PERAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH SAUDI Studi Kasus: Kontraterorisme dan Fenomena Arab Spring TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat S‐2
HASBI ASWAR 11/326484/PSP/04302
Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada 2013
i
KATA PENGANTAR Bagi sebagian kalangan muslim, pasti ada yang menganggap bahwa tulisan saya ini tidak sopan terhadap para ulama. Mungkin dianggap melanggar tradisi bahwa ulama wajib untuk ditaati dan dihormati. Memang benar bahwa ulama mesti dihormati, tapi ulama juga manusia dan tidak kebal akan kritik karena itu, saling mengingatkan adalah hal yang paling wajib. Dengan selesainya karya sederhana ini saya ingin pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing utama saya bapak Drs. Samsu Rizal Panggabean, M, Sc. Ibu Dr. Poppy S. Winanti, MPP selaku ketua program pascasarjana HI UGM, kemudian seluruh dosen-dosen hubungan internasional yang telah banyak berbagi segala pengetahuan dan ilmunya selama ini, Prof Amal, Prof Yahya, Pak Muhadi, Pak Riza, Pak Usmar, Ibu Ririn, Ibu Titik, Pak Dafri, Pak Eric dsb. Dan terima kasih juga buat mbak Yanti, staf akademik S2 HI UGM yang telah banyak membantu selama proses penyelesaian kuliah di kampus. Kepada teman-teman angkatan 19 pascasarjana hubungan internasional UGM semoga kita masih tetap menjalin hubungan komunikasi dan silaturahmi. Meskipun cuma singkat pertemuan dan kebersamaan kita, tapi ada banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kalian semua. God bless you all… Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta do`a kepada penulis. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini berguna bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan amal kebaikan kepada kita sekalian, amien. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran yang konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan. Yogyakarta, 25 September 2013 Penulis
Hasbi Aswar iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................... .... . ..i HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ .... . ..ii HALAMAN PERNYATAAN........................................................................ .... ....iii KATA PENGANTAR.................................................................................... .... ....iv DAFTAR ISI................................................................................................... .... . ..v INTISARI ....................................................................................................... .... . ..vi ABSTRACT .................................................................................................... .... . ..vii BAB I: PENDAHULUAN A. B. C. D.
Latar Belakang ...............................................................................................1 Rumusan Masalah ..........................................................................................5 Tujuan Penelitian............................................................................................6 Kerangka Konseptual ....................................................................................6 1. Peran ..........................................................................................................6 2. Ulama ........................................................................................................8 3. Mufti (Dewan Ulama Senior) ....................................................................11 E. Studi Pustaka ..................................................................................................12 F. Argumen Utama .............................................................................................16 G. Metode Penelitian...........................................................................................16 H. Sistematika Pembahasan ................................................................................17 BAB II: KOALISI PEMERINTAH SAUDI DAN ULAMA WAHHABI A. Latar sejarah Hubungan Wahhabi dan Kerajaan Saudi .................................20 B. Wahhabisme (Wahhabiyyah), Sumber Legitimasi Ulama Pemerintah..........37 C. Oposisi dalam tubuh Kerajaan Saudi-Wahhabi .............................................44 BAB III: PERAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN WAR ON TERROR PEMERINTAH SAUDI A. Kelompok al-Qaeda di Arab Saudi ................................................................52 B. Kebijakan Kontraterrorisme Pemerintah Saudi .............................................54 C. Posisi Ulama dalam Kebijakan Kontraterrorisme Pemerintah Saudi 1. Pendapat Ulama Saudi dan DUS Mengenai terorisme..............................59 2. Sahwa Islamiyyah memandang Terrorisme ..............................................68 D. Para Penentang Ulama Senior dan Pemerintah ..............................................71
v
E. Efek dari Fatwa Dewan Ulama Senior ...........................................................73 BAB IV: PERAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN REVOLUSI DUNIA ARAB PEMERINTAHAN ARAB SAUDI A. B. C. D. E. F.
Arab Spring di Kerajaan Saudi ......................................................................75 Kebijakan Pemerintah Saudi ..........................................................................78 Peran Ulama Dalam Kebijakan Kontrarevolusi Pemerintah Saudi................80 Kebijakan Pemerintah Saudi terhadap Pergolakan di Timur Tengah ………89 Respon Ulama Saudi terhadap Pergolakan di Pergolakan di Timur Tengah .91 Penutup...........................................................................................................96
BAB V: KESIMPULAN .......................................................................................... 99 DAFTAR PUSTAKA
vi
INTISARI Ulama Senior dan Mufti memiliki peran besar dalam sejarah politik kerajaan Arab Saudi. Meskipun Ulama tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan politik pemerintah Saudi tapi, ulama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik dengan fatwa-fatwa yang dibuat baik itu untuk mendukung atau menentang kebijakan pemerintah. Peran besar ulama dalam politik tersebut telah berlangsung sejak abad 18 sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi di masa Raja Saud dan Syekh Abdul Wahhab. Kajian ini akan mencoba melihat peran ulama di era kontemporer politik Saudi khususnya dalam program kontraterorisme dan revolusi Dunia Arab sejak tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama senior dan mufti masih memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi opini publik dengan fatwa yang mereka buat. Fatwa tersebut untuk mendukung program kontraterorisme dan kontrarevolusi pemerintah Saudi baik secara domestik maupun secara internasional. Di sisi lain fatwa tersebut mampu mengucilkan para oposisi dan melegitimasi pemerintah untuk menekan dan menyerang para oposisi.
Kata Kunci: Ulama senior, Mufti, Kontraterosime, Revolusi Dunia Arab, Opini publik
vii
ABSTRACT
`Senior ulama or mufti is one important actors in the dynamic of Saudi Arabian Politics. Although Ulama don’t have directly role in decision making process in Saudi Arabian government but, they can influence the public opinion of Saudi Society to oppose or support government`s policy by their fatwa (religious decision). The role of `ulama in Saudi Government has begun since preestablishment of the kingdom of Saudi in 18th century, in the era of King Saud and Syekh Abdul Wahhab. This study aims to see the role of `ulama in recent phenomenon, Saudi counterterrorism policy and Arab Spring Phenomenon in 2011. This research is descriptive research and collecting data by library research. The result of this research is `ulama have still big role in influencing public opinion by their fatwa. Fatwa is made to support counterterrorism and counterrevolution program of Saudi Government either in domestic sphere or international one. On the other hand, the fatwa can excommunicate the people oppose government policy and give legitimacy to the government to oppress or fight against the oppositions.
Key Word: Senior Ulama, Mufti, Counterterrorism, Arab Spring, Public Opinion
viii
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Ulama atau syekh memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi bagian vital dalam masyarakat muslim di Saudi Arabia. Peran para ulama ini mencakup aspek domestik ataupun politik luar negeri kerajaan Arab Saudi. Dalam aspek domestik, ulama mengisi beberapa pos-pos penting dalam beberapa departemen dan komisi khusus di pemerintahan yang menangani masalah moral, hukum, pendidikan dan urusan-urusan keagamaan. Ulama di Saudi juga menduduki sebuah lembaga resmi yang bernama dewan ulama senior, lembaga ini didirikan oleh pemerintah sebagai wadah yang menjembatani konsultasi antara ulama dan pemerintah
serta wadah
untuk
merumuskan fatwa untuk merespon kondisi domestik ataupun internasional. Dalam politik luar negeri Arab Saudi meskipun tidak secara formal melibatkan ulama dalam kementrian luar negeri namun, fatwa atau pendapat ulama dalam merespon isu-isu tertentu terkadang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperkuat kebijakan pemerintah terhadap isu tersebut. Beberapa contoh terkait hal tersebut seperti dukungan ulama kepada pemerintahan untuk menolak pendudukan Israel ke Palestina dan melakukan embargo minyak terhadap Amerika dan Inggris; dan persetujuan atas kehadiran tentara Amerika di Arab Saudi pada masa perang teluk 1991.
1
Hubungan antara kedua entitas, ulama dan penguasa di Arab Saudi secara historis telah terjalin sejak abad ke 18. Saat Muhammad ibnu Abdul Wahhab, seorang ulama yang risau melihat kondisi masyarakat di Najd yang praktek keagamaannya telah bercampur dengan bid`ah dan kemusyrikan, berkoalisi dengan Muhammad ibnu Saud kepala suku di wilayah Dir`iyyah. Koalisi ini melakukan ekspansi ke banyak wilayah di Jazirah Arab seperti Hijaz, Mekah, Madinah, Najd dan Riyadh. Dengan semangat purifikasi ajaran Islam, koalisi turun-temurun ini akhirnya berhasil mendeklarasikan Kerajaan Saudi Arabia tahun 1932. Sejak dari perjuangan awal itu pula legitimasi dari ulama menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan dari kerajaan Saudi Arabia hingga saat ini1. Banyaknya jumlah ulama di Arab Saudi dan perannya di pemerintahan bukan berarti sikap ulama dan tokoh-tokoh Islam homogen, mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak juga yang mengecam kebijakankebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Bangkitnya kritisisme terhadap pemerintahan Arab Saudi momentum utamanya pada saat terjadinya Insiden pendudukan Masjidil Haram Makkah oleh kelompok salafi, al-Jam`a al-Salafiyya al-Muhtasiba yang dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi tahun 1979. Kemudian, era perang teluk 1990, Syekh Safar al-hawali dan Syekh Salman al-`Awda, Syekh Nasir al-'Umar dan Syekh 'Aidh al-Qarni yang dikenal sebagai ulama Sahwa Islamiyyah, muncul untuk menentang pemerintah Arab Saudi yang beraliansi dengan Amerika Serikat dan menentang mufti besar yang mendukung sikap 1
Anthony B. Toth. 2008. Saudi Arabia. Microsoft® Student 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation,.
2
pemerintah; menentang dukungan Amerika terhadap Israel; dan mengkritisi buruknya kondisi korupsi dan sosial ekonomi dia Arab Saudi. Para ulama yang penentang pemerintahan banyak yang akhirnya ditahan oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun terdapat banyak ulama yang kritis terhadap pemerintah namun, hal itu tak berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah lebih mengandalkan dewan ulama senior dan mufti besarnya dalam memberikan legitimasi secara hukum Islam terhadap semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Semua alasan dan argumentasi yang ditawarkan oleh kalangan ulama penentang pemerintah akan gampang ditolak dan ditepis oleh fatwa yang dibuat oleh mufti besar dan dewan ulama senior pemerintah Arab Saudi. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus membahas mengenai peranan Ulama khususnya
mufti besar dan dewan ulama senior dalam pengambilan
kebijakan luar negeri Arab Saudi terkhusus mengenai isu
Perang melawan
terorisme global dan fenomena Arab Spring. Setelah peristiwa runtuhnya WTC tahun 2001, Arab Saudi banyak dikritik utamanya oleh Amerika yang menganggap Arab Saudi terlibat dalam membantu berkembangnya gerakan terorisme. Arab Saudi juga dianggap lemah dalam memberantas kelompok-kelompok teror yang ada di negara tersebut. Terbukti dari 19 pembajak pesawat dalam peristiwa 9/11, 15 orang adalah berkebangsaan Arab Saudi. Dan yang mengaku bertanggung jawab sebagai aktor serangan tersebut adalah al-Qaedah yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang juga 3
berkebangsaan Saudi Arabia2. Arab Saudi juga dianggap mendukung penyebaran pemikiran-pemikiran ekstrim dan radikal yang membantu pertumbuhan terorisme internasional. Namun, semua tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah Arab Saudi dengan memperlihatkan dukungan yang besar terhadap perang melawan terorisme dan ekstrimisme global. Berbagai kerjasama dilakukan oleh pemerintah Saudi dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, regional/ global untuk menangani masalah terorisme,baik kerjasama militer, intelijen ataupun keuangan. Beberapa negara telah menjalin kerjasama keamanan dan kontraterrorisme dengan pemerintah Saudi seperti, Amerika, Italia, United Kingdom, India, Iran, Turki, Senegal, Pakistan, Tunisia, Oman, Maroko, Libya, Yaman, Iraq, Yordania, dan Sudan. Dalam lingkup multilateral, Saudi menjadi salah satu anggota dari the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism; Bersama Liga Arab dan Gulf Cooperation Council untuk meningkatkan kerjasama dalam isu kontraterorisme3. Mufti dan Dewan Ulama Senior Saudi
ikut
mendukung kebijakan-kebijakan kontraterorisme yang dibuat oleh pemerintah Saudi tersebut. Fenomena Arab Spring yang terjadi sejak tahun 2011 hingga saat ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi negara-negara teluk kecuali Bahrain. Meskipun begitu, negara-negara teluk juga melakukan langkah-langkah khusus untuk mencegah munculnya pembangkangan dari dalam masyarakatnya sendiri. 2
Alfred B. Prados. 2006. Saudi Arabia: Current Issues and U.S. Relations. Congressional Research Service. The Library of Congress. Hal: 2 3 United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. 2011. Country Reports on Terrorism 2010. Hal: 103
4
Kebijakan pemerintah Arab Saudi sendiri secara regional dalam menghadapi revolusi Timur Tengah adalah dengan melakukan peningkatan kerjasama kontra revolusi dengan negara-negara anggota GCC (Gulf Cooperation Council). Arab Saudi juga memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman dan Bahrain untuk menghadapi tuntutan revolusi di internal negara mereka4. Untuk kasus di Suriah, Arab Saudi adalah salah satu negara di Timur Tengah yang proaktif dalam mendukung kelompok oposisi Suriah, SNC (Syrian National Council) baik secara politik, maupun finansial. Sikap mufti dalam merespon fenomena revolusi Dunia Arab secara umum adalah mengecam para demonstran dan menganggap orang-orang yang terlibat didalamnya melakukan tindakan dosa. Fatwa-fatwa yang disebarluaskan melalui berbagai media secara internal membantu pemerintah untuk menstabilkan kondisi domestik. Sementara sikap ulama dalam merespon kondisi di timur-tengah yang lain, diluar negara anggota GCC, berbeda-beda. Untuk kasus Mesir dan Tunisia, Ulama mengecam para demonstran sementara dalam kasus Libya dan Suriah, Ulama mendukung para oposisi. Pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama tersebut selalu selaras dan mendukung kebijakan pemerintah Saudi. b. Rumusan Masalah Apa peran Mufti dan Dewan Ulama Senior Arab Saudi dalam kebijakan luar negeri pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan isu: 4
Salman Shaikh. Gulf states: The challenge of Reform dalam Ugene Rogan, Michael J. Willis dkk. 2011. The Arab Spring Implications for British Policy. Conservative Middle East Council. Hal: 31
5
- Perang Melawan Terrorisme - Fenomena revolusi Dunia Arab atau Arab Spring c. Tujuan Penelitian Penelitian ini akan mendeskripsikan peranan ulama di Arab Saudi khususnya komunitas ulama di dewan ulama senior yang dipimpin oleh mufti besar dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan kebijakan politiknya baik domestik maupun luar negeri. Terkhusus pada isu perang melawan terror dan fenomena Arab Spring di negaranegara Timur Tengah. d. Kerangka Konseptual 1. Peran Peran dalam Kamus bahasa Indonesia berarti perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan dalam masyarakat5. Dalam bahasa inggris peran disebut role yang berarti the way in which someone or something is involved in an activity or situation, and how much influence they have on it6. Atau yang disebutkan dalam kamus oxford, role is the function assumed or part played by a person or thing in a particular situation 7. Atau normal or customary activity of a person in a particular social setting8. Beberapa defenisi diatas baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa inggris menunjukkan makna yang sama mengenai pengertian peran yang berarti
5
http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip#ixzz2GtSCAXJW, 03/01/2013 http://www.ldoceonline.com/dictionary/role, 03/01/2013 7 http://oxforddictionaries.com/definition/english/role, 03/01/2013 8 http://www.dicts.info/define.php?word=role, 03/01/2013 6
6
keikutsertaan, atau fungsi seseorang atau sesuatu dalam konteks atau keadaan tertentu. Keterlibatannya akan mempengaruhi jalannya aktivitas atau keadaan tertentu tersebut. Terdapat beberapa faktor yang berperan dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri di negara-negara Timur Tengah yaitu, faktor atau level regional, level internasional dan level domestik9. Dalam level regional, kondisi geopolitik negara-negara timur tengah yang rentan terhadap ancaman dari luar mengharuskan negara-negara tersebut untuk mencari kekuatan penyimbang, aliansi, (countervailing power or protective alliances) atau melakukan pembiaran terhadap ancaman tersebut. Mesir dan Iraq adalah dua negara yang kuat dan telah menjadi rival sejak lama untuk menjadi negara berpengaruh terhadap wilayah Mashreq; Iran dan Iraq bersaing pengaruh di wilayah teluk. Sementara negaranegara kecil seperti Yordan negara-negara teluk lebih memilih untuk mencari proteksi dengan negara-negara maju agar bisa berpengaruh di lingkungan regional. level
international:
Negara-negara
timur
tengah
mengalami
ketergantungan akut terhadap negara-negara maju utamanya dalam aspek ekonomi yang berdampak pada berkurangnya otonomi dari negara-negara di Timur Tengah. Ketergantungan ekonomi baik investasi maupun bantuan dana dari barat, bilateral atau multilateral, akan berdampak pada campur tangan asing dalam kebijakan-kebijakan negara-negara Timur Tengah.
9
Raymond Hinnebusch. 2003. The international politics of the Middle East. New York: Manchester University Press, Hal: 91-93
7
level domestik: aspek domestik yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah adalah
identitas Islam.
Bahkan identitas ini sering bertentangan dengan loyalitas masyarakat terhadap negara itu sendiri. Semakin kuat identitas keislaman dipegang oleh masyarakat di sebuah negara di Timur Tengah maka kebutuhan akan legitimasi, dukungan dari nilai-nilai Islam pun semakin kuat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal yang paling nyata disaat Yahudi Israel pertama kali menduduki Palestina, masyarakat Islam di Timur Tengah satu suara untuk menolak dan mendukung pemerintahnya untuk melawan pendudukan Israel. 2. Ulama Ulama adalah bentuk jamak dari Alim yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Dalam tradisi Islam ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Berdasarkan atas keilmuwan yang dimilikinya sehingga ulama dianggap sebagai penjaga atau pewaris ajaran-ajaran Islam dan penjaga Islam itu sendiri. Otoritas sebagai penafsir dan penjaga syariat Islam ini menjadikan ulama berada di posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dalam sebuah negara yang berasaskan Islam, para ulama menduduki berbagai posisi dalam masyarakat atau negara baik secara formal maupun informal seperti, sebagai mufti, Qadhi (hakim), Khatib (penceramah), Mudarris (guru, dosen)10.
10
Alejandra Galindo Marines .2001. The relationship between the ulama and the government in the contemporary Saudi Arabian Kingdom: an interdependent relationship?, Durham theses, Durham University, Hal: 2-3
8
Di masyarakat Timur-Tengah, hubungan antara ulama dan pemerintah memiliki hubungan saling ketergantungan hingga saat ini. Pemerintah sebagai otoritas kekuasaan tertinggi dalam masyarakat berhadapan dengan ulama yang juga memiliki otoritas dalam masalah-masalah keislaman dan menjadi panutan dalam masyarakat. Ulama sebagai sebuah entitas dalam masyarakat Islam menempati posisi tinggi karena ulama merupakan sosok yang memiliki pemahaman yang dalam tentang hukum-hukum Islam sehingga menjadi panutan dan tempat masyarakat untuk meminta pentunjuk yang berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai Muslim. Dengan posisi seperti itu ulama mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam segala aspeknya. Gibreel Gibreel menuliskan hubungan antara ulama dan pemerintah di Timur Tengah sebagai dua hubungan yang interdependen. Menurut Gibreel, meskipun para ulama tidak menempati posisi legislatif dalam Negara-Negara Arab namun kekuasaan mereka ada pada dua jalan utama yaitu, mempengaruhi opini publik dan memberi legitimasi atau membangkang dari pemerintah. Dengan posisi ulama sebagai panutan masyarakat maka, ulama bisa mempengaruhi atau menggerakkan masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat atau ulama. Dan disisi lain ulama juga memiliki akses langsung ke pemerintah untuk mengkritik atau mendukung proses pemerintahan. a. Melegitimasi Pemerintah, Usaha-usaha pemerintah untuk meminta legitimasi dari para ulama bisa dilihat dalam kepemimpinan Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat yang mendekati para ulama untuk meminta dukungan terhadap visi9
visi politiknya. Utamanya, saat dukungan terhadap sikap Mesir dalam menghadapi Israel pada perang Arab Israel tahun 1973. b. Stabilisator pemerintahan, dalam beberapa negara di Arab, Jordan, Arab Saudi dan negara-negara teluk yang berbentuk monarki atau keemiran, ulama berfungsi sebagai penjaga stabilitas berlangsungnya pemerintahan. Di Arab Saudi, hubungan turun temurun antara keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Pemerintahan Ibnu Saud menjadikan stabilitas politik pemerintahan dalam negara Saudi bisa tetap bertahan hingga saat ini. c. Menjatuhkan pemerintah, Para ulama memiliki kemampuan memobilisasi
publik untuk mendelegitimasi pemerintahan atau menentang kepentingan pemerintahan. Ini bisa dilihat dalam revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ali Khomenei sebaga figur ulama di Iran mampu menggerakkan massa untuk meruntuhkan pemerintahan Syah Pahlevi yang sekuler dan probarat11. Besarnya kekuatan para ulama di negeri-negeri muslim Timur Tengah tidak lepas dari pandangan masyarakat muslim sendiri terhadap posisi ulama dalam Islam yang otomatis mengangkat derajat dan kedudukan ulama dalam masyarakat yang itu memberikan kekuasaan informal terhadap para ulama. Khususnya di Timur-Tengah beberapa negara mengakui landasan hukum negaranya dengan Islam seperti Arab Saudi. Sudah tentu, pandangan-pandangan Islam menjadi hal yang utama dalam pengambilan kebijakan dan yang
11
Gibreel Gibreel. 2001. The Ulema: Middle Eastern Power Brokers. Middle East Quarterly. Volume VIII: Number 4, http://www.meforum.org/105/the-ulema-middle-eastern-power-brokers
10
memberikan kemampuan untuk itu adalah para ulama, setidaknya menjadi alat legitimasi kekuasaan. 3. Mufti (Dewan Ulama Senior) Mufti adalah seorang ulama yang memiliki kualifikiasi untuk memberikan fatwa (pernyataan formal mengenai keagamaan). Mufti merupakan seorang figur ulama senior yang dipilih oleh pemerintah. Dalam sejarah kerajaan Saudi Arabia, Mufti pertama yang terpilih adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Disamping mengeluarkan fatwa, Mufti juga berbagi tanggung jawab dengan Departeman Kehakiman, Dewan Kehakiman Tertinggi (al-majlis
al-a'la lil-
qadiih), Departemen penelitian agama, fatwa, dakwah dan tuntunan islam (idiirat al-buhfith al-'ilmiyah wal-iftii' wal-da'wah wal-irshiid), dan Dewan Senior Ulama (majlis hay'at kibiir al-'ulamaii'). Setelah meninggalnya Mufti pertama, tahun 1993 Mufti baru dipilih yaitu Syekh
'Abd al-'Aziz bin 'Abdullah bin Baz,
Kemudiaan meninggal tahun 1999 dan yang memegang mufti hingga saat ini adalah Syekh 'Abd al-'Aziz bin 'Abdullah Al al-Syekh.12 Khusus mengenai Dewan Ulama Senior, Lembaga ini dibentuk tahun 1971 oleh kerajaan Arab Saudi masa pemerintahan Raja Faisal (1964-1975). Fungsinya sebagai lembaga konsultatif antara pemerintah dengan ulama. Kedua lembaga ini melakukan pertemuan rutin setiap minggu. Dalam isu-isu tertentu pemerintah biasanya meminta persetujuan atau sanksi publik dari para ulama senior
12
J. E. Peterson. 2003. Historical Dictionary of Saudi Arabia. Second Edition. Oxford:The Scarecrow Press, Inc, Hal: 97
11
tersebut13. seperti pada kasus pendudukan masjidil haram
tahun 1979 oleh
gerakan penentang pemerintah. Dewan Ulama mengeluarkan fatwa untuk memberikan sanksi terhadap para pelaku pendudukan. Kemudian pada masa perang teluk Mufti dan Dewan Ulama Senior juga mengeluarkan fatwa untuk mendukung tindakan pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. e. Studi Pustaka Tulisan-tulisan tentang hubungan Ulama dan Kekuasaan atau pemerintah di Timur-Tengah atau negara-negara muslim lainnya telah banyak ditulis oleh para ilmuwan baik dalam bentuk buku, maupun jurnal-jurnal. Meir Hatina menggambarkan dalam tulisannya, Ulamaʾ, Politics, and the Public Sphere An Egyptian Perspective, 2010, bahwa Secara historis ulama memiliki otoritas yang kuat dalam masyarakat karena menjadi penafsir dan penjaga sikap dan perilaku masyarakat
serta
ulama
menjadi
tempat
masyarakat
bertanya
tentang
hukum/legalitas dalam perbuatan mereka. Hubungannya dengan pemerintah, Ulama biasanya menjadi penasehat bagi pemerintah, pemberi fatwa, pemegang otoritas dalam pendidikan dan kehakiman. Posisi istimewa tersebut menjadi berkurang saat negara-negara Islam bersentuhan
dengan
pemikiran-pemikiran
barat
mengenai
modernisasi.
