RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN RAK DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BBTKLPP BANJARBARU

RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN 2015 -2019

RAK

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BBTKLPP BANJARBARU

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga “Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2015-2019” dapat diselesaikan. RAK disusun sebagai bahan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan penilaian kurun waktu 5 (lima) tahun. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Aksi Kegiatan ini. Harapan kami semoga Rencana Aksi Kegiatan

BBTKLPP Banjarbaru dapat direalisasikan secara optimal dengan

komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan rencana aksi kegiatan yang telah disusun. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini.

Banjarbaru, 27 Februari 2015 Kepala BTKLPP Banjarbaru,

Drs. Sri Wahyudhi, M.Kes NIP.195603301978091001

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

i

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU NOMOR : HK.02.04/VIII.4/0459/2015 TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN 2015 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU Menimbang : a. b.

Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru; Bahwa Rencana Aksi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat indikator-indikator kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BBTKLPP Banjarbaru untuk mendukung pencapaian indikator-indikator dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3) ; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik tahun 2013 Nomor 741); 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 266/MENKES/ SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PER/ XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit; 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/MENKES/ 52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019; MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru Nomor : PR.01.02/ VIII.4/0218/2015 Tentang Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2015-2019.

Kesatu

: Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

: Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi BBTKLPP Banjarbaru dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan kegiatan;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarbaru Pada Tanggal : 27 Februari 2015 Kepala,

Drs. Sri Wahyudhi, M.Kes. NIP. 195603301978091001

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… BAB I

i ii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..………………………………………………………. B. Kondisi Umum Potensi dan Permasalahan .....…………………….

1 2

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. Visi …………………………………………………………………… B. Misi …………………………………………………………………… C. Tujuan ……………………………………………………………….. D. Sasaran Strategis …………………………………………………..

12 12 14 15

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI & KERANGKA KELEMBAGAAN A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………………………….. B. Arah Kebijakan dan Strategi BBTKLPP Banjarbaru …………….... C. Kerangka Regulasi ........................ ……………………………….. D. Kerangka Kelembagaan ................................................................

16 17 18 19

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....................

20

BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

23

BAB VI

PENUTUP ..........................................................................................

25

BAB II

BAB III

LAMPIRAN .........................................................................................................


26

ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1

Target Kinerja Bidang SE ……………………………….

16

Tabel 4.2

Target Kinerja Bidang ADKL ……………………………

18

Tabel 4.3

Target Kinerja Bidang PTL ………………………………

19

Tabel 4.4

Target Kinerja Bagian TU ……..…………………………

20

Tabel 4.5

Pendanaan Bidang SE ……………………………….

21

Tabel 4.6

Pendanaan Bidang ADKL ……………………………

23

Tabel 4.7

Pendanaan Bidang PTL ………………………………

24

Tabel 4.8

Pendanaan Bagian TU ……..…………………………

25


iii

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT NOMOR: PR.01.02/VIII.4/0459/2015 TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU

RENCANA AKSI KEGIATAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU TAHUN 2015 - 2019 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Arah pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya Pembangunan

kesehatan

diselenggarakan

dapat terwujud.

berdasarkan

pada

perikemanusiaan; pemberdayaan dan kemandirian; adil dan merata; serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah program Indonesia sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan ksesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.


1

Program Indonesia sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan

dalam

pembangunan,

penguatan

promotiv

preventif

dan

pemberdayaan masyarakat. Pilar penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan

dan

peningkatan

mutu

pelayanan

kesehatan,

menggunakan

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sementara itu pilar jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN B.1. Kondisi Umum Dalam upaya meningkatkan kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif, BBTKLPP Banjarbaru terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) meliputi : 1)Pelaksanaan surveilans epidemiologi, 2)Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), 3)Laboratorium rujukan, 4)Pengembangan model dan teknologi tepat guna, 5)Uji kendali mutu dan kalibrasi, 6)Penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana, 7)Pendidikan

dan

pelatihan,

8)Kajian

dan

pengembangan

teknologi

pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra, 9)Ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP. BBTKLPP Banjarbaru memiliki wilayah kerja yang meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara dengan kondisi geografis, sungai, rawa dan pegunungan merupakan daerah pertambangan

dan

perkebunan

yang

potensial

untuk

menunjang

pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi tersebut juga berdampak

pada

perubahan lingkungan dan

kesehatan

masyarakat.

Pembukaan lahan pertambangan dan perkebunan dapat menyebabkan perubahan ekosistem, berubahnya habitat vektor penyakit dan pencemaran lingkungan. Salah satu dampak kondisi lingkungan yang semakin buruk adalah terjadinya climate change. Kajian-kajian terhadap perubahan perilaku ataupun Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

2

bionomik vektor penyakit perlu dilakukan dengan adanya climate change tersebut. Selain timbunya penyakit-penyakit yang baru muncul, penyakit lama juga masih sering terjadi di Kalimantan. Masih tingginya prevalensi rate untuk penyakit diare di Kalimantan Selatan-Tengah dan Timur dimana mencapai 6,0 – 12,5%. Diare menyumbang angka kematian pada penduduk dengan angka CFR = 0,4 – 1,5. Daerah yang sering terjadi KLB diare antara lain Kapuas, Palangkaraya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah), Banjarmasin, Kab Banjar, Tapin, Tanah Bumbu dan Kotabaru ( Provinsi Kalimantan Selatan) serta Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kertanegara (Provinsi Kalimantan Timur). Tahun 2014 BBTKLPP Banjarbaru melaksanakan kegiatan/kajian sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban. Kajian faktor risiko diare yang dilakukan di 4 kabupaten/kota yaitu: Kota Banjarmasin, Kab. Tapin, Kota Samarinda dan Kab. Kotawaringin Timur. Hasilnya faktor risiko diare disebabkan oleh: sumber air minum yang tidak memenuhi syarat, tempat pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat, kebiasaan Ibu yang tidak cuci tangan dengan air dan sabun setelah buang air besar dan kebiasaan Ibu yang tidak cuci tangan sebelum menyuapi balita dengan air dan sabun. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sanitasi juga dapat tergambar dari cakupan penggunaan sarana air bersih, sarana air minum. Cakupan penggunaan sarana air minum di Kalsel, Kalteng, Kaltim masih rendah dibandingkan dengan target indikator penyehatan lingkungan RPJM dan RENSTRA. Dari 20 kab/kota di wilayah Kalsel, Kalteng, Kaltim yang dilakukan

