Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT(BBKPM) SURAKARTA

Tahun 2016

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

i

NILAI-NILAI BBKPM SURAKARTA AMAN MUTU ADIL NURANI ATURAN HARMONIS


ii

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta tahun 2016 dapat diselesaikan. LAKIP BBKPM Surakarta tahun 2016 ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada BBKPM Surakarta selama kurun waktu 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik dan bersih (Good Corporate and Clean

Government). LAKIP BBKPM Surakarta disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. LAKIP BBKPM Surakarta ini memuat pencapaian atas Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan tugas pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan

serta

sebagaimana

pengembangan diamanatkan

sumberdaya Peraturan

di

bidang

Menteri

kesehatan

Kesehatan

paru RI

masyarakat Nomor

:

532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2354/MENKES/PER/XI/2011. Semoga penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan BBKPM Surakarta kedepan. Surakarta, 30 Januari 2017 Kepala,

Dr. Riskiyana S. Putra, M.Kes NIP.196202161989031007 LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut pelaksanaan kegiatan di setiap lingkungan instansi pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pelaksanaan kegiatan di satuan kerja pemerintah, utamanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI harus dilaporkan secara berkala, termasuk pelaksanaan kegiatan di BBKPM Surakarta. Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BBKPM Surakarta selama tahun 2016 memberikan hasil yang beragam, sebagaian besar indikator telah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun, masih tetap ada beberapa indikator yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan diawal tahun 2016. Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis/program 1. Terwujudnya cost effectiveness bidang pelayanan kesehatan paru; 2. Terwujudnya kepuasan stakeholders;

Indikator Kinerja Utama % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO)

Target

Realisasi

Keterangan

36%

37,75%

Memenuhi target

80%

85,41%

80%

91,67%.

-

-

7

7

Memenuhi target

60 Menit

56 Menit

Memenuhi target

7

8

Memenuhi target

90%

95,94%

Memenuhi target

90%

82,80%

Nett Death Rate

≤2 ‰

0‰

Emergency Response Time 1

<5 Menit

1 Menit 4 Detik

35%

42%

% Kepuasan Pasien % Kecepatan respon terhadap komplain RS Akreditasi Nasional

3. Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang; 4. Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi;

Jumlah jenis spesialistik

pelayanan

Waktu tunggu pelayanan Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana Kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan Kepatuhan penggunaan formularium nasional

5. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru;

% Kasus TB HIV diobati


Memenuhi target Memenuhi target -

Tidak Memenuhi Target Memenuhi target Memenuhi target Memenuhi target

iv

Sasaran Strategis/program

6. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring;

Indikator Kinerja Utama % Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC Jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru

Target

Realisasi

Keterangan

75%

92%

Memenuhi target

7

7

Memenuhi target

6

7

Memenuhi target

7. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru;

Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru

21

23

Memenuhi target

8. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;

% Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Paru Kelas B

70%

70%

Memenuhi target

% Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi

40%

40%

Memenuhi target

75%

95%

Memenuhi target

35%

66,03%

Memenuhi target

9. Terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi; 10. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja; 11. Terwujudnya excellent.

SDM

yang

% Implementasi Sistem Manajemen SDM % Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

Alokasi anggaran BBKPM Surakarta di awal tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp45.194.936.000,- dengan rincian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp37.951.191.000,- dan anggaran yang bersumber dari BLU/PNBP sebesar Rp7.243.745.000,Pada bulan Mei 2016, BBKPM Surakarta melakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp1.180.000.000,- yang bersumber dari saldo kas BLU BBKPM Surakarta. Dengan adanya penambahan pagu tersebut sehingga total pagu anggaran Rp46.374.936.000,-. Realisasi pendapatan BBKPM Surakarta tahun 2016 sebesar Rp7.086.591.684,- atau 97,83% dari target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2016 sebesar Rp7.243.745.000,-. Realisasi belanja BBKPM Surakarta yang bersumber dari Rupiah Murni Rp34.236.195.779,(98,12)%. Sedangkan realisasi yang bersumber dari anggaran BLU adalah Rp7.263.684.626,(86,23%).


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................... v DAFTAR TABEL.............................................................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN................................................................................................... 1 A. Latar belakang ........................................................................................................ 1 B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 2 C. Tugas pokok dan fungsi ........................................................................................... 3 D. Sistematika penulisan............................................................................................... 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 .............. 7 A. Perencanaan Kinerja ................................................................................................ 7 B. Perjanjian Kinerja .................................................................................................... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 11 A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................................... 11 B. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................................... 12 C. Sumber Daya Manusia.............................................................................................. 52 1. Sumber Daya Manusia ....................................................................................... 52 2. Sumber Daya Anggaran ..................................................................................... 53 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ................................................................... 54 BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 57 LAMPIRAN


vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 .................................................... 9 Tabel 2. Target dan Realisasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 .............. 11 Tabel 3. Pegawai BBKPM Surakarta berdasar status kepegawaian 2015- 2016 .....................52 Tabel 4. Pegawai PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Jabatan.............................................. 52 Tabel 5. PNS BBKPM Surakarta berdasarkan golongan ........................................................ 53 Tabel 6. PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Pendidikan ...................................................... 53 Tabel 7. Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan ...................................................... 53 Tabel 8. Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016 ...........................................54 Tabel 9. Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan .............................................55 Tabel 10. Realisasi Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2016 ........................................56 Tabel 11. Rincian Penerimaan BBKPM Surakarta Tahun 2016 ......................................56


vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya kesehatan yang merata, bermutu dan dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Penanganan masalah kesehatan paru tersebut harus dilaksanakan terintegrasi dan komprehensif meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan, rehabilitasi.Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan paru masyarakat dan mendekatkan pelayanan spesialistik paru kepada masyarakat. Pada awal berdirinya, BP4 Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Dalam perkembangannya, BP4 Surakarta kemudian berubah nama menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Tahun 2011, BBKPM Surakarta mengalami perpindahan menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Penyerahan dari Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : OT.01.01/BI.4/274/2011 tanggal 26 Januari 2011. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2354/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 meneguhkan keberadaan BBKPM Surakarta berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat

Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Seiring dengan

perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, pada tahun 2015 terbit Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dengan adanya perubahan tersebut terhitung tanggal 1 Januari 2016 BBKPM Surakarta berada dibawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan

RI,

BBKPM

Surakarta

berkewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Pelaporan kinerja atau LAKIP dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

1

capaian kinerja BBKPM Surakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. LAKIP juga menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai sehingga kinerja ke depan dapat dilaksanakan secara

lebih

produktif,

pengorganisasian,

efektif

manajemen

dan

efisien,

keuangan

baik

maupun

dari

aspek

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaannya.

Penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Tahun 2016, adalah tahun kedua dari rangkaian 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta. Tahun kedua ini harus diletakkan fondasi yang kokoh serta akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi yang ingin dicapai selama 5 tahun yaitu menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B Unggulan pada tahun 2019. LAKIP BBKPM Surakarta disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi BBKPM Surakarta. Tujuan penyusunan LAKIP BBKPM Surakarta menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BBKPM Surakarta. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja BBKPM Surakarta. C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Berdasar

ketentuan

dalam

Pasal

2

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor

2354/MENKES/PER/XI/2011,

BBKPM

Surakarta

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pelayanan kesehatan, penunjang


2

kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan pasal 2 tersebut, BBKPM Surakarta menyelenggarakan fungsi : 1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat; 2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat; 3. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat; 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat; 5. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru masyarakat; 6. Pelaksanaan urusan Tata Usaha. Susunan Organisasi BBKPM Surakarta terdiri atas : 1. Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan mempunyai tugas pokok : melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan

rehabilitasi

kesehatan

paru

spesialistik

dan

subspesialistik

yang

berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan paru masyarakat; b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat; c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan; d. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan; e. Penyusunan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan;


3

Bidang Pelayanan dan penunjang Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan paru masyarakat, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru masyarakat, serta pelayanan rujukan. b. Seksi Penunjang Kesehatan Seksi Penunjang Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan. 2. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas pokok : melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan kesehatan dan konseling pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan

perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan

konseling; b. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyusunan perencanaan dan evaluasi kerjasama; d. Penyusunanperencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya terdiri atas : a. Seksi Promosi Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama. b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru masyarakat. 3. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan.


4

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan; b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat; c. Pelaksanaan urusan keuangan. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyajian informasi, evaluasi dan laporan, urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. 2. Subbagian Keuangan Subbagian

keuangan

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

verifikasi,

perbendaharaan dan akuntansi. 4. Struktur Organisasi Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 struktur organisasi BBKPM Surakarta terdiri dari: a. Kepala b. Kepala Bagian Tata Usaha 1) Kepala Sub Bagian Umum 2) Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan 1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 2) Kepala Seksi Penunjang Kesehatan d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan: 1) Kepala Seksi Promosi Kesehatan 2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan e. Kepala Instalasi f. Kelompok Jabatan Fungsional berangka kredit dan non angka kredit


5

Gambar 1. Struktur Organisasi BBKPM Surakarta berdasar Permenkes Nomor : 532/MENKES/PER/VII/2007

D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 adalah sebagai berikut: Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi BAB I.PENDAHULUAN Bab I disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama BAB II. PERENCANAAN KINERJA Dalam Bab II dijelaskan mengenai rencana strategi dan rencana kinerja. Pada bab ini juga disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2015 dalam rangka pencapaian visi dan misi BBKPM Surakarta BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Bab III diuraikan pengukuran kinerja, sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang akan diambil.


6

BAB IV.PENUTUP Dalam Bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.. LAMPIRAN-LAMPIRAN


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan peranan BBKPM Surakarta serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh BBKPM Surakarta maka diperlukan visi yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis periode 2015-2019 yaitu : VISI “MENJADI RUMAH SAKIT PARU KELAS B UNGGULAN PADA TAHUN 2019 “

Sejalan dengan visi BBKPM Surakarta maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai BBKPM Surakarta. Adapun misi BBKPM Surakarta adalah : MISI 1. Menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan paru dan pernapasan yang terakreditasi; 2. Meningkatkan pelayanan Unggulan TB-HIV secara komprehensif 3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru ; 4. Mendorong kemandirian hidup sehat dan menjalin kemitraan dibidang kesehatan paru masyarakat.

Berdasar perumusan visi dan misi BBKPM Surakarta diatas, maka dirumuskan lebih lanjut mengenai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yaitu: 1.

Terwujudnya cost efectiveness bidang pelayanan kesehatan paru;

2.

Terwujudnya kepuasan stakeholder;

3.

Terwujudnya RS Paru Unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru;

4.

Terwujudnya RS Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat;

5.

Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan Penunjang;

6.

Terwujudnya Rumah Sakit jejaring;

7.

Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi;


8

8.

Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebagai RS Paru kelas B;

9.

Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi.

10. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja; 11. Terwujudnya SDM yang excellent; Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, BBKPM Surakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019; 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016. A. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, perjanjian kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 merupakan pernyataan komitmen antara Kepala BBKPM Surakarta dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. BBKPM Surakarta telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Tabel 1 Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 SASARAN STRATEGIS/PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. % Rasio pendapatan 1. Terwujudnya cost effectiveness operasional dibanding biaya bidang pelayanan kesehatan paru; operasional (POBO) 2. Terwujudnya kepuasan 2. % Kepuasan Pasien stakeholders; 3. % Kecepatan respon terhadap komplain 4. RS Akreditasi Nasional 3. Terwujudnya pengembangan jenis 5. Jumlah jenis pelayanan pelayanan spesialistik dan spesialistik pelayanan penunjang;


TARGET 36% 80% 80% 7

9

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA 4. Terwujudnya transformasi mutu 6. Waktu tunggu pelayanan pelayanan yang terakreditasi; 7. Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana 8. Kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional 10. Nett Death Rate 11. Emergency Response Time 1

Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai Pusat 12. % Kasus TB HIV diobati Rujukan Kesehatan Paru; 13. % Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC 14. Jumlah institusi yang 6. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring; bekerjasama dalam bidang pelayanan paru 15. Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru 7. Terwujudnya Rumah Sakit Paru 16. Jumlah institusi pendidikan Surakarta sebagai wahana yang bekerjasama dalam pendidikan dan pelatihan serta bidang pendidikan kesehatan penelitian di bidang kesehatan paru paru; 17. % Terpenuhinya kehandalan 8. Terwujudnya kehandalan sarana sarana dan prasarana sebagai dan prasarana; Rumah Sakit Paru Kelas B 9. Terwujudnya sistem informasi dan 18. % Sistem Informasi Kesehatan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi terintegrasi; 10. Terwujudnya budaya menolong 19. % Implementasi Sistem dan berkinerja; Manajemen SDM 20. % Dokter dan perawat yang 11. Terwujudnya SDM yang excellent. mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

TARGET 60 Menit 7 90% 90% ≤2 ‰ < 5 Menit

5. Terwujudnya


35% 75% 5 6

21

70% 40% 75% 35%

10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

BBKPM

Surakarta,

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja BBKPM Surakarta selama tahun 2016, keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan terkait, beserta rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BBKPM Surakarta tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut : A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja bertujuan untuk mendapat informasi mengenai masing-masing sasaran dan indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja BBKPM Surakarta apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan ditetapkan di awal tahun. Pencapaian atas target dan realisasi seluruh indikator yang ingin dicapai pada tahun 2016 ditampilkan sebagai berikut : Tabel 2 Target dan Realisasi atas Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Sasaran Strategis/program Indikator Kinerja Utama 1. Terwujudnya cost 1. % Rasio pendapatan effectiveness bidang operasional dibanding biaya pelayanan kesehatan operasional (POBO) paru; 2. Terwujudnya kepuasan 2. % Kepuasan Pasien stakeholders; 3. % Kecepatan respon terhadap komplain 4. RS Akreditasi Nasional 3. Terwujudnya pengembangan jenis 5. Jumlah jenis pelayanan pelayanan spesialistik dan spesialistik pelayanan penunjang; 4. Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang 6. Waktu tunggu pelayanan terakreditasi; 7. Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana 8. Kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional

Target

Realisasi

36%

37,75%

80%

85,41%

80%

91,67%

-

-

7

7

60 Menit

56 Menit

7

8

90%

95,94%

90%

82,8%


11

Sasaran Strategis/program

Indikator Kinerja Utama 10. Nett Death Rate 11. Emergency Response Time 1

Target

Realisasi

≤2 ‰

0‰ 1 Menit 4 Detik

< 5 Menit

5. Terwujudnya Rumah Sakit

Paru Surakarta sebagai Pusat Kesehatan Paru;

unggulan 12. % Kasus TB HIV diobati Rujukan 13. %

Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC 14. Jumlah institusi yang 6. Terwujudnya Rumah Sakit bekerjasama dalam bidang Jejaring; pelayanan paru 15. Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru 7. Terwujudnya Rumah Sakit 16. Jumlah institusi pendidikan Paru Surakarta sebagai yang bekerjasama dalam wahana pendidikan dan bidang pendidikan kesehatan pelatihan serta penelitian paru di bidang kesehatan paru; 17. % Terpenuhinya kehandalan 8. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebagai sarana dan prasarana; Rumah Sakit Paru Kelas B 9. Terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi 18. % Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi terintegrasi; 10. Terwujudnya budaya 19. % Implementasi Sistem menolong dan berkinerja; Manajemen SDM 20. % Dokter dan perawat yang 11. Terwujudnya SDM yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam excellent. dalam satu tahun

35%

42%

75%

92%

7

7

6

7

21

23

70%

70%

40%

40%

75%

95%

35%

66,03%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Sasaran Terwujudnya cost effectiveness Bidang Pelayanan Kesehatan Paru

Sasaran pertama dalam rangka mencapai visi yang hendak dicapai BBKPM Surakarta adalah Terwujudnya cost effectiveness Bidang Pelayanan Kesehatan Paru. Dalam rangka mengetahui

pencapaian

keberhasilan

sasaran

tersebut,

BBKPM

Surakarta

telah

menetapkan indikator kinerja utama yaitu : 1. % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO). Rasio POBO merupakan perbandingan antara pendapatan PNBP dibagi dengan biaya operasional. Sedangkan pengertian dari pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

12

secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.  Kondisi yang dicapai Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO) tahun 2016 sebesar 37,75%. Kondisi ini dapat melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Terpiilih (IKT) antara Kepala BBKPM Surakarta dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun 2016 yaitu 36%.  Perbandingan tahun sebelumnya Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2015, POBO sebesar 40,24%.  Permasalahan yang dihadapi Dalam rangka mencapai indikator kinerja % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO) terdapat beberapa kendala dan permasalahan diantaranya : 1. BBKPM Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan wilayah binaan meliputi 10 propinsi yang memerlukan alokasi anggaran yang bersifat cost center. Anggaran pelaksanaan UKM dihitung sebagai anggaran/biaya operasional dan tidak memberikan dampak terhadap pendapatan yang diterima BBKPM Surakarta; 2. Adanya ketentuan rujukan berjenjang dalam pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan mengakibatkan rujukan ke BBKPM Surakarta dari daerah-daerah sekitar Surakarta menjadi berkurang yang berpengaruh terhadap pendapatan; 3. Belum adanya ijin operasional rawat inap khusus untuk Balai membuat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga spesialis BBKPM Surakarta rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga dan tuntutan hukum. Ketiadaan izin operasional tersebut mengakibatkan kunjungan rawat inap BBKPM Surakarta terbatas untuk kasus-kasus tertentu;  Usul pemecahan masalah Terhadap kendala dan permasalahan yang muncul tersebut diusulkan beberapa usulan pemecahan masalah, diantaranya : 1. Pengajuan ijin operasional dan pendirian rumah sakit, agar dapat segera memberikan kejelasan status pelayanan BBKPM Surakarta dan memberikan


13

dasar bagi pemberian pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis BBKPM Surakarta; 2. Optimalisasi utilisasi aset dan sarana yang dimiliki untuk peningkatan pelayanan dan pendapatan; 3. Pengendalian biaya operasional secara efisien dan efektif;  Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO).

Indikator Kinerja Utama 2015 2016 2017 % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya 40,24% 37,75% operasional (POBO)

2018

2019

-

-

Sasaran Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

Sasaran strategis terwujudnya kepuasan stakeholders bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders BBKPM Surakarta, dalam rangka mewujudkan perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B. Guna mengetahui pencapaian keberhasilan atas sasaran tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu : 1. % Kepuasan Pasien  Kondisi yang dicapai Sebagai instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kepuasan pasien dan seluruh stakeholders merupakan hal yang sangat penting. Kepuasan pasien dan seluruh stakeholders merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh BBKPM Surakarta. Berdasar alasan tersebut untuk mengukur sasaran strategis terwujudnya kepuasan stakeholders ditetapkanlah indikator kinerja utama % kepuasan pasien dengan target sebesar 80%. Dalam 1 (satu) tahun pengukuran kepuasan pasien dilakukan 2 (dua) kali, setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil pengukuran atas indeks kepuasan pasien dalam tahun 2016 sebagai berikut : 1. Semester I Jumlah instalasi/unit yang dilakukan survei sebanyak 11 unit dengan jumlah responden 200 pasien dan diperoleh nilai IKM sebesar 88,52%.


14

2. Semester II Jumlah instalasi/unit yang dilakukan survei sebanyak 12 unit dengan jumlah responden 200 pasien dan nilai IKM sebesar 82,31%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 sebesar 85,41%, sehingga target kepuasan pasien (nilai IKM) sebesar 80% dapat terlampaui. 

Perbandingan tahun sebelumnya Persentase kepuasan pasien (nilai IKM) tahun 2015 sebesar 81,77% dengan target sebesar 80%. Capaian % kepuasan pasien 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2105 mengalami peningkatan sebesar 3,64% (4,45%).



Permasalahan yang dihadapi Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015 dan 2016, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indicator % kepuasan pasien, yaitu : 1. Adanya perubahan alur pelayanan sehingga mengakibatkan waktu tunggu antrian pasien menjadi meningkat yang berakibat pada menurunnya kepuasan pelanggan kepada BBKPM Surakarta; 2. Keterbatasan dokter spesialis yang ada sehingga waktu tunggu pasien menjadi lama.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya : 1. Penyediaan fasilitas pendaftaran secara online; 2. Penyempurnaan simkes pelayanan sehingga waktu tunggu layanan dapat lebih cepat.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Kepuasan Pasien.

Indikator Kinerja Utama % Kepuasan Pasien

2015 2016 2017 2018 2019 81,77% 85,41%

2. % Kecepatan respon terhadap komplain 

Kondisi yang dicapai Setiap komplain dan keluhan pada dasarnya merupakan masukan bagi perbaikan pelayanan yang diberikan kepada pasien dan masyarakat, setiap komplain atau


15

keluhan dari masyarakat wajib untuk selalu ditindaklanjuti. Seluruh pasien atau masyarakat

yang

menyampaikan

komplain

atau

keluhan

pada

dasarnya

menginginkan tindaklanjut atas komplain yang mereka ajukan secara cepat dan tepat, guna mengetahui tingkat responsive atas penanganan komplain tersebut maka ditetapkanlah indikator kinerja utama berupa % kecepatan respon terhadap komplain. Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, potensi kerugian material dll. Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll. Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial. Komplain-komplain tersebut dapat disampaikan melalui form keluhan pelanggan, email maupun langsung disampaikan kepada petugas. Target atas indikator tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar 80%. Sedangkan dalam realisasinya pencapaian atas indikator tersebut mencapai 91,67%. 

