KAJIAN PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH LOKAL DAN STRATEGI PARTISIPASI PUBLIK Bambang Utoyo Sutiyoso Dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung Email:
[email protected]
ABSTRAK This research tries to explain development policies of urban affairs area that seen based on public involvement strategy in course of city development planning. This research was aimed at identifying: (1) characteristic of economy social area compared; (2) strategy difference developed at two local governments based on: (a) government openness; (b) public participation; (c) environment communities empowerment; and (d) willingness and public agreement. Research method used in this policy comparison study is descriptive method passes literature study by using documentation technique. Analysis towards a success data collected done to pass test of two samples (independent sample test). Finding shown that Canada adapted a scope broader from public participation technique relates to: willingness and public agreement, environment and strategic plan, and e-government. While America shown, that more possible to promote public participation passes mechanism likes referendum and annual society meetings towards public rumors. In public policy process, brainstorm about policy communities becomes an ideal design for future policy process that can accommodate participation values, collectivities, inclusively, and the most important, sustainable. For that reason next forwards need government behaviour reorientation (public government) and society (including civil society and private sector inside), that the power not only belongs to the government, but be networking balance also between stakeholders in every public policy process, no exception in urban affairs development context. Kata Kunci: Policy comparison; participation; local government
PENDAHULUAN
publik yang dihadapi oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Luasnya bidang kajian dari disiplin ini telah menyebabkan perbandingan kebijakan publik telah menjadi kajian yang semakin menarik dan menantang dewasa ini di lingkungan administrasi publik. Hal ini bukan saja karena adanya fenomena globalisasi yang telah menjadi keniscayaan yang ditunjang oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, dimana batas-batas yurisdiksi negara-kebangsaan satu dengan yang lainnya menjadi sangat relatif. Akan tetapi juga, karena alasan bahwa negara (pemerintah)
Perbandingan Kebijakan Publik (CPP) sebagaimana dikemukakan oleh Feldman dalam Islamy (2007), merupakan suatu metode kebijakan publik yang mengadopsi sebuah pendekatan komparasi dalam suatu proses kebijakan dan output serta hasil dari suatu kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, menjadi mudah untuk dipahami bahwa area kajian perbandingan kebijakan publik melingkupi wilayah yang sangat luas yang terkait dengan wilayah negara-kebangsaan dan masalah atau persoalan-persoalan 652
653 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 merupakan lembaga yang secara sah melahirkan apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara (pemerintah) mencerminkan kapasitas dan performance dari negara yang bersangkutan. Dalam percaturan global dewasa ini, keunggulan setiap negara ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya. Selain daripada itu, perkembangan terakhir dalam era globalisasi ini juga menunjukkan, bahwa ”pasar” yang selama ini selalu diagung-agungkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, yang terjadi justru ”mendikte” persoalan dan kepentingan publik. Karenanya dituntut adanya negara/ pemerintahan yang kuat yang antara lain dicerminkan dari mampu tidaknya negara membangun kebijakan publik yang ”excellent” yang menjadikan seluruh bagian negara menjadi unggul. Tidak saja dalam konteks internal, akan tetapi juga di dalam persaingan global. Kuatnya posisi negara, tidaklah harus diikuti dengan melemahnya civil society, karena asumsinya tidaklah bersifat zero sum game. Civil society sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kebijakan publik, antara lain dituntut peran sertanya. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik tidak saja dilihat sebagai nessecary condition akan tetapi juga merupakan sufficient condition bagi terwujudnya kebijakan publik yang excelent. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan -yang meliputi formulasi; implementasi dan evaluasi--, diharapkan akan dihasilkan sebuah kebijakan yang bersifat rasionalitas dan legitimate, bukan mengarah pada ”kepentingan
ADMINISTRATIO
publik terbatas”, akan tetapi menyangkut masyarakat secara luas. Apa yang hendak dikatakan disini, adalah bahwa keterlibatan masyarakat lebih merupakan aksi para partisipan melalui tindakan saling pengertian, berargumentasi, dan perjanjian dalam struktur pembentukan opini dan kehendak. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan akan memperoleh legitimasi yang didasarkan pada rasionalitas yang memadai. Oleh karenanya, sebuah institusi dibentuk guna mengakui berbagai kepentingan kelompok yang terbangun dalam proses deliberasi kolektif, yang mencakup rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan individu (Zauhar, 2007). Tulisan ini akan berusaha mengkaji perbandingan kebijakan yang terkait persoalan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan pembangunan kota di tingkat pemerintah lokal, yaitu Amerika Serikat dan Canada.
