RENCANA AKSI KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RENCANA AKSI KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2015-2019

PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014

1

KATA PENGANTAR Saat ini fokus kebijakan RPJMN 2015 – 2019 adalah penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan upaya promotif dan preventif.

Salah satu peningakatan upaya promotif dan preventif melalui

peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memegang peranan penting dalam menangani permasalahan kesehatan. Sampai saat ini upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan melalui peningkatan komitmen dari pemegang keputusan baik di level pusat maupun daerah, peningkatan peran serta masyarakat,

mengintensifkan

komunikasi,

informasi

dan

edukasi

kepada

masyarakat serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini disusun dengan mengacu kepada RPJMN tahun 2015 - 2019 sera Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019 yang pada dasarnya merupakan gambaran dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Rencana aksi ini disusun sebagai panduan dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan diharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dapat menterjemahkan dalam rencana aksi daerah dan selanjutnya dioperasionalisasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan Daerah.

2

Akhirnya kepada semua pihak yang ikut seta dalam penyusunan Buku ini diucapkan terima kasih, semoga Buku Rencana Aksi Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

3

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel BAB I

Pendahuluan

iv 1

1. Latar Belakang

1

2. Permasalahan

4

3. Rencana Tindak Lanjut

5

Arah Kebijakan Dan Strategi Pencapaian Target Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan

6

1. Arah Kebijakan

6

2. Road Map Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 – 2019 3. Strategi Utama Pencapaian Target

7

4. Definisi Operasional

11

Rencana Aksi Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1. Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan

15

2. Persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan PHBS

27

3. Persentase Desa yang Memanfaatkan Alokasi Dana Desa Minimal 10 % untuk UKBM

31

4. Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR-nya untuk Program Kesehatan

37

5. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumberdayanya untuk Mendukung Kesehatan

42

6. Jumlah Tema Pesan Dalam Komonikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

49

7. Kegiatan Promosi Kesehatan di Puskesmas

50

8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa

51

BAB IV

Pemantauan dan Evaluasi

53

BAB V

Penutup

56

BAB II

BAB III

9

16

4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Target dan Capaian Indikator 2010-2014

4

Tabel 2.1

Road Map Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 – 2019

8

Tabel 2.2

Strategi Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 – 2019

10

Tabel 2.3

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 – 2019

13

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

15

Tabel 4.1

Contoh Instrumen Pemantauan dan Evaluasi

50

Tabel 4.2

Contoh Lembar Kerja Monitoring dan Evaluasi

51

5

BAB I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Konferensi Internasional Pertama tentang Promosi Kesehatan di Ottawa

pada tahun 1986, telah merumuskan sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap negara untuk menyelenggarakan promosi kesehatan. Menurut Piagam Ottawa, kegiatan-kegiatan promosi kesehatan berarti: 1. Membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan (Build Healthy Public Policy) Promosi kesehatan lebih daripada sekadar perawatan kesehatan. Promosi kesehatan menempatkan kesehatan pada agenda dari pembuat kebijakan disemua sektor pada semua level, mengarahkan mereka supaya sadar akan konsekuensi kesehatan dan menerima tanggung jawab atas lahirnya kebijakankebijakan mengenai kesehatan. Kebijakan promosi kesehatan mengombinasikan pendekatan yang berbeda namun dapat saling mengisi termasuk legislasi, perhitungan fiskal, perpajakan, dan perubahan organisasi. Ini adalah kegiatan yang terkoordinasi yang membawa

kepada kesehatan, pendapatan, dan

kebijakan sosial yang

menghasilkan kesamaan yang lebih besar. Kegiatan terpadu memberikan kontribusi untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang lebih aman dan lebih sehat, pelayanan jasa publik yang lebih sehat dan lebih bersih, dan lingkungan yang lebih menyenangkan. 2. Menciptakan lingkungan yang mendukung (Create Supportive Environments) Kaitan yang tak terpisahkan antara manusia dan lingkungannya menjadikan basis untuk sebuah pendekatan sosio-ekologis bagi kesehatan. Prinsip panduan keseluruhan bagi dunia, bangsa, kawasan, dan komunitas yang serupa, adalah kebutuhan untuk memberi semangat pemeliharaan yang timbal-balik —untuk memelihara satu sama lain, komunitas, dan lingkungan alam. Konservasi sumber daya alam di seluruh dunia harus menjadi tanggung jawab global. Perubahan pola hidup, pekerjaan, dan waktu luang memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan. Pekerjaan dan waktu luang harus menjadi sumber kesehatan untuk manusia. Cara masyarakat mengatur kerja harus dapat 6

membantu

menciptakan

masyarakat

yang

sehat.

Promosi

kesehatan

menciptakan kondisi hidup dan kondisi kerja yang aman, yang menstimulasi, memuaskan, dan menyenangkan. Penjajakan sistematis dampak kesehatan dari lingkungan yang berubah pesat. terutama di daerah teknologi, daerah kerja, produksi energi dan urbanisasi sangat esensial dan harus diikuti dengan kegiatan untuk memastikan keuntungan yang positif bagi kesehatan masyarakat. Perlindungan alam dan lingkungan yang dibangun serta konservasi dari sumber daya alam harus ditujukan untuk promosi kesehatan apa saja. 3. Memerkuat kegiatan-kegiatan komunitas (Strengthen Community Actions) Promosi kesehatan bekerja melalui kegiatan komunitas yang konkret dan efisien dalam mengatur prioritas, membuat keputusan, merencanakan strategi dan melaksanakannya untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Inti dari proses ini adalah memberdayakan. Pengembangan komunitas menekankan pengadaan sumber daya manusia dan material dalam komunitas untuk mengembangkan kemandirian dan dukungan sosial, dan untuk mengembangkan sistem yang fleksibel untuk memerkuat partisipasi publik dalam masalah kesehatan. Hal ini memerlukan akses yang penuh serta terus menerus akan informasi, memelajari kesempatan untuk kesehatan, sebagaimana penggalangan dukungan. 4. Mengembangkan keterampilan individu (Develop Personal Skills) Promosi kesehatan mendukung pengembangan personal dan sosial melalui penyediaan informasi, pendidikan kesehatan, dan pengembangan keterampilan hidup. Dengan demikian, hal ini meningkatkan pilihan yang tersedia bagi masyarakat untuk melatih dalam mengontrol kesehatan dan lingkungan secara mandiri, dan untuk membuat pilihan yang kondusif bagi kesehatan. Memungkinkan masyarakat untuk belajar melalui kehidupan dalam menyiapkan diri mereka untuk semua tingkatannya dan untuk menangani penyakit dan kecelakaan. Hal ini harus difasilitasi dalam sekolah, rumah, tempat kerja, dan semua lingkungan komunitas.

7

5. Reorientasi pelayanan kesehatan (Reorient Health Services) Tanggung jawab untuk promosi kesehatan pada pelayanan kesehatan dibagi diantara

individu,

kelompok

komunitas,

profesional

kesehatan,

institusi

pelayanan kesehatan, dan pemerintah. Mereka harus bekerja sama melalui suatu sistem perawatan kesehatan yang berkontribusi untuk pencapaian kesehatan. Peran sektor kesehatan harus bergerak meningkat pada arah promosi kesehatan, disamping tanggung jawabnya dalam menyediakan pelayanan klinis dan pengobatan. Pelayanan kesehatan harus memegang mandat yang meluas yang merupakan hal sensitif dan harus menghormati kebutuhan kultural. Mandat ini harus mendukung kebutuhan individu dan komunitas untuk kehidupan yang lebih sehat, dan membuka saluran antara sektor kesehatan dan komponen sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan fisik yang lebih luas. Reorientasi pelayanan kesehatan juga memerlukan perhatian yang kuat untuk penelitian kesehatan sebagaimana perubahan pada pelatihan dan pendidikan profesional.

Hal

ini

harus

membawa

kepada

perubahan

sikap

dan

pengorganisasian pelayanan kesehatan. 6. Bergerak ke masa depan (Moving Into The Future) Merawat, kebersamaan, dan ekologi adalah isu-isu yang penting dalam mengembangkan strategi untuk promosi kesehatan. Untuk itu, semua yang terlibat harus menjadikan setiap fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan serta kesetaraan antara pria dan wanita sebagai acuan utama.

Berdasarkan uraian hasil Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa tersebut secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Promosi Kesehatan merupakan suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kesehatannya dan meningkatkan status kesehatan mereka. Dengan kata lain promosi kesehatan adalah berbagai upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan mereka sendiri.

8

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2013, Indikator Kinerja Utama Pusat Promosi Kesehatan telah ditetapkan 3 (tiga) indikator dalam mencapai sasaran hasil program: 1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa Siaga Aktif 3. Jumlah Pos Kesehatan Desa Beroperasi

Adapun pencapaian target indikator selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Target dan Capaian Indikator 2010-2014 2010

Indikator

2011

2012

2013

T

R

C

T

R

C

T

R

C

T

R

70.000

52.279

74,7%

72.000

52.850

73,4%

55.500

54.142

97,6%

57.000

54.731

2. Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

50%

50,1%

100%

55%

53,9%

98%

60%

56,5%

94,2%

65%

3. Desa Siaga Aktif

15%

16%

100%

25%

32,3%

100%

40%

65,3%

100%

67%

1. Poskesdes yang Beroperasi

2014 C

T

R

C

96%

58.500

55.517

94.9%

55%

84,7%

70%

56.6%

80.8%

67,1%

100%

70%

65.3%

93.3%

Ket *) : Laporan Provinsi per 21 Januari 2015

Tabel diatas menunjukan pencapaian indikator kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan belum tercapai secara maksimal selama kurun waktu 2010 s.d. 2014.

2.

Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut

sebagai berikut: 1. Indikator lebih bersifat dampak khususnya PHBS sehingga sangat sulit diukur 2. Kurangnya tanggung jawab nyata pemerintah daerah dalam memprioritaskan upaya promotif preventif. 3. Keterbatasan tenaga promosi kesehatan yang ada di Puskesmas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. 4. Alokasi pembiayaan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat sangat terbatas. 9

5. Indikator kegiatan khususnya PHBS sangat dipengaruhi oleh berbagai determinan diluar sektor kesehatan sehingga penanganannya memerlukan dukungan lintas sektor. 6. Rendahnya pemahaman dan keterampilan masyarakat. 7. Kurangnya pemanfaatan dana DAK, BOK, Pajak Rokok dan sumber pembiayaan lain yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan promosi kesehatan di daerah.