kajian

Faktor

risiko

kesehatan

lingkungan

sebanyak

12

Kabupaten/kota yang masih di bawah indikator nasional. Kabupaten/Kota tersebut

terdiri : Kota Samarinda, Kab. Barito selatan Kab Paser, Kab

Kapuas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Utara, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Tabalog, Kab. Tapin, Kab. Batola, Kab. Banjar dan Kab Hulu Sungai Utara . Delapan kabupaten yang melebihi target indikator kesehatan lingkungan yaitu Kab. Berau, Kab. Gunung Mas, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, Kab. Malinau, Kab Tanah Tidung dan Kota Palangkaraya.


3

Selain penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perilaku dan sanitasi yang buruk, di Kalimantan juga timbul penyakit yang diakibatkan bencana kabut asap. Kalimantan dengan kondisi wilayah berupa lahan gambut yang mudah terbakar, hampir setiap tahun terjadi bencana kabut asap. Untuk mengurangi

dampak

yang

ditimbulkan

BBTKLPP

Banjarbaru

selain

membagikan masker kepada masyarakat melalui dinas kesehatan juga melakukan pengukuran kualitas udara. Hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan di 3 titik sampling di Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur pada bulan September – Nopember 2014 menunjukkan hasil

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada

kategori tidak sehat - sangat tidak sehat dengan parameter kritis PM10. Bila

dihubungkan

menunjukkan

adanya

dengan

peningkatan

data

Dinas

jumlah

Kesehatan

penderita

Infeksi

setempat Saluran

Pernapasan Bagian atas selama 3 bulan terakhir (Agustus - Oktober 2014). Tindakan pengamanan dalam kategori ISPU sangat tidak sehat yaitu penggunaan masker / penutup hidung bila melakukan aktifitas di luar rumah, membatasi aktifitas diluar rumah, mempersiapkan ruang khusus untuk perawatan penderita ISPA/ pneumonia berat di rumah sakit, Puskesmas dan lain-lain. Bagi penderita jantung perlu mengurangi aktifitas fisik. Selain

penyakit-penyakit

di

atas,

Kalimantan

pada

umumnya

merupakan daerah endemis malaria, bahkan malaria merupakan satu dari sepuluh jenis penyebab kematian. Kembali merebaknya kasus malaria tersebut salah satu sebab adalah terbentuknya tempat perindukan (breeding places) dari aktivitas tambang/perkebunan. Kejadian luar biasa akibat malaria di daerah ini masih cukup tinggi. Hasil Survei dinamika penularan malaria yang dilakukan di 7 Kabupaten di Kalsel, Kalteng dan Kaltim faktor risikonya disebabkan faktor lingkungan dan kebiasaan masyarakat. Suhu air, pH air, kelembaban udara yang mendukung tumbuhnya jentik vektor penyakit malaria. Faktor kebiasaan BAB dan mandi di malam hari, kebiasaan tidak memakai baju, tidur tidak memakai kelambu dan tidak memakai obat nyamuk, ventilasi udara yang tidak dilengkapi kawat nyamuk, terdapat kubangan air tidak mengalir di sekitar rumah.


4

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah termasuk 12 provinsi di Indonesia dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, daerah yang sering terjadi KLB DBD antara lain adalah Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, dan Grogot. Tahun 2012 terdapat 1.796 kasus DBD di Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan tahun 2013 ditemukan kasus DBD sebanyak 780 kasus. Meskipun terjadi penurunan kasus di tiap tahunnya, namun kasus DBD ini harus tetap diwaspadai. Tahun 2014 BBTKLPP Banjarbaru melakukan

survei faktor risiko

kejadian DBD di 4 Kabupaten di Provinsi Kalsel, Kalteng da Kaltim yaitu Kota Banjarmasin, Kab. Tanah Laut, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kotawaringin Timur. Faktor risiko kejadian DBD disebabkan kelembaban rumah, penampungan air di luar maupun di dalam rumah yang tidak tertutup, tidak menguras penampungan air, tidak menyikat penampungan saat menguras penampungan, tidak mengubur barang bekas, tidak memakai kelambu saat tidur, tidak menaburkan abate di penampungan air dan kebiasaan menggantung baju di dalam rumah. Di Kalimantan Selatan juga masih terdapat penyakit yang disebabkan oleh cacing. Dari hasil survei, beberapa jenis cacing yang sering menginfeksi usus manusia antara lain cacing gelang, cacing pita, cacing tambang dan yang paling khas di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah cacing buski (Fasciolopsis buski). Keberadaan cacing buski tersebut adalah didaerah hamparan rawa di Kecamatan Babirik, Danau Panggang dan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapin di Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Faktor risiko yang berpotensi untuk kecacingan di daerah sekitar, yaitu adanya aliran sungai dari daerah Hulu Sungai Utara ke daerah sekitarnya, kegemaran masyarakat setempat mengkonsumsi sayur yang diambil di daerah rawa seperti kangkung, Supan-supan, dan Genjer serta masih ada masyarakat yang mengkonsumsi air sungai yang belum dimasak khususnya pada anak-anak untuk minum. Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

5

Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ditjen PP & PL, dari 42 kabupaten atau kota di wilayah layanan BBTKLPP Banjarabaru, terdapat 20 kabupaten/kota yang perlu dilakukan kegiatan yang terkait dengan penyakit filariasis, baik berupa kegiatan Sentinel/Spot Survei, Baseline survei dan Transmission Assesment Survei. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

Kabupaten

Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Murung Maya dan Kabupeten Lamandau. Filariasis masih merupakan masalah utama di wilayah kerja BBTKLPP Banjarbaru. Pada tahun 2007, dari 14 kab / kota yang ada di Kalimantan Tengah,

delapan

diantaranya

merupakan

daerah

endemis

filariasis.

