SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPORAN AKUNTABILITAS (LAKIP) TAHUN 2015 BIRO KEPEGAWAIAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

r

.

k.

:fr

1

fa

I

til

*

II

U

r £

V

.'A

'

■7

i

1

PERENCANAAN - PELAKSANAAN - EVALUASI /

Wfr

mm

M

\-rjA

Ml ‘

v, -

miu.

rnuw IBM

BIRO KEPEGAWAIAN

SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN

:

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Biro Kepegawaian

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan secara bersama

sama

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kepegawaian Tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas unit organisasi yang

lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan pada Satuan Kerja Tingkat Eselon II, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap akhir tahun.

LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015 menggambarkan keberhasilan,

hambatan

dan

terobosan

dilaksanakan/dikerjakan

atas

dalam

pencapaian

pelaksanaan

yang

kinerja

tugas

Biro

telah

Kepegawaian

berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rencana kinerja yang telah disepakati

dan ditetapkan. Capaian kinerja tahunan Biro Kepegawaian juga mencerminkan

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang sudah diamanahkan

pada sasaran indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Jenderal atas

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi,

monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi serta perencanaan di tahun berikutnya menjadi lebih baik dalam merealisasikan

seluruh program/kegiatan setiap tahunnya. Jakarta,

Januari2016

Kepala Biro Kepegawaian,

u drg. Murti Utami, MPH NIP. 1966050819B2032003

KATA PENGANTAR Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia–Nya kami keluarga besar Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan secara bersama – sama menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kepegawaian Tahun 2015. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas unit organisasi yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan pada Satuan Kerja Tingkat Eselon II, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap akhir tahun. LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015 menggambarkan keberhasilan, hambatan

dan

terobosan

dilaksanakan/dikerjakan

atas

dalam

pencapaian

pelaksanaan

kinerja

tugas

Biro

yang

telah

Kepegawaian

berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rencana kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Capaian kinerja tahunan Biro Kepegawaian juga mencerminkan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang sudah diamanahkan pada sasaran indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Jenderal atas program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi serta perencanaan di tahun berikutnya menjadi lebih baik dalam merealisasikan seluruh program/kegiatan setiap tahunnya. Jakarta,

Januari 2016

Kepala Biro Kepegawaian,

drg. Murti Utami, MPH NIP. 196605081992032003

RINGKASAN EKSEKUTIF Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010, Biro Kepegawaian

sebagai

pengemban

amanah

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan

im

Kesehatan

berdasarkan

peraturan

* & •-

pelaksanaan

-

/

X s

I

perundang-

undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi

i

V.

V*

administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian

8 L

pengadaan

pegawai,

f-

'" n

Us

sl>M

.

rg

i"S|

pengelolaan urusan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, dan

pelaksanaan

urusan

umum

dan

kesejahteraan pegawai. Sesuai

dengan

Pemerintahan

dokumen

(RKP)

Tahun

Rencana 2015

Kerja

dan

Revisi

»am...™* j||

‘

□■§

mjj

«£i

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Hasil Reveiu Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019 Biro Kepegawaian

melaksanakan

program

kegiatan

ri. L

Pembinaan Administrasi Kepegawaian, dengan sasaran

hasil

program

Meningkatnya Kepegawaian. kegiatan

Pelayanan Dalam

tersebut

pencapaian

tersebut

program

Administrasi

melaksanakan

diarahkan

•

adalah

untuk

program E

mendukung

Sekretariat

rr

’a’’

Wit

*

Jenderal tt

/ÿ

,

/

Kementerian Kesehatan atas pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya.

Sedangkan

untuk

menilai

pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan 3 (tiga)

•

3I

.•

indikator kinerja sebagai alat pengukuran kinerja sebagaimana Tabel 1 dibawah ini:

iii

LAKIPBiro Kepegawaian Tahun 2014

I

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

90%

87,37%

60%

73,17%

Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

80%

85,46%

Pencapaian kinerja indikator pertama, yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT), berdasarkan tabel/data diatas dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Target indikator kinerja ini diukur melalui formulasi pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu realisasi pemenuhan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan realisasi pemenuhan PTT (Pegawai Tidak Tetap) terhadap jumlah alokasi formasi CPNS dan kebutuhan PTT. Pengukuran indikator pertama tersebut pada tahun 2015 berdasarkan realisasi pemenuhan SDM melalui penerimaan CPNS sejumlah 0 orang dikarenakan adanya Moratorium CPNS (surat MenPAN & RB Nomor B/2163/M.PANRB/05/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal penundaan penambahan Pegawai ASN 2015). Pengukuran kedua berdasarkan realisasi pemenuhan tenaga PTT melalui penempatan PTT (pengangkatan baru dan pengangkatan kembali dalam rangka perpanjangan masa penugasan), yaitu sejumlah 14.476 orang atau 87,37% dari kebutuhan tenaga PTT sejumlah 16.568 orang. Dengan demikian, bahwa secara umum pencapaian target kinerja telah kurang dari target (90%) yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator kedua sesuai tabel diatas pada tahun 2015 sebesar 73,17% dimana capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan (60%). Pencapaian kinerja tersebut diukur secara kumulatif tahun sebelumnya berdasarkan pencapaian target, Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan. Secara

iv


umum, target indikator ini telah tercapai, hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2015 sebesar 73,17%. Pencapaian kinerja pada indikator ketiga yaitu Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik, sesuai tabel diatas pada tahun 2015 target 80%, dan telah terealisasi 85,46% dari jumlah PNS dan CPNS sebanyak 53.156 Pegawai. Dari beberapa kendala/hambatan sebagaimana tersebut, berdampak terhadap penilaian kinerja Biro Kepegawaian. Adapun secara umum kendala/hambatan dan upaya tindak lanjut dapat disimpulkan sebagai berikut: Kendala/hambatan yang dihadapi antara lain: 1. Kebutuhan tenaga kesehatan tidak dapat dipenuhi melalui pengangkatan CPNS dikarenakan alokasi formasi yang disetujui belum sebanding dengan jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan atau meninggal; 2. Pemenuhan tenaga kesehatan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, hal tersebut tercermin dari alokasi formasi khusus bagi tenaga dokter/dokter gigi dan atau spesialis untuk sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil/sangat terpencil kurang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; 3. Ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang mengikuti pendidikan spesialis belum sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan, hal ini terkait dengan ketersediaan peserta PPDS-BK (residen) yang sedang mengikuti pendidikan spesialis, spesialisasinya belum sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan perbedaan kebijakan di setiap Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan untuk kriteria penempatan residen yang akan ditugaskan ke daerah; 4. Kualitas dan kompetensi SDM yang dimiliki saat ini belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan SDM di lapangan (kebutuhan organisasi) baik jenis, jumlah maupun kualifikasi pendidikannya; 5. Belum optimalnya peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor. Berbagai upaya tindak lanjut telah dilakukan dalam melaksanakan program kegiatan dan pencapaian target, antara lain sebagai berikut: v


1. Meningkatkan peran dan fungsi koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, antara lain: a. Kordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan terkait pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan (jumlah peserta pendidikan PPDS-BK); b. Kordinasi dengan Menpan dan RB terkait usulan formasi Khusus CPNS; c. Koordinasi dengan Tim UKP-4 dan Bappenas melalui Biro Perencanaan dan Anggaran terkait usul perubahan target capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif; d. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait komitment dan dukungan

terhadap

program

pendayagunaan

residen

yang

akan

ditempatkan di daerahnya; e. Kordinasi dengan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan terkait kesepahaman dan keselarasan bagi peserta didik (PPDS-BK) yang telah siap ditempatkan dan didayagunakan di daerah yang lebih fleksibel; f. Kordinasi dengan profesi, dan lembaga swadaya masyarakat ; 2. Mengembangkan dan menguatkan kualitas pengelolaan SDM Kesehatan secara terpadu dengan berbasis WEB secara online dengan menggunakan database pegawai yang terintegrasi dengan SILK/SIMKA/SIMPEG terkait penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan (bezetting). 3. Meningkatkan peran dan fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program kegiatan yang menjadi tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi Biro Kepegawaian untuk menjadi bahan perencanaan yang akan datang. 4. Dalam rangka lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan menjaga konsistensi kualitas serta mutu layanan pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2008. Sebagai gambaran pada tahun 2014 telah dilakukan sertifikasi kembali terhadap 14 (empatbelas) jenis layanan pengelolaan administrasi kepegawaian yang berlaku sampai dengan tahun 2017, dengan jenis produk layanan administrasi kepegawaian antara lain:

vi


tatakelola surat masuk (agenda), pengangkatan CPNS, pengangkatan PTT, usul kenaikan pangkat, usul kenaikan jenjang jabatan fungsional, usul peningkatan status CPNS menjadi PNS, usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pemberhentian BUP (Batas Usia Pensiun), penyimpanan arsip/dokumen kepegawaian, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, usul tugas belajar, usul pengangkatan pertama jabatan fungsional, usul penghargaan Satyalancana Karya Satya dan pemberian penghargaan Bhakti Karya Husada. Pada akhirnya laporan akuntabilitas kinerja Biro Kepegawaian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan tahunan, evaluasi, monitoring/pemantauan perkembangan, dan sinkronisasi rencana aksi di tahun berikutnya menjadi lebih baik serta dapat bermanfaat dalam penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

vii


DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar isi ......................................................................................................... ii Ringkasan Eklusif .......................................................................................... iii Bab I

Pendahuluan ................................................................................. 1 A. Latar Belakang ...................................................................... 1 B. Maksud dan tujuan ................................................................ 2 C. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................... 2 D. Sistematika ............................................................................ 9

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja............................................. 11 A. Perencanaan dan Perjanjian Kerja ........................................ 11 B. Visi dan Misi .......................................................................... 12 C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .................................. 13 D. Definisi Operasional Indikator Kinerja .................................. 14

Bab III

Akuntabilitas Kinerja .................................................................... 16 A. Pengukuran Kinerja ............................................................... 16 B. Sumber Daya ........................................................................ 17 C. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja ............................ 29 D. Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja................................... 43

Bab IV Lampiran

Penutup ....................................................................................... 82

DAFTAR TABEL Perencanaan Indikator dan Target Kinerja Program Tabel 2.1 : Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ……….. 11 Tabel 2.2

:

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ……….. 12

Tabel 3.1

:

Pencapaian Kinerja Tahun 2015 atas Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian ………………… 17

Tabel 3.2

:

Keadaan Pegawai Sesuai dengan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 …………………………………………

18

Keberadaan Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu ………………………………………… 19

Tabel 3.3

:

Tabel 3.4

Jumlah Pejabat dan Staf berdasarkan Golongan dan : Jabatan Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan …………………………………………………… 20

Tabel 3.5

:

Tabel 3.6

: Sandingan Perjalanan Revisi DIPA TA 2013 …………….

23

Tabel 3.7

:

Alokasi Anggaran dan Realisasi Biro Kepegawaian Tahun 2014 – 2015 …………………………………………

24

Tabel 3.8

: Neraca BMN Biro Kepegawaian Tahun 2015

25

Tabel 3.9

: Peralatan dan Mesin ………………………………………..

27

Tabel 3.10

:

Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2015 ………………………………………………….. 23

Daftar Inventaris Peralatan Kantor dan Alat Pengolah Data Biro Kepegawaian Tahun 2015 ……………………..

28

Tabel 3.11

:

Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 Biro Kepegawaian Tahun 2014 ………………….. 28

Tabel 3.12

:

Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Biro Kepegawaian Tahun 2014 ……………………………

29

Tabel 3.13

:

Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2014 ………………………………………………… 34

Tabel 3.14

:

Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2015 ………………………………………………… 35

Tabel 3.15

:

Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) Tahun 2011 – 2015 ……………………………………….

Tabel 3.16

: Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik ……………

Tabel 3.17

:

38 42

Realisasi SK Alih Status dari CPNS menjadi PNS Tahun 2015 ………………………………………………………….. 45

DAFTAR GRAFIK Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 ….………………………………...

Grafik 3.1

:

18

Grafik 3.2

: Jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur ……… 20

Grafik 3.3

: Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin …………

21

Grafik 3.4

: Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Gaji

21

Grafik 3.5

:

Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian 22 Tahun 2014 ……………………………………………...

Grafik 3.6

:

Rekap Keberadaan Tenaga PTT per 31 Desember 35 2015 ………………………………………………………

Grafik 3.7

Pemenuhan SDM Aparatur melalui Pengangkatan : PTT Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 36 2014 – 2015 ……………………………………………..

Grafik 3.8

:

Realisasi Pengangkatan dan Perpanjangan Bidan 37 PTT Tahun 2014 – 2015 ……………………………….

Grafik 3.9

:

Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan 39 PTT) Tahun 2011- 2015 ………………………………..

Grafik 3.10

:

Pejabat Struktural yang memenuhi kompetensi 40 jabatan Tahun 2015 …………………………………….

Grafik 3.11

: Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik ………… 42

Grafik 3.12

:

Realisasi dan Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer 44 Kategori II Tahun 2014 dan 2015 ……………………..

Grafik 3.13

:

Realisasi SK Alih Status dari CPNS menjadi PNS 45 Tahun 2015 ……………………………………………...

Grafik 3.14

Perpanjangan tenaga dokter umum, dokter gigi, : dokter umum/dokter gigi spesialis PTT Tahun 2014 – 46 2015 ………………………………………………………

Realisasi pengangkatan dan perpanjangan Bidan 47 PTT Tahun 2014 – 2015 ……………………………….

Grafik 3.15

:

Grafik 3.16

Rekapitulasi Keberadaan Tenaga Kesehatan PTT : (dr/drg Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi//Bidan) 48 Keadaan 31 Desember 2015 ………………………….

Grafik 3.17

:

Realisasi Penyelesaian Administrasi kenaikan 49 PangkatTahun 2014 dan tahun 2015 …………………

Grafik 3.18

:

Usul berkas pemindahan, pemberhentian dan 51 Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015 ……….

Grafik 3.19

:

Realisasi Pemindahan Dalam Instansi (intern) dilingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2015

Grafik 3.20

: Usul pemindahan antar instansi Tahun 2015 ……….. 53

Grafik 3.21

:

Penyelesaian SK Pensiun dan SK Berhenti Tahun 53 2015 ………………………………………………………

Grafik 3.22

:

Perbandingan Realisasi Pengelolaan Administrasi 54 Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015 ……….

Grafik 3.23

: Data Keadaan Pegawai Kemenkes …………………..

Grafik 3.24

:

Rekap Pegawai Kemenkes RI Berdasarkan Unit 56 Utama …………………………………………………….

Grafik 3.25

:

Percepatan Jabatan Fungsional Tahun 2014 dan 57 Tahun 2015 ……………………………………………...

Grafik 3.26

Realisasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan : Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2014 dan Tahun 61 2015 ………………………………………………………

Grafik 3.27

:

52

55

SK Pengangkatan Jabatan Struktural Tahun 2014 – 62 2015 ………………………………………………………

Capaian Diklat Kepemimpinan Tahun 2014 dan 63 Tahun 2015 ……………………………………………...

Grafik 3.28

:

Grafik 3.29

: Penyelesaian SK Tubel PPDS-BK ……………………

64

Grafik 3.30

: Penyelesaian SK Pengangkatan Residen …………...

65

Grafik 3.31

: Monev Peserta dan Penerima PPDS/PPDGS-BK ….. 66

Grafik 3.32

:

Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana 67 Karya Satya Tahun 2014 dan Tahun 2015 …………..

Grafik 3.33

:

Penyelesaian Tanda Penghargaan Bakti Karya 68 Husada Tahun 2014 dan Tahun 2015 ………………..

Grafik 3.34

:

Realisasi Pemeriksaan Kesehatan Tahun 2014 dan 69 2015 ………………………………………………………

Grafik 3.35

:

Realisasi Penetapan Tim Penguji Kesehatan dan 71 Pengembangan Taperum Tahun 2014 dan 2015 …...

Grafik 3.36

: Realisasi Penegakan Disiplin PNS Tahun 2015 …….

Grafik 3.37

:

Grafik 3.38

: Pemberian Cuti PNS Tahun 2015 …………………….

Grafik 3.39

: Jumlah Pengelolaan Surat/Berkas Masuk …………... 79

73

Realisasi Pemberian Ijin Perceraian danSurat 74 Keterangan Perceraian Tahun 2014 – 2015 ………… 77

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 : Pertemuan Administrasi Kepegawaian ……….. 50 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2015 ……………………………………… 78

Gambar 3.2

:

Gambar 3.3

: Unit Layanan Terpadu …………………………..