3.

Rencana Tindak Lanjut

Sehubungan dengan permasalahan-permasalah tersebut, tantangan ke depan yang harus dilakukan oleh promosi kesehatan sebagai berikut: 1. Menetapkan indikator yang tidak bersifat impact 2. Mengoptimalkan upaya advokasi untuk menggalang komitmen pemegang keputusan di daerah untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventif 3. Meningkatkan peran sektor lain dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan 4. Meningkatkan partisipasi serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan 5. Mengembangkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan di Desa (UKBM) 6. Mengintensifkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan kepada masyarakat. 7. Meningkatkan pembiayaan promosi kesehatan

10

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN 1. Arah Kebijakan Dalam

Peraturan

Presiden

Nomor

2

Tahun

2015

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah: 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas; 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 8. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 9. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 10. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan; 11. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 12. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi; 13. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan; dan 14. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

11

2. Road Map Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 – 2019

ROAD MAP PROMKES 2015-2019

2015-2016

2017-2018

2019

PENATAAN DAN PENGUATAN

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN

PEMANTAPAN

Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Tahap I (Tahun 2015 dan 2016) Fokus pada Penataan dan Penguatan Penataan merupakan upaya untuk melakukan review atas berbagai hal yang selama ini telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan aspek internal, diantaranya: SDM, Tata Kerja, dan Angggaran. Selain itu juga penataan juga dimaksudkan untuk melihat kembali berbagai program kerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan penataan ini diharapkan akan terlihat kondisi kekuatan dan kelemahan yang ada pada saat ini. Setelah dilakukan penataan, langkah selanjutnya adalah dimulainya proses penguatan. Konteks penguatan dalam hal ini adalah berbagai upaya yang perlu segera dilakukan untuk memperkuat sumber daya yang ada, termasuk juga memperkuat program kerja/kegiatan yang selama ini telah memberikan dampak pada pencapaian sasaran/tujuan.

Tahap II (Tahun 2017 dan 2018) Fokus pada Penguatan dan Pengembangan Memasuki tahun ketiga dimana telah berada pada tahap kedua dari road map, dapat dijelaskan bahwa upaya penguatan pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penguatan pada tahap pertama. Dalam konteks ini, penguatan diarahkan untuk dimulainya proses pengembangan. Pada tahap ini, pemenuhan SDM baik dalam aspek kualitas dan kuantitas telah dapat dipenuhi agar dapat menstimulus lahirnya inovasi dan kreatifitas (ide-ide baru) yang sangat dibutuhkan dalam proses 12

pengembangan. Proses pengembangan lebih ditekankan pada perluasan cakupan serta intensifikasi dan peningkatan program kerja/kegiatan. Diharapkan pada tahap kedua ini, budaya perilaku sehat masyarakat sudah semakin terbentuk, sehingga masyarakat dapat secara aktif dan sadar ikut terlibat dalam upaya meningkatkan perilaku sehat.

Tahap III (Tahun 2019) Fokus pada Pemantapan Pada tahap ini diharapkan pengelolaan program kerja/kegiatan berwawasan kesehatan telah dikelola secara terintegrasi. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah

dan

cepat

memperoleh

berbagai

informasi

mengenai

program

kerja/kegiatan yang dapat mendukung terciptanya budaya perilaku sehat.

Tabel 2.1 Road Map Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 - 2019 F

TAHAP I (2015-2016)

TAHAP II (2017-2018)

TAHAP III (2019)

PENATAAN DAN PENGUATAN

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN

PEMANTAPAN

O K U S S A

• Pembenahan program kerja yang telah berjalan • Pembenahan data base mitra

S

yang ada dan kebijakan publik

A

berwawasan kesehatan serta peningkatan mitra potensial

R A N

• Pemenuhan kebutuhan tata kerja • Kualitas SDM yang memadai • Ketersediaan anggaran utk program/kegiatan prioritas

• Peningkatan & inovasi program kerja • Perluasan mitra di seluruh wilayah • Pengembangan sistem informasi yang cepat, tepat, dan akurat • Pemenuhan SDM baik kualitas dan kuantitas

• Pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, monev, dan pelaporan) Program kerja yang terintegrasi • Pengelolaan mitra kerja yang profesional • Pengelolaan sistem informasi yang andal • SDM profesional

• Ketersediaan Tata kerja yang andal

13

K • Evaluasi efektifitas program E

kerja yang telah berjalan • Membangun profil mitra dan

• Melakukan kajian terhadap upaya pengembangan program kerja

B

kebijakan publik berwawasan

• Membangun jejaring kemitraan

I

kesehatan (direktori)

• Menyediakan sistem informasi

• Analisis kebutuhan sistem

J

informasi

A • Identifikasi dan penyusunan tata K A

kerja (NSPK) • Optimalisasi sumber daya yang ada

N • Membentuk pokjanal UKBM dan forum peduli kesehatan di seluruh wilayah indonesia

sesuai kebutuhan • Membentuk pokjanal UKBM dan forum peduli kesehatan di

• Meningkatkan fungsi koordinasi lintas program • Menjaga kesinambungan jejaring kemitraan • Memanfaatkan teknologi sistem informasi secara optimal • Melaksanakan manajemen

seluruh wilayah indonesia

SDM berbasis kompetensi

• Memperkuat perencanaan

• Membentuk pokjanal UKBM

SDM dan Meningkatkan peran

dan forum peduli kesehatan

diklat

di seluruh wilayah indonesia

• Memastikan tata kerja yang ada telah sesuai dengan best practice

3. Strategi Utama Pencapaian Target Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, salah satu yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan dalam kaitannya dengan tugas promkes adalah Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, maka perlu disusun/ditetapkan 6 (enam) strategi utama dalam upaya pencapaian fokus tersebut yaitu: 1. Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; 2. Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan; 3. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani; 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pendidikan kesehatan masyarakat; 5. Peningkatan SDM promosi kesehatan; dan 6. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan.

14

Untuk melihat pelaksanaan strategi utama diatas, maka perlu ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai ukuran atas pencapaian arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu: 1. Kebijakan publik berwawasan kesehatan 2. Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan PHBS 3. Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM 4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan 5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan 6. Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

Tabel 2.2 Strategi Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 - 2019 ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

STRATEGI UTAMA 1. Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan; 2. Pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan; 3. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani; 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), upaya kesehatan berbasis masyarakat dan pendidikan kesehatan masyarakat; 5. Peningkatan SDM promosi kesehatan; dan 6. Pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 1. Kebijakan Sektor Publik berwawasan kesehatan 2. Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan PHBS 3. Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM 4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan 5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

15

4. Definisi Operasional Adapun Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan adalah: 1. Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan  Pusat Promosi Kesehatan Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatanadalah jumlah kebijakan yang dibuat Menteri/

sektoral (K/L) berupa Peraturan Presiden/Peraturan

Instruksi Menteri/Surat Edaran Menteri/Surat Keputusan

Bersama Menteri yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.  Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatanjumlah kebijakan yang dibuat oleh oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun

sektoral berupa

Peraturan Gubernur, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang mendukung kesehatan.  Dinas Kesehatan Kab./Kota Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatanjumlah kebijakan yang dibuat oleh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun

sektoral

berupa Peraturan Bupati, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung kesehatan. 2. Persentase Kabupaten/Kota yang

memiliki kebijakan PHBS (%) adalah

Persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun(Kebijakan

yang mendukung

kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah,

Peraturan

Bupati/Walikota,

Instruksi

Bupati/Walikota,

Surat

Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut) 3. Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM adalah persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM dalam rangka pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif.

16

4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan  Pusat Promosi Kesehatan Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah jumlah dunia usaha yang melakukan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan  Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah jumlah dunia usaha yang melakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan.  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan adalah jumlah dunia usaha yang melakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan. 5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan.  Pusat Promosi Kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.  Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung kesehatan adalah jumlah organisasi kemasyarakatan

17

yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan tahun 2015 - 2019 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

1. Kebijakan publik berwawasan kesehatan

3

3

3

3

3

2. Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan PHBS

40%

50%

60%

70%

80%

3. Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM

10%

20%

30%

40%

50%

4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

4

8

12

16

20

5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

3

6

9

12

15

6. Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

10

10

10

10

10

Tabel 2.2 di atas menjelaskan bahwa penetapan indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat menjadi ukuran terhadap upaya pelaksanaan strategi utama dalam konteks pencapaian arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 2019. Agar capaian kelima indikator (IKK) ini dapat diukur, perlu ditetapkan target tahunan yang akan dicapai. Selanjutnya dalam konteks pencapaian target-target tersebut, maka disusun kegiatan- kegiatan yang diperlukan. Kegiatan-kegiatan ini akan dirangkum ke dalam rencana aksi nasional dan akan menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait baik ditingkat pusat, provinsi, dan 18

kabupaten/kota dan promosi kesehatan pada layanan kesehatan. Sehingga rencana kerja yang akan disusun setiap tahunnya dapat lebih terarah dan sistematis sesuai arah kebijakan RPJMN 2015-2019.

19

BAB III RENCANA AKSI INDIKATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

Untuk memudahkan para pelaksana kegiatan promkes, maka perlu disusun rencana aksi dari setiap indikator kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya. Penyusunan rencana aksi merupakan bagian yang terpenting karena akan mempermudah dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan serta mempermudah dalam proses pemantauan dan evaluasi.

