82
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dikemukakan beberapa simpulan Pertama: Peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Gorontalo Utara tidak lepas dari peranan-peran kerajaan yang tergabung dalam lima kerajaan limo lo pohala yang merupakan hasil dari perjanjian dua kerajaan hulontalo dan kerajaan limutu, Uduluwo lo limo lo pohalaa yang artinya dua kerajaan Gorontalo-Limboto yang telah mempersatukan kerajaan-kerajaan sekitarnya, sebagai bagian dari kofederasi besar ini setelah dimasukanya Bone, Bolango (kemudian digantikan oleh Boalemo) dan Atinggola. yang kemudian menjadi Limo lo pohalaa yang artinya lima kerajaan yang secara bersama-sama berpedoman pada agama dan adat istiadat yang sama, juga dalam kepentingan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan militer. Kedua: Masuknya VOC dan kolonial Hindia-belanda (1677) sebagai akibat ditanda tanganinya perjanjian bungaya pada 18 november 1667, antara kerajaan Gowa-Ternate
kepada VOC meberikan dampak dalam pemerintahan kerajaan-
kerajan yang tergabung dalam limo lo pohalaa, dengan digantikanya sistem kerajaan, dan diterapkanya sistim politik kolonial belanda yang berdampak pada menurunya kekuasaan dan pengaruh dari raja-raja terhadap pengawasan wilayahnya. phak kolonialmembagi wilayah gorontalo menjadi satu afdeling, dan dibagi dalam bebrapa
82
83
distrik, yang masihng-masing distrik dikepalai seorang jogugu dan tiap distrik dibagi dalam onderdistrik yang diketuai oleh marsaoleh. dalam pelaksanaanya pihak pemerintah kolonial mempekerjakan rakyat setempat secara paksa, kesewenagwenangan kolonial dalam megelolah hasil sumber daya alam khusunya diwilayah gorontalo bagian utara yang berakibat terjadinya konflik. Ketiga: Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan perjalan sejarah yang sangat panjang, dimulai pada tahun 1966 dengan membentuk Badan usyawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU), dan selang dua tahun BDPGU dibentuk kemudian mengadakan musyawarah besar I yang dihadiri oleh pemukapemuka partai politik serta unsur-unsur daerah serta pemuka-pemuka masyarakat yang melahirkan resolusi pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Resolusi 1968) yang di ketuai oleh M.H Bobihu dan sekertaris Abd. Kadir Uno yang kemudian melayangkan tuntutan No.4/BDMPGU/68 dengan pokok tuntutan menjadi Kabupaten Gorontalo Utara, yang ditujukan kepada mentri dalam negri dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gorontalo di Jakarta (DPRG). Namun perjuangan pembentukan tersebut mengalami hambatan karena situasi negara yang belum stabil dan jumlah penduduk yang masih sedikit, sehingga terhenti selama 33 tahun, namun dengan adanya keinginan masyarakat untuk membentuk satu kabupaten perjuangan ini kemudian dimulai pada tahun 2001 namun redup pada tahapan sosialisasi. namun pada tahun 2003 dengan terbentuknya tim kerja dan Komite Pembentukan Kabupaten Pantura (pantai utara) yang di ketuai oleh bapak Thoriq Modanggu dengan dukungan
84
berbagai kalangan,seperti unsur-unsur Parpol, Ormas, Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo serta Provinsi gorontalo dan dukungan dari masyarakat sehingga berhasil tercapai. Hal ini dengan disahkanya undang-undang No.11 tahun 2007 oleh presiden Repoblik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono tentang pemerintah daerah yang kemudian menjadi dasar pembentukan Kabupaten Gorontalo utara di provinsi Gorontalo. Dalam perkembanganya, Pembangunan di Kabupaten Gorontalo utara mengalami peninggkatan hal ini di dorong oleh usaha dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengelolah potensi sumber daya alam yang ada di daerah ini sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat hal ini dapat dilihat dari beberapa tabel mengenai laju pertumbuhan ekonomi kabupaten gorontalo utara selama 3 tahun terakhir mengalami kemajuan dalam menciptakan lapangan kerja sehingga menurunya pengangguran Namun dalam beberapa indikator perkembangan (nilai PDRB) Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di tingkat bawah Sekabupaten/kota di Propinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten termudah (7 tahun) di propinsi sehingga pemerintah daerah kedepanya lebih meanfaatkan dan mengelolah potensi daerah baik Sumber daya alam (SDA) dan Sumber daya Sanusia (SDM) untuk mendorong pembangunan di kabupaten Gorontalo Utara Khsusnya.
85
5.2 Saran Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini yakni: 1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara harus memlihara bangunan-bangunan atau benda-benda peningalan Sejarah yang dapat memperkaya warisan budaya Masyarakat Gorontalo Utara. 2. Mengingat minimnya sumber tertulis mengenai sejarah Gorontalo Utara (Sejarah Lokal), maka pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus mengupayakan adanya penerbitan buku-buku mengenai Sejarah (terutama fase Pemekaran) tradisi dan pengetahuan serta adat istiadat masyarakat Gorontalo Utara.
86
DAFTAR PUSTAKA
A .Daliman., 2012.Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak. Ali Opaladu.Tesis.Kearifan Lokal Mandi Safar Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Sungai Bantaran Sungai Andagile Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. UNG.2011 Budi Winarno, 2013. Etika Pembengunan.Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service (CAPS). Darwin Une, 2008. Dasar – Dasar Ilmu Sejarah dan Metodologi Sejarah, Suatu Kajian Sejarah Sebagai Ilmu .Gorontalo:UNG Press. Hasanudin dan Basri Amin, 2012. Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial.Yogyakrta: Ombak. Helius Sjamsudin. 2012.Metodologi Sejarah. Ombak. Yogyakarta James M. Henslin, 2006. Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Jilid 1. Jakarta:Erlangga. Joni Apriyanto, 2012. Sejarah Gorontalo Moderen, Dari Hegemoni Kolonial Ke Provinsi.Yogyakarta:Ombak. Kuntowijoyo.2005.Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: PT.Benteng Pustaka. Lexy J Maleong,1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Matt Jarvis, 2010.Teori – Teori Psikologi Sosial. Bandung: Nusa Media. M.C. Rickles,1991.Sejarah Indonesia Moderen.Gajah Mada University Press. Onghokham, 1987.Runtuhnya Hindia Belanda.Jakarta: Gramedia. Soerjono Soekanto, 2005.Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: Raja Grafindo Persada. Syafrudin Pulumoduyo,2004. Menyikap Hakikat Kehidupan Insan Kamil, di Puncak Gunung Keramat.Gorontalo.
86
87
Utang Rosidin, 2010. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia Winarna Surya Adisubrata, 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi. Semarang: Aneka Ilmu.
Sumber Website http://Wordpress.com .Definisi Dan Pengertian.Prestasi (diakses tanggal 18/04/2013)
Abdilah Khusu. blogspot.com .Perubahan-Sosial-dan-pembangunan.html diakses tanggal 25/05/2013 http:scrib.com/doc/1947.Otonomi Daerah (diakses tanggal 20/05/2013)
Arsip Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dokumen – Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Potensi Wisata Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Pariwisata Gorontalo Utara 2013 Gorontalo Utara dalam Angka 2009-2013 .BPS Kabupaten Gorontalo Utara Komite Pembentukan Kecamatan Sumalata Timur 2010.