HASIL DAN PEMBAHASAN Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat, merupakan bagian tidak dipisahkan dari proses kebijakan. Sedangkan kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari aspek makro yang menyangkut wilayah negara maupun aspek mikro yang merupakan bagian dari suatu negara, yang sering disebut sebagai daerah/ wilayah. Sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, mestinya paling tahu akan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain. Hal ini tidak berarti, bahwa pemanfaatan mereka menjadi tertutup oleh pengaruh luar maupun menjadi loco sentris dalam pemanfaatan sumberdayanya.
ISSN : 1410-8429
Bambang Utoyo S, Kajian Perbandingan Kebijakan Pemerintah Lokal & Strategi Partisipasi Publik 654
Dari hasil penelusuran literatur (lihat: Silverman, 2006), diketahui bahwa Erie County dan Niagara County NY Amerika Serikat dan Ontario di Canada. memiliki karakteristik sumberdaya fisik lingkungannya relatif sama kondisinya dan hanya dipisahkan oleh Air Terjun Niagara, dengan batas yurisdiksi yang berbeda. Erie dan Niagara County berada di wilayah USA, sedangkan Ontario berada di wilayah Canada. Kedua bagian wilayah tersebut juga merupakan area perdagangan dan Tabel 1.
Deskripsi Kondisi Sosial Ekonomi di Wilayah Studi
Karakteristik Sosial Ekonomi
Total Population Percent White Percent Black Percent Hispanic Percent with a High School diploma or more Median household income Total housing units Median housing value
Percent vacant Percent owner-occupied Percent renter-occupied
Erie & US Niagara Niagara municipalitie Region, Counties, s (n=64) Canada USA 1,170,111 19,817 410,574 81.2 95.2 94.3 14.3 2.2 0.1 3.1 1.4 0.03 80.2 84.8 78.2 $37,106
$43,780
511,583 $79,150
8,672 $93,358
9.2 63.7 36.3
6.1 74.8 25.2
Berdasarkan hasil analisis diketahui, bahwa terdapat tiga sumber bagi terciptanya perluasan partisipasi publik yang secara signifikan membedakan antara Amerika dan Canada Ketiganya adalah: (1) Local elected official; (2) Social service organizations; dan (3) Block club. Sedangkan sebelas sumber yang lain diantara kedua wilayah di dua Negara tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. ADMINISTRATIO
turisme, sehingga interaksi keduanya relatif intens dalam pertukaran budaya. Oleh karenanya riset ini dilakukan dengan pertimbangan, apakah persamaan kondisi bio-fisik lingkungan wilayah akan berdampak terhadap keterlibatan/ partisipasi publik dalam pengambilan keputusankeputusan publik, terutama yang terkait dengan kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Perbedaan kondisi sosial ekonomi kedua wilayah studi dapat dilihat pada tabel berikut:
$47,224 ($30,696) 170,876 $148,523 ($96,540) 5 74 26
Canadian municipali ties (n=12) 33,718 96 0.7 0.3 79.5 $59,566 ($30,696) 14,240 $162,784 ($105,180 ) 5.7 80 20
Responden mengenali pejabat lokal yang dipilih sebagai sumber memaksa untuk memperluas keikutsertaan warganegara 42.4 persen lebih sering di Canada dibanding AS. Selain itu responden juga mengenali kalayak ramai sebagai sumber memaksa untuk memperluas keikutsertaan warganegara 23.8 persen lebih sering di Canada dibanding AS. Demikian pula halnya dengan organisasi layanan social, berdasarkan hasil analisis diketahui ISSN : 1410-8429
