TENTANG DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

PEDOMAN

EXI TSTRATEGI DANAHI BAHGLOBALFUND AI DS,TUBERKULOSI S, DANMALARI A

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN SELAKU PIMPINAN PRINCIPAL RECIPIENT HIBAH GF-ATM NOMOR : HK.03.05/D/I.4/532/2012

TENTANG

PEDOMAN EXIT STRATEGI DANA HIBAH GLOBAL FUND AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Menimbang

: a. bahwa Kementerian Kesehatan telah menerima dana hibah Global Fund AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (GF-ATM) untuk mendukung pelaksanaan Program Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;

b. bahwa dana hibah GF-ATM akan berakhir pada tahun 2015 sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi untuk Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, khususnya di bidang pendanaan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menyusun Pedoman Exit Strategy Dana Hibah GF-ATM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

i

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

ii

Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);


iii

Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2001 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/ Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/ PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 13. Surat Edaran Nomor SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan HIbah Langsung Baik dalam Bentuk Uang maupun Barang/ Jasa/ Surat Berharga Tahun 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Kesatu

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TENTANGPEDOMAN EXIT STRATEGI AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA (ATM) UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

Kedua

: Pedoman Exit Strategy AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

iv


Ketiga

: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Keempat

: Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Exit Strategy AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dengan mengikutsertakan institusi dan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kedua merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Exit Strategy AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM).

Ditetapkan : di Jakarta Pada tanggal : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia


v

TIM PENYUSUN

Pengarah Tjandra Yoga Aditama Muhammad Subuh Rita Kusriastuti Editor Dyah Erti Mustikawati Toni Wandra Siti Nadia Tarmizi David Collins Kontributor Asik Surya Elvieda Sariwati Vini Sutriani Bayu Teja Muliawan G.K Wirakamboja I Nyoman Kandun Widiyarti Christian S. Mamahit Budiarti Setiyaningsih Trya Novita Diinihari Hanifah Rogayah Astuki Suharianto Anggraeny K Merry Triwisatawati Atin Parihatin Firdaus Hafidz

vi


Ringkasan Eksekutif Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) sebagai penyakit menular di negara berkembang menjadi hal penting di tingkat internasional maupun nasional. Dampak dari 3 penyakit ini dapat merusak dan menjadi hambatan besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya baik secara global, regional maupun lokal berupaya mengatasi masalah ke 3 penyakit ini. Global Fund sebagai lembaga pembiayaan untuk bidang kesehatan terutama pada penyakit AIDS, TB dan Malaria sejak tahun 2002 ikut membantu memerangi penyakit ini di negara berkembang. Dampak dari bantuan hibah Global Fund sangat dirasakan oleh program HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria di berbagai Negara termasuk Indonesia. Selama 5 tahun terakhir ini, telah banyak peningkatan dan capaian yang diperoleh. Namun dana hibah Global Fund diperkirakan akan berakhir sepenuhnya pada tahun 2015 akibat krisis ekonomi dan meningkatnya status ekonomi Indonesia sebagai Upper Lower Middle Income Countries. Berdasarkan kondisi tersebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan suatu strategi pembiayaan program ATM sebagai rencana transisi dan mencegah terjadinya penurunan kinerja setelah pendanaan hibah berakhir. Total anggaran sebesar 81,8 juta USD merupakan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk menggantikan dana hibah GF Untuk mengatasi hal tersebut telah disusun rencana pembiayaan dari berbagai sumber lokal mulai dari Kementerian Kesehatan hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan dengan adanya komitmen dari berbagai pihak maka akan terjadi peningkatan pembiayaan setiap tahunnya hingga akhirnya dapat menutupi seluruh biaya pada tahun 2016. Kementerian Kesehatan telah memperhitungkan pembiayaan oleh pemerintah untuk program ATM adalah 31,2% di tahun 2011 sebagai dasar dan dengan target mencapai 40% tahun 2012, 50% tahun 2013, 60 tahun 2014, 70% tahun 2015 dan 80% tahun 2016. Sisa 20% di tahun 2016 harapannya dapat dibiayai oleh asuransi, CSR, donor atau sumber lain. Selain memperhitungkan kebutuhan biaya, pembagian peran/ tanggungjawab dan prioritas kegiatan menjadi hal penting di seluruh tingkat pemerintahan agar tidak terjadi kegiatan yang tumpang tindih. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pembiayaan di setiap tingkat pemerintahan sudah diatur melalui PP no 38 Tahun 2007, yang diperlukan adalah penegasan batasan kegiatan-kegiatan prioritas yang merupakan tugas dan kewajiban antara pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota). Menindaklanjuti hal tersebut, pembagian peran antara pemerintah pusat, kepada provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan tanggung jawabnya dalam ATM diharapkan sudah dimulai pada perencanaan pembiayaan tahun 2013. Strategi pembiayaan ini adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keberlangsungan dan mencapai tujuan program ATM di Indonesia, dimana seluruh kegiatan harus dapat dijalankan secara cost effective dan efisien serta memegang nilai-nilai Pro Rakyat, inklusif, responsif dan bersih. Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

vii

DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif

vii

Daftar Isi

viii

Bab I Latar Belakang

1

Tujuan Dokumen Exit Strategy

7

Landasan Hukum

7

Ruang Lingkup

9

Bab 2 Kinerja Hibah Global Fund terhadap ATM Pembiayaan Global Fund Bab 3 Arah dan Kebijakan Program ATM A. Rencana Strategis Program ATM

10 11 12 12

Rencana Strategi Program HIV/AIDS

12

Rencana Strategi Program Tuberkulosis

13

Rencana Strategis Program Malaria

14

B. Roadmap program dan scalling up ATM

15

Roadmap program HIV/AIDS

15

Roadmap program Tuberkulosis

15

Roadmap program Malaria

16

Bab 4 Pembiayaan dalam Program ATM A. Pembiayaan dan penganggaran ATM saat ini

20 20

Program HIV/AIDS

20

Program Tuberkulosis

21

Malaria

23

B. Sumber-Sumber Pembiayaan Program ATM

23

Sumber Pembiayaan Pemerintah

24

Asuransi

27

Corporate Social Responsibility (CSR)

28

C. Prioritas Pembiayaan Program ATM

29

D. Prioritas Kegiatan dan Mekanisme Penyaluran

29

Tingkat pusat

30

Tingkat Provinsi

30

Tingkat Kabupaten/ Kota

31

Penutup

32

Lampiran

33

Lampiran 1: Risalah Rakerkesnas 2011

33

viii


Bab I Pendahuluan Latar Belakang AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) merupakan tiga penyakit yang mematikan di dunia. Secara bersama, penyakit ini membunuh 5 juga orang per tahun, terutama di negara miskin dan berkembang di dunia. Sebagian besar korban dari penyakit adalah pada usia produktif terutama laki-laki. Hal ini berdampak pada dunia bisnis dimana mereka dapat kehilangan pekerjanya, pemerintah kehilangan pegawai negerinya dan keluarga kehilangan anggota keluarga yang dicintainya termasuk sebagai pencari nafkah. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial dalam komunitas. Negara dengan insiden penyakit ATM yang tinggi telah terbukti menurunkan pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh malaria dapat menurunkan GDP sebanyak 1,3% dan seseorang penderita Tuberkulosis rata-rata kehilangan 20-30% pendapatan karena penyakitnya. Oleh karena itu, Program AIDS, TB dan Malaria (ATM) merupakan program prioritas dan merupakan satu tujuan MDGs pada tujuan ke 6. Program Pengendalian AIDS, TB dan Malaria telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari Pengendalian HIV/AIDS, selama 5 tahun terakhir. Program pengendalian HIV/AIDS telah memberikan dukungan pada 228 RS dan 75 satelit yang aktif memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS, 643 klinik IMS, 74 layanan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon), 90 klinik PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak), dan 388 klinik KTS (Konseling dan Tes secara Sukarela). Dari jumlah layanan tersebut sebanyak 548.256 orang sudah melakukan testing dan konseling, 23.311 orang menerima pengobatan ARV, 28,380 ODHA menerima dukungan dan perawatan dan terhindar dari kematian, 61.428 IDUs menerima intervensi program 2.502 diantaranya aktif mengikuti program terapi rumatan metadone, 150.064 kasus IMS yang diobati, 624 orang ibu hamil yang menerima ARV phrophilaxis dan dukungan PMTCT lainnya.


1

Tabel 1. Pencapaian Target MDG HIV Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 No.

