Sekali Di UdaraTetap Di Udara
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPATATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/PER/DIREKSI/2006 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 2014
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Sekali Di Udara Tetap Di Udara
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0{ TAHUN 2014 TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIRAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,
Menimbans
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah ditetapkan Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam rangka memberikan dasar penentuan kelas organisasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang obyektif dan terukur, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
Mengingat
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486); 4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 009/KEP/DEWASRRI/2010 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode Tahun 2010-2015; 5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
LPP RRI KANTOR PUSAT Jl. Merdeka Barat4-5 Jakarta PusatTelp. 3849091, 3511084, 3511086 Fax. 34835183, 3511084
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor: 001/PER/DIREKSI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direksi LPP RRI Nomor: 002/PER/DIREKSI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia; Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3280/M.PAN-RB/09/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kriteria Klasifikasi dan Peningkatan Status Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut LPP RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 3. Tugas RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelengaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Stasiun Penyiaran adalah penyelengara kegiatan penyiaran Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
BAB II KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI Pasal2 (1) Klasifikasi Stasiun Penyiaran ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Stasiun Penyiaran dilingkungan Radio Republik Indonesia. (2) Klasifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai akhir terhadap seluruh unsur yang berpengaruh pada beban kerja suatu Stasiun Penyiaran. Pasal3 Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan : a. Unsur Utama; dan b. Unsur Penunjang. Pasal4 Unsur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan/atau informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Penyiaran, yang terdiri atas komponen : a. Lokasi Stasiun Penyiaran; b. Stasiun yang dikoordinasikan; c. Programa Siaran; d. Perangkat Teknik; e. Durasi Siaran; f. Wilayah dan Tanggungjawab jangkauan siaran; Pasal 5 (1) Lokasi Stasiun Penyiaran merupakan komponen penilaian yang dilihat dari tempat dimana Stasiun Penyiaran berada, yang dibedakan berdasarkan Lokasi di ibu kota negara, provinsi, atau kabupaten/kota. (2) Stasiun yang dikoordinasikan merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jumlah Stasiun Penyiaran dan/atau Stasiun Produksi yang dikoordinasikan. (3) Programa Siaran merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jumlah programa siaran yang diselenggarakan oleh Stasiun Penyiaran.
(4) Perangkat teknik merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jumlah perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan siaran oleh Stasiun Penyiaran yang dapat terdiri atas perangkat FM, AM, RRI Play, dan/atau rri.co.id. (5) Durasi Siaran merupakan komponen penilaian yang dilihat dari lama waktu/jumlah total jam siaran yang diselenggarakan seluruh programa pada Stasiun Penyiaran setiap hari. (6) Wilayah dan Tanggungjawab jangkauan siaran merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jangkauan pelayanan siaran yang dihitung dari jumlah kabupaten/kota yang hams dilayani. Pasal6 Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok yang terdiri atas komponen : a. Penerimaan jasa siaran dan non siaran (jasinonsi); b. Jumlah sumber daya manusia; c. Jumlah asset. Pasal7 (1) Penerimaan jasa siaran dan non siaran (jasinonsi) merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jumlah penerimaan jasa siaran dan non siaran pada Stasiun Penyiaran; (2) Jumlah sumber daya manusia merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jumlah total pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) yang melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun Penyiaran. (3) Jumlah asset merupakan komponen penilaian yang dilihat dari jumlah barang milik negara yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang dikelola oleh Stasiun Penyiaran.
BAB III PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI Pasal 8 Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi bobot maksimal 100% dengan pembagian sebagai berikut: a. Unsur Utama nilai bobot maksimal sebesar 75%; dan b. Unsur Penunjang nilai bobot maksimal sebesar 25%.
