EFEKTIFITAS HUKUM PIDANA lslam DI SAUDI ARABIA

EFEKTIFITAS HUKUM PIDANA lSLAM DI SAUDI ARABIA (Studi Analisis Kasus Pelecehan Seksual TK\V Indonesif)

Oleh

HERMIN RUSLIANA NIM: 1984515013

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDA YATULLAH JAKARTA

1423 H/2002 M

EFEKTIFITAS HUKUM PIDANA ISLAM DI ARAB SAUDI (Studi Analisis Kasus Pelecehan Seksual TK'W Indonesia)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari 'ah untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai GelarSarjana Syari 'ah

Oleh HERMIN RUSLIANA NIM: 1984515013

Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta 1423 H/2002 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS HUKUM PJDANA ISLAM DJ SAUDI ARABIA (Studi Analisis Kasus Peleeehan Seksual TKW Indonesia)". Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 8 Juli 2002 Ml 27 Rabiul Akhir 1423 H . • Skripsi Ini Telah Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Program Strata l (SI) Pada Jurusan Jinayah Siayasah. Jakarta, 23 Juli 2002 M Mengesahkan

l~a-O:h, Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA NIP. 150 050 917 Panitia Sidang Munaqasyah

Anggota: PembimbZ

Dr. H. Muhammad Abdul! Malik NIP. 150 094 301 Penguji II

mad Amin Suma SH MA

Dr. H. A. Sudirma NIP. 150 294 051

I
.Jl. ncl'To .JI.[[
'"Waliai pecinta /(s6enaran! Sougsong aan [J'imggamfali §s6e11ara11 .... 'VfJafau untul(,itu .. Se{urufi §sfiormatan,

arogans~

status quo,

'/Vpentingan, tfan fssom6011gan ligfian align 6inasa.. Namu11 6agi pecinta /(s6enaran, me11gam6i{/(s6eiulfan 611/ignfafi se6uafi ai6, 'l(pugia11, ataupun fslii11aan! !Bagi pecinta /(s6e11ara11, ai6 aan /(sfii11aa11 aaafali 'fatligfa tetap 6ersili..,ufiJtfi aafam iJsesatan aan fssafafian .. !

(Sant1~'i\g111a)

~)\ ~)\

.ilil

~~

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan hidayahnya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah begitu saja dapat diselesaikan, melainkan dengan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA. 2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, Bapak Dr. Yunasril Ali, MA, dan Sekretaris Jurusan, Bapak Asmawi M. Ag. 3. Pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Muhammad Abduh Malik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan kepada penulis. 5. Segenap Staff dan Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Pengurus dan segenap karyawan perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah, Iman Jama, LBH APIK, Lembaga Aclvokasi Buruh Migran Inclonesia-Solidaritas Perempuan (LABMI-SP), Kalyanamitra, dan perpustakaan Atase Agama Kedutaan Arab Saudi di Jaka11a. 7.

Segenap pengurus dan staff

LSM LABMI-SP (khususnya Mbak Heni

Khusnayaeni) yang telah banyak memberikan infomasi dah masukan atas penulisan skripsi ini, Mas Heru di LBH APIK yang tidak bosan-bosan menerima telpon penulis, Mas Wahyu di Konorsium Buruh Migran Indonesia, Sahabati Hj. Habibah Nur Dina Direktur PT. Sabika Arabindo, dan Bapak Drs. Tukiman, MM Staff Perlindungan Tenaga Ke1ja Indonesia di Depnakertrans. 8. Penghargaan dan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada Ibunda Hj. Herlina Lajmi yang telah banyak memberikan dorongan moril dan bantuan materil yang tiada terhitung banyaknya (semoga harapan dan doa-doa ibunda yang bersama-sama penulis panjatkan di multazam dan raudhoh di ijabahi Allah SWT), Bapak Widarto yang telah mendampingi ibunda dan menyayangi penulis setulus hati (semoga allah SWT tetap memberikan kekuatan untuk tetap menyayangi penulis), kakanda tercinta Achmad Zakaria Fitriah dan Nur Najmiah (se1ia bidadari kecil Fiore!), Mas Budi dan Mba Reni, yang telah memberikan banyak bantuan dan spirit kepada penulis. Adik-adikku yang tersayang, Erlin Tri Wahyuni (yang dengan setianya selalu membantu dan mengantar penulis), Putra (si hitam manis yang selalu menyayangi penulis dan menemani disaat pengetikan skripsi ini).

9. Seluruh sahabat-sahabat di SJS Angkatan 1998, khususnya sahabat yang selalu menemani penulis baik susah maupun senang dari awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini, Dina Hardiani ('l'fian!i§ for 6e my 6est friena dan semoga Allah SWT mengekalkan persahabatan kita). Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan ide-ide yang segar pada penulis, !nay dan Ke!. Bapak Sutoyo, Nunung, Syarifah, Selly, Biyan, Wafa, Eva, wong ele' (I must reafize rig/it?), Muklis, dan Iwan Akhimya dengan menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis sudah barang tentu hasil penelitian dan penuhsan skripsi ini disanasini banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun metodologi. Oleh karena itu berbagai saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil tersebut serta memohon taufiq dan hidayah-Nya semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis, keluarga penulis, umat Islam, bangsa dan negara tercinta. Amin.

Jakarta, 17 Rabiul Akhir 1423 H 28 Juni 2002 M

J~enuli

s

DAFTARISI

KATA PENGANTAR

iii

DAFTARISI

VI

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

5

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

7

D. Metode Penulisan

8

E. Sistematika Penulisan

9

HUKUM PIDANA ISLAM DAN PELECEHAN SEKSUAL

10

A. Pengertian, Macam, dan Tujuan Hukum Pidana Islam

10

I. Pengertian Hukum Pidana Islam

10

2. Jenis-Jenis Hukuman Pidana Islam

11

3. Tujuan Hukum Pidana Islam

14

B. PELECEHAN SEKSUAL

BAB III.

1

18

I. Pengertian Pelecehan Seksual

18

2. Pelecehan Seksual Menmut Hukum Positif

20

3. Pelecehan Seksual Dal am Pandangan Islam

22

TENAGA KERJA WANITA DI ARAB SAUDI DAN UPAYA PERLlNDUNGANNYA

33

A. Sekilas Tentang Arab Saudi

33

I. Letak Geografis

33

2. Keadaan Demografis

34

3. Peraturan Ketenagake1jaan di Arab Saudi

35

B.

c.

BABIV.

BAB V.

Tenaga Kerja Wanita

41

1.

Tentang Tenaga Kerja Wanita

41

2.

Motivasi Meajadi TKW

44

3.

Faktor Penarik

46

4. Pelecehan Seksual Terhadap TKW

46

Upaya-Upaya Perlindungan

49

I.

Perlindungan Hukum Bagi TKW

49

2.

Posisi Tawar Buruh Migran Indonesia

53

ANALISA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TENAGA KERJA WANITA

58

A.

Analisa Sosiologis

58

B.

Analisa Yuridis

64

PENUTUP

69

A.

Kesimpulan

69

B.

Saran-Saran

71

DAFTAR PUSTAKA

LAMP IRAN-LAMP IRAN

73

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Saudi Arabia merupakan salah satu negara tujuan bekerja bagi Buruh Migran Indonesia. Ribuan Buruh Migran Indonesia (terutama Tenaga Kerja Wanita) mencari nafkah di salah satu negeri di kawasan Timur Tengah ini. Kontribusi Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi jelas sangat membantu kcmakmuran ncgara itu, karena hampir seluruh pekerjaan domestik -pekerjaan rumah tangga- di seluruh keluarga Arab Saudi dikerjakan oleh Buruh Migran yang mayoritas berasal dari Indonesia. Kekayaan Sumber Daya Alam (migas) dan non 1mgas yang dimilikinya menjadikan negara Arab Saudi sebagai negara maju yang berkembang pesat. Perkembangan ini kemudian berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja. Peluang ini dimanfaatkan oleh para calon tenaga kerja asal Indonesia untuk mengisi formasi disegala sektor tersebut. Dari sisi kepentingan Buruh Migran Indonesia, beke1ja di Arab Saudi tidak serta merta memenuhi keinginan dan meningkatkan kesejahteraan buruh tersebut. Telah banyak laporan dan kesaksian yang memperlihatkan realitas penderitaan yang dialami oleh Buruh Migran Indonesia di Saudi Arabia. Kasus-kasus kekerasan fisik dan seksual, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan sering dialami Buruh Migran Indonesia.

2

Istilah populer yang biasa digunakan untuk Buruh Migran Perempuan atau Tenaga Kerja Perempuan adalah Tenaga Kerja Wanita, yang selanjutnya disebut TKW. Ironisnya Saudi Arabia yang merupakan sentra munculnya agama Islam terutama karena adanya dua kota suci (Makkah dan Madinah), dan juga merupakan negara yangjelas-jelas menerapkan syari'at Islam secara murni dan utuh dapat terjadi beberapa kasus amoral baik yang berbentuk kekerasan fisik, seperti: pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain, maupun kekerasan non fisik, seperti: mencaci-maki dengan kata-kata kotor dan kasar, merendahkan harkat dan martabat dirinya sebagai manusia, juga gaji yang tidak dibayar sampai beberapa bulan, bahkan adanya Pemutusan Hubungan

Ke~ja

(PHK) secara sepihak

tanpa alasan yang jelas. Tennasuk juga kekerasan non fisik adalah kontrak kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, juga jam kerja yang melampaui batas. 1 Selain itu ada persepsi dikalangan bangsa Arab bahwa yang namanya Pembantu Rumah Tangga itu sama halnya dengan budak atau amah yang bisa diperlakukan semau mereka. Hal ini pernah diungkapkan oleh KH. Abdurrahman Wahid, yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden, beliau mengatakan pada sebuah acara dialog ketika berkunjung ke pangkalan Brimob Depok. Menurutnya, "Mereka bangsa Arab masih terikat dengan hukum Islam kuno yang percaya adanya

1

YLKI dan The Ford Fondation, Kekerasan J'erhadap Perempuan, Program Seri Lokaka1ya Kesehatan Peremp11a11, (Jakarta: 1998), edisi I, h. 28

3

perbudakan, sehingga mereka masih menganggap bahwa yang namanya Pembantu Rumah Tangga itu sama halnya dengan amah atau budak. 2 Jadi, kasus kekerasan yang terjadi (pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, dll) yang dialami TKW-PRT di Saudi Arabia tidak terkait langsung dengan keterampilan mereka. Kekerasan tersebut lebih karena perempuan memang sangat rentan terhadap kekerasan. Dan TKW itu sendiri sering kali dianggap sebagai budak. 3 Sebagai perempuan dalam konstruksi masyarakat patriarkis, mereka -TKWrentan terhadap tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi jender. Kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, pemerkosaan yang mengakibatkan kematian masih sering dialami TKW kita. Pelecehan seksual itu sendiri termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan jender. 4 Menurut Selma Safitri dari Biro Advokasi Solidaritas Perempuan, pengiriman TKW ke luar negeri sama saja dengan praktek perdagangan perempuan, karena yang mengambil keuntungan dari para TKW sangat banyak, antara lain : Calo di desa, Camat pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Calo-calo Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Pegawai Imigrasi yang membuat Paspor, Agensi (PJTKA), majikan di luar negeri, dan sebagainya. Tetapi yang paling menyedihkan, banyak 2

Gus Dur: Ada Yang Salah Persepsi Terhadap Bangsa Arab, Republika, (Jakarta), 3 Maret 2000, h. 3 3

TKW Masih Dianggap Sebagai Budak, Repub/ika, (Jakarta), 9 September 2000, h. 11

4

YLKI dan The Ford Fondation, Kekerasan Terhadap Perempun,, lac.cit., h. 30

4

para calon TKW .5 Dalam penyelesaian kasus pun para TKW 1i1dak memiliki akses hukum yang kuat sebagaimana halnya Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Saudi yang non pembantu ramal1 tangga. Diam-diam

sengaja

atau

tidak

kita

telal1

berlangsung pada sekelompok perempuan yang bekerja

membiairkan

ketidakadilan

sebagai Pembantu RurnalJ

Tangga di luar negeri (TKW-PRT). TKW bukan sekedar sebuah singkatan Tenaga Kerja Wanita, pada sebutan ini tersandang ciri salalJ satu lapisan atau kelompok masyarakat Indonesia moderen saat ini dengan tiga unsur penting yaitu, jender, buruh, dan orang asing (foreigner). Sejauh ini di banyak tempat pada ketiga unsur itu terdapat relasi kekuasaan yang menindas. Pemerintal1 memang memahkotai mereka dengan sebutan "Paltlawan Devisa". ApalalJ arti mahkota itu jika kenyataannya mereka tercabik-cabik, terkapar dan terhina. Perempuan dan Pembantu RumalJ Tangga letaknya dibelakang, balikan paling belakang disebualJ ruangan yang bemama

dapur,

dibutuhkan

namun

dilewatkan

dalam

perhitungan

ekonomi,

politik.

Kerentanan TKW bersifut struktural menyangkut ketinJpangan relasi kekuasaan buruh-majikan, perempuan-laki-laki, warga negara-non warga negara. Secara individual memang tidak semna TKW berada dalam situasi yang inenghempaskan nilai-nilai kemanusiaan mereka, nanrnn secara sosial mereka cenderung berada dalam posisi tawar yang sangat lemalJ.

·

5

Republika, op.cit., (Jakarta), 9 September 2000, h. 11

5

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Berangkat dari luas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Wanita, khususnya yang bekerja di Saudi Arabia seperti yang diuraikan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini pada masalah pelecehan seksual yang mereka alami di tempat kerja, dan Arab Saudi sebagai negara yang dipilih penulis berdasarkan pertimbangan : 1. Mengacu pada data yang direkapitulasi LSM Solidaritas Perempuan tentang pengaduan kasus pelecehan seksual yang paling banyak dialami oleh para TKW, ternyata Saudi Arabia-lah yang paling banyak kasusnya dibanding negara Timur Tengah lainnya (lihat tabel 2, BAB III Pembahasan skripsi ini). Dan penempatan TKW ke Arab Saudi jumlahnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat tabel 4, BAB III). 2. Saudi Arabia merupakan negara Islam yang hukumnya berdasarkan syari'at Islam, yang mana Undang Undang Dasamya adalah Al-Qur'an dan AlHadist, didukung pula dengan adanya dua kota suci al-Haramain (Mekkah dan Madinah) yang merupakan sentra umat Islam dan tempat turunnya AlQur'an. Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Hukum Pidana Islam diimplementasikan di Saudi Arabia dalam kasus pelecehan seksual TKW Indonesia?

