PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
1
Fungsi Ekonomi Utama Pemerintah 1.
2
Meningkatkan efisiensi dengan menciptakan persaingan, mengendalikan eksternalitas dan menyediakan barang publik Pemerintah berperan sebagai pendorong fungsi alokasi sumberdaya › Efisiensi tercipta Pasar Persaingan Sempurna Kegagalan efisiensi tercipta Pasar persaingan tidak sempurna perlu dikendalikan oleh pemerintah
Eksternalitas (atau pengaruh-pengaruh sampingan)
terjadi apabila perusahaan-perusahaan atau orangorang membebankan biaya atau manfaat atas orang lain di luar tempat berlangsungnya pasar Eksternalitas bisa positif dan negatif peran pemerintah untuk membuat aturan-aturan Barang Publik komoditas yang biaya untuk
perluasan jasa itu bagi setiap tambahan orang adalah nol dan yang tidak mungkin untuk melarang individu-individu untuk menikmatinya 3
4
2. Memajukan keadilan dengan menggunakan pajak dan program – program pengeluarannya dan mendistribusikan kembali pendapatan kepada kelompok-kelompok khusus, antara lain: pajak, subsidi, tunjangan, transfer pemerintah Pemerintah berperan sebagai fungsi distribusi 3. Membantu perkembangan stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi mengurangi pengangguran dan inflasi stabil untuk mendorong pertumbuhan melalui kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah berperan sebagai fungsi stabilitas
Arus Perputaran Pendapatan Nasional (Sumber : Soelistyo)
5
Interaksi sektor rumah tangga pemerintah, jadi campur
6
tangan pemerintah, dilakukan melalui pengeluaran pemerintah, di satu pihak, dan perpajakan di lain pihak beserta berbagai pengaturan ekonomi yang berkaitan. Pengeluaran pemerintah sendiri pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa dan pengeluaran pemerintah yang berbentuk pengeluaran transfer. Pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan guna melaksanakan fungsi pemerintah secara efektif.
Pengeluaran transfer adalah pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan fungsi pemerintah untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Karena pengeluaran transfer adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung, jadi seperti juga pajak yang merupakan pembayaran kepada pemerintah tanpa balas jasa langsung, maka pengeluaran transfer juga disebut sebagai pajak negatif.
7
Bersama-sama dengan C dan I, pengeluaran pemerintah
untuk membeli barang dan jasa, G (government expenditure) membentuk pengeluaran agregat untuk ekonomi tiga sektor, yaitu: Y=C+I+G Karena itu seperti juga I, tambahan G menyebabkan
membesarnya arus perputaran pendapatan nasional, jadi G (dan I) merupakan injeksi pada arus tersebut. Di lain pihak, tambahan pajak atau T (tax) menyebabkan menciutnya arus perputaran pendapatan nasional jadi T adalah kebocoran pada arus perputaran pendapatan nasional. 8
Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal dapat didefiniskan sebagai langkah-
langkah pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian suatu negara, dengan cara membuat perubahan-perubahan pada besarnya pengeluaran pemerintah/government expenditure (G) dan/atau perubahan-perubahan pada besarnya tingkat pemungutan pajak/tax (T)
9
Tujuan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi
negara maju, terutama untuk menstabilkan jalannya roda perekonomian, sedangkan untuk negara berkembang adalah untuk ikut mendorong pembangunan ekonomi yang stabil.
10
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Melakukan Perubahan pada Besarnya Tingkat Pengeluaran Pemerintah/ Govermnent Expenditure (G)
Melakukan Perubahan pada Besarnya Tingkat Pemungutan Pajak/Tax (T)
(devlation) atau inflasi (invlation)
Munculnya kondisi devlasi
Munculnya kondisi devlasi (devlation) atau inflasi
Guna melakukan kebijakan ekspansi (expansive policy) maupun kebijakan kontrasi
Guna melakukan kebijakan ekspansi (expansive policy) maupun kebijakan kontrasi
(contractive policy)
(invlation)
(contractive policy)
Tercapainya selalu keseimbangan perekonomian nasional, dimana tingkat kemakmuran optimal akan tercapai.
1 1
Jenis Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Diskresioner atau Kebijakan
fiskal yang dilakukan secara aktif (discretionary fiscal policy) › langkah-langkah pemerintah untuk merubah
1 2
pengeluarannya (G) dan/atau tingkat pemungutan pajaknya (T), dengan tujuan untuk; (a) Mengurangi gerak naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan (b) Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang dapat mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja/kesempatan kerja yang tinggi (tidak menghadapi masalah deflasi), tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.
kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan dalam
3 (tiga) bentuk yaitu; 1) Membuat perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah, akan tetapi tidak membuat perubahan apa-apa pada tingkat pemungutan pajak. 2) Membuat perubahan pada tingkat pemungutan pajak, akan tetapi tidak membuat perubahan apaapa pada tingkat pengeluaran pemerintah. 3) Secara serentak (bersama-sama) membuat perubahan pada tingkat pengeluaran pemerintah dan tingkat pemungutan pajak
Kebijakan Fiskal Penstabil Otomatik atau
Kebijakan Fiskal Yang Pasif (Automatic Stabilizers Atau Built-in Stabilizers) Penstabil otomatik dipergunakan untuk ‘memperkecil gerak
naik-turunnya’ kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga perekonomian bergerak secara dinamis dan sustainable Jenis-jenis alat penstabil otomatik yang utama adalah; (a) Pajak proporsional dan pajak regresif, - Pajak proporsional adalah pajak yang ‘presentasi’ pemungutannya ‘tetap besarnya’ pada berbagai tingkatan pendapatan
Pajak regresif adalah pajak yang
prosentasi pemungutannya ‘bertambah besarnya’ apabila tingkatan pendapatan meningkat. Pajak progresif akan menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi ‘semakin cepat’ apabila pendapatan ‘semakin tinggi’
Contoh Kasus (2 sektor) :
16
Data di atas diperoleh dengan menggunakan rumus :
Y= C + I C= a + bY
I= I0
keterangan: a = konsumsi otonom, adalah besarnya konsumsi pada saat Y = 0, jadi a = 160. b = MPC = ∆C/∆Y 0, 60= karena setiap kali Y bertambah sebesar 100 satuan, maka C bertambah sebesar 60 satuan I = investasi otonom sebesar 200 satuan B = kebocoran, yaitu Y – C = S J = injeksi, yaitu investasi C + I = pengeluaran agregat Y = penawaran agregat (PDB) 17
18
19
Contoh Kasus (3 sektor) :
20
21
sebelum ada G,YE = 900 satuan. Dengan adanya
tambahan pengeluaran pemerintah G sebesar 140 satuan, ternyata YE meningkat dari 900 menjadi 1250 satuan uang. Jadi dengan tambahan G sebesar 140 satuan uang dapat didorong kenaikan pendapatan nasional sebesar 350 satuan uang.
22
23
Keseimbangan Pendapatan Nasional Ekonomi Tiga Sektor (Pendekatan pengeluaran agregat/penawaran agregat)
24
Keseimbangan Pendapatan Nasional Ekonomi Tiga Sektor (Pendekatan injeksi - kebocoran)
25
Adanya Pajak Di samping pengeluaran pemerintah G, diintegrasikan juga
pajak ke dalam persamaan keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi tiga sektor, maka keseimbangan variabelvariabel dalam persamaan itu juga ikut berubah.
26
27