Modernisasi struktur politik dan pemerintahan, pendidikan, kehakiman perlahanlahan menggeser peran aktif ulama dalam bidang-bidang tersebut. Peran ulama
13
Global Security. Council of Senior Ulama. http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-ulama.htm, 08/11/2012
12
akhirnya malah menjadi rubber stamp bagi pemerintahan yang berkuasa kecuali dua kelompok yang masih memiliki otonomi yaitu ulama syiah seperti di Iran dan ulama dalam beberapa masyarakat suku (semitribal milieu) di Afrika dan jazirab arab seperti, kelompok Jazaʾiriyya di Aljazair, Sanusiyya di Libya, dan Mahdiyya di Sudan 14. Ulama Mesir menjadi objek kajian dalam buku Meir Hatina tersebut yang menggambarkan secara rinci bagaimana peranan ulama dalam masyarakat dan hubungannya dengan pemerintah di Mesir. Salah satu lembaga yang populer yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama adalah Universitas Al-Azhar. Sebelum masa kolonial para ulama al-Azhar memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam Mesir, selain memegang otoritas sebagai ilmuwan, qadhi, dan imam ulama juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Ulama juga sering dimintai masukan oleh pemerintah, dalam kebijakan-kebijakannya dan terkadang pula ulama berada di fihak rakyat sebagai oposisi kepada pemerintah yang dianggap zalim dan menindas masyarakat. Di era pendudukan Inggris dan Perancis ulama menjadi bagian penggerak utama dari kelompok oposisi yang melawan penjajah. Namun, peran utama ulama dalam politik mulai berkurang saat modernisasi mulai masuk. Munculnya para intelektual dan kalangan pemikir reformis menjadi penantang/rival fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama. Kemudian peran ulama secara politik, domestik atau internasional semakin terpinggirkan di era Gamal Abdul Nasser diantaranya bahkan ada yang menjadi pendukung
14
Meir Hatina. 2010. ʿUlamaʾ , Politics, and the Public Sphere An Egyptian Perspective. Salt Lake City: The University of Utah Press, hal: 5
13
kebijakan/visi Sosialisme Arab Nasser. Al-Azhar sebagai simbol perkumpulan para ulama hanya tinggal menjadi benteng pertahanan moral masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan ulama di Timur Tengah saat ini secara umum digambarkan oleh Gibreel Gibreel dalam tulisannya dalam jurnal Middle East Quarterly, 2011,
The Ulema: Middle Eastern Power Brokers,
menggambarkan beberapa peranan ulama pemerintah
dan
kebijakan-kebijakannya;
yang
antara lain: untuk melegitimasi menstabilkan
pemerintahan
dan
memobilisasi masyarakat untuk mengkritik atau bahkan menjatuhkan pemerintah. Hubungan antara Ulama dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara detail dibahas oleh David Commins dalam hasil buku penelitiannya The Wahhabi Mission and Saudi Arab, 2006 mengenai sejarah panjang keterlibatan Ulama Wahhabi di Arab Saudi sejak abad 18; pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad bin Abd Al-Wahhab, pendiri gerakan wahhabi; koalisi politik Ibn Abdul Wahhab dan Muhammad ibn Saud hingga pemerintahan-pemerintahan Saudi berikutnya. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai posisi ulama dalam dinamika yang terjadi dalam Pemerintahan Saudi seperti, modernisasi masyarakat dan struktur pemerintahan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aliran wahabi di Arab Saudi dari kelompok-kelompok salafi yang menganggap pemerintahan Arab Saudi melakukan banyak penyelewengan dalam Islam; kelompok reformis yang menginginkan perubahan struktur pemerintahan dan masyarakat menjadi lebih demokratis dan tantangan dari gerakan jihad global, Al-Qaidah, pasca 9/1115.
15
David Commins. 2006. The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. London: I.B.Tauris & Co Ltd
14
Alexander Bligh dalam tulisannya di International Journal of Middle East Studies, 1985 yang berjudul The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom16, kemudian Joseph A. Kechichian, dalam International Journal of Middle East Studies, 1986, dengan judul Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia 17 banyak membahas mengenai hubungan pemerintah dan ulama dalam kehidupan bernegara Arab Saudi dan mereka bersepakat mengenai posisi para ulama tersebut dalam politik Arab Saudi sebagai stabilisator dalam masyarakat dan pengendali opini publik. Mengenai fatwa para ulama terhadap terorisme beserta penjelasan dalildalilnya dalam al-quran dan hadits nabi serta fatwa-fatwa ulama terdahulu dan kontemporer dijelaskan oleh Syekh. Dr. Muhammad Thahir ul-Qadri dalam bukunya, Fatwa on Terrorisme and Suicide Bombing. Buku ini menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan haramnya membunuh orang muslim, haramnya melakukan bom bunuh diri dalam jihad sekalipun; larangan membunuh, mendiskriminasi
non-muslim
non-combatan
dan
menghancurkan
tempat
ibadahnya; larangan pemberontakan terhadap penguasa yang masih beriman dsb. Penulis juga menyisihkan satu bab khusus yang menjelaskan fatwa ulama salafi Arab Saudi berkaitan dengan terorisme dan bom bunuh diri18.
16
Alexander Bligh. 1985. The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom. International Journal of Middle East Studies, Vol. 17, No. 1. Cambridge University Press 17 Joseph A. Kechichian. 1986. The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia. International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, No. 1.Cambridge University Press. 18 Muhammad Tahir ul-Qadri. 2010. Fatwa on Terrorisme and Suicide Bombing. United Kingdom: Minhaj ul-Quran Internasional
15
f.
Argumen Utama Ulama di Arab Saudi memiliki peran besar dalam memberikan legitimasi
terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan mengeluarkan fatwa melalui mufti besar berkaitan dengan perang melawan teror dan respon terhadap fenomena revolusi Dunia Arab (Arab Spring) saat ini. Dalam perang melawan teror fatwa yang dikeluarkan bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mensterilkan gerakan teror dan pemikiran radikal dalam lingkup domestik dan mendukung pemerintah untuk terlibat dalam war on terror secara global. Dalam merespon revolusi Dunia Arab fatwa para ulama menjadi stabilisator politik domestik dan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan mampu memperlancar pengambilan kebijakan luar negeri Pemerintahan Saudi. g.
Metode Penelitian Penelitian
ini
merupakan
penelitian
deskriptif.
Penulis
akan
menggambarkan bagaimana ulama menggunakan otoritasnya di Saudi sebagai pembuat fatwa untuk mengarahkan opini publik di Arab Saudi untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer di dapat dari catatan-catatan resmi yang dikeluarkan oleh lembagalembaga atau pihak-pihak yang diteliti seperti pemerintah Arab Saudi dan dokumen resmi dari dewan ulama Senior Saudi Arabia. Sementara data sekunder didapat melalui tulisan-tulisan, jurnal atau buku yang berkaitan dengan hubungan ulama dan pemerintah Arab Saudi dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti
16
Besar bersama Dewan Ulama Senior Arab Saudi untuk mendukung kebijakan pemerintahnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang mengenai topik tersebut. Data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Cara mengolah data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggambarkan bagaimana fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh dewan ulama senior dan anggota-anggotanya atau Mufti Arab Saudi yang fatwa itu menjadi sarana penyatuan opini dalam domestik masyarakat Saudi untuk mendukung kebijakan-kebijakan kontraterorisme pemerintah Saudi atau kebijakan pemerintah Saudi selama revolusi, dunia baik domestik, Kawasan Teluk atau Timur Tengah secara umum. h.
Sistematika Pembahasan Untuk membuktikan argumentasi utama dan menjawab rumusan masalah,
penulis akan membagi pembahasan dalam 4 bab. Bab
satu akan membahas
mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, argumentasi dasar, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian dalam bab dua akan dibahas secara umum mengenai secara historis mengenai posisi ulama sebagai sumber legitimasi Pemerintah Arab Saudi; Ajaran Wahhabi sebagai sumber legitimasi dan para oposisi di internal Saudi.
17
Bab tiga akan menjelaskan mengenai Sikap dan dukungan ulama terhadap pemerintah dalam perang melawan terrorisme dan Bab empat akan membahas peran ulama dalam mendukung segala kebijakan pemerintah baik domestik maupun internasional dalam merespon fenomena efek domino Revolusi Dunia Arab. Kemudian bab lima akan menjadi penutup dan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya.
18
BAB II KOALISI PEMERINTAH SAUDI DAN ULAMA WAHHABI The Al-Saud family’s claim to legitimacy rests on several pillars: tribal, historical, and religious—of which, religious legitimacy is both the most fundamental and the most problematic. The Al-Saud rules under the Islamic criteria of wali al-ahd (rightful leadership) with the support of the ulema (religious scholars). However, this relationship between the regime and the ulema is a double-edged sword, as a loss of legitimacy in one can shake the 19 other. (Leigh Nolan )
Kalimat pembuka yang dikutip dari Leigh Nolan menggambarkan hubungan abadi antara kekuasaan Saudi dan Mazhab Wahhabi di wilayah Arab Saudi. Sejak koalisi Muhammad ibn Abd Wahhab dan Muhammad ibn Saud pertama kali diproklamirkan abad 18 hingga abad 21 hubungan antara kedua entitas itu tetap tak tergoyahkan. Meskipun sejak abad 18 tersebut koalisi tersebut telah menyaksikan beberapa kali keruntuhan basis kekuasaannya namun, kemudian kedua entitas tersebut tetap bisa berhasil membangun dan mendeklarasikan kerajaan Arab Saudi tahun 1932 yang bertahan hingga kini. Dengan kondisi apapun para ulama Wahhabi tetap mendukung kekuasaan Saudi begitu juga, kerajaan Saudi akan senantiasa berusaha untuk meminta dukungan dari para ulama. Peran besar ulama perlahan-perlahan digeser oleh para teknokrat sekuler setelah
terjadinya
modernisasi
lembaga-lembaga
pemerintahan
dengan
dibentuknya berbagai kementerian. Posisi ulama tinggal menjadi penjaga moral
19
Leigh Nolan. Managing reform?: saudi arabia and the king’s dilemma. Policy briefing May 2011. Brookings Doha Center
19
publik, pendidikan dan mengurus urusan keagamaan20. Sedangkan dalam politik, ulama melalui dewan ulama senior rutin berkonsultasi dengan pemerintah dan mengeluarkan fatwa terkait situasi penting yang dihadapi oleh pemerintah Saudi. Posisi ulama disini sebagai pendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. A. Latar sejarah Hubungan Wahhabi dan Kerajaan Saudi Akar sejarah dari hubungan antara pemerintah Saudi dan ulama telah berlangsung sejak abad 18 sekitar tahun 1744/45. Koalisi antara pemerintah dan ulama ini dimulai pada zaman Muhammad ibn Saud, kepala suku di wilayah dir`iyyah di Jazirah Arab dengan Muhammad Ibn abdul wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab
adalah seorang ulama terkenal di Nejd, penganut Mazhab
Hanbali dalam ajaran Sunni Islam. Ibn Abdul Wahhab menjadi terkenal karena sikapnya yang keras dalam menolak segala praktek bid`ah dan syirik yang umum terjadi di masyarakat Islam pada saat itu. Dia menolak atau mengkritisi sufisme dan penghormatan yang berlebihan pada ulama atau nabi karena hal tersebut merusak aqidah tawhid. Abdul Wahhab juga menganjurkan untuk menghancurkan tempat-tempat yang disucikan, melarang menghias masjid.21 Dakwah Abdul Wahhab di Dir`iyyah diterima oleh Ibnu Saud dan akan mendukung dakwah dengan syarat yang diberikan oleh Ibnu Saud: Pertama, Abdul Wahhab berjanji untuk tetap setia mendukung ibnu Saud jika dakwah untuk menegakkan tauhid telah berjaya. Kedua, Abdul Wahhab menyetujui pajak terhadap hasil panen masyarakat Dir`iyyah. Abdul Wahhab 20
Raihan Ismail. 2012.The Saudi Ulema and the Shi‘a of Saudi Arabia. Journal of Shi‘a Islamic Studies . Vol. V. No. 4, hal: 404 21
Wayne H. Bowen. 2008. The History of Saudi Arabia. London. Greenwood Press, Hal: 70
20
menyetujui persyaratan pertama namun, untuk permintaan yang kedua Abdul Wahhab menjawab dengan mengatakan, semoga Amir bisa mendapatkan Ghanimah (rampasan perang) atau pajak yang legal lebih besar daripada pajak dari hasil panen.22 Deklarasi koalisi antara kedua tokoh yang terjadi tahun 1744 tersebut ditandai dengan kesepakatan antara Muhammad Ibn Saud dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan ikrar yang tercantum sebagai berikut: This oasis is yours. Do not fear your enemies. By the name of God, if all Nejd was summoned to throw you out, we will never agree to expel you." Muhammad ibn Abd al-Wahhab replied, "You are the settlement's chief and wise man. I want you to grant me an oath that you will perform jihad (holy war) against the unbelievers. In return you will be imam, leader of the Muslim community and I will be leader in religious matters.23Ibnu Saud berkata kepada Abdul Wahhab, Oase ini adalah untukmu. Tidak perlu takut terhadap musuhmu. Demi Allah, jika seandainya seluruh masyarakat Nejd memerintahkan untuk mengusirmu, kami tidak akan pernah sepakat. Abdul Wahhab menjawab: “ engkau adalah pemimpin masyarakat dan seorang yang bijaksana. Aku menginginkan sebuah sumpah darimu untuk melaksanakan jihad melawan para kafir. Sebagai balasannya, engkau akan menjadi seorang pemimpin, Imam, pemimpin bagi masyarakat muslim dan aku memimpin urusan-urusan keagamaan.
Setelah koalisi antara Abdul Wahhab dan Ibnu Saud terbentuk, mereka mulai melakukan ekspansi politik dan dakwah di semua wilayah sekitar Jazirah Arab. Suku-suku ditaklukkan dibawah kekuasaan Ibnu Saud dan penyeragaman praktek keagamaan dibawah otoritas Abdul Wahhab. Pada saat ekspansi, semua praktek-praktek keagamaan yang dianggap menyimpang, syirik dan bidah dihapuskan.
Tempat-tempat
yang
“disucikan”
dan
bangunan-bangunan
22
David Commins. 2006. The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, Hal: 19 Pascal Menoret. 2005. The Saudi enigma. New York: Palgrave Macmillan, hal: 48
23
21
pemakaman juga dihancurkan. Tahun 1765 Ibnu Saud wafat kemudian digantikan oleh anaknya Abdul Aziz. Tahun 1773 kekuasaan politik Ibnu Saud telah mendominasi bagian timur dan tengah wilayah Arab. Tahun 1790an ekspansi Kerajaan Saudi berhadapan dengan kekuasaan kekhalifahan Turki Usmani. Sejak tahun 1790an hingga dekade kedua abad 19 Kekuasaan Saudi berhadapan dengan Kekuasaan Usmani yang diwakili oleh
Sharif Makkah, Ghalib ibn Musaid dan Gubernur Mesir,
Muhammad Ali. Tahun 1817 dibawah pimpinan Abdullah, anak Ibn Saud, sebagian besar kekuasaan Saudi hilang kecuali wilayah Dir`iyyah juga beberapa suku disekitarnya. Tahun 1818 wilayah kekuasaan Saudi dikuasai kembali oleh kekuasaan Usmani. Sementara pemimpin Saudi, Abdullah pewaris kerajaan ibnu Saud ditahan dan dihukum mati di Istanbul, Turki. Para ulama juga terkena imbasnya saat terjadi kekalahan yang diderita oleh Pemerintahan Saudi dalam peperangan melawan Kekuasaan
Turki Usmani.
Perwakilan Usmani di Mesir yang menduduki kekuasaan Saudi sekaligus berusaha menghapuskan ajaran-ajaran dari Gerakan Wahhabi yang dianggap sebagai kelompok pemberontak Khawarij. Keturunan Abdul Wahhab, Syekh Abd Allah ibn Muhammad al-Syekh, pewaris Abdul Wahhab dikirim ke Mesir dan meninggal di sana. Sementara anaknya, Syekh Sulaiman, disiksa dan dieksekusi di Dir`iyyah setelah menolak menyerah kepada Ibrahim Pasha, anak Muhammad Ali, Gubernur Mesir.
Banyak Qadli dan keluarga ulama yang dihukum mati ataupun terbunuh
dalam peperangan. Banyak ulama lain yang lari dan menyelamatkan diri diantaranya, ada yang beremigrasi ke Iraq seperti Abd al-Aziz ibn Hamad ibn
22
Ibrahim ibn Musharraf, cucu Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan Abd al-Aziz ibn Hamad Al Mu’ammar, Seorang Qadi di Dir`iyyah yang mengungsi ke Bahrain24. Keruntuhan kekuasaan Saudi di Dir`iyyah tidak menjadikan pengaruh dari Saudi-Wahhabi hilang. Di wilayah Nejad, kebanyakan suku-suku masih tetap setia dan kukuh dalam melaksanakan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tahun 1820an kekuasaan Saudi kembali mengorganisir diri dan membawa ancaman bagi kekuasaan Usmani di Arab. Tahun 1824, Turki ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saud, pemimpin baru keluarga Saudi, memulai kembali ekspansi untuk mengambil alih kekuasaan Saudi yang telah diambil oleh oleh kekuasaan Usmani. Riyadh menjadi wilayah pertama yang dikuasai dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan Saudi. Kemudian dari Riyadh, ekspansi terus dilakukan ke wilayah-wilayah yang lain. Tahun 1834 Turki meninggal setelah menguasai kembali sebagian besar wilayah kekuasaan Saudi yang dirampas oleh Kekuasaan Usmani25. Pemulihan kekuasaan Saudi di Riyadh ikut juga memulihkan Mazhab Wahhabi. PemerintahanTurki tetap mempertahankan sikapnya kepada Ulama Wahhabi sama dengan penguasa-penguasa pendahulunya. Seiring dengan pemulihan tersebut, para ulama, guru dan dan keturunan Abdul Wahhab yang berada di pelarian, Kairo dan negara-negara sekitar teluk, berbondong-bondong untuk kembali ke Riyadh. Yang memegang otoritas sebagai penguasa dibidang keagamaan adalah cucu dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abd alRahman ibn Hasan, sebagai pemimpin Mazhab Wahhabi dan pemegang otoritas 24 25
David Commins, Op.cit: 42 Wayne H. Bowen, Op.cit: 78
23
keagamaan. Dia memiliki wewenang untuk mengangkat Qadhi, guru-guru, memberikan ceramah, penasehat penguasa, penyusun fatwa dan memimpin kampanye melawan penentang kaum muslim (Wahhabi)26. Muhammad Ali dari Mesir kembali melakukan invasi ke dalam kekuasaan Saudi di Nejd pada tahun 1837 dan berhasil menjatuhkan Faysal ibnu Turki dan mengangkat Khalid ibnu Saud, sepupu Faysal, sebagai pemerintahan boneka Mesir di Riyadh. Faysal di kirim ke Kairo sementara para ulama banyak yang lari mengungsi atau pindah ke wilayah lain di bawah kekuasaan Mesir. Setelah invasi, Mesir lebih lunak terhadap Ulama Wahhabi dan keturunan Saudi serta tidak ada eksekusi atau penahanan bagi mereka. Tahun 1843 Faisal ibnu Turki melarikan diri dari Mesir dan kembali ke Nejd untuk membangun kembali kekuasaan Saudi dan mengumpulkan kembali suku-suku yang masih loyal pada pemerintahan Saudi. Kemudian melakukan ekspansi kembali untuk menyatukan semua wilayah kekuasaan yang mereka kuasai sebelum tahun 181827.Tapi kekuasaan tersebut tidak bertahan lama karena tahun 1865 setelah kematian Faisal, kedua anaknya anaknya, Abdullah dan Saud berebut untuk meraih kekuasaan di Nejd yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Masing-masing mencari aliansi dari luar
seperti Kerajaan Usmani,
Inggris, dan Kelompok Rashidi. Perang saudara tersebut tidak menghasilkan apa-
26
David Commins, Op.cit: 45 Tahun 1831 Mesir melepaskan diri dari kekuasaan Usmani dan melakukan ekspansi. Tapi tahun 1840 dibawah tekanan kerajaan Usmani dan negara-negara barat, Inggris, Rusia, Prusia, Austria mesir kembali dibawah kekuasaan Usmani. Kemudian menarik diri dari wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Saudi. 27
24
apa dan semakin melemahkan kekuasaan Saudi hingga akhirnya kekuasaan Saudi diinvasi oleh Kerajaan Rashidi tahun 1891. Berakhirlah kekuasaan Saudi jilid II. Pada saat terjadinya perang perebutan wilayah Nejd antara Abdullah dan Saud, Ulama yang dipimpin oleh Syekh Abd al-Rahman ibn Hasan berada dalam posisi yang rumit, harus mendukung pihak yang mana. Mereka akhirnya mendukung Abdullah yang telah lebih dulu menduduki kekuasaan di Nejd dan menganggap Saud sebagai pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Saud juga mencari dukungan dari Ulama Wahhabi yang lain yaitu Hamad ibn Atiq tapi dukungan tersebut tidak diberikan karena ibn Atiq juga mengakui keabsahan pemerintahan Abdullah yang telah diterima oleh publik. Ulama kembali terpecah saat Abdullah berkoalisi dengan Kerajaan Usmani untuk menghadapi ancaman dari Saud karena status Usmani yang dianggap kerajaan penyembah berhala/musyrik dan haram hukumnya berkoalisi dengannya. Setelah meninggalnya Abd al-Rahman kemudian Syekh Abd al-Latif menjadi pemimpin. Pemimpin terbaru Wahhabi ini menerima atau mengakui Saud sebagai pemimpin baru yang absah. Abdullah dibenci oleh ulama karena telah beraliansi dengan Usmani yang musyrik dan kafir (idolaters and infidel). Kecuali Muhammad ibn Ajlan, ulama Wahhabi yang mendukung pendirian Abdullah dan bahkan datang ke Baghdad untuk mengajukan pertolongan dari Usmani untuk Abdullah. Usmani menguasai wilayah Hasa pada tahun 1871 yang berarti ancaman bagi kekuasaan Saudi di Riyadh. Para ulama berdebat tentang bagaimana seharusnya bertetangga dengan kekuasaan Usmani. Abd al-Latif mewajibkan 25
untuk berjihad mengusir Usmani di Tanah Arab dan menganggap murtad bagi yang menolong, memberikan loyalitas, dan hidup didalam kekuasaan Usmani. Pendapat ini ditentang oleh ulama Wahhabi yang lain yang membolehkan untuk tinggal dan bepergian di wilayah kafir asal orang yang beriman dibolehkan untuk menjalankan agamanya. Pendapat ini telah difatwakan oleh Syaikh Abd Rahman, ayah dari Abd Latif sendiri. Tahun 1871 posisi Saud di Riyadh kembali terguncang. Dia meninggalkan Riyadh setelah mewakilkan dirinya kepada salah seorang pamannya untuk mengurus Riyadh. Syekh Abdul latif dan ulama-ulama senior akhirnya bersepakat mengangkat anak bungsu Faisal untuk menjadi pemimpin yaitu, Abd Rahman. Tidak lama berselang Abdullah kembali ke Riyadh dan tidak mengakui pengangkatan Abd Rahman kemudian memimpin kembali Riyadh dengan juga didukung oleh Abd Latif. Masuknya Rashidi tahun 1891 yang menguasai Riyadh menimbulkan kemarahan dari pemimpin Wahhabi, Abd Allah ibn Abd al-Latif, yang menganggap Rashidi sebagai musuh tauhid dan juga beraliansi dengan Usmani. Meskipun sebenarnya, kekuasaan Rashidi di Hail juga memanfaatkan ulama-ulama Wahhabi sebagai Hakim, guru dan penceramah. Juga, Ulama Wahhabi di Riyadh dilindungi oleh Kekuasaan Rashidi. Tapi banyak juga yang lari karena tetap setiap pada kekuasaan Saudi. Abd al-Rahman ibn Faisal Al Saud mengungsi ke Kuwait dan diterima baik serta didukung oleh penguasa Kuwait. Keluarga Saud juga didukung oleh Inggris. Tahun 1901 Keluarga Saudi di Kuwait kembali melakukan ekspansi ke 26
Riyadh dan mengambil alih kekuasaan Rashidi kemudian berhasil mengangkat kembali Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Faisal Al Saud menjadi penguasa di Riyadh yang kemudian melakukan konsolidasi kembali terhadap wilayah yang lain di Nejd and wilayah Hasa bagian barat. Tahun 1904 Usmani memerintahkan Rashidi menyerang Riyadh dengan bantuan tentara Usmani namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan tahun 1906 Militer Usmani menarik diri dari Nejd, Hasa, dan Hijaz setelah mengadakan persetujuan dengan Saudi dan menerima ketundukan Saudi terhadap kerajaan Usmani meskipun hanya sementara. Tahun 1910, dibawah Sharif Husain sebagai perwakilan Usmani, kekuasaan Saudi kembali ditundukkan. Namun hubungan damai antara Sharif Husain dan Saudi tidak berlangsung lama. Tahun 1912 Husain menginvasi Nejd kembali dan melarang masyarakat Nejd untuk menunaikan Ibadah haji di Makkah dan Madinah. Memasuki perang dunia I Turki Usmani menjadi salah satu negara yang ikut dalam blok yang sedang berperang yaitu Central Power bersama Jerman, Austria-Hongaria dan Bulgaria. Melihat situasi tersebut Sharif Husein melepaskan diri dari Usmani dan mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1916 setelah menguasai Makkah. Sementara itu, Keturunan Saudi tahun 1915 mengadakan perjanjian dengan Inggris,
Anglo-Saudi Treaty yang memberikan hak bagi Saudi atas
wilayah Hasa dan Nejd serta mendapatkan bantuan militer dan finansial dari kerajaan inggris. Tahun 1925 kekuasaan Sharif Husein di Hijaz berhasil ditaklukkan oleh kekuasaan Saudi termasuk kota suci Makkah dan Madinah.
