BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Ulama atau syekh memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi bagian vital dalam masyarakat muslim di Saudi Arabia. Peran para ulama ini mencakup aspek domestik ataupun politik luar negeri kerajaan Arab Saudi. Dalam aspek domestik, ulama mengisi beberapa pos-pos penting dalam beberapa departemen dan komisi khusus di pemerintahan yang menangani masalah moral, hukum, pendidikan dan urusan-urusan keagamaan. Ulama di Saudi juga menduduki sebuah lembaga resmi yang bernama dewan ulama senior, lembaga ini didirikan oleh pemerintah sebagai wadah yang menjembatani konsultasi antara ulama dan pemerintah
serta wadah
untuk
merumuskan fatwa untuk merespon kondisi domestik ataupun internasional. Dalam politik luar negeri Arab Saudi meskipun tidak secara formal melibatkan ulama dalam kementrian luar negeri namun, fatwa atau pendapat ulama dalam merespon isu-isu tertentu terkadang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperkuat kebijakan pemerintah terhadap isu tersebut. Beberapa contoh terkait hal tersebut seperti dukungan ulama kepada pemerintahan untuk menolak pendudukan Israel ke Palestina dan melakukan embargo minyak terhadap Amerika dan Inggris; dan persetujuan atas kehadiran tentara Amerika di Arab Saudi pada masa perang teluk 1991.
1
Hubungan antara kedua entitas, ulama dan penguasa di Arab Saudi secara historis telah terjalin sejak abad ke 18. Saat Muhammad ibnu Abdul Wahhab, seorang ulama yang risau melihat kondisi masyarakat di Najd yang praktek keagamaannya telah bercampur dengan bid`ah dan kemusyrikan, berkoalisi dengan Muhammad ibnu Saud kepala suku di wilayah Dir`iyyah. Koalisi ini melakukan ekspansi ke banyak wilayah di Jazirah Arab seperti Hijaz, Mekah, Madinah, Najd dan Riyadh. Dengan semangat purifikasi ajaran Islam, koalisi turun-temurun ini akhirnya berhasil mendeklarasikan Kerajaan Saudi Arabia tahun 1932. Sejak dari perjuangan awal itu pula legitimasi dari ulama menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan dari kerajaan Saudi Arabia hingga saat ini1. Banyaknya jumlah ulama di Arab Saudi dan perannya di pemerintahan bukan berarti sikap ulama dan tokoh-tokoh Islam homogen, mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak juga yang mengecam kebijakankebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Bangkitnya kritisisme terhadap pemerintahan Arab Saudi momentum utamanya pada saat terjadinya Insiden pendudukan Masjidil Haram Makkah oleh kelompok salafi, al-Jam`a al-Salafiyya al-Muhtasiba yang dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi tahun 1979. Kemudian, era perang teluk 1990, Syekh Safar al-hawali dan Syekh Salman al-`Awda, Syekh Nasir al-'Umar dan Syekh 'Aidh al-Qarni yang dikenal sebagai ulama Sahwa Islamiyyah, muncul untuk menentang pemerintah Arab Saudi yang beraliansi dengan Amerika Serikat dan menentang mufti besar yang mendukung sikap 1
Anthony B. Toth. 2008. Saudi Arabia. Microsoft® Student 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation,.
