Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2016

2016

ROADMAP PKAM Direktorat Kesehatan Lingkungan

Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2016

Roadmap Pengawasan Kualitas Air Minum Nasional 2016 - 2019

Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2016

Kata Pengantar Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung pada kesehatan. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air minum dengan kualitas yang memenuhi standar yang ditetapkan merupakan tanggungjawab semua pihak terkait, khususnya pemerintah. Pemerintah telah berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana penyediaan air minum di perkotaan maupun pedesaan diseluruh wilayah Indonesia dalam upaya untuk memenuhi target universal akses pada tahun 2019 Roadmap Pengawasan Kualitas Minum (PKAM) ini diharapkan dapat memberi acuan bagi pengambil keputusan baik di pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penyediaan air minum dalam menyiapkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan kualitas air minum. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu dan pemikiran dalam penyusunan roadmap Pengawasan Kualitas air Minum. Semoga roadmap ini bermanfaat dalam meningkatkan kualitas air minum bagi masyarakat. Jakarta, April 2016 Direktur Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat

Dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO NIP. 196408081989101001

RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

iii

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................... iii DAFTAR ISI................................................................................ v DAFTAR TABEL......................................................................... viii DAFTAR GAMBAR..................................................................... x DAFTAR ISTILAH....................................................................... xi BAB 1 : PENDAHULUAN......................................................... 1 BAB 2 : RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP PKAM 2016-2019................................................................... 7 2.1 Pengertian Roadmap......................................... 7 2.2 Prinsip Dasar...................................................... 8 2.3 Tujuan................................................................. 9 2.4 Landasan Hukum .............................................. 9 2.5 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap PKAM 2016-2019.......................................................... 18 BAB 3 : KONDISI DAN SITUASI PKAM SAAT INI................... 21 3.1 Gambaran umum pengawasan kualitas air minum saat ini................................................................ 21 3.1.1 Perkembangan pengelolaan pengawasan kualitas air minum.................................... 21 3.1.2 Potensi atau kekuatan yang ada saat ini. 25 3.2 Hasil pelaksanaan PKAM................................... 31 3.3 Kelemahan yang dirasakan dalam melaksanakan PKAM................................................................. 36


v

BAB 4 : TARGET PKAM TAHUN 2019..................................... 41 4.1 Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019........................................ 41 4.2 Program-program Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015 -2019............... 42 4.3 Pengertian Indikator PKAM Sebagai Target Kinerja................................................................ 45 4.4 Data Dasar dan Perencanaan Sampai Dengan 2019................................................................... 48 4.5 Sasaran Pengawasan Kualitas Air Minum......... 52 4.6 Sarana Pendukung PKAM Kegiatan Penyehatan Lingkungan......................................................... 62 4.6.1 Laboratorium uji kualitas sampel air minum .............................................. 62 BAB 5 : ISSUE, POTENSI DAN KEGIATAN STRATEGIS........ 67 5.1 Tahapan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)................................................ 67 5.2 Pengambilan sampel air minum......................... 70 5.3 Pengujian kualitas air minum............................. 73 5.4 Analisis hasil pengujian laboratorium................. 77 5.5 Rekomendasi..................................................... 81 5.6 Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut............. 83 BAB 6 : PELAKU DAN PERAN STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PKAM............................................... 87 BAB 7 : KEGIATAN STRATEGIS.............................................. 115 BAB 8 : DUKUNGAN PEMBIAYAAN........................................ 137 8.1 Pilihan kegiatan prioritas yang memerlukan pendanaan......................................................... 137

vi


8.2 Sumber pendanaan untuk kegiatan PKAM........ 141 8.3 Mekanisme pembiayaan.................................... 143 BAB 9 : PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN PKAM.................................... 145 9.1 Pencatatan pengawasan kualitas air minum...... 145 9.2 Pelaporan........................................................... 146 9.3 Alur proses pencatatan dan pelaporan.............. 149 BAB 10 : PENUTUP.................................................................... 151


vii

DAFTAR TABEL Tabel 3.1

SPAM Jaringan Perpipaan PDAM yang Memenuhi Syarat Kualitas Air Minum Menurut Provinsi Tahun 2011

32

Tabel 4.1

Matrik Target Kinerja Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019

44

Tabel 4.2

Penetapan parameter, frekuensi dan jumlah sampel air minum yang diambil dan dilakukan uji laboratorium

47

Tabel 5.1

Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan IKL sebagai bagian kegiatan PKAM

69

Tabel 5.2

Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengambilan sampel air minum sebagai bagian kegiatan PKAM

72

Tabel 5.3

Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengujian kualitas air minum sebagai bagian dari kegiatan PKAM

75

Tabel 5.4

Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan analisa hasil uji laboratorium sebagai bagian dari kegiatan PKAM

79

Tabel 5.5

Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait rekomendasi sebagai bagian dari kegiatan PKAM

82

viii


Tabel 5.6

Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait pemantauan sebagai bagian dari kegiatan PKAM

Tabel 7.1

Pilihan Kegiatan Tingkat Pusat

117

Tabel 7.2

Pilihan Kegiatan Tingkat Provinsi

122

Tabel 7.3

Pilihan Kegiatan Tingkat Kabupaten

127

Tabel 7.4

Pilihan Kegiatan Tingkat Puskesmas

133


59

ix

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap PKAM

20

2015-2019 Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Indikator Prosentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Tahun 2014

34

Gambar 3.2 Grafik Pencapaian Indikator Prosentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Menurut Provinsi Tahun 2014

35

x


DAFTAR ISTILAH ADB AMPL APBN/APBD

Asian Development Bank Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kabupaten ) BAPPENAS Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional BLK Balai Laboratorium Kesehatan BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat BTKL PP Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit BPS Badan Pengelola Sarana DAM Depot Air Minum DAMIU Depot Air Minum Isi Ulang DitJen CK Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerrian Pekerjaan Umum Dit Jen P2PL Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dit Jen Kes Ma Ditjen Kesehatan Masyarakat. Dit Kes.Ling Direktorat Kesehatan Lingkungan Dit.Jen Kesehatan Masyarakat DJ-SDA Ditjen Sumber Daya Air F-k-m Fisika – Kimia - Mikrobiologi IS Inspeksi Sanitasi IKL Inspeksi Kesehatan Lingkungan KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat


xi

MPA MIS NGO O&M PAH PAM RT PAM STBM

Sub Dit PASD SK STBM Stop BABS WSLIC

Methodology Participatory Assessment Management Information System Non Government Organization Operation & Maintenance Penampungan Air Hujan Penyediaan Air Minum Rumah Tangga Penyediaan Air Minum-SanitasiTotal Berbasis Masyarakat Pengawasan Kualitas Air Pengawasan Kualitas Air Minum Perlindungan Mata Air Kelompok Kerja Participatory Hygiene and Sanitation Transformation Puskesmas Pembantu Sumber Daya Air Sarana Air Bersih Sarana Air Minum Sustainable Development Goals Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan Sumur Gali Sistem Penyediaan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Surat Keputusan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar Sembarangan Water Supply for Low Income Communities

WSS

Water Supply & Sanitation

PKA PKAM PMA Pokja PHAST Pustu SDA SAB SAM SDG’s SPAM - JP SGL SPAM SPAM - BJP

xii


BAB 1 PENDAHULUAN Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga akses air minum dan sanitasi masih rendah. Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam penjelasan umum antara lain mengemukakan bahwa pengembangan SPAM yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur untuk memperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antar sektor daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal. Berdasarkan uraian diatas, menjadi jelas bahwa untuk mewujudkan peyelenggaraan sarana penyediaan yang optimal agar masyarakat mendapatkan


1

akses pelayanan air minum dan sanitasi yang baik, memerlukan kerjasama dalam koordinasi, sinergi dan keterpaduan antar pemerintah masyarakat dan swasta atau dunia usaha, sehingga pada masanya semua masyarakat baik perkotaan dan perdesaan dapat mengakses air minum yang memenuhi persyaratan melalui pengembangan SPAM. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses (akses universal). Artinya hingga akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak. Data Susenas 2013 menunjukkan bahwa untuk akses air minum yang aman, Indonesia baru mencapai 67,73%. Untuk mencapai akses universal masih dibutuhkan penambahan akses air minum aman kepada 78,2 juta jiwa (26,7%). Untuk mengejar target akses universal dalam lima tahun kedepan diperlukan penambahan akses air minum aman sebesar 5,34 % pertahun. Sejalan dengan RPJMN tersebut, dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tertuang bahwa sasaran program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu indikator pencapaian sasaran peningkatan kualitas lingkungan adalah prosentase pengawasan sarana air minum yang dilakukan sebesar 50%. Sejalan dengan upaya pencapaian akses universal untuk air minum dan sanitasi, maka prosentase

2


pengawasan kualitas air minum merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian akses Universal air minum . Target akses universal pada tahun 2019 mendatang bukanlah hal mudah yang bisa dicapai, diperlukan upaya-upaya percepatan penyediaan air minum untuk memenuhi target ini. Untuk itu penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum yang dijabarkan dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) air minum nasional menjadi acuan bagi lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya percepatan penyediaan air minum, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 dimana Pemerintah Provinsi diharapkan menyusun peta jalan (Roadmap) air minum provinsi dengan mengacu pada peta jalan (Roadmap) air minum nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya. Masing-masing Kabupaten/Kota juga menyusun Roadmap Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peran yang cukup kuat bagi Provinsi untuk mengendalikan daerah-daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Mengacu pada PP No. 122 Tahun 2015, disebutkan bahwa air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang kesehatan, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang penting antara pengembangan SPAM sebagai upaya menyediaan sarana air minum untuk pelayanan kepada masyarakat dan PKAM sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menggunakan air dari SPAM


3

yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan sehingga aman dari gangguan penyakit atau kesehatan lainnya. Pengembangan SPAM dan PKAM memerlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk penyelenggarannya agar masyarakat mendapatkan bentuk pelayanan berupa akses air minum yang optimal. Sejalan dengan Roadmap Air Minum Nasional melalui pengembangan SPAM maka penyusunan Roadmap PKAM Nasional menjadi sangat relevan untuk mewujudkan amanat pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 122 tahun 2015. Gambaran umum penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum saat ini menjadi dasar untuk menyusun Roadmap PKAM yang meliputi peraturan dan kebijakan, data dasar dan sarana pendukung meliputi laboratorium uji kualitas air, tenaga, pendanaan.sarana pendukung lainnya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan kualitas air yang sudah memadai, merupakan suatu kekuatan, namun memerlukan upaya untuk penerapannya. Demikian halnya kebijakan, prosedur dan mekanisme penyelenggaraannya yang sudah ada, meskipun masih memerlukan pengembangan menyangkut koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar sektor dan program terkait. Ketersediaan tenaga pelaksana kegiatan PKAM sesuai dengan prosedur dan prosesnya hingga tingkatan paling ujung pelayanan, meskipun belum sepenuhnya lengkap sesuai jumlah dan kualifikasinya. Ketersediaan sarana pendukung berupa laboratorium pemeriksa kualitas air hingga tingkat kabupaten/kota untuk dapat memberikan jaminan dalam segi keamanan sampel air karena jangkauan lokasi memungkinkan sampel air dalam batas waktu sesuai persyaratan, namun demikian laboratorium-laboratorium yang ada masih

4


memerlukan peningkatan terkait kemampuan memeriksa sesuai persyaratan PKAM untuk mendapatkan status laboratorium yang terakreditasi. Merujuk pada tahapan mekanisme dan proses PKAM dari pengamatan sarana sampai dengan tahapan yang merupakan hasil berupa rekomendasi PKAM, merupakan kegiatan yang syarat dengan data dan informasi yang memerlukan pengelolaan sehingga menghasilkan data dan informasi yang sangat bermanfaat bagi semua pihak terutama penyelenggara SPAM dan para pihak yang memerlukan untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan database yang mendapat pengakuan sebagai database tunggal sangat penting untuk pelaksanaan PKAM sehingga hasilnya sangat strategis,dimana disatu sisi sebagai tindak lanjut yang bersifat segera yang sangat berguna bagi pengelola SPAM dalam mengambil langkah untuk menjaga kualitas air yang sudah baik atau memperbaiki kualitas air yang belum memenuhi syarat, dan disisi lain sebagai dasar strategis bagi pengelola program untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan program. Penggesahan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis masing-masing sektoral, serta pencanangan akses universal air minum dan sanitasi 2019 merupakan peluang untuk mewujudkan penyelenggaraan PKAM yang baik secara nasional di seluruh wilayah Kabupaten/Kota melalui penyusunan Roadmap PKAM sebagai acuannya untuk dukungan pencapaian akses universal sampai tahun 2019.


5

6


BAB 2

RUANG LINGKUP PENYUSUNAN ROADMAP PKAM 2016 - 2019 2.1 Pengertian Roadmap Secara harfiah, Roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu, penunjuk arah atau peta jalan menuju target sasaran. Roadmap merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaan PKAM, Roadmap menjadi acuan yang meliputi berbagai kegiatan antara lain penyiapan kebijakan, aspek legalitas menyangkut penguatan peraturan, kebijakan, prosedur, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, kegiatan pokok dan pendukung dan mengukur pencapaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi terhadap target sasaran. Mengingat bahwa Roadmap ini merupakan suatu acuan untuk melaksanakan PKAM maka gambaran mengenai SPAM yang menjadi target dan PKAM itu sendiri sampai tahun 2015 menjadi dasar penyusunan Roadmap, selanjutnya memperhatikan potensi dan pencapaian hasil PKAM dengan mempelajari kelemahan yang menjadi penghambat dan ancaman yang menjadi penghalang, dengan mengelola kelemahan dan ancaman menjadi peluang untuk melaksanakan PKAM yang baik, mengingat banyak faktor sebagai kekuatan yang ada selama ini dalam melaksanakan PKAM. Dengan demikian penyusunan Roadmap PKAM mengikuti alur yang sistematis dengan menguraikan pendahuluan sebagai latar RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

7

belakang, selanjutnya menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Roadmap termasuk dasar hukum, kerangka pikir pola, menjabarkan kegiatan dan pencapaian hasil PKAM sampai dengan tahun 2015, target PKAM tahun 2019, opsi kegiatan dan rencana kegiatan prioritas, dukungan pembiayaan dan sistem pemantauan PKAM berbasis internet menggunakan aplikasi pengelolaan database PKAM. 2.2 Prinsip Dasar Penyusunan Roadmap PKAM mengikuti prinsip-prinsip dasar yaitu: a. Sistematis, artinya isi dan langkah demi langkah harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; b. Jelas dan terukur meliputi jenis program, kegiatan, target capaian, waktu pelaksanaan termasuk indikator output dan outcome; c. Adjustable artinya Roadmap harus mengakomodasi dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi berdasarkan ukuran maksimum potensi yang ada untuk penyesuaiaan namun tetap mengacu kepada target dan pencapaian hasilnya; d. Komitmen artinya Roadmap harus mampu mendorong terjadinya kesepakatan bersama yang mengikat, yang mendorong untuk penetapan sasaran, target dan capaian dan dukungan pembiayaan, sesuai tingkatan pelaksana dan peran yang menunjukkan kesadaran akan tugas dan tanggungjawab dalam mengambil peran sesuai lingkup kewenangannya;

8


e. Berfungsi sebagai dokumen resmi, artinya Roadmap menjadi acuan para pihak dalam menyusun rencana operasional pelaksanaan PKAM di semua tingkatan sesuai tugas fungsinya; f. Bertahap secara progresif, Roadmap PKAM mutlak dalam target dan pencapaian hasil menurut waktu. namun bertahap secara progresif, menyesuaikan dengan kondisi situasional pelaksanaan lapangan. 2.3 Tujuan Tujuan Umum : Mendukung pencapaian akses air minum menuju akses universal pada akhir tahun 2019. Tujuan Khusus : 1. Menyediakan informasi dan panduan bagi pelaksana PKAM mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/ puskesmas dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PKAM; 2. Menyediakan acuan untuk perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran PKAM bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Pengelola SPAM; 3. Menyediakan data dan informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKAM. 2.4 Landasan Hukum Penyusunan Roadmap PKAM berdasarkan pada peraturan perundangan yang terkait kewajiban negara dan pemerintah untuk memberikan hak masyarakat dalam memperoleh


9

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melalui penyediaan lingkungan yang sehat berupa penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pengawasan kualitas air minum, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi air minum terbebas dari gangguan kesehatan. Peraturan perundangan yang mendasari penyusunan Roadmap berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri berikut : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. Ketentuan ini terdapat dalam hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) 2. Undang undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular a. Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat (Pasal 2), b. Menteri menetapkan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah (Pasal 3), c. Kolera salah satu jenis penyakit tertentu yang dapat menyebabkan wabah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah (Pasal 4),

10


d. Pembangunan kesehatan ditujukan pada peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, peningkatan keadaan gizi rakyat, peningkatan pengadaan penyediaan air minum, kebersihan dan kesehatan lingkungan.

peningkatan

e. Penyakit kolera (juga disebut Asiatic cholera) adalah penyakit menular di saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakterium Vibrio Cholerae. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui air minum yang terkontaminasi oleh sanitasi yang tidak benar atau dengan memakan ikan yang tidak dimasak benar, terutama kerang. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 2 Pemerintah Daerah; ayat 5 Otonomi Daerah; ayat 6 Daerah Otonomi;

ayat 7 Desentralisasi; ayat 8 Dekonsentrasi ; ayat 9 Tugas Perbantuan. Bab III Pembagian Urusan Pemerintahan; Bab IV Penyelenggaaan Pemerintahan-Hak dan Kewajiban Daerah, Pasal 22 dan Pasal 23.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen a. Menyangkut hak konsumen terdapat pada pasal 4 dan kewajiban konsumen pasal 5 menyangkut hak pelaku


11

usaha (pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (pasal 7) b. Konsumen dan pasal 6 Hak Pelaku Usaha dan pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan a. Pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”

Sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”. Ketentuan ini terdapat dalam hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1)

b. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (Pasal 6) c. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan (Pasal 23 (1)) d. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%dari APBN di luar gaji (Pasal 171 (1)) e. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji (Pasal 171 (2))

12


f. Besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3(dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD(Pasal 171 (3)). 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa/ kelurahan Pembangunan Desa/kelurahan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa/kelurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nokor 4161) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nokor 4737) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 2008, Tambahan


13

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan a. Pengamanan dilakukan melalui: a). upaya perlindungan kesehatan masyarakat; b). proses pengolahan limbah; dan c). Pengawasan terhadap limbah (Pasal 38). b. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a) dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan (Pasal 39 (1)). c. Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputisampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan. d. Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 40 (1)). e. Tata cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 40 (2)). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang direvisi menjadi PP 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 a. Dua diantara kewenangan lokal berskala desa/ kelurahan meliputi pengelolaan lingkungan permukiman

14


desa/kelurahan, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan Posyandu (Pasal34(2)), b. RPJM

Desa/kelurahan

mengacu

pada

RPJM

Kabupaten/kota (Pasal117). 12. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi a. Penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip: non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan (Pasal 2), b. Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi, pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi yang dijabarkan dalam bentuk peta jalan (Roadmap) sesuai Pasal 1-3, c. Roadmap menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam penyediaan air minum dan sanitasi, d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat, melalui edukasi, advokasi, sosialisasi promosi dan kampanye sesuai Pasal 37 (2). 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/ IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

15

Dengan keluarnya Permenkes No.736/Menkes/Per/ VI/2010, maka Permenkes No 416/Menkes/Per/IX/1990 sepanjang menyangkut air minum, peraturan ini tidak berlaku lagi. Namun untuk syarat-syarat dan pengawasan air bersih masih berlaku. 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan pembatalan Undang-Undang No 7 tahun 2004, maka segala produk hukum turunannya menjadi batal demi hukum. 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MenKes/ Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MenKes/Per/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan. Dengan pembatalan Undang –undang No 7 tahun 2004, maka segala produk hukum turunannya menjadi batal demi hukum 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Semua sarana air minum harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam peraturan ini, bagi sarana 16


air minum BJP yang penggunaanya bukan untuk komersil dan bukan komunal, masih dapat ditoleransi menggunakan persyaratan air bersih. 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/ VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Peraturan ini menjadi acuan utama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 a. Salah satu isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD 2015 adalahBidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air. b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan harus menyelaraskan beberapa kegiatan dalam penyusunan RKPD termasuk sanitasi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terinci sebagai berikut : • Dukungan pelaksanaan program sanitasi terpadu berbasis masyarakat antara lain akses masyarakat


17

terhadap jamban sehat, akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih. • Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya kesehatan 22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705 /MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan perdagangannya. 23. Keputusan Menteri Perindustriaan dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum . 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/ Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.439/MenKes/Per/M/2007. 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/Per/ SK/ 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/ Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019. 2.5 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap PKAM 2016 - 2019 Dengan mendalami kekuatan yang ada, ditunjukkan bahwa kegiatan PKAM telah lama dilaksanakan sebagai kegiatan 18


yang menjadi tugas dan fungsi program dibawah Kementerian Kesehatan. Terdapat banyak kekuatan sebagai modal atau investasi yang telah ditanamkan dan masih berkesinambungan sampai saat ini dan menjadi kekuatan untuk menghadapi perkembangan dan tuntutan kedepan, meskipun memerlukan perbaikan, pengembangan untuk penyempurnaan. Selain kekuatan yang ada, yang tidak dapat dihindari adalah kendala dalam kegiatan pengawasan kualitas air yang menjadi permasalahan dan dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasilnya. Menyikapi perkembangan yang terjadi, pengawasan kualitas air minum menjadi kegiatan yang sangat strategis, mengingat terbukanya peluang yang ada sebagai kesempatan untuk mewujudkan peran dan kontribusi pengawasan kualitas air minum dalam perannya mewujudkan peluang menjadi realita. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum perlu memaksimalkan kekuatan yang ada, menjadikan kelemahan sebagai tantangan yang perlu dihadapi dan diatasi dengan motivasi mengejar peluang menjadi realita. Dengan demikian, ancaman yang ada akan menjadi pemicu dalam menemukan solusi yang memberi manfaat untuk mewujudkan target kinerja pengawasan kualitas air dalam mendukung hasil akhir yang diharapkan sesuai perencanan jangka pendek, jangka menengah, SMDG’s yang bertujuan mewujudkan amanat perundang- undangan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapakan air yang aman dikonsumsi, tidak ada perumahan kumuh masyarakat dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat (akses universal).