655 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 bahwa responden mengenali organisasi jasa/layanan sosial merupakan sumber yang mendorong dan memaksa untuk memperluas keikutsertaan warganegara 16.3 persen lebih sering di AS dibanding Canada. Dengan cara yang sama, responden mengenali, bahwa kelompok lingkungan sebagai sumber yang menstimuli dan memaksa untuk memperluas keikutsertaan warganegara 23.3 persen lebih sering di AS dibanding Canada. Dalam hal dukungan staff/ aparatur; anggaran dan karakteristik lingkungan berdasarkan hasil kajian tidak ada perbedaan yang signifikan antara USA dan Canada. Di kedua wilayah tersebut bisa dikatakan memperoleh dukungan staff yang relatif memadai yang tercermin dari curahan alokasi waktu yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat. Demikian pula halnya dengan alokasi anggaran yang disediakan negara/ pemerintah relatif cukup memadai dalam upaya perluasan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Adapun teknik yang digunakan dalam rangka perluasan partisipasi publik di kedua wilayah studi dilakukan dengan menggunakan empat pendekatan/ teknik, yaitu: (1) keterbukaan pemerintah; (2) partisipasi publik; (3) pemberdayaan lingkungan; dan (4) kesukarelaan dan kesepakatan publik. Kota-kota di wilayah Kanada adalah 50 persen lebih mungkin untuk memberitahu individu secara langsung sekitar pertemuan-pertemuan akan datang dibanding kotamadya AS. Demikian pula kota di Kanada adalah 26 persen lebih mungkin bagi keduanya untuk memelihara suatu lokasi web yang menyediakan informasi tentang pemerintah lokal dan mempunyai suatu corak tertentu pada lokasi web mereka yang mengijinkan orang banyak/masyarakat untuk mengirimkan e-mail ke ADMINISTRATIO
pemerintah lokal. Sedangkan rata-rata kota di Amerika 32 persen lebih mungkin untuk menggunakan dan memelihara suatu pertemuan tahunan di dalam kota mereka dibanding mereka yang Canada. Demikian pula halnya dengan intensitas dan basis hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kota di Kanada dalam hubungan dengan orang banyak/masyarakat secara lebih sering dibanding kotamadya AS. Sedangkan untuk teknik partisipasi, 39 persen kota di Kanada adalah lebih mungkin untuk memohon nasihat dan umpan balik dari stakeholders atas kebijakan atau perencanaan yang akan dilakukan dibandingkan dengan kota-kota di Amerika. Demikian pula perencanaan yang sifatnya strategis, 33 persen kota di Kanada adalah lebih mungkin untuk menyediakan keikutsertaan publik dalam pelatihan perencanaan strategis dibanding kota-kota di Amerika. Sedangkan di Amerika, sebanyak 8 persen, lebih mungkin untuk menugaskan anggota masyarakat ke desk kepenasehatan/ gugus tugas dibanding mereka yang di Canada. Apa yang hendak dikatakan disini, adalah bahwa dalam teknik keikutsertaan publik terungkap kotakota di Kanada itu melibatkan orang banyak/masyarakat dalam suatu cara yang lebih didukung dan lebih luas, terutama sekali dalam area perencanaan strategis. Berbeda dengan kota-kota di Amerika, lebih mempercayakan pada penggunaan desk kepenasehatan sebagai mekanisme untuk menyertakan orang banyak/masyarakat dalam proses kebijakan lokal. Teknik partisipasi publik yang ketiga, yaitu pemberdayaan lingkungan, menunjukkan bahwa 41 persen rata-rata kota di Kanada lebih mungkin untuk menerapkan suatu program perencanaan lingkungan formal dibanding kotamadya AS. ISSN : 1410-8429
Bambang Utoyo S, Kajian Perbandingan Kebijakan Pemerintah Lokal & Strategi Partisipasi Publik 656
Sedangkan 10 persen rata-rata kota di Amerika adalah lebih mungkin untuk mengadakan suatu organisator masyarakat untuk memperluas organisasi neighborhood-based dibanding mereka yang Canada. Selanjutnya, 7 persen kota-kota di Amerika adalah lebih mungkin untuk memerlukan suatu asosiasi pemilik rumah dalam pengembangan kediaman baru dibanding mereka yang Canada. Artinya, dalam rangka mewujudkan strategi perencanaan lingkungan kota di Amerika lebih mengedepankan untuk mendorong terbentuknya asosiasi pemilik rumah. Berbeda dengan kota-kota di Canada, tidak satupun dari kota di Kanada menyewa organisator masyarakat atau memerlukan asosiasi pemilik rumah dalam pengembangan kediaman/ pemukiman baru.
