Peran Anggota Dewan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Oleh: Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
www.kumoro.staff.ugm.ac.id
[email protected]
Definisi Kebijakan Publik z
z z
Suatu arah tindakan yang ditentukan oleh seorang pejabat (perumus kebijakan), sekelompok orang, atau sebuah lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik adalah kebijakan yang tidak dapat diberikan otoritasnya kepada swasta. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh lembaga publik untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan.
What is Public Policy? z
z
z
Carl Friedrich (1967): “ a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose”. Guy Peters (1996): “ the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as those actions have an influence on the lives of citizens” Thomas Dye (1981): “public policy is whatever governments choose to do or not to do”.
Ciri Pokok Kebijakan Publik z z
z
z
Mempengaruhi kepentingan banyak pihak atau kelompok dalam suatu negara Karena perbedaan kepentingan, kebijakan publik seringkali menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok yang lain Rumusan kebijakan merupakan kompromi sementara berdasarkan kesepakatan antar aktor atau antar kelompok Perubahan kebijakan ditentukan oleh: 1) bagaimana aktor melihat kepentingan terkait dengan kebijakan, 2) kondisi yang dihadapi masing-masing aktor, dan 3) persepsi tentang peluang baru bagi adanya perubahan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik.
MODEL PERUMUSAN AGENDA Political stream Policy stream Agenda Problem stream
SUMBERDAYA PERUMUS KEBIJAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Inisiasi Staff dan perencanaan Komunikasi dan publisitas Dukungan lembaga Penggalangan antar-elit Pendanaan Sanksi dan kontrol
KEMAMPUAN YANG DITUNTUT BAGI PERUMUS KEBIJAKAN z
z
z
z
Melihat kaitan kebijakan dengan isu eksternal. Mis: isu energi dengan lingkungan Melihat kaitan dengan isu internal. Mis: isu bencana banjir dengan perencanaan kota, konservasi lingkungan Mengetahui apa yang harus dilakukan; analisis data, pengalaman, intuisi Mengetahui dampak positif maupun negatif; projektif maupun reaktif.
Analisis Stakeholders
DPRD Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
KEPALA DAERAH Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ visi KDH terwujud)
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
SKPD Getting money first
PIMPINAN KEGIATAN Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI (Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lainlain.
Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?
Batang: Kondisi Geografis yang Menuntut Diversifikasi Produk
Struktur APBD 2008 Kab Batang z z z z z z
Total Pendapatan: 551,4 M PAD: 29,9 M (pajak 7,2 M; retribusi 14,7 M) Dana perimbangan: 483,1 M Total Belanja: 603,5 M Belanja Tidak Langsung: 352,3 M Belanja Modal: 127,8 M (21,2% dari total belanja)
Æ Bgm meningkatkan kemakmuran rakyat dg instrumen anggaran / APBD?
Penyumbang PDRB Kabupaten Batang (dalam jutaan rupiah)
Pertanian 800 700
Pertambangan
600
Industri Pengolahan
500
Listrik dan Air Bersih
400 Bangunan 300 Perdagangan, Hotel, Restoran Angkutan/Komunikasi
200 100 0 1
Bank/Keu/Perum
Produk Pertanian yang Dapat Dikembangkan? 1. 2. 3. 4.
Kakao Bawang daun Wasabi Produk lain?
Industri Pengolahan yang Dapat Dikembangkan? 1. 2. 3. 4.
Nata de Coco Kripik buah Penyulingan bunga melati Industri lain?
Infrastruktur di Kabupaten Batang
Isu Pokok Kebijakan Publik di Kabupaten Batang z
z
z
z
Kondisi geografis yang kurang menguntungkan (kontur, daerah transit, komunikasi ke luar kurang intensif) Infrastruktur penunjang komoditas agri-bisnis dan industri kecil Tingkat pendidikan masyarakat rendah (penduduk 694.453 jiwa; 65% lulus SMP, 31% lulus SMU) Modal pokok: kultur, stabilitas politik, komitmen perumus kebijakan. Æ Bagaimana pengembangan di masa mendatang?
Peran Pokok Wakil Rakyat z z
z
z
Pertimbangkan seluruh warga masyarakat, bukan hanya konstituen. Budaya “nrimo” adalah modal bagi stabilitas politik, tetapi hindari budaya “inyong baen” atau “pak po rah”. Tingkatkan belanja modal dari anggaran, buat program yg langsung menyentuh kebutuhan pokok rakyat. Rumuskan program berbasis agri-bisnis dan industri pengolahan.
Inilah kesempatan terbaik untuk berbuat bagi rakyat Batang. Banyak hal yang harus dipikirkan, lebih banyak lagi yang harus dilakukan.
TERIMA KASIH