Kabupaten Kotawaringin Timur (157 penderita) dan Kabupaten Kotawaringin Barat (28 penderita) merupakan dua kabupaten yang melaporkan jumlah penderita filariasis tertinggi. Dari 601 orang di Kelurahan Kasongan Baru dan Kasongan lama Kabupaten

Kasongan

Provinsi

Kalimantan

Tengah

yag

dilakukan

pemeriksaan secara mikroskopis, ditemukan 5 orang positif filariasis. Upaya preventif terhadap penyakit tidak hanya fokus pada kelompok masyarakat tetapi juga dilakukan terhadap para jamaah haji. Perkembangan jumlah jemaah haji di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya pengendalian diprioritaskan pada penyediaan asrama dan pondokan jemaah haji dengan

melakukan pemeriksaan sanitasi dan

kualitas air di embarkasi haji Banjarmasin. Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari jamaah berasal dari Instalasi Pengolahan air Bersih belum memenuhi syarat untuk parameter bakteriologis. Hasil pengujian sampel makanan dan minuman yang diambil di Asrama Haji Antara Palangka Raya,

dari 12 makanan yang diuji terdapat 1

makanan (tahu goreng) yang positif bakteri Staphylococcus, dan 5 makanan (sop ayam, mie goreng, bolu kukus,ayam panggang, tahu goreng) positif Escherichia coli. Minuman sirup leci positif coliform dengan angka 39 MPN/100 ml. Direkomendasikan untuk meningkatkan kebersihan ruang dapur tempat pengolahan makanan dan ruang makan. Pihak pengelola makanan


6

(katering) perlu menerapkan 10 prinsip pokok keamanan makanan (WHO Golden Rule).

Wilayah Kalimantan Selatan juga sering terjadi Kejadian Luar Biasa. Kasus-kasus KLB yang dilaporkan kepada BBTKLPP Banjarbaru dan dapat direspon < 24 jam tahun 2014 adalah: KLB Diare di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra, Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, KLB Difteri di Kelurahan Mandomai Kec. Kapuas Barat Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, KLB Leptospirosis di Desa Pulau Kerasian Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan KLB Keracunan Makanan Buka Puasa Bersama di Langgar Raudatul Mukaromah di Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. KLB diare di pondok pesantren berhubungan dengan hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan. Hal ini yang mengakibatkan mudahnya tertularnya penyakit antar santri. Pada 13 - 24 Januari 2014 terjadi peningkatan kasus diare, dengan jumlah penderita sebanyak 25 kasus (CFR = 0 %). Perilaku hidup bersih serta penurunan kualitas air bersih dan air minum, merupakan faktor risiko penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare di Ponpes tersebut. Berdasarkan pengamatan, umumnya santri – santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum dan

setelah

makan.

Kebiasaan

santri

membuang

sampah

sembarangan menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit. Air irigasi dan air sumur bor yang menjadi sumber air bersih tercemar bakteri coliform dan coli tinja. Air depot pesantren sebagai air minum santri tercemar bakteri coliform. Untuk itu direkomendasikan: peningkatan pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi lingkungan, meningkatkan kebersihan tempat-tempat umum, menyediakan sarana hygiene sanitasi seperti penyediaan sabun cuci tangan, tissue dan tempat sampah tertutup, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada pengelola/petugas dan santri di lingkungan. KLB leptospirosis yang terjadi di Desa Pulau Kerasian adalah KLB Leptospirosis pertama yang terjadi di provinsi Kalsel. Desa Pulau Kerasian berupa pulau yang dikelilingi laut. Kondisi sanitasi

lingkungan buruk dan

banyak ditemukan tikus berkeliaran di rumah dan di lingkungan sekitar. Faktor Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

7

risiko terjadinya kasus dari air sumur yang tercemar kencing tikus dan sisa genangan air pasang yang terkontaminasi air kencing tikus, lingkungan yang kotor, kebiasaan mengkonsumsi air minum tanpa dimasak dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) penduduk masih kurang. Tahun 2014 BTKLPP Banjarbaru melaksanakan survey factor risiko Diabetes Melitus (DM). Survei yang dilakukan Puskesmas Pembantu Mendawar Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bahwa ada hubungan yang bermakna antara umur, Obesitas dengan kejadian Diabetes Melitus. Berbeda dengan kajian yang dilakukan di 3 lokasi yaitu di wilayah Puskesmas

Haruai

Kecamatan

Haruai Kabupaten Tabalong

Provinsi

Kalimantan Selatan, Puskesmas Kuin Raya Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan Puskesmas Palingkau Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah didapat hasil tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat keluarga, obesitas, tekanan darah tinggi (hipertensi), kadar asam urat tinggi, kadar kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga dengan kejadian diabetes melitus. B.2. Potensi Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah

kerja

telah

dilakukan

oleh

BBTKLPP

Banjarbaru.

