MA Kebijakan Kesehatan S-2
Politik dan Kebijakan Kesehatan Wiku Adisasmito, PhD Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan FKM UI
Bagaimana Politik Mempengaruhi Kebijakan Kesehatan?
Membahas pengaruh sistem politik dalam penentuan kebijakan kesehatan dan partisipasi masyarakat di dalam kebijakan publik. Dua contoh sistem politik di negara
Di Cuba, kesehatan merupakan hak semua warganegara, dan memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang hampir sama dalam pelayanan kesehatan. Di Afrika Selatan pelayanan kesehatan telah digunakan oleh kelompok apartheid sebagai alat untuk menegakkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang distruktur sesuai dengan kategori ras.
Mengapa Konsentrasi dengan Pemerintah
Sistem politik menyediakan kerangka untuk partisipasi masyarakat di dalam penentuan kebijakan kesehatan Pada perang dunia yang kedua dan sebelum tahun 1970, peran negara dalam manajemen ekonomi diperluas pada negara maju dan berkembang. Melalui Gagasan Keynesian tentang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan kebijakan industri, banyak negara maju melihat bahwa negara mengasumsikan tanggung jawab pusat untuk fasilitas publik dan pelayanan sosial bidang kesehatan. Pada periode 1980, meskipun peran pemerintah telah diperluas, ketidakpuasan tetap muncul. Terjadi resesi ekonomi global, administrasi pemerintah semakin dikritik sebagai hal yang tidak demokratis, tidak responsif dan tidak bertanggung jawab.
Mengapa Konsentrasi dengan Pemerintah
Banyak negara berkembang yang memiliki hutang. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menekan negara berkembang untuk menerima penyesuaian program untuk ekonomi mereka yang disusun oleh Bank Dunia dan IMF, seperti kebijakan privatisasi dan cara-cara lain untuk mengurangi peran negara. Pada akhir 1980 an, pemerintah di seluruh dunia mengurangi tanggung-jawabnya didalam sektor publik, dan beralih dari penyediaan jasa secara langsung menjadi pengatur dan pengendali biaya.
Peran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan
Pemerintahan negara maju dan negara berkembang, mempunyai lembaga pusat yang mengatur bidang kesehatan masyarakat seperti:
penyediaan air bersih dan aman pengamanan makanan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular bahaya dan pencegahan kecelakaan (sabuk pengaman, helm, membatasi kecepatan) dan keselamatan di tempat kerja. industri yang berhubungan dengan farmasi, penyalur lisensi, produksi, pemberian label, pengujian, hak paten produksi.
Peran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan
Pemerintah banyak terlibat didalam pelatihan untuk para pekerja di bidang kesehatan, mulai dari dokter-dokter di universitas hingga para professional di sekolah kesehatan. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendorong lulusan profesional agar berlatih di wilayah pedesaan.
Definisi Sistem Politik
Sistem politik adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatankekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah. Terdiri dari sektor swasta (kelompok kesehatan seperti asuransi kesehatan atau perusahaan jaminan sosial; organisasi profesional; rumah sakit swasta; industri farmasi), partai politik dan individu pemberi suara. Negara, diartikan sebagai institusi yang memiliki: Perangkat legislatif, mencakup parlemen; Departemen atau kementerian nasional atau pusat, termasuk penguasa lokal atau regional: Angkatan bersenjata; Lembaga hukum/pengadilan; Yang mempunyai fungsi: penyediaan pelayanan, seperti kesehatan dan pendidikan, jalan dan pembuangan sampah peningkatan pendapatan; penciptaan dan penegakan hukum.
Definisi Sistem Politik
Easton 1965 (Walt, 1994) : sistem politik merupakan satu kesatuan tentang institusi dan proses yang terlibat yang disebut wewenang alokasi nilai masyarakat. Nilai merupakan suatu hal yang signifikan dan penting bagi masyarakat.