Indikator

6.1

Prevalensi HIV/ AIDS (persen) dari total populasi

6.2

Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

6.3

Acuan dasar

Saat ini

Target MDGs 2015

-

0,2% (2009)

Menurun

Perlu perhatian khsusus

Estimasi Kemnkes 2006

12,8% (2002/03)

Perempuan: 10,4%

Meningkat


BPS, SKRRI 2002/2003 &2007

Meningkat

P e r l u perhatian khsusus

BPS, SDKI 2007 *Kemkes, Riskesdas 2010 (data sementara)

Meningkat

P e r l u perhatian khsusus

BPS, SDKI 2007 *Kemkes, Riskesdas 2010 (data sementara)

Status

Sumber

Laki-laki: 18,4% (2007)

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/ AIDS - Menikah

-

Perempuan: 9,5% Laki-laki: 14,7% (2007) Perempuan: 11,9% Laki-laki: 15,4% (2010)*

- Belum Menikah

-

Perempuan: 2,6% Laki-laki: 1,4% (2007) Perempuan: 19,8% Laki-laki: 20,3% (2010)*

2


Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 No.

Indikator

Acuan dasar

Saat ini

Target MDGs 2015

Status

Sumber

6.5

Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obatobatan antiretroviral

-

38,4% (2009

Meningkat


Kemkes, 2010, per 30 November 2009

Program pengendalian TB telah banyak mencapai kemajuan dan diakui secara global, antara lain penurunan peringkat dari ke 3 menjadi peringkat ke 4, dan angka kematian akibat TB sudah berhasil diturunkan lebih dari 50% yaitu dari 96 per 100.000 (1990) menjadi 27 per 100.000 (2010). Namun begitu, permasalahan TB masih sangat besar karena ada 169 orang per hari atau 61,000 orang per tahun yang meninggal akibat TB. Selain itu Indonesia menduduki peringkat ke 8 untuk jumlah kasus pada daftar kasus multi-drug resistance (kekebalan terhadap pengobatan TB). Tiga indikator MDG untuk TB sudah diakui on the track yaitu prevalensi TB tahun 2010, angka CDR 83% (kasus BTA pos sudah ditemukan dan diobati), dan angka keberhasilan pengobatan (SR) sudah mencapai 89,7%. Survei kekebalan obat di Jawa Tengah yang dilaksanakan tahun 2007 dan dilaporkan tahun 2010 menunjukkan jumlah kasus baru dengan multidrug resistance (MDR) yang tergolong rendah (1,8%), menandakan kinerja program pengendalian TB di Indonesia berjalan dengan baik. Program yang berjalan dengan baik ditambah ekspansi terkait perluasan penanganan TB MDR diperkirakan akan menimbulkan kebutuhan dana program dari sekitar 100 juta USD menjadi hampir 130 juta USD. Tabel 2. Pencapaian MDG Turberkulosis

Target 6C : mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 No.

Indikator

Acuan dasar

Saat ini

Target MDGs 2015

Status

Sumber

6.9

Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis

6.9a

Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)

343 (1990)

228 (2009)

Dihentikan, mulai berkurang

Sudah tercapai

Laporan TB Global WHO, 2009

6.9b

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

443 (1990)

244 (2009)


Sudah tercapai


6.9c

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

92 (1990)

39 (2009)


Sudah tercapai



3

Acuan dasar

Saat ini

Target MDGs 2015

No.

Indikator

Status

Sumber

6.10

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdetaksi dan diobati dalam program DOTS

6.10a

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yagn terdeteksi dalam program DOTS

20,0% (2000)*

73,1% (2009)**

70,0%

Sudah tercapai

*Laporan TB Global WHO, 2009

6.10b

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

87,0% (2000)*

91,0% (2009)**

85,0%

Sudah tercapai

**Laporan Kemkes 2009

Sudah tercapai

Upaya penanggulangan malaria telah dilakukan sejak tahun 1959 yang ditandai dengan pencanangan program pembasmian malaria yang dikenal dengan sebutan “Komando Pembasmian Malaria” (KOPEM) oleh Presiden Soekarno. Program ini difokuskan di daerah Jawa, Bali dan Lampung dengan kegiatan utama penyemprotan insektisida dan pengobatan malaria konfirmasi, yang berhasil menurunkan jumlah kasus di daerah tersebut. Pada tahun 2000 dicanangkan gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Berantas Kembali malaria atau “Gebrak malaria” yang merupakan embrio pengendalian malaria yang berbasis kemitraan dengan berbagai sektor dengan slogan ”Ayo Berantas Malaria”. Selanjutnya pengendalian malaria di Indonesia memasuki fase eliminasi malaria yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/ MENKES/SK/IV/2009 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030. Adapun sumber pembiayaan upaya pengendalian Malaria didukung oleh berbagai sumber baik dari pemerintah (APBN, APBD) maupun donor seperti WHO, UNICEF, ADB, American Red Cross dan GF ATM. Hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah penurunan Annual Paracite Incidence (API) dari 4,68 per 1000 penduduk berisiko pada 1990 menjadi 1,75 per 1000 penduduk berisiko pada tahun 2011 dengan jumlah penderita malaria positif sebanyak 256.592 dari 1.322.451 suspek malaria, serta persentase pengobatan ACT 66,3 %. Dalam upaya pencegahan telah didistribusikan kelambu berinsektisida (LLINs) sebanyak 7.587.167juta kelambu kepada penduduk berisiko malaria selama periode 2008 – 2011.

4


Tabel 3. Pencapaian MDG Malaria

Target 6C : mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 No.

Indikator

Acuan dasar

6.6.a

Angka kejadian malaria (per 1000 penduduk)

4,68 (1990)

6.7

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

-

Saat ini 1,75 (2011)

3,3 % (2007) desa : 4,5 % kota : 1,6 % 16,5 % (2010) desa : 13,5 % kota : 11,4 %

Target MDGs 2015 <1

meningkat

Status

Sumber

akan tercapai

Kemenkes 2011

perlu perhatian khusus

BPS, SDKI (2007) Kemenkes Riskesdas (2007) Kemenkes Riskesdas (2010)

Terlepas dari pencapaian yang sudah dilakukan oleh ketiga komponen, baik yang sudah terpenuhi seperti TB maupun yang akan tercapai seperti malaria, penanggulangan ATM di Indonesia menghadapi tantangan kesinambungan pendanaan mengingat besarnya kontribusi bantuan donor luar dan masih terbatasnya kontribusi pendanaan pemerintah terkait penanganan ATM di Indonesia. Dana hibah dari Global Fund merupakan bagian penting dari keseluruhan dana untuk program pengendalian ATM. Kontribusi Global Fund dalam pengendalian TB telah berhasil meningkatkan kinerja program, dimana penemuan kasus TB (CDR = Case Detection Rate) dari 29% pada tahun 2002 menjadi 50% di tahun 2002 dan mencapai target global di tahun 2006 hingga saat ini. Sedangkan untuk Malaria, GF ATM berkontribusi pada 60% kegiatan operasional baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, puskesmas/rumah sakit sampai dengan kegiatan di tingkat masyarakat seperti pustu, pos malaria desa dan polindes. Melalui bantuan hibah GF ATM diagnosis dini dan pengobatan yang tepat melalui konfirmasi laboratorium telah mendukung perubahan dari indikator AMI (Annual Malaria Incidence) menjadi API. Selain itu dukungan terhadap perbaikan akses terhadap penemuan dan pengobatan penderita malaria, perbaikan pada kualitas pemeriksaan laboratorium dan perbaikan pada sistem


5

surveilans termasuk sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) semakin kuat. Dalam program pengendalian HIV-AIDS dan IMS, dana pengadaan obat ARV, IMS dan Infeksi Oportunistik (IO) sebagian besar berasal dari APBN. Namun demikian untuk kegiatan operasional sebagian besar dana berasal dari GF ATM. Peningkatan kualitas maupun kuantitas layanan terkait HIV-AIDS dan IMS untuk meningkatkan akses ODHA kepada layanan banyak mendapat dukungan dari GF ATM, walaupun ada juga beberapa provinsi damupun kabupaten/kota yang mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan tersebut.