Dalam

penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan menjalankan peran sebagai “regional center of excellent” dalam surveilans epidemiologi berbasis laboratorium telah didukung oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan. Laboratorium mampu

memberikan

data

yang

benar-benar

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun hukum. Selain itu potensi lain yang dimiliki BBTKLPP Banjarbaru adalah SDM yang relatif masih muda, sumberdaya peralatan yang memadai, lokasi yang strategis dan anggaran yang mendukung. Adapun peluang yang ada di BBTKLPP adalah adanya peraturan dan undang-undang yang mendukung, keberadaan BBTKLPP Banjarbaru dibutuhkan

di

wilayah

regional,

masih banyak

masalah

kesehatan

lingkungan di wilayah regional akibat transisi epidemiologi, adanya kebijakan Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

8

di bidang kesehatan terkait pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

B.3. Permasalahan BTKLPP Banjarbaru dalam penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium menemui

berbagai

kendala dan hambatan. Keterjangkauan wilayah belum optimal mengingat wilayah kerja yang luas, kondisi geografis wilayah kerja dengan medan yang cukup berat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan peran pengembangan survailans epidemiologi berbasis laboratorium

adalah

lemahnya jejaring surveilans epidemiologi di daerah sehingga arus pertukaran data dan informasi tentang penyakit, faktor risiko, SKD KLB, situasi dan kejadian matra belum berjalan secara optimal serta

jejaring kerja dan

kemitraan dengan instansi daerah belum terintegrasi dengan baik. Euphoria desentralisasi yang masih berlebihan mengakibatkan tata hubungan kerja dan kemitraan

belum

terjalin

dengan

baik

karena

lebih

mementingkan

kewenangan daripada pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat kongruen. Akibatnya belum seluruh kejadian penyakit maupun pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan direspon sesuai prosedur yang

berlaku

yang

mengakibatkan

penyakit

makin

menyebar

dan

menimbulkan korban karena ego sektoral. Belum terbentuknya mekanisme operasional di lapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing menyebabkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian masalah kejadian penyakit menjadi berlarut-larut. Situasi epidemiologi masih berkisar pada permasalahan pengendalian penyakit menular dan munculnya kembali (re-emerging diseases) seperti penyakit malaria. Terjadi endemisitas penyakit dibeberapa wilayah seperti endemisitas filaria. Terdapat 8 kabupaten/kota daerah endemis filaria di Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri dari Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan.


9

Ada 11 kabupaten di Kalimantan Tengah yang endemis filaria yaitu Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Seruyan, Lamandau dan Sukamara. Daerah

endemis filaria

di

Provinsi

Kalimantan

Timur

ada

8

kabupaten/kota. Terdiri dari Paser, Kutai Barat, Mahakam Hulu, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Kutai Timur, Penajem Paser Utara dan Berau. KLB DBD juga masih sering terjadi di wilayah Kalteng, di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Wilayah Kaltim yang sering terjadi KLB DBD adalah Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara dan Grogot. Penyakit Fasciolopsi buski hanya ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah Indonesia. Ditemukan 3 kecamatan endemis Fasciolopsis yaitu Kec. Babirik, Kec. Danau Panggang dan Kec. Sungai Pandan, dilain pihak penyakit tidak menular termasuk cidera dan kecelakaan semakin meningkat insiden dan prevalensinya. Hal ini menjadi beban ganda karena semakin kompleks dan meluasnya penyebaran penyakit menular antar wilayah maupun antar negara termasuk munculnya penyakit baru yang berpotensi wabah dan menjadi masalah emergensi internasional. Seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan, muncul pula tambang-tambang rakyat yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara. Ada beberapa lokasi tambang emas rakyat di Kabupaten Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah. BBTKLPP Banjarbaru dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan,

berkomitmen

untuk

meningkatkan

jangkauan

pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi wilayah kerja secara menyeluruh. Meskipun disadari bahwa jangkauan program dan pelayanan masih belum optimal karena berbagai kendala, hambatan dan keterbatasan sumber daya, namun secara

terus-menerus

dilakukan upaya peningkatan terhadap kinerja sumber daya manusia yang


10

ada melalui perekrutan tenaga baru maupun peningkatan ketrampilan teknis dan manajemen terhadap SDM yang ada. Peralatan

esensial

terus

dilakukan

peningkatan

kapasitas,

pembaharuan teknologi dan kelengkapannya. Demikian juga kemampuan pengelolaan anggaran terus ditingkatkan sesuai dengan fungsi secara optimal. Dari uraian di atas BBTKLPP Banjarbaru dengan potensi sumber daya yang tersedia dan tantangan permasalahan yang dihadapi memandang perlu untuk semakin meningkatkan profesionalisme SDM yang ada, peralatan esensial, sarana transpotasi dan jangkauan pelayanan program untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan melalui pengembangan jejaring kerja dan kemitraan dalam kinerja surveilans epidemiologi berbasis laboratorium, meningkatkan kemampuan pengembangan teknologi tepat guna,

serta

memperkuat

jejaring

dengan

pemerintah

daerah

untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Diperlukan pula dukungan anggaran yang memadai agar seluruh tugas pokok dan fungsi serta peran BBTKLPP Banjarbaru dapat terlaksana secara optimal.


11

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS A. VISI BBTKLPP Banjarbaru dalam Rencana Aksi Kegiatan

2015–2019

mendukung visi dan misi pemerintah, yaitu : ”TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

B. MISI Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1 . Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulaan wilayah,

menopang

kemandirian

ekonomi

dengan

mengamankan

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungaan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan (9) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada kabinet kerja yakni : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

12

4. Menolak negara lemah dengan melakukan dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh

ke-Bhinneka-an

dan

memperkuat

restorasi

sosial

Indonesia.

Balai

Besar

Penyakit

Teknik

Kesehatan

(BBTKLPP)

Lingkungan

Banjarbaru

dan

Pengendalian

merupakan

Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP & PL, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. BBTKLPP

Banjarbaru

mempunyai

tugas

melaksanakan

surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan,

kendali

mutu,

kalibrasi,

pendidikan

dan

pelatihan,

pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBTKLPP Banjarbaru melaksanakan fungsi: a. Pelaksanaan surveilans epidemiologi, b. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) c.