6

2. Apa yang melatar belakangi terjadinya berbagai peristiwa pelecehan seksual yang dialami TKW Indonesia? 3. Sudah memadaikah perangkat hukum dari kedua negara (Saudi Arabia dan Indonesia) dalam rangka proteksi TKW? Selanjutnya yang dimaksud dengan : Hukum Pidana Islam

Kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat ( negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan

yang

tidak

dibenarkan,

yang

berlandaskan asas atau pokok agama. 6 Saudi Arabia

: Sebuah negara berbentuk kerajaan berpenduduk ± 8.000.000 jiwa dan merupakan negara dengan wilayah terbesar di Timur Tengah. 7

Pelecehan Seksual

Semua

tindakan

seksual

atau

kecenderungan

bertindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium bagian tubuh tertentu) yang dilakukan seorang laki-laki

atau

kelompoknya terhadap

6

Ahmad Hanafi, Penganlar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), Cet. ke-7, h. 47 7

Cyrill Glasse, terj. Gufron Mas'adi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 356

7

perempuan atau kelompoknya yang keseluruhan perbuatan itu mengarah pada keinginan melakukan hubungan seksual. 8 Tenaga Kerja Wanita

: Tenaga Kerja Perempuan yang merupakan warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di bidang domestik (Pembantu Rumah Tangga) yang bekerja di Saudi Arabia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Adapun tujuan penulisan skripsi ini, pertama adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang wajib ditempuh untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah Jakarta. Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Depnakertrans, Deplu, Kantor Imigrasi, DPR sebagai wakil rakyat, Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mewakili agensi, serta LSM untuk bersama-sama memikirkan nasib para perempuan pekerja yang nasib serta hak-hak mereka berada di keknasan pihak-pihak ini. Setelah melihat realitas permasalahan yang ada seputar TKW ini, diharapkan agar instansi terkait terselJut mengambil langkah-langkah positif untuk menangani ha! ini. 8

Marzuki Umar Sa'abah, Seks dan Kita, (Jakarta: GIP, 1997), Cet. ke-3, h. 55

8

D. Metode Penulisan Dalam penulisan skripsi ini Penulis mengumpulkan data melalui :

1. Riset Kepustakaan (Library Research) yaitu, penulis membaca dan menelaah buk:u-buku, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan berbagai rujukan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 2. Wawancara

(Interview)

yaitu,

pengumpulan

sejumlal1

data

dengan

cara

mengadal'an tanya jawab langsung pada sumber data. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak dari instansi pemerintal1 maupun non pemerintah (NGO), yang dalam hal ini Penulis mewawancarai sekaligus memohon data pada Lembaga Advokasi Buruli Migran Indonesia-Solidaritas Perempuan (LABMISP), 9 PT. Sabika Arabindo, 10 dan beberapa mantan TKW eks Saudi. Metode pembal1asan skripsi ini dengan metode deskiiptif analitis, yait:u memaparkan sejumlah data yang berkaitan dengan pokok bahasan kemudian di analisa penyebabnya. Adapun teklmik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penuliasan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta", serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan tekllnik penulisan skripsi, dengan beberapa pengecualian sebagai berikut: 9

Sebuah LSM yang menangani soal advokasi TKW, terutama mengenai penyelesaian permasalahan Tenaga KerjaWanita fudonesia {TKW) di Arab Saudi, berdiri tm1ggal I 0 Desember 1990 10

Sebual1 Perusahaan Penyelenggara Pengiriman TKI khususnya ke Timur Tengah, berdiri

pada tahun 1982

9

1. Dalam daftar kepustakaan Al-Qur'an ditulis pada urutan pertama lalu disusul oleh yang Jain menurut abjad. 2. Terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada "Al-Qur'an dan Terjemahnya", terbitan Departemen Agama RI Tahun 1998.

E. Sistematika Penyusunan Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi m1, penulis membuat sistematika sebagai berikut : Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penyusunan. Bab Kedua, membahas Pengertian, Macam, dan Tujuan Hukum Pidana Islam, dan Pengertian, Macam dari Pelecehan Seksual serta Pelecehan Seksual menurut Hukum Positif dan Dalam Pandangan Islam. Bab Ketiga, dipaparkan tentang Letak Geografis dan Keadaan Demografis Saudi Arabia, Peraturan Ketenagakerjaannya, dan membahas tentang Tenaga Kerja Wanita yang meliputi: Pengertian Tenaga Kerja Wanita, Motivasi menjadi TKW, Faktor Penarik, dan Pelecehan Seksual TKW, serta Upaya-upaya Perlindungan Hukumnya. Bab Keempat, tentang Analisa terhadap terjadinya berbagai kasus pelecehan seksual TKW Indonesia di Saudi Arabia, yaitu analisa secara sosiologis dan yuridis. Bab Keli ma, merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II HUKUM PIDANA ISLAM DAN PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian, Macam, dan Tujuan Hukum Pidana Islam 1.

Pengertian Huknm Pidaua Islam Huktun Pidana Islam adalah ktunpulan aturan yang mengatur cara melindungi

dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggotaanggotanya daii perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. 1 Huktun Islam adalah huktun yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pemeluknya dimanapun mereka berada, baik menyangkut huktun muamalah dan lainlain sebagai huktun piivat, maupun jincyat atau pidana sebagai huktun publik. Untuk lebih memberi wawasan yang luas bagi kita tentang apa itu Hukt1m Pidana Islam, ada baiknya kita melihat berbagai definisi Huktun Pidana Islam itu sendiri. Hukum Pidana Islam menurut Ibrahim Hosen adalah seperangkat aturan baik yang berupa peiintah atau larangan untuk menjamin kemaslahatan manusia yang mana dalam hal-hal tertenh1 aturan itu disertai huktunan dnniawi (disamping huktunan ukhrowi tentunya ) ketika ha! tersebut dilanggar .2 Sementara ih1 Prof. Ali Mansur dalam Asas al-Tasyrie' a/-Jina'iy al- Islami mengatakan bahwa Huktun Pidana Islam adalah bagian daii syaiiat Islam yang 1

Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hu/mm Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), Cet. ke- 7, It 47 2

Ibrahim Hasen, Jenis-.!enis Hukuman Da/am Hu/mm Pidana Islam Dan Perbedaan Jjtihad Ulama Dalam Penerapannya, Mimbar Hukuni, (Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1995) No. 20 Tun. VI, h. I

11

berlandaskan asas atau pokok agama. Agama yang memiliki kesucian dan kehonnatan memberikan jaminan bagi Hukum Pidana Islam akan kekuatan dan keberlakuannya dan dengan akidah seorang muslim dan kesadaran agamanya dari satu segi dan juga karena pengaruhnya terhadap aturan-aturan sosial dalam Islam dari segi lain. 3 Sedangkan al Mawardi dalam al-Ahkam al- Sulthoniyyah memberi definisi tentang Hukum Pidana Islam yaitu larangan-larangan Allah yang atas pelanggarannya diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

4

Jadi, Hukum Pidana Islam itu bagi seorang muslim memiliki bobot tersendiri karena berhubungan dengan keyakinan keagamaan, disamping eksistensinya sendiri sebagai aturan sosial kemasyarakatan dalam Islam. Karena itu tingkat kepatuhan seorang muslim terhadap pelaksanaan Hukum Pidana Islam mempunyai korelasi yang erat dengan keimanannya, bukan semata-mata karena pengawasan penegak hukurnnya.

2.

Jenis-Jenis Hukuman Pidana Islam

Pembagian Hukuman jika dilihat dari jenis perbuatannya ada empat macam yaitu : hudud (jama' dari had), qishas dan diyat, serta ta 'zir. Tc:tapi menurut sebagian ulama ada satu lagi jenis hukuman yang ditetapkan oleh hukum Islam yaitu ktfarat. 5 3

Ali Mansur, Asas al-Ta;yrie 'al-Jina 'iy al-Islami, (Abu Dhabi : Wizarah al-Adli wa alSyu'un al- Islamiyah wa al-Auqof, 1980), h. 5 4

Al-Mawardi, al-Ahkam a/-S11/tho11iyah, terj. Hu/mm Tata Negara dan Kepemimpinan da/am Takatran Jslam, (Jakarta: GIP, 2000), Cet. ke-1, h. 40

12

Dibawah ini akan dipaparkan sekilas tentang jenis-jenis hukuman yang disebutkan diatas. a. Had

, ' ·' ', I I ._,,_.....,.,..

Had menurut Abdul Qodir Audah adalah hukuman-hukuman pasti yang

merupakan hak Allah. Makna hukuman pasti adalah terbatas clan tertentu yang tidak memiliki batasan minimal dan batasan maksimal. Sedangkan makna hak Allah adalah tidak menerima pengguguran (hukuman) baik dari individu-individu maupun golongan. 6 Hukuman had ada dua macam. Pertama, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. Kedua, hukuman yang merupakan hak manusia. Hukuman had yang berkaitan dengan hak Allah ada dua macam, pertama, hukum atas meninggalkan perbuatanperbuatan yang wajib. Kedua, hukum atas mengerjakan larangan. Adapun ketentuan hukum bagi orang yang melakukan larangan-larangan ada dua ha!, pertama hukum

'Ahmad Fathi Bahansyi, al-Uqubahfi al-Fiqh al-Is/amy, (Beirut :Daar al-Syuruq, t.t), ke-5, h. 13 6

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrie 'Al-Jinaiy A/-Js/amiy, Muqoronm.1 bi Al-Qo11111111 Al-Wadh 'i (Beirut: Muassasah Al-Risalah), Juz-1, h. 79

13

atas pelanggaran terhadap larangan-larangan yang berhubungan dengan hak Allah SWT, yaitu: l) Perzinaan 2) Peminum minuman keras 3) Orang yang mencuri 4) Orang yang memerangi agama Allah Kedua, hukuman atas pelanggaran teerhadap larangan-larangan yang berhubungan

dengan hak-hak manusia, yaitu ada dua macam : I) Orang yang menuduh zina 2) Hukuman atas orang yang menuduh melakukan tindakan kriminal

b. Qishos clan Diyat

Qishos yaitu hukuman-hukuman pasti yang merupakan hak manusia. Makna

pasti karena hanya mempunyai satu jenis hukuman yang tidak ada batasan minimal dan maksimal yang lebar seperti halnya hudud. Sedangkan makna hak manusia bahwa jika si korban bisa memaafkannya maim, maaf itu menggugurkan hukuman orang yang dimaafkan. Hal ini yang membedakan dari Jrnkuman had, dan yang termasuk mendapat hukum qishos dan diyat ada lima macam, yaitu:

14

1) Membunuh dengan sengaja.

2) Membunuh semi sengaja. 3) Membunuh karena kesalahan. 4) Pelukaan atas selain diri dengan sengaja. 5) Pelukaan yang karena salah.

c. Ta'zir.

Tindak pidana ta 'zir adalal1 tindak pidana yang perbuatm1 tersebut dibukuni dengan satu hukunian atau lebih dari hukunian-hukunian ta 'zir. Dan adapun yang dimaksud dengan ta 'zir adalal1 mendidik. Dan agama tidak memberikan batasan atas hukunian dari tiap-tiap tindak pidana ta' zir. Dan tindak pidana ini tidak ditentukan syara' sebagainJana hudud dan qishos. Yang jelas semua tindak pidana dilua!" hudud dan qishos adalal1 tennasuk tindak pidana ta 'zir. Misalnya: riba, menghianati amanal1, strap, dll. 7

3.

Tujuau Hokum Pidana Islam

. Syariat Islam yang dibuat dan disustm bukan tanpa h\iuan, melainkan disana ada tujuan-tujuan tertentu yang luas,yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia 7

Audal\ al-Tasyrie · al-Jinaiy a/-Js/amiy Muqoronaan bi al-Qonuun al-Wadh 'i, Ibid., h. 80

15

secara inidividual dau sosial. Allah menyampaikan risalal1 wahyu-Nya kepada manusia lmtuk menjadi ral1mat bagi seluru11 mnmat manusia. Allah berfirman dalam surat (Al-Anbiya': 107) 0 ,,.,,

0

ti

:0

,, 0

,, ,,

( \ . v:ol,,;':11) ::r.,.JWJ :G,;.:J ':ii, !ll:L~I t..j , , Artinya: "Dan tidak !ah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainka11 lUltuk menjadi ralunat bagi semesta alam." Menurut Imam Abu Zahroh, penetapan aturan hukum Islam itu memplUlyai aral1 dan tt\juan tertentu Ada tiga hal yang menjadi arah dan tujuan penetapan hukum Islam, 8 yaitu: a. Mendidk individu agar mampu menjadi smnber kebajikan ibagi masyarakatnya dan tidak menjadi stunber malapetaka bagi yang lain. Allah SWT berfrrman:

Artinya: "Sesimggulmya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mmlkar. Dan seslUlguhnya mengingat Allah (:;halat) adalah lebih besar (keutamaannya dati ibadah-ibadal1 lain)." (QS. Al-Ankabut: 45) b. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal diantara sesama mnmat Islam dengan masyarakat lnar. Allah SWT berfinnan:

16

Artinya:

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

suatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa." (QS. AJ-Maidah: 8) Ag1l!lla Isl1llll tidak membedakan manusia dari segi ketunman, suku bangsa, warna kulit, dan sebagainya kecuali perbedaan kualitas taqwanya. Allah SWT berfinnan:

Artinya: "Hai rnanusia, sesunggulmya Kami menciptakan k1llllu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan me1tjadilcan k1llllu berbangsabangsa

dan

bersuku-suku

supaya

kamu

saling

kenal-mengenal.

Sesunggnhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi A1lal1 ialah orang yang paling bertaqwa diantara k1llllu." (QS. Al-Hujurat: 13) c. Mewujudkan kemaslaliatan hakiki bagi manusia dan masyarakat. Menurut imam Abu Zal1roh kemaslaliatan hakiki iht meliputi linia hal yang disebut dengan istilal1 al-maqosid al .syari 'ah al khomsah (tl\jnan-tujnan syari'ah yang linia) yaitu :

1) Hift al-Di in (memelihara agama) 2) Hift al-Najs (memelihara jiwa)

8

hnam Abu Zahroh, Ushul Al-Fiqh, (Beirut: Daarul Fikri Al-Arabi, 1958), h. 364

17

3) Hift al-Aqli (memelihara akal fikiran) 4) Hift al-Nasli (memelihara keturunan) 5) Hift al-Maal (memelihara harta) Kelima hal diatas merupakan pokok kehidupan manusia di dunia dan manusia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidnpnya di duniua kecuali dengan kelima hal tersebut. Karena itu kemuliaan manusia akan dapat dijaga dengan memelihara kelima hal itu. Dan masla11at itu mempunyai tiga tingkatan yaitu, ada yang bersifat dhornri, hajjiy, dan tahsiniy. Yang bersifat dhornri adalali sesuatu

yan:~

tidak boleh tidak

harus ada untuk te1wujuduya suatu maslaliat seperti kewajiban melaksanakan hukunian had zina atas pelaku perbuatan zina, karena tanpa melaksanakan hukunian had zina tersebut tidak akan bisa dipelihara anak keturunan manusia. Maslahat yang

bersifat

hajjiy

adalali

sesuatu

yang

dibutulikan

untuk

menolak

timbulnya

kemudharatan dan kesusa11an dalam kehidupan manusia, seperti diharamkan melihat aurat wanita karena dengan melihat aurat wanita akan mendorong seseorang untuk berbuat zina. Maslaliat yang bersifat tahsiniy adalali sesuatu yang diperlukan untlik mewujudkan kesempumaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita keluar ketempat-tempat umum dengan memperagakan perhiasan dan kecantikan dirinya. Tegasnya

tujuan

Hukum

Pidana

Islam

adalali

imtuk

mewujudkan

kemaslaliatan bagi masyarakat, baik di dunia maupw1 di akhirat, menolak

18

kemudhoratan dan mendatangkan kemaslahatan demi mew4judkan keadilan yang mutlak. 9

B. PELECEHAN SEKSUAL

1. Pengertian Pelecehan Seksual Istilah tentang pelecehan seksual tidak dikenal dan diatur dalam pemndangundangan kita. Istilah ini sendiri hadir dalam perbendaharaan barn pada tahun 1988, yakni sewaktu diadakan seminar tentang pelecehan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh FISIP UI. 10 Namun jika dimasukkan ke clalam KUHP dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang dikenakan pasal 294 KUHP yaitu pelecehan seksual yang khusus terjadi di tempat kerja, 281 KUHP yaitu tentang kejahatan

kesusilaan,

pasal

297

KUHP

tentang larangan

memperdagangkan

perempuan, dan pasal 315 KUHP memsak kesopanan didepan umum. Dibawal1 ini akan dijelaskan tentang definisi pelecehan seksual. Pelecehan Seksual itu adalal1 setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suah1 hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak di inginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dirasakan atau difal13111i sebagai merendal1kan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai

9

Hasby as- Siddieqy, Fa/safah Hu/mm Islam, ( Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1983), h. 123

10

YLlCI dan The Ford Fondarion, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan. Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta:YLKI & The Ford fondation, 1998), h. 15

19

manusiau Bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri adalah berupa siulan, katakata, komentar, bisikan, gambar, memegang, menyentuh, meraba, mencimn bagianbagian tubuh tertentu yang keseluruhannya mengarah pada keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Martin Eskenzi dan David Gallen mendefinisikan Pelecehan Seksual -Sexsual

Harrassment- sebagai berikut: 12 "The exact definition is imprecise. It varies from case to case. It depends on the nature and seriousness of the conduct and whether it is repetitive or not, but in all instances it must be sexual conduct of on unwelcome nature." "Sebenarnya definisi pelecehan seksual itu tidak pasti. Hal itu berbeda-beda dari satu kasus ke kasus. Tergantung dari sifat dan keseriusan dari tingkah laku dan apakah ha! itu terjadi berulang atau tidak tetapi pada setiap seluruh kejadian perbuatan itu merupakan periiak"U seksuaJ sikap yang tidak diinginkan atau disukai". Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti (dalam Doi Djoeni, 1994 :4 ), pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencilllll) yang dilakukan

seorang

laki-laki

atau

kelompoknya

terhadap

perempuan

kelompoknya.

11

12

Ibid., h. 16

Martin Eskenzi and David Gallen, Sexual Harrassment, (New York : Carrol and Graf Publishers, Inc., 1992), h. 63.

atau

20

2.

Peleceban Seksnal Menurnt Hukum Positif Pengaturan hukmn pidana mengenai pelecehan seksual dapat dilihat dalam

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana (KUHP), yang clalam ha! ini berarti bahwa pelecehan seksual dinyatal
baik jika dikatakan bal1wa

menyangkut perilaku pelecehan seksual dalam

KUHP merupakan tindak pidana yang bersangkutan dengan kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Untuk

kejelasaunya,

dibawah

nn

dikutip

pasal-pasal

KUHP

yang

bersangkutan dengan pelecehan seksual. Pasal 294 : (I) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasaimya, yang belum cukup mnur, atau dengan orang yang belmn cukup mnur yang pemeliharaaimya, pendidikan atau penjagaaimya diserahkan kepadai1ya ataupw dengan bujangnya atau bawahannya yang belmn cukup mnur, diancam dengan pidaiia penjara paling lama tujul1 tahw. (2) Diancam dengan pidana yang sama :

21

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atan dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalain penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumal1 salcit sosial, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yai1g dimasukkan ke dalanmya. 13 Pasal 281. Diancain dengan pidana penjara paling laina dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah : 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,

2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Pasal 297. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cuk.up umur, diai1cain dengan pidana penjara paling laina enain tahun. Pasal 315. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pe.ncemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukai1 terhadap sesseorang, baik di muka mmun dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirirukan atau diterimakan kepadanya, diancain kai·ena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling laina empat bulan dua minggu, atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

13

Moeljatno, KUHP, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-19, h. 108

22

3.

Pelecehan Seksual Menurut Pandangan Islam Pelecehan Seksual merupalcan perbuatan menyimpang yimg mengaral1 pada

perbuatan seksual yang dilalrukan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dalam ha! ini melecehkan martabat kamn wanita sebagai objek seksual lawan jenisnya, serta agama. Islam secara tegas melarang adanya suatu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan atau perbuatan yang mengarall pada seks itu sendiri sebelllll1 mereka melangsungkan akad pernikalian. Hubungan seksual tanpa nikali dalam Islam disebut zina. Berbicara tentang perzmaan dalam kehidupan masyaralcat dapat dibedalcan menjadi dua, yaitu:

Pertama, menurut saijana hukum dan apai·at penegalc hukmn ba11wa hubungai1 kelamin yang termasuk perzinaan adalali apabila dilalrukan oleh : 1. Seorang laki-laki beristri dengan perempuan yang btdmn istrinya.

2. Seorang perempuan bersuarni dengan laki-laki yang bukan suaminya. 3. Seorang pe1jalca atau duda dengan islli orang lain. 4. Seorang gadis ataujanda dengan suarni orang lain. Adapun perzinaan yang dilalcukan oleh lalci-laki dan perempuan yang masingmasing dan mereka belllll1 menikali, menurut KUHP tidalc disebut scbagai perzinaan.

Kedua, menurut Sarjana Muslinl atau para idama baliwa segala bentuk hubungan kelarnin yang dilalrukan dilnar tali pernikahan termasuk kategori zina. 14

14

Asyhami Abd Ghofar, Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaukm Muda-Mudi, (Jakarta: Aka Press, 2000) Cet ke,J, h. 73 '

23

Dalam perspektif moral Islam, seks didudukkan sebagai hal yang perlu diwaspadai dengan zina sebagai rambu-rambunya, Allal1 SWT berJfrman: ,..

,..

fl!

,, ,,

,..

~

"

,,.

(f'I' olr 'ii)~ ,G) :G..l.i .:i~S- :S) 0Ji ly';§ '1) ,..

Artinya

,..

...

~

"Dan janganlal1 kamu mendekati zina, sesm1gguhnya zina itu adalali suatu perbuatan yang keji dan suatujalan yang buruk." ( Q.S. Al-Isra' : 32) Pelarangan dalam soal seks bukan sekedar hub1mgan badan (koitus) yang

tidak sali. Segala

hal yang mengarali atau mendekati zina juga dilarang, rambu-

rambu zina pada ayat diatas dipertegas Al-Qur'an dengan aturan menutup aurat, mengendalikan pandangan, dan menjaga kemaluan .15 Makua zina semakin luas dengan adanya hadist Rasulullah SAW yang menterjemalikan zina tidak hanya koitus seperti disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh : "Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya mendengar, lidal1 zinanya bicara, tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras), kaki zinanya melangkal1 (berjalan) dan hatii yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan (direalisir) oleh kelamin atan digagall(armya." 16 (H.R. Bukhari ). Menyangkut Pelecehan Seksual ini Islam tela11 memberi batasan yang jelas dalam pola pergaulan pria dan wanita, tertatanya pola pakaian wanita kearali lebih

"Marzuki Umar Sa'bah, Seks dan Kita, (Jakarta: GIP, 1998), Cet ke-1, h. 17 16

Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Jslam (Semarang: As-Syifa, 1981)jilid I, h. 584.

24

tertutup, diperbaikinya rnentalitas seks pria clan wanita, dan hadirnya satu pola kehidupan yang rnerntmgkinkan manusia menemukan jati dirinya. 17 Hal ini bukan berarti Islam rnenolak keberadaan wanita dan melarang pembauran pria dan wanita, yang dikhawatirkan hanyalah penyalahgm1aan seks yang tidak pada tempatnya. Dan menyangkut hukmnan bagi pezma, Islam telah me:mberi aturan-aturan yang jelah mengenai had zina ini. Bagi pezina muhson (mereka laki-laki clan perernpuan yang sudal1 mnikal1) berzina maka, hukurnannya adalah dicarnbuk seratus kali clan dirajam. Seclangkan bagi pezina yang ghairu muhson (Jaki-laki clan perempuan yang belumn pemal1 menikal1) maka, hukumannya adalah dicambuk seratus kali, dan diasingkan selarna satu tahlUl. 18 Allali SWT berfinnan dalam surat An-Nur ayat 2 clan 3:

Artinya: " Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, clan jangmllali belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu lllliuk (me1tjalankan) agama Allal1, jika

17

Marzuki Urnar Sa'abah, op.cit., h. 57

25

kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Lakilaki yang berzina tidak mengawini melainkan per.empuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik yang demikian itu diharamkan atas-atas orang-orang yang mukmin." (QS. AnNur: 2 dan 3) Rasulullah SAW bersabda :

"Dengarkanlah aim, Allah telah menetapkan hukum bagi mereka itu,

Artinya

perjaka dan perawan yang berzina maka dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pria yang sudah tidak perjaka dan perempuan yang tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh dalam status perkawinan) maka dijatuhi hukuman cambuk dan dirajam." (HR. Muslim).

18

Al-Mawardi, loc.cit., h. 429

26

Menurut Imam Syafi'i dalam masalah perzinaan ini, hukum had bagi orang kafir dan orang muslim adalah sama bentuknya, yakni dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullahh SAW telah menghukum rajam dua orang yahudi yang telah berzina (HR. Bukhori dan Muslim). 19 Pada dasarnya penetapan perbuatan zina itu ada tiga ha! pertama, pengakuan,

kedua, penyaksian dan sumpah dari saksi-saksi, dan ketiga qorinah (indikasi-indikasi tertentu). Adapun pengakuan, jika orang yang berzina itu orang yang berakal dan mencapai usia baligh mengaku tanpa paksaan bahwa suatu kali ia telah berzina, 0

baginya dijatuhi hukuman had. Pengakuan itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad harus empat kali, karena dikiaskan kepada empat orang saksi ( QS. An-Nisa': 15). Juga di dasari hadist riwayat Abu Hurairah:

~j

J'. .Ji1 J_,.'.,,j Jw +) <~ ~ ZP ;f'.?u ~j J'. .;Ji1 J_,.'.,,j "'

19

'

,.

,,

Ibid, h. 431

,, ,,

/

,, <>

,,

,,,,

"'

'

...

,,

,, ,,

,,

t;: :Jw ~1:>Li>

27

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata: telah datang seorang laki-laki muslim kepada Rasulullah SAW dan pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di masjid maka beliau memanggilnya, maka berkatalah ia," Wahai Rasulullah

aku telah berzina." Nabi lalu berpaling dari orang i!11 (seolal1 tidak percaya) dan mengalihkan pandangannya dari melihat laki-laki itu. Maka berkata lagi laki-laki il11, "Wahai Rasulullal1 aku telah berzina." Maka Nabi memalingkan lagi mukanya dari laki-laki itu dan mmgulanginya sampai empat kali. Maka tatkala laki-laki itu mengucapkan :iyahadat empat kali Rasulullah lalu memanggih1ya dan berkata, "Apakah engkau gila?" Lakilaki itu meujawab,"Tidak." Lalu Nabi berkata,"Apakah engkau telah menikah?" Laki-laki il11 menjawab,"Ya." Maka Rasulullah berkata," Pergilal1 kamu dengan dia dan rajamlah dia oleh kamu." (Hadist disepakati oleh Bukhari dan Muslim) 20 Menurut Imam Malik dan Syafi'i, pengakuan i!11 cukup sekali, karena merupakan berita dan berita tidak memerlukan pengulangan. Hal kedua mengenai adanya penetapan perbuatan zina ini yaitu persaksian dan sumpah dari saksi-saksi. Untuk membuktikan seseorang telah berzina dapat juga dilakukan dengan pernyataan telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya perbuatan zina antara seorang pria dan wanita. Penyaksian dengan mata

20 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. ke-3, h. 59

28

kepala sendiri ini dilakukan oleh empat orang saksi yang disyaratkan telah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Demi menghindari adanya tuduhan sewenang-wenang terhadap seseorang karena dendam atau untuk mempennalukan orang atau untuk menjatuhkan martabat seseorang, maka bukti kesaksian atas terjadinya perbuatan zina mempunyai syaratsyarat yang ketat. Sayyid Sabiq mengemukakan ada sepuluh syarat yang harus ada dalam pemyataanjarimah zina,21 yaitu:

1) Saksi harus berjumlah em pat orang, jika kurang dari empat orang, maka persaksiannya tidak dapat diterima, berdasarkan firman Allah SWT :

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya." (QS. An-Nur: 4) 21

Sayyid Sabiq, Fiqh Al-S111111ah, (Beirut: Daarul Fikr, 1977), Jilid 2, h. 353-356

29

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuaan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)." (QS. AnNisaa': 15) "Mengapa mereka (yang menuduh zina) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-oang yang dusta." (QS. An-Nur: 13) Dari ayat diatas jelas bahwa saksi zina harus empat orang, dan jumhur ulama mensyaratkan bahwa yang empat itu harus orang laki-laki. 22 Selain harus empat orang laki-laki para saksi itu harus melihat langsung kejadian zina tersebut, karena -menurut pendapat dari kalangan madzhab Imam Syafi'i tindak pidana hudud merupakan hak Allah yang tidak dapat ditetapkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan betul, sedangkan persaksian yang tidak didasarkan kepada yang jelas -melihat dengan mata kepala sendiri- ha! itu akan menimbulkan syubhat. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : "Hindarilah hukuman hudud bilamana ada syubhat" (HR. Baihaqi)

22

Atho', Hammad, dan lb nu Hazm membolehkan tiga orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, atau dua orang saksi laki-laki dan empat orang saksi perempuan. (lihat al-Mughni, lbnu Qudamah, Bab X, h. 415)

30

2) Saksi itu sudah baligh Tanda-tanda baligh itu apabila telah berusia lima belas tahun atau telah telah pernah mengalami mimpi jima' dengan lawan jenisnya atau datangnya haidh bagi wanita. 3) Semua saksi adalah orang yang berakal sehat Karena itu tidak diterima persaksian orang gila atau persaksian orang yang kurang warns akalnya. 4) Keadilan Saksi itu harus terdiri dari orang-orang yang adil. Allah SWT berfinnan dalam QS. At-Thalaq: 2, dan QS. Al-Hujurat: 6

'

(': J)\kll)

,

,

;,s:.:.., J~ 0)-' 1J¥1::, ' ,

5) Saksi itu beragama Islam Persyaratan saksi itu hendaklah oang Islam, hal ini diberlakukan baik terhadap orang Islam yang berperkara atau bukan, persyaratan ini disepakati oleh Imam-Imam Madzhab. 6) Saksi itu benar menyaksikan Saksi-saksi itu menyaksikan dzakar pria berada didalam faraj wanita seperti poros celak mata berada di dalam tempat celak atau tali ember masuk ke dalam sumur.

