DEfiNISI KEBIJAKAN PUBLIK
John Locke
MENURUT PAKAR
Francis Bacon
Easton Pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Anderson Kebijakan yang dibangun oleh badan & pejabat pemerintah, di mana implikasi nya : 1. Selalu punya tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2 Berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3 Mrpkn apa yang benar dilakukan & bukan mrpkn apa yg masih dimaksudkan utk dilakukan; 4 kebijakan publik bisa bersifat positif : tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau Bersifat negatif : keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5. kebijakan positif : didasarkan per-UU yang bersifat mengikat dan memaksa.
David Easton
public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan - alasan yang harus dipertanggung-jawabkan.
Chief J.O. Udoji Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
Jonnes Memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit.
.
Edward Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan programprogram.
Kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam per-UU berbentuk pidato pejabat pemerintah atau berupa program dan tindakan yang dilakukan pemerintah.
Chandler dan Plano
Pemanfaatan hal strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.
Bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
Woll
Sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, secara langsung melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tingkat pengaruh yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik ; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program ; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan.
Hakim Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi disebabkan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.
Jenis Kebijakan Publik
DISTRIBUTIF
• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi golongan penduduk tertentu
PENGATURAN (Regulatory)
• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui pembatasan kebebasan bertindak dari subject (golongan penduduk) untuk mengurangi pertentangan diantara golongan yang bersaingan • Contoh: Anti Trust Legislation, Perlindungan Lingkungan Hidup
lanjutan
REDISTRIBUSI
• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hak diantara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat • Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial
SELF-REGULATORY
• Yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk memajukan dan melindungi kepentingan mereka • Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional, seperti IDI
Tujuan Kebijakan Publik
Keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan kebijakan publik dibedakan dari sisi sumber daya yaitu kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan menyerap sumber daya negara
Stratifikasi Kebijakan
3 stratifikasi kebijakan publik Kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional.
Dari Sudut Manajemen,
Proses kerja kebijakan publik dapat dipandang Sebagai serangkaian kegiatan meliputi : (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.
Success is not given, You create success, You are success, God does not create junks! You possess all the resources to succeed
Paradigma Kebijakan Publik dalam Empowerment : Lama
-
Empowerment
Nasional
Mi k ro
Messo
Regional
Messo
Mikro
Lokal
Hidden
Kelas
Makro
Sentralistik & seragam
Makro Open Otonom dan Beragam
@design created by:Siskamto.sw.Unninus,2010
Proses analisis kebijakan : serangkaian aktivitas proses kegiatan yang bersifat politis. Diartikan proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu : (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan.
Menurut Dunn (1994),
variabel yang berhubungan
.
7 Tahap Formulasi Kebijakan
Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk
menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
Terima Kasih
Kita Buka Mata, Telinga, Hati & Perhatian Kita Untuk Melihat Negeri Yg Kita Cintai Ini, Semoga Implementasi Kebijakan Membawa Perubahan Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik.