R e s t ri k s 1

80

CDR

70

30 28

Donor Funding

26 24

CDR (%)

60

22 20

50

18 16

40

14 12

30 20

Stepwise training

Gerdunas established

10

GDF

10 8

ISAC start-up

6 4 2 0

0 1998

1999

First Partnership Meeting Hospital DOTS

2000 HRD Program Dutch Started

2001 5 YSP

GF ATM Proposal

2002

2003

TBCTA CIDA start-up TB Partners Forum

GF ATM R1 Ph1 start-up

2004

2005 GF ATM R1 Ph2 start-up

2006 GF ATM R5 approved TB CAP

2007

2008

2009

Budget (USD in millions)

Dana hibah Global Fund diperkirakan akan berakhir sepenuhnya pada tahun 2015 sementara beberapa skema hibah akan berakhir sebelum tahun 2015 ataupun menjadi berkurang. Krisis ekonomi yang muncul di Eropa dan Amerika akhirnya berpengaruh terhadap kontribusi negara maju melalui GF ATM. Disisi lain, peningkatan status ekonomi Indonesia menurut data Word Bank sebagai negara Upper Lower Middle Income Countries menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara prioritas utama yang perlu di bantu oleh donor. Berdasarkan kondisi tersebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan rencana untuk mempercepat transisi ini untuk mencegah terjadinya kekurangan pembiayaan kegiatan program yang diperlukan setelah hibah berakhir. Chronology of Funding and Achievement of Program

2010

GF ATM R8 approved GFATM R5 Ph2 start-up

GF ATM R8 Ph1 start-up

GF ATM R1 Finished

Submitting GFATM R10 Proposal

6


Exit Strategy juga diharapkan hanya mempertimbangkan aspek manajemen pembiayaan namun juga aspek manajemen program, dimana diharapkan penyesuaian kemampuan pembiayaan dalam negeri tidak akan menggurangi kinerja program ATM. Integrasi dalam beberapa aspek terkait manajemen program ATM seperti supervisi dan monitoring bisa jadi diperlukan untuk pelaksanaan program yang cost effective dan efisien.

Tujuan Dokumen Exit Strategy Dokumen ini memberikan pedoman implementasi exit strategi Kementerian Kesehatan, dan dapat digunakan sebagai rujukan dari provinsi dan kabupaten/kota agar program HIV/AIDS, TB, dan Malaria (ATM) dapat berjalan berkesinambungan dalam hal pembiayaan setelah berakhirnya dana hibah dari Global Fund. Pedoman ini ditujukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

7

6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang mengenai ketentuan umum perseroan terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 11. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2001 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/ PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah

8


19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/ 2010 pasal 1 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/ Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/ Lembaga Dalam Bentuk Uang; 20. Surat Edaran Nomor SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan HIbah Langsung Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang/ Jasa/ Surat Berharga Tahun 2011

Ruang Lingkup Dokumen ini membahas tentang latar belakang perlunya Exit Strategy, elemen pembiayaan dan prioritisasi kegiatan dari setiap tingkat pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menghindari tumpang tindihnya kegiatan.


9

Bab 2 Kinerja Hibah Global Fund terhadap ATM The Global Fund adalah lembaga keuangan internasional yang berdedikasi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mencegah dan mengobati HIV/AIDS, TB dan malaria. Lembaga ini merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan komunitas yang terdampak . Sejak pembentukannya tahun 2002, the Global Fund telah menjadi lembaga keuangan utama dalam mendanai program penanggulangan AIDS, TB dan malaria. Hingga saat ini 22,6 milyar USD untuk lebih dari 1000 program ATM di 150 negara. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan the Global Fund ATM dimulai sejak tahun 2002. Hingga saat ini dana hibah Global Fund yang sekarang masih berjalan dengan Kementerian Kesehatan sebagai penerima utama / Principal Recipient (PR). Lihat Tabel 4. Tabel 4. Hibah Global Fund Yang Sedang Berjalan dengan KemenKes sebagai PR Program

Round

Nomor Hibah

PR

Mulai

Berakhir

Total

Anggaran tahun sebelumnya

Tahun

TB

S (8+10)

IND-TMOH

KemenKes

01/07/2011

31/12/2013

53.102.758

30.805.320

Jun 2012 Jun 2012

HIV/AIDS

S(8+9)

IND-S10G16-H

KemenKes

01/07/2010

30/06/2012

16.780.759

18.347.069

Jul 2011 Jun 2012

Malaria

6

IND-607G06-M

KemenKes

01/03/2008

28/02/2013

47.106.030

5.185.755

Mar 2012Feb 2013

Malaria

8

IND-809G14-M

KemenKes

01/01/2010

31/12/2014

54.226.746

27.469.134

Jan 2013 Dec 2014

HSS

S (10)

IND-SMOH

KemenKes

01/01/2012

21/12/2014

10.029.731

Total

181.156.024

Jan 2014 Dec 2014 81.807.278

Sumber: Dokumen Global Fund

Sejak tahun 2011, hibah ATM terdapat hibah untuk Health System Strenghtening (HSS) sebesar 16,6 juta USD di bawah Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Kesehatan. Hibah ini akan berjalan hingga Desember 2014. Dimana kegiatannya diharapkan dapat memperkuat sistem infromasi kesehatan dan sistem manajemen obat.

10


Selain itu, Non Government Organization (NGO)/ LSM merupakan penerima hibah untuk membiayai pelayanan kesehatan khususnya ATM dan masuk ke dalam PR dari 6 hibah Global Fudn lainnya. Setelah selesainya hibah Globah Fund, pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai pelayanan kesehatan di bawah tanggung jawab LSM. Oleh karena itu, LSM diharapkan dapat bertanggunjawab secara mandiri terhadap pembiayaan untuk keberlanjutan kegiatan melalui jejaring dan sistim yang sudah ada sebelumnya.

Pembiayaan Global Fund Total anggaran sebesar 81,8 juta USD merupakan perkiraan minimal terhadap jumlah total anggaran yang akan diperlukan untuk menggantikan hibah dari GF. Namun nilai ini masih belum tepat karena biaya sarana seperti konstruksi bangunan atau peralatan besar lainnya yang masih dibiayai dalam hibah mungkin sudah tidak perlu dibiayai lagi pada tahun berikutnya. Perlu ditinjau kembali dan pembaharuan rencana yang matang untuk memastikan bahwa kegiatan yang selama ini telah berjalan dapat terus dibiayai dan tidak mengalami kesenjangan biaya dengan memperhitungkan peningkatan target skala pelayanan. Kementerian Kesehatan perlu meningkatkan pembiayaannya setiap tahun hingga akhirnya dapat memperkecil kekurangan biaya di tahun 2016. Kementerian Kesehatan telah memperhitungkan pembiayaan oleh pemerintah untuk program ATM adalah 31,2% di tahun 2011 sebagai dasar dan dengan target mencapai 40% tahun 2012, 50% tahun 2013, 60 tahun 2014, 70% tahun 2015 dan 80% tahun 2016. Sisa 20% di tahun 2016 harapannya dapat dibiayai oleh asuransi atau sumber lain. Target ini harus dipenuhi setiap tahun untuk dapat menutupi seluruh kesenjangan biaya oleh karena hibah GF tidak akan cukup meskipun mereka masih ada. Tabel 5. Pentahapan Peningkatan Kontribusi Biaya Pemerintah terhadap program ATM Tingkat Pemerintahan

2011 (Baseline)

2012 (Target)

2013 (Target)

2014 (Target)

2015 (Target)

2016 (Target)

Pusat

31,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

Provinsi

0,2%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Kab/Kota Total

31,2%


11

Bab 3 Arah dan Kebijakan Program ATM A. Rencana Strategis Program ATM Rencana Strategi Program HIV/AIDS Rencana Jangka Panjang TUJUAN UMUM Meningkatnya pengendalian HIV-AIDS dan IMS secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya TUJUAN KHUSUS ● Tidak ada kasus baru HIV (zero new infection) ● Tidak ada diskriminasi (zero discrimination) ● Tidak ada angka kematian terkait AIDS (zero AIDS related deaths) Indikator untuk pencapaian luaran pada tahun 2014: ● Prevalensi kasus HIV sebesar <0,5 pada populasi dewasa ● Persentase ODHA yang mendapatkan ARTsebesar 50% atau sebanyak 40.000 ODHA ● Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurutpengetahuan tentang HIV dan AIDS sebesar 95% ● Jumlah provinsi yang menyelenggarakansurveilans HIV dan Sypilis sebanyak 33 provinsi ● Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV sebanyak 700.000 orang.