2
pemerintah; menentang dukungan Amerika terhadap Israel; dan mengkritisi buruknya kondisi korupsi dan sosial ekonomi dia Arab Saudi. Para ulama yang penentang pemerintahan banyak yang akhirnya ditahan oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun terdapat banyak ulama yang kritis terhadap pemerintah namun, hal itu tak berpengaruh secara signifikan terhadap pembuatan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah lebih mengandalkan dewan ulama senior dan mufti besarnya dalam memberikan legitimasi secara hukum Islam terhadap semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Semua alasan dan argumentasi yang ditawarkan oleh kalangan ulama penentang pemerintah akan gampang ditolak dan ditepis oleh fatwa yang dibuat oleh mufti besar dan dewan ulama senior pemerintah Arab Saudi. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus membahas mengenai peranan Ulama khususnya
mufti besar dan dewan ulama senior dalam pengambilan
kebijakan luar negeri Arab Saudi terkhusus mengenai isu
Perang melawan
terorisme global dan fenomena Arab Spring. Setelah peristiwa runtuhnya WTC tahun 2001, Arab Saudi banyak dikritik utamanya oleh Amerika yang menganggap Arab Saudi terlibat dalam membantu berkembangnya gerakan terorisme. Arab Saudi juga dianggap lemah dalam memberantas kelompok-kelompok teror yang ada di negara tersebut. Terbukti dari 19 pembajak pesawat dalam peristiwa 9/11, 15 orang adalah berkebangsaan Arab Saudi. Dan yang mengaku bertanggung jawab sebagai aktor serangan tersebut adalah al-Qaedah yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang juga 3
berkebangsaan Saudi Arabia2. Arab Saudi juga dianggap mendukung penyebaran pemikiran-pemikiran ekstrim dan radikal yang membantu pertumbuhan terorisme internasional. Namun, semua tuduhan tersebut dibantah oleh pemerintah Arab Saudi dengan memperlihatkan dukungan yang besar terhadap perang melawan terorisme dan ekstrimisme global. Berbagai kerjasama dilakukan oleh pemerintah Saudi dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, regional/ global untuk menangani masalah terorisme,baik kerjasama militer, intelijen ataupun keuangan. Beberapa negara telah menjalin kerjasama keamanan dan kontraterrorisme dengan pemerintah Saudi seperti, Amerika, Italia, United Kingdom, India, Iran, Turki, Senegal, Pakistan, Tunisia, Oman, Maroko, Libya, Yaman, Iraq, Yordania, dan Sudan. Dalam lingkup multilateral, Saudi menjadi salah satu anggota dari the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism; Bersama Liga Arab dan Gulf Cooperation Council untuk meningkatkan kerjasama dalam isu kontraterorisme3. Mufti dan Dewan Ulama Senior Saudi
ikut
mendukung kebijakan-kebijakan kontraterorisme yang dibuat oleh pemerintah Saudi tersebut. Fenomena Arab Spring yang terjadi sejak tahun 2011 hingga saat ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi negara-negara teluk kecuali Bahrain. Meskipun begitu, negara-negara teluk juga melakukan langkah-langkah khusus untuk mencegah munculnya pembangkangan dari dalam masyarakatnya sendiri. 2
Alfred B. Prados. 2006. Saudi Arabia: Current Issues and U.S. Relations. Congressional Research Service. The Library of Congress. Hal: 2 3 United States Department of State Office of the Coordinator for Counterterrorism. 2011. Country Reports on Terrorism 2010. Hal: 103
4
Kebijakan pemerintah Arab Saudi sendiri secara regional dalam menghadapi revolusi Timur Tengah adalah dengan melakukan peningkatan kerjasama kontra revolusi dengan negara-negara anggota GCC (Gulf Cooperation Council). Arab Saudi juga memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman dan Bahrain untuk menghadapi tuntutan revolusi di internal negara mereka4. Untuk kasus di Suriah, Arab Saudi adalah salah satu negara di Timur Tengah yang proaktif dalam mendukung kelompok oposisi Suriah, SNC (Syrian National Council) baik secara politik, maupun finansial. Sikap mufti dalam merespon fenomena revolusi Dunia Arab secara umum adalah mengecam para demonstran dan menganggap orang-orang yang terlibat didalamnya melakukan tindakan dosa. Fatwa-fatwa yang disebarluaskan melalui berbagai media secara internal membantu pemerintah untuk menstabilkan kondisi domestik. Sementara sikap ulama dalam merespon kondisi di timur-tengah yang lain, diluar negara anggota GCC, berbeda-beda. Untuk kasus Mesir dan Tunisia, Ulama mengecam para demonstran sementara dalam kasus Libya dan Suriah, Ulama mendukung para oposisi. Pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama tersebut selalu selaras dan mendukung kebijakan pemerintah Saudi. b. Rumusan Masalah Apa peran Mufti dan Dewan Ulama Senior Arab Saudi dalam kebijakan luar negeri pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan isu: 4