Secara umum kegiatan-kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam mencapai indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan No 1

Indikator Kinerja Kegiatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan

2

Persentase Kab/kota yang memiliki Kebijakan PHBS

3

Persentase Desa yang Memanfaatkan Alokasi Dana Desa minimal 10% untuk UKBM

4

Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

5

Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Jumlah tema pesan dalam

6

Kegiatan Utama Advokasi dalam rangka Kebijakan Publik Berwawasan Kesehaan dalam peningkatan Perilaku Sehat Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi Advokasi dalam rangka Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Pengembangan Model Intervensi Promosi Kesehatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Kab/Kota Advokasi dalam rangka Dana Desa yang dimanfaatkan untuk UKBM Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Puskesmas Kerjasama Dalam Negeri dengan Dunia Usaha di Bidang Kesehatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas Kerjasama Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas KIE kepada Masyarakat melalui berbagai saluran 20

komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas

Kegiatan-kegiatan utama tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat baik pada level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

1. Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan ini, maka perlu dibuat rencana aksi kegiatan yang merupakan pentahapan kegiatan berdasarkan aktivitas utama diberbagai tingkatan. a. Pusat Promosi Kesehatan 1) Advokasi dalam rangka Kebijakan Publik Berwawasan Kesehaan dalam peningkatan Perilaku Sehat Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Penjajakan masalah dan isu advokasi kesehatan Pada

tahap

ini merupakan

langkah persiapan

dalam

setiap

melakukan advokasi kebijakan kesehatan, baik dilakukan secara sendiri maupun oleh tim khusus. Penjajakan ini akan memberikan informasi penting tentang berbagai permasalahan kesehatan yang dihapapi masyarakat, faktor-faktor penyebabnya dan sumberdaya yang dapat dimobiliasi untuk mendukung terwujudnya kebijakan publik berwawasan kesehatan. Langkah-langkah dalam penjajakan masalah dan isu advokasi kesehatan:  Pengumpulan data sekunder Data

sekunder

merupakan

data

tentang

situasi

kesehatan

masyarakat, sarana-prasarana kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan dan kebijakan anggaran kesehatan.

21

 Pengumpulan data primer Data primer merupakan semua informasi yang belum tersaji dalam tulisan, film, suara tetapi masih tersimpan di masing-masing sumber data. Secara umum, pengelompokan jenis data dan informasi primer yang perlu digali yaitu kondisi umum kesehatan masyarakat; kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait; alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang terkat; semua data dasar yang dibutuhkan untuk menghitung neraca kesehatan (Health Account) serta kerugian ekonomis (Economic Loss) akibat penyakit yang diderita masyarakat; data jumlah penduduk, demografi usia produktif, upah dan pendapatan rerata penduduk dan angkatan kerja, angka morbilitas, mortalitas dll; data etnografi kesehatan penduduk; peta partisipasi masyarakat selama ini dalam program pelayanan kesehatan; peta berbagai organisasi lokal yang bergerak di sektor kesehatan atau yang berkaitan, serta akses pelayanan kesehatan, akses informasi kesehatan yang diperoleh masyarakat serta data lain yang terkait. b) Pengembangan Strategi Advokasi Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan strategi advokasi adalah:  Membentuk tim inti advokasi Tim ini berperan untuk melakukan kajian advokasi, penentuan dari isu strategis, perumusan sasaran advokasi, perancangan strategi dan teknik yang akan digunakan, penyiapan dan penggalangan dukungan sumber daya yang dubutuhkan serta pemantauan seluruh proses, hasil dan dampak advokasi.  Menganalisis kebijakan publik Setelah tim inti advokasi terbentu, tugas yang dilakukan oleh tim adalah menganalisis kebijakan publik dengan tujuan untuk menemukan masalah-masalah tertentu yang terdapat dalam satu kebijakan publik dan membuka ruang bagi tindakan advokasi bidang kesehatan yang dikaitkan dengan masalah kesehatan 22

masyarakat.

Seperti

yang

diketahui,

masalah

kesehatan

masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan faktor-faktor lainnya yang terkait.  Menetapkan isu strategis Setelah tim inti advokasi menganalisis kebijakan publik, selanjutnya menetapkan isu strategis dari advokasi kesehatan. Isu strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan atau masalah kebijakan paling mendasar yang akan mempengaruhi kerja-kerja advokasi selanjutnya. Tolak ukur isu strategis yang akan diadvokasi adalah: - Aktual, artinya sedang hangat dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat; - Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi masyarakat; - Masalah mendesak dan sangat penting untuk diberi perhatian segera; - Pengaruh dan dampaknya cukup besar dan meluas. Jika dilakukan advokasi dan berhasil akan memberi dampak positif pada perubahan kebijakan publik  Merancang strategi dasar advokasi kesehatan Selanjutnya tim inti advokasi menetapkan startegi dasar advokasi yang berisi tentang tahapan advokasi, menetapkan sasaran advokasi serta menetapkan waktu pelaksanaan advokasi  Pemilihan dan penggunaan media pendukung advokasi Hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan media pendukung adalah: - Kenali dengan baik siapa (posisi, fungsi, jenis) media massa tersebut - Ketahui dengan kelas siapa khalayak sasaran (segmen pemirsa, pembaca, pelanggan) utama. - Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum berurusan dengan media massa, tentukan pesan apa yang akan disampaikan, serta mengetahui data dan fakta-fakta yang mendukungnya. 23

Sedangkan dalam mengemas isu advokasi untuk media massa yang perlu diperhatikan adalah: Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu advokasi - Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang - Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat - Dilengkapi dengan bahan-bahan visual (foto, gambar, grafis dll) c) Pelaksanaan Advokasi Setelah pengembangan strategi advokasi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi yang mengacu kepada rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan advokasi merupakan kegiatan pertemuan mulai

dari

penggalangan

komitmen

sampai

dengan

tahap

pengembangan dan penyusunan kebijakan publik berwawasan kesehatan. Tujuan : - Adanya pemahaman dari pimpinan tentang pentingnya isu yang disampaikan oleh tim advokasi - Adanya komitmen tertulis atas dukungan pimpinan terhadap isu yang diangkat Adanya kesiapan pimpinan untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam menyelesiakan isu yang diangkat d) Pemantauan dan Evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik berwawasan kesehatan Pada tahap ini merupakan tahap pemantauan dan evaluasi proses pembuatan

dan

implementasi

kebijakan

publik

berwawasan

kesehatan yang dikembangkan pada level pusat maupun daerah. Pusat selain melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan kebijakan publik di level pusat juga melakukan pemantauan dan pemantapan advokasi pada level daerah dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi terhadap tahapan advokasi yang dilakukan serta implementasi kebijakan publik yang telah dilakukan pada 1 tahun sebelumnya. 24

2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Propinsi Pada tahap ini, Pusat melakukan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di propinsi dengan memberikan pelatihan TOT tentang Pengelolaan

Advokasi.

Diharapkan

petugas

promosi

kesehatan

di propinsi dapat menjadi pengajar Pelatihan Pengelolaan Advokasi kepada petugas promosi kesehatan di kabupaten/kota. b. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi 1) Advokasi dalam rangka Kebijakan Publik Berwawasan Kesehaan dalam peningkatan Perilaku Sehat Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Penjajakan masalah dan isu advokasi kesehatan Pada

tahap

ini merupakan

langkah persiapan

dalam

setiap

melakukan advokasi kebijakan kesehatan, baik dilakukan secara sendiri maupun oleh tim khusus. Penjajakan ini akan memberikan informasi penting tentang berbagai permasalahan kesehatan yang dihapapi masyarakat, faktor-faktor penyebabnya dan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk mendukung terwujudnya kebijakan publik berwawasan kesehatan. Langkah-langkah dalam penjajakan masalah dan isu advokasi kesehatan:  Pengumpulan data sekunder Data

sekunder

merupakan

data

tentang

situasi

kesehatan

masyarakat, sarana-prasarana kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan dan kebijakan anggaran kesehatan.  Pengumpulan data primer Data primer merupakan semua informasi yang belum tersaji dalam tulisan, film, suara tetapi masih tersimpan di masing-masing sumber data. Secara umum, pengelompokan jenis data dan informasi primer yang perlu digali yaitu kondisi umum kesehatan masyarakat; kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait; alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang terkat; semua data 25

dasar yang dibutuhkan untuk menghitung neraca kesehatan (Health Account) serta kerugian ekonomis (Economic Loss) akibat penyakit yang diderita masyarakat; data jumlah penduduk, demografi usia produktif, upah dan pendapatan rerata penduduk dan angkatan kerja, angka morbilitas, mortalitas dll; data etnografi kesehatan penduduk; peta partisipasi masyarakat selama ini dalam program pelayanan kesehatan; peta berbagai organisasi lokal yang bergerak di sektor kesehatan atau yang berkaitan, serta akses pelayanan kesehatan, akses informasi kesehatan yang diperoleh masyarakat serta data lain yang terkait. b) Pengembangan Strategi Advokasi Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan strategi advokasi adalah:  Membentuk tim inti advokasi Tim ini berperan untuk melakukan kajian advokasi, penentuan dari isu strategis, perumusan sasaran advokasi, perancangan strategi dan teknik yang akan digunakan, penyiapan dan penggalangan dukungan sumber daya yang dubutuhkan serta pemantauan seluruh proses, hasil dan dampak advokasi.  Menganalisis kebijakan publik Setelah tim inti advokasi terbentu, tugas yang dilakukan oleh tim adalah menganalisis kebijakan publik dengan tujuan untuk menemukan masalah-masalah tertentu yang terdapat dalam satu kebijakan publik dan membuka ruang bagi tindakan advokasi bidang kesehatan yang dikaitkan dengan masalah kesehatan masyarakat.

