EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI. Endang Lestari

Topik Utama EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI Endang Lestari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi [email protected] SARI Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sasaran dalam kebijakan tersebut sampai tahun 2025 untuk konservasi energi ditargetkan elastisitas kurang dari 1, artinya terjadi peningkatan efisiensi penggunaan energi yang cukup nyata dibanding saat ini elastisitas masih di atas satu. Lebih jauh lagi, artinya pemakaian energi masih boros. Di samping itu intensitas energi ditargetkan turun sebesar 1 persen setiap tahunnya hingga tahun 2025. Dibanding dengan negara-negara lain, elastisitas energi Indonesia paling tinggi, yaitu 1,84, dan Jepang yang paling rendah yaitu 0,1. Untuk industri yang padat energi seperti industri baja,semen, keramik, gelas, dan tekstil, intensitas energi Indonesia masih di atas negara-negara lain seperti India, Vietnam, Korea, dan Jepang. Berbagai produk hukum yang terkait dengan konservasi energi cukup banyak dan beragam namun implementasinya tidak optimal.Dari hasil audit energi pada 127 industri, penghematan energi diperkirakan sebesar486.880.500 kWh/ tahun sedangkan pada 24 gedung perkantoran, penghematan energi diperkirakan sebesar 92.301.255 kWh/tahun. Pada sektor rumah tangga kenaikan penjualan listrik diperkirakan 6% per tahun dan besarnya rata-rata penjualan listrik diperkirakan sebesar 53,645,311.6 MWh/tahun. Jika diasumsikan pada sektor rumah tangga dapat menghemat 5 persen (yaitu penghematan secara house keeping atau penghematan tanpa investasi), maka listrik yang dapat dihemat diperkirakan sebesar 2.682.265,6 MWh.Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan keamanan pasokan dalam negeri dan mengingat benefit dari konservasi energi cukup signifikan, maka sebaiknya konservasi energi adalah mandatory. Kata kunci : konservasi energi.

1. PENDAHULUAN Sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2006 yang menargetkan bahwa pada tahun 2025 konservasi dan efisiensi energi harus tercapai, namun kenyataannya penghematan penggunaan energi masih belum berjalan sesuai target.Kebijakan Energi Nasional

bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan dalam negeri. Sasaran dalam kebijakan tersebut ditargetkan sampai tahun 2025, yaitu untuk penghematan energi ditargetkan elastisitas kurang dari 1, artinya terjadi peningkatan efisiensi penggunaan energi yang cukup nyata dibanding saat ini elastisitas masih di atas satu, atau berarti pemakaian energi masih boros. Di

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Konservasi Energi ; Endang Lestari

31

Topik Utama samping itu juga menurunkan intensitas energi sebesar 1 persen setiap tahunnya hingga tahun 2025.Elastisitas energi adalah rasio atau perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan intensitas energi adalah banyaknya energi yang digunakan dalam proses produksi persatuan unit. Berbagai macam produk hukum yang terkait dengan kebijakan konservasi energi telah dikeluarkan oleh pemerintah, akan tetapi pelaksanaan konservasi energi masih belum berhasil. Hal ini ditandai dengan elastisitas energi yang masih di atas satu dan masih tingginya intensitas energi. Mengapa kebijakan konservasi secara operasional tidak dapat berjalan. Hal ini perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan tersebut serta kendala apa yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan.

seiring dengan meningkatnya pemakaian energi terutama BBM, perubahan kebijakan konservasi terus dilakukan. Bahkan pada tahun 1996 pemerintah telah menyusun Rencana Induk Konservasi Energi (RIKEN) yang saat ini juga sedang dilakukan revisi. Produk hukum lain yang mendukung pelaksaan konservasi energi adalah Undang-Undang No. 28 tentang Bangunan, Undang-Undang No. 30 tentang Energi, Inpres No 10 tahun 2005 tentang efisiensi energi, yang kemudian direvisi dengan Inpres No 2 tahun 2008 tentang Efisiensi Energi dan Air, Perpres No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No 70 tentang Konservasi Energi, dan Permen No 0031 tahun 2005 tentang Prosedur Implementasi Efisiensi Energi. Secara berkala kebijakan konservasi energi terus disusun dan diperbarui hingga apa yang menjadi target konservasi dapat tercapai. Perkembangan Kebijakan Konservasi Energi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 1.

2. KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI Sejak tahun 1982 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan konservasi energi dan

Secara garis besar kebijakan konservasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : .

KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI 1982

Inpres No. 9 Tahun 1982 tentang Konservasi Energi Keppres No. 43 Tahun 1991 tentang Kons ervasi Energi

1991

1995 2002 KEBIJAKAN KON SERVASI ENERGI

2005 2006

2007 2008 2009

Rencana Induk Konservasi Energi ( Tahun 2005 direvisi )

Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang efis iensi energi Permen ESDM No. 0031 Tahun 2005 tentang prosedur implementasi efisiensi energi Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijak an Energi Nasional Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Ener gi

Inpres No. 2/2008 tentang efisiensi energi dan air Per aturan Pem erintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Gambar 1. Perkembangan kebijakan konservasi energi

32

M&E, Vol. 9, No. 1, Maret 2011

Topik Utama 1. Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) Dalam RIKEN terdapat beberapa inti kebijakan yaitu kebijakan informasi, pengaturan, insentif dan transformasi pasar, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut ini : a. Kebijakan informasi meliputi kampanye, pendidikan, pelatihan, pemberian penghargaan, percontohan, forum dialog serta pogram konservasi Energi multi sektor contohnya lampu fluorescent untuk masyarakat dan motor efisiensi tinggi untuk industri b. Kebijakan pengaturan meliputi : 1) Audit Energi. 2) Pengelolaan Energi bagi Pengguna Energi Intensif : Setiap pengguna energi dengan konsumsi energi per tahun sama dengan atau lebih besar dari 12.000 STM (Setara Ton Minyak) per tahun atau menggunakan listrik dengan daya tersambung samadengan atau lebih besar dari 6.000 kVA wajib :

• Menunjuk Manajer Energi • Membuat dan mengimplementasikan program konservasi energi • Melaksanakan Audit Energi secara berkala • Melaporkan hasil pelaksanaan program konservasi energi secara berkala 3) Program Perbaikan Teknologi Hemat Energi. 4) Pelabelan. 5) Penyusunan Standar. c. Kebijakan Insentif meliputi insentif fiscal, pengalihan subsidi dan pemberian penghargaan. d. Transformasi pasar meliputi : 1) Program Kemitraan, yaitu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan audit energi gratis

pada industri dan bangunan komersial (mall, hotel, dan sebagainya). 2) Program Demand Site Management (DSM) meliputi :

• Program DSM untuk Rumah tangga antara lain lampu hemat energi;

• Penerangan Jalan Umum yaitu penggantian lampu jalan dengan lampu hemat energi; • Program Perbaikan Teknologi Hemat Energi (perbaikan faktor daya dengan kapasitor bank); • Insentif Procurement, program ini dimaksudkan agar teknologi/ peralatan hemat energi yang sudah ada khususnya yang belum mampu bersaing diberi insentif dan dipromosikan. 2. Inpres No 10 Tahun 2005 dan Permen ESDM No 31 Tahun 2005 utamanya adalah melakukan langkah-Iangkah penghematan energi di lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangan masing-masing untuk penerangan kantor, AC, peralatan dan perlengkapan kantor yang menggunakan listrik. Para gubernur, bupati dan walikota menghimbau dan mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk perusahaan swata untuk melakukan penghematan energi. 3. Perpres No 5 Tahun 2006 Kebijakan Energi Nasional (KEN), Pasal yang terkait dengan konservasi energi adalah Pasal 3 ayat 2 b tentang Efisiensi Pemanfaatan Energi dan Bab VI Pasal 6 tentang pemberian kemudahan serta insentif bagi pelaksana konservasi energi yang diatur oleh Peraturan Menteri terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4. Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi, Bagian Ketiga Pasal 25 adalah :