Salman Shaikh. Gulf states: The challenge of Reform dalam Ugene Rogan, Michael J. Willis dkk. 2011. The Arab Spring Implications for British Policy. Conservative Middle East Council. Hal: 31
5
- Perang Melawan Terrorisme - Fenomena revolusi Dunia Arab atau Arab Spring c. Tujuan Penelitian Penelitian ini akan mendeskripsikan peranan ulama di Arab Saudi khususnya komunitas ulama di dewan ulama senior yang dipimpin oleh mufti besar dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan kebijakan politiknya baik domestik maupun luar negeri. Terkhusus pada isu perang melawan terror dan fenomena Arab Spring di negaranegara Timur Tengah. d. Kerangka Konseptual 1. Peran Peran dalam Kamus bahasa Indonesia berarti perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan dalam masyarakat5. Dalam bahasa inggris peran disebut role yang berarti the way in which someone or something is involved in an activity or situation, and how much influence they have on it6. Atau yang disebutkan dalam kamus oxford, role is the function assumed or part played by a person or thing in a particular situation 7. Atau normal or customary activity of a person in a particular social setting8. Beberapa defenisi diatas baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa inggris menunjukkan makna yang sama mengenai pengertian peran yang berarti
5
http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip#ixzz2GtSCAXJW, 03/01/2013 http://www.ldoceonline.com/dictionary/role, 03/01/2013 7 http://oxforddictionaries.com/definition/english/role, 03/01/2013 8 http://www.dicts.info/define.php?word=role, 03/01/2013 6
6
keikutsertaan, atau fungsi seseorang atau sesuatu dalam konteks atau keadaan tertentu. Keterlibatannya akan mempengaruhi jalannya aktivitas atau keadaan tertentu tersebut. Terdapat beberapa faktor yang berperan dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri di negara-negara Timur Tengah yaitu, faktor atau level regional, level internasional dan level domestik9. Dalam level regional, kondisi geopolitik negara-negara timur tengah yang rentan terhadap ancaman dari luar mengharuskan negara-negara tersebut untuk mencari kekuatan penyimbang, aliansi, (countervailing power or protective alliances) atau melakukan pembiaran terhadap ancaman tersebut. Mesir dan Iraq adalah dua negara yang kuat dan telah menjadi rival sejak lama untuk menjadi negara berpengaruh terhadap wilayah Mashreq; Iran dan Iraq bersaing pengaruh di wilayah teluk. Sementara negaranegara kecil seperti Yordan negara-negara teluk lebih memilih untuk mencari proteksi dengan negara-negara maju agar bisa berpengaruh di lingkungan regional. level
international:
Negara-negara
timur
tengah
mengalami
ketergantungan akut terhadap negara-negara maju utamanya dalam aspek ekonomi yang berdampak pada berkurangnya otonomi dari negara-negara di Timur Tengah. Ketergantungan ekonomi baik investasi maupun bantuan dana dari barat, bilateral atau multilateral, akan berdampak pada campur tangan asing dalam kebijakan-kebijakan negara-negara Timur Tengah.
9
Raymond Hinnebusch. 2003. The international politics of the Middle East. New York: Manchester University Press, Hal: 91-93
7
level domestik: aspek domestik yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Timur Tengah adalah
identitas Islam.
Bahkan identitas ini sering bertentangan dengan loyalitas masyarakat terhadap negara itu sendiri. Semakin kuat identitas keislaman dipegang oleh masyarakat di sebuah negara di Timur Tengah maka kebutuhan akan legitimasi, dukungan dari nilai-nilai Islam pun semakin kuat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal yang paling nyata disaat Yahudi Israel pertama kali menduduki Palestina, masyarakat Islam di Timur Tengah satu suara untuk menolak dan mendukung pemerintahnya untuk melawan pendudukan Israel. 2. Ulama Ulama adalah bentuk jamak dari Alim yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Dalam tradisi Islam ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Berdasarkan atas keilmuwan yang dimilikinya sehingga ulama dianggap sebagai penjaga atau pewaris ajaran-ajaran Islam dan penjaga Islam itu sendiri. Otoritas sebagai penafsir dan penjaga syariat Islam ini menjadikan ulama berada di posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dalam sebuah negara yang berasaskan Islam, para ulama menduduki berbagai posisi dalam masyarakat atau negara baik secara formal maupun informal seperti, sebagai mufti, Qadhi (hakim), Khatib (penceramah), Mudarris (guru, dosen)10.