Bisa berupa material (konsumsi barang seperti refrigerator atau telepon), atau jasa (kualitas pendidikan atau kesehatan terbaik), atau simbolik atau spiritual (hak untuk mengungkapkan pemikiran ke publik, hak untuk tidak melahirkan anak yang tidak diinginkan).
Alokasi nilai adalah proses dimana pemerintah memilih nilai-nilai untuk mewariskan, dan yang disangkal: proses bagaimana membuat atau mengubah kebijakan. Wewenang alokasi nilai merupakan pilihan-pilihan yang diterima atau dilegitimasi oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat pemerintah.
Definisi Sistem Politik
Demand dibuat individu atau kelompok sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai sebagai bagian dari kebijakan. Sumber daya membantu pemerintah merespon terhadap permintaan/kebutuhan yang ada. Dukungan mengacu pada dukungan mayoritas untuk sistem politik. Dukungan bisa berupa dukungan masyarakat melalui sistem partai politik atau dukungan berupa kesediaan untuk membayar pajak. Demand, Sumber dan dukungan merupakan input sehingga institusi pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan, yang mempengaruhi barang-barang dan jasa/pelayanan mencakup aspek hidup
Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Partisipasi dan potensi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik tergantung pada sejarah negeri, kedaulatan nasional, sistem politik, tingkat stabilitas dan sebagainya. Struktur dan kultur politis berbeda antara negara Bagaimana cara sistem politik mempengaruhi kebijakan? Ada dua pertanyaan:
Seberapa besar struktur suatu negara memberikan kesempatan atau mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik ? Bagaimana kepercayaan dan sikap masyarakat terhadap politik dan pemerintah? Seberapa besar sikap ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik ?
Bentuk Partisipasi Dalam Kebijakan
Bentuk partisipasi masyarakat bisa secara langsung atau pun tidak langsung. Partisipasi langsung, berarti masyarakat bisa langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, saling berinteraksi dengan pembuat kebijakan pemerintah atau pejabat secara langsung. Partisipasi tidak langsung yaitu melalui kegiatan politik, yang ditujukan pada mempengaruhi pemilihan/pembentukan perwakilan pemerintahan dan kebijakan.
Bentuk Partisipasi Dalam Kebijakan
Blondel 1990 (Walt, 1994) mengidentifikasi tiga pertanyaan mendasar untuk membedakan sistem politik: Siapa yang dilibatkan dalam sistem politik? Siapa yang membuat keputusan ? Bagaimana demokrasi sebagai sistem? Bagaimana keputusan diambil dan dideseminasikan? Apakah melalui banyak alternatif diskusi? Apakah termasuk sistem liberal atau otoriter? Apa substansi tujuan dari kebijakan tersebut? Untuk mendistribusikan barang-barang atau memperoleh jasa/pelayanan? Termasuk sistem egalitarian atau inegalitarian?
Bentuk Partisipasi Dalam Kebijakan
Blondel ( 1990: 28) sistem politik dibedakan menjadi: 1. liberal-democratic; 2. egalitarian-authoritarian; 3. traditional-inegalitarian; 4. populist; 5. authoritarian-inegalitarian.
Sistem Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal ditandai dengan banyaknya jumlah kelompok yang mengambil bagian dalam kebijakan publik. Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liberal ditandai dengan keanekaragaman persaingan sektor swasta dan publik. Demokrasi liberal menyediakan banyak saluran untuk keikutsertaan masyarakat, melalui: partai politik, pemilu, interest group, dan media massa yang ’bebas’. Model ini dianut negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, Jepang dan India dan excommunist negara Eropa Timur dan Afrika Kebijakan kesehatan dalam demokrasi liheral ditandai dengan keaneka ragaman persaingan dari sektor swasta dan publik Negara-negara federal seperti Amerika Serikat mempercayakan hampir seluruhnya pada pasar untuk penyediaan pelayanan kesehatan.