27
Kemudian tahun 1932 secara resmi dideklarasikan berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Kembalinya kekuasaan Saudi secara otomatis juga mengembalikan otoritas ulama Wahhabi dalam masyarakat Arab Saudi dan suara-suara dari anti-Wahhabi dihapuskan seperti, eksekusi terhadap Syekh Abd Allah ibn Amr yang pernah menyarankan pada penguasa Rashidi untuk menghapus dakwah Wahhabi di tanah Arab. Kebijakan terhadap penganut Syiah juga diperketat, masjid-masjid Syiah banyak yang dihancurkan dan pengiriman ulama-ulama Sunni untuk mendidik penganut Syiah agar bisa kembali ke dalam “Islam” meskipun dari sisi peribadatan dan acara-acara keagamaan penganut Syiah masih tetap dibiarkan. Kelompok Ikhwan, kelompok oposisi pertama di internal Wahhabi juga diberantas karena tidak mau tunduk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ibnu Saud dan berselisih pendapat terhadap ulama-ulama terkemuka Wahhabi sendiri. Tahun 1920 Mufti Abdullah ibn Abd Latif meninggal dan digantikan oleh sepupunya Abdullah ibn Hasan ibn Husayn (1870–1958) pada masanya, Hijaz ditaklukkan tahun 1925. Dia menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Makkah, menjadi pemimpin qadi untuk seluruh provinsi dikerajaan Arab Saudi, berperan menyeleksi semua buku dan publikasi dari luar dan menerapkan kewajiban kepada masyarakat untuk menerapkan kebaikan dan menjauhi keburukan atau penerapan syariah secara tegas. Sebagai pengawas terciptanya masyarakat yang menjaga syariah khususnya menjaga moral dan menyuruh shalat berjamaah
dibentuk
28
komite amar ma`ruf nahi munkar (Committees for Commanding Right and Forbidding Wrong) sebagai polisi agama28. Pada saat pemerintah akan mengadopsi hal-hal baru dan memodernisasi struktur administrasi pemerintahan dan teknologi terjadi silang pendapat antara pemerintah dan ulama. Seperti, Ibn Saud menginginkan untuk membuat perayaan hari lahirnya kerajaan Saudi namun akhirnya gagal karena ditentang oleh para Syekh Wahhabi karena dianggap bertentangan dengan Islam. Islam hanya mengakui dua perayaan saja dalam setahun yaitu, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Aspek yang lain adalah polemik antara ulama dan kementerian pendidikan yang dipimpin oleh Hafiz Wahbah yang menginginkan memodernisasi pendidikan dengan mengadopsi banyak pelajaran-pelajaran dari barat seperti pelajara bahasa asing dan geografi. Para ulama menentang hal tersebut. Pelajaran geografi ditentang karena sama dengan menggambar. Pelajaran bahasa asing ditentang karena hal tersebut akan ikut menjadi jalan generasi muda untuk belajar ide-ide dan perilaku buruk orang-orang kafir yang bertentangan dengan Islam. Hafiz Wahbah membantah pendapat para ulama tersebut dengan mengeluarkan pendapat-pendapat berdasarkan prinsip Islam juga. Akhirnya, para ulama menyerahkan keputusan kepada Ibnu Saud dan kementerian pendidikanlah yang memenangkan polemik tersebut29. Ulama juga mengecam pemerintah saat mengadopsi teknologi-teknologi baru seperti telegraf, kendaraan bermotor tapi, kritik dari ulama menguap begitu saja saat manfaat kedua benda tersebut terlihat 28 29
David Commins, Op.cit: 94 Ibid, hal: 97
29
dalam masyarakat Saudi. Perdebatan-perdebatan antara pihak pemerintah dan ulama seterusnya terjadi dalam dinamika kerajaan Saudi. Saudi menandatangani kesepakatan dengan Amerika untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah Saudi Arabia pada tahun 1933. Eksplorasi minyak tersebut berdampak pada semakin banyaknya orang-orang asing masuk ke negara Arab Saudi yang menetap dan membangun pemukiman di Saudi dan juga mengembangkan beberapa proyek di Saudi. Pendapat ulama terpecah dalam menilai hal tersebut. banyak yang mengkritik Ibnu Saud karena dianggap menjual tanah Arab kepada orang asing. Salah satunya adalah Syekh Abu Bahz yang datang ke ibnu Saud dan mengkritiknya bahwa dia telah menjual tanah dan rakyatnya kepada orang-orang kafir dan itu bertentangan dengan tugasnya dia sebagai seorang pemimpin muslim dan penjaga kota suci. Namun, setelah Ibn Saud bertanya kepada otoritas ulama Wahhabi tentang hal tersebut dan ulama membolehkan bekerjasama atau menyewa pekerja dari orang-orang kafir untuk pekerjaan tertentu sebagaimana nabi telah melakukannya. Tapi Abu Bahz tetap pada pendiriannya, Ibnu Saud akhirnya mengancam untuk menghukumnya, Abu Bahz akhirnya pun menjadi diam dan tak mengkritik lagi30. Pemerintah terus mengembangkan dan memodernisasi berbagai aspek kehidupan di masyarakat Saudi Arabia untuk menyesuaikan dengan kebutuhankebutuhan negara itu sendiri, seperti pembentukan berbagai kementerian, pendidikan, komunikasi, keuangan, agrikultur dan air dsb. Munculnya berbagai lembaga ini dan para ahli yang mengisi didalamnya berdampak signifikan dalam 30
Ibid, hal: 101-102
30
mengurangi peran ulama dalam urusan-urusan politik di Arab Saudi yang sebelumnya hanya raja dan ulama yang berada diposisi penentu kebijakan. Tahun 1963 pemerintah Saudi membentuk sebuah lembaga fatwa darul ifta` yang berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pemutusan hukum terhadap hal-hal baru yang belum pernah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi pemimpin pertama adalah syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abd Latif. Tahun 1969 kementrian kehakiman dibentuk sebagai sebuah wadah formal dalam urusan pengadilan tapi, kementerian ini berada dibawah otoritas Ulama Wahhabi dengan tetap mempertahankan tradisi peradilan.
Namun, kebutuhan-kebutuhan Saudi
dalam menghadapi problem-problem kontemporer, sosial, ekonomi, politik yang ulama Wahhabi tak bisa menjawabnya, memaksa pemerintah untuk membuat dekrit-dekrit untuk menangani berbagai problem tersebut. Para ulama mengakui juga bahwa pemerintah bebas untuk mengelola pemerintah asal selama tidak bertentangan dengan syariah hal ini termasuk dalam kategori siyasah syar`iyyah.31 untuk menangani persoalan-persoalan diluar lingkup peradilan (religious court) pemerintah membentuk statutory court. ini otomatis memisahkan antara wewenang peradilan para ulama dan pemerintah. Meski, terjadi pembedaan antara wewenang para ulama dan pemerintah dalam hal perundang-undangan tapi, dalam membuat setiap kebijakan pemerintah Saudi masih tetap butuh pandanganpandangan dan fatwa-fatwa dari Ulama. Tahun 1971 kerajaan Saudi membentuk dewan ulama senior
(Hay’at
Kibar al-‘Ulama) yang dipimpin oleh mufti besar sebagai wadah bagi para ulama 31
Ibid,hal: 116
31
senior untuk merumuskan fatwa terkait hal-hal tertentu yang krusial. Pemerintah Saudi sangat mengandalkan lembaga ini dalam penentuan banyak kebijakankebijakan sosial atau politik. Seperti, banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini dalam menghadapi berbagai problem di Saudi seperti, fatwa tentang terorisme tahun 1988, fatwa obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata dsb. Dewan Ulama senior ini melakukan pertemuan mingguan dengan pemerintah. Ulama juga berperan didalam mengurusi pendidikan di Saudi Arabia. Untuk mendukung kerja-kerja dewan ulama senior dibentuk juga komite permanen untuk riset ilmiah dan pendapat hukum (Committee for Scientific Research and Legal Opinion) atau berfungsi juga untuk merespon dan memfatwakan pendapat-pendapat tertentu tentang Islam. selanjutnya pemerintah membentuk banyak lembaga untuk mengurusi urusan-urusan masyarakat muslim di Arab Saudi seperti: The Supreme Council of Islamic Affairs (al-Majlis al-‘A’la lil-Shu‘un al-Islamiyyah), Dewan tertinggi untuk urusan-urusan Islam mengatur persoalan-persoalan domestik, (Majlis lil-Da‘wah wa al-Irshad). Beberapa posisi di pemerintahan yang ditempati ulama antara lain, Departemen Urusan Islam,Waqaf, Da`wah, dan tuntunan Islam (The Ministry for Islamic Affairs, Endowments (Awqaf), Da‘wah, and Guidance) yang berfungsi bertanggung jawab terhadap segala aspek keislaman di negara tersebut seperti kecuali haji yang memiliki departemen sendiri yaitu Departemen Haji. Departemen Kehakiman berfungsi melaksanakan hukum-hukum syariah dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peradilan bagi masyarakat.
32
Pada era setelah kemerdekaan kerajaan Arab Saudi terdapat beberapa peristiwa penting yang ulama memiliki peran penting untuk mendukung kebijakan pemerintah Saudi diantaranya adalah: Embargo minyak tahun 1973 atas Amerika Serikat yang mengakibatkan terjadinya krisis dalam negeri Amerika Serikat. Embargo minyak tersebut didasari oleh sikap Amerika Serikat yang tegas untuk mendukung Israel dalam perang melawan negara-negara Arab. Pemerintah Arab Saudi tidak pernah mendukung hadirnya Israel di tanah Palestina namun juga tidak mengambil sikap yang tegas sebagaimana sikap negara-negara arab lainnya.
Sejak tahun 1948 pada perang Arab Israel I,
Pemerintah Saudi tidak terlalu proaktif untuk ikut dalam perang tersebut, hanya mengirim satu battalion pasukan saja untuk membantu Mesir. Keterlibatan minim tersebut juga terlihat pada perang Arab Israel tahun 1967. Pada bulan juli 1973 pada pertemuan OPEC disepakati penaikan harga minyak sebanyak 11,9 persen agar negara-negara barat khususnya, Amerika Serikat, bisa menekan Israel. Arab Saudi juga masih enggan tuk bersikap tegas untuk menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Perang bulan oktober 1973 yang memperlihatkan dukungan persenjataan Amerika ke Israel membuat Saudi akhirnya melakukan embargo unilateral terhadap Amerika Serikat. Keputusan ini juga diambil oleh Raja Faizal (1964-1975) setelah mendapat tekanan dari para ulama Wahhabi32. Kemudian, tahun 1994 pemerintah Saudi ditentang oleh para ulama karena bermaksud untuk
32
Nawaf E. Obaid. 1999. The Power of Saudi Arabia's Islamic Leaders. Middle East Quarterly. pp. 51-58. http://www.meforum.org/482/the-power-of-saudi-arabias-islamic-leaders. Diakses 28/03/2013
33
ikut serta dalam Konferensi PBB mengenai Populasi dan pembangunan tahun 1994. Para ulama di dewan senior ulama menganggap konferensi tersebut sebagai penghinaan terhadap Islam dan menekan pemerintah Saudi untuk memboikot kegiatan tersebut, akhirnya Saudi tidak jadi ikut dalam konferensi itu33. Tahun 1979 terjadi pengepungan masjidil Haram Makkah oleh kelompok oposisi Gerakan Muslim Revolusioner di Jazirah Arab (the Movement of the Muslim Revolutionaries of the Arabian Peninsula, MMRAP) yang dipimpin oleh Juhayman ibn Muhammad 'Utaibi dan Muhammad ibn 'Abd Allah al-Qahtani yang menuntut reformasi pemerintahan Saudi yang korup dan mengembalikan kemurnian Islam. Para Ulama, atas permintaan Raja Khalid (1975-1982), menyikapi hal tersebut dengan membuat keputusan menangkap semua para pemberontak atau
membunuh bagi yang tak mau tunduk atau melawan 34.
Bermodal dukungan ulama gerakan Utaibi dan al-Qahtani bisa ditumpas oleh pemerintah. Ulama juga mendukung kebijakan pemerintah Saudi, Raja Fahd (19822005) untuk mengizinkan Saudi untuk dijadikan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat dalam perang melawan Irak tahun 1990 pada perang teluk. Pada saat terjadinya Invasi Irak terhadap Kuwait, Raja Fahd merasa khawatir bahwa ekspansi Irak akan berlanjut ke Saudi setelah Kuwait ditaklukkan. Raja Fahd juga
33
Shmuel Bachar, Shmuel Bar, Dkk. 2006. Establishment Ulama and Radicalism in Egypt, Saudi Arabia, and Jordan. Research Monographs on the Muslim World Series No 1, Paper No 4. Hudson Institute, Hal: 14 34 Lampiran Fatwa Ulama Dewan Ulama Senior dalam peristiwa pengepungan masjidil haram 1979 dalam tulisan, Joseph A Kechichian.. 1986. The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia. International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, No. 1. Cambridge University Press, hal:69
34
khawatir untuk meminta bantuan dari Amerika Serikat karena akan menjatuhkan citranya sebagai Khadimul Haramain (penjaga dua kota suci) jika memanggil tentara kafir untuk datang ke Arab Saudi. Bahkan saat pertama kali AS menawarkan bantuan keamanan ke Saudi para ulama dan masyarakat domestik menolak rencana tersebut. Setelah diskusi yang panjang akhirnya mufti besar yang saat itu dipegang oleh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama dalam dewan senior ulama bersepakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan syarat-syarat yang ketat bagi pasukan asing tersebut seperti, harus menghormati tradisi kerajaan, harus segera meninggalkan Saudi jika tidak dibutuhkan lagi dan harus tunduk pada polisi agama atau Komite amar ma`ruf nahi munkar. Berikut kutipan singkat fatwa dewan ulama senior: “ by all possible mean, the supreme council of ulama supports what was undertaken by the ruler, may god grant him success: the bringing of forces equipped with instruments capable of frightening and terrorizing the one who wanted to commit an aggression against this country. This duty is dictated by necessity in the current circumstances, and made inevitable by the painful reality, and its legal basis and evidence dictates that the man in charge of the affairs of muslim should seek the assistance of one who has the ability to attain the intended aim. The qur`an and prophet`s sunna (activities and statemens) have indicated the need to be ready and take precautions before it is too late”. Dengan segala kemungkinan, Dewan ulama senior mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah, semoga Allah menganugerahinya kesuksesan; mempersiapkan kekuatan yang dilengkapi dengan perlengkapan yang bisa menggentarkan dan menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang ingin menyerang negeri Ini. kewajiban ini dituntut oleh kondisi tertentu dan menjadi tak terelakkan karena situasi yang sangat menyakitkan tersebut. Dasar hukum dan fakta menuntut bahwa yang memegang urusan kaum muslimin harus mencari bantuan kepada yang lain yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini telah diperintahkan dalam quran dan sunnah agar bersiap siaga sebelum terlambat35.
35
Charles Kurzman. Pro-U.S. Fatwas. Global Middle East Policy, Vol. X, No. 3, Fall 2003, Hal: 157
35
Peristiwa lain yang memperlihatkan pentingnya keputusan para ulama di Saudi adalah pada tahun 1991 muncul kritik dari ulama Saudi berupa petisi, Letter of Demands, yang ditandatangani sekitar 52 petinggi ulama terhadap pemerintah Saudi yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah untuk lebih taat pada aturan syariah seperti, bidang kehakiman, angkatan bersenjatan, ekonomi, sosial dan administrasi publik. Juga, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan pembatasan terhadap para ulama, khatib dan ilmuwan36. Kemudian tahun 1992, Mudhakkirat al-Nasihah (memorandum of advice) yang ditandatangani oleh 100 ulama dikirim ke Mufti abdul Aziz bin Baz sebagai nasehat kepada pemerintah untuk menerapkan Islam secara lebih utuh dan memberikan kebebasan kepada para khatib atau da`i untuk bebas mendiskusikan mengenai isu-isu politik. Memorandum itu juga mengkritik kebijakan pemerintah yang bergantung pada asing dalam hal menjaga keamanan negara, kebijakan luar negeri yang lebih melayani kepentingan asing dari pada kepentingan negara sendiri, dan korupsi yang terjadi di internal kerajaan37. Merespon munculnya oposisi, pemerintahan raja Fahd berhasil membujuk Ibn Baz dan dewan ulama senior untuk mengecam semua yang telah menandatangani dokumen tersebut sebagai provokator pemecah kerajaan, melanggar aturan dengan melakukan kritik publik yang lebih menonjolkan kekurangan kerajaan dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Dewan juga mengecam ulama oposisi yang melanggar etika nasehat-menasehati seperti yang telah
36
James Wynbrandt. 2004. A brief history of Saudi Arabia. New York: Facts On File, Inc, hal: 260 37 David Commins, op.cit, Hal: 180
36
dituntunkan oleh Islam. Di internal Dewan Senior Ulama terdapat 7 anggota yang menolak untuk mengecam petisi tersebut dan akhirnya pemerintah Fahd mengeluarkan mereka dari Dewan Ulama Senior38. Kecaman yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Senior ini juga menjadi legitimasi kebijakan-kebijakan represif pemerintah terhadap oposisi dan semua ulama yang telah mendukung petisi dan memorandum tersebut. Semua yang ikut mengkritik pemerintah diintrogasi oleh angkatan bersenjata, dilarang bepergian dan mengajar dan ada juga yang dijebloskan ke penjara. B. Wahhabisme (Wahhabiyyah), Sumber Legitimasi Ulama Pemerintah Hubungan antara pemerintahan Saudi dan Wahhabi sejak dulu hingga kini masih kokoh karena dilandasi oleh doktrin atau ajaran-ajaran Islam Mazhab Salafi - Wahhabi. Doktrin ini menjadi pondasi atau dasar dari koalisi klasik antara Ibnu Saud dan Abdul Wahhab yang melahirkan ekspansi politik dan mazhab di Jazirah Arab. Wahhabiyyah adalah label yang disematkan kepada orang-orang yang menyebut mereka muslim yang sederhana (simply muslim). Pada masa lalu kelompok ini dikenal dengan al-muwahhidun, ahl at-tawhid. Gerakan ini merupakan salah satu varian dari gerakan salafi. Salafi merupakan sebuah metodologi beragama dalam Islam yang menawarkan tafsir secara literal dalam teks-teks keagamaan berdasarkan atas tradisi-tradisi masa-masa awal Islam zaman sahabat nabi, tabi`in dan tabi`u at-tabi`iin. Beberapa fihak juga berpendapat
38
Joshua Teitelbaum. 2000. Holier than thou: Saudi Arabia`s Islamic Opposition. Policy Paper No. 52. Washington DC: Washington Institute for Near East Policy, Hal: 39
37
bahwa kelompok salafiyyah mengacu pada ulama-ulama abad pertengahan yang mendakwahkan interpretasi literal/tekstual terhadap teks-teks keagamaan dan kembali kepada Quran dan Sunnah seperti, Ahmad ibn Hanbal (780-855), Ibnu Taymiyyah (1268-1328) dan pengikut-pengikutnya. Muhammad Abduh (1849– 1905) seorang penggerak reformasi Islam dari Mesir dan Jamaluddin al-Afghani ((1839–1897) juga sering disebut sebagai cikal bakal salafiyyah modern namun, ini berbeda dengan salafi Wahhabi yang ada di Saudi. Salafiyyah yang dipimpin oleh Abduh dan Al-Afgani bergerak untuk melawan kehadiran barat di negeri Islam
dan
mengadvokasi
pembaharuan-pembaharuan/
modernisasi
Islam.
Sementara gerakan Salafi Wahhabi muncul untuk melakukan purifikasi aqidah dan ibadah pada abad 18 dan dipimpin oleh Muhammad ibn abdul wahhab39. Ekspansi kekuasaan Ibnu Saud didukung oleh pendapat-pendapat Abdul Wahhab yang telah menganggap masyarakat muslim di bawah kekuasaan Usmani telah musyrik dan kafir karena menyembah-nyembah kuburan-kuburan para ulama dan nabi, mempraktekkan sufisme, bid`ah dsb. Kondisi-kondisi tersebut menurut Abdul Wahhab adalah kondisi yang sah untuk memerangi mereka dan mengembalikan mereka dalam tawhid, penyembahan kepada Allah semata. Menurutnya, orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad dulu, adalah orangorang yang percaya pada Allah, mengeluarkan sedekah, menunaikan haji, dan meninggalkan larangan Allah. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka muslim karena mereka masih menyembelih kurban untuk berhala, meminta kepada berhala, dan bersumpah atas nama berhala. Oleh karena itu, mereka adalah kafir 39
Madawi Rasheed. 2007. Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation. New York. Cambridge University Press, hal: 3
38
dan halal darah dan hartanya. Kebolehan melakukan ekspansi (jihad) juga didasari oleh dari hadits nabi seperti, bahwa nabi pernah menasehati pemimpin ekspedisi ke Yaman untuk mengajak orang Nasrani dan Yahudi untuk memeluk Islam, menunaikan shalat dan mengeluarkan zakat, kalau mereka menerima maka mereka tidak akan diperangi. Hadits yang lain, bahwa Nabi Muhammad sebelum terjadi perang antara kaum Yahudi di Khaybar
memberitahukan kepada Ali untuk
mengajak orang-orang Khaybar untuk masuk Islam dan melaksanakan perintah Allah40. Menurut Madawi Rasheed, terdapat 3 elemen penting dalam konsep Wahhabi yang membuat eksistensi Kerajaan Saudi kokoh hingga kini yaitu, Hijrah, Takfir dan Jihad. 1. Hijrah Hijrah merupakan mekanisme perpindahan orang islam ke tempat dimana mereka bisa menerapkan seluruh kewajiban-kewajibannya dalam berislam. Pada abad 18 wilayah Saudi lah yang dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk berhijrah dibandingkan provinsi-provinsi lain dibawah kekuasaan Usmani. Sementara haram hukumnya seseorang muslim tinggal atau bepergian di wilayah kafir. Bahkan wilayah-wilayah kaum muslim saat ini pun tidak dianggap sebagai wilayah yang kondusif atau tepat bagi orang Islam yang taat untuk menetap karena wilayah-wilayah tersebut tidak menjamin Islam yang benar bisa diterapkan. Namun, menurut Rasheed, pada abad 20 terjadi kontradiksi atau inkonsistensi dari para ulama Saudi. Pada saat pekerja asing sangat dibutuhkan di Saudi, Mufti Saudi 40
David Commins, op.cit, Hal:24-25
39
membuat fatwa yang membolehkan para pekerja asing tersebut masuk dengan alasan darurat meskipun ada aturan ketat yang diterapkan bagi pekerja asing tersebut. Mereka dilarang untuk membuat tempat peribadatan sendiri, kaum muslim dilarang bersikap baik atau bersahabat dengan mereka. Sikap ulama berbeda ketika merespon keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah seperti aliansi politik dan militer dengan negara-negara kafir barat dan pemberian pangkalan militer pada perang teluk 199141. 2. Takfir Metode kedua untuk mengokohkan kedudukan stabilitas politik di Saudi adalah dengan melalui takfir atau penyesatan kepada orang-orang muslim yang berbeda dengan pendapat resmi yang dikeluarkan oleh para ulama Saudi-Wahhabi baik dalam perkara aqidah dan ibadah ataupun sosial dan politik. Orang-orang atau kelompok yang telah disematkan label kafir atasnya maka, pemerintah wajib untuk mengajak orang tersebut bertaubat jika tidak maka, wajib atasnya untuk dibunuh atau diperangi. Sikap ini telah diperlihatkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika mengkafirkan masyarakat Muslim dibawah kekuasaan Usmani yang kemudian menjadi justifikasi bagi kelompok Abdul Wahhab dan Ibnu Saud untuk memerangi mereka. Menurut Abdul Wahhab terdapat beberapa aspek yang bisa mengakibatkan orang menjadi kafir. Pertama, Orang yang bertawhid tapi tidak berperilaku sesuai tawhid. Kedua, seseorang yang bertauhid tapi menghina agama dan lebih memilih musyrik dibanding tawhid. Ketiga, yang bertauhid, mencintai, dan mengikuti 41
Madawi Rasheed, op.cit, Hal: 34-37
40
ajaran tawhid namun membenci orang-orang yang mengikutinya. Keempat, seseorang yang mengerti tauhid tapi rakyatnya adalah musyrik, dan dia mendukung rakyatnya untuk melawan tawhid dan tidak mau berlepas diri dari mereka . Faktor-faktor yang lain juga yang menyebabkan kekafiran atau keluar dari Islam (nawaqidul Islam) dalam tradisi Wahhabi adalah, Syirik (politheisme), tidak mengkafirkan orang musyrik, lebih memilih berhukum kepada yang lain daripada hukum Allah, membenci sebagian dari ajaran nabi, mendukung kaum kafir dalam memerangi orang muslim, menjauhkan masyarakat dari ajaran Islam, tidak menghargai ajaran Islam. Praktek pengkafiran, pembid`ahan telah berlangsung sejak bermulanya koalisi Saudi Wahhabi hingga kini. Semua aliran-aliran dalam Islam, Sufi, Syiah, dan aliran muslim Sunni yang lain disesatkan ataupun dikafirkan. Bahkan ulama yang memberikan kritik dan menawarkan interpretasi berbeda dengan tradisi Wahhabi juga akan dijadikan subjek pengkafiran, seperti kasus, Seorang ulama sufi, Muhammad Ulwi al-Maliki yang dianggap sesat dan keluar dari Islam oleh dewan ulama senior. Syekh al-Maliki menjadi tersudut dalam lingkungan Saudi, dia dilarang untuk berceramah dan memberikan kuliah. Ulama Saudi juga telah mengkafirkan Saddam Husain, Gamal Abd Naser, Khomaeni dan Qaddafi. Pengkafiran kepada Saddam Husain menjadi salah satu alasan ulama Saudi mendukung perang melawan Irak pada perang teluk tahun 199042. Bin Baz, Mufti Besar Saudi berkata,
42
Madawi Rasheed, Hal: 37-42
41
The jihad that is taking place today against the enemy of God, Saddam, the ruler of Iraq, is a legitimate jihad on the part of Muslims and those assisting them…”For he has wrongly transgressed and committed aggression against and invaded a peaceful country, Therefore it is obligatory to wage jihad against him to expel him unconditionally from Kuwait, to assist the oppressed to restore justice and to deter the oppressor”.43
Saddam Kafir menurut Syekh Ibn Baz
karena mengadopsi pemikiran
partai Ba`ath yang atheis meskipun dia melaksanakan Shalat dan Puasa. “Saddam is kafir, even though he says there is no God but Allah, and even though he prays and fasts. As long as he does not abandon his Ba`thist atheism and repents, he will remain a kafir ”44. Pengkafiran kepada fihak-fihak yang melanggar tawhid dan syariah Islam banyak ditemukan dalam sejarah Saudi-Wahhabi namun, tak sekalipun muncul fatwa yang sama yang menyesatkan atau mengkafirkan penguasa Saudi sendiri. Karena ulama Saudi berpegang pada dalil, “ seorang penguasa tiran lebih baik daripada anarki yang berkepanjangan”. Padahal banyak kalangan telah mengeluarkan fatwa yang menyesatkan pemerintahan Saudi. Seperti kelompok Ikwan tahun 1927, oposan pertama diinternal Wahhabi-Saudi yang menyesatkan Ibnu Saud karena berkoalisi dengan Inggris. Kemudian, Pemberontakan di Masjidil Haram 1979 juga dimotivasi oleh penyesatan Juhayman al-Utaybi atas pemerintah Saudi. Namun kelompok-kelompok ini berhasil ditumpas oleh penguasa Saudi dengan fatwa tandingan yang dikeluarkan oleh mufti/ulama yang diakui pemerintah.