80

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bersih serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja tahunan organisasi Tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Biro Kepegawaian wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Eselon II setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Jajaran instansi pemerintah, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance). Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2015 ini menjabarkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2015 dengan mengacu

pada

sasaran

indikator

kinerja

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Sekretariat Jenderal atas program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya sebagaimana tercantum dalam Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019

dalam

Kepegawaian

melaksanakan mempunyai

tugas

pokok

dan

fungsi,

tugas untuk melaksanakan

Biro

program

kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu: fa

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah: 5

1

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan

LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015

Untuk menilai pencapaian sasaran indikator kinerja tersebut telah ditetapkan 3(tiga) indikator sebagai alat pengukuran kinerja Biro Kepegawaian, yaitu : 1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) (90%); 2. Persentase

pejabat

struktural

di

lingkungan

Kementerian

Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan (60%); 3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik (80%); Hal ini seiring dengan amanat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, khususnya pada Bab V tentang Sumber Daya dibidang Kesehatan Bagian kesatu terkait Tenaga Kesehatan, pada

Pasal

penempatan

26

dinyatakan

tenaga

kesehatan

bahwa:

“Pemerintah

mengatur

untuk

pemerataan

pelayanan

kesehatan”. B. Maksud dan Tujuan LAKIP Biro Kepegawaian merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan disepakati yang memuat tingkat keberhasilan, hambatan dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di

2


lingkungan

Kementerian

Kesehatan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Biro

Kepegawaian

menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: a. Pelaksanaan pengadaan pegawai; b. Pengelolaan urusan mutasi pegawai; c. Pengembangan pegawai; dan d. Pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai Selanjutnya berdasarkan Permenkes tersebut diatas, dijelaskan bahwa Struktur Organisasi Satuan Kerja Biro Kepegawaian, terdiri atas : 1) Bagian Pengadaan Pegawai Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian

Pengadaan

Pegawai

menyelenggarakan

fungsi

:

penyusunan formasi dan evaluasi penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Penugasan Khusus, pelaksanaan seleksi dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan penugasan khusus. Berikut adalah tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Pengadaan Pegawai : a. Sub Bagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai, mempunyai

tugas

melakukan

penyusunan

perencanaan

kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan penugasan khusus serta evaluasi penempatannya; b. Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil ; dan

3


c. Sub

Bagian

Pengangkatan

Pegawai

Tidak

Tetap

dan

Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan penugasan khusus. 2) Bagian Mutasi Pegawai Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan penyelesaian administrasi

kenaikan

pangkat,

pelaksanaan

pemindahan,

pemberhentian dan pensiun pegawai, dan pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian. Berikut adalah tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Mutasi Pegawai : a. Sub Bagian Kenaikan Pangkat, mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat; b. Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyelesaian pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; c. Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas melakukan

pengelolaan

informasi

dan

tata

naskah

kepegawaian 3) Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi : pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas dan pengisian jabatan struktural, pelaksanaan administrasi jabatan fungsional, dan pelaksanaan administrasi tenaga kesehatan strategis. Berikut adalah tugas pokok Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Pengembangan Pegawai : a. Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karier, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan

4


pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural. b. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan

urusan

administrasi

dan

verifikasi

jabatan

fungsional. c. Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis. 4) Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan

urusan

peraturan

kepegawaian,

pemberian

penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, kesehatan pegawai, serta tata usaha Biro. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian

dan

penyelesaian

masalah

pelaksanaan

urusan

pemberian

penghargaan,

kepegawaian, administrasi

kesejahteraan pegawai dan pemeriksaan kesehatan pegawai, dan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Berikut adalah tugas pokok Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai: a. Sub

Bagian

melakukan

Peraturan penyiapan

Kepegawaian, bahan

mempunyai

penyusunan

tugas

petunjuk

pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian. b. Sub

Bagian

Penghargaan

dan

Kesejahteraan

Pegawai

mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, adminitrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil.

5


c. Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 5) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS secara profesional. Adapun komposisi Kelompok Jabatan Fungsional pada Satker Biro Kepegawaian, antara lain: a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) merupakan pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dengan penilaian Angka Kredit (PAK) sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang terdiri dari analis kepegawaian, pranata komputer dan arsiparis. b. Kelompok Jabatan Fungsional Umum pegawai

negeri

sipil

yang

(JFU) merupakan

menyelenggarakan

administrasi

umum

seperti

kepegawaian

(analis

kepegawaian

dukungan

pengadministrasi pemula),

umum

sekretaris,

perencana, verifikator keuangan, pranata komputer, bendahara, pranata penyusunan laporan, dan pengelola data kepegawaian, dll. Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Biro kepegawaian juga melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian di Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemenkes di lantai 5 pada loket 10 dan 11 Gedung Prof. dr. Sujudi, yang menyelenggarakan pelayanan dan konsultasi bidang kepegawaian

6


dengan penanggungjawab dan koordinator pengelolaan Unit Layanan Terpadu yaitu Satuan Kerja Pusat Komunikasi Publik. Adapun

struktur

organisasi

Satuan

Kerja

Biro

Kepegawaian

berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dalam Gambar 1.1 berikut ini: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Kepegawaian

Pejabat Eselon II

Kepala Biro Kepegawaian

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon III

Kepala Bagian Pengadaan Pegawai

Kepala Bagian Mutasi Pegawai

Kepala Bagian Pengembangan Pegawai

Kepala Bagian Umum dan Kesra Pegawai

Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan

Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV

Kepala Sub Bagian Kenaikan Pangkat

Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karier

Kepala Sub Bagian Peraturan Kepegawaian

Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan

Pegawai

Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV

Kepala Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Eselon IV Kepala Sub Bagian Pengangkatan PTT dan Penugasan Khusus

-a

4

Kepala Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian

-a

Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional

Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian Administrasi Temaga Strategis

Informasi dan Tata Naskah

—

_Pegawai_

Pejabat Eselon IV

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

Jabatan Fungsional

7


Selanjutnya profil Pejabat Struktural dilingkungan Biro Kepegawaian Periode Januari sampai dengan Desember 2015, sebagaimana Gambar 1.2 dibawah ini:

Gambar 1.2 Pejabat Struktural Biro Kepegawaian KIP ALA BIRO KfPfGAWAlAW Or

drq. M- Nur

n

MKCK

A

UPALA8AGMN

5

PfMGABAAN PfGAVWM

KPALASllfi BAGIAH

FOfMMI BAH PWrilSWIAJI KBUTUHAWHUWAI

Art 0<8«fcar*ee

4

Jf TIN

IIPALA SUB MGIAH

ftMGANGIAUH ftGAWAJ HE 61 n S1P1L

|EMn>«anMA»HWC

KfPAlA S U8 8AUAN PEWGAIIGKATAW PEGAWAI T1BAK TETAP DAM TUGSUS

Arf

iÿJlT

IlfftlA 8AUAII Mi [AVI PEGAWAI

R

*v*}vdsry SiM, Mies

S fan, M* M

1

n

Vvi 1ft HtftdMrt MA

■Jr

*

9

W«WfWWBhrad.»LMlM

KBUAHTBHAAN PE4AVCAI

En $an«w«nr $ (cn

8t

PWAIUKW KEPCGAWAIAII

PfNGaARGAAM UAH

A4MNSTM9 MBAUH RWXGSIOMAI

KfPftlASUB BAGJAH ADHIWSTRASI IENAGA SIRATEGIS

x

OPAIAS UBBAGIAN

BPWASUB

y IlPALASfVMGtRM

IEPALA SUB MG1AH IHFOAMASI BAN TAIA MASKAH

A> 4k«

|

<** W4san

▼

B,lf*

MtfTMfisyift. 5 M

i

1

PtMLMAN 8AH PfNGf M MMGAtl MU P.

HPALA SUB BAGIAH ft NINE* HA* BAN

$

UPALABAUAtl •MUM BAH K ft UAN1 (MAN PtfcAVMI

KEPAlABAtliM FWW M BAIHtAK ft GAY4AI

K9AIASUB Ift (MM KtMAIIAH FAIIGKAT

1 i

MARS

Rc6tf9<

*urjA.BIA4h*"f»K.SiM.M»M

UPALASVtKGUJI

'i I

TATA USA HA BIRO

i

fcAytorw.SSw.KW?

KUOMPOK IAJBFONG

8


D. Sistematika Sistematika penyusunan LAKIP ini pada hakekatnya disusun berdasarkan Permenkes

Nomor

2416/MENKES/PER/XII/2011

Pelaksanaan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

tentang Akuntabilitas

Petunjuk Kinerja

Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015. Sistematika penyajian LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2015 adalah sebagai berikut: RINGKASAN EKSEKUTIF Bagian

ini

merupakan

rangkuman

dari

seluruh

LAKIP

Biro

Kepegawaian yang disajikan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019 yang mencerminkan langkah – langkah untuk mencapai sasaran, tingkat keberhasilan dan kegagalan, permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Biro Kepegawaian. BAB I

PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok

dan

fungsi,

serta

sistematika

penulisan

LAKIP

Biro

Kepegawaian. BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini memuat tentang perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tentang visi, misi, dan keterkaitan antara rencana strategis 2015 – 2019, tujuan dan sasaran, program dan pelaksanaan kegiatan serta penetapan kinerja Biro Kepegawaian.

9


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab

ini

memuat

tentang

hasil

pengukuran

kinerja,

realisasi

pencapaian sasaran, evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengukapan dan penyajian pengukuran kinerja satuan kerja disertai dengan pemilihan indikator yang digunakan. BAB IV KESIMPULAN Bab ini merupakan bab penutup atau akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta masukan dari keseluruhan pembahasan dalam LAKIP yang telah dilakukan analisa. LAMPIRAN Lampiran merupakan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan dalam LAKIP Biro Kepegawaian, antara lain seperti: Pernyataan Penetapan Kinerja, form Penetapan Kinerja, form Rencana Kinerja Tahunan (RKT), form Pengukuran Kinerja (PK), hasil review LAKIP tahun 2015 dan grafik/gambar pendukung dalam LAKIP Biro Kepegawaian.

10


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan tahunan dan

indikator kinerja

berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Rencana kinerja Biro Kepegawaian tahun 2015 juga tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019. Pada hakekatnya sasaran dan indikator kinerja Biro Kepegawaian diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan RI. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Biro Kepegawaian sebagai pengemban amanah atas program kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian, maka seluruh pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator

kinerja

yang

telah

direncanakan

dan

ditetapkan,

sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 dibawah ini: Tabel 2.1 Perencanaan Indikator dan Target Kinerja Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator 1.

2.

3.

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

2015 90%

2016 90%

Target 2017 90%

2018 90%

2019 90%

60%

70%

80%

85%

90%

80%

85%

88%

91%

94%

*) Sumber : dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019

11

Lakip Biro Kepegawaian Tahun 2015

Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 Program Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator pemenuhan kebutuhan

Persentase Kesehatan

SDM

Aparatur

Target 2015 90%

Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

60%


80%

*) Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja Kemenkes Tahun 2015

B. Visi dan Misi Visi

Biro

Kepegawaian

Kepegawaian

yang

adalah

Prima

”Pelayanan

di

Lingkungan

Administrasi Kementerian

Kesehatan“. Hal tersebut merujuk pada visi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu ”Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kementerian Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kesehatan yaitu ”Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka Biro Kepegawaian memiliki beberapa misi sebagai berikut: 1. Menjamin

ketersediaan,

distribusi

dan

pemerataan

tenaga

kesehatan baik dalam jumlah maupun jenis di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan.

12


3. Meningkatkan

fungsi

koordinasi

pelayanan

administrasi

kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Menerapkan sistem reward dan punishment pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 1. Tujuan Umum: Terselenggaranya koordinasi melalui peningkatan dan penguatan sistem

perencanaan,

pendayagunaan

dan

distribusi

serta

pengelolaan kapasitas SDM Aparatur Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. 2. Tujuan Khusus: a. Memudahkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan pengelolaan kepegawaian; b. Menjamin

keterkaitan

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan kepegawaian; c. Mewujudkan integrasi dalam pembinaan kepegawaian; d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 3. Sasaran Sejalan dengan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, RKP Tahun 2015 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019,

maka

kepegawaian

sasaran adalah

kegiatan

”Meningkatnya

pembinaan Pelayanan

administrasi Administrasi

Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan”.

13


D. Definisi Operasional Indikator Kinerja a. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan (PNS dan PTT). Definisi Operasional : Pemenuhan SDM Aparatur kesehatan dilingkungan Kementerian Kesehatan melalui pelaksanaan pengangkatan CPNS dan PTT/P3K. Cara Perhitungan : Realisasi pengangkatan CPNS dan PTT/P3K terhadap jumlah formasi CPNS dan PTT/P3K per tahun. %Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan

=

Realisasi Pengangkatan CPNS dan PTT/P3K Formasi CPNS dan PTT/P3K

x

100%

b. Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan. Definisi Operasional: Jumlah Pejabat Struktural dilingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi sesuai standar kompetensi jabatan. Cara Perhitungan: Jumlah Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan terhadap seluruh pejabat struktural

%Pejabat Struktural sesuai kompetensi jab

=

∑ Seluruh pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

x

100%

∑ Seluruh pejabat struktural

c. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik. Definisi Operasional: Jumlah CPNS dan PNS dilingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik

14


Cara Perhitungan: Jumlah CPNS dan PNS yang mempunyai hasil penilaian SKP dengan kriteria minimal baik terhadap seluruh CPNS dan PNS.

%Pegawai Kemenkes nilai kinerja baik

15

=

∑ CPNS dan PNS Kemenkes yang Nilai SKP Kriteria Baik

x

100%

∑ Seluruh CPNS dan PNS Kemenkes


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan

oleh

Biro

Kepegawaian

selama

kurun

waktu

Januari – Desember 2015. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan tingkat capaian (target) dari masing – masing indikator disetiap tahunnya, sehingga dapat diperoleh gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dari masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan masing – masing indikator, sehingga informasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program kegiatan di masa mendatang, dengan demikian setiap kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat lain dari pengukuran kinerja ini juga dapat memberikan informasi pada pihak-pihak lainnya baik internal maupun eksternal tentang pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2015 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2015 – 2019. Pencapaian kinerja Biro Kepegawaian berdasarkan dokumen RKP Tahun

2015

melaksanakan

dan

Renstra

program

Kemenkes kegiatan

Tahun

2015

Pembinaan

–

2019

Administrasi

Kepegawaian, dengan sasaran hasil program adalah: “Meningkatnya

16


Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan”. Untuk mencapai sasaran program telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, yang masing – masing indikator kinerja tersebut

mempunyai

karakteristik

masing

–

masing

dalam

pencapaiannya. Sebagai gambaran pencapaian kinerja, target dan realisasi tahun 2015 dapat disajikan melalui Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 atas Kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

90%

87,37%

60%

73,17%


80%

85,46%

B. Sumber Daya Dalam rangka mencapai kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh beberapa sumber daya, antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia Keadaan pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian pertanggal 31 Desember 2015 berjumlah 169 orang. Apabila dilihat dari trend keadaan pegawai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan dari segi jumlah, hal ini dikarenakan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang telah memasuki batas usia pensiun,

mutasi dan promosi. Sebagai gambaran keadaan pegawai Biro Kepegawaian berdasarkan pendidikan seperti Tabel 3.2 dan Grafik 3.1 berikut ini:

17


Tabel 3.2 Keadaan Pegawai Sesuai dengan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 No

Strata Pendidikan

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Sekolah Dasar (SD)

2

1

1

1

1

2.

SLTP/SMP

2

2

1

1

1

3.

SLTA/SMA

68

64

40

37

31

4.

Diploma I/II/III

61

58

42

48

50

5.

Sarjana/Diploma IV

53

53

48

53

70

6.

Pasca Sarjana (S2)

26

26

18

17

16

212

204

150

157

169

Jumlah Sumber: data SIMKA

Grafik 3.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011 – 2015 68 64

6158

4850 42

4037 31

2011 2012 2013 2014 2015

21111

22111

SD 2 1 1 1 1

SLTP/SMP 2 2 1 1 1

70 5353 53 48 2626 181716

SLTA/SMA 68 64 40 37 31

DI/DII/DIII 61 58 42 48 50

S1/DIV 53 53 48 53 70

S2 26 26 18 17 16

Komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang ada di Biro Kepegawaian, sebagai berikut :

18

a) Struktural setingkat Eselon II

:

1 orang

b) Struktural setingkat Eselon III

:

4 orang


c) Struktural setingkat Eselon IV

: 12 orang

d) Jabatan Funsional Tertentu

: 36 orang

e) Jabatan Fungsional Umum

: 116 Orang

Komposisi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) terdiri dari Analis Kepegawaian (24 orang), Pranata Komputer (11 orang), dan Arsiparis (1 orang), sebagaimana Tabel berikut di bawah ini : Tabel 3.3 Keberadaan Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Jabatan No

Ahli

Jenis Jabatan

Per tama

1. 2. 3.

Analis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Jumlah

Ter ampil Pel.

Muda

Madya

Utama

Pem ula

Pelak sana

Pel. Lanjutan

JML Pen yelia

1

-

-

-

-

2

5

15

24

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

-

-

4

4

-

11

2

2

-

-

6

6

6

36

-

Adapun komposisi pejabat dan staf di Biro Kepegawaian dapat dilihat dari golongan dan jabatan sebagaimana Tabel berikut dibawah ini :

19


Tabel 3.4 Jumlah Pejabat dan Staf berdasarkan Golongan dan Jabatan Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan No

Gol/Ruang

Jumlah

Keterangan

1.

IV / d

1

Struktural Eselon II

2.