19

Kerangka pikir penyusunan Roadmap PKAM 2015-2019 tergambar pada bagan di bawah ini:

20


BAB 3 KONDISI DAN SITUASI PKAM SAAT INI 3.1 Gambaran umum pengawasan kualitas air minum saat ini 3.1.1 Perkembangan pengelolaan pengawasan kualitas air minum Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pengawasan kualitas air melalui Subdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Direktorat Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat. Dan berdasarkan hierarki dan otonomi daerah, penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum mengikut sertakan kelembagaan sektor kesehatan dan secara berjenjang melakukan tugas pengawasan kualitas air sesuai tatalaksana yang ditetapkan melalui peraturan. Kegiatan pengawasan kualitas air mengalami perkembangan dari waktu kewaktu sesuai tuntutan yang terjadi menyangkut perangkat perundang undangan, sasaran pengawasan kualitas air minum. Perkembangan yang dinamis telah menunjukkan adanya hasil pengawasan kualitas air yang dapat dipakai sebagai dasar untuk perencanaan pengawasan kualitas air minum selanjutnya. Dinamika pelaksanaan PKAM terkait dengan upaya lebih meningkatkan pelayanan penyediaan air kepada masyarakat yang aman dan terhindar dari gangguan kesehatan terkait


21

air, menuntut perlunya melakukan perubahan terhadap peraturan perundangan yang mendasari pelaksanan pengawasan kualitas air minum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Secara umum tahapan perkembangan penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum berdasarkan perubahan terhadap peraturan perundangan yang mendasarinya adalah: (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 Birhukmas/I/1975; No 172/MenKes/Per/VIII/1975; No 257/Men Kes/VI/1982. Pada awalnya pengawasan kualitas air minum menekankan pada sarana air minum yang menggunakan jaringan perpipaan yang kegiatannya meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan dan analisa sampel air, rekomendasi sebagai saran tindak lanjut. Dasar peraturan perundangan yang dipergunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 01/ Birhukmas /I/1975. Diprogramkan juga secara terpisah pengawasan air yang dipergunakan secara bersama sama sebagai tempat rekreasi meliputi kolam renang dan pemandian umum yang diatur melalui peraturan Menteri Kesehatan No 172/MenKes/Per/VIII/1975 tentang Syarat dan Pengawasan Air Kolam Renang dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 257/MenKes/VI/1982 tentang Syarat dan Pengawasam Kualitas Air Pemandian Umum; (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Men Kes/Per/IX/1990.Sejalan dengan perkembangan program air minum dan sanitasi yang terjadi pada dasawarsa 80-90, penyedian air minum bagi masyarakat meliputi penyediaan air melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Sejalan dengan

22


perkembangan ini maka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus agar kualitas air memenuhi persyaratan, sehingga menghindarkan masyarakat dari gangguan kesehatan terkait air. Peraturan perundangan yang ada menyangkut hal ini menjadi kurang relevan lagi sehingga diterbitkan peraturan penggantinya, berupa Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dan menyatakan segala peraturan sejenis sebelumnya menjadi batal atau tidak berlaku lagi. Melalui Peraturan ini yang dimaksud pengawasan kualitas air meliputi air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum. Sesuai peraturan ini kegiatan pengawasan kualitas air mencakup pemantauan lapangan dan pengambilan contoh air, pemeriksaan contoh air, analisa hasil pemeriksaan, perumusan saran dan cara pemecahan masalah dan pemantauan hasil tindak lanjut: (3) Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/ VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Dengan mempertimbangkan hal yang sama sebagaimana penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai hal yang sama, Keputusan Menteri Kesehatan ini mengamanatkan khusus kepada pengawasan kualitas air terhadap air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, agar memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai lampiran Keputusan Menteri Kesehatan. Selain pengawasan kulitas air yang


23

didistribusikan melalui pipa, pengawasan kualitas air minum dalam keputusan Menteri ini juga ditujukan kepada air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan dan air yang dipergunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, yang harus memenuhi persyaratan kualitas air minum. Dengan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air sepanjang menyangkut air minum dinyatakan tidak berlaku lagi: (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MenKes/PER/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MenKes /PER/ VI/2010 tentang Tata Laksana PKAM. Dengan mengingat bahwa agar masyarakat dalam mendapatkan air minum yang dikonsumsi tidak menimbulkan gangguan kesehatan, oleh karenanya memerlukan persyaratan kesehatan kualitas air minum dan menimbang bahwa Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang syaratsyarat dan pengawasan kualitas air minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MenKes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dengan penerbitan peraturan ini maka Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MenKes/SK/VII 2002 sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, hal yang menyangkut diluar pengawasan kualitas air minum 24


yaitu air bersih sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air masih berlaku. 3.1.2 Potensi atau kekuatan yang ada saat ini 1. Dasar peraturan yang mendasari PKAM

Dari uraian diatas jelas bahwa pengawasan kualitas air mengalami perkembangan yang dinamis menyangkut perubahan peraturan yang mendasari yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, serta bentuk kegiatannya. Melalui kedua Peraturan Menteri Kesehatan tersebut jelas bahwa sasaran pengawasan kualitas air adalah air minum dan air bersih.

Agar pelaksanaan PKAM menjadi jelas, diperlukan adanya kesepahaman dan kesepakatan dari semua pihak terkait terutama bagi pengelola program yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum. Kedua Peraturan Menteri Kesehatan mengamanatkan bahwa tatalaksana pengawasan kualitas air meliputi: (1) Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air, (2) Pemeriksaan contoh air, (3) Analisa hasil pemeriksaan contoh air dan memberikan saran tindak lanjut atas hasil pemeriksaan contoh air dan (4) Pemantauan upaya tidak lanjut yang dilakukan pengelola sarana penyediaan air bersih dan air minum.


25

2. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di lapangan melalui inspeksi kesehatan lingkungan Sejalan dengan pemberlakukan peraturan ini, maka dalam mendukung kegiatan pengawasan kualitas air pemerintah telah berupaya meningkatkan kegiatan pemantauan lapangan melalui kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan mencakup penyiapan modul dan materi modul untuk peningkatan kapasitas tenaga ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota pada jajaran sektor kesehatan. 3. Penguatan laboratorium pengawasan kualitas air

Pada dekade dasawarsa 1990 Pemerintah melakukan upaya penguatan fasilitas pendukung berupa ketersediaan laboratorium pengawasan kualitas air Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara bertahap, dimana fasilitas bangunan dan listrik menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota dan peralatan dan pelatihan tenaga operasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Tahap awal pengadaan laboratorium kualitas air diperuntukkan untuk pemeriksaan sampel kualitas bakteriologi angka kuman, total coli dan coli tinja, selanjutnya berkembang kepada pemeriksaan parameter kimia terbatas. Pengelolaan laboratorium kualitas air menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota menyangkut status laboratorium, tenaga dan biaya operasional. Dalam perkembangannya, sarana laboratorium pengawasan kualitas air telah mengalami 26


perubahan status dan kelembagaannya sejalan dengan perkembangan daerah dan era otonomi. Perkembangannya bervariasi tergantung kemampuan dan kondisi daerah. Apapun perubahannya sebagian Kabupaten/Kota telah memiliki laboratorium untuk mendukung kegiatan pengawasan kualitas air. 4. Keberadaan B/BTKLPP dalam mendukung penguatan laboratorium uji kualitas air minum Kabupaten/Kota Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan. Salah satu peran dan tanggung jawabnya sesuai tugas fungsinya yaitu melakukan pembinaan bagi laboratorium uji kualitas air yang ada di Kabupaten/Kota yang ada diwilayah kerjanya. Dalam rangka pembinaan, BBTKL melakukan peningkatan kapasitas tenaga laboratorium terkait dengan upaya laboratorium untuk meningkatkan kemampuan pelayanan uji kualitas yang akuntable melalui status pelayanannya yang terakreditasi. Dengan demikian keberadaan B/BTKLPP dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyiapkan laboratorium uji kualitas air minum agar dapat melaksanakan tahapan kegiatan PKAM berupa pemeriksaaan dan analisa hasil sampel kualitas air yang mendapat pengakuan secara legal formal. 5. Tenaga pengelola kegiatan PKAM Lingkup kegiatan PKAM meliputi tahapan proses inspeksi kesehatan lingkungan, pengambilan sampel


27

air, pemeriksaan laboratorium untuk uji kualitas sampel air, analisa hasil uji laboratorium dan rekomendasi hasil analisa untuk tindak lanjut, pemantauan hasil tindak lanjut dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Pengelola kegiatan PKAM pada umumnya tenaga ahli kesehatan lingkungan yang telah mendapatkan pendidikan pengawasan kualitas air minum secara formal melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan maupun melalui program peningkatan kapasitas Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktorat yang membidangi penyehatan lingkungan dan penyehatan air.

Dalam upaya peningkatan kapasitas pengelola kegiatan PKAM, Pemerintah Pusat menyiapkan petunjuk pelaksanaan, modul pelatihan dan materi modul PKAM.

Tenaga pengelola kualitas air tersebar diseluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan PKAM. Ditingkat Provinsi tenaga pengelola pengawasan kualitas air melaksanakan pembinaan dan konsultasi serta konsolidasi hasil PKAM Kabupaten/Kota.

6. Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan merupakan tahap awal kegiatan PKAM yang dilaksanakan pada semua sarana air minum baik JB dan BJB. Mengingat air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia sebagai individu dimanapun berada baik didesa, didaerah terpencil,didaerah kumuh perkotaan, maka 28


pengamanan sarana penghasil air minum memerlukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Cara sederhana yang dilakukan yaitu dengan pemantauan kualitas lingkungan sarana air minum yang disebut sebagai Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau disingkat IKL. Kementerian Kesehatan selama ini telah melakukan kegiatan IKL sebagai bagian PKAM terhadap seluruh sarana air minum mulai dari tingkat RT, RW, Desa, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan IKL menggunakan alat berupa formulir sederhana, hasilnya dicatat kedalam formulir standar secara berjenjang, serta dilaporkan setelah dianalisa dan dikompilasi. Tenaga yang melaksanakan IKL adalah tenaga sanitarian puskesmas dan kader kesehatan lingkungan atau kader lain didesa, yang bekerja secara sukarela dan telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan sarana air minum. Petugas sanitarian Puskesmas melakukan kompilasi, pengolahan dan analisa data dan saran tindak lanjut yang ditujukan kepada pemilik/pengelola sarana. Kapasitas tenaga IKL sangat membantu dan mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan PKAM 7. Mekanisme dan jenjang pelaporan

Pelaksanaan PKAM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, struktur kelembagaan Dinas Kesehatan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten/kota


29

mengikuti struktur organisasi Pemerintah Daerah. Ditingkat desa terdapat Posyandu atau Pos Kesehatan yang mempunyai tenaga kader kesehatan atau kader kesling, ditingkat Kecamatan terdapat Puskesmas dengan tenaga sanitarian/ kesling dan di tingkat Kabupaten terdapat Seksi Kesehatan Lingkungan yang melaksanakan kegiatan PKAM tingkat Kabupaten/Kota. Keberadaan struktur kelembagaan ini mempermudah mekanisme pelaporan secara berjenjang. 8. Pembelajaran positif PKAM di beberapa Kabupaten

30

Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengawasan Kualitas Air mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/VI/2010. Dengan Peraturan Daerah ini kegiatan pengawasan kualitas air minum telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes. Melalui Peraturan Daerah ini, pengaturan mengenai upaya tindak lanjut oleh penyelenggara lebih kuat karena termuat dalam bab Hak dan Kewajiban Pengelola dan atau Penyelenggara Air Minum, bab Sangsi Administratif dan Ketentuan Pidana. Perda ini memberikan kekuatan dalam pelaksanaan PKAM terkait dengan rekomendasi yang memuat analisa hasil uji laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga penyelenggara wajib melakukan perbaikan kualitas air minumnya. Bilamana Peraturan Daerah tentang pengawasan kualitas air minum diterbitkan oleh masing- masing Pemerintah Kabupaten/Kota, maka akan memberikan dampak


positif dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 3.2 Hasil pelaksanaan PKAM Sesuai dengan pedoman, proses pelaksanaan PKAM perlu melalui berbagai tahapan mulai dari melakukan pemantauan lingkungan sarana air minum hingga rekomendasi hasil pelaksanaan dan memantau bagaimana rekomendasi ditindaklanjuti oleh penyelenggara sarana penyediaan air minum, agar hasil PKAM memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/ MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas air bersih dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Sebagai ukuran keberhasilan, pelaksanaan PKAM menggunakan indikator prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat. Pencapaian indikator tersebut berdasarkan kegiatan PKAM yang dilakukan terhadap SPAM berupa sarana jaringan perpipaan yang diselenggarakan oleh PDAM. Kegiatan dilakukan melalui uji petik oleh B/BTKLPP terhadap kualitas air minum pada jaringan distribusi perpipaan PDAM. Menghitung capaian indikator adalah dengan membandingkan uji sampel air yang kualitasnya memenuhi syarat air minum dengan seluruh sampel air yang diuji. Capaian indikator PKAM secara nasional tahun 2011 sebesar 85,31 % memenuhi syarat bakteriologis, 94,72 % memenuhi syarat phisik dan 92,37% memenuhi syarat kimia. Rata-rata pemenuhan syarat air minum sebesar 90,80% dari target 90%. Secara umum,sarana SPAM jaringan


31

PDAM yang memenuhi syarat kualitas air minum menurut Provinsi, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disajikan pada tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 SPAM Jaringan Perpipaan PDAM yang Memenuhi Syarat Kualitas Air Minum Menurut Provinsi Tahun 2011

PARAMETER NO 1

LOKASI

Mikrobiologi % MS

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Fisik % MS

Kimia % MS

88.89

100.00

100.00

2

SUMATERA UTARA

90.59

100.00

90.10

3

SUMATERA BARAT

100.00

100.00

100.00

4

RIAU

100.00

100.00

100.00

5

KEPULAUAN RIAU

91.67

100.00

100.00

6

JAMBI

90.00

100.00

100.00

7

SUMATERA SELATAN

83.33

100.00

100.00

8

BENGKULU

88.89

100.00

100.00

9

BANGKA BELITUNG

97.86

97.86

100.00

10

LAMPUNG

48.00

96.00

84.00

11

BANTEN

46.67

100.00

100.00

12

DKI JAKARTA

99.79

99.45

99.93

13

JAWA BARAT

79.17

90.24

93.80

32


14

JAWA TENGAH

82.69

99.60

93.80

15

DI YOGYAKARTA

71.25

100.00

86.25

16

JAWA TIMUR

70.69

100.00

100.00

17

BALI

80.37

80.37

0.00

18

NUSA TENGGARA BARAT

92.47

100.00

92.64

19

NUSA TENGGARA TIMUR

100.00

92.86

100.00

20

KALIMANTAN BARAT

55.00

95.00

0.00

21

KALIMANTAN TENGAH

90.91

81.82

90.91

22

KALIMANTAN SELATAN

100.00

100.00

100.00

23

KALIMANTAN TIMUR

88.89

100.00

92.59

24

SULAWESI BARAT

100.00

100.00

0.00

25

SULAWESI TENGAH

100.00

100.00

100.00

26

SULAWESI UTARA

83.33

100.00

86.11

27

SULAWESI SELATAN

90.52

100.00

86.11

28

SULAWESI TENGGARA

65.63

85.94

100.00

29

GORONTALO

83.33

50.00

66.67

30

MALUKU

90.40

66.67

100.00

31

MALUKU UTARA

87.50

100.00

100.00

32

PAPUA

90.00

90.00

90.00

33

PAPUA BARAT

87.50

100

81.25

85.31

94.72

92.37

RATA-RATA

90.80


33

1. Pencapaian Indikator PKAM tahun 2014 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPMN 2010-2014, dimana pencapaian indikator prosentase air minum yang memenuhi syarat bakteriologis, kimia dan phisik sebesar 100 %, realisasinya mencapai 77% yang berarti tidak mencapai target indikator. Penyebabnya adalah keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dan peran Pemerintah Daerah untuk melakukan PKAM. Grafik berikut merupakan realisasi indikator PKAM terhadap target yang ditetapkan. Gambar 3.1 GrafikTarget danRealisasi Indikator Prosentase Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Tahun 2014

Pada tahun 2014 gambaran prosentase pencapaian indikator kualitas air minum yang memenuhi syarat menurut Provinsi menunjukkan bahwa terdapat 9 Provinsi yang telah mencapai realisasi indikator diatas angka nasional, tetapi

34


masih belum mencapai target indikator.Provinsi tersebut meliputi DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Nangroe Aceh Darusalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Terdapat 9 Provinsi yang telah mencapai indikator nasional dan telah mencapai target indikator 100 % yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jaya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah , NTT dan Papua. Terdapat daerah yang masih rendah pencapaian indikator prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat dikarenakan terbatasan SDM, sarana dan prasarana dan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan kualitas air minum.Berikut adalah grafik pencapaian indikator prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menurut Provinsi tahun 2014. [ROADMAP PKAM]

Gambar 3.2

March 2, 2016

Gambar 3.2 Grafik Pencapaian Indikator Prosentase Kualitas Air Minum Yang

Grafik Pencapaian Indikator Prosentase Kualitas Minum Yang Memenuhi Syarat Menurut Propinsi Tahun Air 2014 Memenuhi Syarat Menurut Provinsi Tahun 2014

3.3

RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional Kelemahan yang dirasakan dalam melaksanakan PKAM

35

1. Pemerintah Kabupaten belum semua melaksanakan PKAM Pelaksanaan pengawasan kualitas air yang dilakukan secara intensif dan terus menerus belum dapat menjangkau seluruh sarana dan wilayah karena berbagai

