BAB II KEBIJAKAN PUBLIK DIBIDANG PERPAJAKAN
E. Pengertian Kebijakan Publik Beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli antara lain : Thomas R Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat”atau “tidak berbuat” (to do or not to do). Define Thomas ini kata Said zanal Abidin adalah hasil gabungan dari definsi yang dibuat David Easton, Lasswell dan Kaplean dan dari Carl Fredich32 Carl J. Friedrich menyatakan kebijakan adalah serangkain konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 33 Carl Friedrich merinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya : 1. Tujuan (goal) 2. Sasaran (objectives) 3. Kehandak (purpose) Amara Raksasataya, kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada tiga unsur dalam mencapai suatu tujuan : 32 33
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, hal 20-21 Ibid, hal 20-21
41 Universitas Sumatera Utara
42
1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai 2. Strategi untuk mencapainya (Apa yang dimaksud dengan strategi) 3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaanya Jika definisi Amara itu digambarkan dalam skema berupa chart maka akan Nampak sebagai berikut :
Potensi A Sumber daya
Paradigma Identifikasi Dasar‐dasar filosofi
Misi
Interaksi
Program Strategis & Taktik Yang jelas
Visi Identik Tujuan (goal)
Moneva
Input tentang Sixon (situasi & kondisi
Feed Back
Hugo Hegio, dalam said, menyatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan (goal, end) tentu (a course of action intended to accomplish some end)34
F. Perumusan Kebijakan dan Analisis Publik Perumusan kebijakan berarti penetapan langkah-langkah yang akan atau seharusnya ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan, misalnya Garis-Garis Besar 34
Ibid, hal 22-24
Universitas Sumatera Utara
43
Haluan Negara, Repelita, Rancangan Pembangunan
Nasional, sedangkan
“analisis kebijakan” adalah upaya evaluatif atau upaya “penilaian” bermuatan sorotan kritik dan sumbang-saran terhadap pelaksanaan sesuatu konsep kebijakan yang ditetapkan semula, misalnya evaluasi terhadap pelaksanaan konsep pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan analisis kebijakan juga bersifat audit yang sering diiringi tuntutan pertanggungjawaban atas suksesnya tidaknya pelaksanaan sesuatu konsep kebijakan. Kategori pertanggungjawaban itu, mungkin “politis” ataupun “yuridis” risiko kegagalan bertanggungjawab politis, umumnya risiko terhadap posisi jabatan. Tanggung jawab yuridis bisa berupa tanggungjawab secara hukum “keperdataan”, “pidana” atau secara hokum administrasi Negara.” Bentuk-bentuk risiko itu misalnya secara politis copot kedudukan, secara keperdataan misalnya membayar ganti rugi mengembalikan asset kepada yang berhak dan secara hukum pidana misalnya masuk penjara, penjara atau kurungan. Secara administrasi Negara dikenakan sanksi hukum administrasi, misalnya dischor (non aktif sementara), on’slage (pecat), turun pangkat, mutasi dan sebagainya. William N. Dann dalam bukunya “pengantar analisis kebijakan public” seraya menunjuk tulisan Duncan Mac Rac, Jr. mengatakan analisis kebijakan,
Universitas Sumatera Utara
44
melibatkan berbagai disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluative dan preskriptif)35 Sebagai disiplin ilmu terapan (applied science), analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu social dan perilaku, tetapi juga administrasi public, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan.
