KEBIJAKAN PUBLIK & KEBIJAKAN KESEHATAN Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
Suatu rangkaian praktek yang utuh berupa statemen, peraturan dan hukum yang merupakan hasil keputusan tentang bagaimana meyakinkan pembuat kebijakan sebagai bahan manajemen yang baik
Kebijakan Diekspresikan sebagai rangkaian tindakan-tindakan,
pernyataan-pernyataan, peraturan-peraturan, hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan sesuatu
Publik & Kebijakan Publik
Publik
Sekumpulan orang banyak yang memiliki tujuan terarah, pandangan terhadap masalah, menentukan sikap, dan menentukan pilihan (kompasiana, 2009)
Publik & Kebijakan Publik Masyarakat orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (Selo Sumardjan)
suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi (Karl Marx) kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut (Paul B. Horton & C. Hunt)
Massa orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis
Berdasarkan hukum dan kewenangan yang berlaku
Dapat bersifat positif atau negatif
Kebijakan Publik
Berorientasi mencapai tujuan
Terdiri dari serangkaian kegiatan yang disusun oleh aparat pemerintahan
Agenda Publik
• barometer politik • berubah bila terjadi pergeseran prioritas dan nilai-nilai dalam masyarakat
Konstruksi Agenda Publik Aktor Media Pressure group
Birokrasi
Substantif
Simbolik
• alokasi sumber daya dari pemerintah
• kebutuhan keputusan terhadap sebuah nilai di masyarakat
Isu dalam agenda publik
Immunization Man-power: PTT, Bidan Desa
Family Planning Disaster Plan/Emergency Response System Health care financing (curative, preventive, promotive, rehabilitative)
Public Health Policy Issue
Decentralization
Equity Privatization of hospitals
Referral system Telemedicine
Proactive hospital Environmental Management for health facility
sering dianggap sebagai obyek dari perjuangan politik, merupakan sumber daya atau komoditas persaingan politik
Pelayanan kesehatan dilihat sebagai komoditas untuk dibeli dan dijual (industri)
dilihat sebagai suatu investasi di masyarakat karena meningkatkan status kesehatan, dan masyarakat yang lebih sehat akan lebih produktif
Kebijakan Kesehatan
• dapat didefinisikan sebagai jaringan keputusan saling berhubungan yang bersama-sama membentuk suatu strategi atau pendekatan dalam kaitannya dengan isu praktis mengenai pelayanan kesehatan • mencakup serangkaian kegiatan yang berpengaruh pada institusi, organisasi, pelayanan, dan pembiayaan sistem kesehatan • mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan dan organisasi pemerintah, swasta maupun lembaga lain yang bergerak dalam bidang kesehatan
Kebijakan Kesehatan
Kebijakan Kesehatan Dinamika Sosial pada Masyarakat Lokal menentukan tingkat bantuan masyarakat di dalam sistem pelayanan kesehatan
Kondisi-kondisi yang Berlaku di Lingkungan Global mempengaruhi kebutuhan sistem pelayanan kesehatan.
Perspektif Sistem mempertimbangkan suatu isu politik dan keputusan mengenai sasaran hasil jangka panjang dari negara
Produk Kebijakan Kesehatan di Indonesia SJSN
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara
SJSN Tujuan
Untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Hingga setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, PHK , usia tua atau pensiun
Melalui mekanisme asuransi
Asas SJSN Asas Kemanusiaan • berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia
Asas manfaat • bersifat operasional, pengelolaan yang efisian dan efektif
Asas keadilan • merupakan asas yang bersifat ideal.
Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan
Prinsip SJSN
(UU No. 40 Tahun 2004)
Kehati-hatian Akuntabilitas
Portabilitas Kepersertaan bersifat wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial Nasional
5 Program Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan (JK) •Memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap peserta/rakyat Indonesia
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) •Memberikan kepastian Jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan
Jaminan Hari Tua (JHT) •Memberikan bekal kepada peserta ketika memasuki masa pensiun
Jaminan Pensiun (JP) •Diselenggarakan berdasarkan sistem asuransi dan tabungan dengan tujuan untuk menjamin kebutuhan hidup minimun yang dibayarkan secara berkala
Jaminan Kematian (JKM) •Memberikan santunan/jaminan kematian berdasarkan mekanisme asuransi sosial
Faktor Penghambat Pelaksanaan SJSN
1
• Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dicabut karena tidak sepenuhnya memihak rakyat
2
• SJSN diserahkan kepada perusahaan asuransi mengakibatkan orang yang tidak bisa membayar iuran atau tidak dibayarkan oleh pemerintah, tidak bisa merasakan manfaat dari SJSN
3
• Asumsi politik karena SJSN disahkan pada masa Megawati, jadi pemerintah saat ini lambat dalam menjalankan produk yang notabene hasil dari pemerintahan sebelumnya
Faktor Penghambat Pelaksanaan SJSN
4
• Masih belum dicapai keputusan apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi tunggal atau multi berdasarkan program kerja dan sasaran masing-masing • Bila BPJS menjadi tunggal • Kelebihan : mekanisme pelayanan kepada setiap peserta, sama dengan satu penyelenggara untuk lima manfaat program • Kelemahan : • Sulit menyatukan penyelenggara menjadi satu, dibutuhkan komitmen politik yang lebih kuat • Bila BPJS multi, • Kelebihan : menjadi spesialis dan handal di bidangnya sehingga BPJS yang ada hanya melanjutkan • Kelemahan : setiap peserta membayar lima premi asuransi untuk lima manfaat.
END
