KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI NASIONAL
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sosialisasi Program ICCTF 2010-2011 Kementerian Perindustrian
OUTLINE
KONDISI ENERGI SAAT INI
ARAH KEBIJAKAN ENERGI
KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI : - Undang-Undang No 30/2007 tentang Energi -
Peraturan
Pemerintah
No.
70/2009
tentang
Konservasi Energi - Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2010 tentang Standar
Kompetensi Manajer Energi
KONDISI ENERGI SAAT INI
Mikro hidro 2,86% Panas Bumil 1,32%
Batubara 31,84%
Minyak Bumi
Gas 19,06%
49,92%
Bauran Energi - 2008
• Energi primer sangat bergantung pada energi fosil (95,8 %); minyak bumi (49,92 %), (19,06 %) dan batubara (31,84 %) • Konsumsi energi meningkat cepat (7% per tahun) • Energi fosil masih disubsidi • Kapasitas total pembangkit listrik 30 GW (2008) • Rasio elektrifikasi : 66% (2008) • Rasio transformasi energi primer ke energi final relatif rendah (60%) • Potensi penghematan energi (1530%) • Pemanfaatan energi terbarukan
3
Konsumsi Energi Final 2008 (Sektor Industri: konsumer energi final terbesar)
Konsumsi Energi Final Perjenis 2008
Jenis Energi
Konsumsi Energi Final (Ribu SBM)
BBM
314.1 (50,0%)
Gas
79,2 (12,6%)
Batubara
145,1 (23,1%)
LPG Listrik Total Sumber : Pusdatin, 2008 (diolah)
11,4
Konsumsi Energi Final Persektor 2008
Transportasi
Industri 47,2%
32,5%
(1,8%)
Peranan BBM 79.1 (12,6%) Masih Sangat 628,8 Dominan
Rumah Tangga & Komersial 20,2%
Potensi Konservasi Energi (belum dilakukan secara optimal)
Sektor
Potensi Konservasi Energi (%)
Industri
15 – 30
Transportasi
25
Rumah Tangga & Komersial
10 – 30
Potensi Penghematan 2008 (Juta SBM) 44,53 – 89,05
51.16
Sumber : Survey Potensi Konservasi Energi DJLPE
12.73 – 38.20
Komitmen pada Perubahan Iklim Penggunaa energi di semua sektor relatif masih boros Adanya tuntutan masyarakat internasional untuk menggunakan teknologi energi bersih berkaitan dengan isu pemanasan global Komitmen Indonesia adalah untuk menurunkan emisi CO2 pada tahun 2020 adalah sebesar 26% dengan upaya sendiri atau sebesar 41% dengan bantuan luar negeri 26% berasal dari : Sektor kehutanan sebesar 14% Sektor energi sebesar 6% (termasuk sektor industri) Limbah sebesar 6%
Update 12-10-2010 645
PERKEMBANGAN DEMAND VS SUPPLY 1990 - 2009
619 552
DEMAND (dalam juta SBM)
491 439 360 299
210
227
242
261
323
454
509
511
Rumah Tangga 14,21 % Komersial 4,94 %
513
451
Transportasi 37,44%
371 348
276
22,88 %
Industri 43,41 %
37,53 % 39,60%
62,61 % 7,82 %
Minyak Bumi 50,26 %
22,06 % 7,52 %
335
363
386
414
438
467
507
548
Batubara 22,27 %
568 618 727
772
SUPPLY (dalam juta SBM)
800 859
873
896
897
Gas Bumi 22,94 %
894 956 1065
1990
1991
1992 1993
1994
1995
1996
1997 1998
1999
2000
2001 2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
2009
EBT 4,53 %
Update 20-10-2010
PERKEMBANGAN PANGSA DAN SUBSIDI FOSIL 2000 – 2009 1065
A. Perkembangan Pangsa Total (dalam juta SBM)
727
772
800
859
873
896
897
5%
956 894
22 % Gas Bumi
Peningkatan rata-rata dalam 10 tahun terakhir: 1.Minyak 2.Batubara 3.Gas 4.Total
: : : :
0,52 13,70 1,81 4,33
EBT
23 %
Batubara
%/tahun %/tahun %/tahun %/tahun
50 % Minyak Bumi
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
B. Perkembangan Subsidi Fosil (dalam triliun Rupiah) 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1. Subsidi Listrik
3,93
4,30
4,10
3,36
3,31
10,65
33,90
37,48
78,58
53,72
2. Subsidi Listrik Fosil *)
3.30
3.55
3.49
2.92
2.86
9.20
29.75
32.63
68.16
46.14
3. Subsidi BBM
55.64
63.26
31.75
30.04
59.18
103.35
64.21
83.79
139.03
45.04
4. Subsidi LPG
0
0
0
0
0
0
0
0.15
3.84
7.78
58.94
66.81
35.24
32.96
62.04
112.55
93.96
116.57
211.03
98.96
Total Subsidi Fosil
*) Proporsional dengan peran fosil dalam komposisi energi primer untuk penyediaan tenaga listrik
ARAH KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENT SUPPLY
Energi Fosil dengan biaya berapapun (Malah Disubsidi)
ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT
DEMAND
DEMAND
Kebutuhan Energi Sektoral yang Efisien: -RumahTangga - Transport - Industri - Komersial
Kebutuhan Energi Sektoral yang belum efisien: -RumahTangga - Transport - Industri - Komersial
Energi Terbarukan Sebagai Alternatip
Saat ini: 1. 2. 3. 4.