IV / c

0

-

3.

IV / b

2

4.

IV / a

6

Struktural Eselon III, dan JFT Struktural Eselon III, IV dan JFT

5.

III / d

16

Struktural Eselon IV, JFT dan JFU

6.

III / c

8

Struktural Eselon IV dan JFT

7.

III / b

52

JFT dan JFU

8.

III / a

38

JFT dan JFU

9.

II / d

22

JFT dan JFU

10.

II / c

21

JFT dan JFU

11.

II / b

0

12.

II / a

1

Jumlah

JFU

169

Sumber : Data SIMKA

Keterangan : - JFT : Jabatan Fungsional Tertentu dan - JFU : Jabatan Fungsional Umum Adapun komposisi pegawai berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.2 Jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur 48

43 35 20

Jumlah

< 30 Th 48

31 - 40 Th 43

41 - 50 Th 20

I

51- 55 Th 35

. 4

> 55 Th 4

Dilihat dari grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Biro Kepegawaian yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 48 orang pegawai atau 32,00%, berusia 31-40 tahun berjumlah 43 orang pegawai (28,67%), usia 41-50 tahun berjumlah

20


20 orang pegawai (13,33%), usia 51-56 tahun berjumlah 35 orang pegawai (23,33%) dan sisanya berjumlah 4 orang pegawai berusia diatas 56 tahun (2,67%). Grafik 3.3 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

54,44%

45,56% P W

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, maka dari jumlah 150 orang pegawai Biro Kepegawaian 64 % berjenis kelamin Wanita dan 54 % berjenis kelamin Pria. Grafik 3.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Gaji

5%

0% 25%

I II

70%

III IV

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, maka dari jumlah 169 orang pegawai Biro Kepegawaian mayoritas golongan III yaitu 70 %, Golongan II sebanyak 25 %, Golongan IV sebanyak 5 % dan golongan I sebanyak 0 %.

21


2. Sumber Daya Anggaran Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta mencapai kinerjanya, Biro Kepegawaian didukung oleh sumber daya anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, dari hasil pertemuan trilateral antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sesuai Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga

(Renja

K/L)

yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rupiah murni sebesar Rp. 48.001.723.000,- (empat puluh delapan milyar satu juta, tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi jenis belanja barang dan belanja modal. Untuk belanja barang sebagian besar digunakan untuk biaya pemenuhan SDM Aparatur melalui pengangkatan CPNS dan penempatan/penarikan tenaga Pegawai Tidak Tetap/PTT, pelaksanaan pendayagunaan tenaga

kesehatan

dalam

rangka

penugasan

khusus

dan

penugasan residen, serta dukungan pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi, sedangkan belanja modal digunakan dalam rangka pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dengan menggunakan sistem layanan kepegawaian melalui pengadaan alat pengolah data. Alokasi sebagaimana tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.5 dan Tabel 3.4 dibawah ini : Grafik 3.5 Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2014

63.415.881.000 50.862.885.570 Anggaran Realisasi 1.894.462.000

Belanja Barang

22

1.055.600.000

Belanja Modal


Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian Tahun 2015 No

Jenis belanja

1

belanja pegawai

2 3

Alokasi

Realisasi

%

-

-

-

belanja barang

46.747.728.000

38.395.657.659

82,13%

belanja modal

1.253.995.000

724.853.637

57,80%

48.001.723.000

39.120.511.296

81,50%

Jumlah

Selanjutnya dalam rangka lebih mendukung arah kebijakan pemerintah tentang efektivitas dan efisiensi untuk percepatan pelaksanaan

program-program

Kementerian/Lembaga,

maka

prioritas Biro

nasional

Kepegawaian

disetiap melakukan

efisiensi alokasi anggaran yang semula mengelola alokasi anggaran sebesar Rp. 92.254.400.000,- (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) diefisiensikan sebesar 47,96%, sehingga alokasi anggaran (DIPA Revisi

Efisiensi)

Biro

Kepegawaian

menjadi

sebesar

Rp.

48.001.327.000,- (empat puluh delapan milyar satu juta, tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana Tabel 3.6 berikut dibawah ini: Tabel 3.6 Sandingan Perjalanan Revisi DIPA TA 2013 No

Program Kegiatan

1

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Alokasi DIPA Awal

Alokasi DIPA setelah Revisi

92.254.400.000,-

48.001.327.000,-

Adapun alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Kepegawaian dibanding dengan tahun 2014

mengalami penurunan sebesar

26,50%, sedangkan dalam hal realisasi anggaran mengalami

23


kenaikan di tahun 2015 sebesar 2,00 % dari alokasi anggaran Rp. 48.001.723.000,- (empat puluh delapan milyar satu juta, tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 39.120.511.296,- (tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus sembailan puluh enam rupiah) atau 81,50%, dibandingkan realisasi di tahun 2014 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 65.310.343.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp 51.918.485.570,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau 79,50%. Kenaikan realisasi di tahun 2015 sebagaimana tersebut antara lain disebabkan atas penurunan (efisiensi) belanja sebesar Rp 44.252.667.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 47,97%, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara. Sebagai gambaran seperti disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini: Tabel 3.7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Biro Kepegawaian Tahun 2014 – 2015 Tahun No

Jenis Belanja

%

Alokasi (Rp)

2015 Realisasi (Rp)

-

-

%

1.

Belanja Pegawai

-

-

2.

Belanja Barang

63.415.881

50.862.886

80,21

46.747.728

38.395.658

82,13

3.

Belanja Modal

1.894.462

1.005.600

55,72

1.253.995

724.854

57,80

4.

Bantuan Sosial

48.001.723

39.120.512

81,50

Jumlah

24

Alokasi (Rp)

2014 Realisasi (Rp)

-

-

-

65.310.343

51.918.486

79,.50


3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Guna menunjang pelaksanaan dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi

dukungan

sarana

dan

prasarana

sangat

penting/menentukan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Biro Kepegawaian

terus berupaya melakukan peningkatan baik dari

kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pendukung guna mewujudkan efektifitas pemanfaatan dan penggunaannya, serta efisiensi dalam biaya pemeliharaannya. Berdasarkan Laporan Neraca Barang Milik Negara (BMN) Biro Kepegawaian per 31 Desember 2015, tampak bahwa sumber daya sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 3.8 berikut ini: Tabel 3.8 Neraca BMN Biro Kepegawaian Tahun 2015 No 1 I A 1 B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2 3 4 II A 1 2 B C D

25

Akun Neraca

Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2015

2 POSISI BMN DI NERACA ASET LANCAR Persediaan ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya KDP Akum. Penyusutan Aset Tetap ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Terwujud Aset Lain-lain *) Akum. Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Awal 3 4.027.183.814 70.235.000 70.235.000 2.587.998.814 11.378.483.332 (8.790.484.518) 1.368.950.000 1.368.950.000 735.781.000 (735.781.000)

Mutasi 4 (387.096.437) 17.900.000 17.900.000 (630.501.560) (1.881.472.583) 1.250.971.023 225.505.123 186.800.000 1.662.613.220 (1.623.908.097)

Saldo Akhir 5 3.640.087.377 88.135.000 88.135.000 1.957.497.254 9.497.010.749 (7.539.513.495) 1.594.455.123 1.555.750.000 2.398.394.220 (2.359.689.097)

BMN NON NERACA EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel BPYBDS BARANG HILANG BARANG RUSAK BERAT TOTAL I + II

38.822.000 (38.822.000) 4.027.183.814

(29.552.000) 29.552.000 (387.096.437)

9.270.000 (9.270.000) 3.640.087.377


Dilihat dari tabel sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Aset Lancar berupa barang Persediaan senilai Rp 88.135.000,- (delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan barang habis pakai berupa ATK, Cetakan Kop Surat, MAP dan Amplop Dinas serta hasil cetakan leaflet tentang alur, prosedur, mekanisme dan persyaratan proses pengelolaan administrasi kepegawaian terkait PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS, Alur dan Mekanisme Jabatan Fungsional Bagi PNS di lingkungan Kemenkes, yang telah didistribusikan di Unit Layanan Terpadu (ULT) di lantai 5 dan para pelaksana program kegiatan untuk diserahkan ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis di Daerah. Adapun Aset Tetap yang terdiri dari peralatan dan mesin senilai Rp 9.497.010.749,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sepuluh ribu tujuh ratus empat

puluh sembilan rupiah)

merupakan nilai perolehan sarana dan prasarana kerja yang masih berfungsi/layak pakai berupa kendaraan dinas roda empat, kendaraan operasional roda empat, kendaraan operasional roda dua dan peralatan kantor lainnya (meubelair, PC unit, server, dll), namun demikian di tahun 2015 terjadi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp 7.539.513.495,- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupah), hal tersebut sejalan dengan kebijakan penyusutan dari Kementerian Keuangan berdasarkan PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013, sehingga nilai aset tetap Rp 1.957.497.254,-

26


(satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta emapt ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluhempat rupiah). Untuk Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Terwujud senilai Rp. 1555.750.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berupa pengembangan dan penyempurnaan

program/aplikasi

pengelolaan

administrasi

kepegawaian yang terdiri dari 29 jenis software SILK. Sedangkan Aset lain-lain senilai

Rp 2.398.394.220,- (dua milyar tiga ratus

sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) adalah sarana dan prasarana berupa barang inventaris kantor seperti: meja kursi, mesin tik, mesin faximil, PC unit, dll yang kondisinya rusak berat/tidak layak pakai yang saat ini sedang dilakukan proses persetujuan penghapusan di KPKNL Jakarta II. Dan akumulasi penyusutan aset lainnya senilai Rp 2.359.689.097,- (dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Sebagai gambaran sumber daya sarana dan prasarana dapat disajikan pada Tabel berikut dibawah ini : Tabel 3.9 Peralatan dan Mesin NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

27

URAIAN Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Mesin Ketik Alat Reproduksi (Penggandaan) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Alat Kantor Lainnya Meubelair Alat Pendingin Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) Peralatan Studio Video Dan Film Alat Laboratorium Pertanian Alat Laboratorium Kwalitas Udara Personal Komputer

JUMLAH 12 unit 15 unit 15 unit 6 buah 6 buah 105 buah 16 buah 606 buah 6 buah 16 buah 2 buah 11 buah 6 buah 146 buah


15 16 17

Peralatan Mini Komputer Peralatan Personal Komputer Peralatan Jaringan

5 148 74

buah buah buah

Sumber: Laporan SAI

Sedangkan daftar sarana dan prasarana penunjang pada Biro Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.10 – Tabel 3.11 berikut ini: Tabel 3.10 Daftar Inventaris Peralatan Kantor dan Alat Pengolah Data Biro Kepegawaian Tahun 2015 No 1.

2.

3.

4.

Uraian

Jumlah

Satuan

1.232

Buah

- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor/Trolly - Alat Kantor - Alat Rumah Tangga - Alat Studio - Alat Komunikasi

25 276 893 1 37

Unit Buah Buah Buah Buah

Alat Kedokteran/Lab/Alkes

35

Buah

- Alat Kedokteran - Unit Alat Laboratorium Alat Pengolah Data/Perangkat Jaringan - Komputer Unit - Peralatan Komputer Aset Tak Berwujud/Software

4 31 584 313 271 27

Buah Buah Buah Buah Buah Jenis

- Software Pengelolaan Kepegawaian

27

Jenis

Barang Inventaris Kantor/Meubelair

Tabel 3.11 Daftar Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4 Biro Kepegawaian Tahun 2014 No

28

No.Kendaraan

Tahun

Jenis / Merk

Keterangan

1.

B

1376

SQA

2014

Honda Civic

Kendaraan Dinas Eselon II

2.

B

1219

EQ

2007

Toyota Inova-V

Kendaraan Tamu Pimpinan

3.

B

1448

EQ

2007

Toyota Inova-G

Opr. Biro Kepegawaian

4.

B

1221

EQ

2007

Toyota Rush

Opr. Biro Kepegawaian

5.

B

1070

KQ

2006

Toyota Inova-G

Opr. Bagian Umum


6.

B

1140

KQ

2006

Toyota Inova-G

Opr. Bagian Pengadaan

7.

B

1015

KQ

2006

Toyota Inova-G

Opr. Bagian Mutasi

8.

B

1286

KQ

2006

Toyota Inova-G

Opr. Bag. Pengembangan

9.

B

2060

PQ

2002

Toyota Kijang

Opr. Bagian Pengadaan

10.

B

8875

DP

1992

Toyota Kijang

Operasional/rusak

11.

B

1650

KQ

1996

Toyota Kijang Grand's

Operasional/rusak

12.

B

1889

HQ

1997

Sedan Timor

Operasional/rusak

Tabel 3.12 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Biro Kepegawaian Tahun 2014

No

No.Kendaraan

Tahun

Jenis/Merk

Keterangan

1.

B

4230

EQ

1997

Honda GL Pro

Operasional Bagian Mutasi/rusak

2.

B

6418

SQA

2006

Yamaha Jupiter MX

Operasional Bagian Pengembangan

3.

B

6417

SQA

2006

Yamaha Jupiter MX

Operasional Bagian Mutasi

4.

B

6419

SQA

2006

Yamaha Jupiter MX

Operasional Biro Kepegawaian

5.

B

6416

SQA

2006

Yamaha Jupiter MX

Operasional Bagian Pengadaan

6.

B

6969

SRQ

2006

Honda Supra X125


7.

B

6971

SRQ

2006

Honda Supra X125


8.

B

6970

SEQ

2006

Honda Supra X125

Operasional Bagian Umum

9.

B

6656

SQG

2007

Honda Mega Pro


10.

B

6658

SQG

2007

Honda Mega Pro


11.

B

6657

SQG

2007

Honda Mega Pro


12.

B

6659

SQG

2007

Honda Mega Pro

Operasional Bagian Umum

13.

B

6940

SQO

2008

Honda Supra X125


14.

B

6941

SQO

2008

Honda Supra X125

Operasional Bagian Umum (Hilang/TGR)

15.

B

6942

SQO

2008

Honda Supra X125

Operasional Bagian Pengembangan

16.

B

6943

SQO

2008

Honda Supra X125


17.

B

6944

SQO

2008

Honda Supra X125


C. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja terus dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja terhadap pencapaian sasaran program kegiatan yang dilaksanakan

29


oleh masing-masing indikator kinerja secara periodik pertriwulan melalui penyampaian laporan, sinkronisasi dan integrasi data laporan triwulan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2014 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019, yang diiringi dengan berbagai upaya kebijakan agar terwujud pencapaian target kinerja yang lebih optimal. 1. Strategi Kebijakan a. Kebijakan Teknis 1) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan

rencana

kebutuhan,

formasi

dan

pemenuhan pegawai melalui seleksi dan rekruitmen CPNS/PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus; 2) Perencanaan,

pengembangan,

pembinaan

dan

pelaksanaan administrasi kepegawaian; 3) Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan dan review peraturan di bidang kepegawaian; 4) Penyempurnaan standar, norma, dan prosedur sesuai dengan SOP-AP dalam urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan penyempurnaan analisa beban kerja, pola pengembangan karier, penilaian jabatan serta analis jabatan fungsional kesehatan; 5) Pengembangan dan penguatan kualitas pengelolaan Sistem

Informasi

Layanan

Kepegawaian

(SILK)

terpadudan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA); 6) Peningkatan

kapasitas

SDM

Kesehatan

melalui

bimbingan teknis, pengembangan informasi dan urusan mutasi kepegawaian; 7) Pelaksanaan dan pengawasan melalui reward dan punishment.

30


b. Strategi Operasional 1) Meningkatkan kualitas pelayanan proses pengelolaan administrasi kepegawaian yang berbasis WEB dan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan satu

database

pegawai

dan

terintegrasi

dengan

SILK/SIMKA/SIMPEG; 2) Meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan seleksi dan rekruitmen CPNS, PTT dan Penugasan Khusus yang dilakukan secara Online dan Terpadu, terutama pemenuhan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan strategis lainnya untuk penempatan di pelayanan

kesehatan

dasar

tertinggal,

perbatasan

di

dan

daerah

kepulauan

terpencil, melalui

pemenuhan kebutuhan di pelayanan Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit serta daerah bermasalah kesehatan; 3) Menjaga konsistensi mutu dan kualitas layanan dalam proses pengelolaan administrasi kepegawaian dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) melalui sertifikasi ISO 9001:2008; 4) Pengendalian,

monitoring

dan

evaluasi

seluruh

pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Biro Kepegawaian. Sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tetap dan terus dilakukan terutama terkait dengan capaian indikator kinerja yang melekat di Biro Kepegawaian antara lain: 1. Persentase

pemenuhan

kebutuhan

SDM

Aparatur

Kesehatan (CPNS dan PTT). a) Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui Pengangkatan CPNS.