Perbandingan tahun sebelumnya Apabila dibandingkan tahun 2015, pencapaian indikator kecepatan respon terhadap complain mengalami penurunan



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % Kecepatan respon terhadap komplain adalah komplain dari pelanggan atau pasien BBKPM Surakarta tidak mencantumkan identitas yang jelas sehingga mengakibatkan keluhan atau komplain dari pelanggan yang bersangkutan tidak dapat ditindaklanjuti.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut memberikan informasi dan edukasi kepada seluruh pelanggan atau pasien yang hendak mengajukan keluhan atau LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

16

komplain

agar

menuliskan

identitas

diri

dengan

lengkap

sehingga

memudahkan BBKPM Surakarta untuk memberikan umpan balik tindaklanjut keluhan tersebut.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Kecepatan respon terhadap complain adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama % Kecepatan respon terhadap complain

2015 2016 2017 2018 2019 98% 91% -

3. RS Akreditasi Nasional 

Kondisi yang dicapai BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya untuk berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap rumah sakit yang telah memiliki izin operasional maka mempunyai kewajiban untuk diakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dalam rangka perubahan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru, BBKPM Surakarta menetapkan indikator kinerja utama RS Akreditasi nasional. Pencapaian atas indikator RS Akreditasi Nasional pada tahun 2016 masih belum dapat dihitung. Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019 proses akreditasi rumah sakit akreditasi nasional baru dapat terlaksana apabila BBKPM Surakarta telah berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. Perubahan tersebut diharapkan dapat terlaksana mulai tahun 2017. Proses untuk percepatan pelaksanaan Rumah Sakit terakreditasi telah mulai dilakukan, antara lain melalui studi banding ke beberapa Rumah Sakit Khusus Paru, sosialisasi akreditasi ke seluruh pegawai.



Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator kinerja utama RS Akreditasi Nasional pada tahun 2016 juga belum dapat dilakukan penghitungan dikarenakan belum adanya izin sebagai Rumah Sakit.


17

Sasaran Terwujudnya Pengembangan Jenis Pelayanan Spesialistik dan Pelayanan Penunjang

Sasaran strategis terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang bertujuan untuk mengukur perkembangan pelayanan spesialistik yang harus dimiliki dalam rangka perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B. Pengukuran pencapaian keberhasilan sasaran tersebut, melalui indikator kinerja utama yaitu : 1. Jumlah jenis pelayanan spesialistik 

Kondisi yang dicapai Target atas pencapaian indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik pada tahun 2016 adalah 7 (tujuh) pelayanan spesialistik, yaitu : - Pelayanan spesialistik Paru; - Pelayanan spesialistik Radiologi; - Pelayanan spesialistik Penyakit Dalam; - Pelayanan spesialistik Kedoteran dan Rehabilitasi Medik; - Pelayanan spesialistik Patologi Klinik; - Pelayanan spesialistik Mikrobiologi Klinik; - Pelayanan spesialistik Anak. Selama tahun 2016 telah terlaksana sebanyak 7 (tujuh) pelayanan spesialistik tersebut. Sebagian besar pelayanan spesialistik yang terlaksana selama tahun 2016 dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain : -

Pelayanan

spesialistik

penyakit

dalam

dan

anak

dilaksanakan

bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta; -

Pelayanan spesialistik kedokteran dan rehabilitasi medik dilaksanakan bekerjasama dengan Rumah Sakit Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta;

-

Pelayanan

spesialistik

Patologi

Klinik

dan

Mikrobiologi

Klinik

dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik adalah :


18

1. Kehadiran tenaga pelayanan spesialis saat ini terbatas hanya 1 kali dalam 1 minggu. Kehadiran tenaga spesialistik yang hanya 1 kali dalam 1 minggu tersebut dirasa kurang optimal dalam rangka mendukung pelayanan

kepada

masyarakat

secara

komprehensif.

Kebutuhan

konsultansi terhadap kasus-kasus TB dengan penyakit penyerta diluar jadwal kehadiran tenaga spesialis penyakit dalam, anak dan rehabilitasi medis menjadi tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan jadwal pelayanan dokter tersebut yang hanya 1 kali dalam 1 minggu. Hal ini belum dapat memberikan daya ungkit yang optimal; 2. Sarana dan prasarana yang ada belum mendukung adanya penambahan dokter spesialis yang ada. 

Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015, jumlah jenis pelayanan spesialistik yang ada di BBKPM Surakarta berjumlah 7 (tujuh) pelayanan spesialistik, yaitu : - Pelayanan spesialistik Paru; - Pelayanan spesialistik Radiologi; - Pelayanan spesialistik Penyakit Dalam; - Pelayanan spesialistik Kedokteran dan Rehabilitasi Medik; - Pelayanan spesialistik Patologi Klinik; - Pelayanan spesialistik Mikrobiologi Klinik; - Pelayanan spesialistik Anak.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Melakukan

koordinasi

dan

advokasi

kepada

fasilitas

pelayanan

kesehatan/instansi lain agar apabila dapat memberikan izin untuk melakukan pelayanan di BBKPM Surakarta bagi tenaga spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan spesialis rehabilitasi medik; 2. Memperkerjakan tenaga spesialis tetap sebagai tenaga tetap BLU BBKPM Surakarta;


19

3. Merencanakan peningkatan kompetensi dokter umum melalui pendidikan tenaga spesialis; 4. Pembangunan dan pengisian sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan layanan yaitu ruang OK dan ICU 

Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator jumlah jenis pelayanan spesialistik.

Indikator Kinerja Utama Jumlah jenis pelayanan spesialistik

2015 7

2016 7

2017 2018 2019 -

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama jumlah jenis pelayanan spesialistik mencapai 100% dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama jumlah jenis spesialistik

Dalam

Realisasi

% Realisasi 2016 terhadap target jangka menengah 2019

7

7

100%

pelayanan

rangka

pengembangan

Target s.d. 2019

tercapainya jenis

sasaran

pelayanan

strategis

spesialistik

dan

sasaran

terwujudnya

pelayanan

penunjang

dilakukan melalui berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 

Uraian Jasa Konsultan Dokter Spesialistik Anak Jasa Konsultan Dokter Spesialistik Penyakit Dalam Jasa Konsultan Dokter Spesialistik Rehabilitasi Medik Jasa Konsultan Dokter Spesialistik Patologi Klinik Jasa Konsultan Dokter Spesialistik Mikrobiologi

Pagu

Realisasi

150.000.000

142.300.000

Efektivitas penggunaan Sumber Daya Realisasi atas penggunaan sumber daya, utamanya anggaran dalam pencapaian indikator kinerja utama Jumlah jenis pelayanan spesialistik adalah sebesar Rp142.300.000,-

Dari

total

pagu

anggaran

yang

disediakan


sebesar 20

Rp150.000.000,- Berdasar data tersebut terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp7.700.000,- Tanpa mengurangi pencapaian atas target yang ingin dicapai pada tahun 2016.

Sasaran Terwujudnya Transformasi Mutu Pelayanan yang Terakreditasi

Sasaran strategis terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu : 1. Waktu tunggu pelayanan  Kondisi yang dicapai Waktu tunggu pelayanan adalah waktu diperlukan pasien mulai dari pasien mendaftar di poliklinik sampai dengan pasien dilayani oleh dokter di Poliklinik. Target waktu tunggu pelayanan pada tahun 2016 adalah 60 Menit. Realisasi atas waktu tunggu pelayanan di tahun 2016 adalah sebesar 56 menit. Jumlah tersebut merupakan rata-rata dari pengitungan waktu tunggu layanan dari bulan Januari-Desember.  Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator waktu tunggu pelayanan pada tahun 2015 52 menit dan 51 detik. Apabila dibandingkan dengan pencapaian atas indikator waktu tunggu pelayanan tahun 2015 maka hasil pencapaian atas indikator waktu tunggu pelayanan pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan pencapaian tahun 2015.  Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator waktu tunggu pelayanan adalah : 1. Adanya perubahan alur pelayanan di Instalasi Rawat Jalan; 2. Adanya pemanfaatan gedung baru sehingga jarak tempuh layanan lebih lama; 3. Waktu mulai periksa dokter yang belum tepat waktu.  Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah dengan : 1. Perbaikan sistem dan alur pelayanan;


21

2. Pemberlakuan sistem pendaftaran melalui sms sehingga waktu tunggu pasien berkurang serta memecah kedatangan pasien sehingga tidak menumpuk dalam suatu waktu secara bersamaan; 3. Pengaturan pelayanan dokter spesialis.  Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator waktu tunggu pelayanan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama waktu tunggu pelayanan

2015

2016

2017

2018

2019

52 Menit 51 Detik

56 Menit

-

-

-

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama waktu tunggu pelayanan mencapai 107% dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Waktu Tunggu Pelayanan

Target s.d. 2019

Realisasi

% Realisasi 2016 target 2019

60

56

107%

Target waktu tunggu pelayanan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 60 menit.  Perbandingan dengan target Nasional Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa standar waktu tunggu pelayanan adalah kurang dari 60 Menit. Pada tahun 2016, pencapaian rata-rata atas waktu tunggu pelayanan adalah sebesar 56 menit. Pencapaian tersebut masih sesuai dengan target standar nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 2. Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana 

Kondisi yang dicapai BBKPM Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasar Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 8/KMK.05/2011 tentang Penetapan BBKPM Surakarta pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai instansi yang telah menerapkan


22

pengelolaan keuangan badan layanan umum, BBKPM Surakarta harus mengedepankan prinsip pengelolaan instansi yang baik melalui akuntabilitas dan transparansi. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah Satuan Pemeriksaan Internal (SPI). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, ditetapkanlah indikator kinerja berupa jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana. Laporan pengawasan tersebut, berupa audit dan reviu. Pada tahun 2016, target indikator tersebut telah ditetapkan sebesar 7 laporan. Selama tahun 2016, pencapaian atas indikator jumlah laporan pengawasan internal yang dilaksanakan adalah sebanyak 8 laporan, yang terdiri : 1. Reviu Laporan Keuangan : 4 laporan; 2. Audit : 2 laporan; 3. Pemantauan : 2 laporan. 

Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana pada tahun 2015 berjumlah 8 (delapan) laporan pengawasan berkala.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana adalah : 1. Kegiatan reviu masih sebatas reviu laporan keuangan, belum mereviu RKAKL, LAKIP, RBA; 2. Belum terlaksananya pendampingan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Dilakukan penguatan peran SPI dalam rangka pendampingan penyusunan RKAKL, LAKIP dan RBA; 2. Peningkatan kompetensi SDM SPI melalui workshop maupun magang di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan; 3. Melibatkan SPI dalam proses perencanaan hingga pelaporan kegiatan, termasuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.