G. Negara Pelayanan dan Pelayanan Umum 1. Negara pelayanan (service state) Public service (penyelenggaraan kepentingan umum) adalah istilah cakupan meliputi seluruh peranan dan fungsi pemerintah baik sebagai legal state (negara hukum) maupun sebagai administrative state (administrasi negara)36 Sebagai political state (semata-mata Negara politik) pemerintah menjalankan empat fungsi politik pokok (the classical functions of go government) yaitu a. Maintenance of peace and order (memelihara ketertiban dan ketenangan) yaitu mengatasi gangguan terhadap ketertiban baik gangguan-gangguan yang datang dari warga masyarakat sendiri maupun pertahanan dan keamanan. b. Fungsi pertahanan dan keamanan c. Fungsi diplomatic d. Fungsi perpajakan
35
William N. Dann, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed II, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003, hal 97 36 S.P. Siagian. Administrasi Pembayaran, Jakarta: Gunung Agung, hal 37
Universitas Sumatera Utara
45
Karena pengaruh dinamika dan perubahan masyarakat, baik yang timbul karena perkembangan kesadaran hukum (rechtsbeustzijn), dan sebagainya, maka warga masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kesewenangan penguasa. Mengenai hal ini, di Indonesia, landasan konstitusional bagi hak perlindungan hukum (rechtsbe rscherming law protection) dan kewajiban masyarakat itu, ialah Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: segala warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Berdasarkan kesadaran hukum masyarakat yang demikian pemerintah berkembang kearah pemerintahan menurut hukum (the rule of law) dan tugas pemerintahan pun berkembang kearah protective function (fungsi perlindungan) dan Negara dikembangkan sebagai legal state (Negara hukum) 2. Pelayanan umum (public service) Dalam bukunya “beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi Negara”, Koentjoro Poerbopranoto, mengatakan bahwa tindakan aktif dan positif daripada tindakan pemerintahan ialah penyelenggaraan kepentingan umum, tugas mana merupakan tugas dari semua aparat pemerintahan termasuk para pegawai negeri sebagai alat pemerintahan. Sehubungan dengan perihal tugas tersebut, Koentjoro menunjuk Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
di
mana
disebut
sebagai
Universitas Sumatera Utara
46
berikut37”pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”. Kepentingan umum, menurut Koentjoro meliputi kepentingan nasional dalam arti kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara bahwa kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, kepentingan golongan dan kepentingan daerah. Kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi tugas daripada eksistensi pemerintah Negara, demikian Koentjoro menegaskan seraya menitisir tujuan pemerintah Negara RI yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut;”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social”.
H. Perencanaan sebagai Subsistem Manajemen Banyak definisi atau rumusan mengenai perencanaan M. Manullang, mengemukakan batasan yang diberikan Newman yang menyatakan “planning is deciding in advance what is to be done” berarti perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan38
37
Koentjoro Poerbopranoto. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Cara Peradilan Administrasi Negara, Jakarta: Binacipta, hal 36 38 William Newman dalam M. Manullang. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta:Ghalia, tanpa tahun, hal 47
Universitas Sumatera Utara
47
Louis A Allen menyatakan planning is the determination of a course of action to achieve a desired result. Maksudnya perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan39 Mirip dengan rumusan Allen Charles Bettleheim menyatakan : A plan carry consists of the totality of arrangements decided upon in order to carry out a project, dan disebutnya dua unsur yang terdapat pada setiap rencana yaitu: 1. a project, that is art and which one proposer to achieve dan 2. the arrangement decided upon in order that this and may be achieved, that is the determination of the means Dalam setiap rencana terdapat dua unsur yaitu “tujuan dan alat” yang perlu untuk mencapai tujuan itu.40 Pengertian perencanan menurut Koont’z dan Cyril O Donnel di dalam bukunya “principle of management” adalah persiapan yang diatur dari setiap usaha yang mewujudkan / mencapai tujuan yang telah ditemukan41 Sondang P. Siagian mengemukakan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.42 Berdasarkan kedua pengertian / definisi di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah rumusan yang diteliti daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai berbagai aspek serta kegiatan termasuk penggunaan sumber-sumber 39
Ibid Ibid. 41 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen,, Jakarta: Ghalia, 1985, hal 28 42 Siagian. Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung, 1985, hal 108 40
Universitas Sumatera Utara
48
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam hal mana kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mencakup: a. Struktur organisasi yang hendak diciptakan b. Pengadaan serta penggunaan tenaga kerja c. Sistem dan prosedur yang hendak digunakan dan d. Alat-alat diperlukan untuk kelancaran kegiatan-kegiatan itu Dengan titik focus yang sedikit berbeda, walaupun masih sejalan dengan pengertian diatas T. Hani Handoko, mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana serta oleh siapa43 Pengertian ini adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dalam arti ada beberapa alternatif yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Alternatif-alternatif adanya beberapa alternatif berarti dalam setiap perencanaan ada skala prioritas, yaitu penentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan alternatif-alternatif tersebut berarti ada : a. Suatu proses pengambilan keputusan yang menentukan skala prioritas b. Sistem dan prosedur kerja c. Struktur organisasi d. Sumber-sumber yang digunakan
43
T.Hani Handoko. Management, Yogyakarta: BPFE, 1984, hal 74
Universitas Sumatera Utara