31


Konstribusi pemenuhan SDM melalui pengangkatan CPNS memiliki peran yang sangat penting dan strategis, untuk tahun 2015 ini pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur melalui pelaksanaan

pengangkatan

CPNS

(yang

sebelumnya

didahului dengan proses pelaksanaan seleksi/rekruitmen) tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini terkait dengan adanya kebijakan moratoium dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal

30 Juni 2015

tentang penundaan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2015, bahwa untuk Tahun 2015 tidak ada penerimaan CPNS dan Pelamar Umum. Permasalahan dalam pelaksanaan Seleksi CPNS, antara lain: 1. Kurangnya sosialisaasi dan advokasi terkait mekanisme pemberlakukan pemilihan untuk 3(tiga) formasi jabatan yang dapat diikuti oleh masing-masing peserta, hal tersebut berakibat pada perbedaan persepsi di masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; 2. Belum

sepenuhnya

menggunakan

pola

seleksi

dan

rekruitmen CPNS secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi (Tes Kompetensi Dasar/TKD menggunakan sistem CAT, sedangkan Tes Kompetensi Bidang/TKB masih menggunakan ujian tulis), dan tidak semua peserta yang memenuhi passing grade Tes Kompetensi Dasar (TKD) dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Upaya-upaya pemecahan permasalahannya, antara lain : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB, dan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan seleksi/ rekruitmen;

32


2. Merumuskan seleksi/rekruitmen CPNS terpadu yang lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi; b) Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui pengangkatan baru dan pengangkatan kembali/perpanjangan dalam rangka melaksanakan penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sementera itu pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan melalui pengangkatan baru dan pengengkatan kembali/perpanjangan dalam rangka penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap (dokter umum, dokter gigi, dokter/dokter gigi spesialis dan Bidan) di pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dan mempunyai dampak yang sangat penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar terutama Puskesmas dan jaringannya di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan. Selanjutnya seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN, maka perlu

disinkronisasikan

dengan

kebijakan

pengangkatan

dokter/dokter gigi/bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap/PTT, maka upaya perbaikan dan penyempurnaan program kegiatan penugasan Pegawai Tidak Tetap/PTT terus dilakukan melalui penyempurnaan

berbagai

kebijakan,

distribusi

dan

penempatannya serta mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekruitmen yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mengingat bahwa keberadaan tenaga kesehatan sebagai PTT masih diperlukan dan sangat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

dasar

dan

mendukung

tercapainya

derajat

kesehatan masyarakat. Adapun dilihat dari trend jumlah realisasi pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap/PTT setiap tahunya meningkat seperti di tahun 2014, sedangkan

33


dibandingkan tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan realisasi

pengangkatan

dokter/dokter

gigi

PTT

tersebut

cenderung dikarenakan pelamar PTT lebih berminat pada Provinsi/Kabupaten/Kota

tertentu

dan

tidak

bersedia

ditempatkan dimana saja. Disisi lain pelaksanaan perubahan kebijakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Kemenkes Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan PTT dijelaskan bahwa lama penugasan dokter/dokter gigi PTT untuk kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil yang semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun, sedangkan untuk kriteria Biasa lama penugasan tetap 3 (tiga) tahun serta bersamaan waktu dengan penyelenggaraan seleksi yang dilaksanakan secara Nasional sangat mempengaruhi peminatan menjadi Pegawai gambaran

realisasi

Tidak Tetap/PTT. Sebagaimana

pemenuhan

SDM

Aparatur

melalui

pengangkatan dan perpanjangan PTT, dapat disajikan dalam Tabel 3.13 dan Tabel 3.14 berikut ini: Tabel 3.13 Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2014 REALISISASI No

1. 2. 3.

Jenis Tenaga PTT Dokter Umum/ Spesialis Dokter Gigi/ Spesialis Bidan Total

34

Formasi/ Kebutuhan

Pengangkatan Baru

Perpanjangan

Jumlah

%

1.981

747

52

799

40,4

976

316

7

323

33,2

8.390

2.678

11.893

14.571

173,7

11.346

3.741

15.693

15.693

138,3


Tabel 3.14 Pemenuhan SDM Aparatur melalui Penempatan PTT Tahun 2015 REALISISASI No

Jenis Tenaga PTT

Formasi/ Kebutuhan

Pengangkatan Baru

1. 2. 3.

Dokter Umum/ Spesialis Dokter Gigi/ Spesialis Bidan Total

Perpanjangan

Jumlah

%

2.710

1.059

272

1.331

49,11

2358

459

127

586

24,85

11.500

1.361

11.198

12.559

109,20

16.568

2.879

11.597

14.476

87,37

Adapun keberadaan PTT sampai dengan akhir Desember 2015 berjumlah 46.411 orang, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.6 berikut: Grafik 3.6 Rekap Keberadaan Tenaga PTT per 31 Desember 2015

1 1

h u n

JML

Dokter Spesialis 6 23 0 29

Dokter Umum 69 644 946 1659

Lebih

lanjut

untuk

B

2 T 0 ST 1

Dokter Gigi

Bidan

Grand Total

21 419 363 803

21.276 11.351 9.331 41.958

21.372 12.437 10.640 44.449

mendukung

dan

7

meningkatkan

ketersediaan tenaga kesehatan telah ditempatkan tenaga dokter spesialis sebagai Tenaga PTT sebanyak 31 orang, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.7 berikut ini:

35


Grafik 3.7 Pemenuhan SDM Aparatur melalui Pengangkatan PTT Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014 – 2015

59 44

JL

31

29

2014 2015

15

2

S Pengangkatan Sejalan

Perpanjangan

dengan

Jumlah

pemberlakukan

program

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dimulai 1 Januari 2014, dan dalam rangka mempercepat dukungan pencapaian MDGs serta pembangunan kesehatan secara terpadu dan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

–

tingginya,

maka

di tahun

2014

rencana

pengangkatan dan perpanjangan penugasan Bidan PTT terus

ditingkatkan

baik

dari

segi

jumlah

maupun

distribusinya, sebagai gambaran trend pengangkatan dan perpanjangan bidan PTT telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 1.059 orang dari formasi sebanyak 11.500 orang atau sebesar 109,21% (sebanyak 12.559 orang) sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

36


Grafik 3.8 Realisasi Pengangkatan dan Perpanjangan Bidan PTT Tahun 2014 – 2015 14571 11893

12559

11198

2014 2015 2678

1361

f

Pengangkatan

Perpanjangan

Jumlah

Dilihat grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pengangkatan Bidan PTT selama periode tahun 2015 mengalami Penurunan

sebanyak 1.317 orang atau

9,27% dari formasi sejumlah 1.500 orang dan di tahun 2014 sebanyak 2.678 orang, sedangkan perpanjangan di tahun 2015 sebanyak 11.198 orang atau 11,98% dari formasi sejumlah 10.000 orang dan di tahun 2014 sebanyak 11.893 orang. Adapun pengukuran capaian kinerja pada pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui pengangkatan baru

dan

pengangkatan

kembali/perpanjangan

dalam

rangka melaksanakan penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap

(PTT),

dapat

pengangkatan

baru

perpanjangan

diukur dan

sebagai

melalui

jumlah

pengangkatan Pegawai

Tidak

realisasi kembali/ Tetap/PTT

(dokter/doktergigi/ spesialis dan bidan PTT) yang telah dilaksanakan selama periode 2015 sebanyak 14.476 orang atau (87,37%) terhadap alokasi formasi/kebutuhan sejumlah 16.568 formasi/orang.

37


Kondisi capaian kinerja tahun 2015 pada indikator kinerja Presentase Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan melalui pengangkatan

baru

dan

pengangkatan

kembali/perpanjangan sebagai Pegawai Tidak Tetap/ PTT (dokter/doktergigi/spesialis dan bidan PTT) tidak mencapai target

yang

ditetapkan.

pelaksanaannya

masih

Namun

ditemui

demikian

dalam

kendala/permasalahan

seperti pelamar lebih berminat pada provinsi/kabupaten/kota tertentu dan tidak bersedia ditempatkan dimana saja. Secara umum bila dilihat data capaian kinerja persentase pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) yang pengukuranya dilakukan melalui realisasi pelaksanaan pengangkatan CPNS dan melalui realisasi penempatan PTT pada tahun 2015 terhadap kebutuhan SDM pada 2(dua) program kegiatan tersebut, yaitu Jumlah Formasi CPNS dan Jumlah Kebutuhan PTT tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 90% dengan realisasi sebesar 87,37% dikarenakan adanya moratorium CPNS. Adapun sandingan alokasi formasi dan realisasi pada indikator pertama tersebut dapat disajikan dalam Tabel 3.14 dan Grafik 3.11 berikut ini: Tabel 3.15 Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) Tahun 2011 – 2015 Formasi

38

No

Tahun

1.

2011

2.

Realisasi PTT

Jumlah

Capaian (%)

-

20,432

20,432

85.78

17,416

1,055

19,387

20,442

97.84

8.933

11.262

1.577

15,931

17.508

123,03

2.835

11.346

14.181

867

15.693

16.560

116.78

-

16.568

16.568

-

14.476

14.476

87,37

CPNS

PTT

Jumlah

CPNS

-

23,818

23,818

2012

1,416

16,000

3.

2013

2.329

4.

2014

5.

2015


Grafik 3.9 Pemenuhan SDM Aparatur Kesehatan (CPNS dan PTT) Tahun 2011 – 2015

23.818

20.432 16.568

16.000

11.346 8.933 -

2.329 2.835

1.416

-

-

CPNS

PTT

1.055 1.577

15.693 15.931 14.476

867 -

CPNS

Formasi

19.387

PTT Realisasi

2011

-

23.818

-

20.432

2012

1.416

16.000

1.055

19.387

2013

2.329

8.933

1.577

15.931

2014

2.835

11.346

867

15.693

2015

-

16.568

-

14.476

2. Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan. Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Kementerian Pelayanan Publik, artinya semua bentuk pelayanan yang diberikan dituntut untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dengan diberikan pelayanan prima. Terlebih lagi dengan diterapkannya Reformasi Birokrasi yang menuntut perbaikan disegala aspek manajemen pemerintahan, salah satunya adalah SDM Aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam

mengemban

tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan nasional. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di instansi, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis

39

kompetensi,

transparan,

serta

diikuti

dengan


penerapan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang sepadan. Biro Kepegawaian telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Permenkes Nomor 56 Tahun 2012) sebagai mana merupakan salah satu aspek input dari sasaran strategic Kementerian Kesehatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Adminitrasi Kepegawaian yang kedua sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, dengan target sebesar 90% Pejabat Struktural yang kompetensinya sesuai persayaratan jabatan dari seluruh total Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan sampai. Pada Tahun 2015 telah terealisasi sebanyak 1.620 pejabat struktural atau sebesar 73,17% dari 2.214 Pejabat Struktural, dimana total seluruh Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Kesehatan berjumlah 2.235 jabatan dan terdapat 21 jabatan struktural yang masih kosong.. Adapun capaian indikator dapat dilihat pada grafik 3.12 Grafik 3.10 Pejabat Struktural yang memenuhi kompetensi jabatan Tahun 2015

2214

1620

Target

Realisasi

40


3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Kementerian Pelayanan Publik, artinya semua bentuk pelayanan yang diberikan dituntut untuk dapat

dipertanggung

jawabkan

kepada

publik

dengan

diberikan

pelayanan prima. Terlebih lagi dengan diterapkannya Reformasi Birokrasi yang menuntut perbaikan disegala aspek manajemen pemerintahan, salah satunya adalah SDM Aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di instansi, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta diikuti dengan penerapan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang sepadan. Sebagai salah satu anggota POKJA V RB dengan area perubahan Penataan SDM Aparatur, Biro Kepegawaian telah melakukan upaya guna mendukung dan mensukseskan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan antara lain dengan Penerapan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. Dimana sistem penilaian prestasi kerja pegawai tersebut merupakan slah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang didalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 dan merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian dengan target sebesar 94% sampai dengan tahun 2019. Di awal tahun 2014, sistem penilaian kinerja pegawai mengalami perubahan dari DP3 menjadi penilaian dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam penilaian, Biro Kepegawaian telah mengembangkan aplikasi sistem penilaian prestasi kerja yang terintegrasi dengan informasi

41


jabatan sehingga penyusunan dan penilaiannya dapat dilakukan secara online. Selain itu, untuk memudahkan para pejabat penilai dalam memberikan penilaian unsur perilaku kerja juga telah dikembangkan log book khusus sedangkan untuk para pegawai juga telah dikembangkan log book tersendiri yang terintegrasi dengan target-target dalam SKP agar pegawai ybs dapat menuliskan apa saja yang telah dikerjakannya setiap hari. Kedepan, target-target dan pencapaian SKP Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dapat diintegrasikan dengan penilaian angka kredit masing-masing JFT agar dapat diketahui ada atau tidaknya kesesuaian antara target yang dibuat dengan yang dikerjakan. Tahun 2015 telah ditetapkan target sebesar 80% Pegawai dengan kinerja minimal baik dari seluruh jumlah pegawai Kementerian Kesehatan baik CPNS maupun PNS dengan hasil penilaian kinerja tahun 2014. Dari Total Pegawai baik CPNS maupun CPNS di tahun 2014 sebesar 53.156 terdapat sejumlah 45.425 Pegawai dengan SKP (kinerja) minimal Baik atau sebesar 85,46%. Dapat dilihat pada tabel 3.15 dan Grafik 3.11 Tabel 3.16 Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik Jumlah Pegawai

Jmlah SKP > Baik

%

53156

45425

85,46

Grafik 3.11 Jumlah Pegawai dan Jumlah SKP Min Baik Cukup 14.54

Baik 85.46

42


D. Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Untuk mendukung mencapai sasaran indikator yang telah ditetapkan terkait Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian, maka ditetapkan beberapa kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Bagian Pengadaan Pegawai a. Menyusun perencanaan kebutuhan/formasi CPNS dan PTT serta Penugasan

Khusus,

pelaksanaan

seleksi,

pengangkatan

penempatan pegawai (CPNS, PTT dan Penugasan

dan

Khusus) serta

evaluasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan tenaga kesehatan sesuai jumlah formasi CPNS/PNS dan ketersediaan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi, kegiatannya antara lain meliputi: 1) Penyusunan formasi CPNS, keluaran/output: dokumen Formasi CPNS Kemenkes, dengan hasil/outcome: terpenuhinya kebutuhan CPNS/PNS di unit kerja Kemenkes. 2) Analisis kebutuhan tenaga kesehatan (PTT dan Penugasan Khusus), keluaran/output: dokumen rencana kebutuhan PTT dan Penugasan Khusus), hasil/outcome: tersedianya data dan pemenuhan kebutuhan PTT dan Penugasan Khusus yang mencukupi di pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) di daerah DTPK dan DBK. b. Pelaksanaan

Seleksi

Calon

Pegawai

Negeri

Sipil

(CPNS),

keluaran/output : dokumen penyelenggaraan Seleksi CPNS, sedangkan hasil/outcome : terpenuhinya Formasi CPNS yang kompeten sesuai dengan

tuntutan

jabatan

dan

memiliki

karakateristik

pelayanan

masyarakat atau public service, memiliki inteligensia tinggi serta berwawasan kebangsaan dan sebagai unsur perekat NKRI. Pada tahun 2015 tidak dilaksanakan Seleksi CPNS sesuai dengan Surat dari Menteri PAN & RB No.: B/2163/M.PAN-RB/05/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015.

43


c. Percepatan proses administrasi pengangkatan CPNS dan Alih Status/Peningkatan

Status

CPNS

menjadi

PNS,

dengan

keluaran/output: SK CPNS menjadi PNS, hasil/outcome: diperolehnya PNS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggungjawab, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; serta semangat jiwa korps, semangat nasionalisme dan mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sebagaimana Grafik 3.12 dan Tabel 3.17 berikut ini: Grafik 3.12 Realisasi dan Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2014 dan 2015

713

694

TH 2014 TH 2015

95 Jumlah Nominatif

67 Realisasi Pengangkatan (SK CPNS)

Dilihat dari grafik sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pengangkatan CPNS tenaga Honorer Kategori II Tahun 2014 dari jumlah nominatif sebanyak 95 orang, sebanyak 67 orang telah disetujui melalui penetapan Nomor Induk Pegawainya oleh BKN dan telah diterbitkan surat keputusan/SK CPNSnya, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 713 orang, sebanyak 694 telah ditetapkan

44


Nomor Induk Pegawainya serta surat keputusan/SK CPNSnya oleh BKN. Tabel 3.13 Realisasi SK Alih Status dari CPNS menjadi PNS Tahun 2015 No

Tahun

Pengangkatan CPNS

Realisasi

1.

2012

1.036

2.

2014

1.029

3.

2015

1.485

Dilihat tabel sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa usul alih status/peningkatan status dari CPNS menjadi PNS sebanyak 1.036 orang pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 tidak ada alih status dari CPNS menjadi PNS karena pada tahun 2012 tidak dilaksanakan

pengangkatan

CPNS.

