KEBIJAKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 2010 – 2015
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 2010 - 2015
I.
PENDAHULUAN Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan salah satu komponen dari sistem penyiaran nasional yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara khusus mengatur RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal RRI yang berlangsung terus menerus dan dapat mempengaruhi proses pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi seharusnya menjadi perhatian antara lain meliputi aspek : 1. Perubahan perilaku pendengar sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipicu oleh iklim demokrasi dan adanya kemudahan dalam memilih, mengakses informasi maupun hiburan melalui berbagai jenis media massa. 2. Perkembangan teknologi yang menyatukan berbagai jenis layanan informasi dan hiburan dalam satu platform yang mudah, murah dan mobil. 3. Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Indonesia yang semakin membaik menyebabkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun masih
terdapat sebagian masyarakat yang belum dapat menikmati kemudahan dalam mengakses informasi. 4. Peranan Indonesia dalam pergaulan Internasional yang semakin diakui dunia. 5. RRI sebagai LPP harus berperan aktif dalam menjaga integritas membentuk karakter dan meningkatkan citra positif bangsa.
nasional,
6. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RadIo Republik Indonesia, maka Dewan Pengawas LPP RRI menetapkan Kebijakan LPP RRI tahun 2010 – 2015 untuk dilaksanakan oleh Dewan Direksi LPP RRI.
II.
DASAR HUKUM KEBIJAKAN LPP RRI 1. 2. 3. 4. 5.
III.
UU Dasar Tahun 1945 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI Peraturan Perundangan terkait lainnya.
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas di bidang penyiaran, maka LPP RRI merujuk pada asas, tujuan, dan fungsi yang ditetapkan oleh UU Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu: 1. Asas Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,keamanan, keberagaman, kemitraan, kebebasan dan tanggung jawab. 2. Tujuan Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
3. Fungsi Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social serta memajukan kebudayaan.
IV. VISI RRI “Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.”
V. MISI RRI 1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran . 2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencer-daskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa. 3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. 4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas. 5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa. 7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran. 8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional mau pun pemeliharaan perangkat teknik. 9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewu-judkan tata kelola lembaga yang baik (good corporate governance). 10. Memperluas jejaring dan kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan. 11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
VI. SASARAN 1. Terwujudnya program siaran informasi/berita yang cepat, aktual, akurat, komprehensif, solutif dan menarik melalui seluruh programa. 2. Terwujudnya program siaran interaktif yang mudah diakses oleh publik untuk menyampaikan aspirasinya sebagai sarana kontrol sosial. 3. Terwujudnya program siaran pendidikan untuk membangun mengembangkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter.
dan
4. Terselenggaranya program-program acara siaran pendidikan yang memberikan ruang bagi tumbuhkembang dan tersalurkannya bakat dan kreasi masyarakat. 5. Terselenggaranya program siaran budaya yang memberikan hiburan sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa.
6. Terselenggaranya program siaran yang berperspektif gender. 7. Terselenggaranya program siaran yang melayani kebutuhan kelompok minoritas/khusus. 8. Terwujudnya program siaran untuk wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan keberimbangan informasi. 9. Terwujudnya kualitas program siaran luar negeri untuk meningkatkan citra positif bangsa. 10. Terselenggaranya kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program siaran yang akurat dan melibatkan partisipasi publik. 11. Terwujudnya peningkatan kualitas penerimaan siaran dan perluasan jangkauan siaran dengan mengadaptasi perkembangan teknologi penyiaran. 12. Terlaksananya optimalisasi sumberdaya teknologi untuk mendukung efisiensi pengelolaan operasional. 13. Terwujudnya organisasi yang dinamis, efektif dan efisien dengan tata kelola yang baik. 14. Terwujudnya jejaring siaran dengan berbagai lembaga penyiaran. 15. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai lembaga yang saling memperkuat dan menguntungkan. 16. Terwujudnya peningkatan pendapatan dari pengelolaan asset-asset LPP RRI. 17. Terwujudnya kualitas operasional siaran dan kesejahteraan pegawai yang didukung oleh dana yang memadai.
