RENCANA KINERJA TAHUNAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2016
Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan R.I.
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua hal utama, yaitu pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan baik, tetapi pertanggungjawaban kinerja masih perlu ditingkatkan kualitas baik dari sisi konten dan penyajiannya. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.
Perencanaan
kinerja
juga
merupakan
tahap
penting
dalam
mengimplementasikan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada jalur yang tepat dalam proses pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berlandaskan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau progres pencapaiannya secara operasional dan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansiuntuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.
Dalam
rangka
mengoptimalkan
perannya
sebagai
unsur
pendukung
pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian
Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Tahun
2016
dengan
mengacu
pada
Renstra
Tahunan
Kegiatan
Pemberdayaan
Kementerian KesehatanTahun 2015-2019.
1.2.
TUJUAN Tujuan
disusunnya
Rencana
Kinerja
Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2015 yaitu sebagai bahan acuan bagi perencana dan pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, baik di Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan urusan wajib sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 1.3.
DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
1.4. FOKUS PRIORITAS Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, prioritas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2016 difokuskan pada : 1. Agenda Prioritas Pembangunan Kesehatan
Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
Perbaikan Gizi Masyarakat dan Prevalensi Balita Pendek (Stunting).
Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Penyakit Menular
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Kebijakan Sektor Publik berwawasan kesehatan.
Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki kebijakan PHBS.
Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% untuk UKBM.
Rencana Kegiatan Tahunan 2016
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan.
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan.
Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
1.5. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS Arah Kebijakan RKP tahun 2016 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas. Di sektor kesehatan Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat dalam mendukung pencapaian sasaran Nawa Cita. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.
Isu Strategis RKP 2016 Terkait Pembangunan Kesehatan adalah : Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas melalui peningkatan akses dan mutu continuum of care. Kunjungan ibu hamil, Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan Penurunan kasus kematian ibu Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat; Percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi : pemberian makanan tambahan
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi; penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif Percepatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit. peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular; pelayanan kesehatan jiwa; Pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko penyakit tidak menular; peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; Pemantapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat. peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan; peningkatan
pengelolaan
jaminan
kesehatan
dalam
bentuk
penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta penyempurnaan sistem pembayaran; Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga.
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN
2.1. URUSAN WAJIB Urusan wajib Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Program
: Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya Kegiatan
: Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Sasaran Strategis
: Meningkatnya
pelaksanaan
pemberdayaan
dan
promosi
kesehatan kepada masyarakat
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Jumlah
Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan
1
Meningkatkan Upaya
Jumlah tema pesan
Promosi Kesehatan dan
dalam komunikasi,
Pemberdayaan
informasi dan edukasi
Masyarakat
kepada masyarakat kabupaten dan kota yang
3
Kebijakan
10
Tema
Kabupaten/
50%
memiliki kebijakan PHBS
Satuan
Kota
Adapun Definsi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan adalah: 1. Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat 7sektoral (K/L) berupa Peraturan Presiden/Peraturan Menteri/ Instruksi Menteri/Surat
Edaran
Menteri/Surat
Keputusan
Bersama
Menteri
yang
mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 2. Jumlah
tema
pesan
dalam
komunikasi,informasi
dan
edukasi
masyarakat adalah jumlah tema atau pesan kegiatan KIE yang dilakukan.
kepada
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 3. Persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun (Kebijakan
yang mendukung
kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk
Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut)
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pada Tahun 2016 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan yaitu : Indikator Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
Output Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan yang dikeluarkan oleh lintas sektor
Tema dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan
Target 3
10
34
Komponen/Tahapan Penggalangan Komitmen Sektoral dan Daerah Pengembangan Strategi Advokasi Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Pemantapan Advokasi Pada Daerah yang telah di Advokasi Pengembangan Strategi Kampanye Kesehatan Implementasi Kampanye Kesehatan Penyusunan Profil Promosi Kesehatan Penyusunan Laporan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Penggalangan Dukungan Sektoral dalam pemenuhan formasi jabfung di daerah Penggalangan Komitmen dalam pemenuhan formasi jabfung PKM di Kabupaten
Rencana Kegiatan Tahunan 2016
Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS
Perencanaan program dan anggaran
34
Peningkatan kapasitas SDM
12
Pengelolaan Kepegawaian
12
Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS
Jumlah Model Intervensi Promosi Kesehatan
50%
10
Koordinasi Perencanaan dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota Konsultasi ke Pusat Penyusunan RKAKL Dekon ke Pusat Pelatihan Petugas Puskesmas Orientasi Bidan/Perawat Orientasi Kader TOT Pelatihan Advokasi Pelatihan Advokasi Akreditas Kurmod Pelatihan Media TOT Pelatihan Media TOT Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pemberdayaan Masyarakat TOT Pelatihan Kemitraan Orientasi Pusat dalam penguatan TP UKS propinsi Penggalangan Dukungan Sektoral (BKN, Menpan) dalam pemenuhan formasi jabfung di daerah Penggalangan Komitmen dalam pemenuhan formasi jabfung PKM di Provinsi Pemetaan Kebijakan PHBS
Pelaksanaan Advokasi Kebijakan PHBS Pembinaan Teknis pada Daerah yang telah diadvokasi Monitoring pelaksanaan advokasi sampai keluar kebijakan PHBS Pengembangan Model Intervensi Promosi Kesehatan Implementasi Model Intervensi
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 % desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan
Dana Desa
20%
Jumlah kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan
34
Jumlah Mitra (Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya) yang mendukung program kesehatan
8
Pemetaan Regulasi Dana Desa
Koordinasi dengan Lintas Sektor/Lintas Program Sosialisasi Kebijakan Dana Desa ke Pemerintah Daerah Penggalangan Komitmen Sektoral Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Desa Pendekatan kepada Pengambil Keputusan di derah Penyusunan Pembentukan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan Pembinaan Teknis pada Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan yang telah terbentuk Pemantauan dan Evaluasi Proses Pembentukan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan Penggalangan komitmen Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya Penyusunan kerjasama dengan Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnyauntuk mendukung program kesehatan Pelaksanaan kerjasama dengan Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya
Rencana Kegiatan Tahunan 2016
Jumlah organisasi Mitra (Organisasi kemasyarakatan yang Kemasyarakatan) yang memanfaatkan mendukung program kesehatan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
6
Pembinaan teknis kepada Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya yang sudah bekerjasama Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dengan Dunia Usaha/Swasta/INGO dan pihak lainnya untuk mendukung kesehatan Penggalangan organisasi kemasyarakatan potensial
Penyusunan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program kesehatan Pelaksanaan kerjasama dengan organisasi masyarakat Pembinaan teknis kepada Organisasi Kemasyarakatan yang sudah bekerjasama
Rencana Kegiatan Tahunan 2016 BAB IV PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun 2016 merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.