Pencapaian periode 5 tahun


23

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator waktu tunggu pelayanan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana

2015 7

2016 8

2017 -

2018 -

2019 -

Target jangka menengah indikator kinerja utama jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana adalah sebanyak 9 laporan. Apabila membandingkan antara realisasi pencapaian tahun 2016 dengan target jangka menengah tahun 2019 maka pencapaian indikator kinerja utama tersebut mencapai 88,89%. Indikator Kinerja Utama

Target s.d. 2019

Realisasi


jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana

9

8

88,89%

3. Kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan 

Kondisi yang dicapai Guna

mewujudkan

sasaran

strategis

terwujudnya

transformasi

mutu

pelayanan yang terakreditasi, BBKPM Surakarta telah menetapkan beberapa indikator salah satunya adalah kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dokter dalam pengisian rekam medis maksimal 24 Jam setelah selesai pelayanan. Pada tahun 2016, target indikator tersebut telah ditetapkan sebesar 90%. Rata-rata capaian kelengkapan rekam medic kembali kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan selama tahun 2016 sebesar 95,94%, hal ini sudah di atas target yang telah ditetapkan sebesar 90%. 

Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan pada tahun 2016 Dibandingkan rata-rata capaian tahun 2015 sebesar 96,84% maka capaian tahun 2016 terjadi penurunan.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan adalah kurangnya komitmen tenaga medis untuk mengisi rekam medis sesuai dengan


24

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. 

Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Mendorong komitmen bagian peminjam berkas rekam medis untuk segera mengembalikan pada hari itu juga 2. Membuat aturan bahwa berkas rekam medis tidak boleh dipinjam pada jam

kerja

pendek,

sehingga

berkas

rekam

medis

bisa

segera

dikembalikan; 3. Meningkatkan kecepatan dalam rangka pengisian rekam medis; 4. Meningkatkan komitmen instalasi rekam medik dalam pengaturan peminjaman berkas rekam medik; 5. Adanya petugas khusus yang mengambil berkas rekam medis apabila ada pasien yang pindah pelayanan. 

Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator waktu tunggu pelayanan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 2015 2016 2017 2018 2019 % kelengkapan berkas rekam medik kembali ≤24 jam 96,84% 95,94% setelah selesai pelayanan Target jangka menengah indikator kinerja utama % kelengkapan berkas rekam medik kembali ≤24 jam setelah selesai pelayanan adalah sebanyak 95%. Apabila membandingkan antara realisasi pencapaian tahun 2016 dengan target jangka menengah tahun 2019 maka pencapaian indikator kinerja utama tersebut mencapai 100,99%. Indikator Kinerja Utama

Target s.d. 2019 Realisasi

% kelengkapan berkas rekam medik kembali ≤24 jam setelah selesai pelayanan

95%

95,94%

% Realisasi 2016 terhadap target jangka menengah 2019 100,99%

4. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional 

Kondisi yang dicapai Terhitung tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah mulai memberlakukan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam penyelenggaraan JKN, pemerintah telah LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

25

menetapkan penggunaan obat-obatan yang harus diberikan kepada pasien JKN melalui daftar formularium nasional. Penggunaan formularium nasional tersebut wajib digunakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan bagi pasien JKN melalui BPJS Kesehatan. Target

indikator

kepatuhan

penggunaan

formularium

nasional

dalam

penyelenggaraan pelayanan bagi pasien JKN pada tahun 2016 adalah sebesar 90%. Kepatuhan penggunaan formularium nasional di tahun 2016 rata-rata sebesar 82,8%, hal ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 90%. 

Perbandingan tahun sebelumnya Hasil penghitungan atas indikator Kepatuhan penggunaan formularium nasional pada tahun 2015 memberikan hasil sebesar 88,88%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, maka pencapaian indikator kepatuhan penggunaan formularium nasional pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,08%.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator Kepatuhan penggunaan formularium nasional adalah : 1. Banyak obat-obat yang diperlukan untuk penyakit berkaitan dengan kasus paru tapi tidak masuk formularium nasional, seperti GG, ambroxol, OBH, pulmicort respule; 2. Sering kosongnya obat-obat yang masuk dalam formularium nasional dalam e-catalog, sehinggga menghambat dalam pengadaannya; 3. Karena BBKPM Surakarta merupakan fasilitas kesehatan tingkat rujukan, maka obat-obatan yang diberikan merupakan obat-obat kombinasi yang kebanyakan obat paten.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah yaitu : 1. Mengusulkan ke Kementerian Kesehatan obat-obat pokok yang berkaitan dengan penanganan penyakit paru yang belum masuk ke formularium nasional untuk bisa dimasukan ke dalam formularium nasional; 2. Mengusulkan ke Kementerian Kesehatan agar obat-obat yang masuk formularium nasional untuk segera dimasukan ke dalam e-catalog sehingga tidak menghambat dalam pengadaannya;


26

3. Mengusulkan kepada BPJS, adanya aturan pembatasan obat-obat paten yang bisa diberikan untuk pasien BPJS, jadi tidak semua obat paten bisa diberikan untuk pasien BPJS Kesehatan. 

Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator kepatuhan penggunaan formularium nasional adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

2015 2016 2017 88,88% 82,80% -

2018 -

2019 -

Pencapaian atas indikator kinerja utama Kepatuhan penggunaan formularium nasional pada tahun 2016, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 93,56%. Pencapaian atas indikator

kepatuhan

penggunaan

formularium

nasional

harus

terus

ditingkatkan. Mengingat, program penggunaan formularium nasional dalam program jaminan kesehatan nasional merupakan program wajib pemerintah yang harus ditaati oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator Kinerja Utama Kepatuhan nasional



penggunaan


formularium

90,00%

82,80%


Perbandingan dengan target Nasional Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa target untuk indikator kinerja Kepatuhan Penggunaan formularium Nasional adalah diatas 80%. Pencapaian BBKPM Surakarta atas indikator tersebut adalah pada tahun 2016 masih berada diatas target yang telah ditetapkan secara nasional di lingkungan Rumah Sakit/Balai di lingkungan lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka mencapai indikator % Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

No

Uraian

Pagu


Realisasi 27

1 

Pengadaan Obat

2.035.000.000

1.982.471.158

Efektivitas penggunaan Sumber Daya Realisasi atas penggunaan sumber daya, utamanya anggaran dalam pencapaian indikator kinerja utama % Kepatuhan penggunaan formularium nasional adalah sebesar Rp1.982.471.158,- Dari total pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp2.035.000.000,- Berdasar data tersebut terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp52.528.842,- Tanpa mengurangi pencapaian atas target yang ingin dicapai pada tahun 2016.

5. Nett Death Rate 

Kondisi yang dicapai Nett Death Rate adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiaptiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan salah satu rumusan untuk mengetahui gambaran mutu pelayanan di suatu rumah sakit. Target atas pencapaian tersebut pada tahun 2016 adalah sebesar maksimal 2 orang per seribu. Realisasi atas pencapaian indikator tersebut selama tahun 2016 adalah 0‰.



Permasalahan yang dihadapi Pada dasarnya pencapaian atas indikator Nett Death Rate di BBKPM Surakarta pada tahun 2016 memberikan hasil yang baik dimana angka Nett Death Rate selama tahun 2016 adalah 0. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya kendala dan permasalahan, kendala dan permasalahan yang muncul berkaitan dengan pencapian indikator tersebut adalah : 1. Kewenangan sebagai Balai dimana penanganan pasien disesuaikan dengan kompetensi yang ada; 2. Sarpras yang belum memadahi untuk penanganan kasus berat sehingga pasien dengan kasus berat akan dirujuk ke faskes yang lebih kompeten; 3. Kesulitan dalam merujuk pasien ke Faskes lain dikarenakan stigma penyakit paru.



Usulan Pemecahan Masalah Dalam rangka mengatasi kendala dan permasalahan yang muncul tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Pengurusan izin operasional sebagai Rumah Sakit; 2. Koordinasi dan menjalin kerjasama dengan faskes dalam penanganan pasien paru.


28



Perbandingan tahun sebelumnya Penghitungan atas indikator Nett Death Rate pada tahun 2015 adalah sebesar 0,0059‰.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator Nett Death Rate adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Nett Death Rate

2015 2016 0,0059‰ 0‰

2017 -

2018 -

2019 -

6. Emergency Response Time 1 

Kondisi yang dicapai Emergency Response Time 1 merupakan indikator untuk mengukur kecepatan pasien mendapatkan pelayanan petugas di Unit Gawat Darurat. Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur respon petugas terhadap pasien yang memerlukan pelayanan kegawatdaruratan. Tahun 2016, BBKPM Surakarta telah menetapkan indikator Emergency Response Time 1. Target indikator Emergency Response Time 1 adalah kurang dari 5 Menit. Realisasi atas pencapaian indikator Emergency Response Time 1 adalah 1 menit 4 detik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari ketersediaan dokter dan perawat selama 24 jam di UGD BBKPM Surakarta serta pasien di UGD BBKPM Surakarta yang relatif masih sedikit.



Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator Emergency Response Time 1 pada tahun 2015 selama 1 menit 7 detik. Sedangkan pada tahun 2016, pencapaian atas indikator emergency response time 1 selama 1 menit 4 detik. Pencapaian tahun 2015 dan 2016 tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu kurang dari 5 menit pasien harus sudah dilayani sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.



Permasalahan yang dihadapi Pencapaian indikator emergency response times 1 secara umum telah melampaui target yang telah ditetapkan. Kendala dan permasalahan justru yang ada pada penyelenggaraan UGD BBKPM Surakarta berupa pelayanan UGD 24 Jam yang belum didukung oleh pelayanan-pelayanan penunjang lain.


29

Pelaksanaan

pelayanan

penunjang

dilaksanakan

2

shift

dikarenakan

keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini berakibat pelayanan UGD menjadi tidak optimal karena pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan terhadap pasien UGD pada hari libur dan malam hari tidak dapat dilakukan. 

Usul pemecahan masalah Langkah-langkah usulan pemecahan masalah berupa : 1. Koordinasi dengan bagian pelayanan dan penunjang kesehatan untuk pelayanan penunjang 24 jam guna mendukung operasional UGD 24 Jam; 2. Mengadakan

kerjasama

dengan

laboratorium

penunjang

rumah

sakit/laboratorium sekitar. 

Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator Emergency Response Time 1 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Emergency Response Time 1

2015

2016

2017

2018

2019

1 Menit 7 Detik

1 Menit 4 Detik

-

-

-

Pencapaian indikator Emergency Response Time 1 pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 mengalami perbaikan sebesar 3 detik. Pencapaian atas indikator kinerja utama Emergency Response Time 1 pada tahun 2016, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 468%.



Indikator Kinerja Utama

Target s.d. 2019

Realisasi



5 Menit

1 Menit 4 Detik

468%

Perbandingan dengan target Nasional Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar Emergency Response Time di Unit Gawat Darurat adalah kurang dari 5 menit. Pencapaian Emergency Response Time di Unit Gawat Darurat BBKPM Surakarta tahun 2016 adalah sebesar 1 Menit 4 Detik. Hasil tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.