Pasal9 Rincian penilaian atau pembobotan unsur utama dan unsur penunjang serta cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. BAB IV PENETAPAN KLASIFIKASI Pasal10 (1) Penetapan Klasifikasi Stasiun Penyiaran dilakukan berdasarkan jumlah nilai akhir yang diperoleh pada Stasiun Penyiaran yang bersangkutan dengan melihat ambang batas penilaian. (2) Klasifikasi Stasiun Penyiaran terdiri atas: a. Stasiun Penyiaran Tipe A; b. Stasiun Penyiaran Tipe B; c. Stasiun Penyiaran Tipe C. (3) Ambang batas penilaian untuk masing-masing Klasifikasi Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan interval sebegai berikut : a. Stasiun Penyiaran Tipe A, nilai akhir 86 - 100 b. Stasiun Penyiaran Tipe B, nilai akhir 70 - 85 c. Stasiun Penyiaran Tipe C, nilai akhir 50 - 69 (4) Bagi Stasiun penyelenggara siaran yang memperoleh kurang dari 50 dan/atau belum ada kegiatan operasional kegiatan yang signifikan, dikategorikan sebagai Stasiun Produksi. (5) Stasiun Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari organisasi Stasiun Penyiaran tertentu.
BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tidak diberlakukan bagi Stasiun Siaran Luar Negeri Pasal 12 (1) Penetapan kelas Stasiun Penyiaran yang telah diberlakukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan ini.
Pasal13 Perubahan atas Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Nomor : ^' TAHUN 2014 Tanggal : iff September 2014
TATA CARA PERHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
I.
UMUM 1. Penilaian kriteria klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI didasarkan sesuai kondisi dan data di lapangan pada masingmasing Stasiun Penyiaran RRI. 2. Unsur utama dengan besaran bobot 75 % dengan rincian : a. Lokasi Stasiun Penyiaran, bobot maksimal 35 % ; b. Stasiun yang dikoordinasikan, bobot maksimal 10 % ; c. Programa Siaran, bobot maksimal 10 % ; d. Perangkat Teknik, bobot maksimal 10 % ; e. Durasi Siaran, bobot maksimal 5 % ; f. Wilayah dan tanggungjawab jangkauan siaran, bobot maksimal 5 %. 3. Unsur Penunjang, besaran bobot 25% dengan rincian : a. Penerimaan jasa siaran dan non siaran (jasinonsi), bobot maksimal 15% ; b. Jumlah sumber daya manusia, bobot maksimal 5% ; c. Jumlah asset, bobot maksimal 5%. 4. Nilai akhir adalah penjumlahan nilai Unsur Utama ditambah nilai Unsur Penunjang. 5. Nilai akhir digunakan untuk menentukan kriteria klasifikasi stasiun penyiaran dengan memperhatikan Nilai Ambang Kelulusan (Passing Grade) yang ditetapkan.
II. RINCIAN NILAI UNTUK MASING-MASING KOMPONEN PENGHITUNGAN KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LPP RRI. 1. UNSUR UTAMA, besaran nilai bobot 75% terdiri atas : a. Lokasi Stasiun Penyiaran, nilai bobot maksimal 35% : No 1. 2. 3.
LokasiStasiunPenyiaran BeradadiIbukotaNegara BeradadiIbukotaProvinsi BeradadiKabupaten/Kotaataudidaerah perbatasan/terpencil
Nilai Komponen 100 75 50
b. Stasiun yang dikoordinasikan, nilai bobot maksimal 10% : No 1. 2.
Stashmyangdilcoorduiasilsan Memilliki2stasiunkoordinasiataulebih Memiliki1stasiunkoordinasi
[email protected]. 100 50
c. Proerama Siaran, nilai bobot maksimal 10 % : M@ 1. 2. 3. 4.
ProgramaSiaran Memilliki4ataulebihprogramasiaran Memiliki3programasiaran Memiliki2programasiaran Memiliki1programasiaran
KompQfflen 100 75 50 25
d. Perangkat Teknik (AM, FM, RRI Play dan rri.co.id), nilai bobot maksimal 10 % : N@ 1. 2. 3. 4.
PerangkatTeknik Memilliki7perangkatataulebih Memiliki6perangkat Memiliki5perangkat Memiliki4perangkat
[email protected] 100 75 50 25
e. Durasi Siaran, nilai bobot maksimal 5% : No 1. 2. 3. 4.
DurasiSiaran Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)60s/d80jam Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)40s/d59jam Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)20s/d39jam Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)0s/d19jam
Kilai BfompQBaea. 100 75 50 25
e. Wilayahdantanggungjawabjangkauansiaran,bobotmaksimal5%: No 1. 2. 3. 4.