43 44
Charles Kurzman, Op.cit, Hal: 157 Madawi Rasheed,ibid, Hal: 42
42
Penyesatan dan pengkafiran telah berdampak pada stabilisasi di wilayah domestik Saudi. Takfir tersebut berdampak pada hilangnya legitimasi dan menjadikan seseorang menjadi hina di mata masyarakat Saudi dan melempangkan jalan bagi penguasa untuk memberantas fihak, orang-orang atau kelompokkelompok tertentu. Ini menjadi sangat efektif untuk mengontrol opini publik dan menjaga kontrol penguasa atas rakyatnya. 3. Jihad Cara ketiga koalisi Saudi-Wahhabi untuk mengokohkan posisi politiknya adalah melalui Jihad atau memerangi orang-orang kafir. Praktek ini sering didengung-dengungkan oleh ulama Wahhabi utamanya pada masa-masa pembentukan dan ekspansi kekuasaan Saudi. Abad 20 hingga awal abad 21 saat ini fatwa-fatwa jihad secara formal dikeluarkan oleh mufti atau ulama resmi pemerintah jarang terjadi kecuali pada masa perang teluk, deklarasi Jihad Bin Baz melawan Pemerintah Kafir Saddam Husain dan Perang Soviet-Afghanistan. Padahal banyak kondisi-kondisi objektif yang mengharuskan deklarasi Jihad seperti perang Arab-Israel tahun 1948, 1963, 1979, dan Invasi Nato ke Afghanistan 2001 dan Irak 2003. Ulama juga diam ketika pemimpinnya berkoalisi dengan Inggris dan Amerika. Padahal dalam tradisi Wahhabi, berkoalisi dengan kaum kafir bisa mengeluarkan seorang muslim dan agamanya atau kafir. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pentakfiran kepada penguasa Saudi dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi di internal Saudi-Wahhabi seperti, kelompok Ikhwan bekas sekutu Saudi, Pemberontakan Juhayman al-Utaybi, 1979 dan Osama bin Laden pemimpin al-Qaedah.
43
Ketiga poin tersebut, Hijrah, Takfir dan Jihad menjadi alat untuk mempertahankan negara Islam Saudi dan memastikan kepatuhan kepada masyarakat. Namun, ketiga hal tersebut, menurut Rasheed, faktanya menjadi lebih politis dibandingkan dibandingkan memperlihatkan sikap relijiusitas kerajaan Saudi. Doktrin-doktrin Hijrah, Takfir dan Jihad hanya menjadi ampuh jika dibutuhkan oleh pemerintah Saudi untuk melegitimasi segala kebijakannya dan untuk mempertahankan otoritas para Ulama Saudi-Wahhabi45. C. Oposisi dalam Tubuh Kerajaan Saudi-Wahhabi Bangkitnya oposisi di internal kerajaan Saudi terjadi pada momentum tahun 1979, pada saat terjadinya pengepungan Masjidil Haram oleh kelompok yang dipimpin oleh Juhayman al-Utaibi kemudian berlanjut pada masa-masa perang teluk. Sejak saat itu hingga kini tuntutan-tuntutan perubahan di Internal Saudi terus terjadi yang memunculkan banyak organisasi, tokoh dan ulama yang melakukan penyebaran opini mengkritik berbagai kebijakan pemerintah Saudi dan fatwa-fatwa para ulama senior. Oposisi di internal koalisi Saudi-Wahhabi sebenarnya telah muncul pada masa-masa konsolidasi dan ekspani kekuasaan Saudi di Jazirah Arab awal abad 20 yaitu pada saat membangkangnya kelompok al-Ikhwan, angkatan bersenjata yang dibentuk oleh Abd Aziz ibn Saud untuk mendukung kekuasaan ibnu Saud dan Wahhabi. Pembangkangan tersebut dimulai dari perbedaan pendapat kelompok ikhwan dan pemerintah Saudi dalam banyak hal, kebijakan politik, modernisasi teknologi, dan kebijakan ekspansi. Kelompok ikhwan menuntut 45
Madawi Rasheed, Op.cit, Hal: 42-45
44
pemerintah untuk terus melakukan ekspansi di luar Jazirah Arab meneruskan kewajiban Jihad, menolak kompromi-kompromi pemerintah terhadap suku-suku yang belum takluk serta menolak penerimaan teknologi-teknologi baru seperti, telepon, automobiles, pesawat terbang, telegraf dan jalur rel kereta api meskipun ulama otoritatif Saud membolehkannya 46. Gerakan ini akhirnya berhasil dibekuk dan dibubarkan oleh pemerintah Saudi tahun 1930. Tahun 1979 kelompok oposisi yang mengatas namakan diri sebagai aljam`a al-Salafiyyah al-Muhtasib dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi bersama Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani mengepung masjidil haram di Makkah selama tiga minggu dan menyandera sekitar 130 orang yang sedang beribadah. Dan akhirnya bisa ditumpas setelah Saudi mendapatkan bantuan dari 100.000 tentara Pakistan dan bantuan intelijen dari pemerintah Perancis, Amerika dan Jerman setelah mendapat persetujuan dari ulama senior. Gerakan ini sebenarnya motivasinya mirip dengan kelompok ikhwan awal abad 20 yang mengecam pengadopsian teknologi baru di Saudi atau modernisasi. Kelompok salafiyyah juga mengecam ulama yang dianggap telah dibeli oleh Penguasa Saudi untuk mendukung kerajaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti besar Saudi, dianggap sebagai alat manipulasi keluarga kerajaan yang korup.
47
Pada pernyatan sikap yang disampaikan pada saat penyanderaan masjid, kelompok ini menyerukan untuk menghapus pengaruh budaya barat dan memutus hubungan kepada negara-negara barat yang telah mengeksploitasi negara Saudi.
46
Wayne H. Bowen. op.cit, Hal: 92 Joseph A. Kechichian. 1986. The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia. International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, No. 1, Hal 59 47
45
Para ulama juga dianggap gagal untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menentang Islam oleh karenanya, menurut mereka, kerajaan Monarki Saudi harus dijatuhkan dan diganti dengan pemerintahan Islam yang benar dan lurus48. Sebagai pemimpin gerakan Salafiyyah, Juhayman menolak pendapat para ulama Wahhabi yang mengharamkan menjatuhkan pemerintah yang sah selama belum kufur dan melarang pelaksanaan ajaran Islam. Juhayman menganggap tidak ada negeri Islam yang betul-betul menjalankan pemerintahan Islam sebenar-benarnya karena telah mengadopsi sistem-sistem pemerintahan asing. Setelah koalisi Saudi dan Pakistan memaksa kelompok Salafiyyah menyerah, Juhayman dieksekusi mati dan al-Qahtani meninggal dalam peperangan. Kelompok ini berakhir. Setelah Perang Teluk berlangsung tahun 1990 terjadi kegoncangan ekonomi di internal kerajaan Saudi sebagai dampak dari Perang Teluk dan mengakibatkan munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Legitimasi penguasa dihadapan sebagian ulama juga berkurang akibat aliansi Saudi dan Amerika Serikat dalam Perang Teluk. Ketidakpuasan ini memicu lahirnya kelompok-kelompok oposisi yang menggugat pemerintah baik dari sayap kanan ataupun dari kelompok Islam seperti, petisi yang dikirim oleh oposisi liberal yang beranggotakan 43 tokoh terkenal baik dari lingkup pemerintahan, pebisnis dan akademisi untuk diserahkan ke Raja Fahd yang menuntut reformasi di tubuh pemerintahan Saudi. Poin-poin tuntutan tersebut diantaranya, membentuk majelis Syura, dewan konsultasi 48
164
46
sebagai wadah representasi publik, pembentukan dewan daerah, modernisasi sistem peradilan, persamaan hak bagi warga negara, standar profesionalisasi dalam penunjukan aparat pemerintahan -bukan berbasis keluarga- kebebasan bagi media, reformasi lembaga amar ma`ruf nahi munkar dan pemberian peranan yang lebih bagi wanita di ruang publik49 . Pada saat yang sama, di kubu kelompok islam juga muncul petisi yang ditujukan ke pemerintah, Khitab al-Mathalib, yang ditandatangani sekitar 52 petinggi ulama terhadap pemerintah Saudi yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah untuk lebih taat pada aturan syariah seperti, bidang kehakiman, angkatan bersenjatan, ekonomi, sosial dan administrasi publik. Juga, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan pembatasan terhadap para ulama, khatib dan ilmuwan. Surat tuntutan tersebut juga disebarkan ke publik baik domestik dan internasional. Tiga tokoh yang paling populer melakukan penyebaran opini publik pembangkangan terhadap pemerintah adalah Safar Hawali, Salman alAwdah, dan `Aidh al-Qarni. Kaset-kaset ceramah mereka beredar di publik yang berisi kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Safar Hawali dan Salman alAwdah dikenal sebagai syekh sahwa Islamiyyah (kebangkitan) simbol yang disematkan bagi ulama para pejuang kebangkitan Islam (revivalis Islam)
di
Saudi. Kemudian tahun 1992, Mudhakkirat al-Nasihah (memorandum of advice) yang ditandatangani oleh 100 ulama dikirim ke Mufti abdul Aziz bin Baz sebagai nasehat kepada pemerintah untuk menerapkan Islam secara lebih utuh. Dan 49
James Wynbrandt, Hal: 260.
47
pemberian kebebasan politik bagi para ulama, sarjana, dan guru untuk menulis dan mencetak tulisan serta berceramah. Pemberian kebebasan bagi ulama untuk berpartisipasi dalam setiap aktifitas pemerintahan untuk memastikan penerapan syariah Islam; revisi kurikulum universitas, menghentikan nepotisme, sensor terhadap produk-produk asing dsb50. Akibat tekanan-tekanan dari kalangan oposisi Islam dan opini yang gencar yang dibentuk di masyarakat pemerintah Saudi meminta dewan ulama senior mengeluarkan fatwa mengecam para oposisi sebagai provokator pemecah kerajaan, melanggar aturan dengan melakukan kritik publik yang lebih menonjolkan kekurangan kerajaan dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Dewan juga mengecam ulama oposisi yang melanggar etika nasehat-menasehati seperti yang telah dituntunkan oleh Islam. Sejak tahun 1992 hingga tahun 1994 pemerintah
sibuk
melakukan
stabiliasi
opini
publik
dan
mengawasi,
mengintimidasi dan menahan kalangan oposisi, mayoritas dari kalangan islamis, Syekh Safar Hawali dan Syekh Salman al-Awdah ditahan tahun 1994 dan dilarang oleh fatwa mufti besar, Syekh bin Baz, untuk mengajar, mengadakan pertemuan dan merekam ceramah. 51 Tokoh-tokoh Sahwa Islamiyyah dibebaskan oleh rezim pada tahun 1999. Setelah lepas dari penjara sikap mereka terhadap penguasa berbeda seperti diawalawal tahun 90an. Memasuki abad 21 para ulama Sahwa menjadi lebih moderat dan terkadang mendukung pemerintah terkait hal-hal tertentu, seperti kecaman
50
R. Hrair Dekmejian. 1994. The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia. Middle East Journal, Vol. 48, No. 4,Hal: 633-634 51 James Wynbrandt, op.cit, Hal: 263
48
terhadap terorisme. Para ulama Sahwa juga tetap merespon kondisi-kondisi domestik dan internasional yang terjadi di abad 21 khususnya di Dunia Arab. Penahanan tokoh-tokoh oposisi tidak menjadikan para oposan lenyap dari negara Saudi. tahun 1993 dideklarasikan berdirinya gerakan CDLR, Committee for defense of legitimate right, sebuah gerakan HAM di Saudi yang didirikan oleh 6 ulama terkemuka di Saudi yang pernah ikut menandatangani memorandum nasehat, Mudhakkirat al-Nasihah tahun 1992. Kelompok ini cuma bertahan dua minggu kemudian dibubarkan secara paksa oleh pemerintah Raja Fahd. Sementara para aktifisnya ada yang ditangkap dan ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Salah satu aktifisnya Prof. Muhammad al-Mas`ari lari ke London dan bergabung dengan aktifis CDLR, Sa`ad al-Faqih yang telah lebih dulu ke London. Dari London itulah kelompok ini melakukan penyebaran opini publik melalui Faksimili yang terus mengkritisi pemerintah dan berbagai pelanggaran yang dilakukannya 52. Tahun 1996 terjadi konflik diinternal petinggi CDLR di London yang mengeluarkan Sa`d al-Faqih dari organisasi tersebut dan mendirikan organisasi baru yaitu, MIRA, Movement for Islamic Reform in Arabia. Dalam perjalanannya MIRA ini menjadi organisasi oposisi yang lebih terkenal dan menjadi satu-satunya corong oposisi kelompok Islamis di Saudi, sementara CDLR semakin terpuruk53. Oposisi yang lain yang muncul di internal negara Saudi adalah al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Pada masa-masa perang Afghan - Soviet negara Saudi dan al-Qaeda saling mendukung untuk mengusir Soviet dari Afghan.
52
R. Hrari Dekmejian. Op.cit, hal: 641 Joshua Teitelbaum.2000. Holier than Thou: Saudi Arabia`s Islamic Opposition. Policy Papers. No. 52. Washington: The Washington Institute For Near East Policy, hal: 65 53
49
Saat terjadinya perang teluk dan Pemerintah Saudi mengundang Amerika, Osama bin laden mulai tidak suka dengan pemerintah dan ulama Wahhabi, ditambah lagi awal tahun 90an ulama Wahhabi mendukung kebijakan pemerintah untuk membuka dialog antara Negara-Negara Arab dan Israel. Osama bin Laden setelah perang Soviet-Afghan lebih banyak tinggal di luar Saudi seperti di Sudan, Pakistan, dan Afghanistan. Di Sudan, Osama membentuk komite nasehat dan reformasi yang bertujuan untuk menyerukan perubahan di Saudi, sama dengan isu yang diserukan oleh kelompok Sahwa Islamiyyah.
Tahun 1995, Osama dituduh mendukung pengeboman Riyadh’s
National Guard Building oleh pemerintah Arab Saudi dan Amerika yang membuat dia lari ke Afghanistan. Tahun 1996, Osama menyerukan “Deklarasi Perang Melawan Pendudukan Amerika di Bumi Dua Kota Suci” yang isinya menyerukan pemberontakan melawan pemerintahan Saudi dan jihad melawan Amerika Serikat54. Hingga saat ini kelompok Jihad al-Qaeda masih tetap menjadi buruan Amerika dan Saudi di wilayah Jazirah Arab utamanya pasca peristiwa 9/11.
54
David Commins, op.cit,Hal: 187-188
50
BAB III PERAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN WAR ON TERROR PEMERINTAH SAUDI
Peristiwa perang teluk pada tahun 1990an memicu respon negative dari banyak kalangan di internal kerajaan Saudi mulai dari kalangan Islamis reformis hingga kelompok Jihadis. Kelompok-kelompok ini mengkritisi sikap pemerintah Saudi yang bekerjasama dengan negara kafir Amerika Serikat untuk menyerang Iraq. Kemarahan kelompok-kelompok oposisi Islam semakin menguat ketika pemerintah Saudi mendukung rencana pembicaraan damai antara negara-negara Arab dan Israel dan mendukung perjanjian Israel dan Palestina tahun 1993. Kelompok jihad yang menentang sikap pemerintah Saudi adalah alQaedah yang dipimpin oleh Osama bin Laden, veteran perang SovietAfghanistan. Osama tidak suka dengan kehadiran tentara Amerika di Saudi, dan tidak suka dengan dukungan Saudi terhadap rencana damai negara Arab dan Israel. Tahun 1996 Osama mendeklarasikan perang melawan Amerika Serikat. Serangan teror pertama kali terjadi di Arab Saudi pada tahun 1995 yang meledakkan gedung keamanan nasional di Riyadh, tempat pelatihan penjaga keamanan Amerika untuk Saudi. Osama bin Laden dianggap memiliki jaringan dengan kelompok pengebom tersebut yang kebanyakan adalah veteran perang Afghan. Pada tahun yang sama terjadi lagi pengeboman di Vinelli Corporation. Kemudian tahun 2000 jaringan al-Qaeda melakukan pengeboman lagi di USS Cole di Pelabuhan Yaman. Serangan-serangan tersebut membuktikan perkataan
51
dari Osama bin laden mengenai deklarasi perang global melawan Amerika Serikat. Puncak dari serangan al-Qaeda terhadap Amerika Serikat terjadi pada 11 September 2001 yang menghancurkan gedung kembar WTC di Amerika Serikat. Sejak saat itu al-Qaeda menjadi kelompok yang paling diburu hingga kini. A. Kelompok al-Qaeda di Arab Saudi Gerakan al-Qaeda di Jazirah Arab terbentuk (al-Qaeda in the Arabian Peninsula, AQAP) pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Yusef al-Ayeri dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan monarki Saudi dan mengusir unsurunsur asing, Amerika Serikat dari Jazirah Arab. AQAP mengkritik keras pemerintah dan para ulama. Pemerintah yang berstatus khadim al-haramayn (pelayan dua kota suci) disebut sebagai kha’in al-haramayn (Pengkhianat dua kota suci). Sementara dewan ulama senior
(hay’at kibar al-ulama) disebut
sebagai dewan senior boneka pemerintah (hay’at kibar al-umala)55. al-Qaeda menyerukan kepada pengikut-pengikutnya untuk tidak mengikuti segala yang dikatakan oleh para ulama senior yang dianggap telah menyimpang atau munafik. Ide-ide dari kelompok al-Qaeda ini disebarkan kepada kalangan-kalangan muda di internal Arab Saudi untuk bersama-sama mengusir pengaruh negara kafir dari Saudi dan meruntuhkan pemerintahan yang kafir dan menggantikannya dengan syariah Islam yang sempurna dengan khilafah. Penyebaran ide-ide alQaeda tersebut dilakukan melalui kontak-kontak personal, pesan singkat, telepon, penyebaran audio tape yang berisikan ceramah-ceramah jihad, buku-buku,
55
Thomas Hegghammer. 2010. Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979. Cambridge: Cambridge University Press, hal: 200
52
majalah, dan video-video yang berisikan kondisi masyarakat muslim yang sedang menderita di negara lain. Sarana lain yang penting bagi al-Qaeda untuk merekrut anggota dan menyebarkan pemikiran jihad dan takfirnya kepada pemuda Saudi adalah dengan menggunakan jaringan internet.
Melalui internet komite media al-Qaeda
menyebarkan audio, video, lagu-lagu dan puisi jihad serta aktif menyebarkan laporan-laporan dan cerita-cerita yang berkaitan dengan kesuksesan operasi kelompok ini di kerajaan Saudi baik melalui milis-milis atau forum-forum diskusi di internet.56 Serangan pertama kali dilakukan oleh AQAP adalah pada peristiwa bom bunuh diri di Riyadh bulan Mei 2003. Sejak itu susul menyusul serangan bom dan senjata api diarahkan bagi fasilitas-fasilitas asing, warga-warga asing, fihak keamanan dan pemerintahan Saudi,
seperti pengeboman konsulat Amerika di
Bom di Jeddah57, ledakan bom mobil di depan kantor pusat polisi lalu lintas di Riyadh, penembakan mati pekerja asing di kompleks petrokimia di kota Yanbu, semuanya terjadi tahun 2004. Tahun 2005 serangan mengendur. Tercatat hanya dua serangan kecil yang berhasil dilaksanakan yang mengarah pada bagian keamanan Saudi yaitu, pembunuhan terhadap seorang polisi, Mubarak al-Sawat pada juni 2005 dan penembakan brutal militant al-Qaeda terhadap patrol polisi di bulan desember. Gerakan ini semakin melemah tahun 2006 hingga 2009. Fihak
56
Abdullah F. Ansary . 2008. Combating Extremism: A Brief Overview of Saudi Arabia's Approach http://mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/combating-extremism-brief-overview-saudiarabias-approach, diakses 01/07/2013 57 James Wynbrandt, op.cit, Hal: 283
53
keamanan Saudi bisa menaklukkan aktifis-aktifis al-Qaeda dan menggagalkan setiap rencana-rencana aksi mereka58. Kemudian tahun 2009 al-Qaeda di Saudi bergabung dengan al-Qaeda yang ada di Yaman dengan membentuk gerakan regional al-Qaeda dengan tetap mempertahankan nama, Al-Qaeda in Arabian Peninsula, al-Qaeda di Jazirah Arab59. B. Kebijakan Kontraterrorisme Pemerintah Saudi Tindakan tegas terhadap al-Qaedah dan Osama bin Laden telah jauh hari dilakukan oleh pemerintah Saudi. Sekitar tahun 1993-1994 aset-aset bin Laden telah dibekukan. Setelah peristiwa 9/11 di Amerika, pemerintah Saudi ikut mengecam tindakan pengeboman tersebut dan menyatakan ikut berpartisipasi dalam perang global melawan terrorisme. Dalam lingkup domestik terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia dalam penanganan kontraterrorisme seperti, peningkatan kualitas petugas keamanan melalui pelatihan-pelatihan dan penambahan teknologi-teknnologi baru untuk menjaga keamanan kerajaan Saudi. Untuk meningkatkan kemampuan kontraterrorisme, Pemerintah Saudi sering terlibat dalam program pelatihan bersama yang diadakan bersama negara-negara Eropa atau Amerika Serikat. Pemerintah Saudi juga memperketat pengawasan terhadap aliran finansial dan perbankan yang dikhawatirkan bisa menjadi sarana untuk mendukung terrorisme.
58
Thomas Hegghammer, Ibid, hal: 215-216 BBC London. 2012. Profile: Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11483095, diakses 23/04/13 59
54
Untuk menghilangkan potensi-potensi munculnya kader-kader terroris baru, pemerintah Saudi menggalakkan kebijakan soft counterterrorism dengan cara mengkampanyekan Islam yang moderate, toleran, dan mengecam segala alasan untuk bersikap ekstrim dalam tataran intelektual. Diantara langkah yang ditempuh pemerintah dalam soft counterterorism adalah: Kampanye kesadaran publik melalui TV, radio, sekolah, masjid dan pada kegiatan-kegiatan olahraga, Pengembangan kurikulum pengajaran Islam di sekolah-sekolah dan pendidikan terhadap para pengajar untuk menghindari ajaran-ajaran yang mengarah pada ekstrimisme beragama60. Pemerintah juga telah mendukung program-program kampanye yang dilakukan oleh kelompok-kelompok independen untuk melakukan kampanye damai (tranquility campaign) melalui internet. Program ini diisi oleh para ilmuwan, sarjana Islam, psikiater, dan sosiolog yang memiliki keahlian dalam bidang internet. Kelompok ini memiliki misi untuk masuk ke website-website, chat rooms, dan forum-forum yang mengajak kepada penyebaran pemikiran ekstrim dan perekrutan seperti website milik al-Qaeda, al-sahab, Sawt al-Jihad, dan al-Fajr.