3.3 Kelemahan yang dirasakan dalam melaksanakan PKAM 1. Pemerintah Kabupaten belum semua melaksanakan PKAM Pelaksanaan pengawasan kualitas air yang dilakukan secara intensif dan terus menerus belum dapat menjangkau seluruh sarana dan wilayah karena berbagai hambatan, sehingga pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kondisi dan situasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana PKAM. Hal ini sebagai suatu kelemahan mengingat melalui PKAM, upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mendapat akses air minum yang memenuhi persyaratan sehingga terhindar dari gangguan kesehatan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. 2. PKAM belum menjadi menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pengawasan kualitas air minum sesuai amanat Permenkes No. 736/ Menkes/Per/VI/2010 belum semuanya memasukkan komponen kegiatan PKAM dalam kegiatan kesehatan lingkungan sebagai bagian program kesehatan Kabupaten/ Kota. Kabupaten/Kota yang memasukkan kegiatan ini masih partial.Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini belum prioritas mengingat output kegiatan ini tidak dirasakan dampaknya secara langsung. 3. Cakupan PKAM masih terbatas Sasaran pengawasan kualitas air meliputi sarana air minum jaringan perpipaan, jaringan non perpipaan, yang

36


dimanfaatkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia baik di perkotaan dan perdesaan dengan jumlah yang sangat besar dan dengan berbagai kondisi sarana yang terlindung maupun tidak terlindung. Kondisi ini menyebabkan belum semua wilayah dapat melakukan PKAM sehingga cakupannya masih rendah, karena memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk peningkatan cakupan. 4. Alokasi pembiayaan terbatas Pembiayaan PKAM khususnya untuk pemeriksaan sampel air minum untuk uji laboratorium fisika, kimia dan mikrobiologi memerlukan biaya cukup besar untuk setiap unit sampelnya. Jumlah sampel sesuai sasaran dan target PKAM yang dilaksanakan akan mempengaruhi pendanaan program kesehatan secara keseluruhan, sehingga menyebabkan pendanaan untuk PKAM menjadi terbatas. 5. Keberadaan laboratorium uji kualitas yang terakreditasi sangat terbatas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana PKAM dengan sendirinya membutuhkan laboratorium uji kualitas yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kenyataan menunjukkan belum semua Kabupaten/Kota mempunyai laboratorium. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah mempunyai laboratorium tidak mampu melaksanakan uji kualitas karena terbatasnya peralatan dan tenaga. 6. Tidak ada tindak lanjut hasil pembinaan B/BTKLPP untuk meningkatkan kinerja laboratorium agar terakreditasi


37

Sesuai tugas fungsinya, B/BTKLPP telah melakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas petugas laboratorium Kabupaten/Kota dalam melaksanakan uji lab sampel air minum, dengan menggunakan peralatan standar. Namun tindak lanjut hasil pembinaan melalui upaya melengkapi laboratorium dengan peralatan yang diperlukan tidak mudah karena masalah biaya. 7. Pencatatan dan pelaporan PKAM yang belum optimal Sistem pelaporan kegiatan PKAM dari Kabupaten ke Provinsi masih belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan era otonomi yang menyebabkan Provinsi tidak dapat memerintahkan Kabupaten, demikian halnya Kabupaten yang tidak harus melaporkan ke Provinsi, sehingga tidak jarang Provinsi secara proaktif mendatangi Kabupaten atau melalui kegiatan pertemuan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan. 8. Database SAM sasaran PKAM belum terkelola dengan optimal Data dasar mengenai SAM JP, BJP dan DAM belum terkonsolidasi dengan baik dari Desa, Kecamatan/ Puskesmas, Kabupaten,Provinsi dan Pusat. Pendataan yang diharapkan dimulai dari tingkat desa hingga ketingkat yang lebih tinggi secara hierarkis untuk dikompilasi dan dilakukan pengolahan, belum berjalan optimal. 9. Indikator yang dipergunakan untuk menilai kinerja PKAM masih interpretatif Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,

38


bahwa PKAM merupakan upaya untuk menjamin masyarakat mengkonsumsi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan sehingga terhindar dari risiko gangguan kesehatan. Pelaksanaan PKAM menunjukkan hasil produksi SAM yang tidak memenuhi persyaratan. Tindak lanjut yang disarankan kepada penyelenggara bersifat saran sehingga bukan menjadi kewajiban bagi penyelenggara air minum untuk melakukannya, sehingga kinerja PKAM menjadi tidak terukur dengan jelas.


39

40


BAB 4 TARGET PKAM TAHUN 2019

4.1 Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2016 - 2019 Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional ke-3 tahun 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menyusun Renstra tahun 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (topdown), dan bawah-atas (bottom-up). Pembangunan kesehatan RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

41

pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Jaminan Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsifitas sistem kesehatan. 4.2 Program-program Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2015 -2019 Mengacu pada bab-4 mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Renstra Kementerian kesehatan dengan memperhatikan rancangan awal RPJMN 2015-2019, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis, telah disusun target kinerja dan kerangka pendanaan melalui programprogram 2015-2019. Secara garis besar program Kementerian Kesehatan meliputi program generik dan program teknis. Program teknis Kementerian Kesehatan terdiri dari 5 program dimana pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan merupakan salah satunya diantaranya dengan sasaran untuk menurunkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Indikator pencapaian 42


sasaran tersebut adalah: (i) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 45.000 Desa/Kelurahan, (ii) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%, (iii) Persentase tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 58%, (iv) Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebesar 36%,(v) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 32% dan (vi) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 386 Desa/Kelurahan. Pengawasan Kualitas air minum (PKAM) adalah bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, pengawasan kualitas air minum menjadi salah satu kegiatan didalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015 -2019, dimana jelas menyatakan indikator dan targetnya sebagaimana tabel berikut:


43

Sasaran

Indikator Perhitungan

Cara

44 44 RoadmapPengawasan RoadmapPengawasan Kualitas Kualitas Air Minum Air Minum Nasional Nasional

/Kegiatan

Program

Baseline 2015

2016

Target 2017 2018

2019

Unit

Organisasi Pelaksana 1. Kesehatan Meningkatnya Jumlah Jumlah sarana 100 30% 35% 40% 45% 50% Direktorat Lingkungan penyehatan sarana air yang dilakukan 233.018 66.905 81.556 93.207 104.858 116.509 Kesehatan dan minum yang pengawasan Lingkungan pengawasan dilakukan dibagi jumlah kualitas pengawasan sarana yang lingkungan ada

No

Tabel 4.1 Matrik Target Kinerja Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019

4.3 Pengertian Indikator PKAM Sebagai Target Kinerja Dengan menetapkan indikator berupa jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan targetnya berupa jumlah sarana, maka dalam implementasi memerlukan penjabaran sehingga memudahkan pelaku PKAM untuk melaksanakan PKAM. Penjabaran yang dimaksud menyangkut hal-hal berikut: 1. Sarana air minum yang dilakukan pengawasan Indikator di atas menunjukkan bahwa sarana air minum berupa pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010. Proses kegiatan pengawasan kualitas air minum sesuai pasal 10 Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut : • Inspeksi Kesehatan Lingkungan, dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktorresikonya • Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan. • Pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi • Analisa hasil pengujian sampel air minum • Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kepada penyelenggara sarana air minum • Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara sarana air minum 2. Sarana pengawasan air minum Sarana air minum merupakan sasaran PKAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/MENKES/PER/


45

VI/2010 tentang Tata laksana PKAM, meskipun tidak secara implisit menyebutkan mengenai sarana air minum, namun mengacu kepada ketentuan umum Peraturan Menteri Kesehatan pasal 1 ayat 5 dan 6 yang pada dasarnya menyatakan bahwa sarana air minum meliputi sarana air minum dengan jaringan perpipaan dan sarana air minum bukan jaringan perpipaan berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, teminal air, mobil tangki air atau bangunan perlindungan mata air, depot air minum. 3. Persentase pengawasan sarana air minum Mengikuti cara perhitungan indikator target kinerja sebagaimana tertulis pada matrik diatas yang menyatakan bahwa indikator persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah jumlah sarana yang dilakukan pengawasan dibagi dengan jumlah sarana yang ada (baseline) dikalikan 100 persen. Sesuai indikator dan cara perhitungannya, pengawasan kualitas air minum menjadi sesuatu yang relatif sederhana, namun dengan masih mengacu kepada peraturan yang sama, maka pelaksanaan PKAM menjadi suatu kegiatan yang bermakna untuk melindungi masyarakat pemakai air minum agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan, menerapkan langkah kegiatan PKAM secara lengkap diantaranya lingkup kegiatan pengambilan sampel harus memenuhi jumlah dan frekuensi pengambilan sesuai Peraturan Menteri terkait, demikian halnya uji kualitas sampel air minum harus menyangkut 3 parameter kunci

46


yaitu fisik, kimia dan mikrobiologi (f-k-m). Tabel berikut merupakan ketetapan mengenai parameter, frekuensi dan jumlah sampel yang harus dilakukan dalam pengawasan sarana air minum. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam indikator merupakan amanat untuk melaksanakan pengawasan sesuai peraturan perundangan yang terkait. Tabel 4.2 Penetapan parameter, frekuensi dan jumlah sampel air minum yang diambil dan dilakukan uji laboratorium

1. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan Parameter

Frekuensi Pengujian

Fisik

1 bulan sekali

Mikrobiologi

1 bulan sekali

Sisa chlor*

1 bulan sekali

Kimia wajib

1 bulan sekali 6 bulan sekali

Kimiatambahan**

Jumlah Sampel/Paremeter/Jaringan Distribusi Jumlah penduduk yang dilayani < 5000 5000-100.000 <100.000 1 1 per 5000 1 per 10.000 penduduk penduduk + 5 sampel tambahan 1 1 per 5000 1 per 10.000 penduduk penduduk + 5 sampel tambahan 1 1 per 5000 1 per 10.000 penduduk penduduk + 5 sampel tambahan 1 1 per 5000 1 per 10.000 penduduk penduduk 1 1 per 5000 1 per 10.000 penduduk penduduk


47

* Sisa chlor dilakukan pada outlet reservoir dengan nilai maksimum 1 mg/l dan pada titik distribusi terjauh dengan nilai 0,2 mg /l ** Parameter kimia tambahan ditetapkan oleh Peraturan Daerah

2. Depot Air Minum Parameter

Frekuensi Pengujian

Jumlah sampel

Mikrobiologi

Satu bulan sekali

1

Fisika

Satu bulan sekali

1

Kimia wajib

Enam bulan sekali

1

Kimia tambahan *

Enam bulan sekali

1

* Parameter kimia tambahan ditetapkan oleh Peraturan Daerah 3. Air minum bukan jaringan perpipaan Parameter

Frekuensi Pengujian

Jumlah Sampel

Mikrobiologi Fisika

Satu bulan sekali Satu bulan sekali

1

Kimia Wajib Kimia tambahan *

6 bulan sekali 6 bulan sekali

1 1

1

* Parameter kimia tambahan ditetapkan oleh Peraturan Daerah 4.4 Data Dasar dan Perencanaan Sampai Dengan 2019 1. Data dasar pengawasan kualitas air minum Sesuai matrik indikator target kinerja PKAM, baseline merupakan data dasar capaian target PKAM pada tahun dimulainya RPJMN atau Rencana Strategis 2015 -2019 sebagai representasi SPAM yang telah dilakukan pengawasannya pada akhir tahun 2014.Data terakhir yang bersumber dari Direktorat Kesehatan Lingkungan

48


sebagai hasil pengolahan data dari Provinsi dan Kabupaten menunjukkan bahwa angka 233.018merupakan sarana air minum (SAM). Data selengkapnya mengenai SAM yang ada hingga September 2015 disajikan pada (lampiran 1). Data tersebut menunjukkan informasi mengenai pendataan SAM yang meliputi SAM jaringan perpipaan PDAM, SAM jaringan perpipaan non PDAM dan Depot Air Minum (DAM). Meskipun peraturan perundangan yang terkait menyebutkan sarana air minum non perpipaan menjadi sasaran PKAM, namun belum menjadi prioritas meskipun pemakaiannya untuk komunal. 2. Perencanaan PKAM sampai 2019 Dalam RPJMN dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, baseline data untuk pengawasan kualitas air minum sebesar 27,5 % . Angka ini menunjukkan bahwa hasil PKAM sampai dengan tahun 2014 telah mencapai angka 27,5% dalam pengertian jumlah sarana yang dilakukan pengawasan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang ada yaitu sebesar 27,5 % dari jumlah sarana yang ada sebanyak 233.018 unit. Merujuk kepada indikator target kinerja PKAM dalam RPJMN 2015 – 2019, pengelolaan baseline data menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan PKAM sampai dengan tahun 2019. Perencanaan PKAM untuk 5 tahun sampai tahun 2019, sesuai RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan meningkat dari tahun ketahun dimulai dari target indikator kinerja sebesar 30 % pada akhir tahun 2015 menjadi 35 % tahun 2016, 40 % pada akhir tahun 2017


49

menjadi 45 % pada tahun 2018 dan pada tahun berakhirnya RPJMN 2015-2019, target indikator PKAM mencapai angka 50 % sarana penyediaan air minum yang diawasi kualitas air minumnya. Secara nominal target indikator sebagai sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah sebagaimana ditampilkan dalam “Matrik target Kinerja Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 20152019”. 3. Capaian dan perencanaan sarana penyediaan air minum Berdasarkan perhitungan peningkatan akses air minum di seluruh wilayah Indonesia, capaian akses air minum tahun 2014 sebesar 70,03%.

Peraturan Presiden RI No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, menyebutkan bahwa air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan untuk mencapai universal akses pada tahun 2019, sehingga dengan berakhirnya periode Millenium Development Goal, maka dapat dilakukan peluncuran program universal access untuk 5 tahun ke depan hingga 2019 melalui slogan 100-0-100 yang berarti tercapainya akses 100% air minum, bebas kumuh, dan 100% bebas buang air besar sembarangan.

50

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Direktorat Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPERA telah menyusun kebijakan dan strategi pengembangan air RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

minum untuk memenuhi target 100% akses aman air minum di akhir tahun 2019. Melalui skema Roadmap pelayanan air minum nasional 2015-2019, pencapaian akses air minum tahun 2014 adalah sebesar 70,03%. Berdasarkan perhitungan peningkatan akses air minum di seluruh wilayah Indonesia melalui pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan bagi penduduk kota dan desa, maka skema Roadmap pelayanan air minum berturut-turut pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 73,7 %, akhir tahun 2016 sebesar 78,8 % , akhir tahun 2017 capaian pelayanan sebesar 84,8%, akhir tahun 2018 sebesar 92,1 % dan pada akhir tahun 2019, pencapaian universal access air minum adalah 100 %. 4. PKAM mendukung mewujudkan target akses universal Dalan upaya mewujudkan target universal akses, maka sejalan dengan pengembangan Sistem Penyedian Air Minum 2016 – 2019 , RPJMN 2015 – 2019, sektor Kementerian Kesehatan dalam program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan telah menyusun 6 indikator kinerja seperti diuraikan sebelumnya,Salah satunya adalah Indikator kinerja “sarana air minum yang dilakukan pengawasan” untuk 5 tahun kedepan hingga tahun 2019 dengan target tahunan sebagaimana tertuang dalam matrik diatas.

Penjabaran target kinerja PKAM tahun 2019 sebesar 50 % sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah sebagai representasi dari pencapaian universal akses air minum yang aman berdasarkan pertimbangan bahwa


51

PKAM bukan merupakan kegiatan yang sesaat, tetapi merupakan kegiatan yang terus menerus, sehingga target 50 % merupakan target kinerja PKAM yang dilakukan terhadap SAM yang belum melaksanakan PKAM, dan SAM yang telah melaksanakan PKAM namun belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mendasarinya. 4.5 Sasaran Pengawasan Kualitas Air Minum Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736 /MENKES/PER/VI/2010 tentang TataLaksana Pengawasan Kualitas Air Minum bahwa untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pengawasan eksternal dan internal yang dilakukan secara berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran. Pengawasan air minum yang dilakukan secara berkala baik eksternal dan internal memerlukan baseline data yang jelas mengenai Sarana Air Minum (SAM) meliputi Jaringan Perpipaan (JP), Depot Air Minum (DAM) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). 1. SAM dengan sistem jaringan perpipaan (SAM - JP) meliputi : 1.1 SAM-JP yang dikelola penyelenggara air minum berbadan usaha yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

52

Sampai dengan tahun 2014, jumlah JP yang dikelola PDAM sebanyak 383 unit tersebar seluruh wilayah


Indonesia. Data selengkapnya mengenai SAM-JP PDAM disajikan pada lampiran 3. 1.2 SAM-JP

bukan PDAM, untuk penyelenggara SPAM

non PDAM, berdasarkan keanggotaan Perpamsi dan pemutakhiran data dari BPP SPAM diperoleh rincian penyelenggara SPAM non PDAM sebanyak 41 unit, dengan penyelenggara dari berbagai bentuk badan usaha seperti PT, UPTD, BLUD, BPAB, BPAM dan lain lain. Data rinci mengenai jumlah penyelenggara berdasarkan nama badan hukum dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 2 yaitu jumlah penyelenggara SPAM non PDAM. Mengenai daftar penyelenggara berdasarkan lokasi dapat dilihat pada lampiran yang sama tabel 2. Evaluasi kinerja PDAM oleh BPP SPAN meliputi penilaian komponen pengawasan kualitas air dengan menyatakan hasilnya. Indikator kinerjanya adalah “Kualitas air pelanggan” dengan rumus perhitungan adalah jumlah uji yang memenuhi syarat dibagi jumlah yang diuji dengan klasifikasi penilaian kinerja yang menunjukkan sejauh mana manajemen memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk menyediakan air minum sesuai Permenkes No. 942/Menkes/Per/I/2010 dengan skala penilaian 1-5. Melalui kegiatan evaluasi kinerja PDAM terkait indikator kualitas air pelanggan, diharapkan PDAM senantiasa melakukan pengawasan internal untuk mengetahui tingkat pelayanan kepada pelanggan dengan memproduksi air minum yang


53

memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dapat dipergunakan sebagai informasi awal Kementerian kesehatan dalam melakukan pengawasan eksternal. 2. SAM-Depot Air Minum (DAM)

Sebagian besar kebutuhan air minum selama ini dipenuhi dari sumber air sumur karena kualitas air belum menjamin dari adanya pencemaran, sehingga memerlukan upaya ekstra dengan memasak sampai mendidih agar layak sebagai air minum. Sementara SAM-JP yang diselenggarakan oleh PDAM belum mampu menyediakan air untuk sebagian besar masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan air minum dalam kemasan karena dapat langsung diminum. Kecenderungan dan tuntutan masyarakat akan kemudahan mendapat air yang langsung dapat diminum menyebabkan pertumbuhan bisnis air minum dalam kemasan sangat pesat meski membutuhkan investasi besar, karena bisnis ini sangat menguntungkan. Peluang ini memberi kesempatan tumbuhnya bisnis sejenis namun dengan investasi yang relatif sangat murah yaitu Depot Air Minum isi ulang (DAM). Keberadaan DAM sudah menjamur dikotakota besar namun belum semuanya terdaftar dan berijin meskipun Kementerian Perindustrian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan menyangkut persyaratan teknis DAM. Pendataan DAM sebagai baseline data untuk PKAM sangat penting untuk menjamin masyarakat terhindar dari risiko gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air minum.