Wilayahdantanggungjawabjangkauan siaran >=15Kabupaten/kotaataulebih 10s.d.14Kabupaten/kotaataulebih 5s.d.9Kabupaten/kota 1s.d.4Kabupaten/kota
ffiSai Komposaen 100 75 50 25
2. UNSUR PENUNJANG, besaran nilai bobot 25% terdiri atas : a. Penerimaan jasa siaran dan non siaran (j81811'^11^)? nilai bobot maksimal 15% : No 1. 2. 3. 4.
Penerimaanjasasiarandannonsiaram. (jasinonsi) Rp.500.000.000,-keatas Rp.350.000.000,-s.dRp.Rp.499.999.999,Rp.50.000.000,-s.dRp.349.999.999,Rp.1.000.000,-s.dRp.49.999.999,-
Hilai Kom.pQffl.e3a 100 75 50 25
b. Jumlah sumber daya manusia, nilai bobot maksimal 5% : N@ 1. 2. 3. 4.
Jumlahsumberdayamanusia ECoBB,pOBl@S, 100 75 50 25
150s/d300orang 80s/d150orang 40s/d80orang 1s/d40orang
c. Jumlah asset, nilai bobot maksimal 5% : Jumlahasset
N@ 1. 2. 3. 4.
>250Milyard 50Milyards.d.249,99Milyard 10Milyards.d.49,99Milyard <9,99Milyard
100 75 50 25
III. TATA CARA PENGHITUNGAN
1. Menentukan Nilai Bobot pada tiap-tiap Unsur Utama : 35 a. Nilai Bobot Lokasi Stasiun Penyiaran 35 % = @@@ x nilai komponen 100 b. Nilai Bobot Stasiun yang dikoordinasikan 10 10 % = @@ x nilai komponen 100 10 c. Nilai Bobot Programa Siaran 10 % == -@@ x nilai komponen 100 10 d. Nilai Bobot Perangkat Teknik 10 % = -@@ x nilai komponen 100
e. Nilai Bobot Durasi Siaran 5 % = @@ x nilai komponen 100
f. Nilai Bobot Wilayah dan Tanggungjawab jangkauan siaran 5 5 % = @@ x nilai komponen 100 2. Nilai Unsur Utama didapat dengan menjumlahkan seluruh komponen nilai bobot unsur utama. 3. Menentukan Nilai Bobot pada tiap-tiap Unsur Penunjang : a. Nilai Bobot Penerimaan jasa siaran dan non siaran (jasinonsi) 15 15 % = @@ x nilai komponen 100 b. Nilai Bobot Jumlah sumber daya manusia 5 5 % = @@ x nilai komponen 100 5 c. Nilai Bobot Jumlah asset 5 % = @@ x nilai komponen 100 4. Nilai Unsur Penunjang didapat dengan menjumlahkan seluruh komponen nilai bobot nsur penunjang. 5. Nilai Akhir = Z Nilai Unsur Utama + I Nilai Unsur Penunjang 6. Nilai Ambang Kelulusan (passing grade) yang ditetapkan adalah : a. Stasiun Penyiaran Tipe A, nilai akhir 86 - 100 b. Stasiun Penyiaran Tipe B, nilai akhir 70-85 c. Stasiun Penyiaran Tipe C, nilai akhir 50 - 69
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : W September 2014
5
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Nomor : 0\ TAHUN2014 Tanggal : l<S September 2014
FORM PENGHITUNGAN KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LPP RRI RRI........ Uralan
No.
(%) I.
UNSURUTAMA
A.
LokasiStasiunPenyiaran 1. 2. 3.
1. 2. 1. 2. 3. 4.
50 10 100 50 10
Memilliki4ataulebihprogramasiaran Memiliki3programasiaran Memiliki2programasiaran
100 75 50
Memiliki1programasiaran
25
PerangkatTeknik
D.
100 75
Memilliki2stasiunkoordinasiataulebih Memiliki1stasiunkoordinasi ProgramaSiaran
C.
35
BeradadiIbukotaNegara BeradadiIbukotaPropinsi BeradadiKabupaten/Kotaataudidaerah perbatasn/terpencil Stasiunyangdikoordinasikan
B.
Nilai didapat
10
1.
Memilliki7perangkatataulebih
100
2.
Memiliki6perangkat
75
3.
