BAB V KESIMPULAN
Ulama merupakan salah satu entitas yang penting dalam dinamika politik di Kerajaan Saudi. Ulama berperan dalam mendukung segala kebijakan-kebijakan pemerintah atau kerajaan dan mengkafirkan fihak-fihak yang bertentangan dengan pemerintah melalui fatwa-fatwa yang dibuat berdasarkan atas dalil-dalil Islam. Fatwa-fatwa berfungsi untuk mempengaruhi atau mendominasi opini masyarakat untuk mendukung sikap pemerintah serta menyingkirkan suara-suara oposisi. Peran ulama yang sedemikian besarnya dalam politik di Kerajaan Saudi telah terjadi sejak abad 18 dimulai dari kesepakatan antara Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab dan Muhammad ibnu Saud. Kedua fihak tersebut berjanji akan saling mendukung dalam aktifitasnya. Ibnu Saud mendukung Abdul Wahhab untuk menjaga dan menyebarkan faham keagamaannya sementara, Abdul Wahhab mendukung aktifitas politik dan militer untuk memperluas wilayah kerajaan Ibnu Saud. Dua kekuatan ini telah berhasil menguasai Jazirah Arab dan membentuk negara merdeka tahun 1932 dengan nama Kerajaan Arab Saudi. Masa modernisasi pemerintahan Kerajaan Saudi dengan dibentuknya berbagai departemen menyebabkan terpinggirnya peran para ulama dalam proses pengambilan kebijakan politik di Kerajaan Saudi. Peran ulama digantikan oleh para professional yang bekerja di departemen-departemen tersebut seperti urusan ekonomi, politik luar negeri, industri, keuangan dsb. Saat ini, ulama hanya bertanggung jawab atas beberapa departemen saja diantaranya pendidikan,
99
pengadilan, urusan haji dan urusan-urusan keagamaan.
Meskipun demikian,
peran tradisional ulama sebagai pendukung kebijakan pemerintah dan pengendali opini publik tetap terjaga. Hal itu bisa dilihat dari banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di internal masyarakat Saudi seperti, pemberontakan kelompok aljam`a al-Salafiyyah al-Muhtasib yang direspon oleh sikap repressif pemerintah Saudi setelah mendapat legalitas dari fatwa ulama. Begitu juga kritik dari banyak ulama dan professional awal tahun 90an kepada pemerintah, dewan ulama senior dan Mufti Saudi direspon dengan tindakan represif oleh pemerintah juga melalui dukungan ulama senior atau mufti. Melalui fatwa, Ulama juga mendukung sikap Pemerintah Saudi untuk mengizinkan Militer Amerika Serikat untuk membuat pangkalan militer di Saudi pada perang teluk tahun 1990. Peran tradisional ulama juga terlihat nyata dalam isu-isu kontemporer yang terjadi di kerajaan Saudi. seperti dalam isu kontraterrorisme atau perang melawan teror dan isu revolusi Dunia Arab. Sebelum isu terorisme mulai teropini secara meluas pasca peristiwa 9/11, peristiwa teror telah pernah terjadi di internal Saudi dan telah mendapat tanggapan dari para ulama dan mufti Saudi. Para teroris tersebut dilabeli sebagai kelompok Khawarij, kelompok pemberontak dari penguasa yang sah dan kelompok pendosa yang melanggar aturan Islam. Fatwa dewan ulama senior pertama kali keluar tahun 2003 yang mempertegas sikap ulama Saudi terhadap terorisme dan memberikan jalan bagi pemerintah untuk menindas tegas para pelaku teror tersebut. Kemudian fatwa keluar lagi pada tahun 2010 yang merespon mengenai hukum memberikan bantuan terhadap kelompok-kelompok teroris.
100
Fatwa-fatwa tersebut disebarluaskan melalui media-media, khutbahkhutbah di masjid, sekolah-sekolah dan ruang-ruang publik lainnya. Hasilnya, pemerintah bisa melakukan tindakan apa saja untuk memberantas kelompokkelompok atau individu-individu yang dianggap memiliki keterkaitan atau paham radikal atau ekstrim. Begitupun juga, fatwa-fatwa tersebut memberikan efek terkucilnya isu-isu yang dibawa oleh para militan dan orang-orang yang simpati pada mereka. Bahkan, kalangan pengeritik kebijakan kontraterror pemerintah pun bisa dengan mudahnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pendukung teroris dari pemerintah. Fatwa itu juga mempermudah kerjasama kontraterorisme pemerintah secara internasional. Pada peristiwa revolusi Dunia Arab yang berawal pada awal tahun 2011. Ulama terlihat memiliki peran besar baik secara domestik maupun internasional untuk mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dalam negeri dan mengucilkan para oposisi. Dalam lingkup domestik, dewan ulama senior dan mufti, Syekh Abdul Aziz selama tuntutan demonstrasi berlangsung sejak tahun 2011 telah mengeluarkan fatwa takfir bagi fihak-fihak yang menyerukan perubahan di Saudi. Fatwa tersebut mengecam dan mengancam para oposisi sebagai pendurhaka atau pendosa yang berhak dihukum. Fatwa ini disebarkan melalui media-media dan ceramah-ceramah para ulama. Fatwa ini hasilnya cukup efektif dalam meredam kampanye demonstrasi di Kerajaan Saudi. Serta menjadi legalitas bagi pemerintah untuk menangkapi atau mengeksekusi para demonstran atau oposisi.