– Konservasi Energi Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat;


33

Topik Utama – Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konervasi energi diberi kemudahan dan atau insentif oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah;

– Pengguna energi dan produsen peralatan hemat energi yang tidak melaksanakan konervasi energi diberi disinsentif oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah;

– Pelaksanaan

Konservasi energi, pemberian kemudahan, insentif dan disinsentif diatur oleh peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

5. Inpres No 2 Tahun 2008, melakukan langkahIangkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan instansi masing-masing dan/ atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Kebijakan Penghematan Energi dan Air. 6. PP No 70 Tahun 2009 meliputi : a. Konservasi Energi Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pengusaha, dan masyarakat . b. Tanggung jawab dimaksud pada butir a dilaksanakan berdasarkan RIKEN. c. Pemberian insentif berupa fasilitas perpajakan untuk peralatan hemat energi, pemberian keringanan, pengurangan pajak daerah, pembebasan bea masuk untuk peralatan hemat energi. d. Dana suku bunga rendah seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Audit energi dalam pola kemitraan yang didanai oleh pemerintah. f. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (diklat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan penyebaran informasi).

34

3. METODOLOGI Metodologi penelitian meliputi : – Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan konservasi energi di daerah . – Pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan konservasi energi, baik di pusat maupun di daerah.Data sekunder bersumber dari internet, buku-buku referensi dan laporan-laporan hasil studi yang berkaitan dengan konservasi energi . – Analisis: identifikasi dan evaluasi implementasi Kebijakan Konservasi berdasarkan data yang telah diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data yang diperoleh baik data primer yang didapat dari survei maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis, yang meliputi : 4.1. Implementasi Kebijakan Konservasi Energi Analisis implementasi kebijakan energi dilakukan pada dua hal, yang pertama adalah implementasi kebijakan energi di Indonesia dibanding dengan negara lain, dan yang kedua adalah Implementasi Kebijakan Konservasi di Pusat dan Daerah. 4.1.1. Implementasi Kebijakan Konservasi Energi Dibandingkan dengan Negara Lain Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan konservasi energi di Indonesia cukup lengkap yaitu mulai dari Undang-undang, Keppres, Perpres, Inpres, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri, namun kenyataannya implementasinya belum dapat optimal. Jika dibanding dengan negara lain,


Topik Utama Indonesia mempunyai produk hukum di bidang konservasi energi yang paling lengkap. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. Produk hukum tersebut implementasinya masih jauh jika dibanding dengan negara lain yang produk hukumnya tidak selengkap

Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 tentang elatisitas dan Tabel 2 tentang intensitas energi. Dari Gambar 2 tersebut terlihat bahwa negara-negara yang produk hukumnya lengkap seperti Thailand dan Jepang elastisitas energinya lebih rendah dibanding dengan Indonesia. Bahkan Malaysia dan Singapura yang

Tabel 1. Perbandingan produk hukum konservasi dan efisiensi dengan negara lain

Gambar 2. Elastisitas energi di beberapa negara (Sumber : Handbook of Energy & Economic Statistic in Japan 2008)


35

Topik Utama produk hukumnya tidak selengkap Indonesia mempunyai elatisitas energi yang lebih rendah pula.

Tabel 3 adalah hasil survey yang telah dilakukan pada pemerintah pusat maupun daerah tentang implementasi kebijakan energi.

Sedangkan intensitas energi dari beberapa negara dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa intensitas energi dari berbagai industri di Indonesia paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Negara-negara seperti Brunei, Kamboja, dan Lao PDR yang belum mempunyai perangkat hukum tentang konservasi energi, mereka telah melakukan konservasi energi walaupun sifatnya masih suka rela.