Pelaksanaan laboratorium rujukan

d. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna e. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi f.

Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penganggulangan KLB/wabah dan bencana


13

g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan h. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra i.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas BBTKLPP

Banjarbaru

dilengkapi

dengan

10

instalasi,

yaitu

Instalasi Laboratorium Kimia Air, Instalasi Laboratorium Kimia Fisika Gas, Instalasi Laboratorium Biologi, Instalasi Laboratorium Entomologi, Instalasi Laboratorium PPTM (Pengendalian Penyakit Tidak Menular), Instalasi Pengendalian Mutu dan Kalibrasi, Instalasi Teknologi Tepat Guna, Instalasi Pelayanan Teknis, Instalasi Pendidikan dan Pelatihan, Instalasi Media dan Informasi.

Berdasarkan Lampiran IV Keputusan Menteri

Kesehatan No. 267/ Menkes/ SK/ III/ 2004, tempat kedudukan BBTKLPP Banjarbaru adalah di Banjarbaru dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Tengah. C. TUJUAN Terdapat 2 tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu : 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; 2. Meningkatnya

daya

tanggap

(responsiveness)

dan

perlindungan

masyarakat terhadap risikososial dan finansial di bidang kesehatan. Dukungan Ditjen PP dan PL terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen PP dan PL yaitu terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui: 1. Pembinaan surveilans, imunisasi ,karantina dan kesehatan matra 2. Pengendalian penyakit menular langsung 3. Pengendalian penyakit bersumber binatang 4. Pengendalian penyakit tidak menular 5. Penyehatan lingkungan Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

14

6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program PP dan PL. Dalam mendukung tujuan Kementerian Kesehatan serta Ditjen PP dan PL,

BBTKLPP

Banjarbaru

melaksanakan

tugas

melalui

kegiatan

surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan,

kendali

mutu,

kalibrasi,

pendidikan

dan

pelatihan,

pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Tujuan BBTKLPP Banjarbaru adalah terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis BBTKLPP Banjarbaru adalah: Meningkatnya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium. Dalam upaya mencapai sasaran strategis melalui peningkatan kinerja bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), bidang Surveilans Epidemiologi (SE), Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) dan Bagian Tata Usaha (TU).


15

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang bidang

Kesehatan (RPJK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat

yang

setinggi-tingginya

dapat

terwujud,

melalui

terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Dalam

RPJMN

2015-2019,

sasaran

yang

ingin

dicapai

adalah

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Strategi nasional Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam pembangunan kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui : 1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; 2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV dan malaria dan penyakit tidak menular; 3. Pelayanan kesehatan jiwa; 4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah 5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan; 6. Penatalaksaan kasus dan pemutusan rantai penularan; Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019

16

7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khusunya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan; 8. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan 10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBTKLPP BANJARBARU Arah kebijakan dan strategi BBTKLPP Banjarbaru didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian

penyakit

berbasis

laboratorium.

dilaksanakan

melalui

peningkatkan

Arah

kemampuan

kebijakan surveilans

tersebut berbasis

laboratorium, peningkatan kemampuan analisis dampak kesehatan lingkungan, peningkatan kemampuan pengembangan teknologi dan laboratorium meliputi ; (1) Meningkatkan kemampuan sebagai laboratorium rujukan; (2) Meningkatkan kemampuan kendali mutu dan kalibrasi dan (3) Mengembangkan model dan TTG serta meningkatkan dukungan manajemen dan pembiayaan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan strategi yang matang. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Surveilans Epidemiologi adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program maupun lintas sektor. 2. Mengembangkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap KLB. 3. Melaksanakan respon cepat dan penanggulangan KLB 4. Melaksanakan diseminasi informasi dan advokasi kepada sektor terkait. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan jejaring dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor. 2. Melaksanakan kajian kesehatan lingkungan.


17

3. Melaksanakan kajian pengendalian penyakit. 4. Mengembangkan kemampuan SDM. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi dan Laboratorium adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan jejaring dan kemitraan laboratorium 2. Melaksanakan pengembangan SDM, 3. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana 4. Melaksanakan pemutakhiran metode pengujian 5. Melaksanakan kalibrasi alat 6. Melaksanakan quality control 7. Melaksanakan pengembangan model 8. Melaksanakan pengembangan teknologi 9. Melaksanakan monev penerapan teknologi Strategi yang digunakan untuk mendukung pencapaian kegiatan bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut ; 1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan, kepagawaian dan kerumahtanggan. 3. Melaksanakan pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan.

C. KERANGKA REGULASI Pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan dengan baik bila didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah. BBTKLPP

Banjarbaru

sebagai

sebagai

Unit

Pelaksana

Teknis

Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP & PL dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah layanan regional Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan selalu mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.


18

D. KERANGKA KELEMBAGAAN Melayani kepentingan rakyat merupakan fungsi pemerintah yang sangat mendasar. Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra 2015-2019. Kerangka kelembagaan untuk mendukung program PP dan PL disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kementerian Kesehatan, dimana Ditjen PP dan PL akan berperan aktif terhadap upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk memastikan kerangka kelembagaan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan Program PP dan PL. BBTKLPP Banjarbaru akan selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen PP dan PL dalam menyusun kerangka kelembagaan sesuai dengan kebutuhan.