Terakhir, terkait dengan teknik kerelaan dan kesepakatan publik. Dari hasil survai menunjukkan bahwa 67 persen dari rata-rata kota di Kanada adalah lebih mungkin untuk mempunyai suatu aksesibilitas terhadap berbagai program dibanding kota di AS. Demikian pula dalam hal pengembangan lingkungan, 46 persen kota di Kanada adalah lebih mungkin untuk mempunyai suatu arah program lingkungan dibanding kotamadya AS. Sedangkan dalam program komunitas perkebunan, 32 persen rata-rata kota di Amerika lebih memungkinkan dibandingkan dengan mereka yang di Canada. Apa yang hendak dikatakan, bahwa kota-kota di Kanada lebih menggunakan kesukarelaan dan teknik perikatan publik dibanding kota di Amerika. Secara sederhana hasil analisis tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Kerangka Kerja Perbandingan Kebijakan Publik No
Komponen CPP
1
Area Kebijakan
2
Instrumen Kebijakan Sumber untuk memperluas keikutsertaan public:
NEGARA Erie & Niagara County Ontario-Canada USA Partisipasi Publik dalam Partisipasi Publik dalam Local Government Local Government Organisasi layanan sosial dan kelompok lingkungan lebih mungkin untuk mendukung keikutsertaan publik lebih besar.
Pejabat lokal yang dipilih dan kalayak ramai lebih mungkin untuk mendorong keikutsertaan publik di proses kebijakan lokal.
Staff, Anggaran Dan Karakteristik Lingkungan :
Memperoleh dukungan staf dan anggaran serta lingkungan yang kondusif dengan derajad yang berbeda
Memperoleh dukungan staf dan anggaran serta lingkungan yang kondusif dengan derajad yang berbeda
Perbedaan teknik keikutsertaan publik: 1. Teknik keterbukaan
Menggunakan dan memelihara suatu pertemuan tahunan
ADMINISTRATIO
Memberitahu individu secara langsung sekitar pertemuan-pertemuan ISSN : 1410-8429
657 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009
pemerintah;
2. Teknik Partisipasi Publik
3. Teknik. Pemberdayaan Lingkungan
Intensitas hubungan pemerintah dan warga relatif terbatas
Menugaskan anggota masyarakat ke desk kepenasehatan/ gugus tugas
Organisator masyarakat untuk memperluas organisasi neighborhoodbased Membentuk asosiasi dalam perencanaan lingkungan
4. Teknik Kesukarelaan dan perikatan publik.
Melalui program komunitas perkebunan Relatif kurang menggunakan kesukarelaan dan teknik perikatan publik
3
Penerima Kebijakan
Komunitas publik dalam lingkup cities, towns and villages
4
Solusi dan Inovasi Kebijakan
Kesukarelaan dan kesepakatan publik, lingkungan dan perencanaan strategis, dan e-government. Perluasan partisipasi public dalam proses kebijakan lokal;
ADMINISTRATIO
akan datang Memelihara suatu lokasi web Intensitas hubungan pemerintah dan warga relatif sering Memohon nasihat dan umpan balik dari stakeholders atas kebijakan atau perencanaan yang akan dilakukan Keikutsertaan publik dalam pelatihan perencanaan strategis Program perencanaan lingkungan formal Tidak memerlukan asosiasi atau organisator masyarakat
Aksesibilitas terhadap berbagai program pemerintah lokal Mempunyai suatu arah bagi program lingkungan Lebih menggunakan kesukarelaan dan teknik perikatan publik Komunitas public dalam lingkup cities, towns and villages Referendum dan pertemuan-pertemuan masyarakat tahunan. Perluasan partisipasi public dalam proses kebijakan lokal;
ISSN : 1410-8429
Bambang Utoyo S, Kajian Perbandingan Kebijakan Pemerintah Lokal & Strategi Partisipasi Publik 658
Dari hasil analisis melalui uji t selanjutnya dapat diketahui, bahwa strategi yang dikembangkan di dua
pemerintah lokal di dua negara dapat diketahui pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Nilai Partisipasi Publik di Wilayah Studi Tipe Partisipasi Publik Open government technique Public participation technique Neighborhoods empowerment technique Volunteerism and public engagement technique Catatan: *p<0.10; **p<0.05 Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam yang terdapat diantara aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Bahkan dalam negaranegara yang demokratis, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Artinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian pula sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah-masalah kenegaraan. Tak terkecuali dalam lingkup regional atau lokal, fenomena tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Oleh Santoso (2003), perlu dilakukan upaya mengembangkan model kebijakan yang mendorong partisipasi publik, yakni model ‘kebijakan sebagai perjuangan kepentingan masyrakat’ dan model ‘kebijakan sebagai proses social marketing’. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan yang terwujud melalui perencanaan partisipatif ADMINISTRATIO