54


a. Jaminan aman dan sehat mengkonsumsi air DAM

Hasil survey Forum Komunikasi Pengelola Air Minum Indonesia menunjukkan bahwa dari 96 DAM di Jakarta, 20% tercemar Bakteri coli. Hasil ini menunjukkan bahwa Depot Air Minum isi ulang di Jakarta tidak terbebas dari pencemaran bakteriologis sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat karena tidak memberikan jaminan terhadap gangguan kesehatan. Persyaratan air minum mengharuskan bahwa hasil pengujian sampel untuk analisa bakteriologis harus menunjukkan tidak adanya bakteri coli (angka coli = 0). Keterangan Pers Badan POM RI No. KH.00.01.4.23.2003 tentang Hasil Pengujian Lab atas Kualitas Air pada DAM, menghasilkan pengambilan dan uji laboratorium yang dilakukan Badan POM RI terhadap 95 contoh air dari 95 Depo Air Minum di 5 Kota (Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan), dimana sebanyak 76 DAM memenuhi syarat mutu dan 19 tidak memenuhi syarat karena mengandung mikroba. Diantara 19 yang tidak memenuhi syarat mikroba tadi termasuk pula 9 produk mengandung Cadmium yang melebihi batas yang diperbolehkan.Berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Badan POM RI, langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap SPAM-DAM yang ditujukan kepada pihakpihak yang terkait meliputi hal-hal berikut : • Sebelum Depot Air Minum diperbolehkan memproduksi dan menjual air minum yang diolahnya, semestinya Sistem Pengolahan Air Minum dari DAM


55

yang bersangkutan harus mendapatkan sertifikasi dari institusi/lembaga yang memiliki kompetensi. • Sekurang-kurangnya

setiap

6

bulan

sekali

diwajibkan kepada Depot Air Minum (isi ulang) untuk memeriksakan produknya kepada Laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dan melaporkan hasilnya kepada instansi terkait. Sesuai Permenkes no 736/MenKes/Per/VI/2010 tentang tatalaksana PKAM, mengamanatkan bahwa sebagai sasaran PKAM, pengawasan eksternal dan pengambilan serta uji sampel kualitas fisik dan bakteri harus dilakukan pada DAM setiap bulannya, sedangkan uji lab parameter kimia dilakukan setiap 6 bulan. b. Penyelenggara DAM dan kompetensinya Sebagaimana SAM-JP yang memiliki badan hukum sebagai penyelenggara antara lain PDAM, Badan Pengelola Sarana Air Minum, untuk DAM penyelenggaranya bersifat individu mengingat proses keberadaannya merupakan usaha komersil yang dilakukan secara individu. Pengetahuan dan pemahaman penyelenggara DAM mengenai dampak yang ditimbulkan karena mengkonsumsi air minum DAM yang tidak memenuhi syarat kesehatan sangat penting karena penyelenggara pada umumnya menggantungkan sepenuhnya kepada proses pengolahan air yang ada sebagai satu paket dalam peralatan DAM. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara DAM menyangkut hal-hal 56


yang berkaitan dengan pengelolaan DAM yang dapat memberikan jaminan aman dan sehat bagi masyarakat dalam menggunakan air minum produksinya dan bagi instansi yang membidangi penyehatan lingkungan dapat menyiapkan panduan teknis mengenai sanitasi SAM - DM c. Kelembagaan untuk menjamin eksistensi DAM Pertumbuhan DAM sangat pesat terutama di daerah perkotaan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkan ketersediaan air minum yang praktis, mudah dan murah dan langsung dapat diminum. Kondisi demikian dapat menimbulkan kompetisi dalam menarik pelanggan tanpa mempertimbangkan aspek pelayanan yang memberikan jaminan kesehatan bagi konsumennya. Bilamana terjadi dampak penyebaran penyakit karena pemakaian air dari produksi DAM, maka akan mengancam eksistensi DAM. Salah satu upaya mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut, pembentukan suatu kelembagaan diperlukan untuk dapat menyatukan penyelenggara DAM yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam memberikan pelayanan air minum kepada pemakaianya dengan aman. Kelembagaan internal tersebut dapat melakukan pendataan, pendaftaran dan perijinan mengikuti ketentuan yang berlaku.Keberadaan kelembagaan internal DAM harus mendukung program pemerintah dan senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Dukungan dan keterlibatan dalam upaya meningkatkan


57

pelayanan air minum untuk mencapai akses universal air minum yang aman dan sehat yaitu sebagai anggota dalam forum-forum yang sudah ada seperti program STBM, AMPL dan forum sejenis lainnya sebagai kelembagaan eksternal. d. PKAM untuk DAM Permenkes No. 736/MenKes/Per/VI/2010 mengamanatkan air minum DAM harus melakukan pengawasan internal dan pengawasan external. Proses PKAM mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.PKAM merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan melalui proses sebagaimana diuraikan dalam Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

58

RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategi Kemen-terian Kesehatan 2015-2019 menetapkan target indukator kinerja PKAM dalam kegiatan penyehatan lingkungan sampai dengan tahun 2019 sebesar 50% SPAM dilakukan pengawasan.

Berkaitan dengan DAM yang keberadaannya sampai saat ini belum jelas dari segi perijinan dan terdaftar, langkah utama yang perlu diambil adalah melakukan pengelolaan database DAM dengan menginventarisasi DAM yang ada, yang telah melakukan PKAM internal dan external. Selanjutnya menetapkan target PKAM sesuai RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019. DAM yang sudah melaksanakan PKAM sesuai ketetapan peraturan tetap berlanjut, namun bagi DAM yang belum melaksanakan PKAM menjadi


sasaran dan target selanjutnya. Diharapkan target indikator kinerja sebesar 50% pada akhir tahun 2019, semua DAM telah melakukan PKAM. 3. SAM – BJP Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009 tentang SPAM BJP dalam Bab Pengertian pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 menyebutkan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebutSPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM. SAM BJP terlindungi adalah SAMBJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas, berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Berdasarkan pengertian diatas SAM BJP terdiri dari SAM BJP terlindung dan tidak terlindung. Sesuai dengan pasal 2 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini, tujuan penyelenggaraan SAM BJP adalah sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara, parapengguna, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SAMBJP untuk mewujudkan penyelenggaraan SAM yang efisien, mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air, mewujudkan terselenggaranya SAMBJP yang terlindungi,


59

meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/ Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang tatalaksana PKAM, mengamanatkan bahwa SPAMBJP perlu melakukan PKAM mengikuti tahapan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. Mempertimbangkan lingkup pengertian SAM-BJP yang sangat luas menyangkut skala individu, skala komunal dan skala komunal khusus terlindungi dan tidak terlindungi, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SPAM BJP, maka penerapan PKAM untuk SAM BJP memerlukan kebijakan tersendiri dengan tetap mengacu pada tujuan penyelenggaraan SPM-BJP yang salah satunya adalah menjadikan SAM BJP terlindungi, sehingga amanat sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2015 – 2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan akses universal air minum aman dapat terwujud.Langkah-langkah yang dilakukan untuk menetapkan kebijakan PKAM terhadap SAM BJP sebagai berikut: • Inventarisasi dan memperbaharui database SPAM BJP menurut jenisnya untuk mengelompokkan BJP terlindungi dan tidak terlindungi menurut jenisnya • Mengelompokkan BJP terlindung dan tidak terlindung menurut kategori pemanfaatannya yaitu individu, kelompok dan kelompok khusus.

60


• Menetapkan Kebijakan PKAM untuk BJP tidak terlindungi, terlindungi, terlindungi komunal, terlindungi komunal khusus. • Kebijakan PKAM BJP tidak terlindungi dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan PermenkesNo. 736/Menkes/Per/VI/2010, tetapi tidak melakukan pengambilan dan uji sampel air. • Kebijakan PKAM BJP terlindungi individu dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010, tetapi pengambilan sampling dan uji lab berdasarkan Permenkes 416/ Menkes/Per/IX/1990 menyangkut persyaratan kualitas air bersih. • Kebijakan PKAM BJB komunal dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan Permenkes No. 736/ Menkes/Per/VI/2010, namun penetapan titik lokasi pengambilan sampling untuk uji lab pengawasan eksternal dilakukan berdasarkan sampling random sesuai jumlah SPAM BJP komunal internal berdasarkan Permenkes 416/Menkes/Per/IX/1990 menyangkut persyaratan kualitas air bersih. • Kebijakan PKAM BJP komunal khusus dilakukan melalui tahapan proses sesuai ketetapan Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 seutuhnya. Instansi pemerintah yang membidangi program penyehatan lingkungan menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan manual terkait kebijakan PKAM SPAM - BJP.


61

4.6 Sarana Pendukung Lingkungan

PKAM

Kegiatan

Penyehatan

4.6.1 Laboratorium uji kualitas sampel air minum 1. Laboratorium mampu melakukan uji kualitas fisik-kimiamikrobiologi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah pelaksana kegiatan PKAM bagi SAM yang ada diwilayah kerjanya. Hasil pengawasan kualitas air minum menjadi lengkap bilamana dilakukan pengambilan dan uji laboratorium mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundangan yang ada. Laboratorium uji kualitas air minum harus mampu melaksanakan uji kualitas parameter fisik, kimia dan mikrobiologi ( f-k-m). Akurasi dan validitas hasil uji kualitas sangat tergantung dari kemampuan laboratorium untuk melakukan uji lab sesuai metode standard yang ditetapkan.Oleh karena itu, sesuai peraturan yang ada, uji laboratorium dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi karena diakui mempunyai kemampuan melakuan uji lab dan hasilnya dapat diterima keakuratannya, validitasnya dan keabsyahan oleh semua pihak. 2. Status laboratorium uji sampel kualitas air minum Data laboratorium yang terakreditasi untuk melakukan uji sampel kualitas air minum sesuai persyaratan masih sangat terbatas jumlahnya. Data KAN menunjukkan bahwa untuk wilayah DKI Jakarta hanya 11 laboratorium terakreditasi untuk uji lab kualitas air, 5 laboratorium terakreditasi untuk uji lab kualitas air minum di Jawa

62


Timur, 4 laboratorium terakreditasi di DI Yogyakarta sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat 25 laboratorium yang sebagian besar berlokasi di kota Bandung. 3. Kebijakan menetapkan laboratorium Kabupaten/Kota untuk uji lab FKM Mengingat pelaksanaan PKAM dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,dukungan keberadaan laboratorium yang diakui pihak yang berkepentingan sangat penting. Dalam upaya melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan melalui PKAM sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, maka keberadaan dan peranan laboratorium Kabupaten /Kota sangat penting dan memerlukan kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan PKAM di Kabupaten/Kota. Kebijakan laboratorium uji lab sampel kualitas air minum mengacu kepada Lampiran Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana PKAM bulir III mengenai Penetapan Laboratorium. Langkahlangkah yang perlu dilakukan: • Pemerintah menyiapkan pedoman teknis mengenai kriteria laboratorium yang layak diajukan untuk penetapan sebagai laboratorium pemeriksa kualitas air minum. • Pemerintah Kabupaten/Kota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi laboratorium yang terdapat di Kabupaten/Kota danmengidentifikasi kemampuan laboratorium


63

untuk melakukan pemeriksaan sampel kualitas air minum. • Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota

memproses

usulan penetapan laboratorium pemeriksaan kualitas air minum mengacu pada lampiran Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010, bulir III. • Penetapan laboratorium masih mengalami kendala sehingga mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan sampel kualitas air minum.Pemeriksaan dapat dilakukan oleh laboratorium Kabupaten terdekat yang telah mendapatkan Surat penetapan sebagai laboratorium pemeriksa kualias air atau laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi. 4. Tenaga penyelenggara PKAM

Secara kelembagaan, kegiatan PKAM melekat pada institusi pemerintah yang membidangi kesehatan khususnya kesehatan lingkungan, sehingga tenaga pengelola sudah melekat pada unit organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Kegiatan PKAM menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melibatkan tenaga PKAM secara hierarkhi dari tingkat desa (Pustu,Posyandu, Kader Kesling, Desa Sehat dll), Kecamatan (Puskesmas/Pelayanan Kesehatan Lingkungan) dan Kabupaten (Unit Kesehatan Lingkungan/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Pelaksana kegiatan PKAM ditingkat Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) melakukan kompilasi laporan hasil 64


pelaksanaan PKAM Kabupten/Kota dan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai fungsi pelayanan kesehatan lingkungan dan melaksanakan koordinasi. Pelaksana PKAM ditingkat pusat (Direktorat Kesehatan Lingkungan) bertanggungjawab untuk: (1) Menetapkan kebijakan dan strategi; (2) Menyusun rencana tahunan& lima tahunan sebagai bagian perencanaan Direktorat Jenderal dan Kementerian; (3) Menyiapkan acuan berupa Juklak, Juknis, panduan, pedoman, manual sebagai acuan daerah; (4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan untuk menyusun profile kegiatan dan; (5)Melakukan pertemuan dengan stakeholer terkait untuk koordinasi,integrasi dan sinkronisasi dengan program terkait serta sharing informasi. Untuk peningkatan kapasitas melalui workshop, dilakukan pelatihan pelaku PKAM untuk tiap tingkatan dari desa sampai pusat , pelatihan tenaga latih (TOT), menggunakan modul dan materi modul yang sudah ada maupun penyusunan baru pada periode tahun 20152019. 5. Pengembangan sistem informasi PKAM berbasis internet Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PKAM adalah SPAM yang dikelola penyelenggara SAM. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan internal dan eksternal dengan tujuan memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi air minum


65

produksi SPAM. Pengelolaan data PKAM mulai dari database, proses PKAM dan hasilnya menjadi sangat penting untuk dua manfaat mendasar, pertama bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan dan bagi konsumen yaitu penyelenggara SPAM sebagai tindak lanjut untuk menjaga dan meningkatkan performance dan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian jaminan menggunakan air minum SPAM. Untuk menjawab hal tersebut perlu dibentuk pengelolaan PKAM berbasis internet dan diperlukan aplikasi model yang sesuai. Sebagai user adalah Dinas Kesehatan Kabupaten dan pusatnya berada di Dinas Kesehatan Provinsi. Pengelolaan PKAM berbasis internet ini dapat diakses oleh stakeholder terkait dan masyarakat sesuai kepentingannya.

66

Dengan adanya pengelolaan PKAM berbasis internet ini, diharapkan target indikator kinerja kegiatan PKAM yang menjadi tanggung jawab Direktorat Kesehatan Lingkungan cq Subdit PASD dapat dimonitor, dievaluasi terkait progress dan kendalanya sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk perbaikan dan perencanaan selanjutnya.


BAB 5 ISSUE, POTENSI DAN KEGIATAN STRATEGIS

Berangkat dari pengalaman pelaksanaan PKAM dan kondisi serta situasi PKAM hingga tahun 2014, dapat diidentifikasi isu, potensi dan kegiatan strategis dari pelaksanaan PKAM yang meliputi 6 tahapan kegiatan yaitu; (i) Inspeksi kesehatan lingkungan, dilakuan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya; (ii) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan; (iii) Pengujian kualitas air minum dilakukan dilabotratorium yang terakreditasi; (iv) Analisa hasil pengujian sampel air minum; (v) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kepada penyelenggara sarana air minumdan; (vi) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara sarana air minum. Semuanya memerlukan perhatian dari para pelaku PKAM kedepan. Isu adalah suatu permasalahan,suatu kendala atau sesuatu diluar perkirakan, sedangkan potensi strategis adalah kekuatan yang memberi peluang/dukungan kelancaran dan kegiatan strategis untuk menguatkan dan mendorong pencapaian kegiatan dengan meminimalkan isu dan memaksimalkan potensi yang ada menjadi peluang melaksanakan kegiatan. 5.1 Tahapan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Kegiatan ini merupakan tahapan awal dengan melakukan pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

67

resikonya terhadap semua SPAM yang menjadi target PKAM. IKL dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kader kesehatan yang mendapatkan pelatihan dasar praktis dengan menggunakan formulir standar yang telah ada dan digunakan selama ini. IKL oleh kader kesehatan lingkungan dilakukan terhadap SPAM sederhana berupa BJB individual. Untuk IKL SPAM yang kompleks dilakukan oleh tenaga kesehatan/ sanitarian. Pelaksanaan IKL menghadapi beberapa kendala selama ini antara lain data dasar SPAM diwilayah kerjanya yang masih bersifat stand alone, artinya diinventarisasi sesuai kebutuhan program dan tidak berlaku umum. Kendala lain adalah form standar yang ada masih menimbulkan perbedaan interpretasi yang mempengaruhi hasil, terutama pada saat kompilasi yang sifatnya akumulatif. Meskipun demikian terdapat potensi strategis seperti beberapa institusi yang menyediakan data dasar SPAM menggunakan versi yang berbeda. Database menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan kedepan seperti dinyatakan dalam RPJMN dan Renstra. Hal tersebut merupakan potensi strategis yang mendorong untuk perbaikan sehingga menghasilkan kegiatan strategis untuk pelaksanaan IKL kedepan. Berikut adalah uraian mengenai isu permasalahan, potensi dan kegiatan strategis terkait kegiatan IKL:

68


Tabel 5.1 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan IKL sebagai bagian kegiatan PKAM

Isu

Potensi strategis

Kegiatan strategis

1. Belum ada data 1. Banyak institusi 1. Membentuk forum dasar SPAM mengeluarkan data koordinasi lintas sektor berdasarkan dasar sumber air untuk penyamaan data jumlah dan jenis dasar sesuai kebutuhan 2. RPJMN RPJMD, program Renstra menetapkan menggunakan 2. Inventarisasidan database untuk penyusunan data dasar perencanaan SPAM menggunakan terminologi yang sama 3. Menetapkan sasaran IKLuntuk SPAM JP, DAM dan BJP 2. Kesalahan 1. Telah tersedia format 1. Menyempurnakan format kompilasi hasil standar Ketersedian standar yang sehingga IKL untuk SPAM format. tidak salah kompilasi BJP karena 2. Penggunan format 2. Melakukan pelatihan kelemahan IKL telah dterapkan sederhana untuk IKL SPAM format yang dan diterima secara BJP skala individu digunakan nasional. 3. Melaksanakan IKL SPAM 3. Tenaga IKL tersedia disemua desa sampai tingkat desa


69

3. Pencatatan dan pelaporan hasil IKL lemah

1. Format pencatatan dan pelaporan tersedia

1. Melakukan pelatihan tenaga IKL mengenai pencatatan dan pelaporan

2. Tenaga tersedia dari tingkat desa (kader), Kecamatan (Puskesmas/ Sanitarian) Kabupaten (Dinas Kesehatan/Kesling)

2. Melakukan pengolahan hasil IKL sesuai tingkatan Puskesmas, Kabupaten 3. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang

3. Panduan pencatatan dan pelaporan tersedia 5.2 Pengambilan sampel air minum Sampel air minum merupakan kegiatan lanjutan setelah kegiatan IKL dalam PKAM. Pengambilan sampel air dibutuhkan untuk pengawasan internal, dimana pengambilan sampel dan pemeriksaannya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara SPAM, termasuk pembiayaannya. Pengambilan dan uji sampel kualitas air minum oleh penyelenggara lebih bersifat kepada kontrol kualitas air minum yang dihasilkan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.Pengawasan eksternal merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen atau pemakai air minum hasil SPAM, dimana penyelenggara SPAM harus memenuhi kewajibannya untuk menghasilkan

70


air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui uji laboratorium oleh labratorium terakreditasi. Pengambilan sampel air minum sebagai bagian kegiatan PKAMdikenakan terhadap SPAM-JP, DAM dan SPAM BJP, dimana selama ini kegiatan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 /MenKes/Per/ VI/2010 tentang tata laksana PKAM. Kendala mengenai data dasar SPAM yang dilakukan PKAM yang masih lemah, kecilnya pendanaan, keterbatasan sarana pendukung seperti laboratorium yang layak, prosedur akreditasi laboratorium untuk keabsyahan hasil uji kualitas sesuai methode standard yang dipersyaratkan, serta kapasitas tenaga yang belum memadai menyebabkan pelaksanaan pengambilan sampel dan uji kualitas air minum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam lanpiran Peraturan Menteri Kesehatan yang terkait. Namun demikian, banyak potensi strategis yang dapat mendorong pelaksanaan kegiatan pengambilan dan uji sampel kualitas air minum dapat terlaksana sesuai target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra Kemenerian Kesehatan 2015 -2019. Uraian rinci mengenai isu, potensi dan kegiatan strategis pelaksanaan pengambilan dan uji sampel kualitas air minum kegiatan PKAM kedepan adalah sebagai berikut :


71

Tabel 5.2 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengambilan sampel air minum sebagai bagian kegiatan PKAM

Isu

Potensi strategis

Kegiatan strategis

1. Belum semua SPAM 1. Data jumlah JP 1. Melakukan pendataan BJP melakukan diwilayah kerja jumlah JP yang berada pengambilan Kabupaten tersedia diwilayah kerjanya. sampel air minum pada penyelenggara 2. Melakukan inventarisasi dalam rangka SPAM. mengenai banyaknya pengawasan 2. Jumlah pengguna pelanggan setiap JP. eksternal sehingga setiap JP sudah 3. Mendapatkan data mempengaruhi jelas, memudahkan jaringan distribusi untuk perhitungan capaian penghitungan setiap JP diwilayah indikator. jumlah sampel yang kerjanya. harus diambil. 4. Menetapkan rencana 3. Setiap JP, pengambilan sampel. penyelenggara 5. Melakukan koordinasi mempunyai data dengan penyelenggara sistem JP untuk mengenai kegiatan memudahkan pengambilan sampel menetapkan lokasi JP dalam rangka titik pengambilan pengawasan eksternal. sampel yang 6. Melakukan pengambilan mewakili seluruh sampel JP sesuai sistem JP. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

72


2. Pengambilan sampel air minum SPAM BJP, tidak mungkin dilakukan seluruhnya meskipun hasil IS mengharuskan dilakukan pengambilan sampel.