19

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Memperhatikan Rencana Aksi Program Ditjen PP dan Pl, tujuan, arah kebijakan dan strategi Ditjen PP dan PL sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru 2015-2019. A. TARGET KINERJA Target kinerja merupakan target yang akan dicapai selama 5 tahun mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Target kinerja diukur ataupun dilakukan penilaian penilaian pencapaiannya, diukur secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir tahun. Sasaran kinerja BBTKLPP Banjarbaru ditetapkan dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen PP dan PL serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi BBTKLPP Banjarbaru sebagaimana didistribusikan pada bagian dan bidang. Sasaran strategis BBTKLPP Banjarbaru adalah: Meningkatnya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium. Untuk mencapai sasaran strategis melalui peningkatan kinerja bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), bidang Surveilans Epidemiologi (SE), Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) dan Bagian Tata Usaha (TU). Dalam rangka mempermudah penentuan target kinerja BBTKLPP Banjarbaru ditetapkan indikator satker sebagai berikut : 1) Jumlah SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah layanan 2) Jumlah kajian pengendalian penyakit bersumber binatang 3) Jumlah Kajian pengendalian penyakit menular langsung 4) Jumlah Kajian pengendalian penyakit tidak menular. 5) Jumlah desimenasi dan advokasi 6) Jumlah kajian kualitas air minum 7) Jumlah kajian sanitasi TTU 8) Jumlah kajian sanitasi TPM 9) Jumlah kajian penyehatan lingkungan 10) Jumlah TTG penyehatan lingkungan 11) Jumlah TTG penunjang kegiatan SIMKARKES Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019 20

12) Jumlah TTG pengendalian penyakit bersumber binatang 13) Jumlah alat kesehatan penunjang tupoksi 14) Jumlah pengujian laboratorium 15) Jumlah dokumen data dan informasi 16) Jumlah Laporan Keuangan 17) Jumlah laporan target dan pagu PNBP 18) Jumlah layanan kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN 19) Jumlah layanan administrasi kepegawaian 20) Jumlah fasilitas pendukung perkantoran 21) Jumlah SDM yang dilatih B. KERANGKA PENDANAAN Kerangka pendanaan Kementerian Kesehatan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran. Dalam

upaya

meningkatkan

efektifitas

pembiayaan

kesehatan

maka

pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan. Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui DAK, TP, Dekonsentrasi, Bansos dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru 2015 - 2019 21

Pendanaan Program PP dan PL diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (anggaran) untuk mencapai target indikator program PP dan PL yang ditetapkan. Pengalokasian anggaran program dilakukan pada tingkat pusat, daerah dan UPT dengan memperhatikan kewajiban dan kewenangan masing masing serta memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi penganggaran. Sumber pendanaan program PP dan PL dalam kurun waktu 5 tahun mendatang masih tertumpu pada APBN (rupiah murni) disertai dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran bersumber PNBP. Pendanaan bersumber PHLN akan dilakukan secara selektif dan dilakukan hanya untuk mencapai target indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pendanaan

BBTKLPP

Banjarbaru

bersumber

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

dari

rupiah

murni

dan

Anggaran BBTKLPP berasal dari

anggaran Direktorat Jenderal PP dan PL yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan : Surveilans dan Karantina kesehatan,

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.


BAB V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila ada ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki, sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pemantauan

kinerja

BBTKLPP

Banjarbaru dilakukan

setiap

triwulan,

semester dan tahunan. Pemantauan triwulan, semester dan tahunan dilakukan dengan rapat seluruh pejabat struktural. Dalam rapat tersebut masing-masing penanggungjawab kegiatan memaparkan kemajuan dan kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya sharing antar pejabat struktural untuk mengatasi kendala-kendala dimaksud. Penilaian Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan. Mekanisme penyusunan laporan : dibuat oleh masing-masing pejabat fungsional pelaksana kegiatan, dikoreksi Kepala Seksi/Kepala Subbag, dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang/Kepala Bagian, dikoreksi dan ditandatangani oleh Kepala BBTKLPP Banjarbaru. Format pelaporan kegiatan dibedakan antara format laporan untuk kegiatan situasi khusus dan format laporan kajian. Situasi khusus yang dimasud diantaranya Kejadian Luar Biasa, Bencana alam, dll. Adapun format laporan adalah sebagai berikut:


23

FORMAT LAPORAN UNTUK SITUASI KHUSUS I.

Pendahuluan 1. Latar Belakang (Berisi gambaran umum, analisis situasi) 2. Tujuan 3. Sasaran 4. Waktu dan tempat

II.

Hasil Kegiatan (Termasuk masalah yang dihadapi)

III. Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut

FORMAT LAPORAN KAJIAN Abstrak BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ( Berisi gambaran umum, analisis situasi ) 1.2. Tujuan 1.3. Ruang Lingkup ( Berisi 5 W + 1 H ) 1.4. Dasar Hukum

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

BAB III.

METODOLOGI

BAB IV.

PEMBAHASAN

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN (Menjawab tujuan/ merupakan rekomendasi)

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


24

BAB VI PENUTUP

Rencana aksi kegiatan disusun dalam periode waktu 2015 – 2019 yang merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan penilaian kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan melalui penyusunan rencana aksi kegiatan ini, BBTKLPP Bajarbaru dapat

lebih

meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Banjarbaru mendukung target kinerja Ditjen PP dan PL. Apabila ada perubahan pada Rencana Aksi Program PP dan PL, maka Rencana Aksi Kegiatan juga akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Harapan kami mudah-mudah Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) BBTKLPP

Banjarbaru dapat direalisasikan secara optimal dengan komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan RAK yang telah disusun.