Seperti

yang

diketahui,

masalah

kesehatan

masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan faktor-faktor lainnya yang terkait.  Menetapkan isu strategis Setelah tim inti advokasi menganalisis kebijakan publik, selanjutnya menetapkan isu strategis dari advokasi kesehatan. Isu strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan atau masalah kebijakan paling mendasar yang akan mempengaruhi 26

kerja-kerja advokasi selanjutnya. Tolak ukur isu strategis yang akan diadvokasi adalah: - Aktual, artinya sedang hangat dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat; - Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi masyarakat; - Masalah mendesak dan sangat penting untuk diberi perhatian segera; - Pengaruh dan dampaknya cukup besar dan meluas. Jika dilakukan advokasi dan berhasil akan memberi dampak positif pada perubahan kebijakan publik  Merancang strategi dasar advokasi kesehatan Selanjutnya tim inti advokasi menetapkan startegi dasar advokasi yang berisi tentang tahapan advokasi, menetapkan sasaran advokasi serta menetapkan waktu pelaksanaan advokasi  Pemilihan dan penggunaan media pendukung advokasi Hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan media pendukung adalah: - Kenali dengan baik siapa (posisi, fungsi, jenis) media massa tersebut - Ketahui dengan kelas siapa khalayak sasaran (segmen pemirsa, pembaca, pelanggan) utama. - Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum berurusan dengan media massa, tentukan pesan apa yang akan disampaikan, serta mengetahui data dan fakta-fakta yang mendukungnya. Sedangkan dalam mengemas isu advokasi untuk media massa yang perlu diperhatikan adalah: - Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu advokasi - Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang - Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat - Dilengkapi dengan bahan-bahan visual (foto, gambar, grafis dll) 27

c) Pelaksanaan Advokasi Setelah pengembangan strategi advokasi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi yang mengacu kepada rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan advokasi merupakan kegiatan pertemuan mulai

dari

penggalangan

komitmen

sampai

dengan

tahap

pengembangan dan penyusunan kebijakan publik berwawasan kesehatan. Tujuan : - Adanya pemahaman dari pimpinan tentang pentingnya isu yang disampaikan oleh tim advokasi - Adanya komitmen tertulis atas dukungan pimpinan terhadap isu yang diangkat - Adanya

kesiapan

pimpinan

untuk memberikan

dukungan

sumberdaya dalam menyelesiakan isu yang diangkat d) Pemantauan dan Evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik berwawasan kesehatan Pada tahap ini merupakan tahap pemantauan dan evaluasi proses pembuatan

dan

implementasi

kebijakan

publik

berwawasan

kesehatan yang dikembangkan propinsi maupun kabupaten/kota. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi selain melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan kebijakan publik di level propinsi juga melakukan pemantauan dan pemantapan advokasi pada level kabupaten/kota dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja kegiatan. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi terhadap tahapan advokasi yang dilakukan serta implementasi kebijakan publik yang telah dilakukan pada 1 tahun sebelumnya. 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Kab/Kota Pada tahap ini, Promosi Kesehatan di Provinsi melakukan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di Kabupaten/kota dengan memberikan pelatihan tentang Pengelolaan Advokasi.

28

c. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1) Advokasi dalam rangka Kebijakan Publik Berwawasan Kesehaan dalam peningkatan Perilaku Sehat Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Penjajakan masalah dan isu advokasi kesehatan Pada

tahap

ini merupakan

langkah persiapan

dalam

setiap

melakukan advokasi kebijakan kesehatan, baik dilakukan secara sendiri maupun oleh tim khusus. Penjajakan ini akan memberikan informasi penting tentang berbagai permasalahan kesehatan yang dihapapi masyarakat, faktor-faktor penyebabnya dan sumberdaya yang dapat dimobiliasi untuk mendukung terwujudnya kebijakan publik berwawasan kesehatan. Langkah-langkah dalam penjajakan masalah dan isu advokasi kesehatan:  Pengumpulan data sekunder Data

sekunder

merupakan

data

tentang

situasi

kesehatan

masyarakat, sarana-prasarana kesehatan, kebijakan pembangunan kesehatan dan kebijakan anggaran kesehatan.  Pengumpulan data primer Data primer merupakan semua informasi yang belum tersaji dalam tulisan, film, suara tetapi masih tersimpan di masing-masing sumber data. Secara umum, pengelompokan jenis data dan informasi primer yang perlu digali yaitu kondisi umum kesehatan masyarakat; kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait; alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang terkat; semua data dasar yang dibutuhkan untuk menghitung neraca kesehatan (Health Account) serta kerugian ekonomis (Economic Loss) akibat penyakit yang diderita masyarakat; data jumlah penduduk, demografi usia produktif, upah dan pendapatan rerata penduduk dan angkatan kerja, angka morbilitas, mortalitas dll; data etnografi kesehatan penduduk; peta partisipasi masyarakat selama ini dalam 29

program pelayanan kesehatan; peta berbagai organisasi lokal yang bergerak di sektor kesehatan atau yang berkaitan, serta akses pelayanan kesehatan, akses informasi kesehatan yang diperoleh masyarakat serta data lain yang terkait. b) Pengembangan Strategi Advokasi Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan strategi advokasi adalah:  Membentuk tim inti advokasi Tim ini berperan untuk melakukan kajian advokasi, penentuan dari isu strategis, perumusan sasaran advokasi, perancangan strategi dan teknik yang akan digunakan, penyiapan dan penggalangan dukungan sumber daya yang dubutuhkan serta pemantauan seluruh proses, hasil dan dampak advokasi.  Menganalisis kebijakan publik Setelah tim inti advokasi terbentu, tugas yang dilakukan oleh tim adalah menganalisis kebijakan publik dengan tujuan untuk menemukan masalah-masalah tertentu yang terdapat dalam satu kebijakan publik dan membuka ruang bagi tindakan advokasi bidang kesehatan yang dikaitkan dengan masalah kesehatan masyarakat.

Seperti

yang

diketahui,

masalah

kesehatan

masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan faktor-faktor lainnya yang terkait.  Menetapkan isu strategis Setelah tim inti advokasi menganalisis kebijakan publik, selanjutnya menetapkan isu strategis dari advokasi kesehatan. Isu strategis merupakan perumusan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan atau masalah kebijakan paling mendasar yang akan mempengaruhi kerja-kerja advokasi selanjutnya. Tolak ukur isu strategis yang akan diadvokasi adalah: - Aktual, artinya sedang hangat dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat; - Relevan dengan masalah-masalah nyata dan aktual yang dihadapi masyarakat; 30

- Masalah mendesak dan sangat penting untuk diberi perhatian segera; - Pengaruh dan dampaknya cukup besar dan meluas. Jika dilakukan advokasi dan berhasil akan memberi dampak positif pada perubahan kebijakan publik  Merancang strategi dasar advokasi kesehatan Selanjutnya tim inti advokasi menetapkan startegi dasar advokasi yang berisi tentang tahapan advokasi, menetapkan sasaran advokasi serta menetapkan waktu pelaksanaan advokasi  Pemilihan dan penggunaan media pendukung advokasi Hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan media pendukung adalah: - Kenali dengan baik siapa (posisi, fungsi, jenis) media massa tersebut - Ketahui dengan kelas siapa khalayak sasaran (segmen pemirsa, pembaca, pelanggan) utama. - Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum berurusan dengan media massa, tentukan pesan apa yang akan disampaikan, serta mengetahui data dan fakta-fakta yang mendukungnya. Sedangkan dalam mengemas isu advokasi untuk media massa yang perlu diperhatikan adalah: - Mengandung unsur berita, aktual dan sesuai dengan isu advokasi - Mengandung hal-hal yang menarik perhatian orang - Terkait dengan keadaan dan permasalahan setempat - Dilengkapi dengan bahan-bahan visual (foto, gambar, grafis dll) c) Pelaksanaan Advokasi Setelah pengembangan strategi advokasi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi yang mengacu kepada rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan advokasi merupakan kegiatan pertemuan mulai

dari

penggalangan

komitmen

sampai

dengan

tahap

pengembangan dan penyusunan kebijakan publik berwawasan kesehatan. 31

Tujuan : - Adanya pemahaman dari pimpinan tentang pentingnya isu yang disampaikan oleh tim advokasi - Adanya komitmen tertulis atas dukungan pimpinan terhadap isu yang diangkat - Adanya

kesiapan

pimpinan

untuk memberikan

dukungan

sumberdaya dalam menyelesiakan isu yang diangkat d) Pemantauan dan Evaluasi proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik berwawasan kesehatan Pada tahap ini merupakan tahap pemantauan dan evaluasi proses pembuatan

dan

implementasi

kebijakan

publik

berwawasan

kesehatan yang dikembangkan kabupaten/kota. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan kabupaten/kota melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan kebijakan publik di level kab./kota Pada akhir tahun dilakukan evaluasi terhadap tahapan advokasi yang dilakukan serta implementasi kebijakan publik yang telah dilakukan pada 1 tahun sebelumnya.

2. Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan PHBS Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan ini, maka perlu dibuat rencana aksi kegiatan yang merupakan pentahapan kegiatan berdasarkan aktivitas utama di berbagai tingkatan. a. Pusat Promosi Kesehatan 1) Advokasi dalam rangka Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Penggalangan Komitmen dalam rangka mendorong Kebijakan PHBS Pada tahap ini, pusat melakukan penggalangan komitmen kab./kota untuk mendorong keluarnya kebijakan PHBS. Sasaran adalah kepala dinas kesehatan sesuai dengan target sasaran kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Sebelumnya Pusat melakukan penjajakan masalah kesehatan dan menganalisis masalah kesehatan dengan membuat matriks permasalahan kesehatan setiap kabupaten/kota. 32

b) Pembinaan Teknis Advokasi di Kab/Kota Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja kegiatan, Pusat melakukan pembinaan teknis advokasi di kabupaten/kota. Pembinaan

teknis

dilakukan

dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman dan membantu petugas promosi kesehatan dalam melakukan proses advokasi. c) Pemantauan dan evaluasi kebijakan PHBS Pemantuan dilakukan untuk melihat bagaimana proses advokasi kebijakan PHBS dilaksanakan secara nasional. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan advokasi dan implementasi kebijakan PHBS yang telah dikeluarkan secara nasional. 2) Pengembangan Model Intervensi Promosi Kesehatan Tahapan kegiatan dalam pengembangan model intervensi adalah: a) Pengembangan konsep model intervensi Pada tahap ini, pusat mengembangkan model intervensi promosi kesehatan

berdasarkan

permasalahan

kesehatan

dengan

menggunakan strategi promosi kesehatan dengan tujuan agar suatu daerah dapat mengatasi

permasalahan kesehatan yang dihadapi

dengan metode promosi kesehatan. Sebelum mengembangkan model intervensi ini, Pusat melakukan kajian terhadap isu masalah kesehatan. b) Pelaksanaan Uji Coba Setelah

mengembangkan

konsep

model

intervensi,

Pusat

melaksanakan uji coba model intervensi. Pemilihan lokasi uji coba sesuai dengan permasalahan kesehatan yang diintervensi terjadi. Pelaksanaan uji coba dilakukan pada tahun yang sama dengan pengembangan model intervensi. c) Pembinaan Implementasi Model Intervensi Promosi Kesehatan Pembinaan dilakukan setelah model intervensi promosi kesehatan dilaksanakan oleh daerah. Pembinaan dilakukan dalam rangka

33

meningkatkan pemahaman serta pendampingan petugas daerah dalam melaksanakan model intervensi promosi kesehatan. d) Evaluasi Implementasi Model Intervensi Promosi Kesehatan Pada

tahap

ini

pusat

melakukan

evaluasi

terhadap

model

implementasi yang telah dilaksanakan oleh daerah pada tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah konsep yang telah dikembangkan oleh pusat dapat membantu daerah dalam menghadapi permasalahan kesehatannya. 3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Propinsi Pada tahap ini, Pusat melakukan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di propinsi dengan memberikan pelatihan TOT tentang Pengelolaan

Advokasi.