Pada tabel tersebut pemerintah pusat telah melaksanakan RIKEN antara lain adalah: – Menyusun peraturan dan / perundangan;

4.1.2. Implementasi Kebijakan Konservasi di Pusat dan Daerah Selain melakukan perbandingan dengan negara lain, kajian juga meliputi evaluasi implementasi kebijakan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.Evaluasi dilakukan berdasarkan pada kondisi apakah pemerintah pusat dan daerah telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan konservasi energi atau tidak. Di samping itu, juga dilakukan analisis benefit dari pelaksanaan konservasi energi.

– Melakukan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam RIKEN yang dapat membangkitkan Kepedulian Masyarakat (public awareness) terhadap Konservasi Energi yaitu melalui Seminar / Workshop, Iklan baik pada media cetak maupun media elektronik, sosialisasi melalui publikasi, brosur, leaflet, sticker dan lain-lain, mengadakan energy award tingkat nasional, mengikuti Energy Award tingkat ASEAN;

– Pendidikan dan pelatihan sepert Diklat Konservasi dan efisiensi energi oleh Badan Diklat ESDM, mengikut sertakan para pemangku kepentingan dalam training yang diselenggarakan oleh JICA, ACE, dan lain-lain melalui DJLPE sebagai Focal Point;

– Membangun clearing house konservasi dan efisiesi energi yang dapat melayani masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai konservasi dan efisiensi energi

Tabel 2. Intensitas energi dari beberapa negara Jenis Industri Baja

Semen Keramik Gelas Tekstil

Negara Indonesia India Jepang Indonesia Jepang Indonesia Vietnam Indonesia Korea Indonesia India

Intensitas Energi 650 kWh/Ton 600 kWh/Ton 350 kWh/Ton 800 Kcal/kg Clinker 700 Kcal/ kg Clinker 16.6 GJ/Ton 12.9 GJ / Ton 13.10 MJ/Ton 12.00MJ/Ton Spinning : 9.59 GJ/Ton Spinning : 3.2 GJ/Ton

Sumber : JICA

36


Topik Utama Tabel 3. Implementasi kebijakan energi pada pemerintah pusat dan daerah Produk Hukum No

1.

Pelaksana Konservasi

RIKEN

Inpres 10/ 2005

Perpres 5/ 2006

UU 30/ 2007

Inpres 02/ 2008

PP 70/2009

Keterangan

√

√

X

X

√

√

2.

Pemerintah Pusat Sumut

X

X

X

X

√

X

Belum Sosialisasi

3.

Riau

X

X

X

X

√

X

Belum Sosialisasi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Sumsel Jabar Jateng DIYogya Jatim Bali Sulsel BUMN/D Swasta Masyarakat

√ X √ √ √ X X X

√ X X √ √ X X X

X X X X X X X X

√ √ √ √ √ X X X

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ X √ √

√

X

X

X

X

X

12.

PLN-PJU

- Lampu HE - House keeping

Keterangan : √ = melaksanakan kebijakan X = belum melaksanakan kebijakan

– Program Kemitraan dengan melaksanakan audit energi pada industri dan bangunan secara gratis oleh pemeritah; – Program kompetensi manajer energi, yaitu persiapan akreditasi dan standar kompetensi manajer energi untuk industri dan bangunan; – Program labeling dengan memperkenalkan efisiensi energy labeling kepada para konsumen. Sedangkan yang dilakukan pemerintah daerah adalah melaksanakan Inpres No 2/2008 tentang Penghematan Energi dan Air sebagai penyempurnaan Inpres No 10/2005. Dalam pelaksanaannya sudah banyak Pemda yang

mempunyai gugus tugas penghematan energi dan air, namun berdasarkan pengamatan di lapangan pelaksanaan penghematan energi dan air pada Pemda tersebut belum optimal (Hanya beberapa Pemda yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, yang melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi ).

