EV _B P
H
N
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK Oleh
Dr. H. Mahi M. Hikmat,M.Si.
PU
SA
N
[email protected]
Perpektif Kebijakan
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
H
N
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
SA PU
1.ISU MASALAH PUBLIK
N
EV _B P
2.PERUMUSAN KEBIJAKANPUBLIK
4. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
3.PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
PERPEKTIF PARTISIPASI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Partisipasi adalah proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakankebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.
4
H
N
PARTISIPASI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL
PU
SA
N
EV _B P
UUD 1945 • Pasal 1 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang;
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama RI demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat .
H
N
ABRAHAM LINCOLN (presiden Amerika ke-16)
PU
SA
N
EV _B P
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat , oleh rakyat , dan untuk rakyat .
PARTISIPASI=DEMOKRASI Public Participation
N
EV _B P
H
N
• Dalam proses pembangunan tidak • Bukan boleh ada satu pun warga negara Sekedar Hak, yang boleh puas hanya berperan selalu “penonton” pasif dan pasrah tetapi terhadap keadaan, tetapi harus turut Kewajiban aktif menjadi “pemain” yang
PU
SA
bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan proporsinya.
Awy,2011
UUD 1945
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. • Pasal 28 E (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. • Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
IMPLEMENTASI PARTISIPASI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Dilakukan Secara Langsung (Diperintahkan Langsung oleh UUD 1945) Dilakukan Secara Tidak Langsung / Perwakilan (Dilakukan oleh Pemerintah & DPR/DPRD): Kebijakan Publik Disertakan Langsung (Ikutserta dalam Kebijakan Publik) : Substansi UU Menyertakan Partisipasi
DILAKUKAN LANGSUNG
SA
N
EV _B P
H
N
Memilih Presiden (Pasal 6A,UUD 1945) Memilih Anggota DPR (Pasal 19,UUD 1945) Memilih Anggota DPD (Pasal 22C, UUD 1945) Memilih Anggota DPRD (Pasal 18, UUD 1945) Memilih Kepala Daerah (Pasal 18, UUD 1945)
PU
• • • • •
Masalah
SA
N
EV _B P
H
N
Tingginya Golput (Rata-rata 32%- 41,5%) Pragmatisme Pemilih (Money Politics) Tingginya Angka Sengketa Pemilu Pemimpin Tidak Sesuai Harapan Rakyat Kebijakan Tidak Berpihak
PU
1. 2. 3. 4. 5.
EV _B P
N
SA
PU
N
H
DILAKUKAN SECARA TIDAK LANGSUNG
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Sejumlah Pasal dalam UUD 1945 • ….diatur dalam Undang-Undang • ….mendapat persetujuan DPR/DPRD • ….persetujuan bersama DPR dan Pemerintah
Masalah
EV _B P
H
N
• Tidak Semua Pasal Dapat Dilaksanakan (Perbedaan Kenyataan dengan Bayangan Pembuat UU)
PU
SA
N
1. UU Penyiaran : Pasal 6 Ayat (3) • Dalam sistem penyiaran dibentuk stasiun jaringan & stasiun lokal; 2. UU ITE Pasal 18 ayat (4) • Forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif 3. UU KIP Pasal 38 & Pasal 60 • Kewenangan Mediasi dan Ajudikasi • Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP.