31

Seperti Nabi berkata kepada Ma'iz:

.li...il.l4. .Y,,

.,.'Jc.,, J

11

vl_,l.p

Jw 11 J_,... )4.

_;,llJ •\,;. )J

'J

Jw

v

p

~IJ >J)I ~ W'

JI

o _r.P JI d,; .;.U..J

Jt> I"'" Jt; ~ 'J

('.'.:'_,..a.JI

7) Ucapan saksi harus jelas menyebutkan masuknya bukan secara kinayah 8) Saksi berada pada satu tempat di tempat terjadinya perbuatan zina Jadi tidak ada perbedaan waktu dan tempat penyaksian dengan waktu dan tempat terjadinya perbuatan zina. Jika saksi-saksi itu datang menyaksikan secara terpisah-pisah maka tidak diterima kesaksian mereka. 9) Saksi-saksi itu adalah laki-laki Saksi-saksi untuk perbuatan zma disyaratkan semuanya laki-laki dan tidak diterima untuk perbuatan zina saksi perempuan. I 0) Kesaksian itu tidak kadaluarsa Apabila kesaksian orang orang yang menyaksikan terjadinya perbuatan zina tidak diberikan pada waktu perkara di gelar, tetapi setelah lewat waktu maka kesaksian itu tidak diterima karena menurut Umar bin Khattab ra kesaksian itu sudah tidak objektif lagi tetapi sudah disertai unsur subjektif, seperti rasa dengki, dendam, atau kasihan. Batasan daluarsanya memang tidak pasti, artinya masing-masing ulama mempunyai argumen yang beragam dalam penetapan masa daluarsanya. hnam Ahn Hanifal1 menetapkan satu tahun sebagai batasnya, jika melewati masa satu tal1un persaksian zina itu tidak dapat diterima.

Sedangkan ulama yang lain tidak

32 u

mempersoalkan hal ini, persaksian telah lewat satu tahun atau lebih, persaksian mereka tetap berlaku. Terakhir hal yang bisa dijadikan pembuktian perbuatan zina adalah Qarinah atau indikasi-indikasi tertentu. Menurnt A. Djazuli dalam Fiqh Jinayah, qarinal1 yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan adalah jelasnya kehamilan pada wanita yang tidak bersuami, qarinah yang seperti ini pemah diungkapkan saliabat Nabi, Umar bin Khattab ra berkata, "Bahwa sangsi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil, atau mengaku." JI ~ c,.;\5' 12>1~ i.J\5' 12>1 ,WIJ

Jb,.)I

CY' i.J:J CY'

JS' J.<'

,_,...,,IJ

!""')I : r"' Jj .01_;v'l'I JI j.J-1

Diriwayatkan, bal1wa Ali bin Abi Thalib ra berkata," Zina itu ada dua macam zina raliasia dan zina jelas. Zina ral1asia harus disaksikan oleh empat orang saksi, sedangkan zina yang jelas itu adalal1 dengan harnihiya perempuan yang tidak bersuami atau dengan pengakuan." Selain

itu

ada

pembuktian

lain

yang

bisa

dip1~rtanggungjawabkan

keakuratannya yaitu, melaui ilmu pengetalman dan tekhnologi ik:edokteran forensik terntama apabila ditemukannya sperma dan DNA di dalam rahim si wanita yang bukan 1nilik suami wanita itu atau ditemukannya sperma dan DNA pria di dalam rahim wanita yang belum menikah.

BAB ill TENAGA KERJA WANITA DI SAUDI ARABIA DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA

A. SEKILAS TENTANG SAUDI ARABIA 1. Letak Geografis

Kerajaan Saudi Arabia adalah negara terbesar di Timur Tengah, menduduki 4/5 luasnya dari keseluruhan Jazirah Arab. Adapun batas-batas negaranya adalah disebelah utara berbatasan

dengan J ordania, Iraq dan Kuwait, disebelah barat

berbatasan dengan Laut Merah, disebelah Timur berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, dan Teluk Persia. 1 Luasnya 2.149.690 km, ibu kotanya berkedudukan di Riyadh, penduduknya (pada tahun 1989) 73% urban, 27% penduduk asli kota. Bahasa resminya adalah bahasa Arab. Bentuk

pemerintahannya adalah monarki (kerajaan) dan tidak ada

badan atau kekuasaan pembuat Undang- Undang . Iklimnya kebanyakan tempat mendapat curah hujan kurang dari I 00 mm air pertahun. Digurun Rub al-Khalli sepuluh tahun terlewati tanpa hujan. Di pesisir pantai barat angin taufan memberikan banyak curah hujan. Pada musim panas cuacanya sangat panas sampai 40 derajat celcius (120 F). Bila musim dingin temperatumya rata-rata 23 C (74 F) di Jeddah, dan 14 C (58 F) di Riyadh

1

Encyclopedia of Knowledge," Saudi Arabia", (Connecticut,USA: Grolier MC, 1989), Vol 16, h. 1993.

34

2.

Keadaan Demografis Mayoritas penduduk Saudi Arabia adalah orang Arab, yang merupakan

keturunan suku penduduk asli. Jumlah pekerja asingnya menurun, walaupun ekonominya tergantung pada buruh asing. Adapun aktivitas perekonomiannya dimulai pada tahun 1936 pada saat penemuan minyak. Selain itu perekonomiannya tergantung pada haji yang mengunjungi Mekkah dan Madinah serta pada ekspor kurma. Tetapi saat ini perminyakan mendominasi ekonominya, untuk membentuk infrastruktur negara Saudi Arabia menjadi negara industri oleh karena jumlah penduduk aslinya sedikit, maka kebanyakan industrinya dengan padat modal bukan padat karya. Selain perminyakan, pemerintah Saudi Arabia juga mengembangkan usaha pertanian untuk mengurangi ketergantungan terhadap makanan import sekalipun kurangnya air, begitu pula dikembangkannya industri perikanan.

2

Pemerintahannya, karena ia merupakan negara muslim maka hukumnya bersumber pada syariah Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist), yang merupakan Undang Undang Dasar negara yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukumnya. Negaranya berbentuk monarki -pure monarchy- karena itu raja !ah yang memegang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Sekalipun dewan kementrian yang dipilih untuk menyelenggarakan fungsi legislatif dan eksekutif tetapi keputusan tetap hak veto kerajaan yang dalam ha! ini adalah raja. Disana tidak ada dewan perwakilan yang 2

Encyclopedia of Knowledge, Ibid., h. 1995

35

anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, juga tidak ada partai politik atau dewan pembuat undang-undang, tapi setiap warga masyarakat bisa mengajukan ketidak puasannya atau permintaan akan sesuatu, bisa langsung disampaikan pada raja pada pertemuan rutin yang disebut majlis. Kendati demikian bukan berarti kekuasaan raja di Saudi itu mutlak tanpa batas, seperti halnya warga negara yang lain raja juga hams tunduk pada syari'ah (Undang-Undang). Pelanggaran terhadap hukum Ilahi dapat merupakan alasan atau dasar untuk menurunkan raja dari tahta, seperti yang terjadi pada Raja Saud bin Abdul Aziz yang memerintah dari tahun 1953 sampai tahun 1964. Karena dianggap tidak layak lagi untuk memerintah maka, pada tahun 1964 satu majelis yang terdiri dari sejumlah pangeran senior Saudi, ulama, dan pejabat tinggi kerajaan, atas dasar alasan demi kepentingan umum, meminta Raja untuk turun tahta dan menggantikannya dengan salah seorang saudaranya yang laki-laki -Faisal- untuk memerintah sampai tahun 1975. 3 Hampir seluruh jabatan penting pemerintahan di pegang oleh keluarga raja (Saud family). Negaranya dibagi menjadi 14 daerah (emirat) dengan tujuan membedakan batas-batas wilayah administratif. Para pejabat daerah melaporkan langsung ke Riyadh dan bertanggungjawab untuk keuangan, kesehatan, pendidikan dan pertanian di setiap provinsi mereka.

3.

Peraturan Ketenagakerjaan di Saudi Arabia

Ada beberapa peraturan yang berlaku berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ketentuan umum yang berlaku untuk The Basic Law of Government yang 3

Munawir Sjadzali, ls/am dan Tata Negara,, (Jakarta: UIP, 1993), Ed. 5, h. 222

36

menyatakan bahwa warga negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama dalam hukum (proses. peradilan). Khusus bagi pekerja asing diatur tersendiri dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Perburuhan yang terdapat pada Royal Decree Nomor M/21 tanggal 6 Rhamadhon 1389 Hijriah atau 15 Nopember 1969. Yang patut disayangkan bahwa yang mengatur tentang Tenaga Kerja Wanita Pembantu Rumah Tangga (TKW-PRT) tidak sama dengan ketentuan yang mengatur tentang buruh di Saudi Arabia pada umumnya, sebab TKW-PRT tidak dikategorikan sebagai buruh. TKW-PRT merujuk pada urusan sosial dan kementrian dalam negeri. Artinya, ketentuan umum yang ada tidak berlaku pada TKW-PRT. Hal ini diatur dalam BAB I tentang Ketentuan Umum Sebuah Profesi pasal 3, yaitu : By way of exception, the provision of this law shall net apply to : A

Workmen in family enterprises which only members of the employers family.

B.

Persons working in pastures or agriculture, with the exception of: I. Person working in agricultural establishments which process their own produce. 2. Person who are permanently engaged in operation or repair of mechanical equiment required for agriculture.

C.

4

Domestic servent and persons regarded as such. 4

Labor and Workmen Law, Royal Degree No. M/21, 6 Rhamadhon 1389 Hijriah!l 5 Nopember 1969, The council of Ministers No. 715, BAB I, pasal 3

37

Berkecualian dari pokok-pokok yang tidak tennasuk cakupan UU ini adalah: A. Buruh yang bekerja disebuah perusahaan keluarga berarti buruh tersebut

tennasuk anggota keluarga majikan. B. Buruh yang bekerja di peternakan atau pertanian dengan pengecualian sebagai berikut : 1. Orang yang bekerja di sebuah usaha pertanian yang hanya membuat produk mereka. 2. Orang

yang

sementara

disewa

untuk

mengoperasikan

atau

memperbaiki alat-alat yang dibutuhkan dalam pertanian. C.

Pembantu rumah tangga dan orang-orang yang sejenisnya.

Dari UU diatas jelas bahwa bagi TKW-PRT yang bekerja di Saudi Arabia mereka tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan TKW non PRT, karena tidak ada undang-undang yang melindungi mereka disana sebagai pekerja asing (foreign worker.;) yang notabene sebagai pembantu rumah tangga. Sementara perangkat hukum yang tersedia di Saudi Arabia, sejauh ini hampir dapat dikatakan tidak ada hukum yang dapat menjerat pelaku kejahatan -baik fisik maupun seksual- terhadap Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia meskipun negara ini telah meratifikasi dua International Convention yang dapat dikatakan sebagai hak asasi buruh migran, meratifikasi empat Conferensi ILO dan

38

memiliki Undang-Undang Perburuhan. Hal ini sangat berkaitan dengan pos1s1 perempuan di masyarakat dan dihadapan um um. 5 lv{enurut undang-undang perburuhan Saudi Arabia p<ekerjaan adalah hak warga negara Saudi Arabia sehingga dilarang

mempek~rja)
tenaga asing

~ecuali

orang terse but memenuhi persyaratan yang ditetapkap. 6 BAB III bagian dua dari undang-undang ini memuat masalah keberadaan bµruh asing. Penggunaan tenaga asing hanya diperkenankan bila memenuhi syarat sebagai berikut : I. Orang tersebut telah masuk negara Saudi secilra legal dan memenuhi syarat untuk dapat izin menetap. 2. Orang tersebut memiliki ketrampilan, kejujuran, dan kualifikasi pendidikan tertentu yang dibutuhkan negara, sementara warga negara yang memiliki kualifikasi itu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. 3. Orang tersebut harus berada dalam kontrak dan jaminan seorang pengusaha Saudi atau non Saudi yang disyahkan di bawah Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau orang tersebut anggota profesi bebas yang dijamin oleh warga negara Saudi atau di bawah kontrak dan jaminan sebuah perusahaan legal. Undang-Undang Perburuhan tersebut juga menetapkan agar setiap pengusaha mempersiapkan pekerja asli Saudi untuk rnenggantikan pekerja non Saudi.

5

Harn Dalarn Praktek, Panduan Me/awan Perdagangan Perempuan dan Anak (GAA TW), (Jakarta: Solidaritas Perernpuan,200 I) h. 150 6

Ibid, h. 48

39

Jika kita lihat dari perspektif hak asasi manusia, nampak ada dua hal penting yang melemahkan posisi buruh migran. Pertama mengenai hak bekerja, terdapat dualisme antara pekerja asing dan pekerja asli. Undang-undang ini menegaskan bahwa bekerja adalah hak warga negara dan tidak bisa diberikan pada orang asing tanpa memenuhi persyaratan. Ditegaskan pula tenaga kerja Saudi Arabia mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi untuk bekerja diseluruh kawasan kerajaan SaudiArabia, setiap pengusaha atau majikan harus menyiapkan tenaga kerja Saudi yang akan menggantikan buruh asing saat mereka selesai masa tugasnya. Bab ini sama sekali tidak menyinggung hak-hak buruh migran sehubungan dengan posisnya yang khusus. Kech1a mengenai pekerjaan pembantu rumah tangga, dalam BAB I pasal 3 C menyebutkan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku bagi pembantu rumah tangga dan orang-orang sejenisnya, tetapi dalam BAB lII bagian 2 pasal 49 nomor 3 disebutkan bahwa jasa pembantu rumah tangga tennasuk dalam kategori pekerjaan yang diliputi oleh undang- undang tersebut. 7 Ketidak jelasan ini tel ah berimplikasi banyak pada Buruh Migaran Indonesia di Saudi Arabia yang mayoritas (80 %) adalah pembantu rumah tangga. Kasus-kasus seperti gaji ditahan majikan, jam kerja panjang, kekerasan-tem1asuk perkosaan (yang dilarang oleh undang-undang ini) banyak dialami oleh pembantu rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Saudi

7

That he shall under contract with a graduated by a Saudi employer, or non Saudi employer authorized under The Regulation for the Investment of Foreign Capital, or shall be a member of a Liberal Profession, graduated by a Saudi National, or under contract with and graduated by a concessionaire company. The term "work" as used in this article shall mean any industrial, commercial, agricultural, financial, or other work, and any services including domestic service.