1. SPAM BJP meliputi 1. Melakukan kegiatan BJP individu dan pendataan BJP dan IKL BJP komunal diseluruh BJP dengan kondisi 2. Melakukan klasifikasi terlindungi dan tidak BJP individu dan BJP terlindungi. komunal 2. BJP individu 3. Melakukan klasifikasi dengan status tidak BJP individu terlindungi, terlindungi, potensi individu dan komunal pencemaran tinggi. 4. Melakukan pengambilan 3. BJP komunal tidak sampel pada BJP terlindungi , potensi individu yang pencemaran tinggi. terlindungi secara sampling, berdasarkan pertimbangan jumlah BJP individu yang terlindungi 5. Melakukan pengambilan sampel BJP terlindungi untuk pemakian komunal.

5.3 Pengujian kualitas air minum Sesuai tahapan PKAM,setelah melakukan pengambilan sampel kualitas air minum, kegiatan selanjutnya adalah mengirimkan sampel tersebut kelaboratorium untuk diuji kualitas air minumnya. Sesuai ketetapan dalam Permenkes No. 736/Menkes/Per/VI/2010 laboratorium yang melakukan uji kualitas air minum adalah laboratorium yang terakreditasi yang


73

diharapkan hasilnya akurat dan valid serta shahih diakui semua pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan sampel kualitas air minum, kendala yang dihadapi adalah belum semua Kabupaten memiliki laboratorium. Bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki laboratorium, kemampuan melakukan uji sampel kualitas air minum diragukan, sementara status laboratorium Kabupaten/Kota yang telah mampu melakukan uji sampel kualitas air belum semuanya jelas. Laboratorium yang mampu melaksanakan uji kualitas air minum dengan status yang jelas dengan kualifikasi terakreditasi jumlahnya sangat terbatas. Meskipun dihadapkan pada kendala menyangkut kemampuan laboratorium, terdapat potensi strategis yaitu keberadaan laboratorium di tiap Kabupaten/Kota meskipun belum semua Kabupaten memiliki dan jumlahnya relatif kecil. Potensi lainnya adalah adanya laboratorium instansi pemerintah lainnya diluar Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemeriksaan kualitas lingkungan termasuk kualitas air minum, dan adanya laboratorium swasta ditingkat Kabupaten/Kota. Bilamana potensi ini dapat di kembangkan dan didukung dengan kebijakan pemerintah akan meminimalkan kendala yang ada, sehingga kedepan pelaksanaan uji kualitas air minum dapat dilaksanakan secara baik untuk mewujudkan target indikator kinerja penyehatan lingkungan melalui PKAM ditiap Kabupaten/Kota. Uraian secara rinci terkait isu, potensi dan kegiatan strategis untuk kegiatan uji laboratorium sampel kualitas air sebagai bagian kegiatan PKAM disajikan pada tabel berikut.

74


Tabel 5.3 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan pengujian kualitas air minum sebagai bagian dari kegiatan PKAM

Isu 1. Belum semua Kabupaten / Kota memiliki laboratorium pemeriksaan kualitas air minum

Potensi strategis

Kegiatan strategis

1. Semua Kabupaten/ Kota melaksanakan PKAM

1. Melakukan kerjasama denganKab/Kota terdekat yang mempunyai lab uji kualitas air dalam bentuk MoU

2. Kabupaten /Kota terdekat memiliki laboratoriumn pemeriksaan kualitas air minum

2. Mengirim & melakukan uji sampel kualitas air minum 3. Perkembangan menggunakan lab. teknologi uji kualitas uji kualitas air minum air minum di tempat berdasarkan MoU untuk parameter fisik, kimia, 3. Pemerintah mikrobiologi berupa Kabupaten/ Water Test Kit/WTK Kota menyiapkan laboratorium untuk uji kualitasair minum 4. Untuk sementara dapat menggunakan WTK


75

2. Kemampuan 1. Terdapat lab. laboratorium swasta yang dapat pemerintah kab/ melakukan uji kota terbatas

kualitas air minum

1. UPTB/BTKLPPM melakukan pembinaan / peningkatan kapasitas tenaga lab

2. Kabupaten/Kota masuk wilayah 2. Pemerintah dan kerja lab.B/BTKLPP Pemda melengkapi sebagai UPT peralatan lab.uji Kemenkes kualitas air minum

3. Perkembangan 3. Pemkabmenetapkan teknologi uji kualitas lab. swasta sebagai air minum di tempat labpemeriksa kualitas untuk parameter air fisik, kimia, mikrobiologi berupa Water Test Kit/WTK 4. Labswasta melakukan uji kualitas air minum berdasarkan MoU kerjasama dengan pemerintah 5. WTK dapat digunakan dengan pertimbangan jauhnya lokasi.

76


3. Status laboratorium pemerintah belum jelas /belum terakreditasi meskipun mampu melakukan uji kualitas air minum

1. Target indikator kinerja Penyehatan Lingkungan/PKAM

1. Dinkes Kab/ Kotamelakukan inventarisasi lab yang

telah ditetapkan dalam RPJMN maupun renstra Kemenkes 20152019

ada di Kabupaten/ Kota

2. Melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang ada untuk 2. Amanat undangmemperoleh Lab.yang undang (Permenkes paling baik No. 736/Menkes/ 3. Ka. Dinkes Kab/ Per/VI/2010 Kota mengusulkan memberi kebijakan labterbaik ke Bupati/ untuk menetapkan kepada Bupati/ kebijakan Walikota menentukan status 4. Bupati menetapkan lab. laboratorium pemeriksa kualitas air minum.

5.4 Analisis hasil pengujian laboratorium Hasil uji kualitas air merupakan bukti tidak terbantahkan mengenai kualitas air minum SPAM yang dilakukan PKAM. Analisa hasil uji kualitas air harus memenuhi semua persyaratan indikator parameter yang diuji dengan cara membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


77

undangan. Bilamana hasil uji kualitas air terhadap setiap parameter sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan, maka setiap parameter kualitas air minum dinyatakan memenuhi syarat. Bilamana hasil uji laboratorium tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, selanjutnya dilakukan identifikasi dugaan kontaminasi yang menyebabkan penyimpangan dan melakukan identifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan tahapan ini, beberapa issue atau kendala yang terjadi terkait dengan uji laboratorium untuk pengawasan kualitas air minum eksternal dalam menerapkan uji sampel kualitas air minum antara lain pengujian yang dilakukan pada parameter belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku meliputi parameter fisik, kimia dan mikobiologi (FKM). Hal ini mempengaruhi hasil analisa identifikasi dugaan kontaminasi, dan kemungkinan langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan tidak tepat sasaran, apabila penyimpangan terjadi pada parameter yang seharusnya juga diperiksa dan dianalisa hasil pengujian laboratoriumnya. Demikian halnya kemampuan tenaga laboratorium untuk analisis hasil masih terbatas karena memerlukan tenaga yang profesianal dibidang teknik penyehatan atau teknik lingkungan atau kesehatan lingkungan. Namun demikian, ada potensi-potensi strategis yang dapat dioptimalkan sebagai peluang untuk melakukan kegiatan strategis kedepan dalam mengatasi atau setidaknya meminimalkan permasalahan atau kendala yang dihadapi. Secara rinci berkaitan dengan isu, potensi strategis yang ada dan kegiatan strategi kedepan dalam melaksanakan PKAM,

78


khususnya tahapan analisa hasil pengujian laboratorium diuraikan dalam tabel berikut. Tabel 5.4 Isu, potensi dan kegiatan strategis kegiatan analisa hasil uji laboratorium sebagai bagian dari kegiatan PKAM

Isu 1. Analisa hasil uji lab. belum mencakup semua parameter FKM, karena kendala biaya dan peralatan.

Potensi strategis Kegiatan strategis 1. Penyelenggara Sarana 1. Melakukan analisa Air Minum sistem jaringan semua parameter perpipaan bertujuan untuk meliputi fisik, kimia memproduksi air yang dam mikrobiologi, memenuhi syarat air sehingga analisa minum (PDAM) kualitas air dapat dilakukan secara lengkap 2. Meningkatnya tuntutan 2. Melakukan konsumen mendapatkan identifikasi sumber pelayanan air yang kontaminasi langsung dapat diminum, bilamana terdapat seperti air kemasan, penyimpangan DAM, BJP komunal analisa hasil uji lab khusus/apartment 3. Perkembangan teknologi 3. Melakukan uji kualitas air lengkap identifikasi langkahmeliputi fisik, kimia, langkah tindak lanjut mikrobiologi /WTK atas analisa hasil uji sebagai peluang untuk laboratorium. memeriksa kualitas air lengkap dalam kondsi kemampun lab terbatas.


79

2. Kemampuan analisa petugas masih terbatas

80

1. Tenaga analisa hasil 1. Melakukan kualitas air ditingkat Dinas inventarisasi tenaga Kesehatan Kabupaten/ pelaksana PKAM Kota tersediadan diKabupaten/Kota melekat pada struktur kelembagaan yang ada 2. Modul dan materi teknis 2. Menyusun rencana perbaikan kualitas air pendidikan dan telah tersedia pelatihan perbaikan kualitas air 3. Adanya B/ 3. Melaksanakan BTKLPPsebagai peningkatan UPT Kementerian kapasitas pengelola Kesehatan sesuai PKAM tingkat tugas dan fungsinya Kabupaten/ bertanggungjawab untuk Kota melalui melaksanakan pendidikan pendidikan dan pelatihan,pengembangan pelatihan perbaikan model dan teknologi tepat kualitas air untuk guna. memperkuat kemampuan analisa hasil pengujian laboratorium dan identifikasi penyebab dan akibat pencemaran serta langkah penanganannya.


5.5 Rekomendasi Rekomendasi merupakan tahapan kegiatan PKAM sebagai keluaran dari tahapan analisa hasil laboratorium terhadap tiga parameter (fisik, kimia, mikrobiologi) dan identifikasi sumber pencemaran bilamana terjadi penyimpangan parameter dari syarat yang ditetapkan,serta identifkasi langkah yang perlu dilakukan oleh penyelenggara air minum. Rekomendasi mengenai analisa hasil uji laboratorium senantiasa diberikan kepada penyelenggara air minum terkait hasilnya, apakah semua parameter yang dianalisa memenuhi syarat atau menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Analisa hasil menunjukkan penyimpangan rekomendasi disertai langkahlangkah perbaikan agar penyimpangan parameter tidak terjadi lagi.Penyampaian rekomendasi dilakukan secara formal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota kepada penyelenggara air minum. Selama ini rekomendasi senantiasa dilakukan, namun indikasi adanya tindak lanjut oleh penyelenggara untuk melakukan perbaikan kualitas belum optimal. Pengawasan kualitas air minum dilakukan secara rutin dan terus- menerus, penyampaian rekomendasi yang sama dan berulang menunjukkan hal tersebut.Penyelenggara air minum jaringan perpipaan masih belum bisa memproduksi air minum yang memenuhi persyaratan, sehingga konsumen/pelanggan dapat langsung minum tanpa harus merebus sampai mendidih terlebih dulu. Pengertian rekomendasi atau saran tidak harus dilakukan bagi yang menerima rekomendasi, sehingga sifatnya sukarela. Dengan demikian, rekomendasi yang menjadi issue RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

81

strategis dalam PKAM dikaitkan dengan target indikator adalah jumlah sarana yang dilakukan pengawasan, sehingga kualitas air minum yang dihasilkan oleh sarana air minum tidak harus memenuhi persyaratan. Mengacu kepada perundangundangan yang mengamanatkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar terhindar dari gangguan kesehatan karena mengkonsumsi air minum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, maka rekomendasi menjadi issue strategis untuk dipatuhi oleh penyelenggara air minum. Berikut isu, potensi dan kegiatan strategis terkait tahapan rekomendasi sebagai bagian kegiatan PKAM. Tabel 5.5 Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait rekomendasi sebagai bagian dari kegiatan PKAM

Isu

Potensi

Kegiatan

1. Rekomendasi 1. Target indikator 1. Melaksanakan PKAM sifatnya kinerja rekomendasi tidak mengikat, penyehatan berdasarkan analisa tergantung lingkungan hasil uji kualitas air penyelenggara melalui PKAM minum menurut 3 air minum telah ditetapkan parameter fisik, kimia, untuk dalam RPJMN mikrobiologi. menindak /Renstra 2. Melakukan lanjuti Kementerian pencatatan setiap Kesehatan 2015penyampaian 2019 adalah rekomendasi kepada Jumlah sarana penyelenggara air air minum minum sebagai yang dilakukan catatan sarana pengawasan air minum yang telah dilakukan pengawasan 82


2. Rekomendasi 1. Peraturan 1. Melakukan merupakan perundangan pemantauan alat untuk -undangan terhadap tindak mengetahui mengamanatkan lanjut dari kepatuhan agar air minum rekomendasi yang penyelenggara yang dikonsumsi disampaikan kepada yang wajib masyarakat tidak penyelenggara air memproduksi menimbulkan minum air minum gangguan 2. Mengingatkan yang kesehatan. kepada memenuhi 2. Setiap penyelenggara persyaratan penyelenggara air minum akan kesehatan air minum wajib kewajiban nya sesuai sebagai menjamin air amanat perundangan tool untuk minum yang 3. Mengumumkan mengetahui diproduksinya secara terbuka progress aman bagi rekomendasi PKAM kesehatan. dan saran tindak lanjut kepada penyelenggara agar memproduksi air minum yang memenuhi syarat kesehatan. 5.6 Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Seperti diuraikan sebelumnya bahwa rekomendasi analisa hasil uji laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan saran tindak lanjut perbaikan kualitas air mengandung 2 (dua) aspek penting. Satu aspek bersifat tidak mengikat


83

sementara aspek yang lain merupakan suatu yang mengikat dan harus dilaksanakan, karena sesuai amanat perundangan bahwa penyelenggara air minum wajib memproduksi air yang memenuhi persyaratan. Berkaitan hal tersebut, kegiatan pemantauan perlu dilakukan untuk memantau penyelenggara air minum dalam menindak lanjuti rekomendasi yang disampaikan beserta saran perbaikan kualitas air. Isu kegiatan pemantauan dalam PKAM antara lain menyangkut waktu pemantauan, pelaksanaan pemantauan, menyikapi respon penyelenggara air minum dalam menindak lanjuti rekomendasi, dan saran perbaikan kualitas air yang disampaikan oleh pelaksana PKAM.Waktu pelaksanaan pemantauan tergantung dari rekomendasi hasil analisa uji lab terhadap 3 parameter FKM dan tergantung respon penyelenggara air minum. Bilamana rekomendasi analisa hasil uji lab memenuhi persyaratan, maka tindak lanjut lebih bersifat saran kepada penyelenggara untuk menjaga produk airnya agar tetap memenuhi persyaratan. Dalam hal ini pemantauan dilaksanakan sesuai jadwal yang mengikuti ketentuan yang berlaku, sesuai frekuensi kegiatan PKAM dalam satu tahunnya. Untuk rekomendasi analisa hasil uji lab yang tidak memenuhi persyaratan,maka kepada penyelenggara akandisampaikan saran untuk perbaikan kulitas air. Pada umumnya pelaksanaan tindak lanjut sangat tergantung kepada penyelenggara air minum sehingga waktu pemantauan pelaksanaan tindak lanjut harus menyesuaikan.Waktunya kemungkinan berbeda dengan waktu pemantauan sesuai frekuensi kegiatan PKAM dalam satu tahun.

84


Respon penyelenggara air minum terhadap rekomendasi dan saran tindak lanjut yang diterimanya sangat positif, walaupun mereka melakukan perbaikan kualitas air ataupun tidak melakukan perbaikan kualitas air minum, namun kegiatan pemantauan sebagai bagian PKAM tetap dilaksanakan dengan frekuensi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Potensi strategis yang dapat meminimalisasikan issue mengenai kegiatan pemantauan adalah bahwa kegiatan PKAM merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan terhadap setiap sarana air minum yang menjadi target. Potensi strategis lainnya adalah bahwa pemerintah telah mencanangkan akses universal 100-0-100, salah satunya adalah menyediakan air minum yang aman bagi seluruh masyarakat pada akhir 2019 sebagaimana dituangkan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tinggal bagaimana para pemangku kepentingan menyikapi dan mewujudkannya. Berikut uraian secara rinci mengenai isu, potensi dan kegiatan strategis tahapan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut sebagai bagian kegiatan PKAM.


85

Tabel 5.6 Isu, potensi dan kegiatan strategis terkait pemantauan sebagai bagian dari kegiatan PKAM

Issue

Potensi

1. Pemantauan 1. PKAM merupakan pelaksanaan kegiatan yang tindak lanjut untuk dilakukan terusmengetahui hasilnya menerus dan tergantung dari respon berkesinambungan penyelenggara air minum. 2. Indikator kinerja PKAM adalah jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan 2. Pemantauan sebagai 1. Akses universal air tool untuk mengetahui minum yang aman tindak lanjut hasil bagi masyarakat PKAM tergantung sampai dengan respon penyelenggara tahun 2019 air minum 2. Amanat perundangan untuk menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

86


Kegatan 1. Melaksanakan kegiatan pemantauan tanpa perlu mempertimbangkan respon penyelenggara tentang rekomendasi 2. Melakukan pencatatan hasil pemantauan yang dilakukan setidaknya 2 kali setahun untuk kompilasi hasil pada setiap akhir tahun. 1. Menyampaikan hasil pemantuan berdasarkan rekomendasi dan respon penyelenggara terhadap rekomendasi 2. Melakukan kompilasi hasil PKAM terkait parameter untuk mengetahui sarana air minum yang kualitasnya memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat.

BAB 6 PELAKU DAN PERAN STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN PKAM PKAM dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam target indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dan pencapaian outcome kualitas air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan. Ada 4 (empat) hal penting dan diperlukan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat yang meliputi : (1) Stakeholder atau pelaku terkait, (2) Peran stakeholder atau pelaku terkait, (3) Fungsi, (4) Kebutuhan untuk ketiga hal yang sebelumnya dapat diwujudkan. Berikut adalah matrik keterkaitan 4 hal tesebut.


87

2. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dasar.