25

LAMPIRAN 1

MATRIK RENCANA KINERJA INDIKATOR

OUTPUT 2015

Jumlah SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah layanan

Jumlah desimenasi dan advokasi

Jumlah kajian pengendalian penyakit bersumber binatang

Jumlah Investigasi & Penanggulangan KLB Jumlah Lokasi yang melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Jumlah Kajian bidang Surveilans dan Karkes Jumlah surveilans pembinaan Surveilans dan Karkes berbasis lab Jumlah desimenasi dan advokasi Jumlah Kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD Jumlah Kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi malaria Jumlah lokasi survei penilaian mikrofilaria Jumlah Pengamatan faktor risiko dan sumber penular leptospirosis di wilayah kerja Jumlah survei schistosomiasis yg dilaksanakan Jumlah kajian bidang pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik Jumlah surveilans pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik berbasis laboratorium Jumlah Kab/kota yang melakukan sosialisasi dan atau advokasi ttg Tifoid

Jumlah Kajian pengendalian penyakit menular langsung

Jumlah Kajian pengendalian penyakit tidak menular

Jumlah Penduduk usia >15 th yang melakukan pemeriksaan gula darah Jumlah surveilans pengendalian penyakit tidak menular berbasis

TARGET KEGIATAN 2017

2018

2019

58 Dokumen

58 Dokumen

59 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

9 Dokumen

9 Dokumen

9 Dokumen

11 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

11 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

21 dokumen

9 Dokumen

55 Dokumen 10 Dokumen

6 Dokumen

12 dokumen

8 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

9 Dokumen

4 Dokumen

Jumlah kajian bidang pengendalian penyakit menular langsung Jumlah survailans pengendalian penyakit menular langsung berbasis laboratorium Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus

2016

4 Dokumen

2 Dokumen

4 Dokumen

5 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen


Jumlah kajian kualitas air minum Jumlah kajian sanitasi TTU Jumlah kajian sanitasi TPM Jumlah kajian penyehatan lingkungan Jumlah TTG penyehatan lingkungan

Jumlah TTG pengendalian peny. Bersumber binatang Jumlah alat kesehatan penunjang tupoksi Jumlah pengujian laboratorium Jumlah Dokumen data dan informasi

Jumlah Laporan Keuangan

laboratporium Jumlah Peta kualitas air minum Jejaring kerja dan kemitraan laboratorium Jumlah Peta Kualitas TTU Jumlah TPM

Peta

Kualitas

Jumlah ADKL/ARKL

Kajian

Jumlah TTG bidang STBM Jumlah TTG peningkatan kualitas sarana air minum Jumlah TTG Bidang Surveilans dan Karkes Jumlah TTG Penyehatan Permukiman Jumlah TTG Bid. Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik Jumlah Alat kesehatan Jumlah pengujian laboratorium

Jumlah Dokumen data dan informasi Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Target dan pagu PNBP

Jumlah layanan kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN

Jumlah Laporan aset negara (BMN) Jumlah Layanan perkantoran Jumlah Layanan pembinaan pelaksanaan dukungan manajemen P2P

Jumlah Layanan administrasi kepegawaian

Jumlah Layanan administrasi kepegawaian

Jumlah SDM yang dilatih

4 dokumen 18 Dokumen 8 Dokumen 6 dokumen 1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

3 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

37 unit

3 unit

3 unit

3 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

24 unit

12 unit

13 unit

10 unit

10 unit

7.000 sampel

7.050 sampel

1 Unit

4 dokumen

Jejaring kerja dan kemitraan laboratorium

Jumlah laporan Target dan pagu PNBP

Jumlah fasilitas pendukung perkantoran

34 Dokumen

Jumlah Kendaraan bermotor Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran Jumlah Sarana prasarana dukungan manajemen P2P Jumlah SDM dibina Jumlah SDM surveilans dan karkes Jumlah SDM dukungan manajemen P2P yang meningkat kualitasnya

7.100 sampel

7.150 sampel

7.200 sampel

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

5 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen 16 Dokumen 14 Dokumen 5 Dokumen 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

74 kali/tahun

74 kali/tahun

74 kali/tahun

74 kali/tahun

4 Dokumen -

1 unit

3 Unit 14 Unit 60 unit

60 unit

60 unit

60 unit

16 orang

16 orang

16 orang

16 orang

48 orang

48 orang

48 orang

48 orang

92 Orang


Keterangan: 1. Indikator satker jumlah SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah layanan BBTKLPP untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase respon sinyal SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah layanan BBTKLPP sebesar 90%. 2. Indikator satker jumlah rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber binatang untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber binatang sebesar 50 % dari rekomendasi tahun 2014. 3. Indikator satker jumlah rekomendasi kajian pengendalian penyakit menular langsung untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit menular langsung sebesar 50 % dari rekomendasi tahun 2014. 4. Indikator satker kajian pengendalian penyakit tidak menular untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase rekomendasi kajian pengendalian penyakit tidak menular 50% dari rekomendasi tahun 2014. 5. Indikator Satker kajian kualitas air minum untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan. 6. Indikator satker Jumlah kajian sanitasi TTU untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu Persentase Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan. 7. Indikator satker jumlah kajian sanitasi TPM untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan. 8. Indikator satker jumlah kajian penyehatan lingkungan untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase rekomendasi kajian penyehatan lingkungan sebesar 50 % dari jumlah rekomendasi tahun 2014. 9. Indikator satker jumlah TTG penyehatan lingkungan untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase TTG penyehatan lingkungan sebesar 50% dari jumlah TTG tahun 2014. 10. Indikator satker jumlah TTG pengendalian penyakit bersumber binatang untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase TTG pengendalian penyakit bersumber binatang sebesar 50% dari jumlah TTG tahun 2014. 11. Indikator satker Jumlah alat kesehatan penunjang tupoksi untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase satker UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sebesar 69%. 12. Indikator satker jumlah pengujian laboratorium untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase sertifikat/hasil uji pemeriksaan laboratorium dan kalibrasi sebesar 100% dari jumlah sampel uji. 13. Indikator Jumlah dokumen data dan informasi untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu Persentase satker program PP dan PL yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100%. 14. Indikator jumlah laporan keuangan untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase satker yang laporan keuangan yang tepat waktu dan taat dengan peraturan Keuangan Negara yang berlaku sebesar 100 %. 15. Indikator jumlah laporan target dan pagu PNBP untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu Persentase satker yang menyusun laporan realisasi penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%. 16. Indikator satker jumlah layanan kerumahtanggan dan pengelolaan BMN untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase layanan kerumahtanggan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%. 17. Indikator satker jumlah layanan administrasi kepegawaian untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%. 18. Indikator satker jumlah fasilitas pendukung perkantoran untuk mendukung indikator Direktorat Jenderal PP dan PL yaitu persentase satker UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sebesar 69%.


