KEBIJAKAN BERWAWASAN KESEHATAN (PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) RPJMN 2015-2019
Dra. Herawati, MA Kepala Sub Direktorat Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI Pada Koordinasi Dengan Pemegang Kepentingan Kab/Kota Untuk Penggalangan Komitmen Daerah Dalam Pembangunan Keehatan Palangka Raya, 17 Pebruari 2016
SISTEMATIKA 1. Arah Kebijakan Bangnas dan Bangkes 2. Situasi Kesehatan 3. Arah Kebijakan Berwawasan Kesehatan dalam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Strategi Pencapaian IKK
(1) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
4
Agenda 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Sub Agenda 5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
5.2 Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia
Sehat 5.4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja 5.5 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan Yang Berkelanjutan
5
TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN UU NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
MENINGKATNYA KESADARAN,
KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR TERWUJUD DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA
KESEHATAN Sehat sebagai suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, sosial, spiritual.
Penilaian Kondisi Kesehatan Individu TINGKAT
DIMENSI SEHAT MEDIS
PSIKOLOGIS
SOSIAL
Normalli Well
Baik
Baik
Baik
Pessimistic
Baik
Sakit
Baik
Socially ill
Baik
Baik
Sakit
Hypochondriacol
Baik
Sakit
Sakit
Medically ill
Sakit
Baik
Baik
Martyr
Sakit
Sakit
Baik
Optimistic
Sakit
Baik
Sakit
Serioussly ill
Sakit
Sakit
Sakit
KEPEDULIAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA KE DEPAN
Pangan ( laut,darat)
Air (air bersih, sanitasi, irigasi)
Perumahan dan lingkung-an sehat
Energi (fosil, terbarukan)
9
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu
Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk)
JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran PBI&Non PBI Tanda kepesertaan KIS
Paradigma Sehat Cara pandang atau pola fikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif antisipatif, dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral, dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penduduk yang sakit.
TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN • • • •
Menurunnya angka Kematian Ibu Menurunnya angka Kematian Bayi Menurunnya angka Gizi Buruk Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif • Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI LANDASAN PIKIR RPJMN 2015-2019
Manajemen Kesehatan
SDM K Farmasi, Alkes dan Makanan
Upaya Kesehatan
Litbang
Pemberdayaan Masyarakat
Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN)
•Derajat Kesehatan •Perlindungan finansial • Responsiveness yankes
(Perpres No 72/2012)
Dalam SKN dinyatakan bahwa fokus pembangunan kesehatan adalah pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 (Perpres No.2/2015) 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja & Lanjut Usia yg Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Peningkatan Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan 5. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yg Berkualitas 6. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yg Berkualitas 7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran & Mutu SDM Kesehatan 9. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan & Kualitas Farmasi & Alkes 10. Peningkatan Pengawasan Obat & Makanan
(2) SITUASI KESEHATAN
Proporsi RT Memenuhi Kriteria PHBS menurut Provinsi, 2013
Proporsi RT melakukan PHBS menurut 10 indikator, 2013
Perubahan Beban Penyakit antara 1990 – 2010 dan 2015 di Indonesia, beban dihitung sebagai Disability-Adjusted Life Years (DALYS) Sumber: Global Burden of Disease, 2010 dan Health Sector Review (2014)
Piramida Penduduk Indonesia 2012
BPS, Susenas 2012
1971 1971
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (2013)
BPS, 2014
(3) ARAH KEBIJAKAN BERWAWASAN KESEHATAN DALAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS • Meningkatkan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Meningkatkan Pembiayaan Kegiatan Promotif Preventif • Meningkatkan upaya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
TUJUAN PROMOSI KESEHATAN Peningkatan Perilaku Sehat dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT ISU
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Keshatan
KEBIJAKAN
Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Membudayakan Perilaku Sehat
Menurunnya AKI Menurunnya AKB Menurunnya persentase BBLR Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotive dan preventif 5. Meningkatnya upaya PHBS
OUTPUT
IKK
INDIKATOR SASARAN KEMENKES
1. 2. 3. 4.