Setelah masuk ke website-website tersebut, tim tersebut akan
melakukan diskusi atau dialog dengan partisipan di
web-web itu untuk
meluruskan kekeliruan-kekeliruan dari ajakan para ekstrimis. Tahun 2008, kelompok ini telah masuk ke sekitar 1.500 website-website milik kelompok
60
Royal Embassy of Saudi Arabia. 2012. The kingdom of Saudi Arabia: Initiatives and actions to combat terrorism. Washington DC: Royal Embassy of Saudi Arabia Information Office , Hal: 3-7
55
radikal untuk mengajak para pengikut web tersebut untuk meninggalkan ide-ide mereka 61. Dalam skop internasional, Saudi telah banyak berpartisipasi dalam kerjasama kontraterrorisme baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral hingga tahun 2010 Arab Saudi telah menjalin kerjasama dengan negaranegara seperti, Amerika, Italia, Inggris, India, Iran, Turki, Senegal, Pakistan, Tunisia, Oman, Maroko, Libya, Yaman, Iraq, Yordania, dan Sudan. Secara multilateral, Saudi Arabia berperan aktif ditingkat global untuk bersama-sama PBB untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme. Hingga saat ini telah dilaksanakan beberapa pertemuan setingkat global yang diadakan di Riyadh yang mempertemukan negara-negara anggota PBB membahas masalah penanggulangan terrorisme. Pertemuan pertama dilaksanakan tahun 2005 yang menghasilkan Riyadh Declaration on the Counter-Terrorism International Conference.
62
Kemudian Konferensi internasional diadakan lagi pada pada 17
Februari 2013 di Riyadh atas kerjasama The United Nations Counter‐Terrorism Center (UNCCT) dengan pemerintah Saudi Arabia yang diikuti berbagai lembaga nasional,
regional
maupun
internasional
yang
mendiskusikan
pembangunan sinergitas kerjasama kontraterorisme secara internasional.
tentang 63
Arab
Saudi juga bekerjasama dengan negara-negara G-7 dalam kerangka Finansial 61
Abdullah F. Ansary, op.cit. Ministry of Foreign Affairs. 2005. Counter-Terrorism International Conference. http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/KingdomForeignPolicy/AntiTerrorism/Pa ges/AntiTerrorismConference35026.aspx. diakses 02/05/2013 63 United Nations Counter‐Terrorism Centre. 2013.Press Release Riyadh Conference Februari 2013. http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/Press_Release_Riyadh_Conference_February2013.pdf, diakses 02/05/2013 62
56
Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk memperkuat pengetatan aliran finansial dan regulasi perbankan. Tahun 2008, Saudi ikut menjadi anggota dalam
the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism, lembaga yang
dideklarasikan oleh Presiden Bush dan Putin tahun 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah para teroris untuk memiliki atau mengendalikan bahan-bahan nuklir64. Dalam lingkup regional, sejak tahun 1998 Saudi bersama negara-nera Arab yang lain menandatangani secara bersama-sama kesepakatan Anti terrorisme pada pertemuan menteri luar negeri dan hukum bulan april 1998. Saudi Arabia juga telah menandantangi konvensi OKI tahun 2000, dan Gulf Cooperation Council, Dewan Kerjasama Negara Teluk, tentang kontraterrorisme.65 Sikap keras pemerintah Saudi terhadap al-Qaeda yang menyebabkan alQaeda di Saudi babak belur dan menjadi semakin mandul sejak tahun 2008 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 2003 - 2007. Menurut laporan dari kementerian dalam negari Saudi tercatat sekitar 9.000 orang telah ditahan atas tuduhan terindikasi terlibat dalam gerakan teror dalam operasi kontraterorisme antara tahun 2003-2007.66 Kemudian sampai akhir tahun 2010 tercatat sekitar 4,662 tersangka teroris masih ditahan oleh pemerintah Saudi67. Yang ditembak mati ditempat dan dihukum mati juga tidak sedikit. Termasuk diantaranya para 64
Conrad Olson. The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism: Progress to Date. 2009. http://www.nti.org/analysis/articles/initiative-combat-nuclear-terrorism/#fn4, diakses 02/05/2013 65 Asharq Al-Awsat.2012. Saudi Arabia: The world’s finest in counter-terrorism. http://www.aawsat.net/2012/05/article55242210, 02/05/2013 66 Amnesty International. 2011. Saudi Arabia Repression in the Name of Security. London: Amnesty Internasional, hal: 18 67 _______2012. Country Reports on Terrorism 2011. United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism. Hal: 119
57
petinggi al-Qaeda di Saudi seperti Yusuf al-Uyayri, Turki al-Dandani dan Ahmad al-Dukhayyi yang ditembak dalam operasi-operasi kontraterorisme tahun 2003. 68 C. Posisi Ulama dalam Kebijakan Kontraterrorisme Pemerintah Saudi Terorisme, Islam dan Arab Saudi menjadi sorotan utama banyak negara terhadap Arab Saudi paska peristiwa 9/11. Di internal Amerika Serikat banyak yang menganggap bahwa kondisi atau budaya di masyarakat Saudi sangat kondusif dalam menciptakan
pemikiran ekstrim, fanatik, dan kaku yang
terefleksikan dalam berbagai bidang, keagamaan, pendidikan, politik dsb. Anggapan tersebut diperkuat setelah 15 dari 19 orang pelaku penyerangan di WTC adalah berkewarganegaraan Saudi. Salah satu yang juga paling disorot adalah dukungan pemerintah Saudi terhadap sekolah-sekolah Islam (madrasah) di Saudi. Madrasah adalah tempat untuk mempropagandakan ajaran-ajaran kekerasan dan terorisme. Penerapan Islam secara ketat dengan Mazhab Wahhabi juga menjadi sorotan utama dan dianggap sebagai sumber dari ajaran-ajaran kekerasan. Namun, menurut David Commins dan F. Gregory Gause III, tidak ada hubungan antara ajaran Wahhabi dan terrorisme yang dipraktekkan oleh Osama bin Laden dan al-Qaeda. Ajaran Wahhabi menurut Commins sangat berbeda dengan doktrin jihad Osama bin Laden, meski Osama sering mengakui sebagai Wahhabi sejati. Terdapat dua poin yang esensial yang membedakan antara doktrin jihad bin Laden dan Wahhabi. Pertama, seruan al-Qaeda untuk menggulingkan penguasa Saudi bertentangan dengan ajaran Wahhabi yang memerintahkan untuk 68
Thomas Hegghammer, op.cit, hal: 202
58
loyal terhadap penguasa meskipun penguasanya buruk. Kedua, seruan jihad alQaeda terhadap negara-negara barat tidak sah karena yang berhak untuk menyerukan Jihad hanyalah penguasa yang sah bukan kelompok69. F. Gregory Gause III berpendapat bahwa, meskipun sejak awal Wahhabi telah mengajarkan sikap yang sangat ketat dalam beragama namun, tidak pernah menjadi penghalang hubungan antara Saudi dan negara barat khususnya Amerika Serikat. Bahkan ulama Wahhabi mendukung kerjasama Saudi dan negara-negara barat. Oleh karena itu, pemikiran jihad al-Qaeda tidak lahir dari paradigma mazhab Wahhabi tapi, dari cara berfikir kelompok Ikhwanul Muslimin, khususnya ajaran Sayyid Qutb yang menyebar sampai pada para aktifis perang Afghan tahun 1980an70. Isu-isu yang menjadi problem utama Osama bin Laden dan al-Qaeda sebenarnya sama dengan isu-isu yang diangkat oleh kelompok oposisi Sahwa Islamiyyah yang pernah eksis di awal tahun-tahun 90an yaitu isu mengenai eksistensi Amerika di Dunia Arab dan Islam dan kritik keras terhadap pemerintahan monarki Arab Saudi yang korup. Oleh karenanya, perdebatan tentang sikap orang muslim terhadap para penguasa yang fasiq dan bagaimana menyikapi orang kafir telah lama eksis di internal masyarakat khususnya ulama di Arab Saudi. 1. Pendapat Ulama dan Dewan Ulama Senior Mengenai terorisme Respon Para ulama terkemuka Saudi terhadap gerakan terorisme adalah mereka menganggap para teroris itu adalah kelompok Khawarij karena 69
David Commins, op.cit hal: 185 F. Gregory Gause III. Saudi Arabia and the War on Terrorism. Hoover Press : Garfinkle, Hal: 91-92 70
59
memberontak dan membelot terhadap penguasa yang sah. Syekh Nasiruddin alAlbani, seorang ulama hadits dari Saudi ketika mengomentari mengenai tindakan teror, dia berkata, para teroris tersebut menciptakan teladan yang buruk dalam Islam dan memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin padahal, Muhammad SAW telah mengecam
Nabi
mereka dalam banyak hadits-haditsnya.
Seperti diantaranya, alkhawarij kilaab an-nar, Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Menurut al-Bani pemberontakan para teroris terhadap para penguasa yang mereka anggap sebagai konsekuensi iman tidak tepat karena faktanya, mereka mengambil kesimpulan tanpa melihat secara seksama adanya kekufuran yang dilakukan oleh penguasa kecuali terbatas kepada penindasan, ketidak adilan dan penyelewengan (korupsi)71. Hal sama juga dikatakan oleh Mufti Besar Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa para pelaku teror dari kaum muslim tidak mengerti sunnah dan hanya memiliki motivasi untuk menghilangkan kebatilan sehingga akhirnya mereka terjerumus ke jalan yang bertentangan dengan syariah, seperti kaum khawarij. Mereka mengkafirkan para pendosa sebagaimana paham Khawarij. Padahal menurut ahlu sunnah orang yang bermaksiat tidak lantas menjadi kafir selama tidak
membenarkan
mengharuskan
(menghalalkan)
kelompok
muslim
kemaksiatannya. penyebar
teror
Syekh
untuk
bin
Baz
menghentikan
pemberontakan terhadap penguasa karena beberapa kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Seharusnya, menurut bin Baz para pemberontak terhadap penguasa itu mengirim nasehat secara lisan ataupun tulisan dan dengan cara yang 71
Muhammad Tahir Ul-Qadri,. 2010. Fatwa on Terrorisme and Suicide Bombing. United Kingdom: Minhaj ul-Quran Internasional, Hal:242
60
penuh dengan hikmah, dan berdiskusi dengan jalan yang baik dengan itu, mereka bisa
sukses
dalam
mengurangi
atau
menghilangkan
kemunkaran
dan
meningkatkan kebaikan para penguasa72. Pendapat-pendapat para ulama diatas telah menjadi pendapat umum bagi para ulama Saudi. Dan sering diulang-diulang hingga kini ketika merespon tindakan segala peristiwa terrorisme di seluruh dunia. Setelah terjadinya serangan terror pada tahun 1996 di al-Khobar, imam masjid besar di Makkah ikut mengutuk hal tersebut dan menyatakan, bahwa tindakan terror, pembunuhan, kekerasan dan mengancam keamanan, dan penduduk yang tak berdosa terlarang dalam Islam. dan mengajak para ulama, penulis, para pemikir dan intelektual untuk menjelaskan tetang akhlak Islam dan rusaknya segala sesuatu yang menyimpan dalam islam. Setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, Ulama besar Saudi, Syekh Abdulaziz mengatakan
al-Syaikh bahwa
mengungkap Amerika
simpatinya
Serikat
kepada
mengalami
Amerika
sebuah
dengan
ketidakadilan,
kezaliman/tindakan kriminal, dan dosa yang besar dalam pandangan Islam dan bertentangan dengan Islam,73. Pandangan ini sering diulang-ulang oleh mufti besar baik dalam ceramah-ceramahnya, wawancara media, dan respon terhadap berbagai serangan terror yang terjadi baik di Saudi ataupun di tempat-tempat yang lain sejak tahun 2001 hingga sekarang. Hal itu telah didokumentasikan dengan lengkap di publikasi Kedutaan Besar Arab Saudi sejak 2001 hingga tahun 201274:
72
Ibid, Hal: 243 Anthony H. Cordesman & Arleigh A. Burke. 2001. Saudi Official Statements on Terrorism After the September 11th Attacks . Strategy Center for Strategic and International Studies, hal: 2 74 Royal Embassy of Saudi Arabia. 2012. The Kingdom of Saudi Arabia: Condemning Extremism and Promoting Moderation. Washington, DC. www.saudiembassy.net, Hal: 6-13 73
61
a. Pernyataan Syekh Abdul Aziz dalam wawancara dengan media Sharq alAwsat, 2001, yang menganggap bawah bom bunuh diri adalah tidak sah dan bukan bagian dari jihad karena Allah. Merespon bom bunuh diri di Riyadh tahun 2004, Abdul Aziz dengan menegaskan tindakan terror adalah terlarang dan dosa yang
besar.
Dan
melarang
menutup-nutupi
tindakan
tersebut
atau
memperlihatkan persetujuan bagi para teroris karena itu dianggap mendukung para teroris. b. Syekh Abdul Aziz, dalam khutbah Idul Adha 2004, mempertegas ketidaksetujuannya terhadap terrorisme dan menyatakan bahwa Islam itu agama yang damai, adil dan penuh dengan kasih saying dan melarang segala kekerasan dari semua bentuknya. Melarang pembajakan pesawat, kapal laut, dan berbagai macam alat transportasi dan segala sesuatu yang bisa mengganggu keamanan masyarakat sipil yang tak berdosa. c. Syekh Abdul Aziz tahun 2008 mengatakan, bersikap fanatik yang berlebihan bukanlah bagian dari cara beragama, meskipun para ekstrimis menganggap itu bagian dari kesalehan. d. Syekh Abdul Aziz dalam wawancara dengan Asharq Al-Awsat tahun 2008 mengatakan bahwa telah menjadi tugas kita semua, media, universitas, imamimam masjid, dan para khatib untuk bertanggung jawab memerangi pemikiran iblis ini dan mereka yang menyebarkan atau mendukungnya. Pemikiranpemikiran seperti itu harus didiskusikan dan dibongkar penyimpangannya. Bahkan para orang tua pun harus ikut memerangi pemikiran-pemikiran ini.
62
e. Syekh Abdul Aziz, dalam pidatonya di
Arafah selama musim haji, 2009,
mengatakan, permasalahan yang paling serius yang dihadapi oleh komunitas muslim saat ini adalah penyimpangan ideologi. Penyimpangan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang benar dalam Islam. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi umat islam untuk menganut pemahaman yang benar tentang Islam. f. Syekh Abdul Aziz, dalam wawancara dengan Asharq Al-Awsat, 2009, mengungkapkan bahwa Ideologi ini mesti ditangani melalui kurikulum pendidikan, baik melalui buku-buku teks atau kuliah untuk menerangkan mengani ideologi iblis ini bagi masyarakat dan memperingatkan mereka untuk melawannya. Media dan imam juga mesti melakukan ini. g. Syekh Abdul Aziz, tahun 2012 menyatakan,
sudah menjadi kewajiban bagi
semua imam dan para khatib untuk tidak mengizinkan para penyeleweng untuk menggunakan masjid untuk tujuan yang illegal. Kami mengajak untuk menjaga anak-anak muda dari ideologi yang menyimpan ini dan segala sumber-sumbernya. Dari poin-poin perkataan dari Mufti besar Saudi ini nampak terlihat kebenciannya terhadap ideologi/pemikiran yang dibawah oleh gerakan-gerakan teroris. Mufti menganggap ideologi yang di bawah oleh gerakan-gerakan ini adalah ideologi setan dan penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam yang cinta damai dan penuh dengan kasih sayang. Mufti juga menyerukan kepada semua kalangan dibanyak tempat dan kesempatan di Saudi baik media, lembaga-lembaga pendidikan, ulama, intelektual, penulis, imam masjid dan khatib untuk ikut
63
bersama memerangi pemikiran-pemikiran ekstrim ini dan membongkar segala kejahatan yang ditimbulkannya. Selain mufti, imam-imam besar di Saudi juga menyatakan hal yang sama tentang kecaman terhadap tindakan terorisme, seperti Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Subail, imam di masjidil haram di Makkah dan anggota dewan ulama senior pernah mengatakan, segala tindakan yang menyerang masyarakat sipil/tak berdosa adalah haram dan bertentangan dengan syari`ah. Menurut Subail, seorang muslim itu harus menjadi penjaga hak hidup, kehormatan, dan barangbarang milik non muslim yang berada di bawah perlindungannya dan yang telah membuat perjanjian damai dengan mereka. Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, Imam masjidil haram di Makkah, menyatakan hal yang sama mengenai tak ada ruang bagi ekstrimisme dalam Islam dan Islam adalah agama yang moderat, damai dan membenci serangan terhadap masyarakat yang tak berdosa75. Dewan Senior Ulama sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa secara resmi mengenai hal-hal tertentu di kerajaan Arab Saudi hingga saat ini telah mengeluarkan fatwa mengenai respon terhadap terorisme sebanyak dua kali. Fatwa pertama dikeluarkan tanggal 11 Februari 2003 sebagai respon terhadap serangan massif yang dilakukan oleh al-Qaeda di internal negara Saudi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa penumpahan darah orang-orang yang tak berdosa, pengeboman bangunan dan kapal laut, penghancuran instalasi publik dan privat adalah tindakan kriminal dan bertentangan dengan Islam.
75
Ibid,
64
Fatwa tersebut menyatakan tentang keharusan bagi yang memiliki pemahaman dan ideologi yang menyimpang untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya tersebut. Islam dan kaum muslim, menurut fatwa itu, tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang seperti itu karena hukum Islam secara jelas melarang tindakan yang memusuhi orang non-muslim, dan memperingatkan untuk tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menekankan bahwa kaum muslim berkewajiban untuk saling menasehati dengan baik, dan bekerjasama dalam keshalehan dan kebaikan. Statement Dewan Ulama itu juga memperlihatkan dukungan yang besar bagi otoritas pemerintah Saudi untuk mengusir atau membasi terorisme sampai ke akar-akarnya. Dan mengajak bagi semua masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk melawan terorisme dan memperingatkan untuk tidak menyediakan dukungan, perlindungan bagi para teroris dan jaringannya. Senior ulama juga menekankan bagi para ulama untuk ikut serta dalam membimbing masyarakat agar bisa membedakan yang baik dan buruk. Serta, dewan senior mengecam segala fatwa yang menjustifikasi segala aksi teror terhadap kaum Muslim sebagai tindakan jihad. Siapa saja mengeluarkan fatwa tersebut, menurut Dewan Senior, maka harus dibawa ke pengadilan atau dihukum76. Dewan ulama senior tahun 2010 mengeluarkan fatwa lagi mengenai pendanaan untuk terrorisme, Fatwa on terror financing, May 7, 2010. Fatwa tersebut menyatakan bahwa membantu pendanaan terror, insepsi, membantu, atau mencoba untuk melakukan tindak terrorisme atau apa bentuk atau dimensinya 76
Saudi Press Agency.2003. 17th August 2003 - Statement by Senior Ulema Commission condemns terrorism. www.saudinf.com/display_news.php?id=910 diakses 13/05/2013
65
yang berkaitan dengan itu dilarang oleh syariah bisa dikenai hukuman kriminal. Termasuk juga, proses mengumpulkan dan menyediakan dana, atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk termasuk finansial dan non-finansial ases tanpa memandang asalnya legal atau illegal. Dewan mengutip dalil dari al-Quran yang mendukung fatwa tersebut yang berbunyi “saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah saling menolong dalam dosa dan permusuhan”, (Surah AlMa’idah,ayat: 2). Dalam ayat lain disebutkan, “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanamtanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (Surah Al-Baqarah, ayat 204-205). Kemudian dalam ayat lain, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (Surah Al-A’raf, ayat 56). 77
Fatwa yang keluar tahun 2010 itu menurut David Ignatius adalah berasal dari inisiatif dari pemerintah Saudi sendiri. Karena pemerintah memang telah berkeinginan untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan hukum pendanaan Kontraterrorisme. Terbukti
setelah fatwa tersebut keluar, Dewan
Syura Pemerintah Saudi Arabia membuat draft Counterterrorism Financial Law sebagai tindak lanjut dari fatwa tersebut. Ignatius juga menyatakan bahwa fatwa ini akan semakin menyulitkan fihak-fihak atau ulama yang pro militant atau alQaeda untuk membuat fatwa yang bertentangan dengan fatwa Ulama Senior78.
77
Saudi Embassy. 2010. Council of Senior Ulema Fatwa on terror-financing. (http://www.saudiembassy.net/announcement/announcement05071001.aspx). diakses 13/05/2013 78 David Ignatius. 2010 Analysts skeptical about S.Arabia religious leaders calling terror financing unIslamic. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/06/11/AR2010061104395.html. diakses 13/05/2013
66
Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Saudi hingga saat ini dan menjadi kritik dari Amerika Serikat adalah Arab Saudi masih menjadi sumber dari pendanaan kelompok-kelompok militant di seluruh dunia termasuk Taliban di Afghanistan dan Laskar e Taiba dan Hamas di Palestina, baik melalui individu maupun dari organisasi-organisasi tertentu di Saudi.
Di Arab Saudi sendiri
memang berdiri banyak yayasan-yayasan amal yang bertujuan membantu kaum muslimin di luar negeri, Seperti misalnya Komite Umum Saudi untuk membantu mujahidin Palestina dan Komite Saudi untuk dukungan bagi Intifada al-Quds, Muslim World League (MWL), the International Islamic Relief Organization (IIRO), dan
the World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Menanggapi
tekanan dari luar tersebut, Pemerintah Saudi membentuk sebuah komisi pada tahun 2002 untuk mengawasi berbagai lembaga amal. Kemudian tahun 2004, Pemerintah Saudi, Raja Fahd telah mengeluarkan dekrit untuk membentuk komisi non pemerintah Saudi yang menangani berbagai yayasan amal yang bergerak di luar negara Saudi.
Tahun 2003, pemerintah Saudi kemudian membuat regulasi
perbankan yang memperketat pengawasan terhadap dana-dana milik yayasan. Namun yang tetap menjadi kritik dari pemerintah Amerika Serikat, adalah tiga lembaga amal menjadi pengecualian dalam peraturan pemerintah tersebut, MWL, IIRO, dan WAMY. Departement Pertahanan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat menyatakan kekesalannya akan hal tersebut dengan mengatakan, “the IIRO, WAMY, and the MWL continue to cause us concern and that the charities need to be included in the oversight of new Saudi charity regulations and
67
regulatory bodies79”. Data yang diungkap oleh Wikileaks yang kemudian dipublikasikan di The Guardian juga mengungkap kekesalan dari pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Saudi yang menolak untuk menghentikan tiga organisasi amal diatas padahal, dari laporan intelijen Amerika telah menunjukkan bahwa tiga lembaga tersebut masih terus mengalirkan dananya keluar negeri dan membantu para ekstrimis80. Dilihat dari isi fatwa yang khusus merespon mengenai bantuan finansial bagi terrorisme tersebut, kemudian konteks dimana pemerintah Saudi ditekan karena tidak mau menutup beberapa lembaga amal yang teridentifikasi terlibat dalam kasus mendukung keuangan kelompok-kelompok militant, bisa pahami bahwa fatwa itu sebenarnya dibuat hanya untuk merespon tekanan-tekanan negara-negara barat terhadap Saudi. Beberapa analis juga berkesimpulan bahwa, fatwa tersebut dibuat hanya untuk menunjukkan ke barat mengenai komitmen arab Saudi untuk memerangi terrorisme alih-alih untuk menciptakan tindakan kontraterrorisme yang lebih effektif81. 2. Sahwa Islamiyyah memandang Terrorisme Ulama-ulama Sahwah Islamiyyah sebagai oposisi yang pada tahun 1990an satu suara dengan al-Qaeda menentang kehadiran militer AS di Saudi dan ikut
79
Christopher M. Blanchard & Alfred B. Prados. 2007. Saudi Arabia: Terrorist Financing Issues . CRS Report for Conggress. Order Code RL32499, Hal: 9 80 Declan Walsh. 2010. WikiLeaks cables portray Saudi Arabia as a cash machine for terrorists: Hillary Clinton memo highlights Gulf states' failure to block funding for groups like al-Qaida, Taliban and Lashkar-e-Taiba. http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/05/wikileaks-cablessaudi-terrorist-funding. diakses 13/05/2013 81 One india news. 2010. Analysts skeptical about S.Arabia religious leaders calling terror financing unIslamic. http://news.oneindia.in/2010/05/20/analystsskeptical-about-sarabiareligious-leaders-calling.html diakses 13/05/2013
68
mengkritik pemerintah dan ulama senior Saudi bersepakat dengan dewan ulama senior dan pemerintah untuk mengecam dan menyalahkan tindakan kekerasan atau teror yang dilakukan oleh al-Qaedah dan Osama bin Laden. Diantara tokohnya adalah
Salman al-Awdah dan Safar Hawali mengecam serangan-
serangan yang dilakukan oleh para jihadis dan menganggap mereka sesat. Syekh Salman al-Awdah, dalam salah satu siaran tv di Saudi, mengungkapkan banyak kritikan atas Osama dan al-Qaeda. Al-Qaeda dianggap telah menjadi salah satu penyebab kematian dalam jumlah besar dan kekacauan di Dunia Islam setelah peristiwa 9/11. Menurut al-Awda, Invasi Amerika ke Afghanistan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat muslim adalah akibat dari serangan al-Qaeda ke gedung WTC. Juga, terjadinya kesenjangan sesama muslim, perpecahan dalam keluarga, saling mencurigai sesama muslim, kecurigaan terhadap para da`i dan lembaga-lembaga kemanusiaan dan meluasnya pemikiran saling kafir mengkafirkan sesama muslim, serta buruknya citra Islam di mata Internasional adalah akibat dari semua aktifitas alQaeda82. Syekh Mohsin Al-'Awaji, imam di Masjid Agung Universitas King Saud, dalam wawancara dengan TV al-Jazeera mengungkapkan, meskipun Osama bin Laden dianggap oleh masyarakat, ulama dan pemerintah Saudi adalah kesatria Jihad dalam perang Sovyet-Afghan namun kini masyarakat mengeluh terhadapnya karena tiga alasan: pertama, bin Laden menuduh para ulama dan pemerintah sesat
82
M. Lili Nur Aulia. 2007. Pertama Kalinya, Ulama Saudi Kritik Tajam Usamah Bin Laden. http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/pertama-kalinya-ulama-saudi-kritik-tajamusamah-bin-laden.htm#.UZB-MsXU1KQ, diakses 13/05/2013
69
(heresy) tanpa bukti. Kedua, dia menjadikan negeri-negeri muslim sebagai arena operasi Jihad. Dan ketiga, dia dan kelompoknya menjadikan orang-orang tak berdosa sebagai target serangan83. Madawi Rasheed mengungkapkan telah terjadi perubahan sikap para ulama Sahwah yang dahulunya menjadi penentang keras pemerintah menjadi pendukung pemerintah khususnya dalam perang melawan terorisme, (from contestation to cooptation). Sikap politik ulama Sahwa kepada pemerintah juga sudah semakin pudar. Isu-isu reformasi dan islamisasi politik dan sistem di Arab Saudi tidak lagi diisukan oleh para ulama tersebut. Meskipun para tokoh Sahwa Islamiyyah sejalan dengan pemerintah dalam menyikapi terrorisme, namun sikap keras dan pandangan ulama sahwah terhadap Amerika Serikat tidak pernah berubah. Tahun 2001 ketika serangan Amerika di Afghanistan terjadi para ulama sahwa menentang keras serangan tersebut tapi, mereka juga tidak mendukung Taliban dan memerintahkan jihad untuk melawan Amerika secara terang-terangan kecuali pada serangan Amerika ke Iraq tahun 2003. Pada perang Iraq-Amerika tahun 2003, para ulama Sahwa mengajak para ulama dan professional untuk
menandatangani deklarasi bersama berkaitan
dengan penentangan atas serangan Amerika yang dianggap akan merusak identitas islam di Iraq dan mengganti dengan budaya Amerika. Serangan itu sebagai cara Amerika untuk menguasa kekayaan negara Iraq dan sebagai jalan untuk mengamankan Israel dan menghancurkan perjuangan palestina84. Deklarasi
83
The Middle East Media Research Institute. 2002. Saudi Opposition Sheikhs on America, Bin Laden, and Jihad. http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/700.htm, diakses 13/05/2013 84 Madawi Rasheed, op.cit, hal: 94
70
tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan dukungan dari ulama resmi pemerintah dan pemerintah sendiri. Sikap ulama sahwa yang lunak terhadap pemerintah Saudi dan keras terhadap Amerika pasca 9/11 melahirkan kontradiksi-kontradiksi sendiri. Ulama Sahwa mengecam eksistensi Amerika di Timur-Tengah dan agresinya di negaranegara muslim tapi, tidak mengecam pemerintah Saudi sebagai salah satu sekutu strategis Amerika yang membantu segala tindakan Amerika Serikat di Timur Tengah. D. Para Penentang Ulama Senior dan Pemerintah Kebijakan kontraterrorisme pemerintah Saudi yang didukung oleh para ulama senior dan ulama sahwa Islamiyyah bukan berarti tanpa kritik. Banyak ulama, tokoh dan intelektual di Saudi yang mengkritik keras berbagai kebijakan kontraterrorisme pemerintah Saudi. di antaranya, Dr. Sa`id al- Zu`air, Professor di Universitas Imam Muhammad dan Imam di Masjid Riyadh. al-Zu`air yang pernah dipenjara tahun 1995 kemudian bebas tahun 2003 ditangkap kembali oleh pemerintah Saudi tahun 2007 setelah dianggap menyatakan dukungannya terhadap aksi teror di Riyadh serta mengkritik kebijakan kontraterorisme pemerintah Saudi dalam sebuah wawancara dengan TV Al-Jazeera. 85 Syekh Ali al-Khudhair, Syekh Ahmed al-Khalidi dan Syekh Nasser alFahad adalah tiga ulama yang menolak kebijakan kontraterorisme pemerintah.
