PERAN PENELITI DALAM PROSES KEBIJAKAN* Soewarta Kosen Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat – Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I.
Disampaikan pada Forum Nasional II: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Makassar 28-30 September 2011
Latar Belakang •
Berbagai penelitian menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas karena penyakit menular
•
Penurunan fertilitas telah mengubah struktur umur penduduk menjadi lebih tua (proporsi lansia meningkat secara bermakna)
•
Kedua hal diatas menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas karena penyakit kronik dan degeneratif (penyakit tidak menular)
•
Kebijakan publik dan respons sistem pelayanan kesehatan terhadap transisi demografi dan epidemiologi akan mempengaruhi jumlah, distribusi dan karakteristik penyakit di masa depan
Relationships among Demographic, Epidemiologic, and Health Transition Health Transition Epidemiologic Transition
Demographic Transition
Urbanization Industrialization
Infectious Disease Mort. declines
Fertility declines
Population ages
Chronic & NCD emerges
Rising Incomes Expansion of Education Improved medical & PH technology
Economic recession & increasing inequity
Protracted –polarized epidemiologic transition Source: WH Mosley, JB Bobadilla and DT Jamison, 1993
Persistence or reemergence of communicable diseases
Non-Communicable Diseases: Risk Factors and Endpoints Non-modifiable Risk Factors • Age, Sex • Genes
Behavioural Risk Factors • Tobacco • Nutrition • Physical Activity
Intermediate Risk Factors/Diseases
•Hypertension •Diabetes •Obesity
Socio-economic, Cultural & Environmental Conditions
•Blood Lipids
Endpoints • Coronary heart disease • Stroke • Diabetes Mellitus • Peripheral vascular disease • Several cancers • COPD/emphysema
Latar Belakang • Penelitian & Pengembangan Kebijakan dibedakan atas: – Penelitian tingkat operasional: menyangkut isu operasional program kesehatan – Penelitian tingkat implementasi: menyangkut strategi pelaksanaan suatu program – Penelitian sistem kesehatan: menyangkut komponen dan fungsi sistem kesehatan
Definisi Operasional • Penelitian dan Pengembangan (LIPI) – Penelitian (research): berbagai kegiatan sistimatik yang dilakukan sesuai kaidah dan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian suatu kebenaran atau ketidak-benaran – Pengembangan (development): kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru
• Pembangunan kesehatan: berbagai kegiatan untuk meningkatkan status kesehatan agar setiap anggota masyarakat dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi (WHO) 6
Jenis-Jenis Data Dalam Analisis Kebijakan • Data demografi dan sosial-ekonomi • Data cakupan dan akses pada pelayanan kesehatan , serta program “public goods” (air bersih, sanitasi, imunisasi) lainnya • Inventarisasi sumber daya publik dan swasta • Data Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) serta preferensi masyarakat dan Penyedia Pelayanan Kesehatan • Informasi “Cost effectiveness” berbagai program intervensi dan teknologi kesehatan • Hasil penilaian lingkungan politik, ekonomi, sosial, kultural, institusi dan manajerial • Data “outcome” kesehatan (morbiditas, mortalitas, disabilitas)
Diagram Sistem Penelitian Kesehatan
8
Relations between functions & objectives of a health system (The World Health Report 2000) Functions the system performs
Objectives of the system
Stewardship (oversight) Responsiveness (to people’s non-medical expectations) Creating resources (investment and training)
Delivering Services (provision)
Health
Fair (financial) Contribution Financing (collecting, pooling & purchasing)
Tujuan Sistem Kesehatan • Meningkatkan derajat kes.masy. • Tanggap/responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan berkualitas (“non-medical expectations”) • Keadilan (“fairness”) dalam pembiayaan kesehatan
PERAN SEKTOR PUBLIK • Formulasi kebijakan kesehatan • Pelaksanaan UW – SPM (Urusan Wajib & Standar Pelayanan Minimal) • Penyusunan Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaan • Menjamin terjadinya “equity” dalam pelayanan kesehatan • Menjamin kualitas pelayanan • Menjamin akses fisik dan keuangan
Millennium Development Goals yang berkaitan dengan kesehatan (target 2015) • Proporsi penduduk yang kelaparan, berkurang menjadi separuh • Penurunan dua per tiga Tingkat Kematian Bayi dan Anak Balita • Penurunan tiga perempat Tingkat Kematian Ibu • Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru • Mengendalikan penyebaran penyakit Malaria dan Tuberkulosis, serta mulai menurunnya jumlah kasus baru • Menyediakan akses pada obat esential yang terjangkau in negara berkembang • Proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan pada air bersih, berkurang menjadi separuh