101
Dalam lingkup internasional, secara umum ulama dan mufti menentang segala tindakan pembangkangan masyarakat terhadap pemerintah baik yang terjadi di Tunisia, Mesir, Bahrain, Yaman. Kecuali di Libya atau Suriah yang para ulama mendukung sikap pemerintah Saudi dalam mendukung para oposisi di kedua negara tersebut untuk menumbangkan rezim yang berkuasa, Muammar Khadafi di Libya dan Bashar Assad di Suriah. Kedua rezim tersebut sudah dianggap menyimpang dari Islam. Namun, khusus Suriah, menyikapi ajakanajakan di internal Saudi untuk ikut berjihad membantu para pejuang Suriah, ulama senior dan mufti mengecam orang-orang yang ingin ikut berjuang. Sementara tokoh-tokoh atau ulama non-pemerintah yang memiliki inisiatif sendiri untuk membantu para pejuang Suriah tanpa melalui pemerintah dilarang dan diintimidasi.
Dari dua kasus kontemporer yang terjadi di Saudi tersebut, Arab Spring dan kontraterorisme, terlihat perang ulama yang besar dalam mendukung pemerintah dan menguasai atau menstabilkan opini publik. Ulama membuat fatwa yang berfungsi takfir, penyesatan bagi fihak yang oposisi bagi pemerintah dan bagi para teroris. Fatwa tersebut hasilnya menjadi kekuatan pemerintah untuk menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan keras, hard power bagi pihak-pihak yang telah dilabeli negatif. Peran yang besar dewan ulama senior dan mufti dan Arab Saudi tidak berarti semua ulama di Arab Saudi setuju dengan para ulama di dewan ulama senior. Banyak juga ulama yang menentang segala fatwa yang dibuat mufti atau dewan ulama senior meskipun dampaknya bagi para ulama penentang tersebut 102
adalah mereka harus dipenjara atau diasingkan atau dibatasi aktifitas mereka. Beberapa peristiwa penting di Saudi memperlihatkan munculnya ulama-ulama oposisi seperti tahun 1979, kelompok Juhayman al-Utaybi dan Abdullah alQahtani yang menginginkan reformasi pemerintahan Saudi menjadi lebih islami dengan melakukan penyanderaan terhadap Masjidil Haram di Makkah. Kelompok ini berhasil ditumpas dan kedua pemimpinnya ditembak mati oleh militer pemerintah Saudi setelah mendapatkan fatwa dari ulama senior Saudi. Kemudian tahun 1990-an muncul petisi dari ratusan ulama kepada pemerintah dan dewan ulama senior yang juga tujuannya untuk melakukan reformasi terhadap pemerintah Saudi supaya lebih Islami, diantara tokohnya adalah, Dr. Salman alAwdah, Dr. Safar Hawali, dan Dr. `Aidh al-Qarni. Ketiga tokoh diatas ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Saudi. Dalam kebijakan kontraterorisme pemerintah Saudi, meskipun para ulama di dewan ulama senior dan mufti telah mengutuk dan membuat fatwa takfir terhadap para pelaku teror tapi, banyak juga ulama-ulama di Saudi yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait kontraterorisme tersebut diantaranya misalnya, Dr. Sa`id al- Zu`air, Syekh Ali al-Khudhair, Syekh Ahmed al-Khalidi dan Syekh Nasser al-Fahad. Untuk membungkam sikap mereka, pemerintah menahan dan menangkap mereka. Dalam kasus, revolusi dunia arab juga sama, fatwa dan kecaman-kecaman ulama senior dan mufti tidak diterima dan disepakati secara penuh oleh ulama-ulama non-pemerintah di Kerajaan Saudi. Dr. Salman alAwdah, Syekh Sulaiman al-Duwaish dan Dr. Yusuf al-Ahmad adalah beberapa
103
diantara para ulama yang mengkritisi kerajaan Saudi dan tidak sepaham dengan fatwa di dewan ulama senior mengenai kecaman terhadap para demonstran.
104