10
Alejandra Galindo Marines .2001. The relationship between the ulama and the government in the contemporary Saudi Arabian Kingdom: an interdependent relationship?, Durham theses, Durham University, Hal: 2-3
8
Di masyarakat Timur-Tengah, hubungan antara ulama dan pemerintah memiliki hubungan saling ketergantungan hingga saat ini. Pemerintah sebagai otoritas kekuasaan tertinggi dalam masyarakat berhadapan dengan ulama yang juga memiliki otoritas dalam masalah-masalah keislaman dan menjadi panutan dalam masyarakat. Ulama sebagai sebuah entitas dalam masyarakat Islam menempati posisi tinggi karena ulama merupakan sosok yang memiliki pemahaman yang dalam tentang hukum-hukum Islam sehingga menjadi panutan dan tempat masyarakat untuk meminta pentunjuk yang berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai Muslim. Dengan posisi seperti itu ulama mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam segala aspeknya. Gibreel Gibreel menuliskan hubungan antara ulama dan pemerintah di Timur Tengah sebagai dua hubungan yang interdependen. Menurut Gibreel, meskipun para ulama tidak menempati posisi legislatif dalam Negara-Negara Arab namun kekuasaan mereka ada pada dua jalan utama yaitu, mempengaruhi opini publik dan memberi legitimasi atau membangkang dari pemerintah. Dengan posisi ulama sebagai panutan masyarakat maka, ulama bisa mempengaruhi atau menggerakkan masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat atau ulama. Dan disisi lain ulama juga memiliki akses langsung ke pemerintah untuk mengkritik atau mendukung proses pemerintahan. a. Melegitimasi Pemerintah, Usaha-usaha pemerintah untuk meminta legitimasi dari para ulama bisa dilihat dalam kepemimpinan Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat yang mendekati para ulama untuk meminta dukungan terhadap visi9
visi politiknya. Utamanya, saat dukungan terhadap sikap Mesir dalam menghadapi Israel pada perang Arab Israel tahun 1973. b. Stabilisator pemerintahan, dalam beberapa negara di Arab, Jordan, Arab Saudi dan negara-negara teluk yang berbentuk monarki atau keemiran, ulama berfungsi sebagai penjaga stabilitas berlangsungnya pemerintahan. Di Arab Saudi, hubungan turun temurun antara keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Pemerintahan Ibnu Saud menjadikan stabilitas politik pemerintahan dalam negara Saudi bisa tetap bertahan hingga saat ini. c. Menjatuhkan pemerintah, Para ulama memiliki kemampuan memobilisasi
publik untuk mendelegitimasi pemerintahan atau menentang kepentingan pemerintahan. Ini bisa dilihat dalam revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ali Khomenei sebaga figur ulama di Iran mampu menggerakkan massa untuk meruntuhkan pemerintahan Syah Pahlevi yang sekuler dan probarat11. Besarnya kekuatan para ulama di negeri-negeri muslim Timur Tengah tidak lepas dari pandangan masyarakat muslim sendiri terhadap posisi ulama dalam Islam yang otomatis mengangkat derajat dan kedudukan ulama dalam masyarakat yang itu memberikan kekuasaan informal terhadap para ulama. Khususnya di Timur-Tengah beberapa negara mengakui landasan hukum negaranya dengan Islam seperti Arab Saudi. Sudah tentu, pandangan-pandangan Islam menjadi hal yang utama dalam pengambilan kebijakan dan yang
