembangkan modul pelatihan konseling dan komunikasi interpersonal bagi petugas kesehatan dan kader e. Melatih pelatih pelatihan konseling dan komunikasi Interpersonal 3. Mobilisasi Sosial a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB b. Menyusun pedoman pelaksanaan Pos TB Desa yang terintegrasi dengan Poskesdes di desa siaga aktif c. Mereview, mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk Pos TB Desa d. Melaksanakan mobilisasi organisasi kemasyarakatan e. Menyusun pedoman pelaksanaan keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB f. Melibatkan LSM dan paguyuban pasien TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien g. Menjadikan piagam hak dan kewajiban pasien sebagai pokok bahasan daam modul pelatihan UPK

20



PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN Tabel 4. Penganggaran dan Pembiayaan

No Kegiatan Unit 1 Advokasi

Dana Tahun Vol

Jumlah

Total

1 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000

Sumber

a. Mengembangkan konsultan, media advokasi kit TB assesment, drafting, finalisasi, ujicoba

2011

GF

b. Penggandaan dan Pengadaan distribusi

2011 500 Rp

c. Menyusun modul pelatihan advokasi bagi tim AKMS (drafting, finalisasi, ujicoba)

Pertemuan

2011

4 Rp 50.000.000 Rp

200.000.000

GF

d. Melakukan pelatihan advokasi bagi tim AKMS di Pusat dan Propinsi

Pelatihan

2012

2 Rp 150.000.000 Rp

300.000.000

GF

5.000.000 Rp 2.500.000.000

GF

5.000.000 Rp 2.500.000.000

e. Melaksanakan advokasi Pertemuan kepada pemangku kebijakan

2011- 500 Rp 2014

f. Melaksanakan advokasi Pertemuan kepada media massa

2011- 2014

g. Melaksanakan Workshop workshop media, pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan

2011- 1 Rp 79.300.000 Rp 79.300.000 2014

Promkes, TBCARE

h. Workshop Perencanaan dan Anggaran

Workshop

2011

1 Rp 55.000.000 Rp

55.000.000

TBCARE

i. Evaluasi Pelatihan AKMS

Riset

2011

1 Rp 269.050.000 Rp

269.050.000

TBCARE

j. Baseline data pembiayaan kesehatan TB

Riset

2011

1 Rp 350.000.000 Rp

350.000.000

TBCARE

4 Rp 10.000.000 Rp


40.000.000

GF

21


Dana

No Kegiatan Unit 2 Komunikasi

Tahun Vol

a. Mengembangkan media Pertemuan promosi Pengendalian TB (konsultan, assesment, drafting, finalisasi, ujicoba)

2011- 2014

Jumlah

300.000.000 Promkes-GF

5.000.000 Rp 2.500.000.000

c. Kampanye TB melalui Kampanye media masa secara nasional

2012- 2014

d. Menyelenggarakan Pertemuan Forum Gerdunas TB di semua level

2011- 500 Rp 30.000.000 Rp 15.000.000.000 2014

TB DAY

3 Rp 10.000.000.000 Rp 30.000.000.000

GF

2011

1 Rp 740.800.000 Rp

2011- 2012

1 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000

GF

f. Melatih pelatih Pelatihan pelatihan konseling dan komunikasi Interpersonal

2012, 2014

8 Rp 150.000.000 Rp 1.200.000.000

GF

740.800.000

Promkes

e. Mengembangkan modul konsultan, pelatihan konseling dan assesment, komunikasi drafting, editing, interpersonal bagi finalisasi, ujicoba) petugas kesehatan dan kader

3 Mobilisasi Sosial

Sumber

1 Rp 300.000.000 Rp

b. Penggandaan dan 2011 500 Rp distribusi

22

Total

TBCARE

a. Menyusun pedoman mobilisasi sosial pengendalian TB

Pertemuan

2011

5 Rp 30.000.000 Rp

150.000.000

GF

b. Mereview pedoman pelaksanaan Layanan TB yang terintegrasi dengan UKBM

Pertemuan

2011

2 Rp 30.000.000 Rp

60.000.000

GF

c. Perumusan kebijakan yang mendukung implementasi integrasi layanan TB di UKBM di daerah

Pertemuan

2011

3 Rp 30.000.000 Rp

90.000.000

GF

d. Implemetasi Integrasi layanan TB melalui UKBM

assesment, sosialisasi, pertemuan, pelatihan, kegiatan UKBM

2011- 2014

4 Rp2.680.000.000 Rp 10.720.000.000

GF



No Kegiatan Unit

Dana Jumlah

Pertemuan

2011

5 Rp

30.000.000 Rp

150.000.000

GF

f. Melaksanakan Pelaksanaan mobilisasi organisasi kemasyarakatan

2011- 2014

3 Rp 700.000.000 Rp 2.100.000.000

GF

g. Menyusun pedoman Pertemuan pelaksanaan keterlibatan komunitas khusus (pesantren) dalam program pengendalian TB

2011- 2014

5 Rp

150.000.000

GF

h. Melibatkan LSM dan Pertemuan paguyuban pasien TB dalam kegiatan sosialisasi piagam hak dan kewajiban pasien

2011- 2014

3 Rp 1.000.000.000 Rp 3.000.000.000

GF

i. Menjadikan piagam hak Pertemuan dan kewajiban pasien sebagai pokok bahasan dalam modul pelatihan UPK

2011- 2014

3 Rp

GF

j. Melibatkan LSM dan Pelaksanaan organisasi lainnya dalam pengendalian TB (sebagai SR)

2012- 15 Rp 2.000.000.000 Rp 30.000.000.000 2014

k. Monitoring & evaluasi Supervisi AKMS

2012- 12 Rp 2014

e. Mereview, mengembangkan dan mendistribusikan TB kit untuk kader

Total

Sumber

Tahun Vol

30.000.000 Rp

50.000.000 Rp

80.000.000 Rp

150.000.000

960.000.000

KOMPONEN TB CARE

KOMPONEN GF

Rp 98.270.800.000

Rp 1.494.150.000

TOTAL

Rp 99.764.950.000


23


PENUTUP Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang kesembuhannya sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan penderita untuk minum obat secara teratur dalam jangka waktu yang cukup lama (6 bulan). Selain memerlukan Pengawas Minum Obat juga membutuhkan komponen lain yang mendukung ketersedian pengobatan dan pelayanan TB. Oleh karena itu advokasi komunikasi dan mobilisasi sosial dibutuhkan dalam meningkatkan peran setiap pihak pada upaya Pengendalian Tuberkulosis. Rencana Aksi Nasional dalam AKMS TB memberikan arahan operasional bagi pengelola program Tuberkulosis dan pihak lain yang terlibat baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi program Pengendalian Tuberkulosis. Rencana Aksi ini tidak akan berhasil diimplentasikan tanpa dukungan dari lintas program dan sektoral terkait serta kemitraan dengan kelompok potensial. Melalui RAN AKMS TB ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi penyakit Tuberkulosis dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

24



Daftar Pustaka 1. Strategi Nasional Pengendalian TB 2010-2014, Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan R.I, 2010 2. Rencana Operasional dalam Penanggulangan Tuberkulosis, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I, 2010 3. Buku Pedoman Nasional Tuberkulosis, Ditjen PP&PL, Kementerian Kesehatan R.I, 2008


25


CATATAN

26


ISBN: 978-602-8937-50-4

Stop. Rencana Aksi Nasional. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2011

Recommend Documents