Pada

tahun

2014,

telah

diterbitkan SK PNS sebanyak 1.029 orang dan tahun 2015 sebanyak 1.485 orang yang telah alih status dari CPNS menjadi PNS. d. Percepatan proses pengangkatan dan perpanjangan tenaga PTT, keluaran/output: SK Pengangkatan dan perpanjangan tenaga PTT, sedangkan hasil/outcome: terpenuhinya tenaga PTT di sarana pelayanan kesehatan (daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Kepulauan dan Perbatasan) serta daerah biasa yang tidak diminati, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

45


Grafik 3.14 Perpanjangan tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter umum/dokter gigi spesialis PTT Tahun 2014 – 2015

TH 2014

Dokter Umum 37

Dokter Gigi 7

dr/drg Spesialis 15

TH 2015

243

127

29

Dilihat dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perpanjangan dokter/dokter gigi PTT hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan masa penugasan 2 (dua) tahun, sebanyak 243 dokter umum dan 127 dokter gigi diperpanjang masa penugasannya pada tahun 2015. Demikian juga untuk dr/drg spesialis yang diperbolehkan 1 (satu) kali perpanjangan dengan masa penugasan 1 (satu) tahun. Pada tahun 2015, sebanyak 29 dr/drg spesialis diperpanjang masa penugasannya.

46


Grafik 3.15 Realisasi pengangkatan dan perpanjangan Bidan PTT Tahun 2014 – 2015

TH 2014

Pengangkatan 2.678

Perpanjangan 11.893

TH 2015

1.361

11.198

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah pengangkatan bidan PTT sebanyak 1.361 orang dan jumlah perpanjangan bidan PTT sebanyak 11.198 orang menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 2.678 orang atau 50%. e. Monitoring penempatan/penarikan tenaga kesehatan dan tenaga penugasan khusus, keluaran/output: distribusinya tenaga kesehatan dan tenaga Penugasan Khusus di daerah Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil, sedangkan hasil/outcome: terpenuhinya tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan, sebagaimana Grafik 3.15 berikut ini:

47


Grafik 3.16 Rekapitulasi Keberadaan Tenaga Kesehatan PTT (dr/drg Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi//Bidan) Keadaan 31 Desember 2015

21.276

11.351 9.331

6 B

23 T

ST

Dokter Spesialis

69

644 946

21

419 363

B

T

B

T

ST

Dokter Umum

ST

Dokter Gigi

to B

T

ST

Bidan

2. Bagian Mutasi Pegawai a. Percepatan peninjauan

proses masa

pengelolaan kerja

dan

administrasi

perbaikan

SK

kenaikan

pangkat,

Kenaikan

Pangkat,

keluaran/output: SK Kenaikan Pangkat, SK Peninjauan Masa Kerja dan SK Perbaikan Kenaikan Pangkat, sedangkan hasil/outcome: SK dapat diterima tepat waktu dan sasaran, sebagai gambaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

48


Grafik 3.17 Realisasi Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat Tahun 2014 dan tahun 2015

TH 2014

SK Kenaikan Pangkat 10.455

SK Peninjauan Masa Kerja 39

SK Perbaikan KP 179

TH 2015

10.575

0

161

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian SK Kenaikan Pangkat pada tahun 2015 sebesar 10.575 SK sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 10.455 SK. Pada tahun 2015, tidak ada penerbitan SK Peninjauan Masa Kerja, berbeda dengan tahun 2014 yg menerbitkan sebanyak 39 SK Peninjauan Masa Kerja. Begitu pula dengan SK Perbaikan KP yang mengalami penurunan angka di tahun 2015 sebanyak 161 SK dibanding pada tahun 2014 sebanyak 179 SK yang diterbitkan untuk Perbaikan KP. Secara umum apabila dilihat dari grafik sebagaimana tersebut diatas, maka hasil kinerja kenaikan pangkat pada tahun 2015 (Periode April dan Oktober) meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, upaya yang telah dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang melibatkan para pengelola kepegawaian Satuan Kerja organisasi Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis.

49


I

1

V

DALAM RAXGKA KENAIKAN PANGKAT 0T0MAT1S §

PERIODE APRIL 2015

Kuntaiti IIMIII,

Noorm.ni..

' j W Som.'rnng. 05 07 November iQM \

if

9

Gambar 3.1 Pertemuan Administrasi Kepegawaian b. Percepatan

proses

Pemberhentian,

dan

pengelolaan Kenaikan

administrasi

Gaji

Berkala

Pemindahan, serta

Pensiun,

keluaran/output: surat permintaan persetujuan pindah, Surat Pernyataan Persetujuan/SPP, SK Pindah, SK Pemberhentian, SK Kenaikan Gaji Berkala dan SK Pensiun, sedangkan hasil/outcome: diterimanya SK tepat waktu dan tepat sasaran, dengan demikian dapat mengurangi penundaan pembayaran gaji/pensiun; Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan mutu pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian dengan kegiatannya meliputi :

50


1) Usul Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Gaji Berkala Pengelolaan berkas usul pemindahan dan pemberhentian terbagi menjadi 3 (tiga) usulan, yaitu antara lain: usul Pemindahan, usul Pemberhentian dan usul Kenaikan Gaji Berkala KGB), sebagai gambaran dapat dilihat grafik di bawah ini: Grafik 3.18 Usul berkas pemindahan, pemberhentian dan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015

-

TH 2014

Pemindahan 1225

Pemberhentian 1974

KGB 474

TH 2015

2580

811

607

Percepatan proses pengelolaan administrasi Pemindahan Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian meliputi : a) Pemindahan dalam instansi (intern), adalah pemindahan pegawai antar unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik yang berada di Kantor Pusat maupun unit pelaksana teknis/UPT yang berada di daerah. Pemindahan pegawai ini terdiri dari pindah tempat kerja, pemindahan karena jabatan (promosi/pindah jabatan lintas unit kerja), dan/atau pemindahan pembayaran gaji.

51


Adapun berkas usul masuk sepanjang tahun 2015 sebanyak 2.696 berkas, dengan realisasi sebanyak 2.655 SK, sedangkan sisanya

sebanyak

merupakan

41

produk

persetujuan/surat

berkas

masih

kepegawaian

permintaan

dalam

berupa

klarifikasi

proses

surat yang

yang

permintaan belum

ada

tanggapan dari unit kerja/instansi dan/atau masih berupa draf/konsep, sebagai gambaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.19 Realisasi Pemindahan Dalam Instansi (intern) dilingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2015

2.696

2.655 SK Usul

b) Pemindahan antar instansi, adalah pemindahan pegawai dari luar instansi masuk ke Kementerian Kesehatan, dan/atau dari Kementerian Kesehatan keluar ke instansi lain (K/L/Pemda Prov/Kab/Kota). Adapun jumlah berkas usul pemindahan antar instansi seluruhnya berjumlah 764 berkas, dengan realisasi sebanyak 483 SK/SPP, sebagai gambaran dapat dilihat grafik dibawah ini:

52


Grafik 3.20 Usul pemindahan antar instansi Tahun 2015

483 764

SK/SPP Usul

Percepatan proses pengelolaan administrasi Pemberhentian

-

Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan meningkatkan mutu pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian melalui kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian. Sejak diberlakukannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN dijelaskan bahwa batas usia pensiun PNS diperpanjang dari 56 tahun menjadi 58 tahun. Grafik 3.21 Penyelesaian SK Pensiun dan SK Berhenti Tahun 2015

811

302

t

T

Berhenti

Pensiun

Berdasarkan grafik 3.20 bahwa jumlah pegawai yang pensiun pada tahun 2015 sesuai dengan Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 811

53


orang. Sedangkan jumlah pegawai yang berhenti (atas permintaan sendiri) pada tahun 2015 sebanyak 302 orang. Percepatan pengelolaan administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

-

Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar alur dan meningkatkan mutu pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian melalui kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan pegawai Kementerian Kesehatan dengan status gaji masih dibayarkan oleh Biro Umum Setjen. Penyelesaian usul KGB dalam kurun waktu 2015 telah diselesaikan sebanyak 607 dokumen/orang meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 463 dokumen/orang, sebagai gambaran dapat dilihat grafik dibawah ini : Grafik 3.22 Perbandingan Realisasi Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2014 dan 2015

607 463

TH 2014

TH 2015

c. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Kegiatan ini bertujuan tersedianya satu database pegawai dalam SIMKA yang akurat dan ter-update dengan baik serta peningkatan pelayanan berkas/dokumen pegawai, dengan kegiatannya sebagai berikut:

54


1. Pemutakhiran/memperkuat data pegawai, keluaran/output:

satu

database pegawai yang update, dengan hasil/outcome: tersedianya satu database kepegawaian yang sesuai kebutuhan organisasi dan pegawai.

Kegiatan pemutakhiran/memperkuat data base pegawai

telah dilakukan melalui Pelatihan SIMKA yang dilaksanakan dalam 2 (dua)

regional,

pelaksanaan

bimbingan

teknis

bagi

proses

penyelesaian arsip elektronik, serta melakukan rekonsiliasi data pegawai

dengan

Badan

Kepegawaian

penyempurnaan/pengembangan

Negara/BKN

aplikasi-aplikasi

dan

kepegawaian,

sebagai gambaran dapat dilihat Grafik 3.32 dan Grafik 3.33 berikut ini: Grafik 3.23 Data Keadaan Pegawai Kemenkes

30,498 61%

19,304 39% Pria Wanita

Adapun data keadaan pegawai dilingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Unit Kerja dapat disajikan sesuai grafik dibawah ini :

55


Grafik 3.24 Rekap Pegawai Kemenkes RI Berdasarkan Unit Utama

34.378

9.788 4.557 2.457 Setjen

324

525

Itjen

1.389

259

Ditjen BUK Ditjen PP & Ditjen Bina Ditjen Binfar Badan Badan PL Gizi & KIA & Alkes Litbangkes PPSDM Kes.

2. Pengelolaan Arsip Elektronik, keluaran/output: pegawai

dalam

terpeliharanya

bentuk

dokumen

softcopy,

kepegawaian

menyimpan data

dengan dengan

hasil/outcome: baik.

Kegiatan

Pengelolaan Arsip Elektronik yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 adalah sebanyak 99.767 dokumen yang telah di scan dan di upload ke sistem informasi layanan kepegawaian. 3. Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pelaksanaan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan mengundang narasumber dari Badan

Kepegawaian

Negara

(BKN)

dan

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) serta mengundang seluruh Unit Utama dan Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

3. Bagian Pengembangan Pegawai a. Percepatan proses administrasi Jabatan Fungsional, keluaran/ output : Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jabatan

56


Fungsional, sedangkan hasil/outcome: SK dapat diterima dengan tepat waktu dan tepat sasaran, sebagaimana grafik 3.36 dibawah ini : Grafik 3.25 Percepatan Jabatan Fungsional Tahun 2014 dan Tahun 2015

Inpassing

Pengangkat Alih Jabatan an Pertama

Kenaikan Jabatan Fungsional

Pembebasa n Sementara

Pengangkat an Kembali

Pemberhen tian

TH 2014

97

539

300

6476

227

229

72

Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaia n 11

TH 2015

332

678

124

5361

323

122

88

15

Tunjangan Bahaya Radiasi

40

30

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan percepatan proses administrasi Jabatan Fungsional memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui program kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian, dengan kegiatannya meliputi : 1) Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu/JFT Dapat dijelaskan bahwa kegiatan Inpassing Jabatan Fungsional Tertentu

yang

dilaksanakan

selama

tahun

2015

adalah

percepatan penerbitan surat keputusan tentang pengangkatan ke dalam jabatan fungsional bagi PNS yang masih menduduki dan melaksanakan tugas dibidang Jabatan Fungsional yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang jabatan fungsional tersebut.

57


Dilihat grafik 3.36 tersebut di atas, menginformasikan bahwa pada tahun 2014 telah menerbitkan 97 SK inpassing, sedangkan pada tahun 2015 telah menerbitkan 332 SK inpassing. 2) Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu/JFT Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional Tertentu adalah pengangkatan pegawai ke dalam Jabatan Fungsional yang berdasarkan formasi CPNS, baik jabatan fungsional kesehatan maupun non kesehatan. Pada

tahun

2014

telah

diterbitkan

sebanyak

539

SK

Pengangkatan Pertama kedalam JFT dan tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 678 SK. 3) Alih Jabatan Fungsional Tertentu Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud alih jabatan fungsional tertentu adalah perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional tertentu lainnya, jabatan struktural, maupun dari jabatan fungsional umum (bukan dari formasi CPNS). Dilihat dari grafik tersebut diatas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 300 SK Alih Jabatan dan pada tahun 2015 sebanyak 124 SK Alih jabatan. 4) Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu Berdasarkan grafik 3.36 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kenaikan jabatan fungsional adalah kenaikan jenjang pada jabatan fungsional tertentu sesuai dengan jenis rumpun Jabatan Fungsionalnya, yang dilaksanakan dalam satu tahun 2 (dua) periode, yaitu April dan Oktober. Penyelesaian kenaikan jabatan fungsional selama tahun 2014 sebanyak 6.476 SK dan pada tahun 2015 sebanyak 5.361 SK. 5) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu adalah pegawai yang

58


telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dibebaskan dari jabatan fungsionalnya, dikarenakan : - tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan, - cuti di luar tanggungan Negara/CLTN, - tidak dapat mengumpulkan angka kredit, dan/atau - ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya. Dilihat dari grafik tersebut diatas, menggambarkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015 jumlah penyelesaian SK Pembebasan Sementara yang diterbitkan sebanyak 323 SK meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 227 SK. 6) Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu dengan status pembebasan sementara dapat diangkat kembali jika telah mengumpulkan angka kredit, telah aktif kembali dari cuti di luar tanggungan Negara/CLTN, dan telah menyelesaikan tugas belajar.

Berdasarkan

grafik

3.36

tersebut

diatas,

dapat

diinformasikan bahwa selama kurun waktu 2014 penyelesaian SK pengangkatan kembali sebanyak 229 SK dan tahun 2015 sebanyak 122 SK. 7) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu Yang dimaksud dengan pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu adalah pemberhentian Jabatan Fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu tertentu, atas permintaan sendiri, dan/atau pindah ke dalam jabatan fungsional lain. Selama kurun waktu 2015 telah diselesaikan SK Pemberhentian sebanyak 88 SK, dan pada tahun tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 72 SK.

59


8) Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian Selain

menyelenggarakan

fungsi

pelaksanaan

administrasi

fungsional, Biro Kepegawaian sebagai unit pembina dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit bagi para pemangku Jabatan

Fungsional

Analis

Kepegawaian

(JFT

Analis

Kepegawaian) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Apabila dilihat grafik 3.36 sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2015 telah menerbitkan SK Penetapan Angka Kredit Analis Kepegawaian sebanyak 15 SK, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 11 SK. 9) Tunjangan Bahaya Radiasi Tugas lainnya Biro Kepegawaian adalah menerbitkan surat keputusan tunjangan bahaya radiasi. Tunjangan bahaya radiasi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pekerja radiasi yang melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan sumber radiasi serta berada dalam medan radiasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti dokter spesialis radiologi, radiografer/penata rontgen, ahli fisika medik, perawat radiologi, tenaga kamar gelap radiologi, tenaga administrasi radiologi, dan tenaga teknisi radiologi. Pada tahun 2014 telah diterbitkan SK Tunjangan Bahaya Radiasi sebanyak 30 SK dan pada tahun 2015 meningkat sebanyak 40 SK Tunjangan Bahaya Radiasi. b. Percepatan

proses

Kepemimpinan, Penyesuaian

Ujian

Ijazah,

administrasi Dinas, serta

Jabatan

dan Ijin

Ujian

belajar,

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural,

Struktural, Kenaikan

Diklat Pangkat

keluaran/output:

SK

usul Peserta Diklat

Kepemimpinan, Sertifikat Ujian Dinas, dan Penyesuaian Ijazah, serta Ijin Belajar, sedangkan hasil/outcome: diterbitkan dan diterimanya SK

60


serta sertifikat tepat waktu dan sasaran, dengan kegiatannya meliputi : 1) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada tahun 2015 dilaksanakan di 17 Provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 434 orang dan peserta yang lulus sebanyak 362 orang. Sedangkan pada tahun 2014 peserta yang ikut Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 392 orang dan peserta yang lulus sebanyak 388 orang, sebagaimana Grafik 3.27 dibawah: Grafik 3.26 Realisasi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2014 dan Tahun 2015 434

392

388 362

TH 2014

Peserta Lulus

TH 2015

2) Pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Diklat Kepemimpinan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilakukan berdasarkan prinsip Profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan

61


untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Dalam melakukan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan secara terbuka bertujuan untuk lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh suatu jabatan, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan. Dalam kurun waktu selama tahun 2014 capaian kegiatan penerbitan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan Eselon IV sebanyak 315 SK/orang, sedangkan

pada

tahun

2015

sebanyak

274

SK/orang,

sebagaimana grafik dibawah ini : Grafik 3.27 SK Pengangkatan Jabatan Struktural Tahun 2014 – 2015 TH 2014

274

TH 2015

315

Sedangkan capaian kegiatan Diklat Kepemimpinan dan PPRA Lemhanas disajikan dalam Grafik 3.28 berikut ini:

62


Grafik 3.28 Capaian Diklat Kepemimpinan Tahun 2014 dan Tahun 2015

Diklatpim I

Diklatpim II

TH 2014

3

TH 2015

5

k

5

Diklatpim III 79

Diklatpim IV 199

6

48

173

X

Dilihat grafik 3.27 sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pejabat yang mengikuti Diklatpim Tk. I pada tahun 2014 sebanyak 3 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 5 orang. Sedangkan pejabat yang mengikuti Diklatpim Tk. II tahun 2014 sebanyak

5 orang dan pada tahun 2015 diikuti oleh 6 orang.