Memiliki5perangkat
50
4.
Memiliki4perangkat
25
DurasiSiaran
E. 1. 2. 3. 4.
Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)60s/d80jam Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)40s/d59jam Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)20s/d39jam Jumlahtotaldurasisiaran(penggabungandari seluruhjamsiaranprograma)0s/d19jam
100 75 50 25
WilayahdanTanggungjawabjangkauansiaran
F. 1. 2. 3. 4.
100 75 50 25
>=15Kabupaten/kotaataulebih 10s.d.14Kabupaten/kotaataulebih 5s.d.9Kabupaten/kota 1s.d.4Kabupaten/kota
TotalPenilaianUnsurUtama
75
Nilai Bobot
5
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Nomor : September 2014
FORM PENGHITUNGAN KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN LPP RRI Uraian
No.
(%) II.
RRI........ Nilai Nilai didapat Bobot
UNSURPENUNJANG
A. 1. 2. 3. 4.
Pendapatanjasasiarandanjasanonsiaran (Jasinonsi) Rp.500.000.000,-keatas Rp.350.000.000,-s.dRp.Rp.499.999.999,Rp.50.000.000,-s.dRp.349.999.999,Rp.1.000.000,-s.dRp.49.999.999,-
15 100 75 50 25
Jumlahsumberdayamanusia
B. 1. 2. 3. 4. C.
150s/d300orang 80s/d150orang 40s/d80orang 1s/d40orang
100 75 50 25
Jumlahasset 1. 2. 3. 4.
>250Milyard 50Milyards.d.249,99Milyard 10Milyards.d.49,99Milyard <9,99Milyard
100 75 50 25
TotalPenilaianUnsurPenunjang
25 NILAIUNSURPENUNJANG
NILAIAKHIR=ENILAIUNSURUTAMA+ENILAIUNSURPENUNJANG ^:k\^^f.\m^-^iIWJ9
NAMA
JABATAN DALAM TIM
TANDA TANGAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B/31SO /M.PAN-RB/09/2014 Lampiran : Hal : Kriteria Klasifikasi dan Peningkatan Status Stasiun Penyiaran LPP RRI
S September 2014
Yth. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor R-1004/DU/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Permohonan Kajian dan Penetapan Klasifikasi Tipe Stasiun Penyiaran di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI dan Surat Nomor B-1584/DU/08/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Permohonan Peningkatan Status RRI Tipe C menjadi RRI Tipe B, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui kriteria klasifikasi dan peningkatan status Stasiun Penyiaran LPP RRI, yaitu Stasiun Penyiaran LPP RRI Banda Aceh, Stasiun Penyiaran LPP RRI Padang, Stasiun Penyiaran LPP RRI Samarinda, Stasiun Penyiaran LPP RRI Pontianak, Stasiun Penyiaran LPP RRI Ambon, Stasiun Penyiaran LPP RRI Kupang, Stasiun Penyiaran LPP RRI Bandar Lampung, Stasiun Penyiaran LPP RRI Palu, Stasiun Penyiaran LPP RRI Jambi, dan Stasiun Penyiaran LPP RRI Bengkulu. Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Direktur Utama LPP RRI: 1. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 2. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Direktur Utama LPP RRI dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di LPP RRI. Sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan aparatur sipil negara yang ada di LPP RRI dan/atau Instansi Pemerintah di luar LPP RRI, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara. Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kriteria klasifikasi Stasiun Penyiaran LPP RRI pada masa yang akan datang perlu dipertajam dengan menambah parameter yang terkait dengan kualitas pelayanan penyiaran. 2. Pola organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI perlu direviu dengan lebih mengedepankan pendekatan fungsional. 3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah. Dengan penataan tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan kesetaraan eselon Stasiun Penyiaran LPP RRI sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. /^@^ienteri X /@ N Z-. ^" N. K^ rehdayagunaan Aparatur Negara ^ /^'dan Refoariasi Birokrasi,
^^A.r^-/-^^'^ 7 ^^^Wbubakar \"'-'K |NOO'>-'
Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
9876432A -15B C
Lampiran Surat Menteri PANRB Nomor : B/ Wo /M.PAN-RB/9/2014 Tanggal : 3 September 2014
REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN KESETARAAN ESELON HASIL PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LPP RRI
::!;@S-S) ^S^sigiB^^ilg^s^::-,^:::@:
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