11
Gibreel Gibreel. 2001. The Ulema: Middle Eastern Power Brokers. Middle East Quarterly. Volume VIII: Number 4, http://www.meforum.org/105/the-ulema-middle-eastern-power-brokers
10
memberikan kemampuan untuk itu adalah para ulama, setidaknya menjadi alat legitimasi kekuasaan. 3. Mufti (Dewan Ulama Senior) Mufti adalah seorang ulama yang memiliki kualifikiasi untuk memberikan fatwa (pernyataan formal mengenai keagamaan). Mufti merupakan seorang figur ulama senior yang dipilih oleh pemerintah. Dalam sejarah kerajaan Saudi Arabia, Mufti pertama yang terpilih adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Disamping mengeluarkan fatwa, Mufti juga berbagi tanggung jawab dengan Departeman Kehakiman, Dewan Kehakiman Tertinggi (al-majlis
al-a'la lil-
qadiih), Departemen penelitian agama, fatwa, dakwah dan tuntunan islam (idiirat al-buhfith al-'ilmiyah wal-iftii' wal-da'wah wal-irshiid), dan Dewan Senior Ulama (majlis hay'at kibiir al-'ulamaii'). Setelah meninggalnya Mufti pertama, tahun 1993 Mufti baru dipilih yaitu Syekh
'Abd al-'Aziz bin 'Abdullah bin Baz,
Kemudiaan meninggal tahun 1999 dan yang memegang mufti hingga saat ini adalah Syekh 'Abd al-'Aziz bin 'Abdullah Al al-Syekh.12 Khusus mengenai Dewan Ulama Senior, Lembaga ini dibentuk tahun 1971 oleh kerajaan Arab Saudi masa pemerintahan Raja Faisal (1964-1975). Fungsinya sebagai lembaga konsultatif antara pemerintah dengan ulama. Kedua lembaga ini melakukan pertemuan rutin setiap minggu. Dalam isu-isu tertentu pemerintah biasanya meminta persetujuan atau sanksi publik dari para ulama senior
12
J. E. Peterson. 2003. Historical Dictionary of Saudi Arabia. Second Edition. Oxford:The Scarecrow Press, Inc, Hal: 97
11
tersebut13. seperti pada kasus pendudukan masjidil haram
tahun 1979 oleh
gerakan penentang pemerintah. Dewan Ulama mengeluarkan fatwa untuk memberikan sanksi terhadap para pelaku pendudukan. Kemudian pada masa perang teluk Mufti dan Dewan Ulama Senior juga mengeluarkan fatwa untuk mendukung tindakan pemerintah Arab Saudi untuk memberikan pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. e. Studi Pustaka Tulisan-tulisan tentang hubungan Ulama dan Kekuasaan atau pemerintah di Timur-Tengah atau negara-negara muslim lainnya telah banyak ditulis oleh para ilmuwan baik dalam bentuk buku, maupun jurnal-jurnal. Meir Hatina menggambarkan dalam tulisannya, Ulamaʾ, Politics, and the Public Sphere An Egyptian Perspective, 2010, bahwa Secara historis ulama memiliki otoritas yang kuat dalam masyarakat karena menjadi penafsir dan penjaga sikap dan perilaku masyarakat
serta
ulama
menjadi
tempat
masyarakat
bertanya
tentang
hukum/legalitas dalam perbuatan mereka. Hubungannya dengan pemerintah, Ulama biasanya menjadi penasehat bagi pemerintah, pemberi fatwa, pemegang otoritas dalam pendidikan dan kehakiman. Posisi istimewa tersebut menjadi berkurang saat negara-negara Islam bersentuhan
dengan
pemikiran-pemikiran
barat
mengenai
modernisasi.
