KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

DEWAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

JAKARTA, 28 JANUARI 2015


MASALAH PENGELOLAAN ENERGI 1. Ketergantungan pada energi fosil yang sebagian besar di impor • Harga energi fosil masih disubsidi • Terbatasnya kilang dalam negeri • Menurunnya produksi minyak dalam negeri 2. Harga/tariff energi; subsidi BBM mengakibatkan energi terbarukan tidak menarik dan kemampuan pemerintah terbatas dalam memfasilitasi pengembangan energi terbarukan 3. Pembebasan lahan dan konflik sosial yang menghambat pencapaian target pembangunan sektor energi 4. Koordinasi lintas sektor dan koordinasi pusat – daerah turut memberikan kontribusi terhambatnya pencapaian target pembangunan sektor energi 5. Adanya tumpah tindih regulasi antar sektor 6. Local content; lemahnya keinginan untuk membangun local content mengakibatkan tingginya ketergantungan terhadap asing (teknologi, industri, dan SDM) tinggi 7. Pendanaan; lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan dalam negeri dalam pendanaan pembangunan sektor energi 8. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap kegiatan di sektor energi. 1


UU NO. 30/2007 TENTANG ENERGI Kebijakan Energi Nasional Pasal 11 1) Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain : a. ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; b. prioritas pengembangan energi; c. pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan d. cadangan penyangga energi nasional. 2) Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.

Dewan Energi Nasional Pasal 12 1) Presiden membentuk Dewan Energi Nasional. 2) Dewan Energi Nasional bertugas : a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); b. menetapkan rencana umum energi nasional; c. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta d. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. 2


STRUKTUR DEWAN ENERGI NASIONAL PIMPINAN Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ANGGOTA Unsur Pemerintah 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Riset, Teknologi dan Dikti 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Unsur Pemangku Kepentingan 1. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, Ph. D (Akademisi)

2. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi) 3. Dr. Ir. Andang Bachtiar, MSc (Teknologi) 4. Sonny Keraf, Ph.D (Lingkungan) 5. Prof.Dr. Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 6. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)

7. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech (Industri) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT(Konsumen) 3


TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL KEN (Pasal 11 Ayat 1 UU.No. 30/2007) meliputi antara lain :

A. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional B. Prioritas pengembangan energi C. Pemanfaatan sumber daya energi nasional,dan D. Cadangan penyangga energi nasional.

D E N

MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI

VISI KEN TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR * ) RUEN disusun oleh Pemerintah (KESDM)

4


KEBIJAKAN UTAMA DALAM KEN – 2050 • Merubah Paradigma Pengelolaan Energi menjadi Modal Pembangunan Nasional: − Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor (Sumber pendapatan negara dari sektor energi dalam APBN perlu dicarikan pengganti) − Digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; − Mendukung dan menguatkan daya saing dari industri nasional; • Memprioritaskan penggunaan energi terbarukan • Mengurangi Impor Energi Fosil secara bertahap dan Ketergantungan pada Impor Energi • Menyediakan subsidi Energi: – Pengurangan secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai – Diberikan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu; – Diberikan untuk Energi Terbarukan; • Menyediakan Cadangan Energi Nasional: – Cadangan Strategis; – Cadangan Penyangga Energi; – Cadangan Operasional. • Konservasi Energi: Peningkatan pencapaian target konservasi energi. 5


BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050 Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara

18%

22%

5%

2013 Total 194 MTOE

23%

24% 31%

2025 Total 400 MTOE

46%

2050 Total 1000 MTOE

31% 30%

25% 25% 20%

Pembangkit:51 GW Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap



6


TARGET KEN LAINNYA a. Terpenuhinya penyediaan pembangkit listrik sebesar 115 GW pada tahun 2025 dan 430 GW pada tahun 2050.

b. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020. c. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85%.

7


KEDUDUKAN KEN-RUEN DAN RUED Melibatkan berbagai stakeholders: Perguruan Tinggi, Industri, masyarakat dalam menyusun RUEN, RUED

PASAL 12 UU No. 30/2007 Tentang Energi

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

10 Agustus 2007

17 Oktober 2014

UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan

RUED Provinsi

RUED Kabupaten /Kota

RUEN Disusun oleh pemerintah dan ditetapkan oleh DEN

RUKN

RUPTL

8


Terima kasih www.den.go.id

9

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Recommend Documents