Untuk Diklatpim Tk. III pada tahun 2014 diikuti oleh 79 orang, sedangkan tahun 2015 hanya 48 orang. Pelaksanaan Diklatpim Tk. IV pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 173 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang diikuti oleh 199 orang. c. Percepatan proses administrasi tenaga Strategis, keluaran/output : SK tentang Pengangkatan dan penempatan tenaga dokter spesialis/ dokter gigi Spesialis dan/atau SK Penerima Peserta Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/dokter gigi Spesialis, sedangkan hasil/ outcome: SK dapat diterima dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

63


1) Penyelesaian SK Tugas Belajar PPDS-BK PPDS-BK merupakan program tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan menjadi dokter ahli yang pembiayaannya dibantu oleh negara melalui Kementerian Kesehatan. Grafik 3.29 Penyelesaian SK Tubel PPDS-BK

403 842

TH 2014 TH 2015

Jika dilihat dari grafik 3.28 bahwa pada tahun 2014, penyelesaian SK Tubel PPDS-BK sebanyak 842 SK sedangkan pada tahun 2015 hanya 403 SK. 2) Penyelesaian Pengangkatan Residen Dalam

rangka

perencanaan, penempatan,

pembinaan dan

pengawasan Program Penugasan Khusus Residen dilakukan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rujukan, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Program Pengangkatan Residen yang dilakukan pada tahun 2015 sebanyak 740 orang lebih rendah dibanding tahun 2014 yang diikuti sebanyak 873 orang.

64


Grafik 3.30 Penyelesaian SK Pengangkatan Residen

740

873 TH 2014 TH 2015

3) Monitoring

dan

evaluasi

peserta

dan

penerima

bantuan

pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis (PPDS/PPDGSBK), dengan keluaran/output: adanya dokumen data keberadaan Peserta PPDS/PPDGS-BK dan permasalahannya, hasil/outcome: tersedianya tenaga PPDS/PPDGS di Saryankes secara merata. Pada tahun 2015, kegiatan monitoring dan evaluasi peserta dan penerima bantuan pendidikan PPDS/PPDGS-BK Kementerian Kesehatan dilakukan di 19 provinsi dengan melibatkan Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi dan Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota ke rumah sakit pendidikan dan penugasan sehingga tim monitoring mengetahui permasalahan yang ditemui selama ditugaskan/mengikuti pendidikan dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemui. Adapun sebagai gambaran capaian kegiatan ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

65


Grafik 3.31 Monev Peserta dan Penerima PPDS/PPDGS-BK 19 provinsi

13 provinsi

TH 2014

TH 2015

4. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai a. Percepatan

proses

administrasi

pelaksanaan

Pemberian

Penghargaan, Pemeriksaan kesehatan Pejabat Negara, Pemeriksaan Pegawai dan CPNS, dengan keluaran/output: SK dan Piagam Penghargaan, surat pemanggilan check-up dan SK TPK/DPT, sedangkan hasil/outcome: Piagam Penghargaan, dokumen rekam medis pegawai dan SK TPK/DPT serta penyelesaian kesejahteraan pegawai lainnya dengan tepat waktu dan sasaran. 1) Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tanda

Kehormatan

Satyalancana

Karya

Satya

adalah

penghargaan negara yang diberikan Presiden RI kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

66


2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada saat memperingati Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus dan memperingati Hari Kesehatan Nasional setiap tanggal 12 November. Adapun Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah sebagaimana grafik dibawah ini: Tabel 3.32 Penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2014 dan Tahun 2015 1.706

930

1.097

1.027 1.008

705

10 Tahun

20 Tahun

TH 2014 TH 2015

30 Tahun

2) Penyelesaian Pemberian Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada adalah penghargaan yang diberikan Menteri kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian kesehatan yang telah bekerja secara terus-menerus (memiliki masa kerja) paling singkat 16 (enam belas) tahun diberikan Tanda Penghargaan Bakti Karya Husaada Dwi Windu dan yang telah memiliki masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun diberikan Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Tri Windu. Pemberian penghargaan Bhakti Karya Husada diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 2(dua) kali dalam setahun,

67


yaitu pada saat memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus dan memperingati Hari Kesehatan setiap tanggal 12 Nopember. Adapun apabila dibandingkan dengan tahun 2014, tahun 2015 mengalami penurunan penyelesaian pemberian penghargaan Bhakti Karya Husada sebagaimana grafik dibawah ini : Tabel 3.33 Penyelesaian Tanda Penghargaan Bakti Karya Husada Tahun 2014 dan Tahun 2015

Dwi Windu

TH 2014 1.011

TH 2015 788

Tri Windu

1.254

1.156

3) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pejabat dan Pegawai Kementerian Kesehatan di Lingkungan Kantor Pusat Dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah, disadari bahwa aparatur pemerintah memegang peranan penting dalam Pembangunan Nasional karena perannya sebagai pelaksana dan pengemban tugas pembangunan. Peran Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dituntut untuk menjadi aparatur Pemerintah yang tangguh, terpercaya, berwibawa, jujur dan sehat. Upaya menyiapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai

68


aparatur pemerintah yang sehat, tangguh dan bergairah kerja, berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk mendeteksi status kesehatan Pejabat dan Pegawai Kementerian Kesehatan di Lingkungan Kantor Pusat. Tahun 2014 pemeriksaan kesehatan ditujukan bagi Pejabat Eselon di lingkungan Kementerian Kesehatan kantor pusat, begitu pula di tahun 2015. Pemeriksaan

Kesehatan

dilaksanakan

berdasarkan

Nota

Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian

Kesehatan

dengan

4

(empat)

Rumah

Sakit

Pemerintah yaitu RSPAD Gatot Soebroto, RSAL Dr. Mintohardjo, Lakespra Saryanto dan RSUP Persahabatan, sebagai gambaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Tabel 3.34 Realisasi Pemeriksaan Kesehatan Tahun 2014 dan 2015

750 700

687 637

TH 2014

TH 2015 Kuota

69

Realisasi


4) Penetapan Tim Penguji Kesehatan (TPK) Tim Penguji Kesehatan merupakan Tim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada Rumah Sakit baik di Provinsi/Kab/Kota dan bertugas untuk memeriksa kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil serta memeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai masalah kesehatan/sakit, akan diangkat dalam jabatan tertentu serta akan melakukan pendidikan ke luar negeri. 5) Pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) PNS Pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) PNS merupakan pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

oleh

Badan

Pertimbangan

Tabungan

Perumahan

(Bapertarum) kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia dan/atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama aktif dinas belum pernah memanfaatkan bantuan. Sebagai gambaran realisasi Pemeriksaan Kesehatan Pejabat dan Pegawai Kementerian Kesehatan di Lingkungan Kantor Pusat, Penetapan Tim Penguji Kesehatan (TPK), dan Pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) Tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

70


Grafik 3.35 Realisasi Penetapan Tim Penguji Kesehatan dan Pengembangan Taperum Tahun 2014 dan 2015

TH 2014

SK TPK 24

Taperum 79

TH 2015

19

20

b. Percepatan penyelesaian permasalahan kepegawaian antara lain penegakkan disiplin, pemberian ijin perceraian/surat keterangan perceraian

dan

pemberian

cuti

bagi

pegawai

di

lingkungan

Kementerian Kesehatan. Kegiatan percepatan penyelesaian masalah kepegawaian bertujuan untuk diperolehnya persamaan persepsi dalam rangka menyelesaikan masalah

kepegawaian

secara

tepat

sasaran,

baik

lintas

program/lintas sektor, dengan keluaran/output: SK Pemberhentian, SK cuti serta surat keterangan perceraian, sedangkan hasil/outcome: terselesaikannya masalah kepegawaian dengan tepat sasaran, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Penegakan Hukuman Disiplin Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

menjamin

ketaatan

dan/atau

ketertiban pegawai (Penerapan Peraturan dan Kebijakan bidang Kepegawaian)

71

serta

mendukung

percepatan

penyelesaian


masalah kepegawaian, dengan keluaran/output: jumlah pegawai yang menerima hukuman disiplin, sedangkan hasil/outcome: tercapainya penyelesaian masalah kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan

perundang-undangan

dan

atau

peraturan

kedinasan yang apabila dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Di dalam era reformasi birokrasi sekarang ini Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memaksimalkan kinerja individu. Kinerja individu tersebut dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (60%) dan Perilaku Pegawai (40%) sebagai indikator penilaiannya yang dilakukan penilaian pada akhir tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 7 dijelaskan bahwa tingkat hukuman Disiplin PNS terbagi menjadi 3 (tiga) bagian/jenis, antara lain : a) Hukuman Disiplin Ringan b) Hukuman Disiplin Sedang c) Hukuman Disiplin Berat a. Jenis Hukuman Disiplin Ringan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis : 1) Teguran Lisan 2) Teguran Tertulis 3) Pernyatan Tidak Puas Secara Tertulis b. Jenis Hukuman Disiplin Sedang terbagi menjadi 3(tiga) jenis : 1) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun 2) Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun 3) Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) tahun

72


c. Jenis Hukuman Disiplin Berat terbagi menjadi 5 (lima) jenis : 1) Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun 2) Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 3) Pembebasan dari Jabatan 4) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS 5) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Sepanjang tahun 2015 penyelesaian masalah kepegawaian terkait penegakkan disiplin PNS sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagaimana table dan grafik dibawah ini : Grafik 3.36 Realisasi Penegakan Disiplin PNS Tahun 2015 44 43

I1» 20

4

&

.#

M & &

cf

£ eÿ

X)

<1

<&

6 7

x#

**

& 0

S'

<1&

V?

3 4

0 2

&

##

if

$0

Target Realisasi

Sf

#

&

eÿ

9

#

0 2

& &

2) Pemberian Ijin Perceraian dan Surat Keterangan Perceraian Yang dimaksud dengan Pemberian Ijin Melakukan Perceraian adalah suatu ijin berupa penetapan surat keterangan dari Pejabat

73


Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kesehatan bagi PNS Golongan III/a keatas dan Sekretaris Jenderal untuk PNS Golongan III kebawah, diperuntukkan bagi PNS yang menggugat cerai pasangannya. Sedangkan Surat Keterangan Perceraian adalah suatu ijin yang berupa surat penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kesehatan ditujukan Golongan III/a keatas dan Sekretaris Jenderal untuk PNS Golongan III kebawah, diperuntukkan jika PNS yang digugat cerai pasangannya. Percepatan penyelesaian pemberian ijin perceraian dan surat keterangan perceraian dengan keluaran/output : Penetapan surat keterangan Ijin Perceraian dan surat keterangan Perceraian, sedangkan hasil/outcome : terselesaikannya pemberian surat keterangan tepat sasaran dan penerapan disiplin pegawai. Sebagai gambaran penyelesaian surat keterangan perceraian dalam kurun waktu 2015 dapat disajikan sesuai grafik dibawah ini : Grafik 3.37 Realisasi Pemberian Ijin Perceraian dan Surat Keterangan Perceraian Tahun 2014 – 2015 59

47 40

41

Target Realisasi

TH 2014

74

TH 2015


Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan ijin untuk mengugat cerai dan melakukan perceraian mengalami penurunan dari tahun 2014 sejumlah 47 orang dan pada tahun 2015 sejumlah 41 orang. 3) Pemberian

Cuti

bagi

PNS

di

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan Yang dimaksud Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dengan keluaran/output : surat keterangan cuti, sedangkan hasil/outcome : terselesaikannya penerbitan

surat

keterangan

cuti

tepat

sasaran.

Adapun

pelaksanaan kegiatan pemberian cuti sebagai berikut : a. Cuti Tahunan Cuti tahunan hanya boleh diambil oleh PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dikurangi cuti bersama. Cuti tahunan minimal 3 hari kerja. Biro kepegawaian hanya mengeluarkan Surat Cuti Tahunan bagi para pejabat dilingkungan Kementerian Kesehatan. Sedangkan surat cuti tahunan bagi pegawai, diterbitkan oleh masing-masing satuan kerja. b. Cuti Alasan Penting Yang dimaksud dengan Cuti Alasan Penting adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan atau alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

75


c. Cuti Besar Yang dimaksud dengan Cuti Besar adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika PNS telah bekerja secara terus menerus selama 6 (enam) tahun. Pemberian cuti besar menghapus hak cuti tahunannya. d. Cuti di Luar Tanggungan Negara Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada

alasan-alasan

penting

untuk

memperpanjangnya,

sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Pasal 26). e. Cuti Bersalin Yang dimaksud dengan Cuti Bersalin adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu 3 (tiga) bulan, untuk persalinan PNS wanita yang pertama, kedua dan ketiga. Biro Kepegawaian hanya menerbitkan surat cuti bersalin bagi pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian saja. f. Cuti Sakit Yang dimaksud dengan Cuti Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti

76


sakit tersebut paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan. Biro Kepegawaian hanya menerbitkan surat cuti sakit bagi pegawai di lingkungan Biro Kepegawaian saja. Realisasi

Pemberian

Cuti

PNS

di

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan selama tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.40 dibawah ini: Grafik 3.38 Pemberian Cuti PNS Tahun 2015 274 230

il il 200

150

5 9

— — — &

&

eS

# .O'

£ <*

#

.o

c5,

c>

20 21

.<>

Target Realisasi

&

$

<=5

ft

5 8

3 6

C*

.oV*

c. Dukungan layanan ketatausahaan dan perkantoran Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Pusat melalui pembinaan administrasi kepegawaian dengan kegiatannya meliputi pembinaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan dan BMN, penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja, bimbingan teknis pengelola keuangan dan BMN, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan penyusunan rencana strategis unit kerja, perencanaan program tahun

77


yang akan datang, serta pelaporannya. Sedangkan hasil/outcome: tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporanya. Adapun kegiatan peningkatan ketatausahaan dan perkantoran sebagai berikut: 1) Meningkatkan kemampuan SDM Biro Kepegawaian Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Biro

Kepegawaian

kegiatannya

Setjen

Kementerian

melalui peningkatan

Kesehatan

kapasitas

SDM

dengan pegawai,

keluaran/output: jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan guna pelaksanaan tugas, sedangkan hasil/outcome: meningkatnya pengetahuan/keterampilan dan kapasitas jumlah pegawai. Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Biro Kepegawaian dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini : Gambar 3.2 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2015

I

*

!1 * *

{pf-tt **•♦ 4fU

..

*ran-

4C

MS

■

«»«»« •i

LCU Uk\

st 'ÿ OCT ■

. ‘

WOSSV I l" NY

ST

81 \

I.I

li

Wvr rC

i*

rTi * i™ .

_

‘ ■,

IB

M'

i 'i

i

■

}

t

I

A

I .

lir f

E

•rossviisvd NYIYAVj

%

.Ill X 1

h

j » f

7<JK

■

*L

*

%

i1

Ty ;

mini

78


2) Pengelolaan Surat/Berkas Masuk Proses pengelolaan surat masuk di Biro Kepegawaian sudah berdasarkan sistem surat usul melalui online/agenda online berbasis Website yang dapat dilakukan di seluruh wilayah dan terintegrasi dengan database Pegawai (SIMKA/SIMPEG). Kondisi/status proses surat masuk langsung terekam ke database pegawai, sehingga dapat dimonitor dan diketahui keberadaan prosesnya (distribusi dan jumlah surat usul yang masuk). Setiap pegawai yang sedang melakukan usul penyelesaian administrasi kepegawaian,

proses

kepegawaianya

dapat

dilihat

dan

diinformasikan bila usul proses kepegawaiannya ada kendala, dengan

demikian

dapat

segera

diperbaiki/dilengkapi,

sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Adapun jumlah surat masuk pada tahun 2014 sebanyak 12.699 surat/berkas,

dibandingkan

dengan

tahun

2015

terjadi

peningkatan penerimaan jumlah surat/berkas masuk sebanyak 22.243 surat/berkas, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik 3.38 Jumlah Pengelolaan Surat/Berkas Masuk

12.699

22.243

TH 2014 TH 2015

79


3) Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) Unit

Layanan

merupakan

Terpadu akses

registrasi

satu

(ULT) layanan

pintu

Gambar 3.3 Unit Layanan Terpadu

yang ■

diselenggarakan di Gedung Prof. Dr.