Modernisasi struktur politik dan pemerintahan, pendidikan, kehakiman perlahanlahan menggeser peran aktif ulama dalam bidang-bidang tersebut. Peran ulama
13
Global Security. Council of Senior Ulama. http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-ulama.htm, 08/11/2012
12
akhirnya malah menjadi rubber stamp bagi pemerintahan yang berkuasa kecuali dua kelompok yang masih memiliki otonomi yaitu ulama syiah seperti di Iran dan ulama dalam beberapa masyarakat suku (semitribal milieu) di Afrika dan jazirab arab seperti, kelompok Jazaʾiriyya di Aljazair, Sanusiyya di Libya, dan Mahdiyya di Sudan 14. Ulama Mesir menjadi objek kajian dalam buku Meir Hatina tersebut yang menggambarkan secara rinci bagaimana peranan ulama dalam masyarakat dan hubungannya dengan pemerintah di Mesir. Salah satu lembaga yang populer yang menjadi tempat berkumpulnya para ulama adalah Universitas Al-Azhar. Sebelum masa kolonial para ulama al-Azhar memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam Mesir, selain memegang otoritas sebagai ilmuwan, qadhi, dan imam ulama juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Ulama juga sering dimintai masukan oleh pemerintah, dalam kebijakan-kebijakannya dan terkadang pula ulama berada di fihak rakyat sebagai oposisi kepada pemerintah yang dianggap zalim dan menindas masyarakat. Di era pendudukan Inggris dan Perancis ulama menjadi bagian penggerak utama dari kelompok oposisi yang melawan penjajah. Namun, peran utama ulama dalam politik mulai berkurang saat modernisasi mulai masuk. Munculnya para intelektual dan kalangan pemikir reformis menjadi penantang/rival fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama. Kemudian peran ulama secara politik, domestik atau internasional semakin terpinggirkan di era Gamal Abdul Nasser diantaranya bahkan ada yang menjadi pendukung
14
Meir Hatina. 2010. ʿUlamaʾ , Politics, and the Public Sphere An Egyptian Perspective. Salt Lake City: The University of Utah Press, hal: 5
13
kebijakan/visi Sosialisme Arab Nasser. Al-Azhar sebagai simbol perkumpulan para ulama hanya tinggal menjadi benteng pertahanan moral masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan ulama di Timur Tengah saat ini secara umum digambarkan oleh Gibreel Gibreel dalam tulisannya dalam jurnal Middle East Quarterly, 2011,
The Ulema: Middle Eastern Power Brokers,
menggambarkan beberapa peranan ulama pemerintah
dan
kebijakan-kebijakannya;
yang
antara lain: untuk melegitimasi menstabilkan
pemerintahan
dan
memobilisasi masyarakat untuk mengkritik atau bahkan menjatuhkan pemerintah. Hubungan antara Ulama dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara detail dibahas oleh David Commins dalam hasil buku penelitiannya The Wahhabi Mission and Saudi Arab, 2006 mengenai sejarah panjang keterlibatan Ulama Wahhabi di Arab Saudi sejak abad 18; pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad bin Abd Al-Wahhab, pendiri gerakan wahhabi; koalisi politik Ibn Abdul Wahhab dan Muhammad ibn Saud hingga pemerintahan-pemerintahan Saudi berikutnya. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai posisi ulama dalam dinamika yang terjadi dalam Pemerintahan Saudi seperti, modernisasi masyarakat dan struktur pemerintahan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aliran wahabi di Arab Saudi dari kelompok-kelompok salafi yang menganggap pemerintahan Arab Saudi melakukan banyak penyelewengan dalam Islam; kelompok reformis yang menginginkan perubahan struktur pemerintahan dan masyarakat menjadi lebih demokratis dan tantangan dari gerakan jihad global, Al-Qaidah, pasca 9/1115.
15
David Commins. 2006. The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. London: I.B.Tauris & Co Ltd
14
Alexander Bligh dalam tulisannya di International Journal of Middle East Studies, 1985 yang berjudul The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom16, kemudian Joseph A. Kechichian, dalam International Journal of Middle East Studies, 1986, dengan judul Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia 17 banyak membahas mengenai hubungan pemerintah dan ulama dalam kehidupan bernegara Arab Saudi dan mereka bersepakat mengenai posisi para ulama tersebut dalam politik Arab Saudi sebagai stabilisator dalam masyarakat dan pengendali opini publik. Mengenai fatwa para ulama terhadap terorisme beserta penjelasan dalildalilnya dalam al-quran dan hadits nabi serta fatwa-fatwa ulama terdahulu dan kontemporer dijelaskan oleh Syekh. Dr. Muhammad Thahir ul-Qadri dalam bukunya, Fatwa on Terrorisme and Suicide Bombing. Buku ini menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan haramnya membunuh orang muslim, haramnya melakukan bom bunuh diri dalam jihad sekalipun; larangan membunuh, mendiskriminasi
non-muslim
non-combatan
dan
menghancurkan
tempat
ibadahnya; larangan pemberontakan terhadap penguasa yang masih beriman dsb. Penulis juga menyisihkan satu bab khusus yang menjelaskan fatwa ulama salafi Arab Saudi berkaitan dengan terorisme dan bom bunuh diri18.