Diharapkan

petugas

promosi

kesehatan

di propinsi dapat menjadi pengajar Pelatihan Pengelolaan Advokasi kepada petugas promosi kesehatan di kabupaten/kota. b. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi 1) Advokasi dalam rangka Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Penggalangan Komitmen dalam rangka mendorong Kebijakan PHBS Pada

tahap

penggalangan

ini,

Promosi

komitmen

Kesehatan

kab./kota

Propinsi

sasaran

untuk

melakukan mendorong

keluarnya kebijakan PHBS. Sasaran adalah kepala dinas kesehatan serta promosi kesehatan kabupaten/kota sasaran sesuai dengan target sasaran kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Berdasarkan matriks permasalahan kesehatan yang dikeluarkan pusat, promosi kesehatan propinsi mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengeluarkan kebijakan PHBS. b) Pemantapan advokasi pada Kab/Kota yang telah diadvokasi Pemantapan advokasi dilakukan dalam rangka pemantauan proses pelaksanaan advokasi dan pendampingan sampai dengan keluarnya kebijakan PHBS.

34

d) Evaluasi kebijakan PHBS Promosi

Kesehatan

implementasi

Propinsi

kebijakan

PHBS

melakukan yang

evaluasi

telah

terhadap

dikeluarkan

oleh

kebupaten/kota yang berdampak kepada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di propinsi dan khususnya di kabupaten/kota tersebut. 2) Pengembangan Model Intervensi Promosi Kesehatan Tahapan kegiatan dalam pengembangan model intervensi adalah: a) Pelaksanaan Model Intervensi Implementasi Model Intervensi oleh Promosi Kesehatan Propinsi mengacu kepada konsep model intervensi yang telah dikembangkan pusat. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah: - Pemilihan wilayah implementasi - Penentuan jadwal berdasarkan tahapan kegiatan yang akan dilakukan - Sosialisasi model intervensi yang akan dilakukan - Pelaksanaan kegiatan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan - Membuat

laporan

implementasi

model

intervensi

promosi

kesehatan 3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Kab./Kota Pada tahap ini, Promosi Kesehatan di Provinsi melakukan peningkatan kapasitas

tenaga

promosi

kesehatan

di

kabupaten/kota

dengan

memberikan pelatihan tentang Pengelolaan Advokasi. c. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1) Advokasi dalam rangka Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Penetapan isu advokasi PHBS Pada tahap ini, Promosi Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan isu advokasi PHBS yang akan dkeluarkan kebijakannya. Hal ini mengacu kepada matriks permasalahan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pusat dan kebijakan yang telah dikeluarkan. 35

b) Pengembangan Strategi Advokasi Pada tahap ini, Promosi Kesehatan menetapkan strategi dasar advokasi yang berisi tentang tahapan advokasi, menetapkan waktu pelaksanaan advokasi serta pemilihan dan penggunaan media pendukung advokasi. c) Pelaksanaan Advokasi Setelah pengembangan strategi advokasi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi yang mengacu kepada rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan advokasi merupakan kegiatan pertemuan mulai

dari

penggalangan

komitmen

sampai

dengan

tahap

pengembangan dan penyusunan kebijakan PHBS. Tujuan : - Adanya pemahaman dari pimpinan tentang pentingnya isu yang disampaikan - Adanya komitmen tertulis atas dukungan pimpinan terhadap isu yang diangkat - Adanya

kesiapan

pimpinan

untuk memberikan

dukungan

sumberdaya dalam menyelesaikan isu yang diangkat

3. Persentase Desa yang Memanfaatkan Alokasi Dana Desa minimal 10% untuk UKBM Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan ini, maka perlu dibuat rencana aksi kegiatan yang merupakan pentahapan kegiatan berdasarkan aktivitas utama di berbagai tingkatan. a. Pusat Promosi Kesehatan 1) Advokasi dalam rangka Dana Desa yang dimanfaatkan untuk UKBM Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pelaksanaan advokasi penggunaan Dana Desa untuk UKBM Pelaksanaan (Kementerian

advokasi Desa,

merupakan Daerah

pertemuan

Tertinggal

dan

lintas

sektor

Transmigrasi,

Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas) di level pusat untuk 36

mendorong keluarnya kebijakan penggunaan dana desa untuk UKBM. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah no. 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana penentuan prioritas penggunaan dana desa beserta pedoman umum penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

setelah

berkoordinasi

dengan

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional,

Menteri

Dalam

Negeri

dan

Menteri

Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. b) Penggalangan Komitmen dalam rangka mendorong Kebijakan PHBS Pada

tahap

ini,

kabupaten/kota

pusat

untuk

melakukan

mendorong

penggalangan

keluarnya

komitmen

kebijakan

teknis

Penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Sasaran adalah Bupati, kepala dinas kesehatan sesuai dengan target sasaran kabupaten yang telah ditetapkan. c) Pembinaan Teknis Advokasi di Kab/Kota Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja kegiatan, Pusat melakukan pembinaan teknis advokasi di kabupaten/kota. Pembinaan

teknis

dilakukan

dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman dan membantu petugas promosi kesehatan dalam melakukan proses advokasi. d) Pemantauan dan evaluasi kebijakan Dana Desa Pemantuan dilakukan untuk melihat bagaimana proses advokasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan secara nasional. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan advokasi dan implementasi kebijakan penggunaan dana desa secara nasional dalam

hubungannya

dengan

aktifnya

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat di desa. 2) Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat

37

Tahapan kegiatan dalam Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat adalah: a) Koordinasi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Pusat Merupakan pertemuan koordinasi pemangku kepentingan di level pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan) untuk pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. b) Pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan yang telah terbentuk Pada

tahap

ini,

pusat

melakukan

pembinaan

teknis

pada

pokjanal/forum peduli kesehatan yang sudah terbentuk agar dapat aktif yang ditandai dengan adanya rencana operasional kegiatan. 4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi Pada tahap ini, Pusat melakukan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di propinsi dengan memberikan pelatihan TOT tentang Pengelolaan

Advokasi.

Diharapkan

petugas

promosi

kesehatan

di propinsi dapat menjadi pengajar Pelatihan Pengelolaan Advokasi kepada petugas promosi kesehatan di kabupaten/kota. b. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi 1) Advokasi dalam rangka Dana Desa yang dimanfaatkan untuk UKBM Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pelaksanaan advokasi penggunaan Dana Desa untuk UKBM Pelaksanaan advokasi merupakan pertemuan dengan BPMPD tingkat propinsi dan Kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk penggalangan komitmen sektoral terkait penggunaan dana desa untuk UKBM. b) Pendampingan teknis penyelesaian pedoman teknis kebijakan dana desa minimal 10% untuk UKBM Promosi Kesehatan Propinsi mendampingi secara teknis proses advokasi promosi kesehatan kabupaten kepada bupati untuk mengeluarkan kebijakan prioritas penggunaan dana desa dengan muatan UKBM. Selain itu memberikan bimbingan teknis untuk proses advokasi

yang

dilakukan

oleh

petugas

promosi

kesehatan 38

di Puskesmas terhadap kepala desa dalam proses perencanaan dana desa melalui musrenbangdes dan forum desa. c) Pemantauan kebijakan Dana Desa Pemantuan dilakukan untuk melihat bagaimana proses advokasi kebijakan Dana Desa dilaksanakan pada propinsi serta membuat laporan kepada pusat yang berisi penggunaan dana desa untuk setiap

desa

berdasarkan

laporan

dari

promosi

kesehatan

di kabupaten. 2) Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat Tahapan kegiatan dalam Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat adalah: a) Koordinasi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Propinsi Merupakan pertemuan koordinasi pemangku kepentingan di level propinsi untuk pemantauan perkembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. b) Pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan yang telah terbentuk Pada tahap ini, propinsi melakukan pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan pada di propinsi yang sudah terbentuk agar dapat aktif yang ditandai dengan adanya rencana operasional kegiatan serta mendorong terbentuknya pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kab./Kota pada provinsi yang bersangkutan. c) Pemantauan

pelaksanaan

kegiatan

aktivasi

Kelompok

Kerja

Operasional UKBM atau forum Peduli Kesehatan Promosi Kesehatan propinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan yang telah dilakukan serta membuat laporan kepusat tentang kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan dilampirkan dengan rencana oparasional kegiatannya.

39

3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota Pada tahap ini, Promosi Kesehatan di Propinsi melakukan peningkatan kapasitas sebagai berikut: -

Sasaran: tenaga promosi kesehatan di kabupaten/kota, dengan memberikan pelatihan tentang Pengelolaan Advokasi..