4.2. Benefit yang Diperoleh dari Konservasi Energi 4.2.1. Industri dan Gedung Perkantoran Dari hasil audit kemitraan yang telah dilakukan


37

Topik Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 127 industri, diperoleh penghematan energi sebesar 486.880.500 kWh/ tahun atau dalam rupiah sebesar Rp 238,488,499,695 / tahun. Jika diasumsikan dalam setahun industri bekerja selama 8.760 jam,diperkirakan masih tersedia kapasitas daya setara 55.58 MW.Sedangkan pada 24 gedung perkantoran diperoleh penghematan sebesar 92.301.255 kWh/tahun atau dalam rupiah sebesar Rp 59.892.987.857. Jika diasumsikan gedung perkantoran dalam setahun bekerja 4360 jam, diperkirakan tersedia kapasitas daya setara 21.07 MW. Sedangkan pada Sektor Rumah Tangga dengan data penjualan PLN pada tahun 2008 dan 2009 kenaikan penjualan listrik diperkirakan 6% pertahun dan besarnya rata-rata penjualan listrik diperkirakan sebesar 53.645.311,6 MWh. Jika diasumsikan pada sektor rumah tangga dapat menghemat 5 persen ( yaitu penghematan secara house keeping atau penghematan tanpa investasi) atau sebesar 2,682,265.6 MWh). Jika diasumsikan sektor Rumah Tangga menggunakan listrik selama 12 jam per hari atau 4380 jam per tahun, diperkirakan tersedia kapasitas daya setara 612.4 MW. Dari hasil audit yang hanya sebagian industri dan gedung perkantoran saja sudah dapat menghemat energi sebesar itu apalagi kalau penghematan itu dilakukan serentak seluruh industri, gedung perkantoran, bangunan komersial, dan rumah tangga, penghematan akan jauh lebih besar lagi. Dengan demikian rencana pembangunan pembangkit listrik sebesar 10.000 MW dapat dikurangi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 1). Sejak tahun 1982 sampai sekarang telah banyak produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah seperti Undang-undang, Keppres, Inpres, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri dan lain-lain, namun belum sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaan konservasi energi

38

2). Pemerintah Pusat sebagai salah satu pelaku konservasi energi telah melakukan banyak hal seperti : - Menyusun peraturan dan / perundangan; - Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan kepedulian masyarakat ( public awareness ) terhadap konservasi energi yaitu melalui seminar / workshop, Iklan baik pada media cetak maupun media elektronik, sosialisasi melalui publikasi, brosur, leaflet, sticker dan lainlain, mengadakan energy award tingkat nasional, mengikuti energy award tingkat ASEAN; - Pendidikan dan pelatihan Konservasi dan efisiensi energi oleh Badan Diklat ESDM, training yang diselenggarakan oleh JICA, ACE dan lain-lain melalui DJLPE (sekarang DJEBTKE) sebagai Focal Point, yang mengikut sertakan para pemangku kepentingan; - Membangun clearing house konservasi dan efisiesi energi yang dapat melayani masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai konservasi dan efisiensi energi - Program Kemitraan dengan melaksanakan audit energi pada industri dan bangunan secara gratis oleh pemeritah ; - Program kompetensi manajer energi yaitu persiapan akreditasi dan standar komptensi manajer energi untuk industri dan bangunan; - Program labeling dengan memperkenalkan efisiensi energi labeling kepada para konsumen. 3). Sesuai Inpres No 2/2008 tentang Penghematan Energi dan Air sebagai penyempurnaan Inpres No 10/2005,sudah banyak pemerintah daerah yang mempunyai gugus tugas penghematan energi dan air.Namun berdasarkan pengamatan di lapangan pelaksanaan penghematan energi dan air pada pemerintah daerah tersebut belum optimal, hanya beberapa pemerintah daerah yaitu