Kebutuhan energi belum efisien Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi Energi terbarukan hanya sebagai alternatif Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan
SUPPLY Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga Avoided Fossil Energy Costs (DISVERSIFIKASI )
Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang
(KONSERVASI)
Ke depan: 1. 2.
3. 4.
Efisienkan kebutuhan energi Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor
1 0
ARAH KEBIJAKAN ENERGI EBT, 3.1%
PERPRES 5/2006
VISI 25/25
EBT, 17%
EBT, 4.4% Batubara, 30.7%
Minyak Bumi, 41.7% Gas Bumi, 21.0%
Minyak Bumi, 43.9%
BAU
Update 4-10-2010
Batubara, 34.6%
EBT, 25.0% Batubara , 33%
Minyak Bumi, 20%
Gas Bumi, 30%
Minyak Bumi, 20.0%
Gas Bumi, 20.6%
BAU**
Batubara, 32.0% Gas Bumi, 23.0%
5100 SBM
3,1%
KONSERVASI ENERGI (37,25%)
34.6% 3200 SBM
25 % EBT
20,6% 1131,3 SBM
32 % Batubara
EBT Batubara
4,4 % 30,7 %
Gas Bumi
21 %
M. Bumi
43,9%
2010*
2852 SBM
41.7% 23 % Gas Bumi
20 % M. Bumi
2015
Sumber: *DEN, **Blueprint PEN 2006-2025
2020
2025
DIVERSIFIKASI ENERGI
KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI 1. UU NO. 30 TENTANG ENERGI
2. PP No.70/2009 Tentang Konservasi Energi 3. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Manajer Energi
UU NO. 30 TENTANG ENERGI Pasal 25 Konservasi Energi : 1. Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat.
2. Konservasi energi nasional mencakupi seluruh tahap pengelolan energi. 3. Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 4. Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
13
PP NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI L E G A L
UU NO. 30 / 2007 TENTANG ENERGI
B A S I S
PP No.70/2009 Tentang Konservasi Energi ISI
1 Tanggung Jawab Pemerintah Pusat/ Daerah, Pengusaha dan Masyarakat
2 Pelaksanaan Konservasi Energi
3
Standar dan label
4 Kemudahan, Insentif dan Disinsentif
Merupakan turunan dari UU No. 30/70 tentang energi Ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2009
Terdiri dari 8 Bab, 31 Pasal
5 Pembinaan dan Pengawasan
1. TANGGUNG JAWAB Pasal 4-7) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program KE mengembangkan SDM yang berkualitas melakukan sosialisasi penggunaan teknologi KE
Pemerintah Pusat/Daerah
mengalokasikan dana pelaksanaan program KE memberikan kemudahan dan/atau insentif KE melaksanakan program KE melakukan bimbingan teknis KE melakukan pembinaan dan pengawasan KE melaksanakan KE di setiap tahapan usaha
Pengusaha
menggunakan teknologi hemat energi menghasilkan produk dan/atau jasa yang hemat energi
Masyarakat
mendukung dan melaksanakan program KE
2. PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI (Pasal 9-14) Penyediaan Energi
P E L A K S A N A A N K E
Pengusahaan Energi
Pemanfaatan Energi
Konservasi Sumber Daya Energi
perencanaan; pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses;serta pengoperasian sistem energi yang efisien penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar. mewajibkan pengguna energi > 6.000 TOE* per tahun untuk menerapkan manajemen energi antara lain : 1.menunjuk manajer energi; 2.menyusun program KE; 3.melaksanakan audit energi secara berkala; 4.melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan 5.melaporkan pelaksanaan KE sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan; jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi; pembatasan sumber daya energi yang dalam batas waktu tertentu tidak dapat diusahakan.