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan dalam peningkatan Perilaku Sehat
Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS
Kabupaten/ Kota memiliki Kebijakan
PHBS untuk peningkatan perilaku sehat
% desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Kelompok kerja operasional UKBM atau forum peduli kesehatan dalam peningkatan Perilaku Sehat
Dana desa untuk penyelengg araan UKBM
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan
Model Intervensi Promosi Kesehatan
Kemitraan dengan Dunia Usaha/Swasta/ I NGO dan Piihak lain dalam peningkatan Perilaku Sehat
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat an dan pihak lain dalam peningkatan Perilaku Sehat
Jumlah tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat
Tema dalam Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada Masyarakat
Indikator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat NO
Indikator Kegiatan
Target Awal
2015
2016
2017
2018
2019
1
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
3
37
37
37
37
37
2
Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS
30
40%
50%
60%
70%
80%
3
% desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
10%
20%
30%
40%
50%
4
38
76
114
152
3
40
77
114
151
10
10
10
10
10
4
5
6
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
-
4
3
25
STRATEGI PROMOSI KESEHATAN • Mengembangkan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan • Menggalang kemitraan dengan LP/LS, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan pihak lainnya • Mendorong Kebijakan dan penciptaan lingkungan yang mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) • Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu • Meningkatkan peran serta dan upaya kesehatan berbasis masyarakat • Meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pencehagan di pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan SDM Kesehatan pada pelayanan promosi kesehatanM
Kebijakan Penguatan (RKP 2016) Penguatan upaya promotif dan preventif: • Peningkatan advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan; • Peningkatan Kemitraaan dalam upaya promotif dan preventif; • Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Sehat; • Penguatan gerakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM; • Peningkatan kapasitas sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; • Peningkatan efektivitas BOK dalam promotif preventif 27
Mengutamakan promotif-preventif
Sehat (70%)
X
Advokasi, KIE, pemberdayaan masyarakat, kemitraan
• Masyarakat berperilaku sehat (PHBS) • Meningkatkan produktivitas
Mengeluh Sakit (30%) Selfcare (42%)
Yankes (58%)
Penyuluhan Kesehatan, Pemberdayaan klien/ keluarga
• Penyembuhan penyakit • Mengurangi kecacatan 28
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDIKATOR
Definisi Operasional Lama
1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
2
3
4
5
jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah kebijakan yang dibuat sektoral (K/L) berupa Peraturan Presiden/ Peraturan Menteri/ Instruksi Menteri/ Surat Edaran Menteri/ Surat Keputusan Bersama Menteri yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Persentase Kab/kota yang memiliki Persentase kabupaten dan kota yang membuat kebijakan yang kebijakan PHBS mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun (Kebijakan yg mendukung kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota pada tahun tersebut) % desa yang memanfaatkan dana desa Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa minimal 10% minimal 10 persen untuk Upaya untuk UKBM yang difasilitasi oleh Puskesmas Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Jumlah dunia usaha yang jumlah dunia usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan memanfaatkan CSR-nya untuk program Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi yang kesehatan memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan Perjanjian Kerja Sama memanfaatkan sumber dayanya untuk (PKS) dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi yang mendukung kesehatan memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung program kesehatan.