16
Alexander Bligh. 1985. The Saudi Religious Elite (Ulama) as Participant in the Political System of the Kingdom. International Journal of Middle East Studies, Vol. 17, No. 1. Cambridge University Press 17 Joseph A. Kechichian. 1986. The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia. International Journal of Middle East Studies, Vol. 18, No. 1.Cambridge University Press. 18 Muhammad Tahir ul-Qadri. 2010. Fatwa on Terrorisme and Suicide Bombing. United Kingdom: Minhaj ul-Quran Internasional
15
f.
Argumen Utama Ulama di Arab Saudi memiliki peran besar dalam memberikan legitimasi
terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi dengan mengeluarkan fatwa melalui mufti besar berkaitan dengan perang melawan teror dan respon terhadap fenomena revolusi Dunia Arab (Arab Spring) saat ini. Dalam perang melawan teror fatwa yang dikeluarkan bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mensterilkan gerakan teror dan pemikiran radikal dalam lingkup domestik dan mendukung pemerintah untuk terlibat dalam war on terror secara global. Dalam merespon revolusi Dunia Arab fatwa para ulama menjadi stabilisator politik domestik dan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan mampu memperlancar pengambilan kebijakan luar negeri Pemerintahan Saudi. g.
Metode Penelitian Penelitian
ini
merupakan
penelitian
deskriptif.
Penulis
akan
menggambarkan bagaimana ulama menggunakan otoritasnya di Saudi sebagai pembuat fatwa untuk mengarahkan opini publik di Arab Saudi untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer di dapat dari catatan-catatan resmi yang dikeluarkan oleh lembagalembaga atau pihak-pihak yang diteliti seperti pemerintah Arab Saudi dan dokumen resmi dari dewan ulama Senior Saudi Arabia. Sementara data sekunder didapat melalui tulisan-tulisan, jurnal atau buku yang berkaitan dengan hubungan ulama dan pemerintah Arab Saudi dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti
16
Besar bersama Dewan Ulama Senior Arab Saudi untuk mendukung kebijakan pemerintahnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang mengenai topik tersebut. Data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Cara mengolah data dalam penelitian ini adalah dengan cara menggambarkan bagaimana fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh dewan ulama senior dan anggota-anggotanya atau Mufti Arab Saudi yang fatwa itu menjadi sarana penyatuan opini dalam domestik masyarakat Saudi untuk mendukung kebijakan-kebijakan kontraterorisme pemerintah Saudi atau kebijakan pemerintah Saudi selama revolusi, dunia baik domestik, Kawasan Teluk atau Timur Tengah secara umum. h.
Sistematika Pembahasan Untuk membuktikan argumentasi utama dan menjawab rumusan masalah,
penulis akan membagi pembahasan dalam 4 bab. Bab
satu akan membahas
mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, argumentasi dasar, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian dalam bab dua akan dibahas secara umum mengenai secara historis mengenai posisi ulama sebagai sumber legitimasi Pemerintah Arab Saudi; Ajaran Wahhabi sebagai sumber legitimasi dan para oposisi di internal Saudi.
17
Bab tiga akan menjelaskan mengenai Sikap dan dukungan ulama terhadap pemerintah dalam perang melawan terrorisme dan Bab empat akan membahas peran ulama dalam mendukung segala kebijakan pemerintah baik domestik maupun internasional dalam merespon fenomena efek domino Revolusi Dunia Arab. Kemudian bab lima akan menjadi penutup dan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya.
18