-

Sasaran: tenaga puskesmas, dengan memberikan Pelatihan Promosi Kesehatan di Puskesmas serta Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku

-

Sasaran: Bidan/Kader di UKBM, dengan memberikan Orientasi Pemberdayaan Masyarakat.

c. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1) Advokasi dalam rangka Dana Desa yang dimanfaatkan untuk UKBM Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pelaksanaan advokasi penggunaan Dana Desa untuk UKBM Pada tahap ini merupakan proses advokasi yang dilakukan oleh promosi kesehatan di kabupaten kepada bupati dan BPMPD terkait penggunaan dana desa. Proses advokasi secara intens sampai dengan keluarnya kebijakan kepala daerah kabupaten tentang kebijakan penggunaan dana desa. b) Pendapingan

teknis

kepada

Petugas

Promosi

Kesehatan

kabupaten

meberikan

di Puskesmas Pada

tahap

ini,

promosi

kesehatan

pemahaman teknis kepada promosi kesehatan di puskesmas tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa. Petugas Puskesmas diharapkan dapat melakukan advokasi kepada kepala desa dan tenaga pendamping di tentang penggunaan dana desa untuk UKBM yang didukung dengan kebijakan kepala daerah kabupaten tentang prioritas penggunaan dana desa.

40

2) Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat Tahapan kegiatan dalam Aktivasi Kelompok Kerja Operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan perilaku sehat adalah: a) Koordinasi Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif tingkat Kab./Kota Merupakan pertemuan koordinasi pemangku kepentingan di level kabupaten/kota

untuk

pemantauan

perkembangan

Desa

dan

Kelurahan Siaga Aktif. b) Penggalangan Komitmen pemegang kepentingan Promosi Kesehatan melakukan penggalangan komitmen pemangku kepentingan untuk membentuk kelompok kerja operasional UKBM yang belum terbentuk dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. c) Pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan yang telah terbentuk Pada tahap ini, kabupaten bersama melakukan pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan pada di kabupaten/kota yang sudah terbentuk agar dapat aktif yang ditandai dengan adanya rencana operasional kegiatan. d) Pemantauan

pelaksanaan

kegiatan

aktivasi

Kelompok

Kerja

Operasional UKBM atau forum Peduli Kesehatan Promosi Kesehatan kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

kegiatan

penggalangan

komitmen,

koordinasi,

pembinaan yang telah dilakukan serta membuat laporan kepusat tentang kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan dilampirkan dengan rencana oparasional kegiatannya. 4) Refreshing Tenaga Kader UKBM Merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kader

dalam

pengembangan

UKBM.

Refreshing

dilakukan

oleh

Puskesmas kepada kader-kader UKBM di lingkungannya.

41

4. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Dalam rangka pencapaian indikator ini, perlu disusun rencana aksi kegiatan baik untuk level pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota. a. Pusat Promosi Kesehatan. 1) Kerjasama Dalam Negeri dengan Dunia Usaha di Bidang Kesehatan Tahapan kegiatan dalam melakukan kerjasama adalah: a) Penetapan kriteria dunia usaha/perusahaan yang berpotensi untuk menjalin kerjasama dalam program kesehatan. Penetapan kriteria ini akan menjadi acuan bagi seluruh pihak sehingga dapat menjadi rambu/prasyarat perlu tidaknya kerja sama dilakukan sehingga

terhindar

kontraproduktif

dari

terhadap

munculnya

masalah

keberlangsungan

yang

bersifat

program-program

kesehatan. b) Pendataan terhadap seluruh perusahaan yang memliki kepedulian terhadap program kesehatan, baik pada skala nasional maupun lokal. c) Merumuskan tujuan kemitraan dan peran calon mitra Setelah

mendapatkan

data

seluruh

perusahaan

yang

memiliki

kepedulian terhadap program kesehatan, selanjutnya dirumuskan tujuan kemitraan dan peran yang diharapkan dari para calon mitra. d) Penggalangan Komitmen dengan Dunia Usaha potensial Tujuan dari langkah ini adalah dapat diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan gagasan kemitraan.Hasil dari langkah ini sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk lisan atau ucapan-ucapan saja. Kesepakatan sebaiknya dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding).

Langkah

menumbuhkan kesepakatan ini dilakukan melalui advokasi dengan menggunakan media penyampai gagasan. Penyiapan bentuk/format kerjasama yang akan disepakati dengan perusahaan.

42

e) Merumuskan rencana kerjasama Setelah

kesepakatan

dicapai

dan

dinyatakan

secara

tertulis,

kesepakatan ini digunakan sebagai titik awal untuk menyusun rencana kerjasama.Rencana kerjasama ini sangat penting, karena merupakan acuan bagaimana mencapai tujuan-tujuan kerjasama. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditentukan dengan baik merumuskan rencana kerjasama adalah:  Kejelasan Tujuan  Kejelasan dan Sinkronisasi Kegiatan  Kejelasan Alokasi Sumber Daya  Kejelasan Waktu Pelaksanaan Selain keempat hal tersebut di atas, yang juga perlu ditetapkan dalam merumuskan rencana adalah forum dan mekanisme kerjasama. f) Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Kerap kali sebagai tanda dimulainya kegiatan-kegiatan proyek

kemitraan

dilakukan

semacam

peresmian

atau

pencanangan.Acara ini tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi yang penting

adalah

sebagai

pengingat

kembali

atas

kesepakatan-

kesepakatan yang telah dicapai dan peneguhan tekad untuk memulai kerjasama (kemitraan). g) Evaluasi atas pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Pemantauan dilakukan selama program kemitraan berlangsung untuk mengetahui dengan segera : (a) kemajuan-kemajuan yang dicapai, (b) penyimpangan-penyimpangan

yang

terjadi.

Sedangkan

evaluasi

dilakukan secara Cross Sectional pada saat-saat tertentu setelah program kemitraan berjalan beberapa waktu, termasuk setalah berakhirnya program kemitraan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program kemitraan (khususnya strateginya) masih efektif dilihat dari sisi perkembangan lingkungan strategis.Alat untuk pemantauan dan evaluasi adalah sistem informasi 43

2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi Penyiapan tenaga promosi kesehatan untuk peningkatan kemampuan aspek komunikasi dalam konteks menjalin kerjasama dengan dunia usaha. b. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi. 1) Kerjasama Dalam Negeri dengan Dunia Usaha di Bidang Kesehatan Tahapan kegiatan dalam melakukan kerjasama adalah: a) Pendataan terhadap seluruh perusahaan yang memliki kepedulian terhadap program kesehatan. Pendataan dilakukan selain memiliki kepedulian terhadap program kesehatan, juga harus sesuai dengan kriteria calon mitra yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. b) Merumuskan tujuan kemitraan dan peran calon mitra Setelah

mendapatkan

data

seluruh

perusahaan

yang

memiliki

kepedulian terhadap program kesehatan, selanjutnya dirumuskan tujuan kemitraan dan peran yang diharapkan dari para calon mitra. c) Penggalangan Komitmen dengan Dunia Usaha potensial Tujuan dari langkah ini adalah dapat diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan gagasan kemitraan. Hasil dari langkah ini sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk

lisan

atau

ucapan-ucapan

saja.Kesepakatan

sebaiknya

dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding).

Langkah

menumbuhkan kesepakatan ini dilakukan melalui advokasi dengan menggunakan media penyampai gagasan. Penyiapan bentuk/format kerjasama yang akan disepakati dengan perusahaan. d) Merumuskan rencana kerjasama Setelah

kesepakatan

dicapai

dan

dinyatakan

secara

tertulis,

kesepakatan ini digunakan sebagai titik awal untuk menyusun rencana kerjasama.Rencana kerjasama ini sangat penting, karena merupakan acuan bagaimana mencapai tujuan-tujuan kerjasama.

44

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditentukan dengan baik merumuskan rencana kerjasama adalah:  Kejelasan Tujuan  Kejelasan dan Sinkronisasi Kegiatan  Kejelasan Alokasi Sumber Daya  Kejelasan Waktu Pelaksanaan Selain keempat hal tersebut di atas, yang juga perlu ditetapkan dalam merumuskan rencana adalah forum dan mekanisme kerjasama. e) Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Kerap kali sebagai tanda dimulainya kegiatan-kegiatan proyek

kemitraan

dilakukan

semacam

peresmian

atau

pencanangan.Acara ini tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi yang penting

adalah

sebagai

pengingat

kembali

atas

kesepakatan-

kesepakatan yang telah dicapai dan peneguhan tekad untuk memulai kerjasama (kemitraan). f) Evaluasi atas pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha baik di tingkat Propinsi Pemantauan dilakukan selama program kemitraan berlangsung untuk mengetahui dengan segera : (a) kemajuan-kemajuan yang dicapai, (b) penyimpangan-penyimpangan

yang

terjadi.

Sedangkan

evaluasi

dilakukan secara cross sectional pada saat-saat tertentu setelah program kemitraan berjalan beberapa waktu, termasuk setalah berakhirnya program kemitraan.Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program kemitraan (khususnya strateginya) masih efektif dilihat dari sisi perkembangan lingkungan strategis.Alat untuk pemantauan dan evaluasi adalah sistem informasi 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota Penyiapan tenaga promosi kesehatan di tingkat kabupaten/kota dalam aspek keterampilan berkomunikasi kepada perusahaan-perusahaan sehingga program-program kesehatan dapat dipahami secara baik

45

c. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1) Kerjasama Dalam Negeri dengan Dunia Usaha di Bidang Kesehatan Tahapan kegiatan dalam melakukan kerjasama adalah: a) Pendataan terhadap seluruh perusahaan yang memliki kepedulian terhadap program kesehatan. Pendataan dilakukan selain memiliki kepedulian terhadap program kesehatan, juga harus sesuai dengan kriteria calon mitra yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. b) Merumuskan tujuan kemitraan dan peran calon mitra Setelah

mendapatkan

data

seluruh

perusahaan

yang

memiliki

kepedulian terhadap program kesehatan, selanjutnya dirumuskan tujuan kemitraan dan peran yang diharapkan dari para calon mitra. c) Penggalangan Komitmen dengan Dunia Usaha potensial Tujuan dari langkah ini adalah dapat diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan gagasan kemitraan. Hasil dari langkah ini sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk lisan atau ucapan-ucapan saja. Kesepakatan sebaiknya dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding).