StasiunPenyiaranLPPRRIJakarta StasiunPenyiaranLPPRRIMedan StasiunPenyiaranLPPRRIPalembang StasiunPenyiaranLPPRRIBandung StasiunPenyiaranLPPRRIYogyakarta StasiunPenyiaranLPPRRISemarang StasiunPenyiaranLPPRRISurabaya StasiunPenyiaranLPPRRIDenpasar StasiunPenyiaranLPPRRIBanjarmasin StasiunPenyiaranLPPRRIMakassar StasiunPenyiaranLPPRRIJayapura StasiunPenyiaranLPPRRIManado StasiunPenyiaranLPPRRIPekanbaru StasiunPenyiaranLPPRRIManokwari StasiunPenyiaranLPPRRIBandaAceh StasiunPenyiaranLPPRRISamarinda StasiunPenyiaranLPPRRIPontianak StasiunPenyiaranLPPRRIAmbon StasiunPenyiaranLPPRRIKupang StasiunPenyiaranLPPRRIPadang StasiunPenyiaranLPPRRIBandar Lampung StasiunPenyiaranLPPRRIPalu StasiunPenyiaranLPPRRIJambi StasiunPenyiaranLPPRRIBengkulu StasiunPenyiaranLPPRRILhokseumawe StasiunPenyiaranLPPRRIGunungSitoli StasiunPenyiaranLPPRRISungailiat StasiunPenyiaranLPPRRIBogor StasiunPenyiaranLPPRRICirebon StasiunPenyiaranLPPRRIPurwokerto StasiunPenyiaranLPPRRISurakarta StasiunPenyiaranLPPRRIMadiun StasiunPenyiaranLPPRRIMalang
L^P@-' .@@":.6igig@@^^i@B8ifc;:--:,@:. @;@.. W:^aw-: ^:@|aB s^W-
.5
18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15
c-1365C
*,^^...^..^^w;...,.@.^.-..,.;...^^.....^.... :,.@@:-.@@@",.@-'^ay(i8g:.qp^l|g^^^(. ^"i^^X^:^.^!!^;^^^?.-^'.'."^'^'^,,^^"@"@@:';:' @iKst.iW.i' 34 StasiunPenyiaranLPPRRIJember 35 StasiunPenyiaranLPPRRISumenep 36 StasiunPenyiaranLPPRRISintang 37 StasiunPenyiaranLPPRRIPalangkaraya 38 StasiunPenyiaranLPPRRIKendari 39 StasiunPenyiaranLPPRRITual 40 StasiunPenyiaranLPPRRISingaraja 41 StasiunPenyiaranLPPRRIMataram 42 StasiunPenyiaranLPPRRIEnde 43 StasiunPenyiaranLPPRRISemi 44 StasiunPenyiaranLPPRRINabire 45 StasiunPenyiaranLPPRRIWamena 46 StasiunPenyiaranLPPRRIMerauke 47 StasiunPenyiaranLPPRRITanjungPinang 48 StasiunPenyiaranLPPRRIBukitTinggi 49 StasiunPenyiaranLPPRRIGorontalo 50 StasiunPenyiaranLPPRRITernate 51 StasiunPenyiaranLPPRRIToli-Toli 52 StasiunPenyiaranLPPRRISorong 53 StasiunPenyiaranLPPRRIFak-fak 54 StasiunPenyiaranLPPRRIMeulaboh 55 StasiunPenyiaranLPPRRISibolga 56 StasiunPenyiaranLPPRRITarakan 57 StasiunPenyiaranLPPRRITahuna 58 StasiunPenyiaranLPPRRIRanai 59 StasiunPenyiaranLPPRRIBiak 60 StasiunPenyiaranLPPRRINunukan 61 StasiunPenyiaranLPPRRIEntikong 62 StasiunPenyiaranLPPRRIBatam 63 StasiunPenyiaranLPPRRIBovenDigul 64 StasiunPenyiaranLPPRRIAtambua 65 StasiunPenyiaranLPPRRITakengon Jumlah
Tipe :.KES,ETARA^N^ES|teN,/...' H.& ^(K.a-;-i'Wb;' :XaR NilW' 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24
46
115
579
y^., PieiTdayawinaan Aparatur Negara ^ //@Ban-Befftonasi Birokrasi,
561
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/PER/DIREKSI/2006 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
Sekali Di Udara Tetap Di Udara
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR Of TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/PER/DIREKSI/2006 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menata kembali status Stasiun Penyiaran LPP RRI Banda Aceh, Stasiun Penyiaran LPP RRI Padang, Stasiun Penyiaran LPP RRI Samarinda, Stasiun Penyiaran LPP RRI Pontianak, Stasiun Penyiaran LPP RRI Ambon, Stasiun Penyiaran LPP RRI Kupang, Stasiun Penyiaran LPP RRI Bandar Lampung, Stasiun Penyiaran LPP RRI Palu, Stasiun Penyiaran LPP RRI Jambi dan Stasiun Penyiaran LPP RRI Bengkulu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Dewan Direksi LPP Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1 / 2012. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486); LPP RRI KANTOR PUSAT Jl. Merdeka Barat4-5 Jakarta PusatTelp. 3849091, 3511084, 3511086 Fax. 34835183, 3511084
4. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 009/KEP/DEWASRRI/2010 tentang Pengangkatan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Periode Tahun 2010-2015; 5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 6. Peraturan Dewan Direksi Nomor: 001/PER/DIREKSI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 7. Peraturan Dewan Direksi LPP Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 1/2012;
Memperhatikan
: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3280/M.PAN-RB/09/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Kriteria Klasifikasi dan Peningkatan Status Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 002/PER/DIREKSI/2006 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA PasalI
Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 002/PER/DIREKSI/2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, diubah sehingga menjadi sebagaimana Lampiran I Peraturan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini.
PasalII Peraturan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ^.0 September 2014
Lampiran I Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor : Of Tahun 2014 Tanggal : l0 September 2014 KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN
I. STASIUN SIARAN LUAR NEGERI II. STASIUN PENYIARAN TIPE A 1.STASIUN PENYIARAN LPP RRI JAKARTA III. STASIUN PENYIARAN TIPE B 1.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MEDAN 2.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PALEMBANG 3.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANDUNG 4.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SEMARANG 5.STASIUN PENYIARAN LPP RRI YOGYAKARTA 6.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SURABAYA 7.STASIUN PENYIARAN LPP RRI DENPASAR 8.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANJARMASIN 9.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MAKASSAR 10.STASIUN PENYIARAN LPP RRI JAYAPURA 11.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PEKANBARU 12.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MANADO 13.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MANOKWARI 14.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANDA ACEH 15.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PADANG 16.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SAMARINDA 17.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PONTIANAK 18.STASIUN PENYIARAN LPP RRI AMBON 19.STASIUN PENYIARAN LPP RRI KUPANG 20.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BANDARLAMPUNG 21.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PALU 22.STASIUN PENYIARAN LPP RRI JAMBI 23.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BENGKULU IV. STASIUN PENYIARAN TIPE C 1.STASIUN PENYIARAN LPP RRI LHOKSEUMAWE 2.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SIBOLGA 3.STASIUN PENYIARAN LPP RRI GUNUNG SITOLI 4.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MEULABOH 5.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TANJUNGPINANG 6.STASIUN PENYIARAN LPP RRI RANAI 7.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BUKITTINGGI 8.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SUNGAILIAT 9.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BOGOR 10.STASIUN PENYIARAN LPP RRI CIREBON 11.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SURAKARTA 12.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PURWOKERTO 13.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MADIUN
14.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MALANG 15.STASIUN PENYIARAN LPP RRI JEMBER 16.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SUMENEP 17.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SINGARAJA 18.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MATARAM 19.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SINTANG 20.STASIUN PENYIARAN LPP RRI PALANGKARAYA 21.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TARAKAN 22.STASIUN PENYIARAN LPP RRI KENDARI 23.STASIUN PENYIARAN LPP RRI GORONTALO 24.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TAHUNA 25.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TOLI-TOLI 26.STASIUN PENYIARAN LPP RRI ENDE 27.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TERNATE 28.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TUAL 29.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SORONG 30.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BIAK 31.STASIUN PENYIARAN LPP RRI MERAUKE 32.STASIUN PENYIARAN LPP RRI WAMENA 33.STASIUN PENYIARAN LPP RRI SERUI 34.STASIUN PENYIARAN LPP RRI FAKFAK 35.STASIUN PENYIARAN LPP RRI NABIRE 36.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BATAM 37.STASIUN PENYIARAN LPP RRI ENTIKONG 38.STASIUN PENYIARAN LPP RRI NUNUKAN 39.STASIUN PENYIARAN LPP RRI ATAMBUA 40.STASIUN PENYIARAN LPP RRI BOVENDIGOEL 41.STASIUN PENYIARAN LPP RRI TAKENGON
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : [0 September 2014
s d& c1z3j5I@ S ^0anL B
(9 UJ
S. c
01
^
1E
fi V.