30



Efektivitas penggunaan Sumber Daya Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi pada tahun 2016 dilakukan melalu berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : Uraian

Pagu

Realisasi

Audit kinerja dan keuangan oleh KAP

80.000.000

70.070.000

Surveilans ISO

65.280.000

63.749.800

2.035.000.000

1.982.471.158

kebutuhan obat

Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta Unggulan sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Paru

Sasaran strategis terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai pusat rujukan kesehatan paru mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu : 1. % Kasus TB HIV diobati 

Kondisi yang dicapai Dalam rencana strategis bisnis periode 2016-2019, BBKPM Surakarta telah menetapakn visinya untuk berubah menjadi rumah sakit khusus paru. Dalam rencana perubahan tersebut, BBKPM Surakarta telah menetapkan layanan unggulannya sebagai pusat rujukan TB-HIV. Dalam rangka mewujudkan layanan unggulan sebagai pusat rujukan TB-HIV tersebut, pada tahun 2016 BBKPM Surakarta telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu % kasus TBHIV diobati. Target atas pencapaian indikator tersebut pada tahun 2016 adalah 35%. Realisasi indikator % kasus TB-HIV diobati pada tahun 2016 adalah 42%.



Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator % kasus TB HIV diobati pada tahun 2015 adalah sebesar 12%. Apabila dibandingkan pencapaian tahun 2015, maka pencapaian indikator % kasus TB HIV diobati pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % kasus TBHIV diobati adalah : 1. Kehadiran tenaga pelayanan spesialis penyakit dalam yang hanya 1 kali dalam 1 minggu; 2. Penegakan diagnosis hanya menggunakan rapid tes;


31

3. Sarana dan prasarana guna penegakan diagnosis pasti yang belum mencukupi. 4. Pasien menolak untuk diobati di BBKPM Surakarta. 

Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah yaitu : 1. Pasien dioptimalkan dilayani di hari dimana dokter spesialis penyakit dalam terjadwal, untuk kunjungan selanjutnya bisa ditangani oleh CST yang ada. 2. Melakukan koordinasi dengan jejaring eksternal di wilayah Surakarta dan DKK terkait untuk menangani pasien TB-HIV 3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan tenaga spesialis bagi dokter umum.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Kasus TB HIV diobati adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama % Kasus TB HIV diobati

2015 12%

2016 42%

2017 -

2018 -

2019 -

Pencapaian atas indikator kinerja utama % kasus TB HIV diobati pada tahun 2016, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 mencapai 56%. Diperlukan komitmen dan kemauan keras dari seluruh elemen di BBKPM Surakarta agar pencapaian jangka menengah indikator kinerja utama % kasus TB-HIV diobati dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama % Kasus TB HIV diobati

Target s.d. 2019 Realisasi 75,00%

42,00%


2. % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC 

Kondisi yang dicapai Dalam rencana strategis bisnis periode 2015-2019, BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya untuk berubah menjadi rumah sakit khusus paru. Dalam penyelenggaraan pelayanan paru kepada masyarakat/pasien, penanganan penyakit paru harus sesuai dengan indikator/prosedur penanganan yang diakui LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

32

secara global/internasional. Guna mewujudkan pelayanan yang terstandar internasional tersebut , telah ditetapkan indikator guna mengukur kepatuhan pelayanan terhadap pasien paru/TB. Realisasi atas indikator % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC adalah sebesar 92%. Dibanding target tahun 2016 sebesar 70%, maka pencapaian atas indikator tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. 

Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC pada tahun 2015 sebesar 72%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas pencapaian indikator tersebut.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

rangka

pencapaian

indikator

%

Implementasi penanganan paru sesuai ISTC adalah : 1. Kurangnya komitmen internal dan jejaring eksternal untuk dapat menemukan, mengobati dan mencegah penyakit TB; 2. Adanya pasien TB yang berada diluar wilayah Surakarta sehingga menyulitkan dalam rangka monitoring pasien. 

Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Penguatan komitmen internal dan jejaring eksternal untuk dapat menemukan, mengobati dan mencegah penyakit TB; 2. Adanya koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dalam rangka monitoring terhadap pasien yang pengobatannya dilanjutkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik daerah.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama mplementasi penanganan kasus paru sesuai ISTC

2015

2016

2017

2018

2019

72,00%

92,00%

-

-

-

Pencapaian atas indikator kinerja utama % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC pada tahun 2016 sebesar 92%, dibandingkan dengan target jangka


33

menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebesar 90%, maka pencapaian atas % Implementasi penanganan paru sesuai ISTC perlu lebih ditingkatkan. Indikator Kinerja Utama


% Implementasi penanganan paru sesuai ISTC

90%


92%

102,22%

Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya rumah sakit jejaring ditetapkanlah 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu : 1. Jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru  Kondisi yang dicapai Selama tahun 2016, jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru dengan BBKPM Surakarta sebanyak 7 institusi. 7 (tujuh) institusi yang telah mengadakan kerjasama dengan BBKPM Surakarta adalah : - Rumah Sakit Panti Waluyo; - Klinik Pratama Nurifa, - Rumah Sakit Islam Surakarta; - RSUD Karanganyar; - Palang Merah Indonesia Surakarta; - Puskesmas Kartasura; - Klinik Ananda.  Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru pada tahun 2015 adalah 5.  Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru adalah - Belum optimalnya rujukan yang dilaksanakan oleh institusi pelayanan kesehatan yang telah menjalin kerjasama rujukan dengan BBKPM Surakarta; - Terdapat beberapa kasus yang dirujuk dari institusi pelayanan kesehatan yang ternyata tidak dapat ditangani di BBKPM Surakarta.  Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut :


34

- Meningkatkan koordinasi dengan institusi pelayanan kesehatan perihal rujukan pasien ke BBKPM Surakarta; - Aktif menginformasikan kasus-kasus yang dapat ditangani di BBKPM Surakarta.  Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 2015 jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang 5 pelayanan paru

2016

2017

2018

2019

7

-

-

-

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru mencapai 53,85% dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan yang ditetapkan. Koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain perlu ditingkatkan guna mencapai target jangka menengah sebesar 13 fasilitas pelayanan kesehatan.


Target s.d. 2019

Realisasi


jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru

13

7

53,85%

2. Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru  Kondisi yang dicapai BBKPM Surakarta telah menetapkan perubahan untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Paru, perubahan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru tersebut diharapkan tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi pembinaan UKM di wilayah binaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2354 Tahun 2011 tentang Peruabahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, BBKPM Surakarta memiliki wilayah binaan di 10(sepuluh) provinsi yang meliputi : -

Jawa Tengah;

-

Jawa Timur;


35

-

Daerah Istimewa Yogyakarta;

-

Bali;

-

Nusa Tenggara Timur;

-

Nusa Tenggara Barat;

-

Kalimantan Selatan;

-

Kalimantan Tengah;

-

Kalimantan Barat;

-

Kalimantan Timur.

Untuk mengakomodir pembinaan UKM di wilayah binaan tersebut, BBKPM Surakarta telah menetapkan indikator Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru. Jumlah kegiatan UKM yang ditargetkan pada tahun 2016 berjumlah 6 kegiatan, sedangkan realisasi atas pencapaian indikator tersebut selama tahun 2016 berjumlah 9 kegiatan. 9 Kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Talkshow di media elektronik (Radio dan TV) Kegiatan talkshow kesehatan paru dilaksanakan dengan sasaran masyarakat luas, kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan bekerjasama dengan Radio Mentari FM, RRI Surakarta dan TA TV, dengan menghadirkan narasumber tenaga spesialis dan dokter umum mahir paru dari BBKPM Surakarta. Selain di Mentari FM, juga telah dilaksanakan talkshow di RRI Surakarta dan TA Radio masing-masing sebanyak 1 kali, serta talkshow di TA TV dalam bentuk Healthy Care Program 3 episode, Program Sindhen Menthel sebanyak 5 episode, dan Like Manteb 1 episode. Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah promosi kesehatan tentang kesehatan/penyakit paru dan pelayanan yang ada di BBKPM Surakarta.

2.

Pameran Kesehatan Paru Dalam rangka memberikan pemahaman


36

mengenai kesehatan paru, BBKPM Surakarta terus meningkatkan pengetahuan akan kesehatan paru masyarakat. Pemahaman tersebut diberikan melalui kegiatan pameran kesehatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera (TPS Food) tanggal 14 Februari 2016 dalam rangka bulan K3, dan pameran kesehatan yang dilaksanakan di Hartono Mall Sukoharjo tanggal 26 April – 3 Mei 2016. Kegiatan yang dilaksanakan dalam acara tersebut yaitu Konseling Berhenti Merokok, Pemeriksaan Micro CO, Gula Darah, Peak Flow Meter (PFM), Tekanan Darah dan Pemeriksaan Spirometri. Selain itu juga diadakan kegiatan talkshow tentang kesehatan paru dengan nara sumber dokter spesialis paru dan spesialis anak. Kegiatan pameran kesehatan juga diikuti oleh BBKPM Surakarta pada acara Solo Health Expo 2016 yang diadakan tanggal 29 Juli – 2 Agustus 2016. 3.

Kampanye Kesehatan Paru  Kampanye Stop TB Peringatan hari TB Sedunia tahun 2016 BBKPM Surakarta menjadi momen penting dalam upaya pemberantasan penyakit TB. Melalui

peringatan

diharapkan program

tujuan

Hari

umum

sedunia

mensosialisasikan

penanggulangan

masyarakat

TB

serta

TB

pada

memperkuat

komitmen bersama dalam penanggulangan TB dapat tercapai. Pada tahun 2016, Kampanye Stop TB dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016 dan 22 Maret 2016 dengan berlokasi di area Car Free Day Jl. Slamet Riyadi Surakarta. Sasaran dari kegiatan peringatan hari TB sedunia ini adalah pemberian informasi

mengenai

penyakit

TB

serta

cara

pencegahan

dan

penanggulangannya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Karyawan, Puskesmas, Rumah Sakit, Klub asma RS/Balai dan pihak-pihak lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam peringatan hari TB sedunia, diantaranya lomba penyuluhan kesehatan, pagelaran ketoprak humor dan sarasehan karyawan yang dilaksanakan di


37

dalam gedung. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung yaitu jalan sehat “Stop TB” dan Senam Asma bersama.  Kampanye Stop Merokok Jumlah perokok di Indonesia saat ini terus mengalami

peningkatan

jumlah

signifikan,

jumlah perokok tidak hanya

didominasi

oleh

kalangan

tua,

yang jumlah

perokok anak-anak pun terus mengalami tren peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Berbagai tindakan preventif harus segera diambil

untuk

mencegah

semakin meningkatnya jumlah perokok di Indonesia, momen peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang jatuh setiap tanggal 31 Mei menjadi saat yang tepat untuk memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya merokok. Peringatan HTTS yang dilaksanakan oleh BBKPM Surakarta pada tanggal 1 Juni 2016 bertempat di simpang Faroka dan simpang Fajar Indah. Sementara kegiatan dalam rangka HTTS 2016 berupa Long March kampanye juga dilakukan pada tanggal 7 Juni 2016 di kawasan Car Free Day jalan Slamet Riyadi, Surakarta dengan rute dari depan perempatan Ngarsopuro–Plasa Sriwedari

dan

finish

kembali

di

depan

perempatan Ngarsopuro. Peserta membawa berbagai poster dan spanduk tentang Stop Asap Rokok. Kegiatan long march ini dilakukan bersama dengan peringatan HTTS oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 4.