3. STANDAR DAN LABEL (Pasal 16) penetapan dan pemberlakuan standar kinerja energi
pencantuman label tingkat efisiensi energi
Label tingkat efisiensi energi berisi informasi mengenai tingkat penggunaan energi suatu peralatan pemanfaat energi dilakukan oleh produsen dan importir peralatan
pemanfaat energi secara bertahap sesuai tata cara labelisasi
Penggunaan teknologi yang efisien energi di masyarakat
4. KEMUDAHAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF (Pasal 17, 20 22) JENIS Kemudahan
Insentif
TARGET Pengguna energi Produsen peralatan hemat energi
akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya layanan konsultansi hemat energi.
Pengguna energi
fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk untuk peralatan hemat energi; dana suku bunga rendah untuk investasi KE audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah
Produsen peralatan hemat energi
fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk komponen untuk peralatan hemat energi; dana suku bunga rendah untuk investasi peralatan hemat energi
Pengguna energi Disinsentif
FASILITAS
peringatan tertulis; pengumuman di media massa denda pengurangan pasokan energi
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KONSERVASI ENERGI (Pasal 28) pendidikan dan pelatihan Pembinaan
bimbingan teknis
penyuluhan penyebaran informasi fasilitasi kegiatan litbang teknologi KE
Pemerintah Pusat/Daerah
Pengawasan
penunjukan manajer energi penyusunan program konservasi energi pelaksanaan audit energi secara berkala pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi
Pendanaan yang diperlukan dibebankan pada APBN atau APBD
Pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien. Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan/atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 (enam ribu) ton setara minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi. Manajemen energi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan: menunjuk manajer energi; menyusun program konservasi energi; melaksanakan audit energi secara berkala; melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Konversi : 1 (satu) ton setara minyak sama dengan: - 1,15 kilo liter minyak bumi (kl minyak bumi) atau - 11,63 mega watt hour (MWh).
Yang dimaksud dengan “manajemen energi” adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien
MANAJER ENERGI Manager energi adalah orang yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penggunaan energi di industri dan bangunan agar penggunaannya efisien. Standar kompetensi manager energi telah ditetapkan sebagai SKP wajib
PROSES PERUMUSKAN STANDAR KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT MANAGER ENERGI DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
PANITIA TEKNIK Membentuk
Merumuskan
SKP DISEBARLUASKAN KEPADA STAKEHOLDER
KONSEP RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI (DRAF)
MASUKAN DARI STAKEHOLDER
DIBAHAS OLEH TIM TEKNIS Dibahas
FORUM KONSENSUS Menghasilkan
RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI Diusulkan oleh LPE
STANDAR KOMPETENSI
Menetapkan
MENTERI ENERGI
KONSEP RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI (FINAL)
PROSES SERTIFIKASI MANAGER ENERGI
DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
BNSP = Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Mengakreditasi
Merumuskan
STANDAR KOMPETENSI PERSONEL
Badan Akreditasi
acuan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Personel/ Pelaku Usaha
Asesor Menguji
Calon Manajer Energi
Lembaga Pelatihan
Memenuhi Syarat Lulus
Sertifikat Kompetensi
Calon Lembaga Sertifikasi HAKE: Himpunan Ahli Konservasi Enrgi Jl Poncol Raya No. 39 Ciracas Jakarta Timur Tlp. 021 8729101 Fax. 021 8729109