Langkah

menumbuhkan kesepakatan ini dilakukan melalui advokasi dengan menggunakan media penyampai gagasan.Penyiapan bentuk/format kerjasama yang akan disepakati dengan perusahaan. d) Merumuskan rencana kerjasama Setelah

kesepakatan

dicapai

dan

dinyatakan

secara

tertulis,

kesepakatan ini digunakan sebagai titik awal untuk menyusun rencana kerjasama.Rencana kerjasama ini sangat penting, karena merupakan acuan bagaimana mencapai tujuan-tujuan kerjasama. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditentukan dengan baik merumuskan rencana kerjasama adalah:  Kejelasan Tujuan  Kejelasan dan Sinkronisasi Kegiatan  Kejelasan Alokasi Sumber Daya 46

 Kejelasan Waktu Pelaksanaan Selain keempat hal tersebut di atas, yang juga perlu ditetapkan dalam merumuskan rencana adalah forum dan mekanisme kerjasama. e) Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Kerap kali sebagai tanda dimulainya kegiatan-kegiatan proyek

kemitraan

dilakukan

semacam

peresmian

atau

pencanangan.Acara ini tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi yang penting

adalah

sebagai

pengingat

kembali

atas

kesepakatan-

kesepakatan yang telah dicapai dan peneguhan tekad untuk memulai kerjasama (kemitraan). f) Evaluasi atas pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan selama program kemitraan berlangsung untuk mengetahui dengan segera : (a) kemajuan-kemajuan yang dicapai, (b) penyimpangan-penyimpangan

yang

terjadi.

Sedangkan

evaluasi

dilakukan secara cross sectional pada saat-saat tertentu setelah program kemitraan berjalan beberapa waktu, termasuk setalah berakhirnya program kemitraan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program kemitraan (khususnya strateginya) masih efektif dilihat dari sisi perkembangan lingkungan strategis. Alat untuk pemantauan dan evaluasi adalah sistem informasi 5. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan ini, maka perlu dibuat rencana aksi kegiatan yang merupakan pentahapan kegiatan berdasarkan aktivitas utama di berbagai tingkatan. a. Pusat Promosi Kesehatan. 1) Kerjasama Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: 47

a) Penetapan kriteria organisasi kemasyarakatan yang berpotensi untuk menjalin kerjasama dalam program kesehatan. Penetapan kriteria organisasi kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjaring organisasi kemasyarakatan yang akan bekerjasama dengan kementerian

kesehatan,

dengan

tujuan

pelaksanaan

kerjasama

khususnya dibidang kesehatan dapat berjalan dengan efektif. b) Pengklasifikasian ruang lingkup program kesehatan yang selama ini dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Pada tahap ini, pusat melakukan analisis atas hasil evaluasi terhadap program kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini oleh organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya menetapkan ruang lingkup program kesehatan yang akan dilaksankanakan berikutnya sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan. c) Pertemuan dengan organisasi kemasyarakatan potensial untuk tingkat nasional. Tujuan dari langkah ini adalah dapat diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan gagasan kemitraan. Hasil dari langkah ini sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk lisan atau ucapan-ucapan saja. Kesepakatan sebaiknya dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding).

Langkah

menumbuhkan kesepakatan ini dilakukan melalui advokasi dengan menggunakan media penyampai gagasan. Penyiapan bentuk/format kerjasama yang akan disepakati dengan perusahaan. d) Merumuskan rencana kerjasama Setelah

kesepakatan

dicapai

dan

dinyatakan

secara

tertulis,

kesepakatan ini digunakan sebagai titik awal untuk menyusun rencana kerjasama. Rencana kerjasama ini sangat penting, karena merupakan acuan bagaimana mencapai tujuan-tujuan kerjasama. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditentukan dengan baik merumuskan rencana kerjasama adalah:

48

 Kejelasan Tujuan  Kejelasan dan Sinkronisasi Kegiatan  Kejelasan Alokasi Sumber Daya  Kejelasan Waktu Pelaksanaan Selain keempat hal tersebut di atas, yang juga perlu ditetapkan dalam merumuskan rencana adalah forum dan mekanisme kerjasama. g) Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Kerap kali sebagai tanda dimulainya kegiatan-kegiatan proyek kemitraan dilakukan semacam peresmian atau pencanangan. Acara ini tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi yang penting adalah sebagai pengingat kembali atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dan peneguhan tekad untuk memulai kerjasama (kemitraan). e) Pembinaan Teknis pada Organisasi Kemasyarakatan yang telah bekerjsama Pemberian bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada ormasormas bidang kesehatan baik secara nasional maupun lokal sehingga ormas-ormas dapat melaksanakan program-program kesehatan secara efektif sesuai sasaran yang diharapkan. f) Evaluasi pelaksanaan program-program kesehatan yang dilakukan oleh ormas baik untuk tingkat pusat, propinsi, maupun Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan selama program kemitraan berlangsung untuk mengetahui dengan segera : (a) kemajuan-kemajuan yang dicapai, (b) penyimpangan-penyimpangan

yang

terjadi.

Sedangkan

evaluasi

dilakukan secara cross sectional pada saat-saat tertentu setelah program kemitraan berjalan beberapa waktu, termasuk setalah berakhirnya program kemitraan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program kemitraan (khususnya strateginya) masih efektif dilihat dari sisi perkembangan lingkungan strategis. Alat untuk pemantauan dan evaluasi adalah sistem informasi.

49

b. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi. 1) Kerjasama Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pendataan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kriteria calon mitra sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. b) Merumuskan tujuan kemitraan dan peran dari para calon mitra Setelah mendapatkan data seluruh organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, selanjutnya dirumuskan tujuan kemitraan dan peran yang diharapkan dari para calon mitra. c) Penggalangan

Komitmen

dengan

Organisasi

Kemasyarakatan

potensial Tujuan dari langkah ini adalah dapat diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan gagasan kemitraan. Hasil dari langkah ini sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk lisan atau ucapan-ucapan saja. Kesepakatan sebaiknya dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding).

Langkah

menumbuhkan kesepakatan ini dilakukan melalui advokasi dengan menggunakan media penyampai gagasan.Penyiapan bentuk/format kerjasama yang akan disepakati dengan perusahaan. d) Merumuskan rencana kerjasama Setelah

kesepakatan

dicapai

dan

dinyatakan

secara

tertulis,

kesepakatan ini digunakan sebagai titik awal untuk menyusun rencana kerjasama.Rencana kerjasama ini sangat penting, karena merupakan acuan bagaimana mencapai tujuan-tujuan kerjasama. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditentukan dengan baik merumuskan rencana kerjasama adalah:  Kejelasan Tujuan 50

 Kejelasan dan Sinkronisasi Kegiatan  Kejelasan Alokasi Sumber Daya  Kejelasan Waktu Pelaksanaan Selain keempat hal tersebut di atas, yang juga perlu ditetapkan dalam merumuskan rencana adalah forum dan mekanisme kerjasama. e) Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Kerap kali sebagai tanda dimulainya kegiatan-kegiatan proyek

kemitraan

dilakukan

semacam

peresmian

atau

pencanangan.Acara ini tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi yang penting

adalah

sebagai

pengingat

kembali

atas

kesepakatan-

kesepakatan yang telah dicapai dan peneguhan tekad untuk memulai kerjasama (kemitraan). f) Pembinaan Teknis pada Organisasi Kemasyarakatan yang telah bekerjsama Pemberian bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada ormasormas bidang kesehatan di tingkat propinsi sehingga ormas-ormas dapat melaksanakan program-program kesehatan secara efektif sesuai sasaran yang diharapkan. g) Evaluasi

atas

pelaksanaan

kerjasama

dengan

organisasi

kemasyarakatan. Pemantauan dilakukan selama program kemitraan berlangsung untuk mengetahui dengan segera : (a) kemajuan-kemajuan yang dicapai, (b) penyimpangan-penyimpangan

yang

terjadi.

Sedangkan

evaluasi

dilakukan secara Cross Sectional pada saat-saat tertentu setelah program kemitraan berjalan beberapa waktu, termasuk setalah berakhirnya program kemitraan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program kemitraan (khususnya strateginya) masih efektif dilihat dari sisi perkembangan lingkungan strategis. Alat untuk pemantauan dan evaluasi adalah sistem informasi.

51

c. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1) Kerjasama Dalam Negeri dengan Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: h) Pendataan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kriteria calon mitra sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. i) Merumuskan tujuan kemitraan dan peran dari para calon mitra Setelah mendapatkan data seluruh organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, selanjutnya dirumuskan tujuan kemitraan dan peran yang diharapkan dari para calon mitra. j) Penggalangan

Komitmen

dengan

Organisasi

Kemasyarakatan

potensial Tujuan dari langkah ini adalah dapat diperolehnya kesepakatan dan ikatan antara pihak yang berinisiatif dengan pihak-pihak yang diajak bermitra, untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan gagasan kemitraan. Hasil dari langkah ini sebaiknya tidak dinyatakan dalam bentuk lisan atau ucapan-ucapan saja. Kesepakatan sebaiknya dinyatakan dan dirumuskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau nota kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding).

Langkah

menumbuhkan kesepakatan ini dilakukan melalui advokasi dengan menggunakan media penyampai gagasan.Penyiapan bentuk/format kerjasama yang akan disepakati dengan perusahaan. k) Merumuskan rencana kerjasama Setelah

kesepakatan

dicapai

dan

dinyatakan

secara

tertulis,

kesepakatan ini digunakan sebagai titik awal untuk menyusun rencana kerjasama.Rencana kerjasama ini sangat penting, karena merupakan acuan bagaimana mencapai tujuan-tujuan kerjasama. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan ditentukan dengan baik merumuskan rencana kerjasama adalah:  Kejelasan Tujuan 52

 Kejelasan dan Sinkronisasi Kegiatan  Kejelasan Alokasi Sumber Daya  Kejelasan Waktu Pelaksanaan Selain keempat hal tersebut di atas, yang juga perlu ditetapkan dalam merumuskan rencana adalah forum dan mekanisme kerjasama. l)

Pelaksanaan Kerjasama Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan.Kerap kali sebagai tanda dimulainya kegiatan-kegiatan proyek

kemitraan

dilakukan

semacam

peresmian

atau

pencanangan.Acara ini tidak sekedar bersifat seremonial, tetapi yang penting adalah sebagai pengingat kembali atas kesepakatankesepakatan yang telah dicapai dan peneguhan tekad untuk memulai kerjasama (kemitraan). m) Pembinaan Teknis pada Organisasi Kemasyarakatan yang telah bekerjsama Pemberian bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada ormas-ormas bidang kesehatan di tingkat propinsi sehingga ormasormas dapat melaksanakan program-program kesehatan secara efektif sesuai sasaran yang diharapkan. n) Evaluasi

atas

pelaksanaan

kerjasama

dengan

organisasi

kemasyarakatan. Pemantauan dilakukan selama program kemitraan berlangsung untuk mengetahui dengan segera : (a) kemajuan-kemajuan yang dicapai, (b) penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sedangkan evaluasi dilakukan secara cross sectional pada saat-saat tertentu setelah program kemitraan berjalan beberapa waktu, termasuk setalah berakhirnya program kemitraan. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program kemitraan (khususnya strateginya) masih efektif dilihat dari sisi perkembangan lingkungan strategis. Alat untuk pemantauan dan evaluasi adalah sistem informasi.