1. Pengumpulan data dasar

Peran

88

Kebutuhan bagi pelaku Fungsi untuk berperan menjalankan fungsinya Tingkat Desa/Kelurahan 1. Inventarisasi data 1. Penyiapan Formullir dasar untuk PKAM standar untuk data dasar meliputi jenis sarana air dan IKL. minum yang digunakan 2. Pelatihan dasar masyarakat. pengenalan jenis-jenis 2. Melakukan IKL untuk sarana air minum. sarana air minum yang 3. Pelatihan dasar dan digunakan masyarakat. praktek kegiatan IKL 4. Reward system bagi kader/ kemudahan akses layanan kesehatan bagi kader di Puskesmas 1. Melakukan kegiatan 1. Ketersediaan (i) Formulir pendampingan kader untuk kompilasi data dalam melakukan dasar, (ii) form IKL, (iii) inventarisasi data dasar form kompilasi (iv) Form dan melakukan IKL laporan ke puskesmas


Unit Kesling Pustu 1. Pendampingan

Kader kesehatan lingkungan/ posyandu

Stakeholder/ Pelaku Terkait

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas

SK Ka. Puskesmas

Dinas Kesehatan Kabupaten Kota/ Puskesmas

Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Penyedia kebutuhan

89


Kepala Desa/ Pustu

2. Melakukan kompilasi dan pengolahan : (i) data dasar SAM berdasarkan jenis; (ii) hasil IKL berdasarkan jenis SAM dengan tingkat risiko. 3. Menyusun hasil kompilasi dan pengolahan (data dasar), IKL, ke Puskesmas induk. 1. Pengesahan data Mengesahkan data dasar dasar. sarana air SAM hasil kompilasi dan minum pengolaan. 2. Pelaporan Melaporkan hasil kompilasi dan pengolahan: (i) data dasar dan updating data. 3. Koordinator (ii) gn tingkat risiko (AT,T) kegiatan tk desa. dan (S,R) koordinasi dengan kepala desa/lurah /RW/RT

2. Kompilasi dan pengolahan data

Pembentukan tim kerja tkt desa/kelurahan

Jadwal pelaporan

Formulir pengesahan., formulir laporan

Kepala desa/lurah atau Ka. Pustu

90

1. Melakukan pendampingan dan bimbingan kader/pustu dalam inventarisasi data dasar dan IKL yang bersifat lebih kompleks. 1. Melakukan kompilasi dan pengolahan : (i) data dasar SAM dan pelaksanaan IKL dari laporan pustu/desa, (ii) klasifikasi SAM dengan tingkat resiko (AT - T) dan (S – R )


2. Kompilasipengolahan data

Tingkat kecamatan Unit Kesehatan 1. Pendampingan Lingkungan dan bimbingan Puskesmas

Formulir kompilasi dan pengolahan

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota

Tersedianya jadwal - rencana Pengesahan Ka. kegiatan Puskesmas Dinas kesehatan kabupaten/kota

91


3. Melakukan PKAM diwilayah kerjanya sampai tahapan pengambilan dan pengiriman sampel air minum ke laboratorium dengan surat pengantar KaDinkes Kab/Kota

2. Mengajukan rencana PKAM termasuk pembiayaan

3. Perencanaan, 1. Merencanakan dan pelaksanaan dan menetapkan sasaran pencatatan PKAM PKAM diwilayahnya meliputi SAM-JP PDAM, non PDAM, DAM dan BJP komunal TRP (R-S)

Ka. Puskesmas

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Rencana kegiatan, pendanaan dan jadwal

Persetujuan rencana, biaya dan jadwal kegiatan Tersedianya biaya dan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan

92

Koordinator pelaksanaan PKAM

Melakukan koordinasi dengan Camat dan penyelenggara air minum diwilayah kerjanya, dengan misi menjadikan sarana air minum yang aman dikonsumsi masyarakat

4. Pencatatan hasil PKAM dan kompilasinya 5. Melaporkan : (i) Data dasar SAM (ii) Data sasaran & target PKAM (iii) Hasil PKAM ke Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota


Ka. Puskesmas

4. Pelaporan

Form hasil PKAM,dan form kompilasi Form pelaporan: (i) Datadasar SAM (ii) Data sasaran-target PKAM (iii) Laporan PKAM untuk melengkapi lap. Dinkes Kab/Kota. Kepada penyeleggara hasil PKAM Pembentukan forum peduli air minum yang aman dan sehat dengan keanggotaan pemerintah kecamatan, Dinas Kesehatan, penyelenggara dan perwakilan konsumen. S.K Camat atau SK Puskesmas.

93

Kemampuan lab melaksanakan uji kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi

Mengacu kepada capaian hasil saat ini/RPJMN/rennstra/Renstrada Mengacu Pemenkes No. 736/ MENKES/VI/2010

3. Melakukan kompilasi dan pengolahan data hasil PKAM sesuaiindikator kinerja PKAM 4. Updating data dari sumber primer / penyelenggara

Sumber data dari penyelenggara

Kompilasi dan pengolahan sasaran dan target PKAM

Rencana kerja dan pendanaan

2. Melakukan kompilasi dan pengolahan data target –sasaran PKAM

Kepada kader dan unit KeslingPustu dalam melaksanakan kegiatan PKAM 1. Melakukan kompilasi dan pengolahan data dasar


2. Kompilasi dan pengolahan data

Tingkat Kabupaten Unit Kesling 1. Pendampingan Dinkes Kab/Kota dan bimbingan teknis

Bupati/walikota Kepada Dinas menetapkan lab uji kualitas f-k-m

PDAM, Assosiasi DAM, Cipta Karya

Melakukan kompilasi dan pengolahan sasaran target PKAM

Ka.Dinkes. Kabupaten/ Kota

94

Kemampuan tenaga untuk analisa hasil PKAM. Bantuan tenaga profesional Mengacu pada indikator target kinerja /output): jumlah sarana yang dilakukan

Respon penyelenggara air minum: Positif, tidak ada respon

Mengacu kepada indikator: sarana air minum yang 2. Surat kepada penyelenggara mengenai produknya memenuhi syarat kesehatan. rekomendasi analisa hasil uji lab dilampirkan saran tindak lanjutnya.

1. Surat pengantar ke laboratorium untuk uji sampel air minum meliputi 3 paremeter (f-k-m)

2. Menetapkan jumlah pengambilan sample air minum

1. Menetapkan target sasaran PKAM


4. Menyiapkan draft surat untuk Ka Dinkes Kab/Kota

3. Perencanaan PKAM

Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan, On the Job Training. Dukungan tenaga profesional dari B/ BTKLPP, KKP

Ka Dinkes Lab milik Kab/Kota Lab milik Kab/Kota terdekat Lab swasta B/BTKLPP

95

3. Menyiapkan laporan hasil PKAM meliputi (i) Pelaporan indikator kinerja (output) dan (ii) Indikator outcome

2. Melakukan pencatatan dan pengolahan pengolahan

1. Melakukan pencatatan, pencapaian hasil terhadap target yang ditetapkan


6. Pencatatan dan pelaporan

2. Menyusun rekomendasi dan saran tindak lanjut hasil PKAM.

5. Penilain hasil 1. Melakukan analisa PKAM setiap komprehensive tiap sarana air minum. tahapan PKAM.

Format laporan: Pelaporan setidaknya 1 tahun sekali

Target ditetapkan Ka. Dinkes Kab/Kota, Panduan terkait indikator dikeluarkan Dit. KL Panduan terkait indikator ditetapkan Dit. KL Dit.PL menyiapkan format laporan

96

Ka. Din Kes

4. Menghasilkan data dasar SAM yang akurat sebagai baseline data kabupaten untuk PKAM.

Sumber data dari penyelenggara air minum, instansi yang membawahi penyelenggara. Sosialisasi data dasar SAM bagi stakeholder.

Tersedianya format standar

2. Kompilasi dan pengolahan data dasar 3. Melakukan updating melalui konsolidasi data dari sumber Primer

Kelancaran lap. hasil inventarisasi secara berjenjang

1. Dimulai inventarisasi data dasar SAM dari tingkat desa/kelurahan


1. Mengesahkan data dasar SAM

Ka Pustu Ka. Puskesmas

97


2. Menetapkan sasaran target PKAM

Tersedia data sasaran-target PKAM yang sudah diakui

Pemberitahuan kepada penyelenggara air minum.

2. Dengan melakukan klasifikasi memperoleh SAM terlindungi dan tidak terlindungi. 3. Menetapkan SAM terlindungi komunal JP, DAM dan BJP sebagai sasaran-target PKAM.

Pedoman teknis penetapan sasaran-target PKAM Sosialisasi sasaran-target PKAM bagi stake holder

1. Dimulai dengan melakukan IKL SAM, memperoleh Sam JP dan BJP

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bappeda Kab./Kota

Ka.Dinkes Kab/ kota Unit Kes. Lingk Din kes. kab/Kota

Ka. DinKes Kab/Kota Ka. DinKes Prop, Dit.KL

98

3. Menyampaikan ke penyelenggara air minum sebagai sasaran PKAM.

2. Mengajukan perencanaan PKAM sebagai bagian program Din KesKab/Kota

1. Berdasarkan sasaran dan target PKAM , menyusun rencana tahunan PKAM (kegiatan, biaya, jadwal)


3. Mengesahkan perencanaan PKAM dan melakukan sosialisasi

Laporan periodik

Penyelenggara air minum siap melakukan PKAM untuk menjamin produknya memenuhi syarat • PKAM tanpa sampling air minum untuk BJP • PKAM untuk JP, DAM,BJPkomunal Opsi (i) Lab. milik Pem. Kab/ Kota; (ii)Lab. pemda terdekat dan Lab. Terakreditasi; (iii) Field Water Test Kit sebagai opsi terakhir Bupati/Walikota Bupati/Walikota Din.Kes Kab/kota Din Kes prop Dit.KL-Ditjen Kes. Mas;B/BTKLPP

Lab. milik Pemda Lab swasta yang ditunjuk Bupati/walikota Din.Kes.Kab/ Kota Din.Kes. Kab./ Kota Penyelenggara air minum, Dinas kesehatan kabupaten/kota Dinas Kesehatan Kabupaten/kota

DinKes Kab/Kota

99

Pem. Kab/Kota tidak mempunyai lab uji kualitas.

3. Menggunakan lab. pemeriksa kualitas air minum milik pem. Kab/Kota yang sudah beroperasi.

2. Menggunakan lab. swasta di Kab/Kota yang mampu melakukan uji kualitas air minum

Respond penye-lenggara air mi-num terhadap rekomendasi

2. Membuat opsi pilihan lab Surat keputusan Lab. Uji uji kualitas air minum kualitas air minum 3. Kontrol terhadap pelaksanaan sesuai sasaran dan target 1. MoU dengan Mengacu permenkes laboratorium diluar Pem. no736/Menkes/VI/2010 dan Kab/Kota Pedoman dan panduan.

1. Menetapkan tahapan PKAM sesuai kondisi kesling SAM


5. Kerjasama dengan laboratoium pemeriksa kualitas air minum.

4. Penanggung jawab pelaksanaan PKAM

Pokja AMPL Kab./Kota, Pokja STBM, dll.

Bappeda Kab , Din Kes Kab/kota

Dit PL Dit Jen Kesmas; Din.kes Prop, Din Kes Kab/Kota. Unit Kes. Lingk Din Kes Kab/kota

100

Melakukan pemeriksaan kualitas air minum untuk 3 parameter kunci fisi-kimia dan mikrobiologi

2. Memantau hasil rekomendasi 1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk kegiatan PKAM.

Memanfaatkan forum/ lembaga yang sudah ada dengan menambah lingkup kerja 1. Status lab, 2. Tersedianya • Komite Akreditasi peralatan uji lab; 3. Nasional, Bupati/ Kemampuan petugas walikota pemeriksa • Pem, Pemprop, Pem. Kab/Kota • Balai lab kes prop. B/ BTKLPP

1. Menyampaikan Membentuk forum/pokja rekomendasi dan PKAM saran tindak lanjut PKAM kepada tiap penyelenggara air minum yang dilakukan PKAM


Lab uji kualitas air Pemeriksa kualitas minum air minum

7. Koordinator pelaksanaan PKAM.

6. Menerbitkan rekomendasi dan saran tindak lanjut PKAM.

101

3. Menjamin pemakai aman mengkonsumsi produk air minumnya (P. Eksternal)

Pembinaan terhadap kinerja untuk produksi air minum yang memenuhi persyaratan

jumlah konsumen update data salah satu indikator Melakukan evaluasi kinerja PDAM terkait kualitas produk kinerja PDAM air minum.

Segera menindak lanjuti saran perbaikan kualitas air minumnya. Data sistem jaringan perpipaan,

ada penyimpangan kualitas air.

Ciptakarya-PU

Ciptakarya-PU, Din Kes Kab/kota

Penyelenggara air minum atas saran Dinkes Kab/ Kota

1. Sharing informasi SPAM; Data sistem JP, jumlah Penyelenggara air minum, 2. Melakukan Pengawasan konsumen untuk update data. Din Kes Kab/Kota internal kualitas produksi Segera melakukan perbaikan Penyelenggara ar minum atas inisiatif sendiri (P.Internal) bila

Pengadaan sistem Sharing informasi tentang Penyedian air minum data SPAM

2. Memproduksi air minum sesuai persya-ratan perundangan.

1. Mengelola air minum


Instansi penanggung jawab fisik SAM

Penyelenggara dalam bentuk Badan Hukum: PDAM, Hipam, BPS

102

2. DAM memproduksi air minum memenuhi syarat kesehahatan.. Menetapkan persyaratan Teknis Depot Air Minum

1. Mengelola air minum

Sharing informasi data aspek teknis DAM, melakukan penilaian DAM dalam persyaratan teknis

Pembinaan DAM untuk menjaga mutu agar menghasilkan air minum aman bagi konsumen

Sharing informasi DAM


Dinas Perindustriaan

Himpunan/Assosiasi DAM

Informasi jumlah dan status DAM dari aspek persya ratan teknis. Acuan Peraturan Menteri Perindag 651/MPP/ KEP/10/2004

Pengawasan internal, pengawasan eksternal

Jumlah DAM; update data dasar

Dinas PerindustriaanPerdagangan; DinKes Kab/kota Dinas PerindustriaanPerdagangan

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota

Assosiasi DAM,Din Kes Kab/Kota

103

Data jumlah kepemilikan (pemerintah, swasta), kemampuan lab untuk uji kualitas airminum

Dinas Kesehatan Kab. Kota

Dasar usulan: Terdapat 2 atau lebih lab pem. Diusulkan, satu terbaik; Lab swasta mampu melakukan 3. Bupati /menetapkan lab uji uji lab daripada lainnya. kualitas air minum Ketetapan/keputusan Bupati/ Walikota berlaku untuk 2 Bupati/Walikota tahun

Penetapan 1. Menerima usulan Ka.Din. laboratorium Kes. Kab/Kota pemeriksa kualitas air Pelindung tim koordinasi PKAM 2. Usulan didasarkan pada penilaian Kadinkes berdasarkan kriteria yang ditetapkan.


Bupati/Walikota

104

2. Peningkaan kapasitas

1. Kompilasi dan pengolahan data dasar

Pelatihan bagi penyelenggara air minum dan pengelola PKAM,

3. Update data dasar SAM

2. Melakukan kompilasi dan pengolahan data sasaran- target PKAM

Modul dan materi modul. Kegiatan &jadwal: kelas,OJT.

- Sumber data

- Tersedia format standar - Sumber data

1. Melakukan kompilasi dan - Tersedia format standar pengolahan data dasar - Sumber data SAM


Tingkat Provinsi Unit Kesling

Dit. KL Dit Jen Kesmas Din Kes Prop.

Dit.KLDitJen kes-mas. DinKes prop -DinKesKab/Kota Dinas Cipta karya Prop;Perpamsi Prop.;Assosiasi DAM prop BPS prop.

DitPL-DitJen Kes-mas, Di Kes Prop. DinKes.Kab/Kota

105


Tersedia semua data dari Dinkes Kab/Kota

Data SAM dengan tingkat resiko (AT-T) and (S-R); data SAM dengan rekomendasi MS dan TMS

2. Monitor dan evaluasi laksanaanPKAM tanpa pengambilan sampelair minum, PKAM JP, DAM, BJP komunal 3. Melakukan pencatatan dan laporan

Data dasar dari rencana Din Kes Kab/Kota

1. Menetapkan sasaran target PKAM

4. Pengelolaan PKAM

Tersedia Juklak, Juknis, pedoman, panduan, manual, rencana kegiatan& jadwal

1. Meningkatkan kinerja pengelola PKAM: (i) Kegiatan sesuai acuan (ii) Realisasi kegiatan sesuai rencana

3. Pembinaan PKAM

Unit Kesling Din.Kes. Provinsi

DinKesKab/Kota

Din Kes Kab/kota

DinKes.Kab/kota

Dit. KL – Dit Jen Kesmas. Din Kes Provinsi DinKes.Kab/Kota

1. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAM

Dinas Kesehatan

- Kab/Kota tidak mempunyailab. uji kualitas

- Alokasi pendanaan

- Pusat : Dit. KP Ditjen Kesmas - PemProv : DinkesProp - PemKab/Kota : Dinkes Kab/Kota

- Sistem jaringan distribusi Perpamsi Provinsi. - Penyesuaian jumlah sampel - Kualitas produk air minum

2. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas - Tersedia modul & materi tenaga analisa sampel modul - Pelatihan kelas dan on the job training. 1. Kegiatan, anggaran - Tersedia data dasar dan jadwal kegiatan capaian

Menyampaikan kinerja PDAM terkait: Pengembangan jaringan perpipaan, update jumlah pelanggan, pengawasan kualitas air minum internal 1. Menerima sampel untuk uji kualitas air.


Dukungan dan Pembinaan lab

Balai Lab. Kes .prop

106

Pengelolaan PDAM

Permansi prop

107

- Progress, isu dan rencana aksi - Pencapaian indicator, sasaran dan target PKAM Meningkatnya pemahaman, dukungan dan par tisipasi dalam PKAM

2. Pertemuan Evaluasi Perencanaan 1. Workshop PKAM bagi stakeholder Provinsi, Kabupaten 2. Pelatihan pengelola PKAM Kab/Kota, sebagai Modul dan materi modul, mitra untuk mendukung TOR, Jadual &kegiatan kegiatan dan anggaran

1. Pertemuan Teknis


3. Peningkatan kapasitas bagi para pelaku

2. Koordinasi dengan DinkesKab/Kota

Gubernur Ka Din Kes. Prop

- Dit KL Ditjen KesMas - Dinkes Prop - Dit KL Ditjen KesMas - Dinkes Prop Pem. Provinsi Din. Kes. Prop.

108

Data sharing,update pembangunan SPAM dan jumlah pemakai/pelanggan

1. Pemberitaan sukses penyelenggara menjaga kualitas f-k-m air minum sesuai persyaratan. 2. Pemberian penghargaan kepada penyelenggara air minum selama waktu tertentu karena menjaga kualitas produknya memenuhi syarat kesehatan Pembelajaran antar Provinsi dan kabupaten/kota.


Dinas Cipta karya - PU

5. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari beberapa aspek. Instansi penyedia SPAM

4. Menyediakan reward

SPAM BJP SPAM JP PDAM non PDAM

Mekanisme danbentuk pembelajaran; Kunjungan kerja, Studi tour

Piagam penghargaan

Media pemberi taan : surat kabar, radio, website

Dinas CiptaKarya Provinsi

Ka. Din Kes Prop.

Dit. KL DitJen Kesmas

109

Pembentukan Lembaga oordinasi non struktural untuk PKAM Pemberian reward atau penghargaan.

Mengkoordinir kegiatan pertemuan stakeholder mendu-kung PKAM.

Data sharing, update penyelenggaraan DAM


Pengesahan/ Penandatanganan

Gubernur

Bappeda

Pembinaan persyaratan teknis penyelenggaraan DAM Koordinator stakeholder Provinsi

Dinas Perindag

- Membentuk lembaga non struktural baru. - Memanfaatkan lembaga yang sudah ada de ngan menambah lingkup kegiatan - Draft SK, struktur organisasi, keanggotaan, tugas & fungsi Bentuk reward

SPAM BJP: DAM

Dinas Kes. Provinsi

Biro Hukum, Bappeda, DinKes prop.

Ka.Dinkes; Bappeda, Gubernur. Bappeda Ka. Dinkes Prop

Dinas Perindag.

110

- Monitoring & evaluasi

- Perencanaan & penganggaran

- Merumuskan indicator

- Rencana Aksi Kegiatan (RAK)

- Penetapkan Kebijakan dan strategi PKAM.

- Menyusun rencana kegiatan, jadwal dan anggaran.

- Menetapkan target indikator dan cara perhitungan (output) dan outcome

- Menyusun Juklak, Juknis, Pedoman Umum, Panduan, Manual - Penjabaran Renstra Kementerian dan Renca Aksi Program


Tingkat Pusat Dit. PL

Rencana aksi program 5 tahunan.

Peraturan perundangan, Renstra,RPJMN

Rencana aksi program 5 tahunan.