Rencana Jangka Menengah TUJUAN UMUM Meningkatnya pengendalian HIV-AIDS dan IMS secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

12


TUJUAN KHUSUS ● Menurunnya jumlah kasus baru HIV serendah mungkin ● Menurunnya tingkat diskriminasi serendah mungkin ● Menurunnya angka kematian AIDS serendah mungkin ● Meningkatnya kualitas hidup ODHA Sasaran Strategis Pengendalian HIV-AIDS & IMS Tahun 2010-2014 ● Menurunnya prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun menjadi <0,5% ● Meningkatnya persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS dari 65% menjadi 95% ● Meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan tes HIV dari 300.000 Menjadi 700.000 ● Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman dari 50% menjadi 100% ● Meningkatnya penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi dari 25% (P) dan 20% (L) menjadi 65% (P) dan 50% (L) ● Meningkatnya persentase ODHA yang mendapatkan ART dari 60% menjadi 90%. ● Meningkatnya persentase Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA menjadi 100%.

Rencana Strategi Program Tuberkulosis Arah dan kebijakan upaya pengendalian TB dituangkan dalam rencana aksi nasional 2010 - 2014 dan strategi Nasional TB 2010-2014. Rencana Jangka Panjang Rencana Jangka Panjang program pengendalian TB adalah menuju target global “World TB Free “ dengan indikator insidens 1/1.000.000 dan mencegah beban permasalahan yang lebih besar akibat TB resistan Obat Rencana Jangka Menengah Rencana jangka menengah program TB mengacu pada RPJMN Kementerian Kesehatan Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

13

2010- 2014. Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 antara lain : 1. Menurunkan prevalensi TB dari 235 per 100.000 penduduk menjadi 224 per 100.000 penduduk. 2. Meningkatkan prosentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang ditemukan dari 73% menjadi 90%; 3. Meningkatkan prosentase keberhasilan pengobatan kasus baru TB paru (BTA positif)mencapai 88%; 4. Meningkatkan prosentase provinsi dengan CDR di atas 70% mencapai 50%; 5. Meningkatkan prosentase provinsi dengan keberhasilan pengobatan di atas 85% dari 80% menjadi 88%.

Rencana Strategis Program Malaria Arah dan kebijakan upaya pengendalian malaria dituangkan dalam rencana aksi nasional 2011 - 2015 dan strategi Nasional Malaria 2011-2015. Dimana tujuan Upaya Pengendalian Malaria adalah Eliminasi Malaria pada tahun 2030 yang dilakukan secara bertahap. Rencana Jangka Panjang Terwujudnya masyarakat yang hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria (Eliminasi Malaria) sampai tahun 2030, dengan menurunnya kasus Malaria (API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk Rencana Jangka Menengah Semua kabupaten/kota mampu melaksanakan pemeriksaan sediaan darah malaria dan memberikan pengobatan tepat dan terjangkau dengan ACT; ● Pada tahun 2020 seluruh wilayah Indonesia sudah melaksanakan intensifikasi dan integrasi dalam pengendalian malaria; ● Menurunnya 50 % jumlah daerah endemis malaria Dengan sasaran eliminasi secara bertahap seperti tabel dibawah ini : Tabel 6. Sasaran Eliminasi Program Malaria Tahap

Tahun

Tahap I

2010

Kepulauan seribu (Propinsi DKI Jakarta), Pulau Bali dan Pulau Batam.

Tahap II

2015

Pulau Jawa, Propinsi NAD, dan Kepulauan Riau

14

Sasaran Wilayah Eliminasi


Tahap

Tahun

Sasaran Wilayah Eliminasi

Tahap III

2020

Pulau Sumatera (kecuali NAD dan Propinsi Kepulauan Riau), Propinsi NTB, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Tahap IV

2030

Propinsi Papua, Propinsi Papua barat, Propinsi NTT, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

B. Roadmap program dan Scalling Up ATM Roadmap program Tuberkulosis 1. Jangka Menengah Sasaran strategi nasional pengendalian TB ini mengacu pada rencana strategis kementerian kesehatan dari 2010 sampai dengan tahun 2014 yaitu menurunkan prevalensi TB dari 235 per 100.000 penduduk menjadi 224 per 100.000 penduduk. Sasaran keluaran adalah: (1) meningkatkan persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang ditemukan dari 73% menjadi 90%; (2) meningkatkan persentase keberhasilan pengobatan kasus baru TB paru (BTA positif) mencapai 88%; (3) meningkatkan persentase provinsi dengan CDR di atas 70% mencapai 50%; (4) meningkatkan persentase provinsi dengan keberhasilan pengobatan di atas 85% dari 80% menjadi 88%.

Indikator

Target Pencapaian 2010

2011

2012

2013

2014

1. Prevalensi TB per 100.000 penduduk

217

207

197

188

180

2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

73

76

80

85

90

3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

88

88

88

88

88

4. Presentase Provinsi dengan angka kasus baru TB Paru BTA positif/ CDR (Case Detection Rate) minimal 70%

15

25

35

45

50


15

5. Presentase Provinsi mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA positif/ SR (Success Rate) minimal 85%

84

84

84

86

88

6. Notifikasi semua kasus TB (per 100.000. pendududk)

126

138

145

152

153

2. Jangka Panjang Sasaran jangka panjang pengendalian TB adalah tercapainya eliminasi TB di Indonesia. Eliminasi TB sesuai dengan definisi WHO adalah menurunkan prevalensi TB sampai 1 per 100.000 penduduk. Dunia menargetkan eliminasi TB pada tahun 2050. Melihat hasil pencapaian target selama ini, Indonesia menargetkan eliminasi terjadi pada tahun 2040 pada tingkat nasional dan pada tahun 2050 pada tingkat provinsi. Beberapa tahap dalam mencapai tahap eliminasi tersebut adalah sebagai berikut: Tahap

Indikator Prevalensi TB per 100.000 penduduk

Tahun Pencapaian

1

Tahap Reduksi dan pencapaian MDG

180

2015

2

Tahap Konsolidasi dan Inovasi

100

2015 – 2020

3

Tahap pra Eliminasi

50

2020 – 2030

4

Tahap Eliminasi tingkat nasional

1

2040

5

Tahap Eliminasi tingkat provinsi

1

2050

Roadmap program Malaria

Dalam road map pengendalian malaria bertujuan untuk mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030, dengan mengupayakan setiap daerah dapat mencapai tahap eliminasi sesuai dengan pentahapan. Adapun pentahapan kegiatan dan situasi yang dicapai pada Eliminasi Malaria : 1. Pentahapan Kegiatan Pentahapan kegiatan eliminasi malaria dibagi menjadi 4 seperti yang tertuang dalam malaria global (Global Malaria Programme) yaitu: Pemberantasan, Pra Eliminasi, Eliminasi dan Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali).

16


2. Situasi yang Dicapai pada Masing-masing Tahapan a. Tahap Pemberantasan ● Semua unit pelayanan kesehatan mampu melakukan tatalaksana malaria sesuai dengan pedoman nasional. ● Semua Penderita malaria yang diobati telah dilakukan konfimasi laboratorium ● Adanya upaya pengendalian malaria secara intensif untuk mencapai SPR > 5% ● Adanya kegiatan surveilans Vektor dan pengendalian vektor ● Kegiatan surveilans termasuk pencatatan dan pelaporan serta sistim kewaspadaan dini sudah berjalan baik ● Adanya keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, LSM, organisasi profesi, Lembaga Internasional dan lembaga donor lainnya (pembentukan Tim Gebrak Malaria atau forum kerja sama lain yang sudah ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota). b. Tahap Pra Eliminasi ● Semua unit pelayanan kesehatan sudah mampu memeriksa kasus secara laboratorium (mikroskopis). ● Semua penderita malaria klinis di unit pelayanan kesehatan sudah dilakukan pemeriksaan sediaan darah dan SPR mencapai < 5%. ● Adanya peningkatan kualitas dan cakupan upaya pengendalian malaria (surveilans, penemuan dan pengobatan, pemberantasan vektor) untuk mencapai Annual Parasite Incidence (API) , 1/1000 penduduk berisiko. ● Adanya peningkatan keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah, swasta, LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lembaga donor dan lainlain (Tim Gebrak Malaria atau forum kerja sama lain yang sudah ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota). ● Tersedianya peraturan perundangan di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mendukung kebijakan dan sumber daya untuk pelaksanaan eliminasi malaria.