USA 8.1 4 2
Canada 9.1 4.2 2.6
Perbedaan 1.0 * 0.2 0.6
3.3
4.7
1.4 **
dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan politik yang diambil akan lebih efektif disamping memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang memberi nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan. Terbukanya ruang intervensi publik melahirkan konsekuensi terbukanya peluang masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempengaruhi keputusan yang diambil. Sehingga keputusan tidak hanya ditentukan oleh teknokrat dan birokrat semata, tetapi mulai memasuki ranah publik dan masyarakat awam. Oleh karenanya, partisipasi bukanlah semata-mata hak masyarakat belaka, melainkan juga merupakan kesadaran budaya dan kemampuan masyarakat. Disini partisipasi masyarakat harus dipandang dari sudut: kesadaran, kemampaun dan kesempatan. Pertama tentang kesadaran, maknanya bahwa partisipasi bukanlah sikap dan tindakan yang dipaksanakan dari luar. Melainkan tumbuh dari ISSN : 1410-8429
659 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 motivasi dan dan responsi terhadap rangsangan. Motivasi dapat muncul karena kesadaran orang terhadap realitas yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah arti penting kehadiran pemimpin, baik formal maupun informal, agar senantiasa meningkatkan kesadaran tentang persoalan-persoalan mikro maupun makro. Kedua mengenai kemampuan, kemampuan disini tidak hanya menyangkut kemampuan untuk melaksanakan program, melainkan juga kemampuan adaptasi dan memberikan responsi terhadap rangsangan. Dan terlebih lagi kemampuan untuk melakukan invensi (teknologi) dan inovasi (kemasyarakatan). Dan terakhir menyangkut kesempatan, aksesibilitas masyarakat dalam berpartisipasi biasanya terkait dengan struktur kekuasaan, yang bersumber dari nilainilai, pola kepemimpinan dan struktur ekonomi tertentu. Oleh karenanya pengembangan dan peningkatan partisipasi dilakukan melalui perubahan struktur kekuasaan, perubahan nilai atau penataan kembali suatu sistem yang memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menjalankan hak partisipasinya. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan perkotaan sesungguhnya merupakan suatu keharusan agar berbagai ide dan aspirasi orisinil stakeholders dapat terakomodasi secara adil dan seimbang, termasuk bagi kelompokkelompok marginal perkotaan. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat (local unique) dan model kelembagaan setempat seperti misalnya melalui forum kota atau rembug masyarakat. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta ADMINISTRATIO
masyarakat di dalam proses pembangunan, khususnya di daerah perkotaan, oleh karenanya bukan lagi sekedar paradigma, tetapi sudah merupakan suatu filosofi ilmu perencanaan pembangunan kota (cityplanning philosophy). Sebagai contoh misalnya, kota-kota di Indonesia selama ini dikembangkan dan dibangun dengan paradigma lama, yaitu dengan mengadakan pendekatan top-down planning dan sektoral. Hasil pembangunan yang diwujudkan, lebih mengakomodasi kebutuhan sekelompok warga masyarakat dengan prosentase kecil (exclusive society), sedang kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih besar (marginal society) terabaikan, malah cenderung tersingkirkan. KESIMPULAN Peran serta masyarakat merupakan komponen inti dalam policy making dan implementasi dalam masyarakat demokratis yang sehat. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa di Kanada mengadopsi suatu cakupan yang lebih luas dari teknik keikutsertaan publik berhubungan dengan: kesukarelaan dan kesepakatan publik, lingkungan dan perencanaan strategis, dan egovernment. Sedangkan di Amerika menunjukkan, bahwa lebih memungkinkan untuk mempromosikan keikutsertaan publik melalui mekanisme seperti referendum dan pertemuan-pertemuan masyarakat tahunan pada terhadap isu-isu publik. Dalam proses kebijakan publik, gagasan tentang komunitas kebijakan merupakan desain ideal bagi proses kebijakan masa datang yang dapat mengakomodasi nilai-nilai partisipasi, kolektivitas, inklusivitas, dan yang paling penting, sustainabilitas. Oleh karenanya ke depan diperlukan reorientasi perilaku pemerintah (aparatur publik) dan masyarakat (termasuk di dalamnya civil society ISSN : 1410-8429
Bambang Utoyo S, Kajian Perbandingan Kebijakan Pemerintah Lokal & Strategi Partisipasi Publik 660
dan privat sector), bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki pemerintah, melainkan merupakan networking yang seimbang diantara pemangku kepentingan dalam setiap proses kebijakan publik, tak terkecuali dalam konteks pembangunan perkotaan. Atau dengan bahasa yang lugas, tata kelola (governance)-lah kata kuncinya.
DAFTAR PUSTAKA Chettiparamb, Angelique, 2007, ReConceptualizing Public Participation in Planning: A View Through Autopoiesis, Planning Theory 2007; 6; 263 Cheema, G.Shabbir and Rondinelli, Dennis A. (Eds.). 1983. Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Baverly Hills: Sage Publications Enserink, Bert and Koppenjan, Joop, “Public participation in China: sustainable urbanization ang governance”, Fakulty of Technologi and Management, Delf University of Technology, Delf, The Netherlands dalam Jurnal Management of Environmental Quality: An International Journal Vol. 18 No. 4 Tahun 2007 Friedman, J., 1987, Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action, Princeton University Press, New Jersey Heikkila, Tanya, “Citizen Involvement and Performance Management in Special-Purpose Goverments”, Columbia University dalam Public Administration Review; Maret/April 2007 Islamy, M Irfan, Kajian Kebijakan Publik, Bahan Kuliah Perbandingan Kebijakan Publik
ADMINISTRATIO
Pada Program Doktor Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Unibraw, Malang, 2007 Jha, SN and Mathur, PC., 1999. Decentralization and Local Politics. New Delhi: Sage Publications Manor, James, 1999. The Political Economy of Democratic Decentralization. The World Bank Washington DC Nugroho D, Riant, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006 Pemerintah Kanada, 2000. The Competency Profile for the Policy Community. Rhodes, R.A.W, & David Marsh, 1992. “New Directions in the Study of Policy Networks”, European Journal of Political Research, Vol. 21, Pp. 181-205. Silverman, Robert Mark, “Central city socio-economic characteristics and public participation strategies – A comparative analysis of the Niagara Falls region’s municipalities in the USA and Canada”, Departemen of Urban and Regional Planning University at Buffalo New York, International Journal of Sociology and Social Policy (IJSSP) Vol. 26 No. 3/4, 2006. Santoso, Purwo, Membangun Mekanisme Pembuatan Kebijakan Daerah yang Partisipatif, Makalah yang Disampaikan dalam Workshop Multistakeholder yang diselenggarakan oleh Jogjakarta Transparancy, bekerja sama dengan Independent Legal Aid Institute (ILAI) dan Partnership for Governance Reform di Hotel Novotel Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2003.
ISSN : 1410-8429
661 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 Zauhar, Soesilo, “Administrasi Publik Deliberatif Dalam Masyarakat Nekrofilia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Publik Pada FIA Universitas Brawijaya, Malang, 3 Maret 2007 Yang, Kaifeng & Callahan, Kathe, 2007, Citizen Involvement
ADMINISTRATIO
Effort and Birocratic Responsiveness: Participatory Value, Stakeholder Pressure, and Administrative Practicality, International Public Administration Review, Maret/April 2007
ISSN : 1410-8429