Topik Utama Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang telah melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi tentang konservasi energi. 4). Pada umumnya industri masih kurang peduli terhadap konservasi energi mereka masih enggan melakukan audit energi, kecuali audit itu gratis. Di samping itu industri yang sudah diauditpun kalau harus mengganti peralatan, mereka masih enggan melakukannya, karena harus mengeluarkan biaya investasi yang tinggi. 5). Masyarakat terutama rumah tangga masih belum terlihat signifikan melakukan penghematan energi. 6). Bangunan komersial dan gedung perkantoran (bangunan lama) masih belum signifikan penghematannya, sedangkan gedung yang baru dibangun sudah menggunakan disain gedung hemat energi 7). Benefit dari pelaksanaan konservasi energi cukup besar apalagi kalau konservasi energi tersebut dilakukan serentak oleh semua pengguna energi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi tidak harus membangun pembangkit listrik secara besar-besaran.

5.2. Saran Agar konservasi energi dapat terlaksana sesuai target yang telah ditentukan maka yang harus dilakukan adalah : 1). Segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait Konservasi dan efisiensi energi sebagai tindak lanjut Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi, terutama yang menyangkut :

– PP khusus tentang insentif seperti penangguhan, keringanan dan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan pajak bea masuk bagi pengusaha yang bergerak di bidang konservasi dan efisiensi energi, walaupun dalam PP No. 70 Tahun 2009

telah tercantum namun hanya sekilas, sebaiknya dibuat PP khusus.

– PP tentang disinsentif yaitu bagi para pengguna sumberdaya energi dan para penguna energi yang tidak melakukan konservasi energi atau tidak menggunakan energi secara hemat dan efisien. Misalnya penalty dengan menaikkan rekening listrik. 2). Sosialisasi tentang konservasi energi harus terus menerus dilakukan, terutama mengenai budaya hemat energi. 3). Komitmen Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap harus benarbenar dilaksanakan. 4). Pelaksanaan Konservasi energi adalah suatu mandatory

DAFTAR PUSTAKA Akira Hosaka, 2009. Energy Conservation Policies and Masure in Japan. Ministry of Economy, Trade and Industry. Tokyo. Badan Standarisasi Nasional, 2000. Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Pada Bangunan Gedung. Jakarta Christopher G. Zamora and Maureen Balamiento, 2009. Asean Program and Updates on Energy Efficiency and Conservation. ASEAN Center for Energy. Jakarta Daw Hlaing Maw Oo, 2009. Promotion of Energy Efficiency and Conservation in Myanmar. Multi Country Training Program on EE and C for ASEAN Couintries. Tokyo Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2008.Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No 2470/K/73/MEM/ 2008 tentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2004. Keputusan Menteri Energi No 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan


39

Topik Utama dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau) Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2005. Peraturan Menteri Energi No 0031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2008. Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia. Center for Data and Information Energy and Mineral Resources. Jakarta. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, 2008. Mari Berhemat Listrik di Rumah. PT Energy Management Indonesia, Jakarta Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, 2008. Mari Berhemat Listrik di Kantor. PT Energy Management Indonesia, Jakarta Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, 2008. Memilih Auditor Energi. PT Energy Management Indonesia, Jakarta Energy Conservation Center, 2009. Japan Energy Conservation Handbook 2009. Ministry of Economy, Trade and Industry.Tokyo

40

Energy Conservation Center, 2009. Japan Energy Management Handbook For ASEAN. Ministry of Economy, Trade and Industry.Tokyo Energy Conservation Center, 2009. Top Runner Pogram. Ministry of Economy, Trade and Industry.Tokyo Kozo Sakamoto, 2009. Energy Conservation Act in Japan. Ministry of Economy, Trade and Industry. Tokyo. Menteri Hukum dan HAM dan HAM Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi. Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta Sekretariat Negara RI, 2009. Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta Yutaka Ogura, 2009. Energy Management Practice in Japan. Japan. Ministry of Economy, Trade and Industry. Tokyo. www.esdm.go.id www.djlpe.esdm.go.id


EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI. Endang Lestari

Recommend Documents