Visitasi Kesehatan Paru Agar masyarakat umum dapat mengetahui apa saja hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan paru dan jenis pelayanan yang ada di BBKPM Surakarta, bentuk

maka

perlu

dilaksanakan

kegiatan

yang

dapat


suatu

menjangkau

38

masyarakat secara luas, baik kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung. Kegiatan visitasi kesehatan paru diisi dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan fungsi paru (skrining) dengan peak flow meter, talkshow paru sehat dan Kuis serta pemberian doorprize. Kegiatan visitasi kesehatan paru dilakukan di PT. Tyfountex, Sukoharjo pada tanggal 21 Mei 2016 dan di PT. Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Food Sragen pada tanggal 25 November 2016. 5.

Pertemuan Koordinasi Fasyankes Kegiatan ini dilaksanakan untuk penguatan jejaring

BBKPM

Surakarta

dengan

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dalam

meningkatkan

pelayanan

kesehatan

paru.

ini

Kegiatan

juga

dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan paru dan terjalinnya kemitraan

BBKPM

Surakarta

dengan

Fasyankes Tingkat pertama. Pertemuan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2016 dan diikuti oleh 17 Puskesmas se Surakarta, 3 Puskesmas dari Dinkes Sukoharjo, 1 Puskesmas dari Dinas Kesehatan Karanganyar, 1 Puskesmas dari Dinas Kesehatan Boyolali, serta dari 8 klinik swasta/dokter keluarga dan menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan kantor Cabang Utama Kota Surakarta. 6.

Pertemuan Jejaring Eksternal TB Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan pemahaman peserta pertemuan tentang jejaring dan kemitraan dalam

program

penanggulangan

TB, Meningkatkan koordinasi dan evaluasi jejaring eksternal TB, dan Merumuskan sistem jejaring TB eksternal yang efektif. Peserta pertemuan adalah petugas atau pengelola program TB yang berasal

dari

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

eks

Karesidenan

Surakarta

(Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Klaten), Perwakilan Puskesmas wilayah kerja, BKPM Klaten, RSUD Dr. Muwardi, RS Panti Waluyo, dan BBKPM Surakarta, dengan total peserta adalah 37 orang. LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

39

Sedangkan narasumber pertemuan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (1 orang) dan BBKPM Surakarta (2 orang). 7.

Kegiatan Peran Serta di Masyarakat Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bekerjasama dengan tenaga kerja dan organisasi representasinya, dengan masyarakat lokal dan dengan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas, untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak baik untuk dunia usaha maupun untuk pembangunan. Upaya penanggulangan masalah kesehatan paru bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Peran serta swasta sangat diharapkan untuk memperkuat program dan upaya tersebut.. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang program kesehatan dengan pihak swasta yang juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan komunitasnya. Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan paru yang sulit dipecahkan, apalagi sudah menjadi masalah nasional dan bahkan dunia. Hal ini menjadi sulit karena berkaitan dengan banyak faktor sehingga seolah-olah sudah menjadi lingkaran setan. Dari segi kesehatan, merokok harus dihentikan karena menyebabkan kanker dan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan kematian. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta ingin memperkuat kemitraan dengan seluruh lembaga dan institusi yang ada di Surakarta untuk penanggulangan masalah kesehatan paru khususnya masalah merokok. Kemitraan yang dilakukan didasarkan pada

kerjasama

yang

saling

menguntungkan. Berdasarkan

hal

tersebut

BBKPM

Surakarta bekerjasama dengan Kantor SAMSAT Surakarta dan Terminal Bis Tirtonadi

Surakarta

melaksanakan

kegiatan di masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan paru (tekanan darah dan micro CO).  Perbandingan tahun sebelumnya


40

Pencapaian atas indikator jumlah kegiatan UKM pada tahun 2015 adalah 6 kegiatan.  Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator jumlah kegiatan UKM kesehatan paru adalah : 1. Kurang jelasnya regulasi mengenai pembinaan UKM di wilayah binaan oleh BBKPM Surakarta. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 532 Tahun 2007, BBKPM Surakarta memiliki wilayah binaan di 10 (sepuluh) provinsi. Namun dalam pelaksanaannya, karena BBKPM Surakarta secara struktur tidak membawahi 10 (sepuluh) provinsi tersebut sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan UKM; 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk menjangkau 10 (sepuluh) provinsi; 3. Kurangnya dukungan dari unit utama untuk pelaksanaan kegiatan UKM, dimana saat ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan fokus pada Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).  Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah diantaranya : 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan yang merupakan wilayah binaan BBKPM Surakarta berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan UKM oleh BBKPM Surakarta; 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui webinar untuk menjangkau 10 (sepuluh) provinsi.  Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator jumlah kegiatan UKM kesehatan paru adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru

2015 5

2016 7

2017 -

2018 -

2019 -

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama jumlah kegiatan UKM kesehatan paru mencapai 38,46% dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan yang ditetapkan. Koordinasi dengan fasilitas


41

pelayanan kesehatan lain perlu ditingkatkan guna mencapai target jangka menengah sebesar 13 fasilitas pelayanan kesehatan.


Target s.d. 2019

Realisasi


Jumlah kegiatan UKM Kesehatan paru

13

7

53,85%

 Efektivitas penggunaan Sumber Daya Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya rumah sakit jejaring dilakukan melalu berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : Uraian

Pagu

Realisasi

1. Talkshow di media elektronik (Radio dan TV)

77.050.000

68.178.000

2. Pameran Kesehatan Paru

38.150.000

32.874.900

3. Kampanye Stop TB

44.200.000

39.399.000

4. Kampanye Stop Merokok

64.470.000

52.740.200

5. Visitasi Kesehatan Paru

17.180.000

7.445.000

6. Pertemuan Koordinasi Fasyankes

35.160.000

17.108.000

7. Pertemuan Jejaring Eksternal TB

17.350.000

6.945.000

8. Peran Serta di Masyarakat

21.600.000

17.166.600

Sasaran Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu : 1. Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru.  Kondisi yang dicapai BBKPM Surakarta merupakan tempat bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan praktek kerja lapangan. Penelitian dan dan praktek kerja lapangan tersebut dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai insitusi pendidikan baik dari sekitar Kota Surakarta maupun dari luar Kota Surakarta. Melihat tingginya minat dari berbagai institusi pendidikan untuk mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan praktek kerja lapangan serta untuk mengukur pencapaian atas sasaran strategis terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru maka pada tahun 2016 ditetapkanlah indikator berupa LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

42

jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru dengan jumlah target 22 institusi pendidikan. Realisasi atas pencapaian indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru pada tahun 2016 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) institusi. 23 (dua puluh tiga) institusi tersebut adalah :



-

Akademi Farmasi Nasional;

-

Apikes Citra Medika;

-

Akademi Analis Kesehatan Nasional;

-

Apikes Mitra Husada;

-

Biologi MIPA UNS;

-

Fakultas Ilmu Kesehatan UMS;

-

Fakultas Kedokteran UMS;

-

Prodi DIII Farmasi Poltekkes Bhakti Mulia;

-

Prodi D III RMIK Poltekkes Bhakti Mulia;

-

Universitas Sahid Surakarta;

-

Universitas Setia Budi Surakarta;

-

SMK Farmasi Nasional;

-

SMK Santo Paulus;

-

Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES;

-

Fakultas Kedokteran UNS;

-

Niversitas Abdurrab Pekanbaru;

-

Stiker Aisyiyah Surakarta;

-

Stikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap;

-

Stikes Baiturrahim Jambi;

-

SMK Negeri Gondang Sragen;

-

Stikes Ngudi Waluyo Ungaran;

-

Universitas/STIKES Pekalongan;

-

Stikes Cirebon.

Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru pada tahun 2015 adalah 22 institusi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 1 institusi menjadi 23 institusi pada tahun 2016.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru adalah : 1. Waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan; LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

43

2. Ada jadwal praktek lapangan yang tidak sesuai dengan kalender akademik yang dikirim ke BBKPM sehingga mempengaruhi kapasitas lahan praktek; 3. Jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas tempat kegiatan. 

Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Dibuat rancang bangun kegiatan sebagai pedoman sistem pengajaran yang standar. 2. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerjasama untuk pengaturan jadwal kegiatan penelitian dan magang mahasiswa, sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian dan magang tidak terkumpul pada satu waktu pelaksanaan; 3. Menambah sarana prasarana dan fasilitas untuk proses kegiatan.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator Jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru adalah sebagai berikut:


2015

2016

2017

2018

2019


22

23

-

-

-

Apabila dibanding target rencana jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta, indikator kinerja utama jumlah institusi pendidikan yang bekerjasama dalam bidang pendidikan kesehatan paru mencapai 88,46% dari target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama

Target s.d. 2019

Realisasi



26

23

88,46%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru dilakukan melalu berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : Uraian

Pagu

Realisasi

1. Koordinasi Mitra Pendidikan

89.206.000

63.928.200

2. Penelitian

153.127.000

142.634.200


44

Sasaran Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu : % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B. 

Kondisi yang dicapai BBKPM Surakarta telah menetapkan visinya untuk berubah menjadi Rumah Sakit Khusus Paru sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2016-2019. Dalam rangka mempersiapkan perubahan dari BBKPM menjadi Rumah Sakit Khusus Paru tersebut diperlukan pemenuhan dari seluruh aspek untuk dapat menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. Termasuk pemenuhan dari segi sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru sesuai lampiran dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Sejalan dengan hal tersebut, BBKPM Surakarta telah menetapkan indikator % terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B. Pada tahun 2016, BBKPM Surakarta telah menargetkan sebesar 50%. Realisasi atas indikator % terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B adalah sebesar 66%. Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dari persyaratan sebagai Rumah Sakit Khusus Paru kelas B adalah Ruang IRCU dan peralatan kesehatan didalamnya, instalasi bedah sentral dan peralatan kesehatan didalamnya, beberapa alat kesehatan penunjang dan jumlah tempat tidur.



Perbandingan tahun sebelumnya Pencapaian atas indikator % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B pada tahun 2015 adalah 40%.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B adalah : 1. Pada awal pendirian BBKPM Surakarta belum ada konsep pengembangan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru sehingga hampir seluruh sarana dan prasarana yang saat ini ada masih konsep sebagai Balai; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana menjadi rumah sakit membutuhkan investasi yang sangat besar, sementara kemampuan pemerintah melalui anggaran rupiah murni dan anggaran BBKPM Surakarta melalui anggaran PNBP rendah.



Usul pemecahan masalah LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

45

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah sebagai berikut melakukan advokasi kepada Kementerian Kesehatan guna pemenuhan sarana dan prasarana perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. 

Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B

2015

2016

2017

2018

2019

40%

70%

-

-

-

Pencapaian atas indikator kinerja utama % Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B pada tahun 2016, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 82,50%. Indikator Kinerja Utama


% Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B

80%


66%

82,50%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana dilakukan melalui berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut : Uraian Pengadaan Gedung dan Bangunan untuk Ruang Operasi dan ICU Pengadaan alat kesehatan

Pagu

Realisasi

21.700.000.000

20.043.946.950

869.647.000

742.964.551

Pengadaan SIM RS

188.000.000

180.225.000

Pengadaan AMDAL

400.000.000

353.300.000

 Efektivitas penggunaan Sumber Daya Berdasar realisasi anggaran diatas, terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran sebagai berikut : Uraian

Jumlah Efisiensi*


46

Pengadaan Gedung dan Bangunan untuk Ruang Operasi dan ICU Pengadaan alat kesehatan

1.656.053.050 126.682.449

Pengadaan SIM RS

7.775.000

Pengadaan AMDAL

46.740.000

* = Jumlah efisiensi tersebut belum dikurangi dengan pemotongan anggaran/self blocking

Sasaran Terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi

Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi ditetapkanlah indikator kinerja utama % terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi 

Kondisi yang dicapai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap Rumah Sakit

wajib

melakukan

pencatatan

dan

pelaporan

tentang

semua

kegiatan

penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit”.

Guna melaksanakan pencatatan dan pelaporan tersebut dibutuhkan sistem

informasi kesehatan yang handal guna mendukung pelayanan di Rumah Sakit. Atas dasar itulah, BBKPM Surakarta dalam rangka perubahan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru menetapkan indikator terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk target tersebut adalah sebesar 40%, yang meliputi 5 unit/instalasi yaitu Instalasi Rekam Medik, Kasir dan Poliklinik, Radiologi dan UGD. Selama tahun 2016, pencapaian atas indikator terwujudnya sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi mencapai 40%. Unit yang telah terintegrasi sistem informasinya adalah : 1. Pendaftaran; 2. Kasir; 3. Poliklinik; 4. Radiologi; 5. UGD.



Perbandingan Tahun Sebelumnya Pada tahun 2015, pencapaian atas indikator % terwujudnya sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi mencappai 25% yang meliputi : 1. Pendaftaran;


47

2. Kasir; 3. Poliklinik. 

Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator indikator terwujudnya sistem informasi dan komunikasi rumah sakit yang terintegrasi adalah : 1. Komitmen SDM untuk implementasi simkes yang ada masih kurang, sehingga banyak data yang masih belum valid sehingga menghambat penyempurnaan sistem yang ada; 2. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SIMKES yang diperlukan.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah dengan melakukan koordinasi internal untuk meningkatkan komitmen sebagai upaya penyempurnaan SIMKES.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama % terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi

2015

2016

2017

2018

2019

25%

40%

-

-

-

Pencapaian atas indikator kinerja utama % terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi pada tahun 2016, dibandingkan dengan target jangka menengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 40. Indikator Kinerja Utama % terpenuhinya sistem kesehatan terintegrasi


informasi

100%


40%

40,00%

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi dilakukan melalui berbagai kegiatan. Realisasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: Uraian Pengembangan sistem informasi

Pagu 188.000.000

Realisasi 180.225.000

 Efektivitas penggunaan Sumber Daya LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

48

Pada tahun 2016, BBKPM Surakarta mengalokasikan anggaran guna pencapaian indikator kinerja utama % terpenuhinya sistem informasi kesehatan terintegrasi sebesar Rp188.000.000,-. Realisasi anggaran atas pencapaian indikator tersebut Rp180.225.000,sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.775.000,- tanpa mengurangi output yang diharapkan. Sasaran Terwujudnya Budaya Menolong dan Berkinerja Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis terwujudnya budaya menolong dan berkinerja ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu % Implementasi Sistem Manajemen SDM. 

Kondisi yang dicapai Dalam rangka menilai keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis terwujudnya budaya menolong dan berkinerja, disusunlah indikator % implementasi sistem manajemen SDM. Indikator % implementasi sistem manajemen SDM bertujuan untuk mengukur pencapaian atas seluruh indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pencapaian atas indikator % implementasi sistem manajemen SDM selama tahun 2016 mencapai 75%, dengan rincian dari 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) indikator telah melebihi target yang ditetapkan dan 5 (lima) indikator belum mencapai target yang ditetapkan.



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator Implementasi Sistem Manajemen SDM adalah kurangnya komitmen dari internal BBKPM Surakarta dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama di masing-masing Bidang/Bagian.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah usulan pemecahan masalah meningkatkan komitmen untuk melakukan akselerasi terhadap indikator kinerja utama yang belum tercapai.



Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Implementasi Sistem Manajemen SDM adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama % Implementasi Sistem Manajemen SDM

2015 75%

2016 100%

2017 -

2018 -


2019 -

49

Sasaran Terwujudnya SDM yang Excellent Dalam rangka menilai keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya SDM yang excellent ditetapkanlah indikator kinerja utama, yaitu % Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun. 

Kondisi yang dicapai Dalam

rangka

mencapai

sasaran

strategis

terwujudnya

SDM

yang

excellent

ditetapkanlah indikator kinerja utama yaitu % Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun. Tahun 2016 dokter dan perawat yang mengikuti pelatihan ≥20 jam sebanyak 35 orang (66,03%) dari 53 orang dokter dan perawat BBKPM Surakarta. Sedangkan target 2016 sebesar 35%, sehingga realisasi dokter dan perawat yang mengikuti pelatihan ≥20 jam dapat melampaui target yang ditetapkan. 

Perbandingan Tahun Sebelumnya Jumlah dokter dan perawat yang mengikuti pelatihan ≥ 20 jam pada tahun 2015 sebanyak 19 orang (34,45%) dari 55 orang dokter dan perawat. Persentase realisasi tahun 2016 sebesar 66,03%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 31,58% (97,67%).



Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator % dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun adalah : 1. Pemenuhan pelatihan dipenuhi melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung dengan jadwal dari pihak eksternal; 2. Kurangnya pemerataan diantara dokter dan perawat yang mengikuti pelatihan ≥20 jam, sehingga ada sebagian dokter dan perawat yang tidak mengikuti pelatihan, namun ada sebagian yang mengikuti beberapa kali pelatihan dengan kumulatif ≥ 50 jam.



Usul pemecahan masalah Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada diperlukan langkah-langkah usulan pemecahan masalah melalui : 1. Melakukan koordinasi penyusunan jadwal pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sehingga target dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 jam dalam satu tahun dapat tercapai; 2. Dalam

menentukan pegawai yang akan dikirim untuk pelatihan, perlu

mempertimbangkan jumlah dan jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh masing-


50

masing dokter dan perawat, sehingga lebih merata dalam kesempatan mengikuti pelatihan. 

Pencapaian periode 5 tahun Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis BBKPM Surakarta periode 2015-2019. Data pencapaian periode 5 tahun atas indikator % Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 2015 % Dokter dan perawat yang mendapat 34,45% pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

2016

2017

2018

2019

66,03%

-

-

-

C. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 532/MENKES/PER/VII/2007 sebagaimana telah diubah LAKIP BBKPM SURAKARTA Tahun 2016

51

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2354/MENKES/PER/XI/2011, BBKPM Surakarta perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai, sumber daya manusia tahun 2016 adalah sebagai berikut : No

Tabel 3 Pegawai BBKPM Surakarta berdasar status kepegawaian 2015- 2016 Jenis Ketenagaan 2015 2016

1.

PNS

143

138

2.

Non PNS

32

16

175

154

Jumlah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total pegawai BBKPM Surakarta tahun 2016 berjumlah 154 Orang, dengan rincian 138 Orang berstatus PNS (89%) dan 16 Orang berstatus Non PNS (11%). Terdapat pengurangan jumlah pegawai yang cukup signifikan, utamanya di tenaga non PNS. Berkurangnya jumlah pegawai non PNS yang cukup signifikan tersebut dikarenakan adanya pengalihan status kepegawaian dari yang sebelumnya tenaga kontrak BBKPM Surakarta menjadi tenaga outsourcing. No

Tabel 4 Pegawai PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Jabatan Jabatan 2015 Tambah Kurang 2016 Pejabat Struktural

1.

2. 3.

a. Pejabat Eselon II B

1

1

b. Pejabat Eselon III B

3

1

1

3

c. Pejabat Eselon IV A Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum

6

1

1

6

69

6

1

74

10

54

64

Jumlah

143

138

Berdasar data pada tabel diatas, pegawai BBKPM Surakarta dengan status pejabat struktural berjumlah 10 Orang, dengan rincian 1 Orang pejabat struktural eselon II B, 3 Orang pejabat struktural eselon III B dan 6 Orang pejabat struktural eselon IV A. Terdapat pengurangan pada 1 orang jabatan struktural eselon IIIb dikarenakan pejabat yang bersangkutan mengajukan pensiun dini dan terdapat penambahan eselon III pada bulan November 2016. Pegawai dengan Jabatan Fungsional tertentu berjumlah 74 Orang, sedangkan Pegawai dengan jabatan fungsional umum berjumlah 54 Orang. Tabel 5. PNS BBKPM Surakarta berdasarkan golongan No

Golongan

2015

Tambah

Kurang

2016

1

Golongan IV

9

3

1

11

2

Golongan III

89

8

6

91

3

Golongan II

45

9

36


52

No

Golongan Jumlah

2015

Tambah

Kurang

2016

143

11

16

138

Berdasar data pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PNS BBKPM Surakarta Golongan IV berjumlah 11 Orang (8%), Golongan III berjumlah 91 Orang (66%) dan Golongan II berjumlah 36 (26%). Tabel 6. PNS BBKPM Surakarta berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

2015

Tambah

Kurang

2016

1

SLTP

1

2

SLTA

19

3

Diploma I

1

1

4

Diploma III/Akademi

59

59

5

Diploma IV

4

4

6

Sarjana

31

7

Pasca Sarjana dan Dokter

24

8

Dokter Spesialis

4 143

TOTAL

1 3

1

16

1

31

2

22

1

1

4

2

7

138

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan diploma, sarjana serta pasca sarjana. Potensi ini merupakan kekuatan BBKPM Surakarta untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin dan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. 2. Sumber Daya Anggaran Alokasi anggaran BBKPM Surakarta di awal tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp45.194.936.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Bersumber dari BLU

: Rp7.243.745.000,-

- Bersumber dari Rupiah Murni

: Rp37.951.191.000,-

Dari total alokasi anggaran yang diterima BBKPM Surakarta tersebut, rincian alokasi anggaran berdasar kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel 7. Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan No 1.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jumlah