Sistem Egalitarian - Authoritarian
Banyak dianut oleh negara-negara komunis: Uni Soviet, China, Vietnam, Cuba, Angola, Mozambiq. Massa menuntut untuk lebih diikutsertakan didalam kebijakan pemerintah, mendorong terjadinya revolusi di negara-negara ini di akhir 1980 an dan awal 1990 an. Bagaimanapun, partisipasi massa yang lebih besar mengakibatkan ketidakstabilan dan mempengaruhi kebijakan. Negara menganut paham persamaan. Kebijakan ketenagakerjaan dikembangkan melalui sistem jaminan sosial yang menjaminpendidikan, kesehatan, perawatan anak dan jaminan hari tua. Struktur masyarakat menjadi lebih birokratis dibanding demokrasi liberal Lebih birokratis dibanding demokrasi liberal Pelayanan kesehatan dibiayai dan disediakan oleh sektor publik/pemerintah karena merupakan diangap hak asasi manusia.
Sistem Traditional-Inegalitarian
Sangat sedikit dianut di dunia yang modern. Merupakan sistem tradisional: oligarchi atau kerajaan dan menganut ketidaksamaan/inequality Contoh Saudi Arabia, Nepal Raja sebagai penentu kebijakan tunggal. Tidak ada pemilihan kepemimpinan, hanya sedikit peluang untuk partisipasi massa. Kebijakan kesehatan tergantung pada sektor swasta. Jasa pelayanan kesehatan sebagian besar berada di kota dan relatif kurang berkembang.
Rezim Populist
Dikenal banyak dari negara-negara Afrika Sistem politik didasarkan di atas pihak yang dominan/tunggal yang sebagian besar merupakan nasionalis. Kepemimpinan cenderung diselaraskan sesuai dengan keinginan penguasa, dan peluang untuk partisipasi masyarakat diatur melalui gerakan massa berhubungan dengan partai politik yang tunggal. Banyak terdapat pada negara di Afrika dan Amerika Selatan, untuk membuktikan perlawanan ke kolonial atau penguasa tunggal Pada 1990an kebijakan kesehatan didominasi oleh sektor swasta dan peningkatan sistem pembiayaan pengobatan.
Sistem Authoritarian-Inegalitarian
Rezim ini dibentuk sebagai reaksi atas rezim demokratis liberal, seperti terjadinya kenaikan fasisme di Eropa di 1930 an, atau di Amerika Latin 1945. Rejim ini sangat otoriter; hak hidup politis dikurangi menjadi minimum, dan bahkan kepercayaan yang tersebar luas di antara penguasa yang politik dapat dihapuskan dan digantikan oleh administrasi dan manajemen (Blondel, 1990: 32). Banyak negara berkembang mengalami rezim militer dengan dimensi authoritarianism dengan bermacammacam penindasan. Pada 1980 an pemerintah militer digantikan dengan pemerintah sipil di Peru, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brazil, Guatemala dan El Salvador, tetapi elit militer, dengan para pemimpin bisnis skala besar dan tuan tanah, yang tetap memegang permainan politik (dengan dukungan dan keuangan dari Amerika Serikat).
Kultur Politik
Ada kepercayaan tentang politik dimana mereka dapat berperan dalam mempengaruhi pemerintah. Ada keanekaragaman kepercayaan dalam negeri. Dimasa lalu, negara industri mengalami perubahan besar atas kepercayaan politis. Ada beberapa negara-negara dimana pemungutan suara dilihat sebagian besar sebagai simbolis di dalam pesta negara. Kultur politis berpengaruh secara tidak langsung didalam pengambilan keputusan publik.
Faktor Exogenous yang Mempengaruhi Kebijakan
Sistem politik mempengaruhi partisipasi didalam kebijakan. Ada faktor lain yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan dan implementasinya. Kebijakan publik juga dipengaruhi oleh tekanan internasional, iklim dalam negeri, kekayaan ekonomi, tingkat konflik kesukuan, tradisi sejarah, dan tingkatan melek huruf. Leichter (1979) mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan: faktor situasi,
faktor struktural, faktor kultural dan faktor lingkungan.