inn
01 IL 1 01
-1
S-v
IS ?5
"-s
o.@ (o
vi2 55
c
va 0@ 5m 1in^g&
3 (0
^ ss @,?
(A
St 4) (0
0 @s.
3 is
i tf B
<
it
0) c
s>
^
0
f m @ r1^02iSD atB
;
i ^^ @ V.
e (0 ng
f;
1 J 3
(1
@I 4J h2 i 01
(@ -i
1
3
111
1 Q c a @o
ia
0 (0
! E 1M ^0a35Q
1 a) e
1
ti
II (4
3 UI
i&
1
E S @O 01
1
a.
I
11. 2
UJ S@
if ;n
1^
ai
@"E 51
0)
<0
"W
ce5sI 1& @ w Q z?g2Z aiF tS ^|0E n3C
EUUf Q.CL @ @@(
^ M
a
S
tl
fS c @o
a i"
'5 z J3 'B J 11 (0
& ^@
.@ 1
"5 3
(J) Ji 3 0)
re
0 IL
<s
B:
a. g UI
;*@
fS 10 0)
D)
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : B/3ZBC /M.PAN-RB/09/2014 Lampiran : Hal : Kriteria Klasifikasi dan Peningkatan Status Stasiun Penyiaran LPP RRI
3 September 2014
Yth. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor R-1004/DU/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Permohonan Kajian dan Penetapan Klasifikasi Tipe Stasiun Penyiaran di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI dan Surat Nomor B-1584/DU/08/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Permohonan Peningkatan Status RRI Tipe C menjadi RRI Tipe B, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui kriteria klasifikasi dan peningkatan status Stasiun Penyiaran LPP RRI, yaitu Stasiun Penyiaran LPP RRI Banda Aceh, Stasiun Penyiaran LPP RRI Padang, Stasiun Penyiaran LPP RRI Samarinda, Stasiun Penyiaran LPP RRI Pontianak, Stasiun Penyiaran LPP RRI Ambon, Stasiun Penyiaran LPP RRI Kupang, Stasiun Penyiaran LPP RRI Bandar Lampung, Stasiun Penyiaran LPP RRI Palu, Stasiun Penyiaran LPP RRI Jambi, dan Stasiun Penyiaran LPP RRI Bengkulu. Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Direktur Utama LPP RRI: 1. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Kriteria Klasifikasi Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 2. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Direktur Utama LPP RRI dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di LPP RRI. Sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan aparatur sipil negara yang ada di LPP RRI dan/atau Instansi Pemerintah di luar LPP RRI, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara. Berkaitan dengan penataan organisasi tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kriteria klasifikasi Stasiun Penyiaran LPP RRI pada masa yang akan datang perlu dipertajam dengan menambah parameter yang terkait dengan kualitas pelayanan penyiaran. 2. Pola organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI perlu direviu dengan lebih mengedepankan pendekatan fungsional. 3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah. Dengan penataan tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan kesetaraan eselon Stasiun Penyiaran LPP RRI sebagaimana terlampir. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. /^,JVIeTtt^ri K^y^nd^yagunaan Aparatur Negara ^ /^'danKefamiasi Birokrasi,
o^V^
y
. @ ^@-'ki .