Peraturan perundangan, Renstra,RPJMN

Dit.KL

Dit KL

Menteri

111

Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP), Perencanaan dan penganggaran, Penguatan acuan secara formal

DIPA - RAPBN

Pengesahan Juklak, Pedoman Umum, Juknis

Acuan yang legal formal

RAPBN , pertemuan, workShop,SIM - Melakukan Pembinaan, bidang keahlian, kurikulum, pendidikan, pelatihan modul dan materi modul - Capaian kegiatan dan Data base, Sasaran, target hambatan, pembelajaran SIM Penyusunan profil Dit.Jen Profil kesehatan Kes Mas. DIPA- RAPBN

- Mengetahui progress kegiatan, issue dan rencana aksi


Dit. Jen Kesmas

- Koordinasi

- Pencatatanpelaporan

- Peningkatan kapasitas

Dit. Jen Kesmas

PPSDM, PusDik.Nakes, Bapelkes, Dit.KL DinKesKab/Kota,DinKes. Prop, Dit PL

112

Penyusunan RAPBN sektoral Proses RAPBN sektor kesehatan program dan kegiatan, pembiayaan Pembangunan SPAM

Pengesahan peraturan perundangan

Penanggung jawab persyaratan teknis DAM, AMDK

Share informasi SPAM Share informasi DAM

Target Kinerja dan pendanaan

Perencanaan dan penganggaran

Penanggung jawab pembangunan phisik

Tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi& institutional

Penyusunan Rencana Strategi


Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kementerian Perindustriaan dan Perdagangan

Menteri Kesehatan

SPAM- P SPAM-BJP: (individu, komunal), Tim koordinasi sektoral Pusat Tim Koordinasi/ Kerjasama sektoral

Undang - undang tentang RAPBN DIPA Permenkes

Perpres tentang RPJMN Kep Men Kes tentang Renstra

Presiden

113

UPTP: B/BTKLPP

Bappenas


1. Regulasi dan - APBN dukungan - PHLN : Loan-grant, perolehan sumber World Bank, UNICEF pendanaan - Pengusulan proyek/ program ke dalam green 2. Perencanaan book-blue book induk - Melakukan koordinasi 3. Koordinator lintas sector dan lintas lintas program program dan lintas sector sanitasi - Pembinaan - Meningkatkan peningkatan pengetahuan kapasitas pengelolaan PKAM Kab/ Kota dalam perbaikan kualitas air, uji dan analisa hasil uji lab Persyaratan kemampuan tenaga sesuai tugasnya

Ketua Tim Koordi nasi Pusat

Perjanjian kerja sama; Daftar program/proyek

Proses DIPA/ RAPBN Green book- Blue book

114

Forkami

Pokja STBM, sanitasi

Dukungan penyusunan kebijakan & strategi Dukungan untuk peningkatan kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku hidup bersih &sehat. Dukungan perkembangan air minum dari aspek pelanggan dan aspek penyelenggara.

Pokja : AMPL


Sharing informasi tentang : penyelenggara air minum yang memberikan layanan ke konsumen, pemenuhan kebutuhan konsumen untuk mendapatkan layanan air minum/KLB

Keterkaitan PKAM dengan sanitasi, STBM PKAM bagi SAM - BJP individu dan komunal

- Pemberi - Menerima uji lab sampel dukungan uji air minum Kab/Kota kualitas air minum - Kegiatan PKAM di - Pemberi wilayah kerjanya dalam dukungan PKAM Kondisi Luar Biasa/KLB

KKP

Penulisan ilmiah, pertemuan ilmiah, penelitian kajian survey

Santasi dan air minum sebagai sa tu paket kegiatan. Kesadaran masyarakat pemakai untuk menyediakan SAM yang menghasilkan air yang memenuhi syarat kesehatan

Tugas fungsi UPT

Tidak ada lab uji kualitas air minum di Kab/Kota

BAB 7 KEGIATAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Pembangunan kesehatan selain ditujukan untuk penyakit menular dan penyakit rakyat, juga bertujuan untuk meningkatkan pengadaan air minum. Melalui Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip non diskriminasi, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat dan keterpaduan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak memiliki resiko yang buruk bagi kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai persyaratan kualitas air minum dan tatalaksana pengawasan kualitas air minum merupakan upaya penyelenggara untuk menyediakan lingkungan sehat melalui penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, sehingga tidak mempunyai resiko yang buruk bagi kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengamanan melalui upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagai pelanggan , konsumen dan pemakai air minum dalam bentuk Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM). Mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, telah ditetapkan target indikator kinerja RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

115

untuk kegiatan penyehatan lingkungan terkait PKAM, yaitu jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dalam mendukung pencapain akses universal penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat. Untuk mencapai target yang ditetapkan hingga tahun 2019 dan dengan mempertimbangkan capaian saat ini, maka isu, potensi dan kegiatan strategis serta kondisi masing-masing Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana PKAM memerlukan perencanaan yang menekankan kepada kegiatan strategis.Pilihan kegiatan ini merupakan dasar perencanaan dan penganggaran dimasingmasing tingkatan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan dapat melakukan berbagai penyesuaian dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya target PKAM 2019 disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang ada. Kegiatan strategis dengan rumusan tujuan, sasaran dan output yang jelas tergambar pada setiap tahapan waktu perencanaan, sebagaimana disajikan tabel berikut.

116



117

117

3

2

NO

SASARAN

Diperolehnya lingkup sasaran dan target PKAM

Unit Kesehatan Lingkungan Provinsi, Kabupaten/ Kota

Diperolehnya data Unit Kesehatan sebagai dasar (update) Lingkungan Dinas melaksanakan PKAM Kesehatan Prop, Kabupaten/Kota, semua pelaku PKAM

TUJUAN


Menetapkan database (update) untuk digunakan daerah dalam melaksanakan PKAM. Menetapkan sasaran dan target PKAM

KEGIATAN

v

v

TARGET/TAHUN PELAKSANAAN 2015 2016 2017 2018 2019

Setiap Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota v mempunyai database SAM Setiap Dinas Kesehatan Provinsi,Kabupaten/ v Kota telah menetapkan sasaran dan target PKAM

OUPUT

TABEL 7.1 PILIHAN KEGIATAN TINGKAT PUSAT

118

6

5

4

Sebagai acuan dan bahan peningkatan kapasitas pelaku PKAM Kab/Kotadan penyelenggara air minum

Sebagai tools bagi pelaku PKAMyang mudah untuk aplikasi, kompilasi dan analisa dengan benar.

Sebagai acuan para pelaku,sehingga mendapatkan pemahaman yang sama dalam melaksanakan PKAM

Sub.Dit PASD , program terkait, tenaga fungsional Dit. KL dan sektor tekait, P

Sub.Dit PASD , program terkait , tenaga fungsional Dit. KL Dit dan sektor tekait , Dihasilkannya modul dan materi modul Pelatihan PKAM bagi pengelola dan penyelenggara air minum

Dihasilkannya manual dan format standar untuk digunakan pelaku PKAM semua tingkatan

Sub.Dit PASD , program Dihasilkan dan terkait, Dit. KL Dit Jen disyahkannya Juklak Kesma, sektor tekait dan Juknis PKAM


Pengembangan Juklak, Juknis sebagai penjabaran Peraturan Menteri Kesehatan yang mendasari kegiatan PKAM. Pengembangan manual , instrumen PKAM yang standar untuk semua tingkatan sesuai tanggung jawabnya. Pengembangan modul dan materi pelatihan PKAM bagi pengelola dan penyelenggara air minum v

v

v

v

v

119

Dihasilkannya Panduan sistem reward yang disyahkan Dit Jen Kesma.

Sub.Dit PASD, Tenaga Tersusunnya mekanisme pemberian fungsional, Set.Dit Jen reward bagi penyelenggara air minum yang baik.

Dihasilkannya modul dan materi modul TOT pengelolaan PKAM

Dapat diinstal jejaring sistem monitoring PKAM berbasis internet

Sub.Dit PASD , program terkait, tenaga fungsional Dit. KL dan sektor tekait, Sub Dit PASD, DinKes Provinsi, DinKes Kab/ Kota

Sebagai acuan dan bahan peningkatan kapasitas melalui TOT untuk percepatan kemampuan bagi pelaku PKAM kab/kota Menerapkan aplikasi model monitoring PKAM sederhana,


Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet, Penyusunan sistem reward sebagai acuan pemerintah propiinsi dan kabupaten

8

9

Pengembangan modul dan materi modul TOT dalam pengelolaan PKAM

7 v

v

v

v

v

120

12

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengelola PKAM tingkat pusat dan Provinsi,

11

Terdokumentasi dan terinformasikannya keberhasilan pelaksanaan PKAM. disatu kab/kota dan sarana pembelajaran lainnya.

Sub Dit PASD, Tenaga Fungsional, Unit Kesehatan Lingkungan DinKes Provinsi.

Unit Kesling Provinsi, Kabupaten

Sub.Dit. PASD, tenaga fungsional , Bag.PI set Dit Jen Kesma , Dinas Kesehatan Kab/ Kota terkait.


Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku tentang PKAM dalam mekanisme,proses dan kegiatan dari penjabaran perundangan yang mendasari. Peningkatan kapasitas Dihasilkannya tenaga latih yang mampu melalui pelatihan melakukan pelatihan bagi pelatih (TOT) bagi pelaku PKM untuk PKAM tingkat Kabupaten/Kota. Provinsi.

Menyusun mekanisme dan fasilitasi pembelajaran pelaksanaan PKAM yang baik

10

Dihasilkannya tenaga latih yang potensial melakukan pelatihan PKAM.

Para pelaku PKAM Din kes Prop, Dinkes Kab mampu melaksanakan PKAM dari aspek mekanisme, tahapan proses dan kegiatan PKM

Terdokumentasi dan terinformasikannya bahan pembelajaran bagi Kabupaten /Kota lainnya

v

v

v

v

v

v

121

15

14

13

Sub Dit. PASD –Dit KL

Program dan sektor terkait, Pokja AMPL, STBM,Sanitasi, BTKL PP, KKP, Perpamsi, Forkami, HAKLI, Assosiasi DAM

Kadinkes Provinsi


Diketahuinya progress, issue dan rencana aksi tindak lanjut/ rekomendasi sebagai dasar perencanaan tahun selanjutnya. Pertemuan koordinasi Disampaikannya informasi terkini lintas program dan sektor serta pemangku dan pembahasan untuk meningkatkan kepentingan lainnya kerja sama sebagai dukungan pelaksanaan PKAM Perencanaan dan Menyusun bahan untuk perencanaan tahunan penganggaran PKAM tahunan

Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaan

v

Dihasilkannya bahan perencanaan tahunan/ v DIPA

Dihasilkannya rekomendasi hasil pertemuan untuk langkah -langkah tindak lanjut kedepan

Dihasilkannya capaian kegiatan PKAM dan perencanaan tahun v selanjutnya.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Penetapkan sasaran dan target PKAM

3


Diperolehnya data sebagai dasar (update) untuk digunakan Dinkes kab/kota melaksanakan PKAM

TUJUAN

SASARAN Unit Kesehatan Lingkungan Dinas kesehatan kabupaten/kota. Semua pelaku PKAM Unit Kesehatan Lingkungan Prop, kab/kota


Penetapkan database melalui kompilasi dan pengolahan data(update) dari dinkes kab/kota.

2

122

KEGIATAN

NO

Setiap Dinas kesehatan Kabupaten/Kota telah menetapkan sasaran dan target PKAM

Setiap Dinas kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai database SAM

OUTPUT

PILIHAN KEGIATAN TINGKAT Provinsi

TABEL 7.2

v

v

v

v

TARGET-TAHUN PELAKSANAAN 2015 2016 2017 2018 2019

123

Unit Kesling Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Unit Kesling Kab/ Kota

Lab Kes Provinsi, B/ BTKLPP


Dapat dilaksanakannya PKAM disemua kab/kota sehingga progress, issue dan rencana aksi dapat diketahui

Pengelolaan PKAM

6

5

Kesiapan lab menerima sampel dari kab/kota untuk uji kualtas dan lab Provinsi/B/BTKLPP melakukan pembinaan agar lab kab/ mampu melakukan uji kualitas. Peningkaan kapasitas Meningkatkan pelaku PKAM pengetahuan dan kabupaten keterampilan pelaku PKAM melakukan proses dan mekanisme PKAM mengacu pada perundangan yang ada

Dukungan lab prop /B/BTKLPPmelakukan uji kualitas sampel air dari kab / kota dan pembinaan

4

Meningkatnya potensi pelaku PKAM Kabupaten dalam pengelolaan PKAM, mulai dari tahapan IKL sampai rekomendasi tindak lanjut . Terdokumentasinya kegiatan PKM semua kab/kota di DinKes Prop.

Kelancaran pengiriman dan uji kualitas terkait PKAM dan adanya peningkatan kemampuan lab kab/ kota melakukan uji kualitas air minum.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v


10

124

Unit Kesling dan, Ka DinKes Prop ,Unit Kesling dan Ka. DinKes Kabupaten/ Kota, Pusat

Unit Kesling, Lab Kes. Provinsi Dinas Kes. Provinsi,

Unit Kesling Dinkes Prop

Unit Kesling Dinkes kabupaten/kota, lab kab uji kualitas air minum Kab/Kota


Dihasilkannya perencanaan kegiatan dan pembiayaan tahunan PKAM Diketahuinya progress, issue dan rencana aksi tindak lanjut/ rekomendasi sebagai dasar perencanaan tahun selanjutnya.

Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAM

9

8

Dilakukannya kunjungan lapangan, pertemuan peningkatan kinerja, OJT, Pencatatan dan Dihasilkannya kegiatan pelaporan PKAM PKAM yang lengkap.

Pembinaan PKAM

7

Dihasilkannya capaian kegiatan PKAM dan perencanaan tahun selanjutnya.

Terdokumentasikanya pelaksanaan PKAM berdasar Kab/Kota terkait data dasar, sasaran, progres, issue, dan rencana aksi Sebagai bagian APBD Din Kes Prop.

Meningkatnya potensi pelaku PKAM sehingga capaian kegiatan sesuai rencana.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

125

12

11

Program dan sektor terkait, Pokja AMPL, STBM,Sanitasi, BTKL- PP dan KKP setempat , Balai lab, Perpamsi, Fokami, HAKLI, Assosiasi DAM tingkat Provinsi Pelaku PKAM Kabupaten Penyelenggaa air minum sasaran PKAM


Disampaikannya informasi progress, issue dan dan pembahasan untuk meningkatkan kerja sama sebagai dukungan pelaksanaan PKAM Diadakannya Menyediakan reward penghargaan kepada kabupaten bagi pelaku PKAM dan penyelenggara air pelaku PKAM dan penyelenggara air minum minum yang berhasil menjaga kualitas produk air minum memenuhi syarat kesehatan.

Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta pemangku kepentingan lainnya

Terwujudnya penghargaan bagi pelaku PKAM dan Penyelenggara air minum

Dihasilkannya rekomendasi hasil pertemuan untuk langkah langkah tindak lanjut kedepan v

v

v

v

v

v

v

Dilaksanakanya pembelajaran bagi pelaku PKAM mengacu sukses pelaksana an PKAM suatu kab./ kota, Menerapkan aplikasi model monitoring PKAM sederhana, Pusat, Unit Kesling, Din Kes Provinsi, DinKes Kab/Kota

Pelaku PKAM kabupaten


Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet,

14

126

Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari beberapa aspek

13

Dapat diinstal jejaring sistem monitoring PKAM berbasis internet sumber DinKes Prop dan user DinKes Kabupaten/ Kota dapat diakses Pusat.

Terlaksananya proses pembelajaran melalui mekanisme sesuai acuan yang ada.

v

v

v

v

v

Penetapkan databasemelalui kompilasi dan pengolahan data(update) dari dinkes kab/kota. Penetapkan sasaran dan target PKAM

2

127


Diperolehnya data sebagai dasar (update), digunakan Dinkes kab/kota, Puskes- mas dalam melaksanakan PKAM

Penetapan indikator sesuai dengan Pusat,Provinsi

TUJUAN

OUTPUT

Unit Kesehatan Lingkungan Prop, Kab/Kota

Setiap Dinas kesehatan Kabupaten/kota, Puskesmas telah menetapkan sasaran dan target PKAM

Dipergunakannya dalam pelaksanaan PKAM di kab Unit Kesling. Setiap Dinas DinKes Kab/Kota, kesehatan, Puskesmas dan kabupaten/kota , semua pelaku pelaku Puskesmas database PKAM SAM

SASARAN Semua stakeholder terkait tingkat kabupaten


Penetapan indikator kinerja

1

3

KEGIATAN

NO

PILIHAN KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN

TABEL 7.3

v

v

v

v

v

v

TARGET-TAHUN PELAKSANAAN 2015 2016 2017 2018 2019

Kesiapan lab menerima sampel dari kab/kota untuk uji kualtas dan lab Provinsi/B/BTKLPP melaku kan pembinaan agar lab kab/ mampu melakukan uji kualitas. Dicapainya kesepakatan menggunakan Lab. kabupaten terdekat untuk melakukan uji kualitas air minum.

Kelancaran pengiriman dan uji kualitas terkait PKAM dan adanya peningkatan kemampuan lab kab/ kota melakukan uji kualitas air minum. v

Ka DinKes Kab/Kota Dilakukannya MoU dan Lab. uji kualitas kerjasa kab. terdekat ma antara DinKes Kab/ Kota dengan Lab v Kab/Kota terdekat , menunggu lab. kab/kota mampu lakukan uji kualitas air.

Lab Kes Provinsi, B/ BTKLPP terdekat/ wilayah kerjanya


Dukungan lab kabupaten terdekat dan melakukan uji kualitas sampel air dari kab /kota

5

128

Dukungan lab prop /B/BTKLPPmelakukan uji kualitas sampel air dari kab / kota dan pembinaan .

4

v

v

v

v

129

Peningkaan kapasitas Meningkatkan Unit Kesling pelaku PKAM pengetahuan dan Puskesmas dan Puskesmas, Pustu keterampilan pelaku pustu PKAM melakukan proses dan mekanisme PKAM


Laboratorium Pem. Kab/Kota , Lab Kes Kabupaten/Kota.

8

Meningkatnya kemampuan lab sehingga dapat melakukan uji kualitas air minum.

Peningkatan kemampuan lab uji kualitas Kab/Kota

Unit Kesling Kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

7

Dilakukannya inventarisasi keberadaan lab Kab/ Kota yang memenuhi syarat/krite ria lab uji kualitas airminum

Penilaian lab kabupaten untuk penetapan uji kualitas air minum dalam rangka PKAM.

6

Diperolehya tenaga lab potensial melakukan uji kualitas air minum dengan tersedianya peralatan lab. Meningkatnya potensi pelaku PKAM Puskesmas dan Pustu v dalam pengelolaan PKAM,.

Dihasilkan daftar urutan lab uji kualitas air minum untuk diajukan ke Bupati/ Walikota untuk diputuskan.

v

v

v

v

v

v

v

Unit Kesling Puskesmas, Pustu dan Kader kesehatan.

Dihasilkannya kegiatan Unit Kesling PKAM yang lengkap. Kabupaten

Dilakukannya kunjungan lapang, pertemuan peningkatan kinerja, OJT

DinKesKab /kota, Bupati/ Walikota, DinKes Prop, B/BTKLPP setempat. dan Pusat. Laboratorium di wilayah kabupaten/ kota baik lab pemerintah maupun swasta yang mampu melaksanakan uji kualitas air minum.


Pencatatan dan pelaporan PKAM

12

130

Pembinaan PKAM

Pengadaan lab uji Dibangunnya lab uji kualitas air minum kualitas air minum untuk kegiatan PKAM yang belum ada di Kab/Kota dan diperlukan. Penunjukan Menetapkan lab. laboratorium untuk uji kabupaten/kota milik pemerintah atau kualitas air minum swasta menjadi lab uji kualitas air minum

11

10

9

Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penunjukan Lab yang memenuhi syarat/kriteria atas penilaian dan usulan Ka.Din.Kes Kab.kota Meningkatnya potensi pelaku PKAM sehingga capaian v kegiatan sesuai rencana. Terdokumenasinya pelaksanaan PKAM berdasar kecamatam meliputi al data dasar, v sasaran, progres, issue, dan rencana aksi

Berdirinya Lab Uji Kualitas air minum di kabupaten/ Kota

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta pemangku kepentingan lainnya

15

Diketahuinya progress, issue dan rencana aksi tindak lanjut/ rekomendasi sebagai dasar perecanaan tahun selanjutnya. Disampaikannya informasi progress, issue dan dan pembahasan untuk meningkatkan kerja sama sebagai dukungan pelaksanaan PKAM

Dihasilkannya perencanaan kegiatan dan pembiayaan tahunan PKAM

Program dan sektor terkait, Pokja AMPL, STBM,Sanitasi setempat, Perpamsi, penyelenggara HAKLI, Assosiasi DAM tingkat Kabupaten

Puskesmas, Unit Kesling Kab, Kadin Kes Kab, Unit Kesling prop.