LAMPIRAN 2

MATRIK PENDANAAN INDIKATOR

OUTPUT 2015

Jumlah SKD dan KLB, bencana dan kondisi matra di wilayah layanan

Jumlah desimenasi advokasi

dan

Jumlah Kajian pengendalian penyakit bersumber binatang

Jumlah Kajian pengendalian penyakit menular langsung

Kajian pengendalian penyakit tidak menular

Jumlah kajian kualitas air

Jumlah Investigasi & Penanggulangan KLB Jumlah Lokasi yang melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Jumlah Kajian bidang Surveilans dan Karkes Jumlah surveilans pembinaan Surveilans dan Karkes berbasis lab Jumlah advokasi

desimenasi

Jumlah Kab/kota yang melakukan sosialisasi dan atau advokasi ttg Tifoid Jumlah kajian bidang pengendalian penyakit menular langsung Jumlah survailans pengen peny menular langsung berbasis laboratorium Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus Jumlah Penduduk usia >15 th yang melakukan pemeriksaan gula darah Jumlah surveilans pengendalian penyakit tidak menular berbasis laboratorium Jumlah Peta kualitas air minum

PENDANAAN 2017

1.701.524.000

1.401.596.000

1.393.807.000

1.407.211.000

927.569.000

1.393.038.000

1.385.250.000

1.398.653.000

498.552.000

498.552.000

498.552.000

498.552.000

2018

252.768.000

148.702.000

213.312.000

382.179.000 76.416.000 158.075.000 182.082.000

182.082.000

1.050.390.000

182.082.000

182.082.000

1.050.390.000

1.050.390.000

542.424.000

542.424.000

113.208.000

271.212.000

718.177.000

497.222.000

547.030.000

596.760.000

596.760.000

410.000.000

410.000.000

410.000.000

111.422.000

182.744.000

410.000.000 3.134.297.000


2019

143.604.000

dan

Jumlah Kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD Jumlah Kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi malaria Jumlah lokasi survei penilaian mikrofilaria Jumlah Pengamatan faktor risiko dan sumber penular leptospirosis di wilayah kerja Jumlah survei schistosomiasis yg dilaksanakan Jumlah kajian bidang pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik Jumlah surveilans pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik berbasis laboratorium

2016

minum Jumlah kajian sanitasi TTU Jumlah kajian sanitasi TPM Jumlah rekomendasi kajian penyehatan lingkungan

Jumlah TTG penyehatan lingkungan

Jumlah TTG pengendalian peny. Bersumber binatang Jumlah alat kesehatan Jumlah pengujian laboratorium Jumlah Dokumen data dan informasi


Jumlah laporan Target dan pagu PNBP Jumlah layanan kerumahtanggaan dan pengelolaan BMN Jumlah Layanan administrasi kepegawaian

Jumlah fasilitas pendukung perkantoran

Jumlah SDM yang dilatih

Jumlah Peta Kualitas TTU Jumlah Peta Kualitas TPM

347.333.000 151.203.000

Jumlah Kajian ADKL/ARKL

29.826.000

Jumlah TTG bidang STBM

8.667.000

Jumlah TTG peningkatan kualitas sarana air minum Jumlah TTG Bidang Surveilans dan Karkes Jumlah TTG Penyehatan Permukiman Jumlah TTG Bid. Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik Jumlah alat kesehatan

1.203.623.000 20.544.000

Jumlah Dokumen data dan informasi

92.935.000

Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran

201.252.000

Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan

4.636.000

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

16.430.000


142.194.000

Jumlah Target dan pagu PNBP

180.620.000

Jumlah Kendaraan bermotor Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi Jumlah Peralatan dan fasilitas perkantoran Jumlah Sarana prasarana dukungan manajemen P2P Jumlah SDM dibina Jumlah SDM surveilans dan karkes Jumlah SDM dukungan manajemen P2P yang meningkat kualitasnya

7.500.000

59.040.000

63.050.000

30.000.000

98.945.000

68.340.000

30.409.000

69.740.000

12.665.000

5.350.000

13.750.000

6.780.000

1.510.000.000

1.100.000.000

1.000.000

104.975.000

108.575.000

112.658.000

8.692.139.300

11.299.781.090

14.689.715.400

2.160.248.200

2.484.285.430

916.410.000

128.804.000 5.825.487.000

Jumlah Layanan pembinaan pelaksanaan dukungan manajemen P2P Jumlah Layanan administrasi kepegawaian

28.500.000

3.101.000

Jejaring kerja dan kemitraan laboratorium

Jumlah Laporan aset negara (BMN) Jumlah Layanan perkantoran

9.500.000

106.049.000

6.686.261.000 1.633.458.000

1.878.476.700

96.750.000 -

350.000.000

60.125.000 146.911.000 10.610.616.000

4.667.117.000

6.067.252.100

7.887.427.730

192.959.000

192.959.000

192.959.000

192.959.000

460.890.000

325.000.000

325.000.000

325.000.000

396.988.000


RENCANA AKSI KEGIATAN BBTKLPP BANJARBARU TAHUN RAK DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BBTKLPP BANJARBARU

Recommend Documents