Meningkatkan Peran Penelitian dan Pengembangan dalam Pembangunan Kesehatan (WHO) • Memanfaatkan hasil litbang untuk pembangunan kesehatan • Menghubungkan sistem penelitian kesehatan (health research system) dengan sistem kesehatan (health system) • Litbang kesehatan dikembangkan menurut standard etika dan metode ilmiah • Penelitian baru harus berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya (sifat akumulatif dari suatu pengetahuan) • Menjamin akses publik pada hasil-hasil litbang (baik yang dipublikasi ataupun tidak) • Penelitian kebijakan kesehatan harus berorientasi pada penguatan sistem kesehatan (health systems strengthening) dan kesejahteraan masyarakat 13
RESEARCH INTO ACTION
14
Angka Kematian Bayi 60
ANALISIS EQUITY: Disparitas antar tingkat pendapatan
56 47
50 40
33
30
29
26
Q4
Q5
20 10 0 Q1
Q2
Q3
Kurang Gizi Pada Anak Balita
Sumber data : SDKI 2007 25
Angka Kematian Bayi dan tingkat kurang gizi anak balita pada kelompok masy. miskin hampir dua kali lipat dibanding pada kelompok masy. mampu
22.1 19.5
20
18.1
16.5 13.7
15 10 5 0 Kuintil 1
Kuintil 2
Kuintil 3
Kuintil 4
Kuintil 5
Kekurangan Gizi
Sumber data : Susenas, 2007
15
REFORMASI SEKTOR KESEHATAN DITUJUKAN UNTUK: Meningkatkan efektivitas kebijakan publik sektor kesehatan Meningkatkan efisiensi & efektivitas penggunaan sumber daya kesehatan Memperbaiki mutu pelayanan kesehatan Meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk fasilitas rujukan Memperbaiki “equity & fairness” bagi golongan rawan dan masyarakat miskin Memperbaiki manajemen (termasuk SIK, SDM) dan akuntabilitas sektor kesehatan
TUJUAN: meningkatkan kinerja sektor kesehatan
Masukan efektif peneliti dalam proses penetapan kebijakan • Menjelaskan mengapa isu tersebut penting, dan mengapa suatu kebijakan perlu dibuat • Peneliti menyajikan fakta penting dan bukti pendukung (hasil penelitian, analisis sistimatik) • Menyajikan perkiraan dampak suatu kebijakan • Memberi masukan menyangkut hasil analisis situasi lingkungan (politik, sosial, psikologi, dll) dan alternatif kebijakan yang perlu dilakukan
Hubungan Peneliti dengan Pembuat Kebijakan • Tidak selalu sejalan (beda penafsiran hasil penelitian) • Pembuat kebijakan tidak serta merta membuat kebijakan , hanya berdasarkan rekomendasi peneliti/hasil penelitian • Perspektif pembuat kebijakan biasanya lebih luas dari peneliti; aspek lain akan dipertimbangkan, seperti ketersediaan sumber daya, aspek politik dan kebijakan yang mendasari, perkiraan respons masyarakat, visi dan misi organisasi, dll
Situasi di Kementerian Kesehatan • Penelitian kebijakan kesehatan dilakukan para peneliti, misalnya di institusi penelitian (Badan LitBang Kesehatan, universitas, institusi lain) • Analisis kebijakan dilakukan oleh “policy analyst” di Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan DepKes berdasarkan hasil penelitian (“evidence”) • Saat ini dilakukan kembali (seperti praPusKaBangKes) di Badan LitBang Kesehatan • Penyampaian hasil analisis biasanya berupa “policy paper” atau “policy brief” dengan menyertakan alternatif pilihan kebijakan
Evidence 2007 (RisKesDas) • Prevalensi Toleransi Glukosa Terganggu: 10,2 % • Prevalensi Diabetes Mellitus: 5,7 % • Prevalensi Hipertensi penduduk 15 tahun keatas: 33 % • Identifikasi kabupaten & kota bermasalah kesehatan
• 93,6 % penduduk usia 10 tahun keatas, kurang makan buah dan sayur • 48,2 % penduduk usia 10 tahun keatas kurang melakukan aktivitas fisik (<150 menit per minggu) • Penentuan Index Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) untuk kabupaten & kota
IMPLIKASI • Pembuatan kebijakan harus berdasarkan pada bukti yang tersedia dan hasil analisis • Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan harus menggunakan metode penelitian yang standar • Pelaksanaan kebijakan tanpa bukti , perlu di evaluasi untuk menentukan “cost-effectiveness”, keuntungan ataupun dampak negatif bagi masyarakat • Data merupakan upaya “public good” , karena itu pembiayaan kegiatan pengumpulan data dan diseminasi data/informasi menjadi tanggung jawab pemerintah
PENGGUNA HASIL ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN • Para penentu kebijakan (Menteri, Direktur Jendral, Direktur, Pelaksana Program, Kepala Daerah) • Para pelaksana program di daerah • Legislatif (fraksi, komisi) pusat dan daerah • Forum parlemen, dll
Contoh Hasil Penelitian Sebagai Masukan Kebijakan • • • •
• • • •
Kajian vaksin baru (Rota Virus, HiB) Kajian harga obat Kajian Bantuan Operasional Kesehatan Kajian dampak kesehatan dan ekonomi konsumsi tembakau Kajian jaminan kesehatan masyarakat miskin Kajian “health equity” Kajian penggunaan obat Artemycin untuk Malaria Kajian alat resusitasi untuk bayi baru lahir dengan asphyxia
KESIMPULAN • Peran peneliti dalam proses formulasi kebijakan di Indonesia telah berlangsung di tingkat pusat dan daerah • Pandangan peneliti tidak selalu sejalan dengan pembuat kebijakan, karena berbagai faktor (perspektif, interpretasi, pengaruh lingkungan, ketersediaan sumber daya) • Peneliti berkewajiban memberi masukan baik diminta ataupun tidak diminta (upaya public goods) • Unit Analisis Kebijakan Kesehatan di Kementerian Kesehatan perlu dikembangkan dan diformalkan, untuk mempromosikan “evidence based policy”