85
Steven Stalinsky. 2011. American-Yemeni Al-Qaeda Cleric Anwar Al-Awlaki Highlights the Role and Importance of Media Jihad, Praises Al-Jazeera TV Journalists and WikiLeaks. Inquiry & Analysis Series Report No. 677, http://www.memri.org/report/en/print5096.htm , diakses 15/05/2013
71
Tahun 2003, ketika pemerintah merilis 19 buronan terroris, ketiga ulama tersebut membuat join statement yang menolak pengumuman pemerintah tersebut dan memfatwakan melarang setiap orang untuk membantu pemerintah mencari 19 orang tersebut baik melalui poster, melaporkan keberadaan, atau berusaha untuk mencari mereka. Para ulama itu beralasan bahwa pemerintah Saudi mengeluarkan data tersebut dibawah dukungan program war on terror pemerintah Amerika Serikat sehingga mendukung pemerintah Saudi sama saja dengan mendukung Amerika Serikat. Setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, ketiga ulama ini akhirnya ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Saudi. 86 Sejak tahun 2003 hingga masa revolusi Dunia Arab, Banyak tokoh-tokoh, ilmuwan dan ulama yang ditangkapi oleh pemerintah dengan alasan-alasan kontraterrrorisme. Mereka itu secara umum menentang berbagai kebijakan pemerintah Saudi baik dalam kontraterrorisme, penentangan terhadap kerjasama Saudi dan Amerika ataupun tuntutan reformasi terhadap pemerintah Arab Saudi. Mereka itu antara lain, Dr. Sa’ud Mukhtar al-Hashimi, Dr. Musa al-Qarni and Dr. Suleiman al-Rushoodi, Ali al-Demaini, Dr. Matrouk al-Faleh, Dr. Abdullah alHamed, Syekh Khalid al-Rashed dan Dr. Bisher Fahad al-Bisher. Penangkapan massif yang sering dilakukan pemerintah Saudi atas nama kontraterrorisme ini sering dicemooh oleh Dr. Sa`ad al-Faqih, Pemimpin MIRA (the Movement for Islamic Reform in Arabia) yang berbasis di London. Dalam banyak wawancara media, ketika ditanya mengenai kesuksesan penangkapan para terduga teroris dan jaringannya oleh Pemerintah Saudi, Sa`ad al-Faqih cuma 86
Ihrc . 2011. Saudi Arabia’s Political Prisoners: Towards a Third Decade of Silence 1990, 2000, 2010. Wembley: Islamic Human Rights Commission, hal: 6
72
menanggapi sebagai sebuah false story, cerita bohong. Dari semua yang tertangkap, menurutnya, hanya sedikit yang merupakan bagian dari kelompok militant, sebagian besarnya hanyalah aktifis islam biasa, mungkin ada yang bersimpati dengan al-Qaeda tapi tidak memiliki jaringan yang konkrit dengan alQaeda.
Menurutnya,
keberhasilan-keberhasilan yang sering dinyatakan oleh
pemerintah hanyalah untuk meyakinkan barat bahwa resim pemerintahan Saudi masih tetap stabil “They have killed many people; some were militants and some were not. But they have arrested thousands more, very few of whom can be described as militants”. Dan menurut Sa`ad lagi, “The Saudis make announcements like this all the time to boost the morale of their agents and convince the West that their regime is stable”87. E. Efek dari Fatwa Dewan Ulama Senior Merespon masalah terorisme di internal negara Arab Saudi dan secara internasional, Ulama Senior Arab Saudi bersikap seragam dalam mengutuk segala aksi terorisme. Telah menjadi Ijma, kesepakatan bagi Ulama Saudi bahwa pembunuhan terhadap masyarakat sipil, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan baik dengan pembajakan dan penghancuran fasilitas publik adalah dosa besar dalam Islam dan dianggap sesat serta termasuk dalam kelompok neokhawarij. Begitupun juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung dan membantu para teroris. Kalimat-kalimat seperti ini disebarkan terus menerus di
87
Wawancara Mahan Abedin dengan Dr. Saad al-Faqih. Mahan Abedin. 2006. The face of Saudi opposition. Asia Times Online. Diakses 13/05/2013
73
berbagai sarana dan tempat di Arab Saudi, media-media, sekolah-sekolah, masjid dsb. Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama besar di Saudi dan pendapat resmi dari Dewan Ulama Senior ini menjadi salah satu kunci sukses pemerintah dalam menghancurkan basis-basis dan keberadaan al-Qaeda di Arab Saudi sejak tahun 2003 hingga saat ini. Juga dalam menangkap ribuan orang dan membunuh yang dicurigai berkaitan dengan al-Qaidah. Seruan-seruan kepada internasional yang diserukan oleh mufti besar untuk bersama-sama memerangi terrorisme dan pemikiran terror juga menjadi jalan mempermudah pemerintah untuk bekerjasama secara aktif dengan berbagai negara dan lembaga internasional dalam berbagai program kontraterrorisme. Saat ini negara Arab Saudi secara internasional diakui sebagai salah satu negara yang sukses dalam menjalankan program kontraterrorisme. Metode takfir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Madawi Rasheed, sukses untuk menguasa opini publik dan menyingkirkan pihakpihak yang tidak sejalan dengan fatwa-fatwa dari para ulama pemerintah atau Dewan Ulama Senior Saudi.
74
BAB IV PERAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN REVOLUSI DUNIA ARAB PEMERINTAHAN ARAB SAUDI
A. Arab Spring di Kerajaan Saudi Revolusi Dunia Arab tahun 2011 yang berawal dari Tunisia kemudian menjalar ke Mesir, Libya, Bahrain, Yaman dan negara-negara lainnya di Timur Tengah juga berdampak pada kerajaan Arab Saudi. Geliat revolusi di Saudi mulai muncul pada bulan Februari 2011. Berawal dari aktifis-aktifis di Arab Saudi yang membuat beberapa petisi/tuntutan reformasi yang ditujukan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi nasional, reformasi konstitusional, dialog nasional, pengadaan pemilu dan memberikan hak partisipasi politik bagi wanita. Petisi itu juga mengkritik birokrasi pemerintah yang tidak efisien, fanatisme beragama, dan kesenjangan sosial antara negara dan rakyat. Juga, memperingatkan pemerintah bahwa jika kondisi buruk terus berlanjut maka akan menciptakan malapetaka dan konsekuensi yang buruk bagi negara Saudi. Petisi-petisi yang dibuat tersebut ditandantangani oleh lebih ribuan orang diantara mereka ada aktifis, akademisi, pebisnis dan ulama. Salah seorang ulama terkenal yang ikut menandatangani adalah Syekh Dr. Salman al-Awdah88. Setelah itu, menyusul seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi secara massif melalui media-media online, blog, facebook, twitter dan youtube. Para
88
Ahmed Al Omran. Saudi Arabia: A new mobilisation, dalam ECFR. 2014. What does The gulf think about the arab Awakening?. London: European Council on Foreign Relations (ECFR), hal: 6-7
75
aktifis tersebut menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 11 Maret 2011. Namun pada hari tanggal 11 Maret hanya ratusan demonstran yang turun ke jalan itupun yang paling ramai demonstrasinya adalah di wilayah timur Arab Saudi yang dihuni oleh kelompok Syiah89. Terdapat tiga problem utama di Saudi yang bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas dalam negara Arab Saudi. Pertama, persoalan status wanita dalam negara Arab Saudi yang berbeda dengan pria. Perempuan masih mengalami diskriminasi secara hukum dan sering menjadi subjek kekerasan dan penderitaan dalam rumah tangga. Begitupun juga perempuan tidak diberikan kebebasan dalam berpolitik. Kedua, besarnya jumlah anak-anak muda yang berumur sekitar 25 tahun yang memiliki hasrat yang besar untuk terjadinya reformasi sosial dan politik di Arab Saudi. Hal ini didorong karena tingginya tingkat pengangguran yang berusia muda di negara tersebut, sekitar 25 %
90
. Ketiga, Minoritas Syiah
yang mendominasi provinsi di wilayah barat daya Saudi. Kelompok Syiah di negara Saudi masih didiskriminasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Saudi. Seperti dalam tuntuan aksi yang diserukan oleh mereka tahun 2011 bahwa mereka menuntut pemerintah yang menjadikan mereka sebagai warga kelas dua di Saudi dengan mengakhiri diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan, memberikan kebebasan untuk membangun masjid-masjid Syiah dan pusat-pusat keagamaan,
89
Ibid, Robert M. Danin. 2011. Is Saudi Arabia Next?. http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/12/is-saudi-arabia-next/249419/. Diakses 29/2008/2013 90
76
dan mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap dukungan pembangunan di wilayah mereka kaum Syiah91.
Salah satu sarana yang menjadi jalan menyebar luasnya seruan-seruan revolusi di negara - negara Arab adalah melalui media-media sosial seperti Facebook, Twitter dan blog dan forum-forum di internet.
Akses ini menjadi
jalan mudah bagi anak-anak muda negara-negara Arab untuk menyebarkan semangat revolusi92. Dalam kasus Arab Saudi munculnya gerakan-gerakan protes yang menuntut perubahan di internal pemerintahan Saudi juga disebarkan melalui internet-internet sebagaimana dikatakan oleh ilmuwan perancis, Stephane Lacroix,
a new generation of young political activists is gaining increasing influence. They are connected through social networks, especially Facebook and Twitter, and count among their friends’ numerous young Egyptian and Yemeni activists, whose revolutionary know-hows they have been sharing in the last few months.
Pejabat Keamanan Saudi juga mengatakan bahwa, menyebarnya opiniopini penggalangan dukungan untuk demonstrasi untuk meruntuhkan kerajaan yang korup dan konservatif telah terjadi bulan-bulan sebelumnya melalu jejaring sosial seperti Facebook dan
Email93. Organisasi-organisasi dunia maya
(Facebook, Twitter) yang gencar melakukan kampanye demonstrasi adalah koalisi
91
Kevin Sullivan. 2012. Saudi Arabia's secret Arab Spring: The killing of a Shia protester has sparked a sectarian uprising by the Gulf state's oppressed minority. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabias-secret-arab-spring8223550.html. diakses 15/05/2013 92 Dr. Natana J. DeLong-Bas .The New Social Media and the Arab Spring. http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/essay0611_social_media.html diakses 20/05/2013 93 Robert Fisk , 2011. Desert storm: Saudis mobilise thousands of troops to quell growing revolt. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudis-mobilise-thousands-of-troops-toquell-growing-revolt-2232928.html. diakses 15/05.2013
77
nasional dan gerakan pemuda pembebasan94. Karena peran jejaring sosial dalam membangkitkan dan menyebarkan semangat revolusioner di Saudi yang besar sehingga tanggal 11 Maret digelar sebagai Day of Rage on a Facebook page.
Di tengah semarak Arab Spring di Timur Tengah dan seruan-seruan protes di Arab Saudi , sebuah kelompok atau partai muncul di Saudi yang bernama Partai Ummat Islam (Hizb al-Umma al-Islami) dideklarasikan 10 Februari 2011. Kelompok ini merupakan kelompok Salafi Non-Wahhabi yang muncul untuk mendukung tuntutan-tuntutan perubahan, keadilan dan kesetaraan di Saudi, dan mengeluarkan fatwa menentang fatwa ulama senior
Saudi yang mengecam
demonstrasi tersebut. Namun, hanya beberapa hari setelah dideklarasikan para pendirinya sudah ditangkapi oleh pemerintah walaupun kemudian akhirnya dilepas tapi dilarang bepergian (travel ban) dan mengajar. Kemudian muncul juga kelompok-kelompok yang dimotori oleh para aktifis perempuan, akademisi dan
peneliti.
Mereka
juga
membuat
grup-grup
di
Facebook
untuk
mengkampanyekan seruan-seruan reformasi seperti grup, Baladi (negaraku)95. B. Kebijakan Pemerintah Saudi Untuk merespon permasalahan munculnya protes secara internal di negara Saudi, Pemerintah Saudi membuat beberapa kebijakan untuk menghentikan aksiaksi dan mengembalikan stabilititas diantaranya. Pertama, Saat terjadinya aksi
94
Madawi Al Rasheed. 2012. No Saudi Spring, Anatomy of a Failed Revolution. http://www.bostonreview.net/BR37.2/madawi_al-rasheed_arab_spring_saudi_arabia.php. diakses 15/05/2013 95 Abdul Nabi Shaheen. 2011, Saudi women defy ban to register for polls. http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-women-defy-ban-to-register-for-polls1.799161, diakses 25/05/2013
78
selama tahun 2011, puluhan ribu keamanan yang turun dan melakukan tindakan brutal terhadap para demonstran. Diantara para demonstran ada yang ditembak mati di tempat dan ribuan yang lain ditahan atau disiksa96. Kedua, Raja Abdullah membuat pernyataan untuk menambah bantuan-bantuan bagi masyarakat Saudi dengan mengucurkan dana sekitar 130 miliar dollar dalam lima tahun untuk program-program peningkatan gaji pegawai dan pekerja, penambahan unit-unit perumahan murah, penambahan pegawai97, pemberian gaji bagi pengangguran sekitar 260 dollar perbulan, dan pembukaan lapangan kerja di bidang keamanan dan militer98. Ketiga, Untuk memenuhi tuntutan hak perempuan dalam politik, Raja Abdullah pada bulan September 2011 menjanjikan kepada perempuan kebebasan untuk ikut dalam pemilu. Raja Abdullah juga menjanjikan akan menunjuk perempuan untuk menduduki dewan penasehat kerajaan99. Awal tahun 2013, pemerintahan Abdulllah bin Abd Aziz mengeluarkan dekrit untuk menunjuk perempuan dalam dewan syura. Perempuan diberikan hak minimal 20% untuk menduduki kursi tersebut. Sejak saat itu 30 orang perempuan dipersilahkan untuk menduduki dewan syura di kerajaan Saudi100. Merespon ancaman dari para demonstran minoritas Syiah yang menempati wilayah kaya minyak sebelah timur Kerajaan Saudi, Pemerintah Saudi melakukan represi terhadap para demonstran dengan menangkapi dan menyiksa 96
Toby Craig Jones. 2011. Saudi Arabia Versus the Arab Spring, Raritan: quarterly review, hal: 43 97 Bernard Haykel. 2011. Saudi Arabia vs. the Arab Spring. http://www.project-syndicate.org/commentary/saudi-arabia-vs--the-arab-spring. Diakses 15/05/2013 98 Madawi Al Rasheed. Op.cit. 99 Devin Entrikin, op.cit, hal: 25 100 Abdullah Al-Otaibi. 2013. 30 stars join the Shura Council: Surprise decision admits women to institution for first time. http://www.aawsat.net/2013/01/article55239131c. diakses 15/05/2013
79
para demonstran serta menyebarkan opini anti Syiah di masyarakat Sunni Saudi. Pada saat gencarnya ajakan melalui internet untuk melakukan demonstrasi terhadap pemerintah Saudi, pemerintah menyerukan dan memperingatkan bahwa orang-orang yang berdemonstrasi itu kebanyakan adalan orang Syiah Iraq dan Iran yang anti Sunni yang bertujuan untuk mendestabilisasi perekonomian di Saudi101. Meskipun, akhirnya pemerintah melunak terhadap Kaum Syiah dengan mengumumkan dialog nasional antara pemerintah dan Syiah dan kemudian menghasilkan persetujuan kerajaan untuk membolehkan perwakilan Syiah untuk menduduki dewan syura102. C. Peran Ulama Dalam Kebijakan Kontrarevolusi Pemerintah Saudi Merespon peristiwa di dunia Arab mufti besar, Syekh Abdul Aziz alSyekh, memandang hal tersebut sebagai tindakan negative dan amoral. Syekh menganggap protes anti pemerintah merupakan rencana/konspirasi musuh-musuh Islam untuk menyebarkan Instabilitas dan untuk menghancurkan negara-negara muslim Timur-Tengah103. Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang muslim tersebut, menurut mufti, hanya untuk memecah belah umat (schism), menimbulkan instabilitas , merupakan tindakan maksiat/dosa dan merusak ahlak
101
Robert Fisk, op.cit. Yoel Guzansky. 2012. Inspired by the "Arab Spring": Saudi Arabia's Volatile Shiite Minority. INSS Insight No. 374. Hal: 1-2 103 Ulf Laessing. 2011. Saudi top cleric blasts Arab, Egypt protests-paper. http://www.reuters.com/article/2011/02/05/egypt-saudi-idAFLDE71403F20110205. diakses 22/05/2013 102
80
meskipun tujuan mereka untuk memperjuangkan kebebasan, demokrasi dan kesetaraaan104. Pandangan mufti ini sebenarnya telah menjadi ajaran yang dianut secara turun temurun oleh mufti-mufti sebelumnya dan anggota dewan ulama senior. Mereka menganggap bahwa orang muslim tidak boleh memberontak terhadap penguasa mereka yang muslim walaupun penguasa tersebut pendosa, pelaku maksiat, diktator atau sewenang-wenang kepada masyarakat. Masyarakat boleh mengeritik penguasa tapi tidak boleh secara terang-terangan. Kritik boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, bisa melalui surat ataupun mendatangi langsung pemerintah untuk menasehatinya. Pendapat ini mereka dasarkan atas banyak hadits-hadits nabi yang menyatakan hal tersebut namun, penggunaan dalildalil tersebut juga banyak dibantah oleh kelompok-kelompok/tokoh-tokoh nonulama senior yang kritis terhadap pemerintah Saudi. Sebagai entitas yang penting untuk menjaga ajaran “Islam” dan mitra pemerintah di kerajaan Arab Saudi, ulama (dewan ulama senior dan mufti) memiliki peran yang besar dalam menjaga stabilitas dan mendukung usaha-usaha pemerintah untuk menciptakan stabilitas di Arab Saudi. Dalam konteks merespon efek domino dari fenomena Arab Spring, Ulama Senior dan Mufti Mendukung pemerintah untuk meredam berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi dengan mengecam semua yang melakukan unjuk rasa dan menentang terhadap
104
Asma Alsharif. 2012. Sin has led to Middle East unrest, says Saudi Arabia’s top cleric http://blogs.reuters.com/faithworld/2012/05/07/sin-has-led-to-middle-east-unrest-says-saudiarabias-top-cleric/. Diakses 22/05/2013
81
pemerintah sebagai tindakan yang melanggar ajaran Islam dan memecah belah ummat. Pada saat gencarnya seruan-seruan untuk melakukan demonstrasi di Saudi, pada 6 Maret 2011, dewan ulama senior mengeluarkan fatwa yang menentang protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat. Isi fatwa tersebut menyatakan dukungan terhadap keamanan dan stabilitas di dalam kerajaan Arab Saudi yang merupakan kepimpinan yang sah, diakui dalam Islam dan telah diridhoi oleh Allah Swt karena keteguhan penguasa untuk menjaga Islam dan dua kota suci. oleh karena itu, tidak ada yang mampu untuk memecah belahnya dari kelompok manapun, bahkan kelompok-kelompok asing105. Dewan ulama senior menyerukan kepada semua masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kesatuan dalam masyarakat dan bersama-sama menentang segala yang bertentangan dengan hal tersebut seperti, ketidakadilan, penindasan, dan kebencian terhadap kebenaran. Ulama senior mengajak untuk saling nasehatmenasehati, saling memahami dan bekerjasama dalam kebenaran dan kesalehan dan mencegah dalam kejahatan dan kebencian. Dan selama penguasa Saudi masih berlandaskan al-Quran dan Sunnah maka wajib ditaati dan tidak boleh melakukan demonstrasi untuk menuntut perbaikan karena bisa menimbulkan kerusuhan dan perpecahan umat. Sikap ini, menurut fatwa tersebut, adalah bentuk dari ketaatan terhadap mazhab/tradisi para pendahulu/ salafus sholeh dan para pengikut mereka dari dulu hingga sekarang. 105
Asharq al-Awsat. 2011. A fatwa from the Council of Senior Scholars in the Kingdom of Saudi Arabia warning against mass demonstrations Fatwa. http://islamopediaonline.org/fatwa/fatwacouncil-senior-scholars-kingdom-saudi-arabia-warning-against-mass-demonstrations, Diakses 22/05/2013
82
Fatwa ini diperkuat dengan dalil-dalil dari al-Quran dan hadits nabi diantaranya:
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (Al-Imran: 103). “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”. (Al-Imran: 105) “Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat”. (Al Ana'am 159) Nabi Muhammad SAW, bersabda: Tangan Allah atas diatas jamaah (yadullahi ma`al jama`ah)"(H.R Tirmizi). Sabdanya lagi: “Barang siapa yang menarik ketaatan maka dia akan ketemu dengan Allah di hari kiamat tanpa hujjah, pembelaan. Dan barang siapa yang mati tanpa pernah berbai`at maka dia mati dalam keaadaan jahiliah (kebodohan)” (H.R. Muslim). “Barang siapa yang ingin memecah belah urusan ummat yang bersatu ini, maka kamu harus membunuhnya dengan pedang siapapun orangnya”. (H.R Muslim)
Fatwa ini kemudian diperintahkan untuk dicetak sebanyak 1,5 juta kopi untuk disebarkan ke masjid-masjid dan masyarakat, juga disebarkan lewat mediamedia online106. Media-media lokal juga memuat fatwa tersebut untuk memperkuat dukungan terhadap penyebaran fatwa tersebut. Disamping melalui fatwa resmi Dewan Ulama Senior, Mufti dan ketua Dewan Ulama Senior Arab Saudi, syaikh Abdul Aziz bin Shalih al-Syekh di banyak tempat dan kesempatan, banyak mengecam segala tindakan kritikan 106
The Guardian. 2011. Saudi Arabia prints 1.5m copies of religious edict banning protests.. http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/29/saudi-arabia-edict-banning-protests. diakses 15 Desember 2012
83
kepada pemerintah secara terang-terangan melalui mimbar pengajian, situs internet dan stasiun TV. Dia mengatakan bahwa demonstrasi itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang sakit, rusak akhlak dan akidahnya. Mengkritik penguasa dan masyarakat secara terang-terangan, melalui situs internet dan stasiun TV dengan cara yang buruk adalah sebuah kesalahan, kerusakan akhlak dan akidah. Menurutnya, Tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan dan melakukan kritikan secara terang-terangan tidaklah mungkin muncul kecuali dari orang yang sakit dan menginginkan kekacauan. Masyarakat harus memiliki sikap yang jelas terhadap penguasa, yaitu mendukung dan membantu mereka serta memberikan nasehat dengan tulus kepada mereka dan meluruskan kesalahan penguasa bukanlah dengan mengungkapkan secara terang-terangan kesalahan tersebut dan melaporkannya lewat stasiun TV.107 Menanggapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Syiah, ulama memiliki kesepahaman dengan pemerintah mengenai Iran dibalik demonstrasi kelompok Syiah tersebut. Ulama juga memperingatkan konspirasi Syiah dan Iran yang dilakukan oleh pelarian Saudi yang ada di London dan Washington dan penduduk Syiah di provinsi bagian timur Saudi sebagai penyebab dari fitna (kekacauan) dan memecah belah negara. Kecaman-kecaman terhadap tindakan penganut Syiah di sebarkan secara luas melalui ceramah-ceramah di masjid, rekaman-rekaman, dan juga dipublikasikan lewat Facebook108. Menurut, Sa`ad alFaqih, meskipun demonstrasi kelompok Syiah terjadi secara massif namun, 107
Muhib Al-Majdi. 2012. Mufti Arab Saudi: Pengkritik pemerintah adalah orang sakit, tak berakhlak dan tak berakidah. http://www.arrahmah.com/read/2012/11/25/25018-mufti-arabsaudi-pengkritik-pemerintah-adalah-orang-sakit-tak-berakhlak-dan-tak-berakidah.html, diakses 15/05/2013 108 Madawi Rasheed. Op.cit,
84
dengan kampanye-kampanye isolasi yang dilakukan oleh pemerintah dan ulama menjadikan kelompok Syiah menjadi terisolasi dan isu-isu yang disebarkan menjadi tidak berpengaruh secara luas bagi masyarakat Sunni di Arab Saudi dan bahkan ulama dan pemerintah berhasil membuat opini bagi masyarakat Sunni mengenai ancaman Syiah di Arab Saudi 109. Syi`ah dalam pandangan para ulama di Saudi memang sejak dahulu buruk. Hal ini dilandasi dari fondasi keagamaan yang berbeda dan merupakan kelanjutan dari konflik klasik antara Syiah dan Sunni dalam Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sejak awal telah mencela Syiah karena sangat mengagungkan para imam mereka dan membangun masjid di atas kuburan mereka. Syekh bin Baz juga pernah menyatakan tentang kesesatan Syiah dan kemustahilan bersatunya Sunni dan Syiah. Bin Baz menyatakan, antara Sunni dan Syiah terjadi perbedaan aqidah yang membuat keduanya tak bisa bersatu. Aqidah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhana Wa Ta'ala, Dia tidak diseru bersama-Nya dengan seorang pun, tidak malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus serta mencintai para sahabat nabi. Dan mengimani bahwa para sahabat adalah makhluk Allah yang paling mulia setelah para nabi, dan bahwa yang termulia di antara mereka adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian Umar, lalu Utsman, kemudian Ali, semoga Allah meridhai semuanya. Sedangkan Rafidhah (Syiah) kebalikan dari itu semua,
109
Saad al-Faqih. 2012. Arabia awaits its spring. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/27/saudi-arabia-protest-uprising-mujtahidd diakses 10/07/2013
85
maka tidak mungkin ada persatuan, sebagaimana tidak mungkin disatukan antara Yahudi, Nashrani, Penyembah berhala dan Ahlus Sunnah110. Pandangan para ulama yang sudah mengklaim Syiah sebagai ajaran menyimpang dalam Islam atau bahkan sudah keluar dari Islam ini menjadikan posisi rakyat Syiah di Saudi menjadi warga negara kelas dua dan dibatasi segala aktifitas keberagamaannya.