17

c. Tahap Eliminasi ● API sudah mencapai < 1/1000 penduduk berisiko dalam satuan wilayah minimal setara dengan Kabupaten/Kota. ● Surveilans sudah berjalan dengan baik termasuk Active Case Detection (ACD). ● Re-orientasi program menuju Tahap Eliminasi kepada semua petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam eliminasi sudah dicapai dengan baik. ● Lintas sektor terkait telah berperan secara penuh dan sinergis mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, LSM, organisasi profesi, lembaga internasional, lembaga donor dan lain-lain dalam eliminasi malaria yang tertuang didalam Peraturan Perundang-undangan. ● Upaya penanggulangan malaria dilakukan secara intensif sehingga kasus dengan penularan setempat (indigenous) tidak ditemukan dalam periode waktu satu tahun terakhir.

Gambar 2. Skema Pentahapan Eliminasi Malaria

18


d. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) ● Mempertahankan kasus indigenous tetap nol ● Kegiatan surveilans yang baik masih dipertahankan. ● Re-orientasi program menuju Tahap Pemeliharaan kepada semua petugas kesehatan, pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam eliminasi sudah dicapai dengan baik. ● Adanya konsistensi tanggung jawab pemerintah daerah dalam tahap pemeliharaan secara berkesinambungan dalam kebijaksanaan, penyediaan sumber daya baik sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Perundangan yang diperlukan di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Gambar 3. Bagan Rencana Kegiatan Nasional Eliminasi Malaria di Indonesia


19

Bab 4 Pembiayaan dalam Program ATM A. Pembiayaan dan penganggaran ATM saat ini Program HIV/AIDS Indonesia menerima dana hibah ini sejak tahun 2003 melalui mekanisme pengajuan proposal, melalui Ronde 1, lalu kemudian pada tahun 2005 dengan Ronde 4, tahun 2009 dengan Ronde 8, dan tahun 2010 dengan Ronde 9. Ditjen PP & PL Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai PR. Pendanaan melalui GF-ATM berbeda dengan pendanaan lainnya, karena dengan mekanisme pendanaan melalui pengajuan proposal, dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing negara. Tidak ada persyaratan pemakaian produk atau ahli dari negara tertentu. Bantuan hibah GFATM untuk komponen AIDS disalurkan melalui melalui beberapa ronde sebagai berikut: ● Pada ronde 1, (2003 – 2007) melalui “Prevention and Alleviation of HIV Impact in Indonesia” dengan hibah yang telah digunakan senilai USD 5,554,448.05 untuk membiayai kegiatan di 6 provinsi (Riau, Kep Riau, DKI Jakarta, Bali, Papua). ● Pada ronde 4, (2005 – 2010) melalui “Indonesia HIV/AIDS Comprehensive Care” dengan hibah telah dimanfaatkan sebanyak USD 19,632,084.42 pada fase 1 (2005 – 2007) dan untuk fase 2 (2008 – 2010) dianggarkan senilai USD 27,376,527. Dana ronde 4 ini digunakan untuk membiayai kegiatan di 19 provinsi (Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kep Riau, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat). ● Ronde 8, periode pelaksanaan 1 Juli 2009 sd 30 Juni 2012 sebanyak USD 42.208.504 untuk 12 propinsi ● Ronde 9, periode pelaksanaan 1 juli 2010 sd 30 Juni 2012 sebanyak USD 11.011.285 untuk 21 propinsi Untuk mempermudah dalam Pengelolaan dana, pelaporan, monitoring dan evaluasi, transfer dana dari GF dan audit, maka sejak 1 Juli 2010 pelaksanaan R8 dan R9

20


pengelolaan digabung melalui mekanisme Single Stream of Funding (SSF). Dana yang dikelola melalui SSF periode 1 Juli 2010 – 30 Juni 2012 sebesar USD 39.160.397,48 dilaksanakan di 135 kab/kota di 33 propinsi. Sampai dengan saat ini secara total jumlah dana untuk program pengendalian AIDS sebagian besar adalah dukungan pendanaan dari donor, dan donor terbesar di Indonesia saat ini adalah Global Fund. Kita menyadari bahwa bantuan donor tidak dapat seterusnya diandalkan, sehingga perlu upaya untuk peningkatan pembiayaan dalam negeri untuk dapat menggantikan ketergantunagn dengan donor secara bertahap terutama untuk kebutuhan esensial seperti: ● Obat ARV, OI dan IMS ● Pengadaan reagen HIV, CD4 dan VL ● Pengadaan Methadone Sedangkan kegiatan lain sesuai dengan peran dan fungsi maka tingkat pusat juga berperan sebagai pengaturan, pembinaan, pengawasan, ToT, Monev. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota berperan dalam kegiatan operasional seperti pelatihan, Monev, pengembangan pengelolaan logistik, Analisa data, estimasi dan pemodelan, advokasi dan sosialisasi, maintenance dan operasional cost. Dibawah ini tabel tentang estimasi kebutuhan biaya program pengendalian AIDS 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan kegiatan dari tiap tingkat pemerintahan (dalam juta rupiah): Tabel 7. Estimasi kebutuhan biaya program AIDS 2012-2015 Tahun

Kebutuhan Esensial oleh Pusat

Kegiatan lain kewenagnan Pusat

Kegiatan oleh Prov dan Kab/ Kota

2012

246.949

34.098

193.776

2013

285.720

20.596

203.333

2014

318.719

56.499

173.976

2015

324.772

21.597

188.483

Program Tuberkulosis Komitmen pemerintah dalam pembiayaan kesehatan program TB telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, anggaran kesehatan pemerintah untuk program TB berjumlah sebesar 145 milyar rupiah, meningkat 7,1% dibandingkan dengan jumlah anggaran pada tahun sebelumnya sebesar 135 milyar rupiah. Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

21

Meskipun telah menunjukkan peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan total kebutuhan anggaran untuk program TB selama satu tahun, maka kontribusi pemerintah tersebut hanya mencukupi 23,4% dari seluruh kebutuhan yang mencapai sebesar 621,5 milyar rupiah. Kesenjangan pendanaan yang diperlukan masih dipenuhi melalui bantuan donor internasional, seperti halnya dari pendanaan Global Fund, KNCV, WHO, dan sebagainya. Pendanaan yang bersumber dari donor internasional jumlahnya mencapai 269,36 milyar pada tahun 2009, atau sebesar 45% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2012, pendanaan program pengendalian TB sebagian besar masih berasal dari dana hibah, walaupun terdapat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pembiayaan program TB yang disertai kenaikan ketersediaan dana, namun hingga saat ini belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan biaya program pengendalian TB. Berikut adalah situasi pembiayaan untuk program pengendalian TB pada tahun 2012 dari berbagai sumber: 1. The Global Fund (IDR dalam 1.000.000) Tabel 8. Situasi Pembiayaan Bersumber Global Fund (dalam juta rupiah) Tahun

R1

R5

R8

R10/ SSF

Total

%

2009

42.882

175.956

81.558

-

300.397

89

2010

-

191.605

32.105

-

223.710

65

2011

-

107.639

66.486

135.000

309.125

66

2012

-

-

-

287.163

287.163

67

2. APBN (IDR dalam 1.000.000) Tabel 9. Situasi Pembiayaan Dengan Sumber APBN (dalam juta rupiah) Tahun

DIPA PPML

DIPA Binfar

Total

%

2009

900

38.000

38.900

11

2010

1.140

11.900

120.140

35

2011

15.023

122.000

137.023

29

2012

17.016

122.304

139.320

33

22


3. APBD (IDR dalam 1.000.000) Tabel 10. Situasi Pembiayaan Dengan Sumber APBD (dalam juta rupiah) Tahun

APBD 1&2

Dekon

Total

%

2009

tdk diketahui*

tdk diketahui*

tdk diketahui*

0

2010

tdk diketahui*

tdk diketahui*

tdk diketahui*

0

2011

16.957

1.830

18.787

4

2012

tdk diketahui*

1.485

tdk diketahui*

0

*Pembiayaan program pengendalian TB dari sumber dana APBD belum diketahui karena kesulitan informasi tentang pembiayaan tersebut.

