PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian
Dapat dilihat dari Format dan Komposisi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Contohnya pada saat krisis ekonomi tahun 1997, keuangan negara diarahkan pada alokasi belanja rutin untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok rakyat
Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian Sedangkan pengeluaran pembangunan di arahkan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja dan penyediaan sarana sosial untuk memulihkan perekonomian nasional
Fungsi Pemerintah
Memelihara pertahanan dan keamanan negara Menyelenggarakan tugas-tugas peradilan Menyediakan barang-barang publik (public goods) yang tidak bisa disediakan oleh pihak swasta
Peranan Pemerintah Peranan Alokatif Peranan Distributif Peranan Stabilitatif Peranan Dinamisatif
Peran Alokatif
Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Contohnya, adanya barang-barang sosial yang tidak bisa dihasilkan oleh swasta seperti jembatan, jalan, fasilitas umum lainnya.
Peran Distributif
Yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya pemerintah menarik pajak yang lebih tinggi pada segelintir masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yg berpendapatan rendah. Tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasian sumber daya
Peran Stabilitatif
Yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium Contohnya adalah ketidakmampuan pihak swasta ketika terjadi resesi, inflasi, serbuan barang-barang impor, tingkat bunga yang tinggi
Peran Dinamisatif
Yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju Contohnya adalah dengan perintisan kegiatan kegiatan ekonomi tertentu yang mana pihak swasta tidak berani memasuki karena resiko yng terlalu besar seperti merintis jalur-jalur penerbangan baru, dll
Cakupan Statistik Keuangan Negara
Keuangan Pemerintah Pusat Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah Desa
Kalender Perencanaan Pengangaran Tahunan
Aktor-Aktor dalam Perencanaan Pengangaran
Kebijakan Di Bidang Anggaran
Anggaran belanja dipertahankan seimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total baik yg berasal dari dalam maupun dari luar Tabungan pemerintah didorong meningkat dari waktu kewaktu Peningkatan intensifikasi perpajakan dengan memperluas basis pajak Prioritas pengeluaran diberikan pada pengeluaran pembangunan yang produktif Kebijakan anggaran diarahkan utk mendorong pemanfaatan maksimal sumber-sumber dalam negeri
Penerimaan Negara (Milyar Rp) Sumber Penerimaan I. Penerimaan Dlm Negeri 1. Penerimaan pajak a.Pjk Dlm Negeri i.Pjk Penghasilan ii.Pjk Pertambahan Nilai iii.Pjk Bumi & bangunan iv.Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan v.Cukai b. Pajak Perdg Internasional i. Bea masuk ii.Pajak Ekspor 2. Penerimaan Bukan Pajak
2002 298.527 210.067 199.512 101.873 65.153 6.228
2004 349.300 272.176 260.225 133.968 86.272 8.031
1.600 23.189 10.575 10.344 231
2.666 27.671 11.951 11.636 315
Penerimaan Negara (Milyar Rp) 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penrmaan smber daya alam i.Minyak bumi ii.Gas alam iii.Sumber alam lainnya b. Bagian laba BUMN c. Penerimaan bkn pajak II. Hibah
88.440 64.755 47.686 12.325 4.744 9.760 13.925 78
77.124 47.240 28.248 15.754 3.238 11.454 18.430 834
Belanja/Pengeluaran Negara Jenis Pengeluaran I. Belanja Pemerintah pusat 1. Pengeluaran rutin a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Pembayaran bunga htg d. Subsidi e. Pengeluaran rutin lainnya 2. Pengeluaran Pembangunan f.Pembiayaan pembangunan g.Pembiayaan proyek
2002 223.976 188.651 39.480 12.777 87.667 43.628 3.099 37.325 25.608 11.717
2004 255.309 184.438 56.738 17.280 65.651 26.362 70.871 50.500 20.371
Belanja/Pengeluaran Negara II. Anggaran Belanja Utk Daerah 1. Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus 2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang
98.204 94.656 24.884 69.159 613
119.042 112.187 26.928 82.131 3.128
3.548
6.855
1. 2. 3. 4.
Siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan Bagaimana dengan partisipasi masyarakat miskin dan perempuan pada setiap tahapan Pada tahap mana masyarakat tidak terlibat?apa Implikasinya?