Unit Keslinglab Kabupaten, DinKes Kab



14

131


13

Dihasilkannya rekomendasi hasil pertemuan untuk langkah- langkah tindak lanjut kedepan

v

Menjadi bagian perencanaan dan pembiayaan programm kes. Kab/ v Kota daengan sumber dana pem kab, prop dan pusat.. Dihasilkannya capaian kegiatan PKAM dan perencanaan tahun v selanjutnya.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Pengembangan sistem, pencatatan dan pelapotan dalam Monitoring PKAM berbasis internet,

18

Dilaksanakannya pembelajaran bagi pelaku PKAM mengacu pada kesuksesan pelaksanaan PKAM suatu Kecamatan Diadakan dan dioperasikan sistem aplikasi model monitoring PKAM sederhana

Diberikannya penghargaan bagi Puskesmas dan penyelenggara air minum

DinKes Kab/Kota, DinKes Prop, Pusat

Pelaku PKAM Kecamatan

Pelaku PKAM Puskesmas Penyelenggaa air minum sasaran PKAM wilayah Kabupaten/Kota



17

132

Menyediakan reward bagi pelaku PKAM danpenyelenggara air minum

16

Dapat diinstal dan dioperasikan jejaring monitoring PKAM berbasis internet user DinKes Kab/Kota Puskesmas dan Pustu sebagai penginputan data.

Adanya penghargaan bagi pelaku PKAM dan penyelenggara air minum yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan Terlaksananya proses pembelajaran melalui mekanisme sesuai acuan yang ada.

v

v

v

v

v

v

v

OUTPUT

Setiap Puskesmas telah menetapkan sasaran dan target PKAM

Dipergunakannya dalam pelaksanaan PKAM di kecamatan. Puskesmas dan Setiap Puskesmas semua pelaku pelaku dan desa/kelurahan PKAM mempunyai database SAM

Semua stakeholder terkait tingkat kecamatan.

SASARAN

Diperolehnya lingkup Unit Kesehatan sasaran dan target PKAM Lingkungan kabupaten, puskesmas

Diperolehnya data sebagai dasar (update) yang digunakan Din kes kab/kota, Puskesmas dalam melaksanakan PKAM

Penetapan indikator sesuai dengan Provinsi,Kabupaten

TUJUAN


Penetapkan databasemelalui kompilasi dan pengolahan data(update) dari dinkes kab/kota. Penetapkan sasaran dan target PKAM

2

133

Penetapan indikator kinerja

1

3

KEGIATAN

NO

PILIHAN KEGIATAN TINGKAT PUSKESMAS

TABEL 7.4

v

v

v

v

v

v

TARGETTAHUN PELAKSANAAN 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatkan dan keterampilan pelaku PKAM melakukan kegiatan survey data dasar, IKL SAM. Diketahuinya pelaksanaan PKAM didesa/kelurahan wilayah kerja Puskesmas/ Pustu. Dilakukannya kunjungan lapang, pertemuan kegiatan, masalah dan upaya mengatasi,OJT

Kesiapan lab menerima sampel dari kab/kota, Puskesmas untuk uji kualitas air minum.

Unit Kesling Puskesmas/Pustu.

Meningkatnya potensi pelaku PKAM di desa/ kelurahan.

Terdokumentasinya kegiatan PAKM semua Kab/Kota di DinKes Prop.

Meningkatnya potensi pelaku PKAM di desa/ kelurahan.

Kader kesehatan / lingkungan didesa/ kelurahan Unit Kesling Puskesmas. Dan Pustu

Kelancaran pengiriman dan penerimaan sampe luntuk uji kualitas air minum.

Lab Kes kabupaten


Bimbingan dan Pembinaan PKAM

7

134

Pengelolaan PKAM

6

5

Dukungan lab prop /B/BTKLPPmelakukan uji kualitas sampel air dari Puskesmas, Kab/Kota Peningkaan kapasitas kader kesehatan pelaku PKAM didesa/ kelurahan

4

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v


Pertemuan koordinasi dengan penyelenggara air minum.

10

11

Unit Kesling Puskesmas/pustu, kader kesehatan/ lingkungan.

Puskesmas/Pustu

Unit Kesling Puskesmas/ Pustu

Terdokumentasikannya pelaksanaan PKAM berdasarkan desa/ kelurahan terkait data dasar, sasaran, progress, issue, dan rencana aksi Sebagai bagian APBD Din Kes Kab/Kota.

Dihasilkannya capaian kegiatan PKAM dan upaya pemecahan untuk perencanaan tahun selanjutnya. Menyampaikan informasi Puskesmas, pustu, Dihasilkannya progres, issue dan dan kader dan perwakilan rekomendasi hasil pembahasan untuk penyelenggara air pertemuan untuk kerja sama mendukung minum sasaran langkah langkah tindak pelaksanaan PKAM PKAM lanjut kedepan

Dihasilkannya perencanaan kegiatan dan pembiayaan tahunan PKAM untuk diusulkan ke DinKes Kab Diketahuinya progress, issue dan perencanakan langkah pemecahan.

Dihasilkannya kegiatan PKAM yang lengkap.



9

135

Pencatatan dan pelaporan PKAM

8

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

136


Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet,

14

Menerapkan aplikasi model monitoring PKAM sederhana

Diadakannya penghargaan berupa kemudahan akses bagi kader terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dilaksanakanya pembelajar jan bagi pelaku PKAM mengacu sukses pelaksana an PKAM suatu Kab/Kota



13

136

Menyediakan reward bagi pelaku PKAM di desa/kelurahan.

12

Unit kesling puskesmas / pustu

Pelaku PKAM di desa/ kelurahan/ kader kesehatan/ lingkungan

Pelaku PKAM Kabupaten Penyelenggara air minum sasaran PKAM Keluarnya surat pernyataan/keputusan Ka. Puskesmas / Kebijakan Ka. Puskesmas mengenai Kemudahan mendapat akses pelayanan di Puskesmas. Berjalannya proses input data oleh Puskesmas/Pustu

Terwujudnya penghargaan bagi pelaku PKAM dan penyelenggara air minum

v

v

v

v

v

v

v

BAB 8 DUKUNGAN PEMBIAYAAN 8.1 Pilihan kegiatan prioritas yang memerlukan pendanaan Dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PKAM mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 / Menkes/ VI/Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 29 yang tertulis bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas, pembiayaan pengawasan kualitas air minum eksternal dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat. Uraian mengenai pembiayaan pengawasan kualitas air minum sudah jelas sumbernya dan memerlukan penjabaran lebih lanjut agar pembiayaan tepat sasaran sehingga efektif dan efisien penggunaannya. Penjabaran dimaksud adalah menyangkut jenis kegiatan prioritas yang memerlukan pembiayaan dalam lingkup pengawasan kualitas air minum. Sebagaimana diuraikan pada bab-7 mengenai kegiatan strategis, jelas bahwa pembiayaan yang dimaksud diperuntukkan untuk kegiatan PKAM mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Dengan demikian, pembiayaan yang diperlukan adalah untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat pusat a. Penetapan revisi indikator, memperbaharui


137

pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAM sebagai baseline data PKAM. b. Pengembangan Juklak&Juknis sebagai penjabaran Peraturan Menteri Kesehatan yang mendasari kegiatan PKAM. c. Pengembangan manual , instrumen PKAM yang standar untuk semua tingkatan sesuai tanggung jawabnya. d. Pengembangan modul dan materi pelatihan PKAM bagi pengelola dan penyelenggara air minum. e. Pengembangan modul dan materi modul TOT dalam pengelolaan PKAM. f. Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet. g. Penyusunan sistem reward sebagai acuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten. h. Menyusun mekanisme dan memfasilitasi pembelajaran pelaksanaan PKAM yang baik. i. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengelola PKAM tingkat pusat dan Provinsi. j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi pelatih (TOT) untuk PKAM tingkat Provinsi. k. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaan. l. Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta pemangku kepentingan lainnya m. Perencanaan dan penganggaran tahunan. 2. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat Provinsi a. Penetapan revisi indikator, memperbaharui

138


pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAMsebagai baseline data PKAM b. Dukungan laboratorium Provinsi/B/BTKLPP untuk melakukan uji kualitas sampel air dari Kab/Kota dan pembinaan c. Peningkaan kapasitas pelaku PKAM Kabupaten d. Pengelolaan PKAM e. Pembinaan PKAM f. Pencatatan dan pelaporan PKAM g. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAM h. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaan i. Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta pemangku kepentingan lainnya j. Menyediakan reward bagi pelaku PKAM dan penyelenggara air minum k. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari beberapa aspek l. Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet. 3. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat Kabupaten a. Penetapan revisi indikator, memperbaharui pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAM sebagai baseline data PKAM b. Dukungan laboratorium Provinsi/B/BTKLPP untuk melakukan uji kualitas sampel air dari Kab/Kota dan pembinan


139

c. Dukungan laboratorium Kabupaten terdekat dan melakukan uji kualitas sampel air dari Kab/Kota d. Penilaian laboratorium Kabupaten untuk penetapan uji kualitas air minum dalam rangka PKAM e. Peningkatan kemampuan laboratorium uji kualitas Kab/ Kota f. Peningkaan kapasitas pelaku PKAM Puskesmas, Pustu g. Pengadaan laboratorium uji kualitas air minum untuk kegiatan PKAM h. Penunjukan Laboratorium untuk uji kualitas air minum i. Pembinaan PKAM j. Pencatatan dan pelaporan PKAM k. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAM l. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaan m. Pertemuan koordinasi lintas program dan sektor serta pemangku kepentingan lainnya n. Menyediakan reward bagi pelaku PKAM dan penyelenggara air minum o. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari beberapa aspek p. Pengembangan sistim, pencatatan dan pelapotan dalam monitoring PKAM berbasis internet. 4. Pilihan kegiatan strategis PKAM tingkat Puskesmas a. Menetapkan revisi indikator, memperbaharui pengumpulan data dasar Sarana Air Minum (SAM) dan penetapan sasaran dan target PKAM sebagai baseline data PKAM

140


b. Dukungan laboratorium Provinsi/B/BTKLPP untuk melakukan uji kualitas sampel air dari Puskesmas, Kab/ Kota c. Peningkaan kapasitas kader kesehatan pelaku PKAM diDesa/Kelurahan d. Pengelolaan PKAM e. Bimbingan dan Pembinaan PKAM f. Pencatatan dan pelaporan PKAM g. Perencanaan dan budget untuk pelaksanaan PKAM h. Mengadakan pertemuan evaluasi dan perencanaan i. Pertemuan koordinasi dengan penyelenggara air minum j. Menyediakan reward bagi pelaku PKAM di Desa/ Kelurahan k. Pembelajaran pelaksanaan PKAM yang sukses dari beberapa aspek l. Pengembangan sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan dalam monitoring PKAM berbasis internet. 8.2 Sumber pendanaan untuk kegiatan PKAM Terdapat banyak sumber pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan PKAM baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat. Berikut potensi sumber-sumber pembiayaan tersebut : 1. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota Sumber pembiayaan ini melekat pada pemerintahan mulai dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/ Puskesmas. Sumber pembiayaan ini terutama pada jajaran sektor yang menangani masalah kesehatan.


141

2. Lembaga keuangan non pemerintah Sumber pembiayaan ini meliputi sumber pembiayaan yang dapat berasal dari berbagai lembaga non pemerintah sebagai donor agency seperti Unicef, Bank Dunia, ADB dan donor agency lainya yang tidak mengikat. Penggunaan dana bantuan donor agency lebih kepada kegiatan PKAM yang sifatnya peningkatan kapasitas baik tenaga dan bantuan peralatan, kegiatan studi atau kajian, kegiatan yang bersifat percontohan untuk pengembangan dan hasilnya sebagai masukan kepada pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam penerapan yang lebih luas dan menyeluruh. 3. Swadaya masyarakat atau penyelenggara air minum Penggunaan dana yang berasal dari sumber ini, lebih kepada upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan performance sarana air minum yang dihasilkan agar kualitasnya semakin baik sampai pada tahapan aman dikonsumsi karena memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang ada. Lebih spesifik penggunaan dananya untuk mengetahui kualitas air yang diproduksinya dengan melakukan pengambilan sampel dan mengirimkan ke laboratorium untuk uji kualitas meliputi parameter fisik, kimia dan bakteriologis. Bilamana hasilnya tidak memenuhi syarat, selanjutnya menggunakan pendanaan secara mandiri untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, demikian seterusnya sampai mendapatkan produk air minum yang memenuhi persyaratan.

142


8.3 Mekanisme pembiayaan Pembiayaan untuk pelaksanaan PKAM mekanisme berikut :

diperoleh melalui

1. APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota diperoleh dengan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) untuk anggaran tahun berikutnya dimasing-masing sektor dan diajukan melalui mekanisme yang berlaku di masingmasing sektor. Peraturan Menteri Kesehatan No. 736/ MenKes/Per/VI/2010 mengamanatkan bahwa pelaksana PKAM adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota.Maka untuk mekanisme pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota harus memasukkan kegiatan PKAM ditingkat Puskesmas sebagai bagian dari perencanaan sektor terkait yaitu kesehatan. 2. Lembaga keuangan non pemerintah

Diperoleh dengan mengajukan proposal-proposal kegiatan dan kerjasama ke masing-masing lembaga keuangan non pemerintah bersangkutan untuk mendukung pelaksanaan PKAM melalui mekanisme yang berlaku di masing-masing lembaga.

3. Swadaya masyarakat atau penyelenggara air minum

Mekanisme pembiayaan sepenuhnya diserahkan kepada mereka, demikian halnya mengenai pengelolaandan pertanggungjawaban penggunaannya.


143

144


BAB 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PKAM Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKAM dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/ MenKes/Per/VI/2010l Bab 4 pasal 26 ayat (6). Pencatatan dan pelaporan berbagai kegiatan terkait pengawasan kualitas air minum baik pengawasan eksternal maupun internal diperlukan dalam rangka pemantauan untuk mengetahui progress, hambatan, isu, permasalahan dan melakukan evaluasi untuk pengambilan keputusan bagi penyelenggara air minum dan penyelenggara pengawasan kualitas air minum yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan/atau KantorKesehatan Pelabuhan. 9.1 Pencatatan pengawasan kualitas air minum 1. Setiap penyelenggara air minum yang melakukan pengawasan internal melakukan pencatatan mengenai: a. Rencana pengambilan sampel dan pengujian sampel air minum secara laboratorium b. Detail setiap data sampel, tanggal, lokasi, waktu pengambilan, petugas dan peruntukkan pengambilan sampel c. Inspeksi Kesehatan Lingkungan d. Pengujian sampel air minum : Nama laboratoriun, jenis uji kualitas air, analisa hasil uji lab


145

e. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan analisa hasil laboratorium. 2. Setiap penyelenggara pengawasan kualitas air minum yang melakukan pengawasa eksternal, membuat pencatatan setiap hasil kegiatannya meliputi : a. Inspeksi Kesehatan Lingkungan menggunakan formulir standar sesuai sasaran Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan hasilnya b. Pengujian sampel air minum : - Pengambilan sampel : tanggal, lokasi, waktu pengambilan, petugas dan peruntukkan pengambilan sampel - Pengiriman sampel: tanggal pengiriman, tanggal penerimaan, nama pengirim dan penerima sampel air minum, dan peruntukkan pengambilan sampel -

Analisa hasil uji sampelair minum : pengujian sampel air minum, nama laboratorium, jenis uji kualitas sampel, analisa hasil uji lab

- Tindak lanjut hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan analisa hasil uji sampel air minum sebagai bentuk rekomendasi. 9.2 Pelaporan 1. Penyelenggara air minum a. Penyelenggara air minum, menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dinas KesehatanKabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati /Walikota 146


b. Jenis dan frekuensi laporan berupa : • Hasil pengujian sampel air minum dititik terjauh (disebutkan lokasi titik sampel air minum) dilaporkan 1 bulan sekali • Melaporkan upaya tindak lanjut yang dilakukan sehubungan analisa hasil uji laboratorium dalam pengawasan internal yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak mampu melakukan tindak lanjut • Penjelasan singkat mengenai permasalahan terkait dengan analisa hasil uji lab yang tidak memenuhi syarat. 2. Pelaporan penyelenggara pengawasan kualitas air minum (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan) meliputi: a. Sumber pelaporan - Laporan pengawasan internal Berdasarkan laporan penyelenggara air minum mengenai permasalahan yang timbul terkait analisa hasil lab yang tidak memenuhi syarat dan permasalaan terkait hal tersebut dan tindak lanjutnya. - Laporan pengawasan eksternal Berdasarkan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan penyelenggara pengawasan kualitas air minum, laporan lebih mengutamakan kepada pengawasan yang menghasilkan analisa uji kualitas air minum yang tidak memenuhi persyaratan. RoadmapPengawasan Kualitas Air Minum Nasional

147

b. Frekuensi pelaporan

Sesuai ketentuan pengambilan dan pengujian sampel untuk kualitas air, terdapat perbedaan frekuensi pengambilan dan pengujian sampel untuk parameter kualitas air minum. Untuk parameter fisik – mikrobiologi dilakukan setiap 1 bulan dan parameter kimia setiap 6 bulan, sehingga: • Pelaporan pengawasan kualitas air minum dengan uji lab parameter mikrobiologi bersifat bulanan • Pelaporan pengawasan kualitas air minum dengan uji lab parameter kimia bersifat 6 bulanan.

Pengujian kualitas air bersifat kontinue atau terus menerus, sehingga bilamana hasil uji kualitas tidak memenuhi persyaratan, segera dilakukan perbaikan tindak lanjut agar pada pengawasan peride selanjutnya sudah menunjukkan hasil yang memenuhi syarat. Meskipun hasilnya sudah memenuhi syarat, namun pengambilan sampel untuk uji kualitas mikrobiologi terus dilakukan. c. Penyampaian laporan

148

Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri Kesehatan.


[ROADMAP PKAM]

9.3

March 2, 2016

Alur proses pencatatan dan pelaporan

9.3 Alur proses pencatatan dan pelaporan Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kader - Pustu Unit Kes.lingkungan Lurah/Kecamatan Ka. Puskemas Penyelenggara air Penyelenggara air minum minum Pencatatan Pelaku PKAM

Kabupaten

Propinsi

Pusat

Unit Kes. Lingkungan Ka.Din.Kes. Kota/kab Penyelenggra air minum

Unit Kesehatan lingkungan Ka. Din. Kes. Prop

Dit .Kes lingk – Dit Jen Kesma Menteri Kesehatan

Rencana pengambilan dan pengujian sampel, Detail tiap data sampelInspeksi Kesehatan Lingkungan, pengujian sampel air minum, Upaya yang dilakukan berkaitan analisa hasil laboratorium.

Rencana pengambilan Rencana pengambilan dan pengujian dan pengujian sampel, detail tiap sampel, detail tiap data sampel data sampel Inspeksi Kesehatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan, Lingkungan, pengujian sampel air pengujian sampel air minum, upaya yang minum, upaya yang dilakukan berkaitan dilakukan berkaitan analisa hasil analisa hasil laboratorium, laboratorim Permasalahan tidak permasalahan tidak dapat melakukan dapat melakukan tindak lanjut tindak lanjut Pencatatan penyelenggara /pelaku pengawasan kualitas air minum

• Data dasar SAM • Hasil IKL • Penilaian tingkat resiko tabulasi hasil

• Tabulasi data dasar • Penetapan sasaran dan target PKM • Pencatatan dan Tabulasi hasil IKL • Pencatatan Tabulasi hasil TRP • Pencatatan dan Tabulasi pengambilan • dan pengiriman sampel

•

• Tabulasi data dasar • Tabulasi hasil IKL • Tabulasi analisa hasil uji lab f-k-m • Catatan rekomendasi • cacatan saran tindak lanjut/permasalan. • Catatan pemantauan tindak lanjut.

•

•

Bupati/Walikota

Pelaporan penyelenggara air minum Din Kes

•

• Penyelenggara

• Penyelenggara AM

Pelaporan pelaku/penyelenggara PKAM

Penyelenggara AM

Bupati/walikota

Din Kes Prop

DIT. KL- DiTJen Kesma

Din Kes Kab/Kota


92 | Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

149

150


BAB 10 PENUTUP Demikian uraian Roadmap PKAM 2016 - 2019 sebagai acuan dan panduan implementasi bagi semua pelaku dan pendukung PKAM dari tingkatpusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,Desa/Kelurahan agar target indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015- 2019 dapat tercapai, untuk selanjutnya Provinsi dan Kabupaten menggunakannya sebagai acuan untuk menetapkan target indikator kinerja masing-masing daerah dengan menyesuaikan capaian indikator kinerja PKAM hingga saat ini. Dengan demikian diharapkan target indikator kinerja PKAM terealisasi sebagai upaya mendukung universal acces.


151

152



153

154


Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI 2016

Recommend Documents