40

mereka (bisa dikatakan) tidak punya akses terhadap undang-undang un untuk melindungi diri. Jika kita dapat berpegang pada BAB I pasal 3 mengenai pengecualian atau

exception yang tidak memuat kategori pembantu rumah tangga. dm1 sejenisnya maka, kita bisa beraswnsi bahwa hak-hak buruh yang tercantum dalmn undang- undang ini tidak dapat dinikmati oleh pembantu rumah tangga dan sejenisnya. Hak-hak yang terpentiug adalah kontrak kerja, gaji dan jmninm1 sosial, masing-masing pada bab IV, VI, dan VII. Soal Kontrak Kerja termasuk dalmn BAB IV pasal 70 hingga 98 yang dalmn bab ini pembantu nunah tangga dapat menikmati hak untuk mendapatkan biaya pulang se1ta pertimbm1gan yang adil alas kondisi mereka yang dipecat unnJlc mendapatkan biaya pemulangan (pasal 85). 8 Soal gaji terdapat dalmn Bab VI yang sedemikian rupa mengatur sistem pengupahan sehingga bnruh tidak dirugikan. Bab VII tentang jmninan sosial memuat perlindungan resiko dari penyakit akibat pekerjaan, pengusalia dilarm1g menal1an gaji buruh berapapun (pasal 128), 9 jmninan atas kondisi kerja yang baik sepe1ti kebersihan, ruangan yang bebas polusi, saran penerangan, sanitasi, air minwn (pasal 129), juga buruh mempm1yai hak untuk mendapatkan infmmasi yang akurat tentang resiko pekerjaan jika itu berpotensi melukai atau menimbulkan

p1~11yakit

(pasal 130).

8

The employer shall bear the costs of returning the workmen to the place where the contract was concluded or to the place from which the workman was brought. 9

Eveiy employer shall take the necessary precautions for the protection of workmen from hazard and diseases resulting from the work and the machineiy nsed, and for the protection and safety of the work. The employer may not charge the workman or withhold from their wages any amount of return for providing such protection.

41

Waktu kerja ditegaskan tidak boleh lebih dari 8 jam perhari atau 48 jam per minggu dengan pengecualian bulan Ramadhan tidak boleh lebih dari 6 jam per hari atau 36 jam per minggu (BAB XI pasal 147). Undang-undang terscbut juga memuat perlindungan tmtuk bunil1 perempuan (pada Bab X pasal 161-167) yang meliputi larangan bekerja pada sektor-sektor pekerjaan berbaliaya,. bekerja rnalam, cuti hamil 6 minggu, istirahat rnenyusui, biaya pemeriksaan medis, perawatan, clan biaya melahirkan ditanggung majikau, jaminan tidak di

PHK karena sakit yang

berhubungan dengan pekerjaan clan melahirkan. Disamping itu majikan hams menyediakan tempat duduk untuk menjaniin kenyamanan buruh perempuan. Bagi perempuan bunil1 migran yang bekerja sebagai pembantu n.IDlall tangga perlindungan

ini juga tidak terakses. Termasuk juga aspek-aspek yang lain tidak dapat dinikmati clan diakses oleh buruh asing terutama pembantu ruma11 tangga.

B. Tenaga Kerja Wanita

1. Tentang Tenaga Kerja Wanita. Secara

histmis, pengerahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri

suda11 berlangstmg sejak zaman pra Indonesia. Sedangkan pengerahan buruh dalam konteks keterlibatan atau inteivensi negara dan bagian dar kapitalisme atau pembagim1 kerja tata ekonomi intemasional, berlangsung

s~jal(

masa kolonial

khususnya akhir abad XIX, bersamaan dengan politik etik diterapkan di Hindia Belanda. Pada masa kolonial inilah pertmna kali campur tangm1 negara dalam

42

perangkat regulasi serta administrasi. Buruh Indonesia bekerja di perkebunan Vietnam, Suriname, dan laimiya. 10 Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang tmtnk kebutuhan masyarakat. 11 Lebih lanjut ketetapan menteri tenaga ke1ja tentang Antar Kerja Antar Negara (AKAN) menyebutkan dalam BAB I Ketentuan umum pasal 1 (c): Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan ekonomi atan sosial di luar negri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. 12 Sedang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tertuang dalam UU RI Nomor 25 !alum 1997 menyebutkan "Tenaga Ke1ja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik didalam mauptm diluar hubtmgan kerja gima menghasilkan barang atau jasa untnk memenuhi kebutuhan masyarakat." 13 Indonesia sebagai Negara berkembang menempatkan wani1ta pada posisi yang setara dengan pria, terutama dalam masalah ketenagakerjaan, karena disadari atau

10

Rusdi Tagaroa clan Encop Sofia, Bunih Migran Indonesia Mencari Keadilan, (Jakarta: SPLABMI,t.t), Cet. ke-1, h. 1 11

Iman Soepomo, Hu/mm Perbunihan, (Jakarta: Djarnbatan, 1996), Cet ke-16, h. I

12

Ignas Bethan, 7KW di Timur Tengah, (Jakarta: GrafikatarnaJaya, 1993), Cet ke- I, h. 135.

13

Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), Cet. Ke-I, h. 3

43

tidak wanita mempunyai peran ekonomi yang ainat penting dalain pembangunan nasional disainping perai1 Jainnya. Potensi wanita sebagai salah satu 1msm· dalam menunjang pembani,'llllan nasional tidak dapat diragukan Jagi, karena hainpir selmuh negai·a di dnnia setengall pendudnknya adalah wanita, bahkai1 di Indonesia Jebih dari separuh. Maka jika potensi besar ini tidak dimanfaatkan secara

optimal dalain pembangunan nasional,

maka kondisi bangsa akan mengalaini stagnasi. 14 Selain itu tenaga kerja wanita yang dikirim ke luar negeri telall mainpu mendongkrak perekonomian kita dengan devisa yang didapat dari mereka, dai1 ha! tersebut juga dalain rangka meminimalisir juntlall pengangguran dalain negeri.

15

Disainping dua alasan diatas ada lagi alasan mengapa dewasa ini lebih banyak lnigrasi tenaga kerja perempuan dibanding laki-laki, Jebih 60% tenaga kerja migran Indonesia adalal1 perempuan.

Hal ini terjadi sehubtmgan dengan massalisasi

pendidikan di pedesaan yang menghasilkan tenaga berpendidika11 rendall. Disainping itu, modemisasi sektor agrai·is telal1 merainpas sebagian ke:rja perempuai1 di pedesaan. Dalain usia produktif, menganggur akan menjadikan beba11 keluarganya, disainping kenyataai1 kesulita11 ekonomi yang dihadapi masyarakat pedesaai1. Baik mereka ya11g masih Jaja11g atau mereka ya11g dalain kategori keluarga muda seperti terdorong tmtuk mengadu 1mt1mg di negeri orang. Sementara bagi rekan laki-lakinya, 14

M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed), Rekonstn1ksi Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: Ababil, 1996 ), Cet. ke-1, h. 87 15

Pro Kontra TKW, Mimbar Ulama XX, 233, (Januari, 1998), h. 8

44

meski terbatas dan dengan upah rendah pekerjaan di desa masih tersedia bagi mereka. 16

2. Motivasi Menjadi TKW Mengapa ada sebagian wanita Indonesia yang bersedia bekerja di negeri orang jauh dan jauh dari kampung halaman ? apalagi sebagian besar diantara mereka adalah wanita suku bangsa Jawa yang terkenal dengan falsafah "mangan ora mangan waton kumpul ", biar tak makan asal bisa tetap kumpul. 17

Ternyata motivasi mereka sangat beragam. Dari wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian wanita Indonesia ini berangkat ke Saudi Arabia menjadi TKW karena ingin mengubah nasib mereka, menigkatkan taraf kehidupan keluarga. Diantara mereka ada yang kelewat bosan dengan kemelaratan yang mereka rasakan sejak lahir hingga dewasa. Adapula yang terkena bujuk rayu para calo pencari tenaga kerja, seperti yang dituturkan Kodriah -mantan 1KW Saudi- "Setelah diberitahu sponsor dan agen bahwa bekerja di Arab enak, gajinya besar dan kerjanya nngan cuma mencuci seperti yang saya lakukan sehari-hari, saya kemudian mendaftar." 18

Ada yang berfikiran, kalau sudah san1pai di tanah Arab mereka

tentunya bisa minta izin majikannya untuk melaksanakan ibadah Umroh. Banyak 16

RUU Perlind1111ga11 Buruh Migra11 !11do11esia da11 Anggota Ke/11arga11ya, Dirancang dan Diusulkan oleh KOPBUMI bekerjasama dengan ACIL, h. 59 17

Ignas Bethan, TKW dii 1/mur Te11gah, Op. Cit, h. 80

18

Kodriah.Mantan TKW Arab Saudi, Wawa11cara Pribadi, Jakarta, 2 Juni 2002

45

pula diantara mereka yang berangkat ke Saudi Arabia tidak hanya untuk menjadi TKW, bekerja di Arab hanya dijadikan batu loncatan saja untuk melitksanakan mkun Islam yang ke-5, yaitu haji. 19 Ironisnya, ada diantara mereka yang berangkat ke Saudi Arabia tanpa tujuan apa-apa. Mereka berangkat hanya karena ada kesempatan atau bujukan para calo. Mereka tak tahu apa yang hams dilakukannya menjelang keberangkatannya, apa yang perlu dipersiapkannya, terlebih persiapan mental. Merekapun tidak memiliki I

bayangan, apa yang hams dilakukannya di Arab nanti. Kabar dari mulut ke mulut atau kenyataan yang dilihatnya sendiri tentang keberhasilan TKW yang pulang dari Arab Saudi, terlalu kuat menarik mereka untuk mempertamhkan nasib ke negeri kaya minyak tersebut. Dari kedua golongan ini baik yang berangkat ke Saudi Arabia dengan harapan dapat menunaikan mkun Islam kelima maupun yang berangkat tanpa tujuan dan gambaran mengenai pekerjaannya di Arab kemungkinan besar akan kecewa dan fmstasi. Yang menamh harapan untuk bisa naik haji belum tcntu bisa terlaksana. Yang tidak mcnyadari bahwa mereka berangkat untuk bekerja, sehingga akan ada tantangan-tantangan hidup yang berat di perantauan, belum tentu akan memperoleh majikan yang pemurah dan sesuai dengan yang diharapkan. 20

19

Nurjannah, Mantan TKW Saudi Arabia, Wawancara Pribadi, Jakana, 2 Juni 2002

20

Ignas Bethan, foe. cit, h. 81-82.

46

3.

Faktor Penarik Saudi Arabia adalah negara kerajan yang kaya oleh minyak. 21 Peningkatan

harga minyak sekitar tahun 1973/1974 menjadikan Saudi Arabia sebagai pusat perekonomian kawasan Timur Tengah dan untuk itu Saudi Arabia membangun pesat infrastruktur moderen seperti jalan raya, gedung-gedung, perumahan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Kedatangan buruh migran merupakan bagian dari fenomena pembangunan infrastruktur modern tersebut. Disisi lain kemajuan ekonomi Arab Saudi kemudian melahirkan kelas menegah yang memerlukan pembantu rumah tangga sebagai bagian dari gaya hidup kelas tersebut. 22 \

4. Pelecehan Seksual Terhadap TKW Sebagai komunitas yang terdiri dari individu-individu, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada anggota-anggotanya. Demikian pula baik buruknya seseorang tergantung dari aktivitas yang digelutinya. Apabila kita melihat keburukan dunia, maka manusialah yang menjadi penyebab terjadinya berbagai kejahatan itu.

21

Menurut International Financial Statistic, March 1985 Total Finance Reserve Saudi Arabia sepanjang tahun 1978-1984 meruapakan yang tertinggi dikawasan negara-negara Timur Tengah. 22

Deepak Nayyar, Indonesia Emigration Pressures and Structural Change, !LOI UNDP TSSI Report, April 1996. Permintaan untuk sektor pertanian, manufaktur, jasa keuangan, pertambangan, transport, dan rumah tangga lebih besar ketimbang sektor lain seperti konstruksi. Meskipun secara umum ada pengurangan permintaan tenaga kerja, permintaan akan pembantu rumah tangga asal Indonesia terus meningkat: data menunjukkan bahwa permintaan meningkat dari 33 .203 orang pada tahun 1984/1985 menjadi 79.905 pada tahun 1985/1986. Selain karena kesarnaan agama, upah buruh migran asal Indonesia relatiflebih murah dibandingkan buruh migran dari negara-negara lain.

47

·Sepihak kita melihat kejahatan yarig terjadi atau melanda lcaum wanita dewasa ini maka, kita akan mengarahkannya pada wanita karier. Hidup para TKW setelah berada di Saudi Arabia sepenuhnya tergantung pada siapa dan bagaimana tabiat majikan mereka. Ada yang beruntung mendapat majikan yang manusiawi dan memandang para TKW sebagai mausia yang bermartabat sama seperti dirinya. Namun, bukan ha! yang mustahil mereka bertemu dengan majikan yang memperlakukannya tak lebih sebagai budak belian. Pada dasarnya ada dua majikan dimanapun, termasuk di Saudi Arabia. Dua macam majikan inilah yang membuahkan dua macam perlakuan bagi TKW Indonesia. Dalam hubungan dengan perlakuan baik maupun buruk dari seorang majikan, berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam dirinya. Golongan pertama, yang banyak memberikan kebaikan adalah majikan yang benar-benar menganggap wanita Indonesia itu adalah manusia yang merantau jauh untuk mencari pekerjaan. Jenis majikan seperti ini selalu berusaha untuk menepati janjinya seperti apa yang tertera dalam kontrak kerja. Mereka memperlakukan pembantu rumah tangganya secara manusiawi. Mereka bahkan talc segan-segan membantu dan memberi petunjuk manakala TKW hendak mengirim surat atau uang ke Tanah Air. Kadang-kadang mereka juga mengajak para pembantunya ikut serta untuk berpesiar, bahkan diajak untuk menunaikan ibadah umroh. 23 Majikan yang baik umumnya hanya memberikan satu jenis pekerjaan tertentu saja pada para pembantunya, karena pada umumnya keluarga kaya di Saudi memiliki 23

Romlah, Mantan TKW Arab Saudi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 3 Juni 2002

48

beberapa orang pembantu. Demikian pula jika mereka ada waktu senggang mereka dapat beristirahat, menonton televisi, atau menulis surat. 24 Bahkan tak ]arang mereka menerima hadiah dari majikan mereka yang pnas dengan cara kerja mereka, hadiah itu dapat bernpa uang, perhiasan, atau pakaian yang indah, yimg jika dinominalkan jumlahnya cukup besar bagi mereka. Golongan yang kedua inilah yang banyak menimbulkan kesengsaraan bagi TKW Indonesia yang bekerja disana. Banyaknya pelecehan-pelecehan seksual yang dialami oleh para TKW itu, bahkan perkosaan-perkosaan yang dilakukan terhadap mereka adalah penyakit-penyakit sosial yang kian marak. Ini jelas perbuatan yang kelirn. Wanita ditempatkan pada tingkatan yang serendah-rendalmya, yang tidak mempunyai makna sebagaimana layaknya manusia. Pandangan ini menempatkan wanita tidak ubalmya sebagai pemuas nafsu yang tidak mempm1yai keknatan m1tuk menempatkan dirinya pada jenjang kehidupan yang wajar. Lemalmya proteksi hukum terhadap

para TKW menirnbulkan rentarmya

pelecehan-pelecehan yang dilakukan para majikan. Banyak cerita yang menyedihkan yang keluar daii mulut ribuai1 TKW eks Saudi yang dipulangkan secara paksa. Ada yang

bekerja berbulai1-bulan tanpa

digaji

-ganti

majikan

ganti

pula calon

pemerkosanya-, dipukuli dan disiksa majikan bernlang-ulang hingga derita bukan hanya milik Solekhah yang dipancung, atau Nasiroh yang dibunuli setelah diperkosa

dan dirnsak kemaluannya.