Faktor Exogenous yang Mempengaruhi Kebijakan
Faktor situasi seperti peristiwa yang kejam atau perubahan mendadak bisa mempengaruhi kebijakan. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah menghadapi situasi peperangan, atau kebijakan akibat suatu perubahan radikal di dalam kepemimpinan politis. Faktor struktural dengan jelas mempengaruhi kebijakan. Tingkat ekonomi dasar dari suatu negara akan mempengaruhi kebijakannya: sebagai contoh, apakah mengutamakan pada sektor agraris atau bergantung pada hasil produksi. Faktor struktural lain yaitu faktor demografis dan sosial. Derajat tingkat urbanisasi mempengaruhi kelayakan dalam menyediakan jasa, sedangkan angka kelahiran dan struktur umur dari populasi mempunyai konsekuensi jangka panjang untuk kebijakan kesehatan. Migrasi dapat mempengaruhi transmisi penyakit seperti malaria dan HIV, dan banyak aspek kesehatan lain.
Faktor Exogenous yang Mempengaruhi Kebijakan
Kultur politis mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan. Faktor kultur lain adalah bahasa, agama dan nilai sosial. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu faktor eksternal dan faktor internasional. Akan meningkatkan saling ketergantungan antar negara. Sebagai contoh yang dapat mempunyai efek pada kebijakan nasional yaitu perjanjian dagang, seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), juga bantuan dari IMF.
Proses Kebijakan dan Kekuasaan
Teori tentang pembuatan kebijakan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.
Teori makro terkait dengan sistem politik dan kekuasaan dan dapat dibedakan : konflik atau konsensus.
Kekuasaan politis menyangkut kemampuan untuk memaksakan kebijakan yang mungkin ditentang, merupakan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan (Hague et al. 1992: 9).
Teori mikro tentang pembuatan kebijakan memfokuskan lebih sedikit pada sistem politik dan lebih banyak pada mekanisme dan administrasi rutin dalam pembuatan kebijakan.
Kekuasaan: Siapa yang Mempengaruhi Kebijakan?
Dalam pandangan demokrasi banyak cara untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan yang dapat mempengaruhi pemerintah untuk menentukan kebijakan sesuai yang mereka inginkan.
Pandangan ini tidaklah universal, kebalikannya yaitu: kekuasaan itu ada di tangan sebagian kecil orang, dan kebanyakan kebijakan diputuskan oleh suatu kelompok kecil elite di dalam pemerintah atau bahkan diluar pemerintah.
Pendangan Kelompok Pluralis
Pluralis klasik: bahwa kekuasaan adalah difusi sosial: tak sekelompokpun bisa memegang total kekuasaan tanpa yang lain. Pendukung pluralisme mendasarkan argumentasi mereka pada pengamatan terhadap demokrasi liberal (Smith 1977): Persamaan politik dari individu dilindungi oleh hak azasi manusia Kelemahan dari warganegara individu diganti-rugi dengan hak azasi manusia dan kemampuan untuk mengorganisir kelompok dan asosiasi untuk tindakan politis. Negara tidak monolitis: negara berkedudukan netral dalam institusi, mempertimbangkan antara konflik sosial dan kepentingan ekonomi. Negara tidak memihak kelas atau kelompok tertentu. Ditandai kelompok elit yang pluralis/banyak. Tidak ada kelompok elit tertentu yang mendominasi. Harapannya adalah output kebijakan yang bijaksana yang memihak pada kepentingan publik
Pandangan Kelompok Elit
Marxisme memberikan dasar teori bagi berbagai teori tentang elite politik, dimana bisa memberikan sugesti pilihan kebijakan dan perubahan yang didominasi oleh kelompok sosial tertentu, dan fungsi utama negara adalah meniadakan dominasi tersebut. Di banyak negara-negara dunia ketiga, birokrat, para pelaku bisnis, para profesional, pemerintah dan militer menyusun format siklus kebijakan yang ketat, untuk suatu kelas dominan atau kuasa. Dalam beberapa negara, mereka mungkin dalam jumlah sangat sedikit dapat dikenali sebagai sebagai kelompok elite melalui nama keluarga mereka.