Sujudi

bertujuan

Lantai

untuk

5,

yang

m

**

memudahkan

4j

akses

pelayanan

kepada

masyarakat secara terpadu dan transparan

dengan

demikian

akan memudahkan mekanisme controlnya, sedangkan Unit kerja sebagai

penanggung-jawab

pengelolaan Terpadu

(ULT)

Unit

Layanan

adalah

Pusat

Komunikasi Publik. Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) mulai beroperasi pada tanggal 26 April 2010 dan telah diresmikan oleh Ibu Menteri Kesehatan pada tanggal 3 Desember 2010, dengan jenis layanan yang dilakukan di Unit Layanan Terpadu (ULT) antara lain: 1. Loket 1 – Perijinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian – Ditjen Binfar dan Alkes 2. Loket 2 – Perijinan sertifikasi alkes dan PKRT - Ditjen Binfar dan Alkes 3. Loket 3 dan 4 – Registrasi alkes dan PKRT – Ditjen Binfar dan Alkes 4. Loket 5 – Konsultasi Perijinan Alkes – Ditjen Binfar dan Alkes 5. Loket 6 – Registrasi Apoteker - Ditjen Binfar dan Alkes 6. Loket 7 – Layanan Informasi PPSDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan

80


7. Loket 8 – Pengusulan Angka Kredit Tenaga Kesehatan- Ditjen Bina Upaya Kesehatan 8. Loket 9 - Pengaduan dan permohonan Informasi – Pusat Komunikasi Publik 9. Loket 10 dan 11 – Pelayanan Urusan Kepegawaian – Biro Kepegawaian. Adapun penyelenggaraan pelayanan administrasi dan konsultasi kepegawaian dilakukan di loket 10 dan loket 11, dengan keluaran/output: pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, sedangkan hasil/outcome: meningkatnya pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat sasaran, efisien, bersih dan terpadu. Jumlah kunjungan pelayanan proses pengelolaan administrasi kepegawaian dan konsultasi penyelesaian masalah kepegawaian, mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebagaimana grafik dibawah ini: Grafik 3.39 Jumlah Kunjungan Tamu Tahun 2014 dan Tahun 2015

4400

3143

t

A

TH 2014

81

A

TH 2015


BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan ditetapkan dalam kurun waktu Januari – Desember 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga sebagai bahan pendukung sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja Sekretaris Jenderal kepada Menteri Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2015 serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Kepegawaian telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2015 untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Kepegawaian. Pada hakekatnya program kegiatan yang telah dicapai merupakan perwujudan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang lebih besar, yaitu Kementerian Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2015 diharapkan dapat menjadi parameter agar program kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana program kegiatan diharapkan dapat dicarikan pemecahannya serta diselesaikan dengan mengedepankan

profesionalisme

di

lingkungan

Satuan

Kerja

Biro

Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pemantauan perkembangan dan sinkronisasi rencana aksi serta perencanaan di tahun mendatang agar segala yang dilakukan melalui berbagai program kegiatan dapat ditindaklanjuti. Semua masukan dan tanggapan merupakan suatu bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja Biro Kepegawaian di masa mendatang.

Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan

Presentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)

Keterangan

6

7

8

17.686.397.000

16.121.121.900

91,15%

Dokumen Orang Orang Orang

1 2.600 713 16.568

1 0 694 14.476

100,00% 0,00% 97,34% 87,37%

Rp

2.462.496.000

2.118.754.086

86,04%

Dokumen Dokumen Dokumen UPT

1 1 1 36

1 0 0 38

100,00% 0,00% 0,00% 105,56%

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

4

5

6

7

8

Rp

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai

a. Penyusunan Kebutuhan Tenaga CPNS (Formasi CPNS)

b. Pengangkatan CPNS PUSAT - Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2015

- Pengangkatan Tenaga Honorer

- Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS

- Pengangkatan Formasi Khusus

Inputs : Dana Outputs : - Formasi Pegawai Tahun 2015 - Pengangkatan CPNS Formasi Umum Tahun 2015 - Pengangkatan CPNS Honorer Tahun 2015 - Pengangkatan Tenaga PTT Inputs : Dana Outputs : - Penyusunan Bezzeting Pegawai - Penyusunan Formasi CPNS - Penyusunan Kebutuhan dr/drg/Bidan PTT dan Tugsus - Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS Inputs : Dana Ouputs : - Penyusunan Pedoman Seleksi - Sosialisasi Pedoman - Pelamar Reg On-line - Pelamar Lulus Seleksi Administrasi - Pelamar Ikut Ujian Tulis - Peserta Lulus Ujian Tulis - Penyusunan Pedoman Evaluasi Rekrutmen CPNS - Monitoring Evaluasi Pasca Pelaksanaan Seleksi CPNS 2014 Ouputs : - Kategori I - Kategori II Outputs : - Pemanggilan peserta Prajabatan : - Honorer - Umum - Validasi Berkas Usul PNS - Penyelesaian SK PNS - Penyelesaian Karpeg - Penyelesaian Karis/Karsu Outputs : - Verifikasi dan Finalisasi usul Penetapan NIP BKN

Rp

4.715.940.000

3.908.338.289

82,88%

Dokumen Kali Orang Orang Orang Orang Dokumen Provinsi

1 1 80.000 25.000 25.000 2.600 1 24

0 0 0 0 0 0 0 10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,67%

Orang Orang

0 713

0 694

#DIV/0! 97,34%

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

782 2.431 1.514 1.485 1.055 1.745

757 2.326 1.485 1.485 1.050 1.742

96,80% 95,68% 98,08% 100,00% 99,53% 99,83%

Orang

493

430

87,22%

Tidak dilaksanakan karena ada moratorium seleksi CPNS

Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program

Uraian

4

5 c. Tenaga PTT - Percepatan Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga PTT

- Penempatan dan Penarikan Tenaga Kes - Pengangkatan PTT BSB - Pengangkatan dan penempatan Tenaga Penugasan Khusus

2. Penyelenggaraan Urusan Mutasi Pegawai

d. SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhenti dan Pensiun - Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat

Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Pengangkatan PTT Pusat *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan - Perpanjangan Masa Bakti *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan Outputs : - Penempatan dan Penarikan Nakes Outputs : - Monitoring/Pengawasan Ujian Tulis PTT BSB Outputs : - Monitoring Tenaga Penugasan Khusus - Penarikan D-III penugasan khusus Inputs : Dana Outputs : - SK Kenaikan Pangkat - SK Pemindahan, Perbantuan, KGB, Berhenti dan Pensiun - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian - Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola memlaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) - Pengadaan Alat Pengolah Data Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian SK KP - Peninjauan Masa Kerja - Perbaikan SK KP


Keterangan

6

7

8

10.507.961.000

10.094.029.525

96,06%

Orang Orang Orang Orang

50 2.365 2.103 1.500

2 1.057 459 1.361

4,00% 44,69% 21,83% 90,73%


50 250 250 10.000

29 243 127 11.198

58,00% 97,20% 50,80% 111,98%

Orang

6.418

3.192

49,74%

Satuan


Realisasi

7

8

Rp

Provinsi

5

4

80,00%

Provinsi Orang

17 1.700

17 787

100,00% 46,29%

Rp

8.036.179.000

5.995.061.137

74,60%

Surat Surat

11.000 3.646

10.575 4.470

96,14% 122,60%

Pegawai Buah

50.860 8

53.156 11

104,51% 137,50%

Unit

51

13

25,49%

Rp

2.522.450.000

2.131.006.538

84,48%

Orang Orang Orang

11.000 100 300

10.575 0 161

96,14% 0,00% 53,67%

Lampiran III Formulir PKK PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN Kegiatan Program 4

Uraian 5 - Percepatan Proses Penyelesaian Pindah dan Pemberhentian/Pensiun

e. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA - Pelaksanaan RB Kelompok Kerja SDM

- Pengelolaan Tata Naskah/Dokumen Pegawai : - Memperkuat Data Base Pegawai

- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) f Sewa Akses Internet

g Pemeliharaan Jaringan

h Pengadaan Alat Pengolah Data

Indikator Kinerja 6 Outputs : - Penyelesaian Tenaga DPK - Penyelesaian SK *) Pensiun *) Pemindahan *) Persetujuan Pindah *) KGB *) Berhenti *) Penarikan Perbantuan Inputs : Dana Outputs : - Review Peringkat Jabatan (Grading) di lingkungan Kementerian Kesehatan - Evaluasi SKP Outputs : - Penyelesaian Arsip Elektronik Outputs : - Pelatihan SIMKA - Database PNS Kemenkes Pusat - Honor Pengelola SIMKA Outputs : - Produk Administrasi Yang di ISO kan Inputs : Dana Outputs : - Sewa Akses Internet Inputs : Dana Outputs : - Pemeliharaan Jaringan Inputs : Dana Outputs : - Pembelian Alat Pengolah Data


Keterangan

6

7

8

90

92

102,22%


1.947 1.225 472 474 150 12

811 2.580 160 607 302 10

41,65% 210,61% 33,90% 128,06% 201,33% 83,33%

Rp

4.343.729.000

2.715.732.962

62,52%

Kali

1

1

100,00%

Satuan


Realisasi

7

8

Orang

Kali

2

2

100,00%

Dok/File

99.767

99.767

100,00%

Regional Pegawai Orang

2 50.860 0

2 53.680 0

100,00% 105,54% 0,00%

Buah

8

3

37,50%

Rp

600.000.000

587.472.000

97,91%

Bulan

12

12

100,00%

Rp

60.000.000

57.528.000

95,88%

Bulan

12

12

100,00%

Rp

510.000.000

503.321.637

98,69%

Unit

51

59

115,69%


Uraian 5 3. Penyelenggaraan Pengembangan Pegawai

g. SK Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural - Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional

- Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Pejabat Struktural

h. Laporan Pengembangan Karir Pegawai - Standar Kompetensi Jabatan

- Kebutuhan DIKLATPIM dan Evaluasi Pasca DIKLATPIM

Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Pengangkatan Jabatan Fungsional - Pengangkatan Pejabat Struktural - Kebutuhan Diklat PIM - Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah - Pengangkatan dan Penempatan Resdien di DTPK Inputs : Dana Outputs : - Inpassing - Pengangkatan Pertama - Alih Jabatan - Pengangkatan dalam jabatan - Pembebasan Sementara - PAK - Pengangkatan Kembali - Berhenti - Tunjangan Biaya Radiasi Outputs : - Pengangkatan *) Eselon I *) Eselon II *) Eselon III dan IV - Pelantikan *) Eselon I *) Eselon II *) Eselon III dan IV - Open Recrutmen Eselon I Inputs : Dana Outputs : - Review Kamus Kompetensi - Review Standar Kompetensi Jabatan - Pembuatan Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - TOT Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - Verifikasi dan Penyusunan Pedoman SKJ Outputs : - Diklat PIM I - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV


Keterangan

6

7

8

10.704.308.000

9.506.915.227

88,81%

Orang Pejabat Orang Orang Orang

7.155 293 215 400 800

7.043 274 232 362 740

98,43% 93,52% 107,91% 90,50% 92,50%

Rp

3.226.438.000

2.929.450.825

90,80%

Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai

340 600 186 5.410 290 9 220 100 55

332 678 124 5.361 323 15 122 88 40

97,65% 113,00% 66,67% 99,09% 111,38% 166,67% 55,45% 88,00% 72,73%

Pejabat Pejabat Pejabat

3 60 230

2 55 217

66,67% 91,67% 94,35%

Kali Kali Kali Jabatan

1 3 1 20

1 5 2 27

100,00% 166,67% 200,00% 135,00%

Rp

2.412.700.000

1.997.067.108

82,77%

Dok Dok Buah Kali Kali

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


4 6 45 160

5 6 48 173

125,00% 100,00% 106,67% 108,13%

Satuan


Realisasi

7

8

Rp


Uraian

4

5 - Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah

i SK Tenaga Kesehatan Strategis - Pengelolaan Adm. Tenaga Kesehatan Strategis

- Pengangkatan dan Penempatan Residen di DTPK

4. Pelaksanaan urusan Umum dan Kesra Pegawai

j. Hukuman Disiplin Pegawai - Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Kepegawaian

Indikator Kinerja 6 Outputs : - Pelaksanaan Ujian Dinas TK.I dan TK.II *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan - Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan Inputs : Dana Outputs : - Pemutakhiran Data Adm. Dokter Spesialis - Monev Peserta PPDS & Penerima PPDS-BK ke FK - Monitoring Penempatan Tenaga Strategis - SK Tubel PPDS-BK Outputs : - Pengangkatan Residen Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Masalah - Review Peraturan dan Juklak/Juknis Kepegawaian - Pemberian Penghargaan Presiden dan Menkes - Pemeriksaan Kesehatan Pejabat - Peningkatan Kapasitas SDM - Pembinaan Adm Kepegawaian - Kunjungan Tamu Unit Pelayana Terpadu Kepegawaian - Pengelolaan berkas Masuk Kepegawaian - Pengelolaan Operasional Satker Inputs : Dana Outputs : - Pelaksanaan


Keterangan

6

7

8

17 175 175

17 195 135

100,00% 111,43% 77,14%

Provinsi Orang Orang

17 225 225

17 239 227

100,00% 106,22% 100,89%

Rp

5.065.170.000

4.580.397.294

90,43%

Kali Provinsi Provinsi Orang

2 16 50 500

1 19 55 403

50,00% 118,75% 110,00% 80,60%

Orang

800

740

92,50%

Rp

10.108.013.000

6.335.596.779

62,68%

Kasus Keg Orang Orang Angk Provinsi Orang Berkas Bulan

375 1 6.176 750 2 20 4.500 20.000 12

534 0 6.455 687 2 17 4.400 22.243 12

142,40% 0,00% 104,52% 91,60% 100,00% 85,00% 97,78% 111,22% 100,00%

Rp

511.625.000

277.214.956

54,18%

Provinsi

2

2

100,00%

Satuan


Realisasi

7

8



Uraian 5 - Konsolidasi Penanganan Kasus dan Penyelesaian Masalah Kepegawaian

k. Peraturan Kepegawaian Review Peraturan dan Penyusunan Juklak/Juknis Kepegawaian l. Laporan Peningkatan kesejahteraan Pegawai - Pemberian Penghargaan dari Presiden dan Menkes

- Pemeriksaan Kesehatan

- Pengelolaan Usul

m. Peningkatan Kompetensi SDM - Peningkatan Kapasitas SDM

Indikator Kinerja 6 Outputs : - Review Penyelesaian - Realisasi Penyelesaian : - Cuti Tahunan (Pejabat) - Cuti Alasan Penting - Cuti Besar - Cuti di Luar Tanggungan Negara - Izin Perceraian - Hukuman Disiplin - Pemberhentian PNS - Pemberhentian Sementara - SK Pengurangan Tunjangan Kinerja - Tanggapan Banding Adm. - SK Bekerja Selama Banding Adm. Inputs : Dana Outputs : - Review Inputs : Dana Outputs : - Satyalacana dari Presiden : * 10 tahun * 20 tahun * 30 tahun - Penghargaan Menkes : * Dwi Windu * Tri Windu - Penghargaan Lain-lain (Nakes Teladan, dll) Outputs : - Pemeriksaan Kes Pejabat - SK Tim TPK Outputs : - Taspen - Bapertarum Inputs : Dana Outputs : - Peningkatan Kapasitas SDM - Peningkatan Kompetensi Pegawai * Dalam Negeri * Luar Negeri


Keterangan

6

7

8

20

21

105,00%

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

5 150 200 20 40 44 20 6 0 3 0

9 230 274 21 41 43 4 7 2 4 2

180,00% 153,33% 137,00% 105,00% 102,50% 97,73% 20,00% 116,67% #DIV/0! 133,33% #DIV/0!