24

Ignas Bethan, Joe.cit., h. 57

49

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, TKW yang pemah mengalami penganiayaan berupa pukulan, tendangan dan perlakuan kasar lainnya, tidak sepenulmya disebabkan karena majikan tetapi, karena kurangnya pengetahuan TKW itu tentang apa-apa yang harus ia kerjakan, dan kurangnya memahami perintah majikannya (bahasa Arab), dan begitu pula budaya orang Arab yang kerap berbicara kasar dan keras sehingga kesan yang ditimbulkan adalah ia marah kepada TKW itu, yang pada akhirnya karena miskomunikasi inilah si TKW sering mendapat dampratan dan perlakuan kasar sang majikan. TKW-PRT yang berangkat ke Saudi Arabia tanpa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai mengenai bahasa Arab, bisa menjadi faktor pemicu berbagai malapetaka. Karena itu, tidak dapat diabaikan lagi, baliwa pengetahuan bahasa dan budaya serta kebiasan yang dianut di dalam masyarakat Arab, memang suatu keharusan yang harus dikuasai oleh para TKW yang hendak bekerja disana.

D. UPAYA-UPAYA PERLINDUNGAN

1. Perlindungan Hukum Bagi TKW Salah satu faktor yang memicu pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk di dalamnya para TKW adalah lemahnya mekanisme perlindungan hukum, dan hukum yang ada tidak memadai untuk memproteksi TKW dari berbagai ancaman dan hal-hal yang merugikan diri mereka, disamping karena kurang dipahaminya hak-hak dan perlindungan hukum oleh pekerja sendiri ..

50

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, para Tenaga K·erja Wanita dengan mudahnya akan menjadi sasaran tindakan kesewenang-wenangan., oleh karena itu penegakan hukum dan pemberian hak-hak mereka hams dilaksanakan, seperti hak untuk hidup

layak,

perlakuan yang sama didepan

lmktun,

dan hak untuk

melaksanakan ibadah. Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1997 dalam pasal-P.asalnya diatur tentang hak memperoleh perlindungan dari aspek keselamatan ke1da maupun melalui program Jamsostek, baik jika mengalarni kecelakaan kerja, sakit, atau mengalarni hari

tua bagi pekerja di sektor infmmal. Perlindungan terhadap Tenaga Kerja di sektor informal diatur dalam bab tersendiri, yaitu BAB XI dan terdiri dari tidga pasal yaitu, pasal 159, pasal 159, dan pasal 160. Pasal 158 mengatur perlindungan terhadap tenaga ke1ja sektor infonnal. Tenaga kerja baik yang ada dalam hubungan kerja sektor informal maupun diluar lmbugan kerja, berhak memperoleh perlindungan melaui program Jamsostek. Sedangkan perlindungan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 159 ayat (1) berbunyi : "Setiap Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sektor infonnal dan diluar hubungan kerja berhak untuk memperoleh keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan. 25

25

Budi Mruyoto, UU No.25 Tahu11 1997 dan Tenaga Kelja Sektor 111/orma/, (Jamsostek), Ed.

14, Des.1997-Jan. 199, h. 31

51

Dengan diaturnya perlindungan tenaga kerja sektor infonnal, berarti akan meningkatkan kualitas kesejal1teraan tenaga sektor informal di Indonesia. Tetapi pelanggaran terhadap UU ini hanya mendapatkan sanksi administratif saja, bukan sauksi pidana. Konkritnya, upaya-upaya perlindungan yang dilakukan Depaitemen Tenaga Kerja terhadap TKl ada tiga ta!Jap, yaitu : 1. Pra pemberangkatan 2. Selaina bekerja 3. Perlindungan puma (setelah TKI pulang). Pada pra pemberangkatan upaya-upaya yang dilakukan adala!J : a. Pelatihan yai1g dibe1ikan oleh PJTKJ, yang standarisainya telah diatur oleh Depnakeitrans bersaina APJATI b. Perjanjian penempatan kerja ai1tara TKl dan PJTKI

c. Perjanjian kerja antara TKJ dan Majikan, yang diketa!Jui oleh PITKA (Perusal1aan Jasa Tenaga Kerja Asing, dikenal dengai1 11aI11a Agensi), Perwakilan RI (KBRI) di negai·a bekerja, PJTKJ, dan Pegawai Pengawas Depnakertrans. d. Prograin Remittance, yaitu prograin agar para TKl membuka rekening bank untuk amannya gajinya, sehingga kalau pulang ke Indonesia tidak perlu lagi membawa uang cash.

52

e. Program Asuransi (Kep. Dirjen Binapenta Nomor: KEP-107/BP/1999 dan Kep. Men. Tenaga Kerja No. 204/ 1999). 26 Perlindungan kedua,

yaitu selama bekerja dilakukan pengawasan clan

pemantauan TKI di tempat kerjanya. Sebenarnya hal ini mernpakan tanggm1gjawab Depnakertrans, akan tetapi pihak Depnaker sendiri tidak melaklikaukannya karena memuut mereka ha! ini sudah dilimpahkan pada PJTKI sebagai pengusaha jasa TKI. Dan menurnt Bapak Tukiman (Staff Bagian Perlindungan clan Pemberdayaan TKI), karena pihak Depnaker telah menswastakan pengiriman TIU pada PJTKI, maka praktis tugas perlindm1gan ini hams dilakukan oleh PJTKI clan pihak pemerintah Depnaker- hanya bertindak sebagai pengawas. Perlindungan ketiga, yaitu paripurna, setelah para TKI pulang uang yang didapat daii bekerja (gaji)

diarahkan

oleh Depnaker (Dirjen Pelatihan dan

Pemberdayaan SDM) ke usaha-usaha yang produktif agar mereka bisa mandiri clan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi setelah melihat realitas yang ada di !apangan, temyata Depnaker tidak proaktif dalam menangani masalal1 yang jadi wewenangnya, ha! itu terbukti ketika banyak TKW yang bermasalah mereka menyalahkan PJTKI sebagai penyelenggara. Harusnya Depnaker ttuun langsung mengawasi kine1ja PJTKI di lapangan. Sehingga kesan yang ditimbulkan adalah Depnaker ingin mencnci tangan jika terjadi kasus pelanggaran yang dialami TKW di tempat kerja. 26

Tukiman, SH, Kepala Bidang Pembelaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Wcnvancara P11badi, Jakarta, 4 Juni, 2002

53

2. Posisi Tawar Buruh Migran Indonesia. Migrasi tenaga ke1ja Indonesia ke luar negri bukanlah merupakan hal yang baru, sejak zaman Hindia Belanda hal tersebut telah terjadi. Dengan latar belakang sosial, politik dan ekonomi yang berbeda, migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negen yang mengalami booming semenjak dekade delapan puluhan, dan ha! ih1 sangat memerlukan perhatian. Otomatis berbagai penuasalal1an muncul, mulai dari pemberangkatan ballkan sampai kepulangan mereka. Dan ha! ihl tidak saJa menyangkut penuasalal1an adrninistratif saja melaiukan

berbagai kasus pelanggaran

HAM, seperti penindasan, penipuan, perkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Ballkan dari berbagai kasus-kasus diatas tak jarang terjadi kasus yang mengakibatkan kematian. Tapi ironisnya pemerintah tidak cepat tanggap terhadap berbagai rnasalal1 (kasus) yang dialami TKI kita yang notabene kebanyakan dari mereka adalal1 tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor infonual. Merujuk pada rekapihtliasi kasus BMI (Buruh Migrart hldonesia) yang ditangani Solidaritas Perernpuan (LABMI-SP), 27 periode JanUllli-Desernber 2001, lernbaga ini telal1 mene1irna 119 pengaduan kasus yang bersal dari Timm· Tengah dengan jmnlal1 korban sebanyak J 118 orang. Komposisi jenis kelarnin korban adalal1 713 perempuan (68%), dan 405 laki-laki (37%). Dan Arab Saudi adalal1 negara

dengan

pelanggaran terbanyak, yaih1 155 kasus (79,89%). Menyusul Uni Emirat

Arab 7 kasus (3,60%), Kuwait 5 kasus (2,57%), Libanon 6 kasus (3,09%), Malaysia

27

Sebuah LSM yang menangani soal advokasi TKW, terutama mengenai penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKl) di Arab Saudi

54

3 kasus (1,54%), sedangkan Taiwan, Qatar, Singapura masing-masing 2 kasus (1,03%).

Tabel. I Jumlah No. Nama Nee:ara % I Saudi Arabia 15 79,89 % 2 Uni Emirat Arab 7 3,60 % 3 Kuwait 5 2,57% 4 Malaysia .J 1, 54 % 5 Qotar 2 1,03 % 6 Taiwan 2 1,03 % 7 Indonesia 12 6,18 % 8 Singapura 2 1,03 % 9 Libanon 6 3,09 % Jumlah 194 kasus 100% Data: Pengaduan Kasus S.olidaritas Perernpuan- LABMI bulan Januari-Desember 200 l 0

Jenis pelanggaran terbanyak adalah saat beke1ja, yaitu 182 kasus (93,81 % ). Pada saat rekruitmen dan sesudah kembali masing-masing 6 kasus (3%). Gaji dipotong dan tidak dibayar (29,38%). Penganiayaan (13,40%), PHK sepihak (14,43%) dan hilang kontak dengan keluarga (10,82%) adalahjenis pelanggaran yang

paling banyak terjadi. Periode ini SP mencatat 8 TKW diperkosa di Saudi Arabia, 2 diantaranya melahirkan anak basil perkosaan tersebut. Mereka berasal dari Lampung dan Karawang. Satu dari korban perkosaan saat ini masih bernda i:lirumah majikan dan tidak dapat meloloskan diri. Tabel. 2

NO

JENIS PELANGGARAN

JUMLAH

PRAPEMBERANGKATAN 1

Penipuan rekruitmen

TOTAL 6 kasus (3,09 %)

5 kasus

IYo 2,57% 0,51 %

55

2

Kecelakaan lalu lintas saat rekruitmen

I kasus 182 kasus ( 93,81 %)

SELAMA BEKERJA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diperkosa (hamil & melahirkan 2 orang) Penganiayaan Cacal akibat penganiayaan Pelecehan seksual (nyaris diperkosa) Dipaksa menjadi sex workers Saki! saat bekerja dan tidak diobati Hilang ingatan Dipenjara Dijual ke majikan lain

Meninggal Hilang kontak dengan keluarga (lebih dari 12 bulan) Gaji dipotong/ tidak dibayar PHK sepihak oleh maiikan Jam kerja panjang Keria lebih dari l maiikan Kontrak kerja diperpanjang dengan paksa

8 kasus

13,40 %

26 kasus 2 kasus 6 kasus

1,02 % 3,09% 1,03 %

2 kasus 5 kasus

2,57 % 0,51 %

1 kasus 8 kasus 4kasus 6 kasus 21 kasus

4,12 % 4,26% 3,09 % 10,82 % 29, 38 %

57 kasus 28 kasus 3 kasus 2 kasus 3 kasus

14,43 % 1,54 % 1,03 % 1,54 % 6 kasus ( 3,09%)

PROSESKEPULANGAN

19 20

Uang kiriman tjdak sampai pemerasan Penipuan saat pulang dari bandara ke kampung JU MLAH

4,12 %

3 kasus 3 kasus 194 kasus

194 kasus

100%

( 100 % ) Data pengaduan kasus Sohdantas Perempuan- LABMI bulan Januan-Desember 2001

Setidaknya 80% dari korban (TKW), mengalami lebih dari satu jenis pelanggaran. Misalnya, seorang korban kekerasan, gajinya tidalc dibayar dan di PHK sepihak oleh majikannya.

56

Sepanjang bulan Januari-Desember 2001, catatan Solidaritas Perempuan menunjukkan setidaknya ada 69 PJTKI yang burnh mii,rrannya mengalami masalah, baik ketika akan berangkat maupun saat kedatangan ke daerah asal. Adapun pe1inciannya di tabel berikut : Tabel. 3 No

NamaPJTKI

Nama Direktur

Domisili

1. 2. 3. 4. 5.

PT. Era Sutera Alam PT. Tenaga Sej alitera Wirasta PT. Sekar Tanjung Lestari PT. Amalindo Lam!l!eng PT. Bhakti Nakerlindo PT. Amira Prima PT. Al Irsyad Dian Surya PT. Aii Ayal1bunda Sakti PT. Satria Parang Tritis PT. Antromeda Gralia PT. Panca Bru1yu Aji Saldi PT. Genta Bmni Selaoawis PT. Aiwenll PT. Akbar Insan Prima PT. Jasibu Prima lntemusa PT .Limba Java Mitrruna PT.Al Barokal1 Corp PT.Avida Avia Duta PT .Amri Margatruna PT.Bagoes Bersaudara PT.Wallan Karya Suolaindo

Rizal Pangabean Drs. Zainal Abidin Sutedy Amalia Omar Marta Yunus Ahmad Baraba Drs. Luthfi Sun!!kar Drs. Acep Bm1yamin H. YusufUmar

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakruta Jakarta Jakarta

H. Pirunal Aziz Bsc Edmon Sofyandi Drs. Moh. Ka adi

Jakarta Jakarta Jakarta

Wailyn Susanto Ali Naser Asri M. Husein Ru~jdi Balmsuan Drs. Said Umar

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

6. 7.

8. 9. 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

Frans T Pangabean

Jumlah kasus 2 I

1 2 4 4 3 1

2 1 3 1 1 1 1 1 2 9 5 2 I

Dalrun penyelesaian masalall pun ada kecenderungan ballwa kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang paling sedikit terselesaikan. Berdasarkan data penyelesaian masalah TK.l di Arab Sandi untuk periode 2000/2001 kasus pelecehan

57

seksual sebanyak 950 kasus, yang berhasil djselesaikan hanya 585 kasus. Jumlah ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kasus lainnya, seperti

ke~ja

terlalu berat. Pada

periode yang sama tercatat 1.603 kasus, berhasil, diselesaikan sekitar 1.550 kasus (98%). Adapun detailnya di tabel berikut : Tabel. 4 Tahun

Pelecehan Seksual lylasalah

Selesai

1995/1996

43.521

213

148

1996/1997

127.137

640

573

1997/1998

121.965

659

537

161.063

988

1998/1999 -

Penempatan

1999/2000

-·-·

127.165

927

135.165

503 -

~----

2000/2001

697 ~·

950

585

Sumber Data diperoleh dan Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga. KerJa Luar negeri Depnaker RI.

Kurang dari 30% kasus yang ditangani Solidaritas Perempuan dapat diselesaikan. Hambatannya antara lain :

(I) Aturan hukum tentang perlindungan buruh migran tidak memadai. (2) Tidak adanya mekanisme penyelesaian kasus yang baku. (3) Kinerja Kerja birokrat (Depnflker, Deplu, dll) sangat lemah dalam meuangani kasus.