Malaria Sejak tahun 2003 selain dari APBN dan ABPD, pengendalian malaria juga didanai oleh dana bantuan hibah GF ATM, Round 1 yang melingkupi daerah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara sebesar USD 23.704.947, Round 6 melingkupi wilayah Sumatera dan wilayah Round 1 sebesar USD 45.987.357 dan Round 8 dengan wilayah Kalimantan dan Sulawesi sebesar USD 109.938.731. Sebagian besar dana bantuan hibah ini digunaan untuk mendukung kegiatan operasional intensifikasi dan integrasi pengendalian malaria di Kabupaten/ Kota dan sarana pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit serta kegiatan berbasis masyarakat (Pos Malaria Desa). Tabel 11. Pembiayaan Program Malaria dari Berbagai Sumber 2009-2012 (IDR dalam 1.000.000) Tahun

APBN

%

APBD

%

WHO

%

UNICEF

%

GF MAL (R6, R8)

%

2009

35.862

13%

20.078

7%

840

0%

28.000

10%

191.828

69%

2010

31.435

8%

28.873

7%

2.000

0%

23.271

6%

316.165

79%

2011

37.304

13%

31.544

11%

2.000

1%

28.000

10%

182.068

65%

2012

49.070

22%

36.996

17%

2.000

1%

28.000

13%

105.215

48%


23

B. Sumber-Sumber Pembiayaan Program ATM Secara umum terdapat 3 elemen strategi pembiayaan berdasarkan sumber pembiayaan: 1. Meningkatkan pembiayaan bersumber anggaran pemerintah 2. Meningkatkan pendapatan yang bersumber dari asuransi 3. Meningkatkan kontribusi dari skema CSR dan hibah.

Sumber Pembiayaan Pemerintah 1. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Anggaran Pendapat dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga dan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dana APBN dapat bersumber dari: a. Rupiah murni adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri b. Dana pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Negara/ Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Negara/ Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. c. Dana Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Dalam upaya meningkatkan kualitas program pengendalian ATM di daerah, Kementerian Kesehatan melimpahkan kewenangan untuk mengelola dana APBN dengan melibatkan pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut : a. Dana Dekonsentrasi Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset 24


tetap. Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

b. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil (DBH) DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi b. Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2. Dana Bantuan

Dana bantuan dari pusat diberikan kepada daerah, untuk membantu daerah melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas skala nasional. Ada dua jenis dana bantuan tersebut, yaitu: (1) Bantuan Sosial (Bansos) dan (2) Tugas pembantuan atau TP. Bansos dan TP bukan Bagian dari APBD, jadi baik Pemda dan DPRD tidak mempunayi kewenangan mengatur peruntukkan dan penggunaan Bansos dan TP.


25

a. Dana Bantuan Sosial (Bansos)

Belanja Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan guna memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk : (1) bantuan langsung; (2) penyediaan aksessibilitas, dan/atau (3) penguatan kelembagaan. b. Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah. Kegiatan fisik lain sebagaimana dimaksud antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana BOK dikucurkan ke Puskemas tahun 2011 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan mekanisme Tugas Pembantuan (TP). Dana BOK yang disalurkan melalui mekanisme TP dipergunakan untuk belanja 26


operasional, didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 248/ PMK.07/2010 tentang pengelolaan dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang memungkinkan BOK diklasfiikasikan sebagai “jenis kegiatan fisik lainnya”. Diperjelas dalam surat Dierjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan keuangan Kemenkeu No. S11664/ PB.6/2010 yang menyatkaan komponene pengeluaran Dana BOK tahun anggaran 2011 adalah untuk keigatan yang terdiri dari: i. Honor pengelola keuangan di Puskesmas ii. Transpor petugas dan kader dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar gedung, termasuk orientasi, penyuluhan program dan supervisi; iii. Pembiayaan bahan habis pakai, diantaranya adlaah operasional Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi pemulihan kasus gizi buruk dan penyediaan ATK; iv. Biaya pemeliharaan seperti pemeliharaan cold chain vaksin, dan pembuatan cincin sumur; v. Paket kegiatan manajemen 3. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) I Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi 4. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) II Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah di tingkat Kab/Kota

Asuransi Dalam jangka panjang ke depan, asuransi akan mengcover seluruh biaya diagnostik dan pelayanan kuratif. Biaya pencegahan, promosi dan deteksi akan dibiayai oleh pemerintah. Hal ini akan mengurangi beban biaya dari semua tingkat pemerintahan meskipun di tingkat kabupaten/kota masih membutuhkan dana operasional untuk kegiatan pencegahan dan promosi dan kegiatan seperti penemuan kasus yang tentu saja tidak termasuk dalam asuransi. Sebagaimana kita ketahui bahwa masih terdapat 40% penduduk yang tidak terlindungi oleh asuransi kesehatan. Di sisi lain, mungkin tidak semua pelayanan ATM tertampung dalam paket asuransi kesehatan secara penuh. Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund

27

Beberapa kisah sukses yang telah mencapai universal coverage adalah provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Aceh dan Bangka Belitung. Dan beberapa kab/ kota dapat melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap pendapatan yang diperoleh. Sedangkan dalam skema nasional, JAMKESMAS telah melindungi 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin melalui sistem pembayaran INA-CBG di rumah sakit dan kapitasi di tingkat puskesmas. Saat ini program ATM telah dilindungi secara penuh, meskipun perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Asuransi Kesehatan PT. Jamsostek telah menjalin MoU bersama KemenKes untuk program pengobatan Tuberkulosis kecuali MDR TB. Sedangkan PT. Askes tahun ini akan memasukkan daftar obat Tuberkulosis dalam DPHO untuk tahun 2013. PT. Jamsostek menyediakan fasilitas rujukan internal pada pelayanan tingkat pertama. Sehingga pasien tidak perlu dirujuk, jika penegakan diagnosis TB dapat dilakukan di tingkat pertama. PT. Askes baru menjamin pemeriksaan darah rutin, urin rutin dan feses rutin untuk pelaynaan tingkat pertama. Pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan diagnostik lebih lanjut. Untuk program HIV/AIDS, PT. Askes maupun PT. Jamsostek menggunakan obat ARV dari pemerintah pusat. Sedangkan penyakit infeksi oportunistik HIV/AIDS telah menjadi paket manfaat dalam PT. Askes. Sedangkan PT. Jamsostek telah melindungi pesertanya tahun ini melalui CSR Jamsostek. Pelayanan medis dan obat malaria telah ditanggung sepenuhnya oleh PT. Askes maupun PT. Jamsostek. Namun perlu koordinasi lebih lanjut dengan program Malaria Kementerian Kesehatan guna menyelaraskan pengobatan standar malaria terbaru sehingga dapat masuk dalam formularium obat. Dari beragamnya skema asuransi kesehatan yang ada saat ini. Pada tahun 2014 akan digabung menjadi satu yakni BPJS 1. Namun hal ini membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum berjalan secara penuh. Saat ini, Kementerian Kesehatan berusaha untuk memastikan diagnostik dan kuratif untuk pelayanan program ATM dapat secara penuh tercover dalam beberapa paket yang ada. Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kab/ Kota juga terus bekerja untuk memastikan bahwa seluruh penduduknya terlindungi jaminan kesehatan.

28


Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi sumber dana pelengkap dalam program ATM. CSR umumnya di gunakan untuk program-program terkait kesehatan ibu dan anak, harus ada upaya khusus untuk mengakses dana ini untuk kegiatan terkait ATM. Ada 4 cara yang biasanya digunakan terkait penggunanaan dana CSR. Sebuah perusahaan dapat menyalurkan dana mereka melalui departemen atau bidang dalam perusahaan mereka sendiri, contohnya humas. Melalui organisasi sosial yang secara khusus dibentuk oleh perusahaan untuk menyalurkan dana CSR . Melalui LSM lokal yang mereka tunjuk untuk menyalurkan dana CSR perusahaan. Cara lain adalah dengan membentuk semacam konsorsium dengan membentuk ‘konsorsium’ dengan beberapa perusahaan dalam menyalurkan dana CSR mereka untuk menangani isu tertentu. Pemerintah dapat berperan secara aktif mengarahkan CSR untuk memberikan manfaat bagi program ATM baik ditingkat pusat maupun daerah.

C. Prioritas Pembiayaan Program ATM Dalam jangka pendek dan menengah, pendapatan utama dari program ini adalah anggaran pemerintah. CSR juga dapat memberikan tambahan, namun ATM harus berkompetisi dengan program lainnya, seperti kesehatan ibu dan anak. Dalam jangka panjang, asuransi dapat menutupi seluruh biaya diagnostic dan pelayanan pengobatan. Dengan begitu, biaya pencegahan, promosi dan deteksi dapat dibiayai oleh pemerintah. Namun hal ini membutuhkan waktu sebelum seluruh penduduk dapat dilindungi oleh sistem asuransi secara penuh yang tentunya memerlukan subisdi yang besar dari pemerintah untuk menutup premi masyarakat miskin. Pelayanan yang cost effective dan efficient menjadi sangat penting sehingga sedapat mungkin dapat mencapai target dengan sumberdaya yang terbatas.