6 Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, Jumlah pesan kesehatan prioritas yang disebarluaskan oleh Pusat kepada informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, masyarakat
Mekanisme pengambilan data INDIKATOR 1 Jumlah kebijakan publik
yang berwawasan kesehatan
2 Persentase Kab/kota yang
memiliki kebijakan PHBS
3 % desa yang
SUMBER DATA DAN FREKUENSI MEKANISME PENGUMPULAN PENGUMPUL CARA PERHITUNGAN DATA AN DATA Sumber Data : Pusat dan Propinsi Triwulanan Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Mekanisme Pengumpulan Data : Kesehatan di Pusat dan Propinsi Pusat: E-monev DJA, E-monev Bappenas, Profil PromKes Provdan KabLaporan Tahunan Daerah
Sumber Data : Kab./kota Triwulanan Mekanisme Pengumpulan Data : Pusat: E-monev DJA, E-monev Bappenas, Profil Promkes, Laporan Tahunan Daerah: Profil Promosi Kesehatan Kabupaten dan Provinsi
Sumber Data : Kab./kota Triwulanan memanfaatkan dana desa Mekanisme Pengumpulan Data : minimal 10 persen untuk Pusat : E-monev DJA, E-monev Upaya Kesehatan Bappenas, Profil PromKes Bersumberdaya Daerah: Laporan Kegiatan Masyarakat (UKBM) Puskesmas melalui dana BOK, Laporan Profil Promkes Kab dan Provinsi, laporan Tahunan
(Jumlah Kabupaten dan Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun dibagi jumlah kab dan kota) kali 100%
(jumlah desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang difasilitasi oelh Puskesmas dibagi total jumlah desa yang difasilitasi oleh Puskesmas) kali 100%
Mekanisme pengambilan data INDIKATOR
SUMBER DATA DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA
FREKUENSI PENGUMPULAN DATA
CARA PERHITUNGAN
4 Jumlah dunia usaha yang
Jumlah dunia usaha yang melakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program kesehatan
5 Jumlah organisasi
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan kerjasama (MOU) dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung program kesehatan
Sumber Data : Triwulanan memanfaatkan CSR-nya Pusat dan Propinsi untuk program kesehatan Mekanisme Pengumpulan Data : Pusat: E-monev DJA, E-monev Bappenas, Profil Promosi Kesehatan, Laporan Tahunan Daerah: Profil Promosi Kesehatan Kabupaten dan Provinsi Sumber Data : Triwulanan kemasyarakatan yang Pusat dan Propinsi memanfaatkan sumber Mekanisme dayanya untuk mendukung Pengumpulan Data : kesehatan Pusat: E-monev DJA, E-monev Bappenas, Profil Promosi Kesehatan, Laporan Tahunan Daerah: Profil Promosi Kesehatan Kabupaten dan Provinsi
6 Jumlah Tema pesan dalam Sumber Data :
komunikasi, informasi dan Pusat edukasi kepada Mekanisme Pengumpulan Data : masyarakat E-monev DJA, E-monev Bappenas, Profil Promosi Kesehatan, Laporan Tahunan
Triwulanan
Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
CAPAIAN Indikator Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat TAHUN NO
Indikator Kegiatan
1
Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
2
Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS
3
% desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
4
5
6
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat
2015
Target
Realisasi
3
3
40%
44%
10%
1%
4
4
3
3
10
10
32
Kebijakan publik berwawasan kesehatan (2014)-1 • Pasal 6 (1.f): Pencantuman Peringatan Kesehatan • Item kesehatan insert ke peraturan cukai
Kebijakan publik berwawasan kesehatan (2014)-2 Mengikuti amanah PP 109/2012, Kementerian Perhubungan mengeluarkan SE nomor 29 tahun 2014 tentang Larangan Merokok di Dalam Sarana Angkutan Umum
(4) Strategi Pencapaian IKK Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
35
STRATEGI MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK BERWAWASAN KESEHATAN 1. Identifikasi program priortas kesehatan di daerah masing-masing 2. Identifikasi SKPD terkait dalam pencapaian program prioritas 3. Membuat tim Advokasi (Lintas Program/ Sektor, Organisai Profesi, Perguruan Tinggi) 4. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaaan advokasi, al. data/ informasi terkait topik advokasi, jejaring komunikasi, strategi advokasi
STRATEGI MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK BERWAWASAN KESEHATAN 5. Tim melakukan Advokasi kepada Gubernur, Bupati/ Walikota, DPRD, SKPD 6. Pro aktif melakukan road show kepada SKPD terkait (mensinergiskan isu yang diusung menjadi target bersama, meyakinkan SKPD bahwa mereka memiliki peran besar dalam menyelesaikan isu yang diangkat) 7. Mendorong regulasi sektoral yang mendukung program kesehatan, dapat berupa : • Regulasi yang disusun bersama-sama dengan SKPD terkait dalam rangka mencapai target aspek kesehatan dan juga aspek lain (terkait dengan SKPD) • Regulasi yang akan dibuat SKPD, ada aspek kesehatan yang dimasukan dlm regulasis tsb
STRATEGI DI PUSAT (1) 1. Identifikasi mitra kementerian dan lembaga yang terkait dengan program prioritas kesehatan 2. Mengembangkan dan menguatkan jejaring kerja : 1. 2. 3. 4. 5.