SERTIFIKASI KOMPETENSI Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh BNSP melakukan Sertifikasi Kompetensi kepada Manager Energi; 1. Manager Energi dan atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis 2. kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan dilengkapi: - Lampiran daftar riwayat hidup; - Surat pengalaman kerja; - Sertifikat pendidikan dan atau sertifikat kursus; 3. Pemohon Sertifikat Kompetensi sekurang-kurangnya berpendidikan D3 Teknik, 4. mempunyai pengalaman kerja serta ketrampilan di Bidang energi;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN STANDARDISASI KOMPETENSI
Untuk menjaga tata tertib penyelenggaraan sertifikasi Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM melakukan pengawasan atas •Penerapan Standar Kompetensi dan •Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri
Daftar Isi Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri: 1. Mengenal dan memahami prinsip-prinsip konservasi energi 2. Menjelaskan sistem penyediaan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan 3. Menyiapkan proses audit energi 4. Melakukan audit energi 5. Menyusun program aksi implementasi konservasi energi 6. Melaksanakan program peningkatan efisiensi energi 7. Melaksanakan pemantauan program konservasi energi
dan
evaluasi
implementasi
PROGRAM KONSERVASI ENERGI UNTUK SEKTOR INDUSTRI
AUDIT ENERGI MELALUI PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI ENERGI
PENGERTIAN DAN TUJUAN PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI ENERGI Pengertian Merupakan persetujuan sukarela pihak-pihak yang berminat dalam implementasi konservasi energi pemerintah maupun
pengguna energi (bangunan dan industri). Tujuan
Mendorong pengguna energi (industri dan bangunan) untuk melakukan upaya penghematan energi melalui pelayanan audit energi dengan pendanaan dari APBN
LINGKUP
KEGIATAN
Kegiatan:
• Melakukan audit energi dan Menyusun rekomendasi langkah-langkah penghematan energi • Menyusun studi kelayakannya (feasibility study) berdasarkan hasil rekomendasi yang memerlukan biaya sedang atau biaya tinggi • Memberikan pelatihan audit energi kepada tim teknis di setiap peserta • Monitoring terhadap implementasikan peluang penghematan energi selama 3 (tiga) tahun Peserta
1. Gedung : Kantor pemerintahan, Perkantoran swasta, hotel, Rumah Sakit, Mall, dll 2. Industri : Tekstil, kertas, baja, semen, pupuk, kimia, makanan , gelas, dll
PROSEDUR/SYARAT UNTUK MENJADI PESERTA PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI ENERGI 1. Daftar kepada DJLPE –Kementerian Energi 2. Menandatangani Surat Pernyataan mengikuti Program Kemitraan
Komitmen
untuk
3. Bersedia dilakukan audit penggunaan energinya 4. Bersedia mengimplementasikan hasil rekomendasi audit energi / peluang penghematan energi
5. Turut mendukung sosialisasi hemat energi 6. Melaporkan penggunaan energi setiap 6 bulan ke Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM selama 3 tahun 7. Dimonitoring setiap tahun oleh DJLPE, selama 3 tahun
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI 1 AUDIT ENERGI Tanpa biaya
PELUANG & REKOMENDASI
Biaya Rendah
3
Biaya Tinggi
4 MONITORING
STUDI KELAYAKAN Pendanaan Skedul Pelaksanaan 2 IMPLEMENTASI
HASIL PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI ENERGI SEKTOR PESERTA
TOTAL POTENSI PENGHEMATA N TOTAL PENGHEMATA N YANG DIPEROLEH
2003
2004
2006
2007
2009
5 industri dan 6 gedung
3 industri dan 6 gedung
21 industri dan 11 gedung
138 industri dan 62 gedung
16 industri dan 24 gedung
=11 peserta
=10 peserta
= 32 peserta
=200 peserta
= 40 peserta
78,4 GWh
14, 8 GWh
40,7 GWh
519 GWh
34 GWh
= Rp. 50,8 Milyar
= Rp. 6,9 Milyar
= Rp. 40,4 Milyar
= Rp. 289 Milyar
= 23,8 Milyar
34,4 GWh
14,1 GWh
30,1 GWh
307 GWh
= Rp. 22,2 Milyar
= Rp. 8,2 Milyar
= Rp. 19,9 Milyar
= Rp. 168, 8 Milyar
Sedang dimonitor
Penghematan energi yang diperoleh umumnya berasal dari rekomendasi penghematan energi yang bersifat tanpa biaya dan biaya rendah & sedang Total peserta program kemitraan tahun 2003-2009 = 292 industri dan bangunan Tahun 2010 : 105 industri dan 55 gedung = 160 OBJEK
APA INI CARA KITA HEMAT ENERGI ..??
33