^^^^^Abubakar ^^KIND^-^
Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
9876432A -15B C
Lampiran Surat Menteri PANRB Nomor : B/ 3>2-S'o /M.PAN-RB/9/2014 Tanggal : 3 September 2014
REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN KESETARAAN ESELON HASIL PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LPP RRI "i-MiS
@"..:@@:@ '@'@-''@@''@^C' i-ifflft-.' ^Ite'- NBteP -W'-{ ^@@@"'^'@^ 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 ^pie',
Site
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
@'i^^'Stt^^^^^^^ StasiunPenyiaranLPPRRIJakarta StasiunPenyiaranLPPRRIMedan StasiunPenyiaranLPPRRIPalembang StasiunPenyiaranLPPRRIBandung StasiunPenyiaranLPPRRIYogyakarta StasiunPenyiaranLPPRRISemarang StasiunPenyiaranLPPRRISurabaya StasiunPenyiaranLPPRRIDenpasar StasiunPenyiaranLPPRRIBanjarmasin StasiunPenyiaranLPPRRIMakassar StasiunPenyiaranLPPRRIJayapura StasiunPenyiaranLPPRRIManado StasiunPenyiaranLPPRRIPekanbaru StasiunPenyiaranLPPRRIManokwari StasiunPenyiaranLPPRRIBandaAceh StasiunPenyiaranLPPRRISamarinda StasiunPenyiaranLPPRRIPontianak StasiunPenyiaranLPPRRIAmbon StasiunPenyiaranLPPRRIKupang StasiunPenyiaranLPPRRIPadang StasiunPenyiaranLPPRRIBandar Lampung StasiunPenyiaranLPPRRIPalu StasiunPenyiaranLPPRRIJambi StasiunPenyiaranLPPRRIBengkulu StasiunPenyiaranLPPRRILhokseumawe StasiunPenyiaranLPPRRIGunungSitoli StasiunPenyiaranLPPRRISungailiat StasiunPenyiaranLPPRRIBogor StasiunPenyiaranLPPRRICirebon StasiunPenyiaranLPPRRIPurwokerto StasiunPenyiaranLPPRRISurakarta StasiunPenyiaranLPPRRIMadiun StasiunPenyiaranLPPRRIMalang
IfS,..',.:.@/.'@;;.'.@
16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15
c-1365C
ilillilwife.^-..:: ^i-i^B^^':: ^Ml"!?-'" i'"@SsR@; j;as@i;:>! 34 StasiunPenyiaranLPPRRIJember 35 StasiunPenyiaranLPPRRISumenep 36 StasiunPenyiaranLPPRRISintang 37 StasiunPenyiaranLPPRRIPalangkaraya 38 StasiunPenyiaranLPPRRIKendari 39 StasiunPenyiaranLPPRRITual 40 StasiunPenyiaranLPPRRISingaraja 41 StasiunPenyiaranLPPRRIMataram 42 StasiunPenyiaranLPPRRIEnde 43 StasiunPenyiaranLPPRRISerui 44 StasiunPenyiaranLPPRRINabire 45 StasiunPenyiaranLPPRRIWamena 46 StasiunPenyiaranLPPRRIMerauke 47 StasiunPenyiaranLPPRRITanjungPinang 48 StasiunPenyiaranLPPRRIBukitTinggi 49 StasiunPenyiaranLPPRRIGorontalo 50 StasiunPenyiaranLPPRRITernate 51 StasiunPenyiaranLPPRRIToli-Toli 52 StasiunPenyiaranLPPRRISorong 53 StasiunPenyiaranLPPRRIFak-fak 54 StasiunPenyiaranLPPRRIMeulaboh 55 StasiunPenyiaranLPPRRISibolga 56 StasiunPenyiaranLPPRRITarakan 57 StasiunPenyiaranLPPRRITahuna 58 StasiunPenyiaranLPPRRIRanai 59 StasiunPenyiaranLPPRRIBiak 60 StasiunPenyiaranLPPRRINunukan 61 StasiunPenyiaranLPPRR]Entikong 62 StasiunPenyiaranLPPRRIBatam 63 StasiunPenyiaranLPPRRIBovenDigul 64 StasiunPenyiaranLPPRRIAtambua 65 StasiunPenyiaranLPPRRITakengon Jumlah
Tipe';
,,.^RiS-E^RAA^'-ESEL^,@.,,; ::',@;:@@ms^':1^@'" "W 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24
46
115
579
/r^, ReiTdayawjnaan Aparatur Negara ^ ./-ean'Befftnnasi Birokrasi,
561