Profesi Kesehatan Penggiat kesehatan Organisasi kemasyarakat Dunia usaha Institusi Pendidikan
STRATEGI DI PUSAT (2) 3. Melakukan advokasi kepada kementerian dan lembaga 4. Melakukan sinergitas program pertemuan, melakukan road show kepala K/L. al. Kemedikbud, Kemendagri, Kemendes dan PDTT 5. Mengembangkan jejaring kerja K/L al. 1. Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif 2. UKS/M (kemenkes, kemendikbud, kemenag, kemendagri) 3. Pengendalian dampak tembakau terhadap kesehatan (Kemenkes, Kemenkeu, BPOM, dll)
4. dll
STRATEGI DI PUSAT (3) 6. Meningkatkat kapasitas SDM daerah melalui kegiatan : Pelatihan advokasi kesehatan bagi tenaga kesehatan provinsi, kab/kota melalui ; klasikal dan pelatihan jarak jauh (LJJ) bekerjasaama dengan Pusdiklat Apaaratur Pengembangan modul, kurikulum pelatihan menggalang kerjasama dunia usaha dalam melakukan CRS (sedang disusun) 7. Melakukan Fasilitasi kepada daerah, dalam bentuk : Memberikan konsultasi dalam pembentukan regulasi, al. Penyusunan Raperda KTR, dll Melakukan bimbingan teknis Bimtek dan konsultasi da
DAERAH
1. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan • Jumlah kebijakan yang dibuat oleh sektoral di tingkat provinsi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Intruksi / Surat Edaran Gubernur yang mendukung kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat • Target minimal : 1 kebijakan dalam 1 tahun
2. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS (%) • Kebijakan tentang perilaku sehat/ PHBS dalam bentuk – – – – –
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, I Instruksi Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota
• Target : 50 % kab/kota di tiap provinsi memiliki minimal 1 kebijakan
3. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan • Jumlah dunia usaha yang melakukan kerjasama (MOU) dengan Dinas Kesehatan Propinsi dalam mendukung program kesehatan • Target minimal : 2 dunia usaha yang melakukan CSR bidang kesehatan
STRATEGI MENDORONG KAB/KOTA MEMBUAT KEBIJAKAN PHBS 1. Identifikasi potensi Kab/Kota di masingmasing provinsi termasuk identifikasi masalah kesehatan di kab/kota 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di Kab/Kota dalam melakukan Advokasi pelatihan Advokasi (Konvensional atau PJJ) 3. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Kab/Kota 4. Melakukan pendampingan Kab/Kota dalam mendorong kebijakan Kab/Kota tentang perilaku sehat/ PHBS
STRATEGI DUNIA USAHA MELAKUKAN CSR BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI
1. Identifikasi dunia usaha yang ada di daerah masing-masing (termasuk identifikasi faktor risiko usaha mereka terhadap lingk dan kes) 2. Melakukan pertemuan dengan calon mitra (dunia usaha) 3. Melakukan MoU dan PKS 4. Pendampingan dan Monev kegiatan CSR yang dilakukan oleh dunia usaha
PROSES CSR 1. MOU PAYUNG HUKUM 2. PKS Kegiatan dengan rinciannya 3. PELAKSANAAN KEGIATAN oleh Mitra atau pihak ketiga 4. PENDAMPINGAN Bimtek 5. MONEV
Terima kasih