53

6. Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan ini, maka perlu dibuat rencana aksi kegiatan yang merupakan pentahapan kegiatan berdasarkan aktivitas utama di berbagai tingkatan. a. Pusat Promosi Kesehatan 1) KIE kepada Masyarakat melalui berbagai Saluran Media Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pengembangan Strategi Komunikasi Strategi Komunikasi Kesehatan merupakan proses perencanaan, taktik dan cara yang akan digunakana untuk menyampaikan pesan kesehatan melalui saluran/media tertentu yang diharapkan dapat mendukung

pembangunan

kesehatan.

Pusat

mengembangkan

strategi komunikasi berdasarkan isu permasalahan kesehatan yang berkembang. Sebelum menetapkan strategi komunikasi yang akan digunakan secara nasional, pusat melakukan ujicoba terhadap strategi komunikasi yang dibuat. b) Pelaksananaan KIE Kesehatan kepada Masyarakat melalui berbagai saluran media Tahap ini merupakan tahap penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran media. 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Provinsi Pada tahap ini, Pusat melakukan peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan di propinsi dengan memberikan pelatihan TOT tentang Pengelolaan Media. Diharapkan petugas promosi kesehatan di propinsi dapat menjadi pengajar Pelatihan Pengelolaan Media kepada petugas promosi kesehatan di kabupaten/kota.

b. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut:

54

1) KIE kepada Masyarakat melalui berbagai Saluran Media Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pelaksananaan KIE Kesehatan kepada Masyarakat melalui berbagai saluran media Berdasarkan strategi komunikasi yang sudah dibuat oleh pusat, daerah mengembangkan media sesuai dengan spesifik lokal daerah. 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan di Kabupaten Kota Pada tahap ini, Promosi Kesehatan di Provinsi melakukan peningkatan kapasitas

tenaga

promosi

kesehatan

di

kabupaten/kota

dengan

memberikan pelatihan tentang Pengelolaan Pengelolaan Media.

c. Promosi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1) KIE kepada Masyarakat melalui berbagai Saluran Media Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai berikut: a) Pelaksananaan KIE Kesehatan kepada Masyarakat melalui berbagai saluran media Promosi Kesehatan Kabupaten/Kota mengembangkan media KIE sesuai

dengan

permasalahan

kesehatan

yang

ada

dan

mengembangkan media sesuai dengan spesifik local dan selanjutnya melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui berbagi saluran media. 7. Kegiatan Promosi Kesehatan di Puskesmas Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585 tahun 2007, kegiatan promosi kesehatan di puskesmas terbagi atas: a) Promosi Kesehatan di Dalam Gedung b) Promosi Kesehatan di Luar Gedung (Kunjungan Rumah, Pemberdayaan Masyarakata berjenjang dan Pengorganisasian Masyarakat) c) Pemantauan dan Evaluasi

55

Berdasarkajn hal tersebut diatas maka arah kegiatan Promosi Kesehatan di Puskesmas tahun 2015 – 2019 adalah: a) Penyebarluasan Informasi di dalam dan luar gedung Puskesmas b) Refreshing atau Orientasi Kader oleh Petugas Puskesmas c) Kunjungan Rumah dalam Upaya Kesehatan Perorangan d) Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Pembinaan oleh Petugas Puskesmas kepada Bidan, Kader Desa, Toma dan Toga - Pembinaan Petugas Puskesmas dalam Pertemuan Desa - Pembinaan Petugas Puskesmas dalam Survey Mawas Diri serta Pengolahan dan Analisis Data Hasil SMD - Pembinaan Petugas Puskesmas dalam Musyawarah Masyarakat Desa e) Advokasi kepada Kepala Desa/Lurah dalam rangka Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan f) Penggalangan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Ormas Potensial di tingkat Kecamatan g) Pengembangan Intervensi Promosi Kesehatan spesifik lokal h) Pelaksanaan Kampanye Hidup Sehat ke Sekolah i) Pembinaan UKS/Dokter Kecil j) Monitoring

8. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Peningkatan status kesehatan masyarakat merupakan tujuan indikator Kementerian Kesehatan merupakan tujuan indikator Kementerian Kesehatan yang bersifat dampak yang akan dicapai dengan meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promosi kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang didorong dari penggunaan dana desa yang telah disesuaikan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Adapun kegiatan sebagai berikut: a. Refreshing Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk UKBM b. Kunjungan Rumah untuk Pemberdayaan Keluarga 56

c. Koordinasi dalam rangka Penggalangan Komitmen Pembangunan Desa yang terintegrasi antara Kesehatan dengan Sektor Lain d. Pembinaan oleh Perangkat Desa ke Kelompok UKBM e. Pembinaan Masyarakat oleh Bidan di Desa f. Pelaksanaan Survey Mawas Diri g. Pelaksanaan Musyawarah Musyawarah Desa h. Monitoring i. Paket Intervensi Kegiatan UKBM

57

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam siklus manajemen, pemantauan dan evaluasi merupakan unsur penting yang memberi input balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan ke dalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan organisasi dan keinginan pemangku kepentingan. Sehingga untuk memperoleh hasil yang diinginkan maka pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara terintegrasi sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi yang sifatnya terintegrasi ini akan dapat menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi yang berperan. Konsistensi

dan

komitmen

sejak

dari

perencanaan,

penganggaran,

pengorganisasian, dan pelaksanaan program/kegiatan, penting untuk dipahami oleh para evaluator. Evaluator bertugas untuk mendeteksi berbagai kekurangan dan penyimpangan yang ada, yang dapat diidentifikasi melalui pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi merupakan komponen perencanaan yang sangat penting, sebagai alat (Tools) yang mengontrol kinerja perencanaan yang dilakukan di suatu wilayah terntentu. Suatu program dan kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan umum dan rencana aksi yang saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal. Pemantauan dan evaluasi mengekstraksi informasi yang relevan dari masa lalu, aktivitas yang sedang dilakukan saat ini yang dapat dijadikan feedback untuk program, kegiatan dan rencana aksi dimasa yang akan datang. Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan selama proses perencanaan tersebut dilakukan. Pemantauan merupakan suatu proses kegiatan reviu terhadap keberhasian tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada akhir proses perencanaan, yaitu melakukan review terhadap

58

output, outcome dan kesesuaian tujuan dengan capaian hasil dari pelaksanaan program, kegiatan, dan rencana aksi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk (a) mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/rencana aksi yang

direalisasikan

berdasarkan

perencanaan;

(b)

mengidentifikasi

dan

menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan; (c) mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/rencana aksi khususnya berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja (Performance Indicators) merupakan ukuran mengenai masukan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Adapun jenis indikator kinerja yang digunakan meliputi : 1. Indikator kuantitatif, yaitu suatu indikator yang berupa angka atau persentase. Hal ini digunakan untuk mengukur penilaian terhadap signifikansi outcome dari suatu kegiatan yang membutuhkan data baik dalam angka mupun persentase. 2. Indikator kualitatif, menyatakan penilaian yang bersifat kualitatif berupa pengertian tentang perubahan yang terjadi, yaitu : a. Mengukur persepsi b. Menggambarkan perubahan perilaku

Tingkat ukuran kinerja yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, meliputi 4 (empat) hal, yaitu : 1) Indikator dampak (impact). Indikator ini emnunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. 2) Indikator hasil (outcome). Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan. Indikator ini mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah. 3) Indikator keluaran (output). Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun nonfisik.

59

4) Indikator masukan (input). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Tabel 4.1 Contoh Instrumen Pemantauan dan Evaluasi No

Uraian

1

Arah Kebijakan

2

Sasaran

3

Kegiatan

4

Instrumen:

Keterangan

Data yang dibutuhkan Metode yang digunakan Sumber data 5

Teknis analisis Tabel 4.2 Contoh Lembar kerja monitoring dan evaluasi

No

Uraian

1

Program

2

Sasaran

3

Kegiatan

4

Lokasi

5

Volume

6

Uraian hasil implementasi kegiatan

7

Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan

8

Permasalahan pada saat pelaksanaan kegiatan

9

Penyelesaian masalah pada saat pelaksanaan kegiatan

10

Kesesuaian implementasi dengan perencanaan

11

Kesesuaian implementasi kegiatan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

12

Rekomendasi

Hasil Pemantauan dan Evaluasi

60

BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Nasional Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan pedoman bagi semua pihak dalam melakukan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat di Indonesia. Koordinasi dan sinkronisasi program promosi kesehatan antara para pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan terlaksananya Rencana Aksi Nasional Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Diperlukan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat untuk menciptakan Generasi Bangsa yang berkualitas melalui pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat.

Dengan

adanya

Rencana

Aksi

Nasional

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat menyusun program dan kegiatan secara terintegrasi dan berkesinambungan sehingga peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil yang optimal. Dukungan dari berbagai pihak, baik Lembaga di tingkat Nasional, pihak swasta maupun Lembaga Internasional sangat diharapkan, karena dengan banyaknya dukungan dan kerjasama yang lebih baik, maka upaya pembangunan dan peningkatan masyarakat Indonesia yang sehat dan mandiri dapat cepat terwujud.

61