Seperti, pengawasan ketat pemerintah terhadap
praktik-praktek ibadah kaum Syiah, pelarangan penyebaran azan secara publik, pelarangan penyebaran teks-teks keagamaan dan politik secara
publik,
pembatasan pembangunan masjid, pembongkaran pusat-pusat pendidikan agama dan tempat-tempat yang disucikan oleh kaum Syiah111. Dampak dari fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama tersebut mendeligitimasi segala demonstrasi yang dibuat oleh masyarakat Saudi. Dan memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bertindak sesukanya untuk mengendalikan suasana baik represi, penahanan ataupun pembunuhan.
Laporan
Komisi
HAM Islam (Commission of Islamic Human Right) tahun 2011, menuliskan sekitar 5.000 tambahan tahanan politik di penjara-penjara Saudi yang dikutip dari data pemerintah. Sementara yang dicatat oleh para pengacara/pakar hukum dan aktifis HAM sekitar 7.000 orang tahanan politik yang menambah jumlah tahanan
110
Bin Baz. Attaqrib bayna al-rafidhah wa ahli al-sunnah gayru mumkin. Majallah al-Mujahid, tahun 1. No. 10. 1410 H. dari Majmu` Fatawa wa Maqalah Mutanawwi`ah. Juz 5. http://www.binbaz.org.sa/mat/1744, diakses kamis 05/04/2013 111 ICG .2005.The Shiite Question in Saudi Arabia . Crisis Group Middle East Report Nº45, hal: 2, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Sa udi%20Arabia/The%20Shiite%20Question%20in%20Saudi%20Arabia.pdf diakses 3/7/2013
86
menjadi sekitar 30.000 orang di negara tersebut. 112 Sementara yang tewas karena ditembak oleh pihak keamanan sejak tahun 2011 hingga 2012 sebanyak 22 orang yang mayoritasnya adalah anak-anak muda dibawah usia 20 tahun. Mayoritas ditembak pada saat aksi-aksi protes berlangsung113. 1. Ulama Sahwa Islamiyyah Ulama Sahwa Islamiyyah yang pernah menjadi oposisi pemerintah tahun 90-an merespon kondisi di internal Saudi dan di negara-negara monarki di teluk ulama sahwa dengan mendukung sikap pemerintah dalam mengecam tindakan instabilitas yang dilakukan oleh para demonstran sebagai tindakan yang illegal dalam menyerukan perubahan di Saudi. Sadar dengan sikap para ulama Sahwa, Raja Abdullah menjanjikan bantuan sekitar $100 juta ke lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan yang terkait dengan para ulama Sahwa114. Ulama Sahwa yang tidak ikut mendukung pemerintah adalah Salman alAwdah. Di tengah-tengah terjadinya protes di Saudi Arabia, dia membuat surat terbuka kepada pemerintah melalui Twitternya yang diikuti oleh 2,4 juta followers.
Disitu ia
menggambarkan suasana stagnan yang menurut dia
disebabkan oleh kurangnya perumahan, masalah pengangguran, kemiskinan, korupsi, sistem pendidikan dan kesehatan yang buruk, nasib buruk tahanan dan ketiadaan prospek reformasi politik. 112
Ihrc . 2011. Saudi Arabia’s Political Prisoners: Towards a Third Decade of Silence 1990, 2000, 2010. Wembley: Islamic Human Rights Commission, hal: 11 113 ______, 2011–13 Saudi Arabian protests. http://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%9313_Saudi_Arabian_protests#cite_noteThReut_LaessingDeported-170 diakses 21/05/2013 114 Stéphane Lacroix. 2011. Saudi Islamists and the potential for protest. Dalam POMEPS. 2011. arab uprisings : The Saudi Counter-Revolution. The Project on Middle East Political Science, hal: 20
87
Al-Awdah memperingatkan, jika revolusi ditindas, aksi demonstrasi akan berubah menjadi aksi bersenjata, dan jika para aktifis demonstran diabaikan maka mereka akan meluas dan menyebar. Penyelesaiannya adalah keputusan bijaksana dan tepat pada waktunya untuk menghindari percikan kerusuhan115. Pada Februari 2011, al-Awdah juga ikut menandatangani petisi, Toward a State of Rights and Institutions, yang dibuat oleh para aktifis di Saudi yang menuntut reformasi nasional, konstitusi, pemilu, dan partisipasi wanita dalam politik. Tokoh-tokoh ulama lain banyak juga yang ikut mengkritisi pemerintah dan tidak ikut menentang para demonstran. Seperti, Syekh Sulaiman al-Duwaish, yang menggunakan youtube untuk mengkritisi pemerintah yang dianggap tidak Islami dan korup. Problem ini menurutnya, menjadi pemicu dari meningkatnya pembangkangan dan kerusuhan secara meluas di Masyarakat Saudi. al-Duwaish akhirnya ditahan oleh pemerintah bulan juni 2011. Ulama yang lain, Dr. Yusuf alAhmad, terkenal dengan fatwa kontroversialnya yang mengharamkan perempuan untuk bekerja sebagai pilot pesawat dan seruannya untuk membangun kembali masjid al-Haram di Makkah dengan konsep laki-laki dan perempuan terpisah. Dia mengunggah video ceramahnya di youtube yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, menuntut keadilan bagi para tahanan politik, dan mengecam penahanan massal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para demonstran laki-
115
Inilah. 2013. Ulama Arab Saudi keluarkan peringatan langka soal reformasi. http://m.inilah.com/read/detail/1947868/ulama-arab-saudi-resah-akibat-kebijakan-raja.diakses 23/05/2013
88
laki ataupun perempuan. Setelah tiga videonya diunggah di youtube, akhirnya dia ditahan tanggal 8 Juli 2011116. Sa`ad al- Faqih menyatakan dalam tulisannya yang dimuat di the guardian, 2012 bahwa sudah sewajarnya terjadi pergolakan di internal kerajaan Saudi. Dia mengungkapkan fakta-fakta mengenai kondisi Saudi yang sudah terlampau buruk seperti, ribuan tahanan politik yang kebanyakan tanpa melalui pengadilan, korupsi yang akut, pengangguran dan kemiskinan. Namun revolusi tidak terjadi di Saudi diantara sebabnya adalah kuatnya pengaruh ulama dalam meredam semangat masyarakat untuk tidak memberontak. 117 D. Kebijakan Pemerintah Saudi terhadap Pergolakan di Timur Tengah Sikap pemerintah Saudi berbeda-beda dalam merespon pergolakan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Saudi memberikan dukungan terhadap para oposisi untuk menumbangkan pemerintahan Bashar Asad di Suriah dan Muammar Khadafi Libya disisi lain, pemerintah Saudi mengecam upaya penggulingan pemerintahan di Tunisia dan Mesir serta mendukung kebijakan kontra revolusioner di Bahrain dan negara-negara teluk yang lain.
Khusus mengenai
Yaman, pemerintah Saudi bersama organisasi GCC berhasil membantu pengalihan kekuasaan dari Presiden Abdullah Saleh ke wakil presidennya. 118 Antara tahun 2011 dan 2012 Arab Saudi telah menjanjikan banyak dana untuk membantu beberapa negara di Timur Tengah selama peristiwa revolusi 116
IHRC . opcit. Hal: 10 Sa`ad al-Faqih, opcit. 118 F. Gregory Gause III.2011. Saudi Arabia in the New Middle East. Council Special Report No. 63. New York: Council on Foreign RElations Inc, hal: 15 117
89
berlangsung. Sebagaimana laporan dari IMF, Saudi menjanjikan Mesir $4 miliar dollar, Bahrain dan Oman $5 miliar,Yaman $3,6 milliar, Yordania $2,65 miliar, $750 juta untuk Tunisia, $1,25 miliar untuk Maroko, dan $340 juta untuk Tepi Barat dan Gaza, Palestina.119
Khusus wilayah teluk anggota GCC (Gulf
Cooperation Council), pemerintah Saudi bersama-sama dengan negara-negara teluk yang lain saling mendukung untuk menjaga stabilitas kawasan teluk. Negara-negara anggota GCC yang monarki cenderung menggunakan cara yang sama untuk menstabilkan suasana dan meredam demonstrasi yaitu dengan menawarkan “suap” kepada masyarakat baik untuk perbaikan ekonomi, infrastruktur, penyediaan pekerjaan, perumahan dan peningkatan gaji pensiun. Oman dan Bahrain, dua negara yang mengalami persoalan
fiskal selama
instabilitas dan demonstrasi terjadi, diberikan bantuan dana oleh Arab Saudi sekitar 20 milliar dolar untuk mendukung pembangunan di negara tersebut. 120 Pemerintah Saudi memberikan perhatian khusus pada Bahrain dengan memberikan bantuan militer untuk meredam demonstran . Pada 14 Februari 2011 ribuan penduduk Bahrain, mayoritas Syiah, melakukan protes terhadap pemerintah Bahrain. Merasa terancam oleh demonstrasi yang massif tersebut, alKhalifah meminta dukungan dari GCC, Dewan Kerjasama Teluk terkhusus pemerintah Arab Saudi. Setelah pertemuan para menteri, akhirnya disepakati negara-negara GCC harus membantu Bahrain dengan mengirimkan tentaranya (Arab Saudi, Kuwait dan Qatar). Disamping melakukan aksi militer tersebut, 119
Ahmed Al Omran. op.cit, hal: 7-8 Steffen Hertog. 2011. The costs of counter-revolution in the GCC dalam POMEDS. 2012. Arab uprisings: The Arab Monarchy Debate. The Project on Middle East Political Science. Hal: 20 120
90
pemerintah Saudi dan media-media di negara-negara monarki teluk melakukan kampanye anti Syiah dan menganggap Iran berada dibalik aksi-aksi tersebut121,122. E. Respon Ulama Saudi terhadap Pergolakan di Timur Tengah Saat terjadinya pergolakan di Timur Tengah yang dimulai dari Tunisi dan kemudian menyebar ke negara-negara sekitar, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah serta negara-negara anggota dewan kerjasama teluk (GCC). Mufti atau ulama senior memberikan pendapat yang berbeda mengenai fenomena yang terjadi tersebut. Syekh Abdul Aziz al-Syekh, dalam banyak tempat dan kesempatan mengutarakan pendapatnya mengenai protes anti pemerintah yang menurutnya adalah bagian dari rencana/konspirasi musuh-musuh Islam untuk menyebarkan Instabilitas dan untuk menghancurkan negara-negara muslim timur-tengah123. Tindakan yang dilakukan oleh orang-orang muslim tersebut untuk memecah belah umat (schism), menimbulkan instabilitas
adalah tindakan maksiat/dosa dan
merusak ahlak meskipun tujuan mereka untuk memperjuangkan kebebasan, demokrasi dan kesetaraaan. Tapi ulama mendukung pemerintah Saudi dalam mendukung penggulingan kekuasaan Muammar Khadafi di Libya dan Bashar Asad di Suriah. Untuk kasus di Libya, menurut pengakuan beberapa ulama Saudi, mereka pernah ditelepon oleh fihak pemerintah Libya untuk mengeluarkan fatwa haramnya menjatuhkan pemerintah namun mereka menolak permintaan tersebut.
121
Madawi Rasheed. op.cit, Toby Craig Jones, op.cit. Hal: 56 123 Ulf Laessing. 2011. Saudi top cleric blasts Arab, Egypt protests-paper. http://www.reuters.com/article/2011/02/05/egypt-saudi-idAFLDE71403F20110205. diakses 22/05/2013 122
91
Ulama-ulama tersebut antara lain Syekh Salman al-Awdah, Syekh Aidh al- Qarni dan Sheikh Saleh Al-Luhaidan124.
Sheikh Al-Luhaidan, anggota dewan ulama senior, berpendapat mengenai Khadafi bahwa, pemerintahan Khadafi tidak islami karena tidak berkuasa melalui bai'at dari ahlu halli wal aqdi dari kalangan para tokoh Libya dan tidak juga berasal dari para ulama agama dan dunia. Khadafi berkuasa dengan merampas dan memberontak pada penguasa pendahulunya dan dia sebagai pembuka pintu dari semua kejahatan. Khadafi juga menolak Sunnah Nabi dan hanya mengatakan, AlQuran cukup bagi kita. Dari pemahaman tersebut, Syekh al-Luhaidan mengumumkan dukungannya kepada para demonstran di Libya untuk menggulingkan Kolonel Muammar Khadafi. Namun tetap menyarankan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kecuali jika para pendukung penguasa yang duluan menembakkan senjatanya 125.
Sementara di Suriah, Kerajaan Saudi dan para ulama mendukung para pejuang Suriah untuk menjatuhkan rezim Bashar Asad tapi, ulama dan pemerintah melarang masyarakatnya untuk ikut terlibat dalam membantu kelompok oposisi untuk meruntuhkan Asad di Suriah.
Fatwa yang pertama kali keluar dalam
merespon besarnya seruan-seruan untuk berjihad di Suriah melalui internet dilontarkan oleh salah seorang anggota Dewan Ulama Senior, Sheikh Ali al-
124
Voa-Islam. 2011. Ulama Senior Saudi: Khadafi Tidak Islam Harus Dilengserkan. http://www.voa-islam.com/news/islamic-world/2011/03/01/13548/ulama-senior-saudi-khadafitidak-islam-harus-dilengserkan/, diakses 27/05/2011 125 Ibid,
92
Hikmi, bulan Juni, 2012. Fatwa tersebut mengharamkan berjihad di Suriah bagi warga Arab Saudi tanpa mendapatkan izin dari pemerintah.
Melalui fatwa tersebut, al-Hikmi mengecam seruan-seruan untuk berjihad di Suriah yang beredar luas melalui jaringan sosial online. Dia mengatakan bahwa, memang masyarakat Suriah sekarang dalam ketidak adilan, penindasan oleh rezim yang arogan dan membutuhkan bantuan dan doa dari kita semua tapi, untuk membantu secara fisik, jihad, itu butuh
otoritas penguasa untuk
memutuskan. Jika penguasa tidak mengizikan maka bagi yang terlibat dalam perjuangan di Suriah berarti telah melanggar ketaatan dan harus dicegah. Dukungan terhadap masyarakat Suriah menurutnya, mesti berkesesuaian dengan kebijakan negara. Syaikh Abdullah al-Mutlak, anggota Lembaga Ulama Senior yang lain mengungkapkan bahwa yang bertanggung jawab atas pertempuran dan jihad di Suriah adalah tentara pembebasan Suriah (Free Syrian Army) dan itulah yang harus didukung126.
Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Syekh, dalam banyak kesempatannya juga menegaskan hal yang sama mengenai pencegahan terhadap masyarakat Saudi untuk berangkat ke Suriah. Dia juga melarang para ulama di Arab Saudi dari menghasut para pemuda untuk berjihad di Suriah. Menurut al-Syekh, jika para pemuda tersebut berangkat ke Suriah para pemuda itu akan berangkat ke tempat-tempat yang tidak dikenal dan mereka tidak mengetahui bergabung dengan kelompok mana. Hal itu bisa mengakibatkan 126
Al-Akhbar. 2012 . Saudi religious authority forbids 'jihad' in Syria. http://english.alakhbar.com/node/8198, diakses 23/05/2013
93
mereka berada dalam keadaan-keadaan yang tidak tepat dan menjadikan mereka target yang mudah bagi musuh-musuh mereka. Sehingga Syekh, menyarakankan agar mendoakan warga muslim Suriah dan mendukung mereka dengan harta lebih. Juga bantuan-bantuan yang akan disalurkan harus melalui cara-cara yang legal / diakui pemerintah Arab Saudi. 127 Untuk mempertegas sikap dari kerajaan dan mufti Saudi mengenai pelarangan ajakan jihad ke Suriah, pada bulan April 2013, Raja Abdullah beserta Mufti Arab Saudi dalam pertemuan di istana kerajaan menyampaikan akan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi orangorang yang orang-orang yang membujuk para atau menghasut para pemuda Arab Saudi untuk ikut berjihad, khususnya di Suriah128.
Sheikh Abdullah Al-Manea, salah seorang anggota Dewan Ulama Senior, menyatakan hal yang kontroversial mengenai perang di Suriah. Dia menyatakan bahwa yang terjadi di Suriah adalah sebuah perang saudara dan sama sekali bukan jihad. Menurutnya, perang di Suriah adalah perang sipil dan sulit untuk menentukan teman dari musuh, karena perang terjadi di negara Muslim. Dalam pernyataannya, ulama itu mengutuk fatwa yang menyerukan warga Saudi untuk melakukan perjalanan untuk jihad di Suriah dan melarang warga Saudi untuk
127
Muhib Al-Majdi. 2013. Mufti Arab Saudi melarang ulama serukan berjihad di Suriah. http://www.arrahmah.com/read/2013/01/08/25974-mufti-arab-saudi-melarang-ulama-serukanberjihad-di-suriah.html. diakses 23/05/13 128 Muhib Al-Majdi. 2013. Raja Arab Saudi perintahkan hukuman seberat-beratnya bagi para penganjur jihad di Suriah. http://www.arrahmah.com/news/2013/04/24/raja-arab-saudiperintahkan-hukuman-seberat-beratnya-bagi-para-penganjur-jihad-di-suriah.html, diakses 23/05/2013
94
terlibat dalam perang sipil di Suriah, karena hal itu hanyalah hasutan yang dibawa ke negara Saudi.129
Meskipun dilarang oleh pemerintah namun, ada juga kelompok-kelompok ulama lain non-pemerintah yang muncul untuk menyerukan pengumpulan bantuan untuk membantu para mujahidin Suriah tanpa jalur resmi pemerintah. Melalui, twitter, facebook dan khubah-khutbah di masjid, mereka terus memburukkan rezim assad dan Syiah Alawiyyah. Kelompok
ulama ini membuat group di
Facebook, Ulema Committee to Support Syria, untuk mengajak masyarakat mengumpulkan bantuan ke para mujahidin di Suriah melalui nomor bank yang telah ditampilkan di grup tersebut. tokoh-tokoh utama dari ulama
tersebut
diantaranya Nasser bin Suleiman al-Omar, Abd al-Rahman Salah Mahmud, and Abd al-Aziz bin Marzuq al-Turayfi. Aktifitas grup ini hanya berjalan selama dua hari setelah itu tidak bisa lagi mengumpulkan donasi karena telah dihentikan oleh pemerintah. Sementara dua aktifisnya diintimidasi oleh pemerintah seperti, alTurayfi yang diinterogasi selama beberapa jam oleh Dinas Intelijen Arab Saudi dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk tidak menghimpun dana lagi dan Hassan Hamin yang dipanggil ke kantor keamanan Saudi untuk dimintai keterangan mengenai aktifitas menghimpun dana tersebut.
Sementara Syekh
Salman al-Awdah menentang kebijakan pemerintah yang mengharuskan
129
Islam Times. 2013. Ulama Saudi: Tidak Ada Jihad di Suriah. http://www.islamtimes.org/vdcdnn0xsyt0oo6.lp2y.html. diakses 23/05/2013
95
pengiriman
bantuan melalui otoritas pemerintah. Dia berpendapat, tidak wajib
untuk terikat oleh otoritas tertentu untuk memberikan bantuan ke Suriah130.
Meskipun pemerintah dan ulama secara tegas melarang rakyatnya untuk ke Suriah dan membantu para mujahidin dan oposisi di Suriah tapi, banyak laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada banyak para pejuang di Suriah yang berasal dari Saudi. menurut laporan dari mirataljazeera.net terdapat sekitar 8.000 pejuang berkebangsaan Saudi yang ikut berjuang melawan Assad di Suriah131.
Kecaman dan ancaman pemerintah tidak terlalu berefek terhadap
besarnya keinginan masyarakat Saudi untuk ke Suriah dan membantu pendanaan para pejuang di Suriah. Pakar Islamisme Saudi, Stephane Lacroix, menyatakan, “in reality, authorities are not capable of monitoring funds that go to jihadist groups fighting in Syria”132.
F. Penutup
Kebijakan pemerintah Saudi dalam level domestik, selain menggunakan militer, dan “suap” ekonomi bagi masyarakat, pemerintah Saudi juga menggunakan ajaran-ajaran Islam melalui otoritas ulama resmi pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dan mendelegitamasi segala tindakan protes publik serta menganggapnya sebagai tindakan maksiat dan dosa, melanggar perintah
130
Frederic Wehrey. 2012. Saudi Arabia Reins in Its Clerics on Syria .http://www.ahl alquran.com/English/show_news.php?main_id=24707, diakses 23/05/2013 131 Press tv. 2013. Bodies of 70 Saudi fighters return from Syria: Report. http://www.presstv.ir/detail/2013/06/16/309379/bodies-of-70-dead-saudi-fighters-back-fromsyria/ diakses 12/07/2013 132 Assad Abboud. 2013. Saudi Arabia vies to dissuade its nationals from joining ‘jihad’ in Syria. http://www.middle-east-online.com/english/?id=58836, diakses 23/05/2013,
96
Qur`an dan sunnah nabi. Di samping itu, pemerintah dan ulama juga melakukan opini pengucilan bagi kelompok-kelompok Syiah yang selama ini merasa didiskriminasi oleh pemerintah Saudi dengan menyatakan tindakan kelompok Syiah tersebut adalah bagian dari strategi Syiah bersama Iran untuk membuat kerusuhan di negara Muslim Sunni di Saudi Arabia dan negara-negara anggota GCC yang lain. Meskipun fatwa ulama resmi pemerintah banyak mendapatkan kritikan dari ulama-ulama non-pemerintah dan tidak menghentikan usaha-usaha protes dari gerakan-gerakan oposisi di internal Saudi tapi, fatwa itu cukup untuk menjadi dalil yang membolehkan pemerintah untuk bertindak represif terhadap para demonstran dan para penyeru untuk melakukan reformasi di Saudi. Tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, anak-anak muda, pelajar dan ulama banyak yang ditangkapi karena telah melakukan demonstrasi yang menurut ulama resmi pemerintah, haram, dan merusak jamaah. Kebijakan Luar Negeri Raja Abdullah di era Arab Spring juga didukung oleh Ulama. Bahkan ulama membantu memperkuat implementasi kebijakan tersebut dengan dukungan dalil-dalil dari Islam. Seperti mendukung kebijakankebijakan pemerintah untuk meredam aksi-aksi demonstrasi di negara-negara anggota GCC dan menjadikan Syiah dan Iran sebagai kambing hitam. Berbeda dengan Suriah dan Libya, kedua pemimpin negara ini sudah difatwakan pemerintahannya sudah melenceng dari Islam, kejam dan menindas oleh Ulama Saudi. Hal ini mempermudah pemerintah untuk ikut terlibat dalam proses perubahan di dua negara tersebut. Namun, khusus Suriah, ulama dan Pemerintah
97
Saudi tidak mengizinkan tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh masyarakat Saudi secara sendiri/berkelompok tanpa dibawah komando pemerintah untuk mendukung kelompok pejuang atau mujahidin di Suriah.