D. Prioritas Kegiatan dan Mekanisme Penyaluran Pembiayaan kegiatan program ATM, saat ini didapatkan dari sumber pembiayaan melalui anggaran pemerintah. Alokasi dana dalam anggaran nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ditujukan sebagai upaya mendukung pencapaian target program, dan pembangunan milenium (MDGs) tahun 2015. Mobilisasi alokasi sumber


29

dana secara tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah harus dilaksanakan melalui komitmen pembiayaan pemerintah pusat dalam APBN dan peningkatan pemerintah daerah dalam APBD untuk program ATM sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pembiayaan di setiap tingkat pemerintahan sudah diatur melalui PP no 38 Tahun 2007, untuk itu perlu penegasan batasan kegiatankegiatan prioritas yang merupakan tugas dan kewajiban antara pusat dan daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, pengalihan peran antara pemerintah pusat, kepada provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan tanggung jawabnya dalam ATM sudah harus tertuang dalam perencanaan pembiayaan tahun 2013. Usulan tersebut diharapkan akan masuk menjadi bahasan pada Musrenbang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (awal April 2012) dan selanjutnya dibahas di tingkat nasional pada Musrenbagnas yang akan dijadwalkan pada akhir April 2012. Usulan pembiayaan tahun 2013 untuk kegiatan-kegiatan program ATM di tingkat pusat – provinsi – kabupaten/kota adalah sebagai berikut : Tingkat pusat 1. Seluruh kebutuhan Obat Anti TB (OAT) lini 1 dan lini 2 (TBMDR), obat anti malaria dan RDT, ARV dan IMS (HIV). 2. Reagensia (2013-2014) sambil menunggu sistem quality assurance dilaksanakan secara baik (untuk HIV dan TB) 3. Kebutuhan Reagensia malaria (Giemsa dan RDT), kelambu insektisida dan alat Indoor Residual Spraying (dengan kenaikan secara bertahap) 4. Kebutuhan Penanganan KLB Malaria (Logistik dan Operasional KLB) 5. Pembuatan NSPK terkait ATM 6. Pembinaan teknis pelaksanaan NSPK ATM 7. Monitoring mutu obat TB, Malaria dan HIV/AIDS Tingkat Provinsi 1. Alat diagnostik : mikroskop, sarana diagnostik lainnya 2. Monitoring dan evaluasi program 3. Pelatihan petugas antar kabupaten/kota

30


4. Pemantauan dan quality assurance untuk laboratorium/pemeriksaan diagnostik 5. Penguatan tim Pelatih Provinsi 6. Pembinaan teknis pelaksanaan program 7. Buffer Stock obat anti malaria, reagen Giemsa, RDT dan Kelambu berinsektisida 8. Penguatan Surveilens dan Sistim Kewaspadaan Dini untuk mencegah terjadinya KLB 9. Penanganan KLB Malaria Tingkat Kabupaten/ Kota 1. Bahan-bahan penunjang pemeriksaan diagnosis di laboratorium seperti kaca sediaan, pot dahak, oil emersi, eter alkohol, ose, dan lampu spritus 2. Penyediaan kelambu, dan RDT (Rapid Diagnostic Test) 3. Logistik Pengendalian Vektor 4. Reagensia (setelah sistem quality assurance berjalan dengan baik 5. pengiriman logistik obat dan reagen dan logistik non obat (bahan/media penyuluhan dan lain-lain) ke fasilitas pelayanan kesehatan 6. Monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pelaksanaan program 7. Peningkatan informasi manajemen surveilans ATM untuk menyusun rencana aksi di Kab/Kota. 8. Pelatihan petugas ATM di daerah masing-masing. 9. Penanganan KLB malaria (Logistik dan operasional)

Penutup Penutup


31

PENUTUP Untuk mendukung program ATM yang berkesinambungan dan juga terjangkau, program ATM harus dijalankan dengan cost effective dan juga efisien. Cost effective dapat diterjemahkan sebagai “melakukan hal yang benar” sementara efisien dapat diterjemahkan sebagai “melakukan dengan benar”. Sebagai contoh, berinvestasi dalam kegiatan pencegahan lebih cost effective dibandingkan pengobatan; Mengobati secara tuntas pasien TB biasa lebih cost effective dibandingankan pengobatan TB MDR; Kegiatan monitoring dan evaluasi secara bersama pada program ATM akan lebih jauh menekan biaya (inklusif). Prioritisasi dapat dilakukan terhadap pentahapan kegiatan. Contohnya memperkuat pelayanan dasar laboratorium sehingga seluruh suspek TB MDR dapat teridentifikasi sebagai bagian dalam investasi penggunaan teknologi diagnostik baru. Melakukan analisa cost effective dan efisiensi perlu dilakukan sebelum dana GF berakhir sehingga perubahan dapat dilakukan sementara dana masih tersedia. Cost effectiveness dan efisiensi dapat dilakukan ditingkat pusat. Namun setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota juga dapat menganalisa pelayanan program yang selanjutnya dapat dilakukan perbaikan. Hal ini memastikan bahwa pelayanan yang ada maupun tambahan, termasuk cara diagnostik dan pengobatan baru sedapat mungkin dilakukan dengan yang paling cost-effective dan efficient. Sejalan dengan mencapai tujuan roadmap reformasi kesehatan masyarakat, tujuan tersebut dapat dicapai malalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang mempunyai nilai-nilai sebagai berikut: (1) Pro Rakyat; (2) Inklusif; (3) Responsif; (4) Efektif; dan (5) Bersih.

32


Lampiran 1 Risalah Rakerkesnas 2011

Kelompok VI Pengendalian Terpadu AIDS, Tuberculosis,dan Malaria I. Pendahuluan

Program AIDS, TB dan Malaria merupakan salah satu program pokok MDGs, tercantum dalam tujuan 6. Program Pengendalian AIDS, TB dan Malaria telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari Pengendalian HIV/ AIDS, selama 5 tahun terakhir. Program pengendalian HIV/AIDS telah memberikan dukungan pada 157 RS yang melakukan pengobatan ARV, 147 klinik IMS, 38 layanan MMT, 60 klinik PMTCT, dan 262 klinik VCT. Dari jumlah layanan tersebut sebanyak 378.632 orang sudah melakukan testing dan konseling, 17.617 orang menerima pengobatan ARV, 28,380 ODHA menerima dukungan dan perawatan dan terhindar dari kematian, 61.428 IDUs menerima intervensi program 3.551 diantaranya mengikuti program therapi rumatan methadone, 175.301 kasus IMS yang diobati, 391 orang ibu hamil yang menerima ARV phrophilaxis dan dukungan PMTCT lainnya. Program pengendalian TB juga telah banyak perbaikan yang terjadi dan diakui secara global, antara penurunan peringkat dari ke 3 menjadi peringkat ke 5. Pada tahun 1990 angka kematian akibat TB masih 96/100.000, dan sudah berhasil diturunkan lebih dari 50% menjadi 27/100.000 pada th 2010. Namun, permasalahan TB yang dihadapi Indonesia masih sangat besar dimana angka kematian 27/100.000. Ini berarti ada 169 orang per hari atau 61,000 orang per tahun meninggal karena TB. Selain itu Indonesia menduduki peringkat ke 8 pada daftar kasus multi-drug resistance (kekebalan terhadap pengobatan TB). Tiga indikator MDG untuk TB sudah diakui on the track yaitu prevalensi TB, angka CDR 83% (kasus BTA pos sudah diketemukan dan diobati), dan angka keberhasilan pengobatan (SR) sudah mencapai 89,7%. Survei kekebalan obat di Jawa Tengah yang dilaksanakan tahun 2007 dan dilaporkan tahun 2010 menunjukkan jumlah kasus baru dengan multi-drug resistance (MDR) yang tergolong rendah (1,8%), menandakan kinerja program pengendalian TB di Indonesia berjalan dengan baik. Kontribusi dana dukungan Global Fund terhadap program pengendalian TB sangat signifikan terhadap pencapaian indikator-indikator Program TB. Program pengendalian Malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan dukungan dana GFATM sejak tahun 2010 . Adapun tahapannya sebagai berikut: (1) Intensifikasi pengendalian Malaria di wilayah Indonesia Timur (2003-2008), (2) Intensifikasi dan Integrasi di wilayah Sumatra dan Indonesia Timur (2008-2013). Pada


33

tahun 2008, Presiden RI mencanangkan eliminasi malaria secara bertahap (mulai 2010 sd 2030). Sejak tahun 2010, dilaksanakan pengendalian Malaria di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Hasil yang telah dicapai adalah penurunan angka kasus klinis Malaria dari 3.000.000 kasus per tahun menjadi 1.300.000 kasus per tahun di tahun 2010. Dalam rangka mencapai target MDGs, pada tahun 2010 API sudah mencapai 2/1000 penduduk (50% dari kondisi tahun 1990 yaitu 4/1000 penduduk). Dan diharapkan indikator API bisa mencapai 1/1000 penduduk pada tahun 2014.