BAB IV ANALISA KASUS PELECEHAN SEKSUAL TENAGA KERJA WA NIT A

A. Analisa Sosiologis Dari. beberapa faktor yang menimbulkan diskriminasi seksual yang cukup signifikan adalah faktor sosial budaya karena bagaimana pun kesadaran masyarakat sebagai realitas tidak mungkin bisa dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai sosial di sekitamya, dengan kata lain cara pandang masyarakat terhadap masalah jender yang mengakibatkan munculnya masalah diskriminasi seksual pada dasamya dapat dikatakan terbentuk secara sosial (socially constructed). Begitu pula yang terlihat pada corak kehidupan sosial di Arab yang masyarakatnya mengakui bahwa laki-laki harus menjadi kcpala rumah tangga, sekaligus yang lebih berwenang untuk berkecimpung atau beraktivitas di wilayah publik. Dalam konstruksi realitas sosial patriarkis semacam ini, diyakini bahwa lakilaki yang secara fisik memang relatif lebih kuat dibanding perempuan, ha! ini menunjukkan bahwa secara sosial pun laki-laki sudah selayaknya menjadi jenis kelamin yang superior dihadapan perempuan. Padahal, kelebihan secara fisik yang merupakan pemberian Allah sama sekali bukan berarti bahwa secara sosial pun berhak menikmati kedudukan yang lebih tinggi dibanding lawan jenisnya. Sebagai ilustrasi, pada masyarakat Arab jahiliyah yang mempunyai gaya hidup nomaden dan kelompok/kabilah, sub kabilah (' asirah), keluarga besar

59

('a 'ilaah), atau keluarga kecil (usrah). Laki-laki yang dituntut untuk mempunyai fisik yang kuat agar dapat membela kabilahnya dalam perang antar S1llrn, selain itu mereka pun dituntut untuk menafkabi keluarganya. Segala kebijakan prinsip

baik dalam

lingkungan keluarga terkecil sampai terbesar berada di tangan !laki-laki. Sebaliknya perempuan berada pada posisi yang subordinati£ Yang bertindak sebagai pemimpin dalam kelompok/kabilahnya adalab laki-laki. Pola hidup seperti ini berimplikasi pada posisi perempuan yang akhimya sekedar menjalankan tugas-tugas domestik serta dianggap sebagai beban keluarga. 1 Dengan latar belakang seperti ini kemudian timbul suatu tradisi untuk mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Hal tersebut dis1ibabkan oleh adanya rasa takut babwa pertambaban anak perempuan bakal menimbulkan beban ekonomi, sekaligus mendatangkan aib bagi keluarga ketika ia tertangkap clan dijadikan tawanan oleh mnsuh dalam suatu peperangan. Atau karena mereka kluiiwatir mmtinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang status sosialnya lebih rendah, misalnya budak atau mawali.2 Hal ini disinyalir dalam empat ayat dalrun Al-Qur'an, yakni QS. Al-An'am: 151, QS. Al-lsra': 31, dan QS. Al-Nahl: 58 dan 59.

1

Nasaruddin Umar, Argumen K£setaraan Jender, (Jakarta: Pararnadina, 2000), Cel ke· 1, h.

12:5 2

Ashgar Ali Engineer, Hale-Hale Perempuan dalam Islam, (Yogyakmta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), Cel ke-1, h. 28

60

Artinya: ''Dan janganlah krunu membunuh anak-anak kamu kare11a takut kemiakinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, lbaik yang nampak diantaranya manpun yang tersembunyi, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melaiakan dengau sesuatu (sebab) yang benar." (QS. Al-An'am: 151) ''Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu katena takut kemiskinan. · Kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka. Dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar." (QS. Al-Isra': 31)

''Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar

dell!~an

(kelahiran) anak

perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah." (QS. An-Nahl: 58)

61

"Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita

yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup )? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." (QS. An-Nahl: 59) Relasi jender dalam dunia Arab memberikan peran dominan kepada laki-laki dalam berbagai bidang. Dorninasi laki-laki dapat dilihat dalam sistem keluarga. Lakilaki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak-hak utarna seperti sebagai wali yang berhak menentukan jodoh anak-anaknya, mempunyai hak poligami, jika terbunuh nilai tebusannya lebih besar daripada perempuan, dan ia berhak menjadi imam sholat, pewaris harta warisan dan sebagainya. Dan hal yang semacam ini berpengaruh sampai sekarang dimana dalam masyarakat Arab perempuan tidak bebas mengekspresikan dirinya lewat bidang yang ia sukai, ruang geraknya sangat terbatas dan terkontrol. Pada tahun 1900-an perempuan Saudi hanya bisa mendapatkan pendidikan tradisional di rumah atau di sekolah-sekolah kut1ab untuk mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Mereka tidak diperkenankan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah yang berpendidikan sekuler. Di dalam kuttab, ini perempuan mengajar perempuan lain, dan mereka sungguhsungguh menguasai dengan baik teks-teks keagamaan. Baru pada tahun 1960-an, perempuan boleh memasuki sekolah sekuler, yang bertujuan untuk mendidik perempuan agar dapat menjadi pengelola rumah tangga yang baik, berdasarkan ajaran Islam. Kemudian pada tahun 1950-an hingga 1970-an,

62

seiring dengan terjadinya "boom rninyak", ada kecenderungan dari keluarga Arab untuk rnengirirn anak-anak rnereka sekolah ke luar negeri dan banyak perernpuan dari kelas sosial Jebih tinggi rnendapatkan gelar kesarjanaan dari sekolah-sekolah asing. Narnun pada akhir tahun 1970-an, pernerintah Arab Saudi melarang keras perempuan Saudi untuk belajar ke luar negeri, kecuali jika rnereka didampingi oleh suarni atau orang tuanya. Sernentara untuk rnendapat pendidikan di dalarn negeri pun, tidak sernua bidang dapat dirnasuki perempuan. Bidang-bidang seperti tekhnik, kedokteran, dan hukurn umurnnya hanya boleh dimasuki pria. Di sekolah-sekolahpun terjadi pernisahan kelas untuk siswa perempuan dan laki-laki. Dan perempuan wajib menggunakan hijab di! uar rumah, atau tampat publik. H/jab yang mereka kenakan menutupi seluruh tubuh dan dikenakan seperti jubah rnenutupi kepala dan terikat erat kesan1ping. Sebagian besar perempuan Arab tidak memandang hijab sebagai pembatasan, rnelainkan hanya sebagai busana sehari-hari. Perenipuan yang tidak memakai hijab di tempat umum dapat dianggap menghina kehormatan keluarganya, dan penguasa akan menegur wali laki-lakinya. Selain

kewajiban

mengenakan

h/jab,

perernpuan

Arab JUga

tidak

diperkenankan berjalan sendirian di tempat urnum tanpa ditemani Jaki-laki muhrirnnya. Kalau akan bepergian ke luar negeri pun harus mendapat izin tertulis dari walinya, apakah itu suarni atau ayahnya. Pernbatasan rnobilitas perernpuan seperti pelarangan perempuan untuk rnengendarai mobil, telab menimbulkan protes dari beberapa kalangan perempuan profesional Arab. Pada tahun 1990, lebih kurang 4 7 perempuan melakukan demonstrasi dengan mengendarai rnobil mereka di Jal an Raya

63

King Abdul Aziz..1-lasilnya mereka ditangkap, ditahan selama beberapa saat, paspor mereka dirampas dan mereka dilarang ke luar negeri selam satu tahun. Lebih parah lagi mereka dipecat dari pekerjaan masing-masing. Gerakan ini merupakan tindakan paling berani yang dilakukan perempuan Arab Saudi. Dalam menjalani profesi, perempuan Saudi hanya diperbolehkan menjalani pekerjaan-pekerjaan tertentu. Profesi yang dipilih hams sesedikit mungkin melibatkan atau bercampur dengan pria. Oleh karena itu, kebanyakan posisi, baik di sektor publik maupun swasta di pegang laki-laki. Dalam berurusan dengan aspek hukum perempuan Arab Saudi tidak dibiasakan untuk tampil di pengadilan. Kalau mereka hendak mengaj ukan suatu perkara, apakah itu urusan huta.ng atau perceraian, biasanya mereka mengirim wali, laki-lakinya untuk mewakili mereka. Seorang perempuan yang tampil di pengadilan dianggap sebagai hal yang memalukan bagi keluarga. Akibatnya perempuan-perempuan Saudi enggan memperjuangkan hakhaknya karena takut merusak kehormatan keluarga mereka. 3 Padahal seperti yang diketahui, salah satu faktor yang rnendukung suksesnya misi Rasulullah SAW karena ajaran-ajaran yang dibawanya adabh ajaran yang berisi pembebasan dari berbagai penindasan. Kemerdekaan merupakan sesuatu yang amat langka, karena kemerdekaan yang sebenarnya hanya dirasakan oleh segelintir manusia yang ada di lapisan atas. Perempuan adalah salah satu kelompok di dalam masyarakat yang hampir tidak pernah menikmati kemerdekaan, karena disamping

3

Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, "Topik Empu". (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), Ed. 14, h. 79

64

harus tunduk pada struktur yang ada di atasnya, juga harus tunduk kepada kaurn lakilald di dalam struktur masyarakatnya. Maka tidak heran jika kaum perempuan sangat berharap suksesnya misi Nabi Muhammad SAW karena misi yang dibawanya sarat dengan ajaran-ajaran universal kemanusiaan.

B. Analisa Yuridis Jacti, berbagai kasus pelecehan seksual yang ctialami Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang mayoritas mereka bekerja di sektor domestik (rumah tangga), rupanya tidak lepas dari pandangan kaum laki-laki Arab tentang eksistensi seorang wanita, yang kesemuanya itu tidak lepas dari pengaruh budaya-budaya mereka yang terdahulu yang saat ini masih tetap membekas, sekaliptm Islam datang untuk membebaskan kaum perempuan dari penindasan dan kesewenangan, namun tetap saja ha! itu tidak merubah -secara signifikan- cara pandang mereka terhadap kaum wanita, khususnya mereka yang bekerja menjacti pembantu rumah tangga di rumahnya. Tidaklah mengherankan jika ctisana TKW-PRT tidak mendapat perlindungan hukurn sebagaimana TKW yang non PRT lainnya, mereka (pemerintahnya) beranggapan bahwa orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sejenisnya, berada dalam kekuasaan tuannya ( usernya), jadi hal-hal yang mengatur tentang hak-haknya tergantung majikan atau usernya. Kalau mereka beruntung mendapat seorang user yang baik maka, mereka dapat bekerja dengan tenang clan kehidupan mereka akan terjamin, jika sebaliknya maka, jangan diharap mereka akan

65

mendapatkan hak-hak sebagaimana layaknya seorang pekerja asmg yang datang untuk bekerja ke negera asing, meskipun mereka berpengetahuan yang minim, namun bukan berarti mereka datang untuk disiksa dan dilecehkan rnartabat dan dirinya sebagai rnanusia. Apalagi mereka yang datang dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mencari nafkah, tetapi sesampainya disana malah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari majikan laki-lakinya. Seperti yang telah dituturkan Ny. Khodijah (30 thn), "Ini yang kedua kalinya saya bekerja di Saudi, setelah kontrak saya yang pertama habis, saya rnemutuskan untuk pulang karena saya sudah kangen melihat anak-anak saya yang saya titipkan ke kakeknya, setelah dua tahun gaji saya habis untuk membeli sawah dan mernbayai anak sekolah, saya memutuskan untuk kembali lagi bekerja di Arab. Dengan bekal pengalaman dan bahasa Arab yang cul up lancar saya kembali bekerja, awaalnya saya tidak menghadapi masalah yang berarti di tempat kerja karena saya sudah biasa
beke~ja

memakai peralatan-peralatan yang

canggih, namun ketenangan saya terusik lantaran majikan laki-laki sering mendatangi saya di dapur dikala majikan perempuan tidak ada di rumah. Dia mengimimg-imingi uang yang cukup besar kepada saya dengan harapan saya mau melayani nafsunya, saya menolak dan mengancam akan melaporkan ke majikan perempuan, tetapi ha! itu tidak membuatnya takut, suatu kali ia datang lagi di waktu saya membersihkan ruang keluarga, ia langsung menyergap saya dari belakang dan mencium dan meraba bagian-bagian tubuh saya, saya mencoba melepaskan diri dan berteriak, akhirnya dengan usaha yang cukup keras saya berhasil lolos darinya dan saya lari keluar rumah, beruntung tetangga saya pembantunya juga orang Indonesia, saya

66

bersembunyi sampai saya tahu kalau majikan perempuan sudah ada di rumah dan saya kembali ke rumah itu dan saya menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab menurutnya bukan hanya dirinya korban yang · nyaris diperkosa tapi ada beberapa TKW sebelum dia yang mengalami ha! serupa. Akhirnya, ia menyuruh saya pulang, dengan dibekali uang secukupnya untuk ongkos pulang ke Indonesia. Saya hanya bisa pasrah, padahal kontrak saya masih lama masanya, tetapi saya tidak tahu hams mengadu pada siapa atas peristiwa yang saya alami, namun saya bersyukur Allah melindungi saya dari perbuatan bejat majikan saya." Cerita diatas hanya sekelumit pengalaman pahit dari salah satu TKW Indonesia yang di pernah bekerja di Arab, lalu bagaimana halnya dengan nasib para TKW lainnya yang jumlahnya ribuan itu? Menurut data yang dikumpulkan oleh LSM Solidaritas Perempuan (SP), penyelesaian masalah kasus pelecehan seksual merupakan yang paling sedikit terselesaikan. Berdasarkan data penyelesaian masalah TKI di Arab Saudi tercatatmisalnya- untuk periode tahun 1999/2000 kasus pelecehan seksual sebanyak 925 kasus, yang berhasil diselesaikan hanya 503 kasus jumlah ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kasus lain, seperti kerja terlalu berat, pada ·tahun 1999/2000 dari 1.589 kasus yang berhasil diselesaikan sekitar 98%-nya atau l.526 kasus. Bila dikaitkan dengan minimnya infonnasi yang mampu diakses para TKW, korban pelecehan seksual itu sangat mungkin berjumlah lebih banyak dari yang dilaporkan

67

ke KBRI atau LSM, salah satu penyebabnya adalab minimnya bantuan hukum yang tersedia bagi TKI, sehingga "malas" melapor. 4 Idealnya, pemerintab disetiap negara penerima buruh asing menyediakan jasa pengacara. Namun, yang terjadi pada TKI tidak demikian, mereka hanya dilayani staf konsulat yang jumahnya sangat minim. Indonesia sendiri, hanya memiliki dua atase tenaga kerja, yakni di Kedutaan Arab Saudi dan di Kuala Lumpur. 5 Memberi pengetahuan mengenai adat dan kebiasaan masyarakat Arab pada para TKW yang hendak berangkat ke Arab bukanlab tanpa alasan, ini dianjurkan karena adat dan adab masyarakat Arab seringkali menjadi masalah besar bagi TKW. Masalah-masalah yang timbul biasanya berasal dari kesalahan persepsi yang lahir dari kekurang tahuan.mereka atau kurangnya infonnasi yangjelas. Kebanyakan TKW beranggapan sebagaimana lazimnya anggapan masyarakat awam di pedesaan, babwa adat istiadat dan tradisi bangsa Arab tidak berbeda dengan adat orang-orang Arab yang mereka kenal di Indonesia, artinya serba sopan santun dan penuh tata krama. Maka, ketika mereka melihat kenyataan yang berbeda, mereka bukan sekedar terkejut, tapi gugup dan sock. Kebiasaan hidup di gurun dan daerah yang beriklim panas rupanya menciptakan karakter yang keras bagi masyarakat Arab, terutama keras dalam suara. Hal demikian talc jarang pula menuntut kekerasan dalam bertindak dan bertingkah

4

Dari Pelecehan Seksual Hingga Tak Bayar Gaji, Media Indonesia, (.Jakarta), 21 September

2000, h. 12 5

Media Indonesia, Ibid, h. 12

68

laku. Hal ini dibenarkan oleh Bapak M. YusufBadawi, Direktur PT. Sabika Arabindo yang dituturkan pada penulis. Sebagai contoh misalnya, mereka -TKW- sering mendengar suara-suara keras, bentakan-bentakan kasar, yang bagi masyarakat Arab asli, apalagi yang kurang terpelajar, merupakan ha! biasa, tetapi bagi kebanyakan orang Indonesia ha! ini sudah dirasa melewati batas. 6 Harusnya dengan banyaknya TKI yang dikirim ke Arab Saudi, pemerintah dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkara yang mungkin timbul menyangkut para WNI di tempat mereka bekerja. Pemikiran tentang ha! ini merupakan bagian penting dari upaya melindungi TKI yang kita kirim. Perbedaan keadaan alam, sosiologis, budaya, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku tak mustahil akan dapat menjebloskan seorang TKW ke dalam kasus tindak pidana tanpa disadari benar oleh para TKW. Pemerintah demokratis hanya memiliki beberapa cara untuk mencampun proses pasar dengan maksud melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Pemerintah bisa berusaha untuk menjamin pekerjaan para pekerjanya di negara-negar dimana hak-hak pekerja dihonnati, dan dimana syarat-syarat kerja umumnya lebih menguntungkan dari pada di dalam negeri. Jika ha! ini dilakukan, maka tidak diperlukan campur tangan negara penerima.