98
BAB V KESIMPULAN
Ulama merupakan salah satu entitas yang penting dalam dinamika politik di Kerajaan Saudi. Ulama berperan dalam mendukung segala kebijakan-kebijakan pemerintah atau kerajaan dan mengkafirkan fihak-fihak yang bertentangan dengan pemerintah melalui fatwa-fatwa yang dibuat berdasarkan atas dalil-dalil Islam. Fatwa-fatwa berfungsi untuk mempengaruhi atau mendominasi opini masyarakat untuk mendukung sikap pemerintah serta menyingkirkan suara-suara oposisi. Peran ulama yang sedemikian besarnya dalam politik di Kerajaan Saudi telah terjadi sejak abad 18 dimulai dari kesepakatan antara Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab dan Muhammad ibnu Saud. Kedua fihak tersebut berjanji akan saling mendukung dalam aktifitasnya. Ibnu Saud mendukung Abdul Wahhab untuk menjaga dan menyebarkan faham keagamaannya sementara, Abdul Wahhab mendukung aktifitas politik dan militer untuk memperluas wilayah kerajaan Ibnu Saud. Dua kekuatan ini telah berhasil menguasai Jazirah Arab dan membentuk negara merdeka tahun 1932 dengan nama Kerajaan Arab Saudi. Masa modernisasi pemerintahan Kerajaan Saudi dengan dibentuknya berbagai departemen menyebabkan terpinggirnya peran para ulama dalam proses pengambilan kebijakan politik di Kerajaan Saudi. Peran ulama digantikan oleh para professional yang bekerja di departemen-departemen tersebut seperti urusan ekonomi, politik luar negeri, industri, keuangan dsb. Saat ini, ulama hanya bertanggung jawab atas beberapa departemen saja diantaranya pendidikan,
99
pengadilan, urusan haji dan urusan-urusan keagamaan.
Meskipun demikian,
peran tradisional ulama sebagai pendukung kebijakan pemerintah dan pengendali opini publik tetap terjaga. Hal itu bisa dilihat dari banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di internal masyarakat Saudi seperti, pemberontakan kelompok aljam`a al-Salafiyyah al-Muhtasib yang direspon oleh sikap repressif pemerintah Saudi setelah mendapat legalitas dari fatwa ulama. Begitu juga kritik dari banyak ulama dan professional awal tahun 90an kepada pemerintah, dewan ulama senior dan Mufti Saudi direspon dengan tindakan represif oleh pemerintah juga melalui dukungan ulama senior atau mufti. Melalui fatwa, Ulama juga mendukung sikap Pemerintah Saudi untuk mengizinkan Militer Amerika Serikat untuk membuat pangkalan militer di Saudi pada perang teluk tahun 1990. Peran tradisional ulama juga terlihat nyata dalam isu-isu kontemporer yang terjadi di kerajaan Saudi. seperti dalam isu kontraterrorisme atau perang melawan teror dan isu revolusi Dunia Arab. Sebelum isu terorisme mulai teropini secara meluas pasca peristiwa 9/11, peristiwa teror telah pernah terjadi di internal Saudi dan telah mendapat tanggapan dari para ulama dan mufti Saudi. Para teroris tersebut dilabeli sebagai kelompok Khawarij, kelompok pemberontak dari penguasa yang sah dan kelompok pendosa yang melanggar aturan Islam. Fatwa dewan ulama senior pertama kali keluar tahun 2003 yang mempertegas sikap ulama Saudi terhadap terorisme dan memberikan jalan bagi pemerintah untuk menindas tegas para pelaku teror tersebut. Kemudian fatwa keluar lagi pada tahun 2010 yang merespon mengenai hukum memberikan bantuan terhadap kelompok-kelompok teroris.
100
Fatwa-fatwa tersebut disebarluaskan melalui media-media, khutbahkhutbah di masjid, sekolah-sekolah dan ruang-ruang publik lainnya. Hasilnya, pemerintah bisa melakukan tindakan apa saja untuk memberantas kelompokkelompok atau individu-individu yang dianggap memiliki keterkaitan atau paham radikal atau ekstrim. Begitupun juga, fatwa-fatwa tersebut memberikan efek terkucilnya isu-isu yang dibawa oleh para militan dan orang-orang yang simpati pada mereka. Bahkan, kalangan pengeritik kebijakan kontraterror pemerintah pun bisa dengan mudahnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pendukung teroris dari pemerintah. Fatwa itu juga mempermudah kerjasama kontraterorisme pemerintah secara internasional. Pada peristiwa revolusi Dunia Arab yang berawal pada awal tahun 2011. Ulama terlihat memiliki peran besar baik secara domestik maupun internasional untuk mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri dan mengucilkan para oposisi. Dalam lingkup domestik, dewan ulama senior dan mufti, Syekh Abdul Aziz selama tuntutan demonstrasi berlangsung sejak tahun 2011 telah mengeluarkan fatwa takfir bagi fihak-fihak yang menyerukan perubahan di Saudi. Fatwa tersebut mengecam dan mengancam para oposisi sebagai pendurhaka atau pendosa yang berhak dihukum. Fatwa ini disebarkan melalui media-media dan ceramah-ceramah para ulama. Fatwa ini hasilnya cukup efektif dalam meredam kampanye demonstrasi di Kerajaan Saudi. Serta menjadi legalitas bagi pemerintah untuk menangkapi atau mengeksekusi para demonstran atau oposisi.
101
Dalam lingkup internasional, secara umum ulama dan mufti menentang segala tindakan pembangkangan masyarakat terhadap pemerintah baik yang terjadi di Tunisia, Mesir, Bahrain, Yaman. Kecuali di Libya atau Suriah yang para ulama mendukung sikap pemerintah Saudi dalam mendukung para oposisi di kedua negara tersebut untuk menumbangkan rezim yang berkuasa, Muammar Khadafi di Libya dan Bashar Assad di Suriah. Kedua rezim tersebut sudah dianggap menyimpang dari Islam. Namun, khusus Suriah, menyikapi ajakanajakan di internal Saudi untuk ikut berjihad membantu para pejuang Suriah, ulama senior dan mufti mengecam orang-orang yang ingin ikut berjuang. Sementara tokoh-tokoh atau ulama non-pemerintah yang memiliki inisiatif sendiri untuk membantu para pejuang Suriah tanpa melalui pemerintah dilarang dan diintimidasi.
Dari dua kasus kontemporer yang terjadi di Saudi tersebut, Arab Spring dan kontraterorisme, terlihat perang ulama yang besar dalam mendukung pemerintah dan menguasai atau menstabilkan opini publik. Ulama membuat fatwa yang berfungsi takfir, penyesatan bagi fihak yang oposisi bagi pemerintah dan bagi para teroris. Fatwa tersebut hasilnya menjadi kekuatan pemerintah untuk menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan keras, hard power bagi pihak-pihak yang telah dilabeli negatif. Peran yang besar dewan ulama senior dan mufti dan Arab Saudi tidak berarti semua ulama di Arab Saudi setuju dengan para ulama di dewan ulama senior. Banyak juga ulama yang menentang segala fatwa yang dibuat mufti atau dewan ulama senior meskipun dampaknya bagi para ulama penentang tersebut 102
adalah mereka harus dipenjara atau diasingkan atau dibatasi aktifitas mereka. Beberapa peristiwa penting di Saudi memperlihatkan munculnya ulama-ulama oposisi seperti tahun 1979, kelompok Juhayman al-Utaybi dan Abdullah alQahtani yang menginginkan reformasi pemerintahan Saudi menjadi lebih islami dengan melakukan penyanderaan terhadap Masjidil Haram di Makkah. Kelompok ini berhasil ditumpas dan kedua pemimpinnya ditembak mati oleh militer pemerintah Saudi setelah mendapatkan fatwa dari ulama senior Saudi. Kemudian tahun 1990-an muncul petisi dari ratusan ulama kepada pemerintah dan dewan ulama senior yang juga tujuannya untuk melakukan reformasi terhadap pemerintah Saudi supaya lebih Islami, diantara tokohnya adalah, Dr. Salman alAwdah, Dr. Safar Hawali, dan Dr. `Aidh al-Qarni. Ketiga tokoh diatas ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Saudi. Dalam kebijakan kontraterorisme pemerintah Saudi, meskipun para ulama di dewan ulama senior dan mufti telah mengutuk dan membuat fatwa takfir terhadap para pelaku teror tapi, banyak juga ulama-ulama di Saudi yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait kontraterorisme tersebut diantaranya misalnya, Dr. Sa`id al- Zu`air, Syekh Ali al-Khudhair, Syekh Ahmed al-Khalidi dan Syekh Nasser al-Fahad. Untuk membungkam sikap mereka, pemerintah menahan dan menangkap mereka. Dalam kasus, revolusi dunia arab juga sama, fatwa dan kecaman-kecaman ulama senior dan mufti tidak diterima dan disepakati secara penuh oleh ulama-ulama non-pemerintah di Kerajaan Saudi. Dr. Salman alAwdah, Syekh Sulaiman al-Duwaish dan Dr. Yusuf al-Ahmad adalah beberapa
103
diantara para ulama yang mengkritisi kerajaan Saudi dan tidak sepaham dengan fatwa di dewan ulama senior mengenai kecaman terhadap para demonstran.
104
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Bowen, Wayne H. 2008. The History of Saudi Arabia. London. Greenwood Press Commins, David. 2006. The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. London: I.B.Tauris & Co Ltd Gause, F. Gregory III. Saudi Arabia and the War on Terrorism. Hoover Press : Garfinkle Hatina, Meir. 2010. ʿUlamaʾ , Politics, and the Public Sphere An Egyptian Perspective. Salt Lake City: The University of Utah Press Hinnebusch, Raymond. 2003. The international politics of the Middle East. New York: Manchester University Press Hegghammer, Thomas. 2010. Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism since 1979. Cambridge: Cambridge University Press Menoret, Pascal. 2005. The Saudi enigma. New York: Palgrave Macmillan Peterson, J. E. 2003. Historical Dictionary of Saudi Arabia. Second Edition. Oxford:The Scarecrow Press, Inc Rasheed, Madawi. 2007. Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation. New York: Cambridge University Press Tahir Ul-Qadri, Muhammad. 2010. Fatwa on Terrorisme and Suicide Bombing. United Kingdom: Minhaj ul-Quran Internasional Wynbrandt, James. 2004. A brief history of Saudi Arabia. New York: Facts On File, Inc JURNAL Ansary, Abdullah F . 2008. Combating Extremism: A Brief Overview of Saudi Arabia's Approach http://mepc.org/journal/middle-east-policy-
105
archives/combating-extremism-brief-overview-saudi-arabias-approach, diakses 01/07/2013 Bligh, Alexander. 1985. The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom. International Journal of Middle East Studies, Vol. 17, No. 1. Cambridge University Press Dekmejian, R. Hrair. 1994. The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia. Middle East Journal, Vol. 48, No. 4 Gibreel, Gibreel. 2001. The Ulema: Middle Eastern Power Brokers. Middle East Quarterly. Volume VIII: Number 4, http://www.meforum.org/105/theulema-middle-eastern-power-brokers Guzansky, Yoel. 2012. Inspired by the "Arab Spring": Saudi Arabia's Volatile Shiite Minority. INSS Insight No. 374 Ismail, Raihan. 2012.The Saudi Ulema and the Shi‘a of Saudi Arabia. Journal of Shi‘a Islamic Studies . Vol. V. No. 4 Jones, Toby Craig. 2011. Saudi Arabia Versus the Arab Spring, Raritan: quarterly review Kechichian, Joseph A. 1986. The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia. International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, No. 1.Cambridge University Press. Kurzman, Charles. 2003. Pro-U.S. Fatwas. Global Middle East Policy, Vol. X, No.3 Obaid, Nawaf E. 1999. The Power of Saudi Arabia's Islamic Leaders. Middle East Quarterly. pp. 51-58. http://www.meforum.org/482/the-power-of-saudiarabias-islamic-leaders. Diakses 28/03/2013 DOKUMEN International, Amnesty. 2011. Saudi Arabia Repression in the Name of Security. London: Amnesty Internasional
106
Bachar, Shmuel, Shmuel Bar, Dkk. 2006. Establishment Ulama and Radicalism in Egypt, Saudi Arabia, and Jordan. Research Monographs on the Muslim World Series No 1, Paper No 4. Hudson Institute Blanchard, Christopher M. & Alfred B. Prados. 2007. Saudi Arabia: Terrorist Financing Issues . CRS Report for Conggress. Order Code RL32499 Cordesman, Anthony H. & Arleigh A. Burke. 2001. Saudi Official Statements on Terrorism After the September 11th Attacks . Strategy Center for Strategic and International Studies ECFR. 2014. What does The gulf think about the arab Awakening?. London: European Council on Foreign Relations (ECFR) Gause III, F. Gregory. 2011. Saudi Arabia
in the New Middle East. Council
Special Report No. 63. New York: Council on Foreign Relations Inc. ICG. 2005. The Shiite Question in Saudi Arabia . Crisis Group Middle East Report.http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North %20Africa/Iran%20Gulf/Saudi%20Arabia/The%20Shiite%20Question%20i n%20Saudi%20Arabia.pdf diakses 3/07/2013 IHRC . 2011. Saudi Arabia’s Political Prisoners: Towards a Third Decade of Silence 1990, 2000, 2010. Wembley: Islamic Human Rights Commission Marines, Alejandra Galindo .2001. The relationship between the ulama and the government
in
the
contemporary
Saudi
Arabian
Kingdom:
an
interdependent relationship?. Durham theses: Durham University Nolan, Leigh. 2011. Managing reform?: saudi arabia and the king’s dilemma. Policy briefing. Doha: Brookings Doha Center Prados, Alfred B. 2006. Saudi Arabia: Current Issues and U.S. Relations. Congressional Research Service. The Library of Congress POMEPS. 2011. arab uprisings : The Saudi Counter-Revolution. Washington: The Project on Middle East Political Science
107
POMEPS. 2012. Arab uprisings: The Arab Monarchy Debate. Washington: The Project on Middle East Political Science Rogan, Ugene, Michael J. Willis dkk. 2011. The Arab Spring Implications for British Policy. London: Conservative Middle East Council Royal Embassy of Saudi Arabia. 2012. The kingdom of Saudi Arabia: Initiatives and actions to combat terrorism. Washington DC: Royal Embassy of Saudi Arabia Teitelbaum, Joshua. 2000. Holier than Thou: Saudi Arabia`s Islamic Opposition. Policy Papers. No. 52. Washington: The Washington Institute For Near East Policy Toth, Anthony B. 2008. Saudi Arabia. Microsoft® Student 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation,. United States Department of State. 2011. Country Reports on Terrorism 2010. Office of the Coordinator for Counterterrorism Information Office INTERNET Abedin, Mahan. 2006. The face of Saudi opposition. Asia Times Online. Diakses 13/05/2013 Abboud, Assad. 2013. Saudi Arabia vies to dissuade its nationals from joining ‘jihad’ in Syria. http://www.middle-east-online.com/english/?id=58836, diakses 23/05/2013, al-Faqih, Saad. 2012. Arabia awaits its spring. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/27/saudi-arabia-protestuprising-mujtahidd diakses 10/07/2013 Al-Majdi, Muhib. 2013. Mufti Arab Saudi melarang ulama serukan berjihad di Suriah.
http://www.arrahmah.com/read/2013/01/08/25974-mufti-arab-
saudi-melarang-ulama-serukan-berjihad-di-suriah.html. diakses 23/05/13 Al-Majdi, Muhib. 2013. Raja Arab Saudi perintahkan hukuman seberat-beratnya bagi
para
penganjur
jihad
di
Suriah.
http://www.arrahmah.com/news/2013/04/24/raja-arab-saudi-perintahkan108
hukuman-seberat-beratnya-bagi-para-penganjur-jihad-di-suriah.html, diakses 23/05/2013 Al-Majdi, Muhib. 2012. Mufti Arab Saudi: Pengkritik pemerintah adalah orang sakit,
tak
berakhlak
dan
tak
berakidah.
http://www.arrahmah.com/read/2012/11/25/25018-mufti-arab-saudipengkritik-pemerintah-adalah-orang-sakit-tak-berakhlak-dan-takberakidah.html, diakses 15/05/2013 Al-Akhbar. 2012 . Saudi religious authority forbids 'jihad' in Syria. http://english.al-akhbar.com/node/8198, diakses 23/05/2013 Al-Otaibi, Abdullah. 2013. 30 stars join the Shura Council: Surprise decision admits
women
to
institution
for
first
time.
http://www.aawsat.net/2013/01/article55239131c. diakses 15/05/2013 Al Rasheed, Madawi. 2012. No Saudi Spring, Anatomy of a Failed Revolution. http://www.bostonreview.net/BR37.2/madawi_alrasheed_arab_spring_saudi_arabia.php. diakses 15/05/2013 Alsharif, Asma. 2012. Sin has led to Middle East unrest, says Saudi Arabia’s top cleric http://blogs.reuters.com/faithworld/2012/05/07/sin-has-led-to-middleeast-unrest-says-saudi-arabias-top-cleric/. Diakses 22/05/2013 Asharq al-Awsat. 2011. A fatwa from the Council of Senior Scholars in the Kingdom of Saudi Arabia warning against mass demonstrations Fatwa. http://islamopediaonline.org/fatwa/fatwa-council-senior-scholars-kingdomsaudi-arabia-warning-against-mass-demonstrations, Diakses 22/05/2013 Asharq Al-Awsat.2012. Saudi Arabia: The world’s finest in counter-terrorism. http://www.aawsat.net/2012/05/article55242210, 02/05/2013 BBC
London.
2012.
Profile:
Al-Qaeda
in
the
Arabian
Peninsula.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11483095, diakses 23/04/13 Bin Baz. Attaqrib bayna al-rafidhah wa ahli al-sunnah gayru mumkin. Majallah al-Mujahid, tahun 1. No. 10. 1410 H. dari Majmu` Fatawa wa Maqalah
109
Mutanawwi`ah. Juz 5. http://www.binbaz.org.sa/mat/1744, diakses kamis 05/04/2013 Danin, Robert M. 2011. Is Saudi Arabia Next?. http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/12/is-saudi-arabianext/249419/. Diakses 29/2008/2013 DeLong-Bas, Natana J.The New Social Media and the Arab Spring. http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/essay0611_social_media .html diakses 20/05/2013 Entrikin, Devin, Amy Grinsfelder, dkk. 2011. The Arab Spring in the Arabian Peninsula. http://saudirevolt.files.wordpress.com/2011/12/saudi-group-finalpaper.pdf , diakses 23/05/2013 Fisk, Robert. 2011. Desert storm: Saudis mobilise thousands of troops to quell growing
revolt.
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east/saudis-mobilise-thousands-of-troops-to-quell-growing-revolt2232928.html. diakses 15/05.2013 Global
Security.
Council
of
Senior
Ulama.
http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-ulama.htm, 08/11/2012 Haykel, Bernard. 2011. Saudi Arabia vs. the Arab Spring. http://www.project-syndicate.org/commentary/saudi-arabia-vs--the-arab-spring. Diakses 15/05/2013 Islam
Times.
2013.
Ulama
Saudi:
Tidak
Ada
Jihad
di
Suriah.
http://www.islamtimes.org/vdcdnn0xsyt0oo6.lp2y.html. diakses 23/05/2013 Inilah. 2013. Ulama Arab Saudi keluarkan peringatan langka soal reformasi. http://m.inilah.com/read/detail/1947868/ulama-arab-saudi-resah-akibatkebijakan-raja.diakses 23/05/2013 Ignatius, David. 2010 Analysts skeptical about S.Arabia religious leaders calling terror
financing
unIslamic.
110
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/06/11/AR2010 061104395.html. diakses 13/05/2013 Laessing, Ulf. 2011. Saudi top cleric blasts Arab, Egypt protests-paper. http://www.reuters.com/article/2011/02/05/egypt-saudiidAFLDE71403F20110205. diakses 22/05/2013 MFA. 2012. Country Reports on Terrorism 2011. United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism, Ministry of Foreign Affairs, Counter-Terrorism
International
Conference.
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/KingdomForeignPoli cy/AntiTerrorism/Pages/AntiTerrorismConference35026.aspx.
diakses
02/05/2013 Nabi Shaheen, Abdul. 2011, Saudi women defy ban to register for polls. http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-women-defy-ban-toregister-for-polls-1.799161, diakses 25/05/2013 Nur Aulia, M. Lili. 2007. Pertama Kalinya, Ulama Saudi Kritik Tajam Usamah Bin Laden. http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/pertama-kalinyaulama-saudi-kritik-tajam-usamah-bin-laden.htm#.UZB-MsXU1KQ, diakses 13/05/2013 Olson, Conrad. The Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism: Progress to Date. 2009. http://www.nti.org/analysis/articles/initiative-combat-nuclearterrorism/#fn4, diakses 02/05/2013 One india news. 2010. Analysts skeptical about S.Arabia religious leaders calling terror
financing
unIslamic.
http://news.oneindia.in/2010/05/20/analystsskeptical-about-sarabiareligious-leaders-calling.html diakses 13/05/2013 Press tv. 2013. Bodies of 70 Saudi fighters return from Syria: Report. http://www.presstv.ir/detail/2013/06/16/309379/bodies-of-70-dead-saudifighters-back-from-syria/ diakses 12/07/2013
111
Royal Embassy of Saudi Arabia. 2012. The Kingdom of Saudi Arabia: Condemning Extremism and Promoting Moderation.
Washington, DC.
www.saudiembassy.net Saudi Press Agency.2003. 17th August 2003 - Statement by Senior Ulema Commission
condemns
terrorism.
www.saudinf.com/display_news.php?id=910 diakses 13/05/2013 Saudi Embassy. 2010. Council of Senior Ulema Fatwa on terror-financing. (http://www.saudiembassy.net/announcement/announcement05071001.aspx ). diakses 13/05/2013 Stalinsky, Steven. 2011. American-Yemeni Al-Qaeda Cleric Anwar Al-Awlaki Highlights the Role and Importance of Media Jihad, Praises Al-Jazeera TV Journalists and WikiLeaks. Inquiry & Analysis Series Report No. 677, http://www.memri.org/report/en/print5096.htm , diakses 15/05/2013 Sullivan, Kevin. 2012. Saudi Arabia's secret Arab Spring: The killing of a Shia protester has sparked a sectarian uprising by the Gulf state's oppressed minority.
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-
arabias-secret-arab-spring-8223550.html. diakses 15/05/2013 The Middle East Media Research Institute. 2002. Saudi Opposition Sheikhs on America,
Bin
Laden,
and
Jihad.
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/700.htm, diakses 13/05/2013 The Guardian. 2011. Saudi Arabia prints 1.5m copies of religious edict banning protests.. http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/29/saudi-arabiaedict-banning-protests. diakses 15 Desember 2012 United
Nations
Conference
Counter‐Terrorism
Centre. 2013.Press Release Riyadh Februari
2013.
http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/Press_Release_Riyadh_Conferenc e_February2013.pdf, diakses 02/05/2013
112
Voa-Islam. 2011. Ulama Senior Saudi: Khadafi Tidak Islam Harus Dilengserkan. http://www.voa-islam.com/news/islamic-world/2011/03/01/13548/ulamasenior-saudi-khadafi-tidak-islam-harus-dilengserkan/, diakses 27/05/2011 Walsh, Declan. 2010. WikiLeaks cables portray Saudi Arabia as a cash machine for terrorists: Hillary Clinton memo highlights Gulf states' failure to block funding for groups like al-Qaida, Taliban and Lashkar-e-Taiba. http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/05/wikileaks-cables-sauditerrorist-funding. diakses 13/05/2013 Wehrey, Frederic. 2012. Saudi Arabia Reins in Its Clerics on Syria .http://www.ahl
alquran.com/English/show_news.php?main_id=24707,
diakses 23/05/2013 ______, 2011–13 Saudi Arabian protests. http://en.wikipedia.org/wiki/2011%E2%80%9313_Saudi_Arabian_protests# cite_note-ThReut_LaessingDeported-170 diakses 21/05/2013 _____, Peran. http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip#ixzz2GtSCAXJW, 03/01/2013 _____,Role. http://www.ldoceonline.com/dictionary/role, 03/01/2013 _____,Role. http://oxforddictionaries.com/definition/english/role, 03/01/2013 _____,Role. http://www.dicts.info/define.php?word=role, 03/01/2013
113