III. Hasil dan Tindak lanjut

Pada Rakerkesnas 2010 dengan tema: Meningkatkan Good Governance Kesehatan di Tingkat Provinsi, salah satu sub tema yang dibahas dalam diskusi kelompok adalah Penanggulangan Terpadu AIDS, TB dan Malaria. Topik bahasan dalam diskusi kelompok tersebut meliputi: 1) Pembagian peran dalam pengembangan penanggulangan terpadu ATM antara Kemkes, Prov/Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya, 2) Masukan terhadap percepatan pencapaian indikator ATM di MDGs, RPJMN, Inpres 3 dan Renstra Kemkes, 3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen utk program ATM di Kemkes, Prov dan Kab/Kota, 4) Kontribusi pendanaan daerah dalam pengendalian ATM Hasil pembahasan dalam diskusi kelompok diidentifikasi 9 isu pokok yang perlu ditindak lanjuti. Adapun 9 isu pokok tersebut adalah sbb: 1) Belum optimalnya dukungan untuk program ATM, 2) Kepedulian masyarakat masih kurang dalam pengendalian ATM, 3) Masih minimnya kuantitas dan kualitas tenaga pengelola ATM, 4) Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi, 5) Ancaman terhadap kesinambungan program ATM, 6) Belum optimalnya sistem informasi dan surveilans untuk program ATM, 7) Belum adanya keberpihakan BUMN dan swasta terhadap program ATM, 8) Pembangunan yang tidak berwawasan Kesehatan, 9) Belum optimalnya koordinasi dan integrasi kegiatan program ATM baik antar lintas sector maupun koordinasi pusat, provinsi dan kab/kota. Pertama “Belum optimalnya dukungan untuk program ATM” Peran Pusat adalah : Menetapkan Pedoman NSPK Pengendalian Terpadu ATM sebagai acuan pelaksanaan ; Melakukan penguatan dan sosialisasi NSPK ; Mendokumentasikan seluruh peraturan, kebijakan dan edaran yang mendukung pengendalian ATM; Mensosialisasikan peraturan, kebijakan dan edaran dari berbagai sektor yang mendukung pengendalian ATM ; Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan NSPK; Melakukan percepatan pencapaian indikator ATM di MDGs, RPJMN, INPRES 3 dan Renstra Kementerian Kesehatan. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Menjabarkan, merencanakan, melaksanakan dan memonitor NSPK menjadi kegiatan yang lebih operasional untuk pelaksanaan di kab/kota ; Melakukan advokasi, sosialisasi dan koordinasi ; Mengkaji, menjabarkan dan memonitor pelaksanaan dari seluruh peraturan, kebijakan dan edaran yang

34


terkait dengan pengendalian ATM ; Menjabarkan peraturan, kebijakan dan edaran sesuai situasi dan kondisi wilayah ; Penyediaan biaya operasional pelaksanaan NSPK di Provinsi serta mengoptimalkan pencapaian indikator ATM di MDGs dalam rangka mengurangi disparitas antar daerah. Kedua : “Kepedulian masyarakat masih kurang dalam pengendalian ATM” Peran Pusat adalah : Meningkatkan jejaring dan kemitraan LS/ LP/ LSM/ Ormas/ Swasta/ PT/ Organisasi Profesi ; Mengembangkan strategi pendekatan efektif untuk peningkatan kepedulian masyarakat ; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat/ kader/ ormas/ nakes di tingkat pusat ; Meninjau kembali PP No 41 Tahun 2007 tentang pola minimal dan maksimal struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Meningkatkan jejaring dan kemitraan LP/ LS/ LSM/ Ormas/ Swasta/ PT/ Organisasi Profesi/Toma/Toga ; Menggali wadah koordinasi di tingkat provinsi/kab/kota untuk peningkatan kepedulian masrayakat/Toma/Toga/ Anggota Dewan dll terhadap ATM ; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat/kader/ormas/nakes di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Ketiga : “Masih minimnya kuantitas dan kualitas tenaga pengelola ATM“ Peran Pusat adalah : Mengembangkan Modul-Modul Pelatihan dan menyelenggarakan ToT Program ATM ; Pemenuhan Kebutuhan tenaga kesehatan ; Membuat kebijakan untuk mengurangi mutasi tenaga pelaksana ATM. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Melaksanakan pelatihan program ATM untuk petugas Kab/Kota (oleh Provinsi) dan untuk petugas puskesmas dan jaringannya (oleh Kab/Kota) ; Pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola ATM ; Kebijakan untuk mengurangi mutasi tenaga pelaksana ATM di wilayah kerjanya. Keempat “Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi” Peran Pusat adalah : Menyediakan dan sosialisasi Panduan Monev untuk Program ATM serta ; Melaksanakan Monev Terpadu Program ATM. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Koordinasi, Sosialisasi Monev untuk Program ATM; Melaksanakan Monev Terpadu Program ATM. Kelima “Ancaman terhadap kesinambungan program ATM“ Peran Pusat adalah : Menindaklanjuti ketetapan dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Ps 171 tentang alokasi anggaran minimal untuk kesehatan di Provinsi, Kab/Kota dalam bentuk peraturan pendukung (PP. Permen, dll) ; Menyusun strategi pengalihan pendanaan secara bertahap ke dalam pendanaan local dengan pembagian proporsi yang seimbang antara pusat, provinsi, kab/kota. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Merealisasikan kewajiban pengalokasian 10% APBD untuk kesehatan ; Penganggaran daerah untuk Program Pengendalian ATM


35

dalam RAD sebesar 20% dari APBD Kesehatan. Pembagian peran yang disepakati adalah Pusat untuk logistik (obat dan reagen), Provinsi dan Kab/Kota untuk Biaya Operasional, Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi. Keenam “Belum optimalnya sistem informasi dan surveilans untuk program ATM” Peran Pusat adalah : Mengembangkan sistem informasi dan surveilans untuk program ATM ; Mensinkronisasikan sistem informasi ATM dalam SIKNAS ; Mengembangkan pedoman untuk peningkatan kemampuan dalam analisis dan penggunaan data/ informasi melalui MIFA (Management Information for Action). Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Mengkoordinir dan Melaksanakan sistem informasi dan surveilans untuk program ATM ; Mensinkronisasikan sistim informasi ATM dalam SIKDA ; Meningkatkan kemampuan dalam analisis dan penggunaan data/ informasi melalui MIFA. Ketujuh : “Belum adanya keberpihakan BUMN dan swasta terhadap program ATM” Peran Pusat adalah : Membuat SKB (Kemenkokesra, Kemendagri dan Kemenperindag) Alokasi CSR untuk Program ATM serta Penguatan Public Private Partnership dan Public Private Mix untuk meningkatkan keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan dalam pengendalian ATM. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Membuat Pergub/Perwako/Perbup tentang Alokasi CSR untuk Program ATM serta Menggali potensi Public Private Partnership dan Public Private Mix untuk meningkatkan keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan dalam pengendalian ATM di Provinsi. Kedelapan ; “Pembangunan yang tidak berwawasan Kesehatan: Peran Pusat adalah : Membuat SKB dengan Instansi Terkait (Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenkokesra, Kemendagri dan Kemenperindag). Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Membuat Pergub/Perwako/Perbup untuk pembangunan yang berwawasan kesehatan. Kesembilan : “Belum optimalnya koordinasi dan integrasi kegiatan program ATM baik antar lintas sector maupun koordinasi pusat, provinsi dan kab/kota.” Peran Pusat adalah : Penegasan tupoksi masing-masing sektor dalam pengendalian ATM, Peningkatan koordinasi secara periodic dengan lintas sektor dan provinsi serta Integrasi program ATM dengan lintas program terkait. Peran Provinsi dan Kab/Kota adalah : Harmonisasi peran tupoksi masing-masing sektor dalam pengendalian ATM, Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan kab/kota/ fasilitas layanan serta Integrasi pelaksanaan program ATM dengan lintas program terkait.

36


TENTANG DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Recommend Documents