Alokasi DIPA 45.194.936.000 45.194.936.000


53

Pada tanggal 25 April 2016, BBKPM Surakarta melakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp1.180.000.000,- yang bersumber dari saldo kas BLU BBKPM Surakarta. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal pembangunan selasar yang menghubungkan antara UGD dengan rawat inap BBKPM Surakarta serta pembelian alat kesehatan berupa Automatic Clinical Analyzer dan Kursi Plebotomi. Pembangunan selasar yang menghubungkan antara UGD dan rawat inap meurpakan hasil dari rekomendasi visitasi mengenai penerbitan izin mendirikan rumah sakit tim Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan rencana perubahan BBKPM Surakarta menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. Sedangkan, pembelian alat kesehatan laboratorium merupakan salah satu upaya bagi BBKPM Surakarta untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penambahan anggaran tersebut mengakibatkan pagu anggaran BBKPM Surakarta tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp46.374.936.000,-. Dengan rincian sebagai berikut : - Bersumber dari BLU

: Rp8.343.745.000,-

- Bersumber dari Rupiah Murni

: Rp37.951.191.000,-

Sesuai dengan edaran dari Kementerian Keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan pemerintah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran melalui self blocking. BBKPM Surakarta pada tanggal 30 September 2016 melakukan self blocking anggaran sebesar Rp3.000.922.000,3. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 8 Perkembangan Barang Milik Negara Tahun 2016 No I

JENIS BMN POSISI BMN DI NERACA

Saldo Awal

Mutasi

Saldo akhir

58.172.968.360

19.379.226.588

77.551.609.948

2.563.107.516

577.577.711

3.140.685.227

A

ASET LANCAR

1

PERSEDIAAN

2.563.107.516

577.577.711

3.140.685.227

B

ASET TETAP

55,606,691,951

18,622,086,455

74,228,778,406

1

- Tanah

20,949,780,000

-

20,949,780,000

2

- Peralatan dan Mesin

21,136,809,464

1,793,904,551

22,930,714,015

3

- Gedung dan Bangunan

28,883,106,350

20,162,523,450

49,045,629,800

4

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

654,294,300

(55,752,500)

598,541,800

5

- Aset Tetap Lainnya - Konstruksi dalam Pembangunan - Akumulasi Penyusutan

725,000

-

725,000

-

-

-

(16,018,023,163)

(3,278,589,046)

(19,296,612,209

6 7


54

No I

JENIS BMN POSISI BMN DI NERACA

C

Saldo Awal

Mutasi

Saldo akhir

58.172.968.360

19.379.226.588

77.551.609.948

3,168,893

179,562,422

182,146,315

-

-

-

-

180.225.000

2

ASET LAINNYA - Kerjasama dengan pihak ketiga - Aset tak berwujud

3

- Aset Lain-Lain

2,567,855,114 0

-

2,567,855,114

4

- Akumulasi Penyusutan

(2,564,686,221)

(662,578)

(2,565,933,799)

286,511,920

(284,317,740)

2,194,180

3,216,920

(1,022,740)

2,194,180

- BMN Ekstrakomptabel

102,752,080

-

102,752,080

- Akumulasi Penyusutan

(99,535,160)

(1,022,740)

(100,557,900

1

II

BMN NON NERACA

A

BMN EKSTRAKOMPTABLE

B

BPYBDS

-

-

-

C

Barang Hilang

-

-

-

D

Barang Rusak Berat

283,295,000

(283,295,000)

-

58,459,480,280

19,094,908,848

77,553,804,128

Total BMN

B. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran BBKPM Surakarta di awal tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp45.194.936.000,- dengan rincian sebagai berikut : - Bersumber dari Rupiah Murni

: Rp7.243.745.000,-

- Bersumber dari BLU

: Rp37.951.191.000,-

Dari total alokasi anggaran yang diterima BBKPM Surakarta tersebut, rincian alokasi anggaran berdasar kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut : Tabel 9 Anggaran BBKPM Surakarta berdasar Kegiatan No 1.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jumlah

Alokasi DIPA 45.194.936.000 45.194.936.000

Pada bulan Mei 2016, BBKPM Surakarta melakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp1.180.000.000,- yang bersumber dari saldo kas BLU BBKPM Surakarta. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal pembangunan selasar yang menghubungkan antara UGD dengan rawat inap BBKPM Surakarta serta pembelian alat kesehatan berupa Automatic Clinical Analyzer dan Kursi Plebotomi. Penambahan anggaran tersebut mengakibatkan pagu anggaran BBKPM Surakarta tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp46.374.936.000,-


55

Dari total anggaran BBKPM Surakarta tersebut, realisasi anggaran BBKPM Surakarta tahun 2016 adalah sebagai berikut :  Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2016 Anggaran BBKPM Surakarta terdiri dari anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan bersumber dari PNBP. Realisasi pelaksanaan anggaran 2016, ditampilkan sebagai berikut : Tabel 10 Realisasi Anggaran BBKPM Surakarta Tahun 2016 No

Keterangan

Pagu

Realisasi

Efisiensi

Sisa Anggaran

%

A.

APBN

1

Belanja Pegawai

8.095.544.000

7.667.085.849

-

428.458.151

94,71

2

Belanja Barang

7.098.000.000

5.601.973.429

1.311.036.000

184.990.571

97,39

3

Belanja Modal

22.757.647.000

20.967.136.501

1.689.886.000

100.624.499

99,56

37.951.191.000

10.187.429.283

3.000.922.000

714.073.221

98,12

TOTAL APBN B.

PNBP/BLU

1

Gaji Pegawai

4.056.498.000

3.544.793.079

-

511.704.921

87,39

2

Belanja Barang

3.187.247.000

2.605.127.547

-

582.119.453

81,74

3

Belanja Modal

1.180.000.000

1.113.764.000

-

66.236.000

94,39

8.423.745.000

7.263.684.626

-

1.160.060.374

86,23

TOTAL BLU

* = Persen realisasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni merupakan realisasi anggaran setelah dilakukan efisiensi anggaran self blocking.  Penerimaan Tahun 2016 Penerimaan PNBP BBKPM Surakarta tahun 2016 berdasarkan data acrual basis berjumlah Rp7.086.591.684,- atau sebesar 97,83% dari target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2016 sebesar Rp7.243.745.000,-. Rincian atas penerimaan BBKPM Surakarta tahun 2016 ditampilkan pada tabel sebagai berikut : Tabel 11 Rincian Penerimaan BBKPM Surakarta Tahun 2016 No

Sumber Penerimaan

Jumlah (Rp)

1

Pasien Umum

2.185.408.080

2

In Health

3

BPJS Kesehatan

4

PKMS

11.809.598

5

Diklit

65.700.000

6

Lain-Lain

143.358.951

396.780

Jumlah

4.686.900.435

7.086.591.684

BAB IV

PENUTUP


56

LAKIP BBKPM Surakarta ini menunjukkan pencapaian kinerja BBKPM Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan selama kurun waktu dari Bulan Januari–Desember 2016 sesuai dengan tugas pokok yaitu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat. Tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh masing-masing bagian dan bidang, kegiatan-kegiatan tersebut mencakup bagian ketatausahaan, bidang pelayanan dan penunjang kesehatan serta bidang promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan. Salah satu unsur penting dalam penilaian organisasi adalah kinerja aparatur yang diaktualisasikan dengan perencanaan program yang tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan. Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BBKPM Surakarta selama tahun 2016 sebagian besar telah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Realisasi atas pencapaian indikator kinerja utama BBKPM Surakarta 2016 secara lengkap ditampilkan sebagai berikut : Sasaran Strategis/program 1. Terwujudnya cost effectiveness bidang pelayanan kesehatan paru; 2. Terwujudnya kepuasan stakeholders;

Indikator Kinerja Utama % Rasio pendapatan operasional dibanding biaya operasional (POBO)

Target

Realisasi

Keterangan

36%

37,75%

Memenuhi target

80%

85,41%

80%

91,67%.

-

-

7

7

Memenuhi target

60 Menit

56 Menit

Memenuhi target

7

8

Memenuhi target

90%

95,94%

Memenuhi target

90%

82,80%

Nett Death Rate

≤2 ‰

0‰


<5 Menit

1 Menit 4 Detik

35%

42%

% Kepuasan Pasien % Kecepatan respon terhadap komplain RS Akreditasi Nasional

3. Terwujudnya pengembangan jenis pelayanan spesialistik dan pelayanan penunjang; 4. Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi;

Jumlah jenis spesialistik

pelayanan

Waktu tunggu pelayanan Jumlah laporan pengawasan internal yang terlaksana Kelengkapan rekam medik kembali kurang dari 24 Jam setelah selesai pelayanan Kepatuhan penggunaan formularium nasional

5. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta unggulan sebagai Pusat Rujukan

% Kasus TB HIV diobati

Memenuhi target Memenuhi target -

Tidak Memenuhi Target Memenuhi target Memenuhi target


Memenuhi target

57

Sasaran Strategis/program Kesehatan Paru;

6. Terwujudnya Rumah Sakit Jejaring;

Indikator Kinerja Utama % Implementasi penanganan TB Paru sesuai ISTC Jumlah institusi yang bekerjasama dalam bidang pelayanan paru Jumlah kegiatan UKM kesehatan paru

Target

Realisasi

Keterangan

75%

92%

Memenuhi target

7

7

Memenuhi target

6

7

Memenuhi target

7. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Surakarta sebagai wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru;


21

23

Memenuhi target

8. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;

% Terpenuhinya kehandalan sarana dan prasarana sebagai Rumah Sakit Paru Kelas B

70%

70%

Memenuhi target

% Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi

40%

40

Memenuhi target

75%

95%

Memenuhi target

35%

66,03%

Memenuhi target

9. Terwujudnya sistem informasi dan Komunikasi Rumah Sakit yang terintegrasi; 10. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja; 11. Terwujudnya excellent.

SDM

yang

% Implementasi Sistem Manajemen SDM % Dokter dan perawat yang mendapat pelatihan ≥ 20 Jam dalam satu tahun

Alokasi anggaran BBKPM Surakarta di awal tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp45.194.936.000,- dengan rincian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp37.951.191.000,- dan anggaran yang bersumber dari BLU/PNBP sebesar Rp7.243.745.000,Pada bulan Mei 2016, BBKPM Surakarta melakukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp1.180.000.000,- yang bersumber dari saldo kas BLU BBKPM Surakarta. Dengan adanya penambahan pagu tersebut sehingga total pagu anggaran Rp46.374.936.000,-. Realisasi pendapatan BBKPM Surakarta tahun 2016 sebesar Rp7.086.591.684,- atau 97,83% dari target penerimaan yang ditetapkan di tahun 2016 sebesar Rp7.243.745.000,-. Realisasi belanja BBKPM Surakarta yang bersumber dari Rupiah Murni Rp34.236.195.779,(98,12)%. Sedangkan realisasi yang bersumber dari anggaran BLU adalah Rp7.263.684.626,(86,23%). Seluruh output kegiatan tercapai sehingga dana yang tidak terserap merupakan efisiensi kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat berkontribusi terhadap program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Hambatan-hambatan yang ada dan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan


58

dapat menjadi tolak ukur untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dimasa depan.


59

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Recommend Documents