VII. KEBIJAKAN UMUM Berdasarkan rumusan visi dan misi yang diuraikan pada Bab sebelumnya maka Kebijakan Umum LPP RRI Tahun 2010 – 2015 adalah: 1. Pengelolaan pegawai/SDM mulai dari proses perencanaan, perekrutan, penyeleksian, penempatan, dan mutasi (rotasi, promosi, demosi) hingga pemberhentian, semata-mata atas dasar kebutuhan organisasi dengan pola
pengembangan karir,parameter / indikator penilaian, serta data rekam jejak (track record) yang jelas,obyektif dan transparan. 2. Pengelolaan organisasi berorientasi pada proses dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, berkesinambungan, dengan mengoptimalkan peran /partisipasi aktif setiap pegawai. 3. Pengelolaan asset fisik (pemeliharaan, penggunaan,dan pemanfaatan) harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Kegiatan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip good corporate governance yang bersifat transparan, akuntable, dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berorientasi pada hasil dan manfaat. 5. Kegiatan layanan dan pengembangan usaha, dilandaskan pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP dan PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan peraturan perundangan yang terkait. 6. Pendapatan yang diperoleh dari layanan dan pengembangan usaha, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas operasional siaran dan kesejahteraan seluruh pegawai LPP RRI. 7. Kegiatan operasional siaran RRI harus dilaksanakan secara kreatif dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip radio publik yaitu: independen, netral, dan tidak komersial. 8. Kegiatan penyiaran harus memberikan peluang bagi publik untuk mengekspresikan ide, gagasan atau pendapat serta dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat / public. 9. Siaran melalui pemancar FM dan MW tetap dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan oleh Pemerintah RI. 10. Kualitas penerimaan FM dan MW harus jelas dan keras (loud and clear) 11. Penggunaan pemancar SW analog tidak dikembangkan lebih lanjut. Khusus untuk siaran luar negeri masih dapat digunakan secara terbatas sampai ada perkembangan tentang penggunaan teknologi digital. 12. Jangkauan pemancar FM meliput wilayah berpenduduk di kota, wilayah sub urban, wilayah terpencil dan wilayah terluar Indonesia (perbatasan Negara).
13. Jangkauan pemancar MW diutamakan meliput wilayah berpenduduk di luar perkotaan (sub urban), wilayah terpencil dan wilayah terluar Indonesia (perbatasan negara). 14. Penggunaan sarana dan prasarana harus efisien dan ekonomis 15. Pengadaan perangkat produksi, distribusi dan transmisi harus sesuai dengan kebutuhan dan memperhitungkan prinsip pemanfaatan teknologi yang mempertimbangkan aspek ekonomi (teknoekonomik).
VIII. KEBIJAKAN PENYIARAN 1. Kegiatan penyiaran ditujukan untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan melalui berbagai program siaran yang diharapkan memperkaya wawasan dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi wahana kontrol sosial. 2. Kegiatan siaran berita, harus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. 3. Kegiatan penyiaran,harus memberikan ruang kepada kelompok minoritas, kelompok khusus, perempuan dan anak. 4. Kegiatan penyiaran harus dilakukan dengan kreatif dan berkualitas tinggi. 5. Kegiatan penyiaran harus memberikan peluang bagi pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat serta nilai-nilai kearifan lokal. 6. Kegiatan penyiaran harus menjadi wahana pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. 7. Kegiatan penyiaran harus mendukung integrasi nasional, kedaulatan NKRI, dan menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. 8. Kegiatan penyiaran berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. 9. Kegiatan pengembangan siaran diarahkan untuk masyarakat, demi penguatan karakter bangsa.
melayani seluruh lapisan
IX. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA 1. Pengembangan kelembagaan diarahkan pada terwujudnya organisasi yang tepat ukuran (right sizing) dan sesuai kebutuhan. 2. Pembinaan dan pengembangan pegawai PNS dan bukan PNS (penjenjangan, diklat, promosi, kesejahteraan) dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan LPP RRI. 3. Peningkatan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, perilaku ) sebagai upaya pengembangan pegawai/ SDM PNS dan bukan PNS melalui kegiatan : diklat, workshop, seminar, coaching, magang, studi banding secara intensif. 4. Pengambilan keputusan di bidang kepegawaian berdasarkan informasi yang obyektif dan akurat. 5. Guna menjaga kesinambungan pengelolaan RRI dalam jangka panjang harus disiapkan SDM (kader pimpinan dan tenaga operasional) melalui regenerasi yang terencana. 6. Pemberian penghargaan dan sanksi (reward diberlakukan kepada pegawai secara konsisten.
and
punishment)
harus
7. Penyelesaian kasus-kasus kepemilikan, okupasi/pemakaian, pemindahtanganan asset RRI (tanah, bangunan gedung/rumah dll) pada satuan kerja dengan prioritas tinggi. 8. Penerapan sistem pengamanan asset yang handal dengan prioritas pada lokasi yang strategis, rawan, dan bernilai tinggi. 9. Pemanfaatan teknologi penyiaran digital dilaksanakan secara bertahap, setelah melalui kajian dan perencaaan yang matang, dan harus mempunyai nilai tambah bagi publik. 10. Untuk menjangkau lebih banyak pendengar dapat memanfaatkan perkembangan teknologi multimedia dan internet yang dapat diakses dengan mudah, murah, dan mobile. 11. Untuk meningkatkan jangkauan siaran luar negeri dapat memanfaatkan internet dan media baru.
X. PENUTUP 1. Semua program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan pada setiap level organisasi LPP RRI harus bertujuan meningkatkan kualitas siaran dan layanan publik sesuai dengan visi dan misi RRI. 2. Mempertahankan secara konsisten keberadaan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan prinsip-prinsip independen, netral, dan tidak komersial, dengan organisasi yang kuat serta efisien. 3. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi Direksi LPP RRI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2011 hingga tahun 2015 dengan ketentuan selama masa pemberlakuannya Dewas Pengawas dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.
Jakarta, 10 Nopember 2010 Ketua Dewan Pengawas,
Drs. Zulhaqqi Hafiz, M.M.