Satuan


Realisasi

7

8

Provinsi

Rp

10.830.000

0

0,00%

Keg

1

0

0,00%

Rp

2.320.225.000

1.781.460.057

76,78%

Orang Orang Orang

850 1.400 1.100

1.706 705 1.008

200,71% 50,36% 91,64%

Orang Orang Orang

900 1.200 350

788 1.156 558

87,56% 96,33% 159,43%

Orang SK

750 20

687 19

91,60% 95,00%

Orang Orang

5 75

3 20

60,00% 26,67%

Rp

1.336.270.000

1.072.526.545

80,26%

Angk

1

1

100,00%

Orang Orang

12 3

34 0

283,33% 0,00%


Uraian 5 n. Laporan Kegiatan dan Pembinaan kepegawaian - Pembinaan Administrasi Kepegawaian - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

o. Laporan Perencanaan Program dan Penganggaran unit kerja - Penyusunan kinerja unit Kerja

- Perencanaan Program tahun Yang Akan Datang - Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor - Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Unit Kerja p. Laporan Keuangan dan Inventarisasi BMN (SAI) - Pengelolaan Adm Keuangan

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan SAI

- Penghapusan BMN

Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Pembinaan Outputs : -Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan - Monev Kegiatan Dekonsentrasi Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Akuntabilitas Kinerja Ropeg Tahun 2014 Outputs : - Perencanaan Kegiatan Tahun 2016 Outputs : - Pelaksanaan Outputs : - RENJA KL dan RKAKL 2016 Inputs : Dana Outputs : - Honor Pengelola Keuangan - Honor Pengelola SAI - Penyelesaian Laporan Keuangan - Bimbingan Teknis Perbendaharaan Outputs : - Honor Pejabat Pengadaan - Honor Panitia Penerima - Honor Petugas ULP - Penyelesaian Administrasi Outputs : - Rapat Koordinasi


Keterangan

6

7

8

1.316.317.000

1.103.301.927

83,82%

Orang

176

122

69,32%

Kali Provinsi

2 20

2 24

100,00% 120,00%

Rp

434.045.000

378.001.750

87,09%

Kali

2

1

50,00%

Keg

1

1

100,00%

Orang

30

66

220,00%

Kali

8

8

100,00%

Rp

459.960.000

399.325.098

86,82%

Bulan Bulan Kali Orang

12 12 2 8

12 12 2 12

100,00% 100,00% 100,00% 150,00%

Orang Orang Orang kali

1 5 3 3

1 5 3 1

100,00% 100,00% 100,00% 33,33%

Kali

3

3

100,00%

Satuan


Realisasi

7

8

Rp


Uraian

4

5 q. Layanan Perkantoran - Peningkatan Pusat Pelayanan Kepegawaian

- Pengelolaan Berkas Usul Kepegawaian

- Operasional Pengelolaan Satker

- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja

Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Leaflet Kepegawaian - Evaluasi Kegiatan - Kunjungan Tamu Outputs : - Pengelolaan Surat Masuk - Penyelesaian Administrasi Outputs : - Pakaian Dinas Pegawai - Perawatan Kendaraan Operasional : * Roda 2 * Roda 4 - Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor * Perawatan Printer * Perawatan Komputer - Pencetakkan Kop Surat - Transport Lokal Pegawai - Honor Pengemudi - Keperluan Pimpinan Outputs : - Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Biro Kepegawaian


Keterangan

6

7

8

3.718.741.000

1.323.766.446

35,60%

Jenis Kali Orang

3 6 4.500

3 2 4.400

100,00% 33,33% 97,78%

Surat Periode

20.000 5

22.243 3

111,22% 60,00%

Stell

165

167

101,21%

Unit Unit

14 11

14 9

100,00% 81,82%

Unit Unit RIM Orang Bulan Bulan

25 75 500 129 12 12

4 0 150 114 13 12

16,00% 0,00% 30,00% 88,37% 108,33% 100,00%

Paket

1

1

100,00%

Satuan


Realisasi

7

8

Rp

Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3 Meningkatnya pelayanan adminitrasi kepegawaian

1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT)

90%

KEGIATAN Program

Indikator Kinerja

Satuan


Ket

4

6

7

8

9

Rp

17.686.397.000

Dokumen Orang Orang Orang Orang

1 2.600 713 16.568 0

Rp

2.462.496.000

Dokumen Dokumen Dokumen UPT

1 1 1 36

Rp

4.715.940.000

Dokumen Kali Orang Orang Orang Orang Dokumen Provinsi

1 1 80.000 25.000 25.000 2.600 1 24

Orang Orang

0 713


782 2.431 1.514 1.485 1.055 493

Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai

,

2 Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

60%

3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

80% Penyusunan Kebutuhan Tenaga CPNS (Formasi CPNS)

Pengangkatan CPNS PUSAT - Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2015

- Pengangkatan Tenaga Honorer

- Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS

Inputs : Dana Outputs : - Formasi Pegawai Tahun 2015 - Pengangkatan CPNS Formasi Umum Tahun 2015 - Pengangkatan CPNS Honorer Tahun 2015 - Pengangkatan Tenaga PTT - Pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus Inputs : Dana Outputs : - Penyusunan Bezzeting Pegawai - Penyusunan Formasi CPNS - Penyusunan Kebutuhan dr/drg/Bidan PTT dan Tugsus - Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS Inputs : Dana Ouputs : - Penyusunan Pedoman Seleksi - Sosialisasi Pedoman - Pelamar Reg On-line - Pelamar Lulus Seleksi Administrasi - Pelamar Ikut Ujian Tulis - Peserta Lulus Ujian Tulis - Penyusunan Pedoman Evaluasi Rekrutmen CPNS - Monitoring Evaluasi Pasca Pelaksanaan Seleksi CPNS 2014 Ouputs : - Kategori I - Kategori II Outputs : - Pemanggilan peserta Prajabatan : - Honorer - Umum - Validasi Berkas Usul PNS - Penyelesaian SK PNS - Penyelesaian Karpeg - Verifikasi dan Finalisasi usul Penetapan NIP BKN

Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3

KEGIATAN Program

Indikator Kinerja

4

6 Inputs : Dana - Percepatan Pengangkatan dan Perpanjangan Outputs : Tenaga PTT - Pengangkatan PTT Pusat *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan - Perpanjangan Masa Bakti *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan - Penempatan dan Penarikan Tenaga Kes Outputs : - Penempatan dan Penarikan Nakes - Pengangkatan PTT BSB Outputs : - Monitoring/Pengawasan Ujian Tulis PTT BSB - Pengangkatan dan penempatan Tenaga Penugasan Khusus Outputs : - Monitoring Tenaga Penugasan Khusus - Penarikan D-III penugasan khusus

Satuan


Ket

7

8

9

Rp

10.507.961.000


50 2.365 2.103 1.500


50 250 250 10.000

Orang

6.418

Provinsi

5

Provinsi Orang

17 1.700

Rp

8.036.179.000

Surat Surat

11.000 3.646

Pegawai Buah

50.860 8

Unit

51

Rp

2.522.450.000

Orang Orang Orang

11.000 100 300

Tenaga PTT

Penyelenggaraan Urusan Mutasi Pegawai

SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berhenti dan Pensiun - Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat

Inputs : Dana Outputs : - SK Kenaikan Pangkat - SK Pemindahan, Perbantuan, KGB, Berhenti dan Pensiun - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian - Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola memlaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) - Pengadaan Alat Pengolah Data Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian SK KP - Peninjauan Masa Kerja - Pemutihan SK


KEGIATAN Program 4 - Percepatan Proses Penyelesaian Pindah dan Pemberhentian/Pensiun

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA - Pelaksanaan RB Kelompok Kerja SDM

- Pengelolaan Tata Naskah/Dokumen Pegawai : - Memperkuat Data Base Pegawai

Indikator Kinerja

Satuan


Ket

6

7

8

9

Orang

90


1.947 1.225 472 474 150 12

Rp

4.343.729.000

Kali

1

Kali

2

Dok/File

99.767

Regional Pegawai Orang

2 50.860 0

Buah

8

Rp

600.000.000

Rp

60.000.000

Bulan

12

Rp

510.000.000

Unit

51

Rp

10.704.308.000

Orang Pejabat

7.155 293

Outputs : - Penyelesaian Tenaga DPK - Penyelesaian SK *) Pensiun *) Pemindahan *) Persetujuan Pindah *) KGB *) Berhenti *) Penarikan Perbantuan Inputs : Dana Outputs : - Review Peringkat Jabatan (Grading) di lingkungan Kementerian Kesehatan - Evaluasi SKP Outputs : - Penyelesaian Arsip Elektronik Outputs : - Pelatihan SIMKA - Database PNS Kemenkes Pusat - Honor Pengelola SIMKA

- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola melaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK)

Outputs : - Produk Administrasi Yang di ISO kan

Sewa Akses Internet

Inputs : Dana Outputs : Inputs : Dana Outputs : - Pemeliharaan Jaringan Inputs : Dana Outputs : - Pembelian Alat Pengolah Data

Pemeliharaan Jaringan

Pengadaan Alat Pengolah Data

Penyelenggaraan Pengembangan Pegawai

Inputs : Dana Outputs : - Pengangkatan Jabatan Fungsional - Pengangkatan Pejabat Struktural


KEGIATAN Program 4

SK Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural - Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional

- Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Pejabat Struktural

Laporan Pengembangan Karir Pegawai - Standar Kompetensi Jabatan

- Kebutuhan DIKLATPIM dan Evaluasi Pasca DIKLATPIM

- Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah

Indikator Kinerja 6 - Kebutuhan Diklat PIM - Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah - Pengangkatan dan Penempatan Resdien di DTPK Inputs : Dana Outputs : - Inpassing - Pengangkatan Pertama - Alih Jabatan - Pengangkatan dalam jabatan - Pembebasan Sementara - PAK - Pengangkatan Kembali - Berhenti - Tunjangan Biaya Radiasi Outputs : - Pengangkatan *) Eselon I *) Eselon II *) Eselon III dan IV - Pelantikan *) Eselon I *) Eselon II *) Eselon III dan IV - Open Recrutmen Eselon I Inputs : Dana Outputs : - Review Kamus Kompetensi - Review Standar Kompetensi Jabatan - Pembuatan Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - TOT Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - Verifikasi dan Penyusunan Pedoman SKJ Outputs : - Diklat PIM I - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV Outputs : - Pelaksanaan Ujian Dinas TK.I dan TK.II *) Provinsi Regional *) Peserta PNS

Satuan


Ket

7 Orang Orang Orang

8 215 400 800

9

Rp

3.226.438.000

Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai

340 600 186 5.410 290 9 220 100 55

Pejabat Pejabat Pejabat

3 60 230

Kali Kali Kali Jabatan

1 3 1 20

Rp

2.412.700.000

Dok Dok Buah Kali Kali

1 1 1 1 1


4 6 45 160

Provinsi Orang

17 175


KEGIATAN Program 4

SK Tenaga Kesehatan Strategis - Pengelolaan Adm. Tenaga Kesehatan Strategis

- Pengangkatan dan Penempatan Residen di DTPK

Pelaksanaan urusan Umum dan Kesra Pegawai

Hukuman Disiplin Pegawai - Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Kepegawaian - Konsolidasi Penanganan Kasus dan Penyelesaian Masalah Kepegawaian

Indikator Kinerja 6 *) Kelulusan - Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan Inputs : Dana Outputs : - Pemutakhiran Data Adm. Dokter Spesialis - Monev Peserta PPDS & Penerima PPDS-BK ke FK - Monitoring Penempatan Tenaga Strategis - SK Tubel PPDS-BK Outputs : - Pengangkatan Residen Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Masalah - Review Peraturan dan Juklak/Juknis Kepegawaian - Pemberian Penghargaan Presiden dan Menkes - Pemeriksaan Kesehatan Pejabat - Peningkatan Kapasitas SDM - Pembinaan Adm Kepegawaian - Kunjungan Tamu Unit Pelayana Terpadu Kepegawaian - Pengelolaan berkas Masuk Kepegawaian - Pengelolaan Operasional Satker Inputs : Dana Outputs : - Pelaksanaan Outputs : - Review Penyelesaian - Realisasi Penyelesaian : - Cuti Tahunan (Pejabat) - Cuti Alasan Penting - Cuti Besar - Cuti di Luar Tanggungan Negara - Izin Perceraian - Hukuman Disiplin - Pemberhentian PNS - Pemberhentian Sementara

Satuan


Ket

7 Orang

8 175

9


17 225 225

Rp

5.065.170.000

Kali Provinsi Provinsi Orang

2 16 50 500

Orang

800

Rp

10.035.073.000

Kasus Keg Orang Orang Angk Provinsi Orang Berkas Bulan

375 1 6.176 750 2 20 4.500 20.000 12

Rp

511.625.000

Provinsi

2

Provinsi

20

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

5 150 200 20 40 44 20 6


KEGIATAN Program 4

Peraturan Kepegawaian Review Peraturan dan Penyusunan Juklak/Juknis Kepegawaian Laporan Peningkatan kesejahteraan Pegawai - Pemberian Penghargaan dari Presiden dan Menkes

- Pemeriksaan Kesehatan

- Pengelolaan Usul

Peningkatan Kompetensi SDM - Peningkatan Kapasitas SDM

Laporan Kegiatan dan Pembinaan kepegawaian - Pembinaan Administrasi Kepegawaian - Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Perencanaan Program dan Penganggaran unit kerja

Indikator Kinerja 6 - SK Pengurangan Tunjangan Kinerja - Tanggapan Banding Adm. - SK Bekerja Selama Banding Adm. Inputs : Dana Outputs : - Review Inputs : Dana Outputs : - Satyalacana dari Presiden : * 10 tahun * 20 tahun * 30 tahun - Penghargaan Menkes : * Dwi Windu * Tri Windu - Penghargaan Lain-lain (Nakes Teladan, dll) Outputs : - Pemeriksaan Kes Pejabat - SK Tim TPK Outputs : - Taspen - Bapertarum Inputs : Dana Outputs : - Peningkatan Kapasitas SDM - Peningkatan Kompetensi Pegawai * Dalam Negeri * Luar Negeri Inputs : Dana Outputs : - Pembinaan Outputs : -Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan - Monev Kegiatan Dekonsentrasi Inputs : Dana

Satuan


Ket

7 Orang Orang Orang

8 0 3 0

9

Rp

10.830.000

Keg

1

Rp

2.320.225.000

Orang Orang Orang

850 1.400 1.100

Orang Orang Orang

900 1.200 350

Orang SK

750 20

Orang Orang

5 75

Rp

1.336.270.000

Angk

1

Orang Orang

12 3

Rp

1.316.317.000

Orang

176

Kali Provinsi

2 20

Rp

434.045.000


KEGIATAN Program

Indikator Kinerja

4 - Penyusunan kinerja unit Kerja

6 Outputs : - Penyelesaian Akuntabilitas Kinerja Ropeg Tahun 2013 Outputs : - Perencanaan Kegiatan Tahun 2016 Outputs : - Pelaksanaan Outputs : - RENJA KL dan RKAKL 2015

- Perencanaan Program tahun Yang Akan Datang - Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor - Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Unit Kerja Laporan Keuangan dan Inventarisasi BMN (SAI) - Pengelolaan Adm Keuangan

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan SAI

- Penghapusan BMN

Layanan Perkantoran - Peningkatan Pusat Pelayanan Kepegawaian

- Pengelolaan Berkas Usul Kepegawaian

Inputs : Dana Outputs : - Honor Pengelola Keuangan - Honor Pengelola SAI - Penyelesaian Laporan Keuangan - Bimbingan Teknis Perbendaharaan Outputs : - Honor Pejabat Pengadaan - Honor Panitia Penerima - Honor Petugas ULP - Penyelesaian Administrasi Outputs : - Rapat Koordinasi Inputs : Dana Outputs : - Leaflet Kepegawaian - Evaluasi Kegiatan - Kunjungan Tamu Outputs : - Pengelolaan Surat Masuk - Penyelesaian Administrasi

Satuan


Ket

7

8

9

Kali

2

Keg

1

Orang

30

Kali

8

Rp

387.020.000

Bulan Bulan Kali Orang

12 12 2 8

Orang Orang Orang kali

1 5 3 3

Kali

3

Rp

3.718.741.000

Jenis Kali Orang

3 6 4.500

Surat Periode

20.000 5


KEGIATAN Program 4 - Operasional Pengelolaan Satker

- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja

Indikator Kinerja 6 Outputs : - Pakaian Dinas Pegawai - Perawatan Kendaraan Operasional : * Roda 2 * Roda 4 - Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor * Perawatan Printer * Perawatan Komputer - Pencetakkan Kop Surat - Transport Lokal Pegawai - Honor Pengemudi - Keperluan Pimpinan Outputs : - Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Biro Kepegawaian

Satuan


Ket

7

8

9

Stell

165

Unit Unit

14 11

Unit Unit RIM Orang Bulan Bulan

25 75 500 129 12 12

Paket

1

Lampiran I Formulir RS RENCANA STRATEJIK Tahun 2015 s/d 2019 Instansi Visi Misi

: Kementerian Kesehatan : :Masyarakat MasyarakatSehat SehatYang Yang Mandiri Mandiri Dan Dan Berkeadilan Berkeadilan : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upayakesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

Satuan Organisasi / Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal / Biro Kepegawaian Tujuan 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan adminsitrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan

Sasaran Uraian 2 Meningkatnya pelayanan adminitrasi kepegawaian

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Indikator 3

1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan (CPNS dan PTT)

2 Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan 3. Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

Kebijakan 4 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Program 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Keterangan 6

Lampiran IV Formulir PPS PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN PERSENTASE PENCAPAIAN KETERANGAN (TARGET) RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

1

2

3

4

6

1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan (CPNS dan PTT)

Persen

90%

87,37%

2 Persentase pejabat struktural di lingkugan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan

Persen

60%

73,17%

3 Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

Persen

80%

85,46%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Meningkatnya pelayanan adminitrasi kepegawaian

7

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BIRO KEPEGAWAIAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

Jabatan

: Kepala Biro Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama

: dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes

Jabatan

: Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang teiah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Januari 2015

Pihak Kedua,

Gr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes NIP 195810171984031004

Pihak Pertama,

dr. Pattiselanno Rorbeth Johan, MARS NIP 196010131989121001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II

: Biro Kepegawaian

Tahun

: 2015

No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

1

2

3

Jumlah Anggaran Tahun 2015

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik

90% 60%

80%

: Rp 92.254.400.000,-

(Sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

Jakarta, 28 Januari 2015

Pihak Kedua,

dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes Nllj/195810171984031004

Pihak Pertama,

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP 196010131989121001

SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPORAN AKUNTABILITAS (LAKIP) TAHUN 2015 BIRO KEPEGAWAIAN

Recommend Documents