Masalah
EV _B P
H
N
• Sebagian Pasal Berdampak Negatif (Pembuat Tidak Tahu Arena Kepentingan )
PU
SA
N
1. UU Penyiaran Pasal 21 (2) & Pasal 37 • Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan tidak mencari laba atau keuntungan • Bahasa pengantar program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. UU KIP Pasal 51-56 • Pemidanaan UU KIP
Masalah
EV _B P
H
N
• Sebagian Pasal Tidak Sesuai Kebutuhan (Tidak Dilibatkannya Lembaga Pelaksana UU)
PU
SA
N
1. UU Penyiaran Pasal Pasal 34 • Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. 2. UU KIP Pasal 18 ayat (3) & 4 • Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, Ketua KPKi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum dapat membuka informasi yang dikecualikan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
Masalah
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• UU Produk Politik & Kompromistik : 1. Kekosongan Hukum : Pengaturan Kewenangan KPI-Dewan Pers-LSF. Hukum Cara KPI 1. Kontradiktif UU Pers Pasal 4: (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 1. Tafsir Ganda UU Penyiaran Pasal 31 ayat (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
Masalah Lainnya
SA
N
EV _B P
H
N
Pembentukan UU Masih Konservatif Keterlibatan Rakyat Rendah Dominasi Kepentingan Lembaga Negara Cenderung Perwujudan Visi & Misi Penguasa
PU
• • • •
DISERTAKAN LANGSUNG
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Sejumlah UU Menyuratkan Kesertaan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan Publik : Mendukung Partisipasi Publik • Sejumlah UU Tidak Menyuratkan Kesertaan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan Publik : Kurang Mendukung Partisipasi Publik
UU Menyuratkan Partisipasi
• • • • • • • •
N
H
EV _B P
•
N
• •
SA
• •
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PU
• • • •
Pasal Partisipasi
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• UU Pers No. 40 Tahun 1999 • Pasal 17 • 1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. • Kegiatan dapat berupa: a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitahuan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional
Pasal Partisipasi
PU
SA
N
EV _B P
H
N
UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 • Pasal 52 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. 3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
Pasal Partisipasi
PU
SA
N
EV _B P
H
N
UU ITE No. 11 Tahun 2011 • Pasal 41 1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 2) Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. 3) Lembaga dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Pasal 3 UU KIP • Tujuan • b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; • c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
Kondisi Faktual
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Masyarakat tidak tahu hak partisipasi; Masyarakat tahu hak partisipasi, tetapi tidak tahu cara penggunaannya; Masyarakat tahu hak partisipasi, tahu cara penggunaannya, tetapi tidak punya kemampuan; Masyarakat tahu partisipasi, tahu cara penggunaannya, memiliki kemampuan, tetapi trauma; Masyarakat tahu partisipasi, tahu cara penggunaannya, memiliki kemampuan, tidak trauma, tetapi berhadapan dengan sistem yang buruk.
AKIBATNYA
PU
SA
N
EV _B P
H
N
1. Perumusan kebijakan publik tidak akan memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh 2. Kebijakan publik bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat 3. Kebijakan publik tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat
Kekuatan dan Kelemahan Perencanaan Partisipatif
SA
N
EV _B P
H
N
Kekuatan (Adams, 2004; Layzer, 2002) : • Berperan memelihara sistem demokrasi lokal • Menunjukkan dukungan • Mengkritisi isu kebijakan • Menyusun agenda kebijakan • Menunda pengesahan/pemberlakuan suatu kebijakan • Mengembangkan jaringan antar dan antara warga dengan pejabat terpilih • Menghasilkan solusi lestari dan peduli lingkungan
PU
Kelemahan (Irvin & Stansbury, 2004) : • Pemborosan sumber daya dalam pembuatan kebijakan (dalam masyarakat kurang ideal) • Tidak efektif sebagai persuasi rasional (dalam kondisi tertentu) • Tergantung karakter/sifat stakeholders
PILAR PARTISIPASI
N
EV _B P
H
N
• Access to Information 1. Hak rakyat utk memperoleh informasi 2. Kewajiban pejabat publik utk menyediakan informasi • Public Participation in decision making
PU
SA
(pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, penerimaan manfaat)
• Access to Justice (sistem hukum) The Aarthus Convention PBB,1998
ACCESS TON INFORMATION=TRANSPARANSI
PU
SA
N
EV _B P
H
N
• Efektivitas Kontrol terhadap Perumus Kebijakan; • Berfungsinya Sistem checks and balances; • Mengurangi Korupsi; • Efektivitas Layanan Publik.
Kristiansen,2006
PARTISIPASI=TRANSPARANSI • • • •
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Hak utk Mengetahui (right to know) Hak utk Memikirkan (right to think) Hak utk Menyatakan Pendapat (right to speech) Hak utk Mempengaruhi Pengambilan Keputusan (right to participate un decision making process) • Hak utk Mengawasi Pelaksanaan Keputusan (right to wacht in implementing of the decision)
• UU Pers
EV _B P
H
N
• UU KIP
Hak Memikirkan
SA
N
Hak Mengetahui
PU
Hak Berpendapat
• UU Penyiaran
Hak Memengaruh i& Mengawasi
• UU ITE
EV _B P
N
SA
PU
N
H