6

M. YusufBadawi, Direktur PJTKI PT. Sabika Arabindo, Wawancara Pribadi, Jakarta, 3 Nopember, 2001

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Pidana Islam di Saudi Arabia, khususnya yang berkenaan dengan masalah Pelecehan Seksual TKW

berusaha untuk ditegakkan terbukti dengan adanya

eksekusi atas TKW Indonesia yang melanggar aturan hukum pidananya, namun tidak efektif. Hal ini disebabkan karena di Saudi sendiri tidak ada hukum yang secara tegas melindungi hak-hak para pekerja asing khususnya perempuan yang bekerja di sektor domestik yaitu, sebagai Pekerja Rumah Tangga. Sekalipun Pemerintah Saudi mempunyai aturan baku mengenai pekerja asing tetapi ha! itu tidak berlaku bagi pekerja sektor domestik. Dan TKW Pembantu Rumah Tangga bukan merupakan tanggung jawab Menteri Tenagakerja melainkan merujuk pada Kementrian Sosial. Karena sekalipun mereka pekerja asing (foreign workers), tidak melakukan pekerjaan untuk publik tetapi untuk individu, oleh karenanya hal-hal yang menyangkut tentang keadaan mereka tergantung atau terserah majikan (users) tempat mereka bekerja. 2. Budaya patriarkhi di Saudi Arabia yang telah melekat kuat dan kokoh sangat melemahkan posisi wanita untuk dapat memperjuangkan apa yang menjadi hakhaknya, seperti misalnya, bebas mengemukakan pendapat da:n berbicara di muka pengadilan, yang seperti itu tidak diperkenankan di sana. Adanya ketakutan dari

70

pengadilan, yang seperti itu tidak diperkenankan di sana. Adanya ketakutan dari para korban pelecehan seksual untuk melaporkan kasusnya ke kantor polisi setempat, karena mereka takut kalau-kalau malah ia yang dituduh berbuat zina, 1 dan konsekuensi hukum bagi pelaku zina di negara itu adalah hukum rajam sampai mati bagi yang telah menikah dan hukum cambuk seratus kali bagi yang belum menikah. 3. Tidak adanya keseriusan dari pihak Pemerintah Indonesia. dalam menangam berbagai kasus yang memmpa TKW Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan kasus Pelecehan Seksual, m1

merupakan salah satu faktor yang

melemahkan posisi TKW Indonesia di Arab. Mengapa, karena mereka -TKWtidak paham betul perangkat hukum yang berlaku di Arab, sebelum mereka berangkat tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang a.turan yang ada dan berlaku disana. Idealnya Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Saudi untuk memberikan jasa pengacara atau kuasa hukum bagi para TKW yang bermasalah, yang saat ini belum ada. Selain itu, masalah pembuktian kasus Pelecehan Seksual sangat sulit sekali untuk diajukan ke muka persidangan Mahkamah Syari'ah-nya. Karena Saudi Arabia yang berlandaskan Hukum Islam, mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki, yang mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri atas apa yang disaksikannya. Hal ini merupakan kendala klasik yang telah ada dari sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini. 1

Sukarni, Mantan TKW Arab Saudi, Wawancara Phbadi, Jakart"' 3 Nopember 2001

71

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum mengenai proteksi mereka di tempat kerja seperti diungkap diatas jauh dari memadai.

B. Saran-Saran Ada beberapa saran yang Penulis kemukakan sehubungan dengan penegakan dan perlindungan hukum bagi para TKW Indonesia dan para pihak penyelenggara dan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kasus-kasus yang dialami para TKW di waktu mendatang, bagi yang akan bekerja dia Saudi Arabia khususnya dan negaranegara Iain pada umumnya, adalah sebagai berikut: I. Diperlukan adanya suatu kesepakatan nasional yang dibuat oleh berbagai

pihak terkait, tennasuk didalamnya : Depnakertrans, Deplu, Kantor Imigrasi dari pihak pemerintah, DPR sebagai wakil rakyat, Asosiasi PJTKI, se1ta LSM. Semua pihak duduk dalam satu meja untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri. 2. Diperlukan adanya perjanjian bilateral (bilateral agreement/ yang berimbang antara Pemerintah Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja dan Pemerintah Arab Saudi sebagai pemberi kerja (G to G), yang memberikan payung perlindungan bagi pekerjanya. 3. Mengadakan perjanjian extradisi oleh kedua pemerintah, artinya kedua negara itu mengadakan perjanjian sepakat untuk menyerahkan warga negara pelaku tindak pidana kepada negara asalnya untuk mengadilinya.

72

4. Dalam kaitannya dengan advokasi, sejumlah peraturan yang dimiliki Indonesia masih jauh dari memadai untuk dijadika:n sandaran dalam penegakan hak dan perlindungan bagi TKI, oleh karena itu pemerintah harus membuat Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran yang saat ini belum ada. Undang-Undang ini sebenarnya sudah dirumuskan oleh KOPBUMI (Konsorsiwn Pembela Buruh Migran Indonesia)

yang hingga kini masih

dibahas oleh Komisi II DPR RI. Pembuatan Undang-Undang ini sangat dibutuhkan dengan pertimbangan : a. Buruh Migran memiliki persoalan tersendiri yang speslfik dan tidak terjadi pada Buruh pada umumnya, antara lain : banyaknya persoalan Buruh Mii,>ran yang terjadi di luar negeri sehingga banyak terkalt dengan hukum antar bangsa (internasional), juga dalam banyak ha! persoalan buruh Migran tidak hanya berhadapan dengan pihak majikan atau perusahaa, melainkan dengan agen dan atau perusahaan pengerah. b. Dengan demikian, persoalan Buruh Mii,>ran telah berkembang sangat kompleks sehingga bisa menjadi subyek hukum yang memerlukan pengaturan tersendiri. 5. Pemerintah harus melakukan akreditasi pada Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Karena harus diakui tidak sedikit PJTKI yang "nakal" dan tidak beres dalam mengirimkan TKW ke mancanegara. Yang demikian itu harus ditindak tegas, bahkan kalau perlu dicabut izin usahanya.

DAFT AR PUSTAKA

Al-Qur' an al-Karim Abu Zahroh, Imam Muhammad, Ushul Al-Fiqb, Beirut: Daar Al-Fikr al-Arabi, 1958 Al-Mawardi, Al-Abkam al-Sultboniyah,terj. Hukum Tata N!'Jgara dan K8p8mimpinan Dalam Takaran Isalam, Jakarta: GIP, 2000, Cet. ke-1 As-Shiddieqy, Hasby, Falsa.tab Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1983 Asyhami, Abdul Ghofar, Islam dan Probll'Jm Sosial S!'Jkitar Pl'Jrgaulan Muda Mudi, Jakarta: Aka Press, 2000, Cet. ke-1 Audah, Abdul Qadir, Al-Tasyrie' al-Jina'iy al-Islamiy Muqoron.wn bi al-Qunmm alWadbi'e, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t, Juz-1 Bethan, Ignas, TKW di Timur Tengah, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1993, Cet. ke-1 Bahansyi, Ahmad Fathi, Al-Uqubab fl al-Islamiy, Beirut: Daar al-Syuruuq, t.t, Cet. ke-5 Djazuli, Ahmad, Fiqb Jinayab ([]paya Menanggulangi Ktjabatan dalam Islam), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. ke-3 Dewantoro, M. Hajar, dan Asmawi, Rekonstmksi Fiqh Perempuan, Yogyakaiia: Ababil, 1996, Cet. ke-1 Eskenzi, Martin, and Gallen, David, Sexual Harassment, New York: Carol and Graff Publisher, Inc., 1992 Encyclopedia of Knowledge, Connecticut USA: Grolier MC, 1998, Vol. 16

Engineer, Ashgar Ali, Hak-.Hak Perempuan dalam Islam, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994, Cet. ke-1

Glasse, Cyrill, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t

74

Gus Dur, Ada Yang Sa/ah Persepsi Tentang Bangsa Arab, Republika, Jakarta: 9 September, 2000 Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, Cet. ke-7 Hosen, Ibrahim, Jenis-;jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ulama dalam Penerapannya, Mimbar Hukum, Jakarta: Jjtihad DITBINBAPERA Islam, 1995, No. 20, Thn. VI Jurnal Perempuan, "Topik Empu'', Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Ed.14, Labor and Workmen Law, Royal Decree, No. M/21, 6 Ramadan 1389 H, The Council of the Minister No. 715 Maryoto, Budi, UU No. 25 Tahun 1997 dan Tenaga Kerja Sektor lnfbrma/, Jakarta: Jamsostek, Ed. 14, Des. 1997-Jan. 1998 Mansur, Ali, Asas al-Tasyrie' al-Jinai'y al-Islamiy, Abu Dhabi: Wizarah al-Adli wa al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf, 1980 Media Indonesia, Dari Pelecehan Seksual hingga tak Bayar Gaji, Jakarta; 21 September 2000 Mimbar Ulama, Pro Kontra TKW, Januari, 1998 Moeljatno, KUHP, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Cet. ke-19 Republika, TKW masih Dianggap Sebagai Budak, Jakarta: 9 Sepi:ember, 2000 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Buruh Migrnn lndoneesia Keluarganya, Jakarta: KOPBUMI Bekerjasama dengan ACIL ·

dan

Sa'abah, Marzuki Umar, Seks dan Kita, Jakarta: GIP, 1997, Cet. ke- 3 Sabiq, As-Sayyid, Fiqh Al-Sunnah, Beirut: Daar al-Fikr, 1997 Santoso, Topo, lvlenggagas Hukum Pidana Islam, Bandung: As-Syamil, 2000, Cet. ke-1 Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1993

75

Soepomo, Imam, Hukum perburuhan , Jakarta: Djambatan, 1996, Cet. ke-16 Solidaritas Perempuan, HAM dalam Praktek Panduan lvfelawan Perdagangan Perempuan dan Anak, Jakarta, 2001 Tagaroa, Rusdi, dan Sofia, Encop, Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan, Jakarta: LAB MI-SP, t.t, Cet. ke-1 Umar, Nasaruddin, DR., Argumen Kesetaraan .fender, Jakarta: Paramadina, 2000, Cet. ke-1 UU Ketenagakerjaan RI No. 25, Tahun 1997, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, Cet. ke-1 YLKI dan The Ford Foundation, Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 1998

S~P~

~s,·C({\{~sp

t__z-d

Women's Solidarity for Human Rights JI. Rawajall Timrn X, i(ompleks l\alibala Baru Blok 13 Mo. 6 Jakarta Selalan 12750 Telp.!Fax. 0?.1 7971349 Telp.: 79198275 Email: [email protected]

SURAT KETERANGAN

hari Rabu, 1 November 2001 Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia laritas Perempuan (LABMI-SP) divisi Bantuan Hukum telah mewawancara seorang 1siswi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan identitas :

Nama Nomor Pokok Tempat/tanggal lahir Mahasiswa Semester Jurusan

: Hermin Rusliana : 1984515013 : Bangkalan, 9 September 1979 : VII : SJJS

ikian kami buatkan surat ini agar dapat dipertanggungjawabkan.

rta, 1 November 2001 IMI SP

--11' ).""".':.~.!/~; ~---b--~ .~' ~

~-"11;.:.-

t-. ,I

'<.-;'

h Serena. SH rd. Divisi Bantuan Hukum

Asma'ul Khusnaeny, SH Divisi Bantua.n Hukum

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. :TORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 51. Telp. 5251086, Fax. (021) 5255628 JAKARTA 12950

Jakarta , 6 Juni 2002 Nomor : B.1&1C /D.PTKLNNI/2002 Larnpiran : Penelitian Untuk Penyusunan Perihal Skripsi. Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : Es/KA.032.A/73.9NI/02 tanggal 4 Juni 2002 tentang Permohonan data /wawancara untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul " Efektifitas Hukum Pidana Islam di Arab Saudi " ( Study analisis kasus pelecehan seksual TKW Indonesia ) atas : Nama Jurusan Fakultas Universitas :

HERMIN RUSLIANA Jinayah Siyasah Sariah Islam N egeri Syarif Hidayatullab

Dengan ini karni sarnpaikan bahwa Mahasiswa tersebut telcili hadir melakukan penelitian dan mengarnbil data dengan cara wawancara pacla bulan Juni 2002 di Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja , Departemen Tenaga Ke1ja dan Transmigrasi RI, JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta. Demikian agar menjadikan maklum .

BINDO PJTKI & PERDAGANGAN UMUM DIVISI TIMUR TEl\!G,11.H

SURAT KETERANGAN 015/SKT/SBYNI/02 Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nam a

HABIBAH NURDINA

Nama Perusahaan

PT. SABIKA ARABINDO

Jabatan

Direktur Operasional

Alam at

JI. Asem Baris Raya No. 3 Jakarta Selatan 12830

Dengan ini menerangkan bahwa , Nama Alamat

HERMIN RUSLIANA Komp. Binong Permai Blok P.20/15 Tangerang 15810

Benar nama tersebut diatas telah datang pada kami untuk mengadakan wawaneara dan observasi. Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 07 Juni 2002 PT. SABIKA AJlABINDO

HABIBAH NURDINA Direktur Operasional